Anggota DPRD Lampung Hadiri Pelantikan Karang Taruna di Pringsewu

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Syukron Muchtar, menghadiri pelantikan pengurus Karang Taruna empat kecamatan di Kabupaten Pringsewu, Sabtu (24/1/2026).

Pelantikan yang digelar di Aula Kantor Bupati Pringsewu tersebut melantik pengurus Karang Taruna Kecamatan Sukoharjo, Gadingrejo, Pardasuka, dan Ambarawa untuk masa bakti selanjutnya.
Acara ini turut dihadiri Bupati Pringsewu, para kepala dinas di lingkungan Pemkab Pringsewu, BPH Karang Taruna Kabupaten Pringsewu, serta para camat dari empat kecamatan yang dilantik.
Dalam sambutannya, Syukron Muchtar menekankan pentingnya soliditas dan peran strategis Karang Taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda.
“Solidkan pengurus Karang Taruna. Jadikan Karang Taruna sebagai laboratorium pemimpin muda Pringsewu,” ujar Syukron
Ia juga mendorong Karang Taruna untuk aktif menjadi mitra pemerintah daerah dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Jadilah garda terdepan dalam membantu Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk mewujudkan Pringsewu yang makmur,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Syukron Muchtar juga menjanjikan akan memberikan seragam kepada seluruh pengurus Karang Taruna dari empat kecamatan yang baru dilantik.
“Ini agar pengurus semakin kompak dan semangat dalam bekerja serta mengabdi untuk masyarakat,” kata Syukron.
Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara Karang Taruna dan pemerintah daerah di Kabupaten Pringsewu.

Ely Wahyuni Sosialisasikan Perda Rembug Desa di Pesawaran

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Gerindra Ely Wahyuni menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Desa Way Kepayang, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata kelola kemasyarakatan dan mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah.
Desa Way Kepayang Dusun Pahmungan dipilih sebagai lokasi sosialisasi dengan harapan dapat menjadi contoh bagi desa lain di Pesawaran.
Acara dihadiri Kepala Desa Way Kepayang Hayun, aparatur desa, anggota BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua Bapilu Partai Gerindra Kabupaten Pesawaran Darul Qutni, serta warga setempat.
Dalam pemaparannya, Ely Wahyuni menjelaskan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2016 memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan rembug desa sebagai langkah pencegahan konflik di masyarakat.
“Rembug desa merupakan mekanisme musyawarah yang menjunjung nilai kekeluargaan, gotong royong, dan saling menghargai untuk menyelesaikan persoalan warga secara damai,” ujar Ely pada Sabtu, (24/1/2026).
Ia memaparkan sejumlah poin penting dalam perda tersebut, mulai dari tujuan rembug desa, tahapan pelaksanaan, jenis permasalahan yang dapat diselesaikan melalui musyawarah, hingga peran pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial.
Selain membahas perda, Ely Wahyuni juga menyampaikan informasi terkait sejumlah program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Penyampaian dilakukan secara interaktif untuk mendorong partisipasi warga.
Ketua Bapilu Gerindra Pesawaran Darul Qutni mengapresiasi kegiatan tersebut.
Menurutnya, pemahaman hukum masyarakat penting untuk mencegah konflik dan mendorong penyelesaian masalah secara kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum.
Sementara itu, Kepala Desa Way Kepayang Hayun menyatakan kegiatan sosialisasi sangat bermanfaat bagi pemerintah desa.
Ia berkomitmen menindaklanjuti dengan membentuk tim rembug desa serta menyebarluaskan informasi perda hingga tingkat RT dan RW.
Kegiatan ditutup dengan sesi interaksi, pembagian hadiah kepada peserta, dan foto bersama.
Ely Wahyuni menyatakan sosialisasi serupa akan terus dilakukan di daerah pemilihannya untuk mendorong terciptanya masyarakat Lampung yang damai dan harmonis.

DPRD Lampung Dukung Delapan Desa Jati Agung Gabung ke Bandar Lampung

Bandar Lampung – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Reza Berawi, menyatakan dukungan terhadap delapan desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yang bersepakat bergabung dengan Kota Bandar Lampung.

Delapan desa tersebut meliputi Purwotani, Margorejo, Sinar Rejeki, Margomulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Banjar Agung.
Reza menilai penggabungan wilayah itu bukan semata persoalan administratif, melainkan bagian dari strategi memperkuat kawasan penopang Ibu Kota Provinsi Lampung.
“Saya sepakat dan mendukung penuh keinginan delapan desa di Kecamatan Jati Agung untuk bergabung dengan Kota Bandar Lampung. Ini juga akan memperkuat wilayah penyangga ibu kota provinsi,” kata Reza, pada Minggu (25/1/2026).
Menurut Reza, kesepakatan masyarakat delapan desa tersebut lahir dari kebutuhan nyata akan peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
Ia menilai penggabungan wilayah berpotensi memberi dampak positif bagi pengembangan kawasan kota baru.
Politikus Partai Gerindra itu mendorong Wali Kota Bandar Lampung dan Bupati Lampung Selatan agar proaktif merespons aspirasi masyarakat.
Ia meminta kedua kepala daerah segera membangun komunikasi dan duduk bersama untuk membahas proses penggabungan wilayah.
“Keinginan masyarakat ini harus dijemput oleh kepala daerah agar prosesnya berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Meski mendukung, Reza mengingatkan agar proses penggabungan dilakukan secara hati-hati dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Ia menyebut mekanisme penggabungan wilayah melibatkan tahapan panjang dan lintas pemerintahan.
Ia menjelaskan, proses diawali dari musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara, kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah melalui camat.
Pemerintah daerah membentuk tim untuk menindaklanjuti usulan tersebut dan membahasnya bersama DPRD kabupaten atau kota hingga ditetapkan dalam peraturan daerah.
Selanjutnya, perda tersebut harus mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri.
“Prosesnya memang panjang dan membutuhkan kesabaran serta sinergi semua pihak,” kata Reza seperti dilansir onetime.
Reza menegaskan Komisi I DPRD Provinsi Lampung berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat delapan desa tersebut hingga seluruh tahapan selesai.
Sebelumnya, delapan desa di Kecamatan Jati Agung secara resmi menyatakan persetujuan bergabung dengan Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan kota baru dan pemerataan pembangunan wilayah penyangga ibu kota provinsi.

Ketua DPRD Lampung Dukung Way Kambas Jadi Model Nasional

Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menjadikan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai percontohan pengelolaan taman nasional di Indonesia.

Dukungan itu disampaikan Ahmad Giri Akbar usai menghadiri rembuk bersama warga desa penyangga TNWK yang dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Kantor Balai TNWK, Lampung Timur, Sabtu, 24 Januari 2025. Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga meninjau Pusat Pelatihan Gajah Way Kambas.
Menurut Giri, perhatian Presiden terhadap Way Kambas menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menekan konflik antara manusia dan satwa liar, terutama gajah sumatera yang kerap berkonflik dengan warga di kawasan penyangga.
“DPRD Provinsi Lampung mendukung kebijakan Presiden yang menempatkan Way Kambas sebagai model nasional. Komitmen ini perlu dikawal agar pelestarian lingkungan sejalan dengan perlindungan masyarakat desa penyangga,” kata Giri.
Ia menyebut DPRD Lampung siap memberikan dukungan kebijakan terhadap langkah strategis pemerintah pusat dan daerah, termasuk rencana pembangunan pembatas permanen antara kawasan TNWK dan 23 desa penyangga guna meminimalkan konflik satwa dan manusia.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Presiden juga menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat sekitar kawasan hutan dalam menjaga kelestarian ekosistem Way Kambas.
Menurut dia, keberhasilan konservasi jangka panjang bergantung pada partisipasi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Giri juga mengapresiasi sinergi lintas sektor yang telah terbangun, termasuk dukungan TNI melalui Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi yang menurunkan personel untuk membantu pengamanan kawasan penyangga TNWK.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, TNI, pengelola taman nasional, dan masyarakat harus terus diperkuat,” tandas Giri.

Presiden Prabowo Siap Hadir di HPN 2026: Menteri Fadli Zon Akan Letakkan Batu Pertama Museum Siber di Banten

JAKARTA – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar pada Senin, 9 Februari 2026 di Provinsi Banten, dipastikan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Kepastian tersebut terungkap dalam audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat dengan Kementerian Kebudayaan RI, yang berlangsung pada Jumat pagi (23/1/2026) di Jakarta.

Audiensi diterima oleh Muhammad Asrian Mirza, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Media dan Komunikasi Publik. Demikian keterangan pers yang disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Jumat malam.

“Bapak Presiden Prabowo sudah menjadwalkan kehadirannya pada HPN 2026 di Banten. Bapak Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga siap hadir sekaligus melakukan peletakan batu pertama Museum Siber SMSI,” ujar Muhammad Asrian Mirza.

Dalam rangkaian HPN 2026 yang diselenggarakan SMSI, konstituen Dewan Pers, juga akan ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Museum Siber SMSI pada 8 Februari 2026 di Kota Serang. Pada kesempatan peletakan batu pertama museum tersebut, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon akan hadir.

Dalam audiensi di Kementerian Kebudayaan, tim SMSI Pusat yang hadir antara lain Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si (Dewan Penasihat), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital), dr. Nishal (Direktur Media Crisis Center), serta Dyah Kristiningsih (Wakil Direktur Departemen Kesekretariatan dan Keuangan).

Ilona Juwita yang juga dikenal sebagai cucu tokoh seni budaya Pak Ogah, menyatakan kesiapannya mendampingi Menteri Kebudayaan dalam agenda peletakan batu pertama Museum Siber SMSI di Banten.

Ilona juga menyampaikan, bahwa Musium ini, merupakan musium media siber pertama yang akan di bangun di Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab tersebut juga membahas penguatan aliansi strategis antara media siber dan negara dalam pembangunan peradaban berbasis kebudayaan.

Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya menempatkan kebudayaan sebagai fondasi utama pembangunan nasional, bukan sekadar sektor pelengkap.

Media siber dipandang memiliki peran penting dalam merawat dan menyebarluaskan nilai-nilai kebudayaan, termasuk memberi ruang bagi tradisi lokal, bahasa daerah, serta pengetahuan komunitas yang selama ini kerap terpinggirkan dalam arus utama pembangunan.

Pembangunan Museum Siber SMSI di Banten, kata Firdaus, diharapkan menjadi simbol kolaborasi negara dan media dalam menjaga memori, identitas, serta perjalanan pers dan kebudayaan Indonesia di era digital.

*Dari Cerita Rakyat ke Ruang Redaksi*

Sejarah Indonesia tidak terlepas dari kekuatan cerita dan tulisan.
Dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun hingga budaya menulis di media massa, kata-kata telah menjadi perekat nilai dan identitas bangsa.

Dalam perjalanan sejarah, wartawan tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi turut membangun kesadaran kolektif dan imajinasi kebangsaan.

Di era digital, peran itu berlanjut melalui media siber yang kini menjadi ruang kebudayaan baru.
Melalui jaringan media hingga ke daerah, SMSI berada pada posisi strategis untuk memastikan cerita Indonesia tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan kebhinekaan.

Menurut Ketua Umum SMSI Firdaus, audiensi dengan Kementerian Kebudayaan menegaskan kembali pentingnya peran pers dan wartawan sebagai penjaga ingatan kolektif bangsa.

Di tengah tantangan zaman dan arus informasi yang cepat, wartawan dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga beretika, berakar, dan berpihak pada nilai kebudayaan.

Dari cerita rakyat hingga berita digital, pers tetap menjadi penjaga narasi Indonesia agar jati diri bangsa terus hidup dan berdaulat atas maknanya sendiri. (*)

DPRD Lampung Dukung Pemprov Lanjutkan Pembangunan Kota Baru Jati Agung

Bandar Lampung – Rencana Pemerintah Provinsi Lampung melanjutkan sekaligus memperluas pembangunan kawasan Kota Baru di Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Lampung.

Proyek yang sempat terbengkalai lebih dari satu dekade itu kembali masuk agenda prioritas pembangunan daerah.
Anggota Komisi III DPRD Lampung Yozi Rizal mengatakan pembangunan Kota Baru telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2025–2029.
Menurut dia, pencantuman tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghidupkan kembali kawasan strategis itu.
“Segala sesuatu dimulai dari keinginan, sehingga akan ada target sasaran,” kata Yozi, pada Jumat, (23/1/2026).
Politikus Partai Demokrat itu menilai RPJMD menjadi penanda arah pembangunan yang jelas.
Ia menegaskan Komisi III DPRD Lampung akan mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak kembali terhenti.
“Kota Baru sudah disepakati dalam RPJMD. Komisi III akan mengawal agar pembangunan ini berjalan,” ujarnya.
Yozi juga mengingatkan banyak aset yang telah terbangun di kawasan Kota Baru. Jika kembali dibiarkan terbengkalai, nilai ekonomi aset tersebut akan terus menurun dan berpotensi merugikan daerah.
“Kalau dibiarkan, nilai ekonominya akan berkurang,” kata dia.
Ia menyebut peluang pengembangan kawasan masih terbuka, termasuk melalui keterlibatan pihak ketiga dalam pemanfaatan lahan dan pengelolaan aset.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung Mulyadi Irsan mengatakan Pemprov Lampung juga merencanakan perluasan kawasan Kota Baru dengan memanfaatkan lahan hutan seluas sekitar 4.000 hektare.
Lahan tersebut direncanakan untuk fasilitas umum sekaligus pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Secara regulasi memungkinkan dimanfaatkan tanpa pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan, sepanjang sesuai perencanaan daerah,” ujar Mulyadi.
Ia mengatakan pemanfaatan lahan akan disesuaikan dengan block plan serta arahan dan rekomendasi dari Kementerian Kehutanan.

Saat ini, pemerintah provinsi masih berada pada tahap perencanaan awal sebelum pengajuan resmi ke pemerintah pusat.
Menurut Mulyadi, Pemprov Lampung tidak hanya menyiapkan fasilitas umum, tetapi menjadikannya sebagai pemicu tumbuhnya aktivitas ekonomi kawasan, salah satunya melalui pengembangan agroindustri.
“Tujuannya untuk mendorong nilai tambah sektor pertanian sekaligus membuka lapangan kerja,” kata dia.

Anggota Komisi I DPRD Lampung: Rokok Ilegal Tumbuh Subur

Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung mendorong penegakan hukum terhadap peredaran rokok dan pakaian ilegal dilakukan dari hulu, bukan sekadar menyasar pedagang kecil di hilir.

Anggota Komisi I DPRD Lampung, Budiman AS, menilai maraknya rokok dan barang ilegal di Lampung menunjukkan masih longgarnya pengawasan distribusi, meski kinerja Bea Cukai Sumatera Bagian Barat mencatat penerimaan negara yang tinggi sepanjang 2025.
“Kami mengapresiasi capaian Bea Cukai Sumbagbar yang mampu melampaui target penerimaan hingga 363 persen atau Rp2,53 triliun. Tapi pengawasan rokok dan barang ilegal harus lebih diperketat,” kata Budiman, pada Kamis, (22/1/2026).
Menurut Budiman, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi cukai, tetapi juga mengancam kelangsungan industri rokok legal dan penyerapan tenaga kerja.
“Kalau rokok ilegal terus dibiarkan, pabrik resmi bisa kehilangan pasar. Dampaknya bukan hanya ke penerimaan negara, tapi juga ke lapangan kerja,” ujarnya.
Ia juga menyoroti alasan ekonomi yang kerap dijadikan pembenaran masyarakat membeli rokok ilegal.
Menurut Budiman, faktor kemiskinan tidak bisa menjadi alasan membenarkan pelanggaran hukum.
“Kalau alasannya murah, lebih baik berhenti merokok. Uangnya bisa untuk kebutuhan keluarga. Merokok merusak kesehatan sekaligus keuangan,” katanya.
Budiman meminta Bea Cukai dan aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa kompromi dengan memutus mata rantai distribusi dari pintu masuk hingga ke konsumen.
“Penindakan harus dari hulu ke hilir. Jangan sampai barang ilegal sudah beredar di lapangan lalu dibiarkan. Kalau ditemukan, musnahkan,” tegas politisi Demokrat itu seperti dilansir Onetime.id,
Ia menyebut Pelabuhan Bakauheni dan jalur lintas Sumatera sebagai titik rawan penyelundupan yang perlu mendapat pengawasan ekstra. Sinergi Bea Cukai, Polri, dan TNI dinilai mutlak diperkuat.
Sepanjang 2025, Bea Cukai Sumbagbar mengamankan sekitar 62,5 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara Rp61,67 miliar. Selain itu, disita 17.416 liter minuman beralkohol ilegal senilai Rp1,54 miliar.
Di sektor kepabeanan, petugas juga menggagalkan masuknya berbagai barang impor ilegal, mulai dari enam peti kemas berisi 1.200 tray senilai Rp1,24 miliar, ratusan koli pakaian dan elektronik bekas, hingga ratusan bal tekstil ilegal.

Korban Hanyut Diseret Ombak di Pantai Mandiri Sejati Ditemukan Nelayan

Pesisir Barat- Pencarian terhadap Rizal Wahyudi (30), wisatawan asal Lampung Utara yang hilang terseret ombak di Pantai Mandiri Sejati, akhirnya membuahkan hasil. 

Jenazah korban ditemukan oleh perahu nelayan di sekitar perairan Pantai Tanjung Setia, Senin (5/1/2026).

Nenazah, usai dievaluasi dibawa menggunakan mobil Basarnas, dibawa ambulans Puskesmas Kecamatan Pesisir Selatan untuk dibawa menuju Puskesmas Krui Selatan, sesuai permintaan keluarga, guna dilakukan proses pengkafanan.

Penjabat (Pj) Pekon (Kades) Mandiri Sejati, Sahrudin, membenarkan penemuan tersebut. Ia menjelaskan, sejak laporan awal diterima, tim gabungan bersama warga terus melakukan penyisiran di darat maupun laut.

Sebelumnya, liburan bersama rombongan warga Lampung Utara di Pantai Mandiri Sejati berubah menjadi kepanikan. Rizal, yang datang bersama 14 rekannya, dilaporkan hanyut saat mandi di laut. Ombak tiba-tiba gelombang pasang datang dan menyeret korban ke tengah, sementara upaya penyelamatan tidak membuahkan hasil karena arus terlalu kuat.

Tim dari Polsek Pesisir Tengah, BPBD Pesisir Barat, Basarnas, Camat Krui Selatan, serta aparatur pekon bergerak cepat membentuk tim pencarian. Hingga akhirnya, informasi penemuan korban oleh nelayan mengakhiri proses pencarian yang dilakukan sejak kejadian.

Pihak pemerintah pekon dan aparat mengimbau wisatawan agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di pantai, lebih -lebih hari sudah sore pertukaran angin gunung dengan angin laut,gelombang tinggi dan kondisi laut tidak bersahabat, demi mencegah kejadian serupa harus waspada.(aliyubsir).

Wakil Bupati Pesisir Barat Lantik 1.003 PPPK Paruh Waktu

Pesisir Barat - Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani resmi melantik 1.003 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dilangsungkan di lapangan Komplek Pemkab Pesibar, Rabu (31/12/2025).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pesibar Nomor: B/589/KPTS/V.04/HK-PSB/2025, tentang pengangkatan PPPK Paruh Waktu dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Pesibar.

Irawan Topani mengucapkan selamat kepada 1.003 PPPK Paruh Waktu yang resmi menerima SK pengangkatan.
"Ini tentu menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saudara serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kepastian kepegawaian,  juga membuka ruang pengabdian yang lebih luas dalam mendukung perjalanan karier dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal itu, menurut Irawan Topani, seluruh PPPK Paruh Waktu terlantik tersebut dituntut untuk mampu menjalankan amanah sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, sekaligus abdi masyarakat.
“Tanggungjawab ini mengharuskan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus menegakkan disiplin kerja sebagai bagian dari kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021,” tegasnya.

Ia berharap seluruh ASN mampu memahami dan mengimplementasikan secara nyata Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menekankan perubahan paradigma reformasi birokrasi menuju kinerja yang profesional, berorientasi pada kepentingan rakyat, serta menjunjung tinggi akuntabilitas sesuai tuntutan zaman.

“Khususnya PPPK Paruh Waktu yang baru diangkat, agar dapat menjalankan peran dan fungsinya secara profesional, penuh tanggung jawab, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan mutu pelayanan publik, baik dari segi sikap, ketertiban administrasi yang cepat dan tepat, maupun komunikasi yang jelas dan mudah dipahami di tengah dinamika masyarakat saat ini. Tingkatkan kompetensi diri, membangun etos kerja yang produktif, terampil, dan kreatif, sehingga tidak lagi muncul penilaian negatif terhadap kinerja ASN. Jagalah citra aparatur dengan menjunjung tinggi etika, serta hindari perbuatan yang menyimpang dari ketentuan dan nilai-nilai pengabdian,”paparnya

Ia mengajak seluruh ASN Pesibar agar terus belajar, berbenah, dan mengembangkan diri dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dengan berpegang pada prinsip tepat waktu, tertib administrasi, dan bermutu sesuai peraturan yang berlaku.

“Selamat menjalankan tugas dengan kinerja yang lebih baik, disiplin  serta tanggung jawab yang semakin tinggi, sehingga kehadiran saudara dapat menjadi energi positif dalam upaya reformasi birokrasi yang terus dibangun bersama," tutup.(Aliyubsir)

Sekdaprov Lampung Ikuti Retreat Nasional Sekda di IPDN Jawa Barat

BANDARLAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan mengikuti retreat seluruh sekretaris daerah (sekda) provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia pada 26–29 Oktober 2025 di IPDN Jatinangor, Jawa Barat.

Dalam agenda itu, Marindo didampingi Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto. Mereka bergabung bersama 1.104 orang. 

a Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Indonesia.

"Alhamdulillah bisa bersama dengan teman-teman sekda dari seluruh Indonesia. Semoga bisa saling bertukar informasi positif dari untuk sama-sama membantu Kepala Daerah dalam memajukan provinsi," ujarnya kepada media ini Minggu Malam 26 Oktober 2025.

Sekdaprov mengatakan, meskipun dia mendapatkan tugas mengikuti retreat tersebut. Tetapi, ia memastikan tugas dan fungsi birokrasi di Lampung tetap terjaga.

"Insya Allah birokrasi kita tetap berjalan lancar," kata Marindo.

Untuk tugas, lanjutnya, masing-masing asisten telah memiliki tugas pemerintahan masing-masing.

"Masing-masing sudah ada tugasnya. Baik asisten I, II dan III. Insya Allah birokrasi tetap berjalan," imbuhnya.

Marindo berharap melalui retreat tersebut bisa tercipta sinergitas pembangunan pusat dan daerah.

"Kami harap dengan kami mengikuti retreat ini bisa memberikan dukungan dan manfaat membantu Pak Gubernur dan Ibu Wagub dalam program pembangunan di Lampung," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, ratusan sekda yang mengikuti retreat ini adalah aparatur sipil negara dan birokrat yang paling tinggi di daerah.  Oleh karenanya, Kemendagri menilai perlu agar para ASN di puncak kariernya itu diberikan peningkatan kapasitas melalui retret.

Kemendagri juga bertujuan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah, yang mempertemukan seluruh sekretaris daerah (sekda) dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, menjelaskan rakor tersebut dirancang sebagai ruang dialog interaktif antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

Tujuannya, agar program daerah dan pusat bisa berjalan searah, baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaannya.

“Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di Rakor ini,” kata Benni dilansir ANTARA, Jumat, 24 Oktober.

Kegiatan ini, dijadwalkan berlangsung selama empat hari, mulai 26–29 Oktober 2025, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.

Rakor ini, menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Menurutnya, sinkronisasi tidak hanya soal anggaran, tetapi juga soal waktu, target, dan kualitas program. Melalui Rakor ini, Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah dapat mendukung program strategis nasional seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

Benni menambahkan, forum ini juga menjadi wadah bagi Sekda dan Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah. Pemerintah pusat ingin mendengar langsung masukan daerah, terutama dalam pelaksanaan program prioritas yang terkendala kebijakan efisiensi fiskal dan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

“Kami berharap para Sekda dan Kepala Bappeda bisa menyampaikan sebanyak mungkin kebutuhan daerah. Kami ingin tahu program apa yang akan dijalankan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menegaskan, rakor ini penting untuk memastikan agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan.

Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Hadi Supratikta, menilai Rakor ini merupakan langkah strategis Mendagri Tito Karnavian dalam merespons tantangan efisiensi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.

Menurut Hadi, sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga sangat penting untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal tahun 2026. Ia menilai, Mendagri perlu memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem investasi daerah.

“Rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah, termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” kata Hadi

Lebih lanjut, Hadi menegaskan bahwa Rakor Sekda dan Bappeda ini adalah momen krusial untuk memperkuat sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah.

Forum ini diharapkan menghasilkan solusi konkret atas persoalan fiskal dan mendorong efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

“Rakor Sekda dan Bappeda ini jangan disia-siakan. Ini momen penting untuk menjembatani aspirasi Pemda dengan kebijakan fiskal di pusat. Sinergi vertikal ini kunci agar tekanan fiskal 2026 bisa dimitigasi bersama,” tegasnya.

Hadi menambahkan, keberhasilan rakor akan sangat bergantung pada kemampuan Kemendagri dan lembaga terkait dalam menghadirkan fleksibilitas, kepastian, dan strategi kolaboratif agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. (***)

Pemprov Lampung Siap Kolaborasi dengan HPWI Gerakkan Sektor Pariwisata Daerah

Bandar Lampung --- Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menghadiri Pengukuhan Badan Koordinasi Provinsi (BKP) Himpunan Penggerak Wisata Indonesia (HPWI) Lampung Periode 2025-2027 bertempat di Ballroom Hotel Radisson, Sabtu (25/10/2025).

Andi Trio Purnama dikukuhkan  sebagai Ketua Umum  Badan Koordinasi Provinsi (BKP) Himpunan Penggerak Wisata Indonesia (HPWI) Lampung Periode 2025-2027 berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Nasional Himpunan Penggerak Wisata Indonesia Nomor: 001/BKN/HPWI/X/2025.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada pengurus baru HPWI Lampung. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap bersinergi dan berkolaborasi dengan HPWI untuk menggerakkan sektor pariwisata daerah.

"Atas nama Pemerintah provinsi Lampung saya ucapkan selamat, selamat sekali lagi untuk para pengurus yang baru saja dilantik. Harapan besar tentu ditumpukan kepada pengurus yang baru saja dilantik untuk dapat betul-betul menggerakkan roda pariwisata, geliat pariwisata dan ekosistem pariwisata di Provinsi Lampung dan kami Pemerintah Provinsi Lampung siap bermitra siap bersinergi berkolaborasi dengan saudara-saudara pengurus HPWI Provinsi Lampung," ucapnya.

Wagub juga mengapresiasi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Dewan Pengawas BKN HPWI, Chusnunia Chalim yang dinilai konsisten menggerakkan agenda pariwisata, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat, ia juga menilai bahwa semangat yang ditunjukkan HPWI tidak hanya berfokus pada promosi destinasi wisata, tetapi juga memperkuat ekosistem pariwisata terpadu yang mengangkat nilai budaya dan kearifan lokal.

"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Chusnunia tentunya, yang terus konsisten menggerakkan agenda pariwisata, kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat.  HPWI lampung dari video cuplikan yang tadi ditampilkan bahwa semangatnya itu adalah bukan hanya mensyiarkan destinasi-destinasi wisata yang ada di Lampung dan seluruh Indonesia tentunya, tetapi tentang ekosistem pariwisata itu sendiri, pemberdayaan kearifan lokal, kebudayaan dan lain sebagainya dibungkus dalam ekosistem pariwisata yang terpadu," lanjutnya.

Wagub mengungkapkan bahwa Ekosistem pariwisata yang terpadu ini juga selaras dengan Program Pemerintah Provinsi lampung yang melibatkan berbagai pihak, termasuk HPWI.

"Ekosistem pariwisata yang terpadu ini juga berkesinambungan dengan Program Pemerintah Provinsi lampung yang baru saja yang akan menggodok adanya kawasan terpadu pariwisata. Kawasan terpadu wisata ini nanti juga tentunya akan menggandeng banyak aktivis-aktivis wisata yang tentunya salah satunya adalah HPWI dan kami sangat menantikan insight atau masukan dari teman-teman pelaku wisata khususnya HPWI untuk dapat sama-sama berkontribusi mensukseskan agenda program prioritas dari Pemerintah Provinsi Lampung," jelasnya.

Menurut Wagub bahwa Provinsi Lampung memiliki banyak potensi yang luar biasa, mulai dari laut gunung, budaya sampai dengan kulinernya.

"Alhamdulillah, dengan adanya teknologi kita sangat diuntungkan, mulai dari destinasi wisata alam yang tadinya masih virgin, belum belum banyak diketahui sama oleh banyak orang karena adanya teknologi karena adanya media sosial yang Fyp ke mana-mana ini, Lampung jadi primadona pariwisata di Sumatera nomor 1 jadi kita patut bersyukur. Bukan hanya itu kulinernya pun sekarang lebih terangkat bagaimana Lampung punya wisata kuliner yang luar biasa juga budayanya pun dan lain sebagainya sehingga kita sama-sama perlu yang namanya menggeliatkan agenda wisata yang ada di provinsi Lampung," lanjutnya.

Wagub Jihan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur, konektivitas, dan promosi wisata di seluruh wilayah Lampung. Namun, ia menekankan bahwa semangat masyarakat dan komunitas penggerak wisata tetap menjadi faktor kunci dalam kemajuan pariwisata daerah.

"Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur tentunya untuk terus memperkuat infrastruktur, konektivitas dan juga promosi wisata, namun kami juga sadar bahwa semangat penggerak masyarakat itu adalah kunci," tegasnya.

"Oleh karena itu, kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya untuk HPWI baik dalam bentuk pelatihan, promosi maupun program berbasis community tourism dan Mari kita jadikan Lampung bukan hanya tempat yang indah untuk dikunjungi tetapi juga tempat yang nyaman untuk dikisahkan untuk banyak orang," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Dewan Pengawas BKN HPWI, Chusnunia Chalim dalam kesempatan tersebut menyoroti potensi besar ekonomi pariwisata di Lampung.

"Pendapatan di bidang pariwisata ini potensinya masih terbuka luas. Karena itulah kita perlu berkolaborasi, bekerja bersama. Keberadaan HPWI Provinsi Lampung ini diharapkan dapat semakin meneguhkan kolaborasi dengan siapapun termasuk dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan dengan pihak manapun dengan organisasi mahasiswa misalkan dengan organisasi apapun, organisasi kemasyarakat dan sebagainya," ucapnya.

Chusnunia juga menilai HPWI dengan latar belakang yang berbeda diharapkan mampu mengkolaborasikan berbagai pihak yang peduli dan concern di bidang pariwisata ini berkolaborasi bersama memajukan pariwisata di Lampung.

"Kalau kita bicara modal dasar alamnya, modal dasar sumber daya manusianya, meskipun sumber daya manusia masih ada PR, Namun kita nggak perlu menunggu sampai ini selesai, jalan aja dengan apa yang bisa, dengan apa yang ada dimulai dari saat ini dimulai dari siapa saja ini, jadi kita mulai untuk terus memajukan pariwisata Lampung," tegasnya.

"Kita dorong bahkan bukan hanya di Lampung, namun juga di seluruh Indonesia kita akan dorong bersama agar seperti slogannya HPWI, HPWI menggerakkan pariwisata memajukan Indonesia," pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).