Pemprov Lampung dan KLH Perkuat Sinergi, Wujudkan Langkah Reformasi Pengelolaan Sampah

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan masa depan generasi. Ia menilai persoalan sampah tidak lagi sekadar urusan kebersihan, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan yang menentukan kemajuan peradaban.

"Sampah bukan lagi hanya soal kebersihan. Ini soal kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, bahkan masa depan generasi kita. Pengelolaan sampah adalah cermin dari kemajuan peradaban," ujar Gubernur Mirza dalam arahannya.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung pada kegiatan audiensi dan rapat koordinasi pengelolaan sampah terpadu serta pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan seluruh kepala daerah se-Provinsi Lampung di ruang rapat utama, Jumat (10/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati, jajaran pejabat kementerian, serta bupati dan walikota dari 15 kabupaten/kota di Lampung.

Rapat koordinasi ini menjadi forum sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan sampah secara terintegrasi.

Dalam paparannya, Gubernur menyebutkan bahwa Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk sekitar 9,5 juta jiwa menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari. Di Kota Bandar Lampung saja, produksi sampah mencapai sekitar 1.200 ton per hari.

Menurut gubernur, tingginya volume sampah tersebut harus segera direspon dengan sistem pengelolaan yang modern dan berkelanjutan.

Gubernur juga menekankan bahwa Lampung sebagai daerah tujuan pariwisata membutuhkan lingkungan yang bersih agar tetap menarik bagi wisatawan.

Data yang disampaikan menunjukkan kunjungan wisatawan ke Lampung terus meningkat, dari sekitar 19 juta pada 2024 menjadi 26 juta pada 2025, dan diproyeksikan mendekati 30 juta pada 2026.

"Kita tidak bisa membiarkan sampah merusak citra pariwisata. Kebersihan adalah fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah," ucap Gubernur.

Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah mendorong pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Lampung Raya yang akan melayani Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Lampung Timur.

TPA regional tersebut dirancang untuk menampung lebih dari 1.000 ton sampah per hari dan saat ini telah memenuhi sebagian besar persyaratan teknis dari pemerintah pusat.

Selain itu, Pemprov Lampung juga mengarahkan perubahan metode pengelolaan sampah dari sistem open dumping menuju controlled landfill secara bertahap.

Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.

Sekretaris Utama KLH/BPLH Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan bahwa kondisi pengelolaan sampah di Lampung masih perlu banyak perbaikan.

Ia mengungkapkan, dari total 15 kabupaten/kota, sebagian masih menggunakan sistem open dumping dan belum memenuhi standar pengelolaan lingkungan yang baik.

"Masih ada daerah yang TPA-nya open dumping. Kami mendorong agar segera beralih ke controlled landfill sebagai langkah awal," ujar Rosa.

Selain itu, capaian program Adipura di Lampung juga masih rendah karena belum memenuhi sejumlah indikator penilaian, termasuk pengelolaan TPA dan keberadaan tempat pembuangan sampah liar.

KLH mencatat, dari 377 fasilitas pengelolaan sampah di Lampung, hanya sekitar 68 persen yang aktif beroperasi.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya volume sampah yang berhasil dikelola dibandingkan total produksi harian.

Untuk mengatasi hal tersebut, KLH mendorong reaktivasi fasilitas yang tidak aktif serta penguatan sistem pengelolaan dari hulu ke hilir.

Pemerintah pusat juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga sebagai kunci utama keberhasilan pengelolaan.

Selain itu, pembiayaan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga dapat melibatkan dukungan corporate social responsibility (CSR) dari sektor swasta.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan KLH.

Komitmen tersebut mencakup penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), penyusunan rencana induk pengelolaan sampah, serta target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029.

Pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar terbiasa memilah sampah sejak dari rumah.

Selain itu, sektor usaha seperti hotel, restoran, dan kafe diwajibkan memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri.

Pengawasan terhadap TPA, TPS liar, serta praktik pembakaran sampah terbuka juga akan diperketat dengan penerapan sanksi tegas.

Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan kepemimpinan yang kuat di tingkat daerah.

Ia berharap seluruh kepala daerah di Lampung mampu menggerakkan masyarakat untuk mengubah perilaku dalam mengelola sampah.

Dengan kebijakan yang terintegrasi dan komitmen bersama, pengelolaan sampah di Lampung diharapkan menjadi lebih baik, menciptakan lingkungan yang bersih, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan energi terbarukan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Sinergi Pemprov Lampung, Sekolah, dan Orang Tua Kunci Sukses Sekolah Ramah Anak

 Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung bersama TP PKK Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah bagi anak melalui penguatan program Sekolah Ramah Anak (SRA).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara SMA Fransiskus Bandar Lampung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, yang berlangsung di Auditorium SMA Fransiskus Bandar Lampung, Kamis (16/04/2026).

Kerja sama ini meliputi pemanfaatan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Pinggungan Sebuai Provinsi Lampung serta penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak. Dalam kesempatan tersebut, Dinas PPPA Provinsi Lampung juga menyerahkan secara simbolis panduan apel tematik jenjang SMA/SMK sederajat sebagai bentuk dukungan implementasi SRA di satuan pendidikan.

Sebagai bentuk wujud komitmen terhadap SRA, dibacakan deklarasi Sekolah Ramah Anak yang dipimpin oleh Kepala SMA Fransiskus Bandar Lampung, Sr. M. Elfrida, FSGM, M.Pd. diikuti oleh pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang hadir dalam kegiatan tersebut dan dilanjutkan dengan penandatanganan papan deklarasi Sekolah Ramah Anak sebagai simbol komitmen bersama seluruh pihak.

Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menegaskan bahwa deklarasi Sekolah Ramah Anak merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

"Sekolah Ramah Anak bukan sekadar program, tetapi komitmen bersama untuk menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi," ujar Ketua TP PKK Provinsi Lampung.

Menurutnya, keberhasilan implementasi SRA memerlukan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, satuan pendidikan, orang tua, hingga masyarakat.

"Peran orang tua sangat penting dalam membentuk karakter anak. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak," tambahnya.

Lebih lanjut, Batin Wulan, sapaan akrab Ketua TP PKK Provinsi Lampung menekankan pentingnya peran aktif peserta didik sebagai subjek utama dalam implementasi SRA.

"Anak-anak adalah aktor utama. Sekolah dan orang tua memfasilitasi, namun keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh bagaimana siswa mampu menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Ia juga mengajak para siswa untuk membangun pergaulan yang sehat, menjunjung tinggi sikap saling menghargai, serta berani menjadi pelopor dan pelapor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, terus mendorong percepatan terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), salah satunya melalui penguatan Sekolah Ramah Anak di seluruh satuan pendidikan.

"Kami berharap SMA Fransiskus Bandar Lampung dapat menjadi role model dan menginspirasi sekolah lain di Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak secara berkelanjutan," harapnya.

Ketua Yayasan Dwi Bakti Bandar Lampung, Sr. M. Editha FSGM, S.Pd, menyampaikan bahwa konsep Sekolah Ramah Anak di lingkungan Fransiskus tidak hanya diwujudkan dalam kebijakan, tetapi juga dalam perilaku, komunikasi, serta pelayanan pendidikan yang berlandaskan nilai kasih dan kerahiman.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal," ujarnya.

Kegiatan ini juga melibatkan orang tua siswa sebagai bagian dari penguatan komitmen bersama serta dimeriahkan dengan penampilan ekstrakurikuler siswa-siswi SMA Fransiskus Bandar Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong RSUD BNH Menuju Green and Sport Hospital

 Lampung Selatan – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat aksesibilitas dan mutu pelayanan publik melalui peluncuran berbagai layanan kesehatan unggulan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandar Negara Husada (BNH).

Langkah strategis ini ditandai dengan penyerahan sertifikat internasional dan peresmian fasilitas medis baru dalam rangkaian peringatan HUT Provinsi Lampung ke-62, Kamis (16/04/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur menerima langsung Sertifikat International Certificate of Vaccination (ICV) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penyerahan sertifikat ini menandai resminya RSUD BNH sebagai penyedia layanan vaksinasi internasional yang diakui secara global.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa pengembangan RSUD BNH merupakan bagian dari komitmen besar pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Menurutnya, fasilitas kesehatan di kawasan Kota Baru ini diproyeksikan menjadi pusat rujukan medis berbasis teknologi dan inovasi.

"Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama dan kualitas pelayanan adalah wajah pemerintah. Kita bergerak menuju birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Melalui transformasi digital dan peningkatan fasilitas ini, tidak boleh lagi ada masyarakat yang merasa sulit mendapatkan akses kesehatan," ujar Wagub

Selain itu, Wagub juga meresmikan unit Uronefrologi (Hemodialisa) serta inovasi "SIGAP" (Layanan Jemput Pasien).

Pengembangan ini juga dibarengi dengan visi menjadikan RSUD BNH sebagai Green and Sport Hospital, mendukung konsep Blue Green City yang tengah didorong di kawasan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan masa depan yang berwawasan lingkungan.

Sementara itu, Direktur RSUD BNH, Dr. dr. Sri Aryanti, M.M., M.Kes., melaporkan bahwa rangkaian kegiatan kali ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor sesuai dengan tema HUT Lampung ke-62, "Membangun Bersama Lampung Maju".

Selain transformasi layanan, acara ini juga diisi dengan berbagai agenda kemanusiaan dan lingkungan, di antaranya :

1. Bakti Sosial Terpadu: Operasi bibir sumbing, pemeriksaan kesehatan jiwa, pengobatan gratis, pemeriksaan mata, serta donor darah.

2. Jejaring Pengaman Sosial: Penyerahan bantuan 2 unit kursi roda dan 75 paket sembako bagi masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2 dari Dinas Sosial Provinsi Lampung.

3. Pelestarian Lingkungan: Penanaman pohon sebagai upaya pencapaian target pembangunan rendah karbon dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

Wagub juga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara OPD, instansi vertikal, dan pihak swasta yang telah berkontribusi dalam upaya membangun Lampung, Wagub berharap semangat kolaborasi ini terus terjaga untuk mewujudkan Lampung Maju menuju Indonesia Emas. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Lampung Matangkan Langkah Strategis Menuju Tuan Rumah PON XXIII 2032

Bandarlampung — Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempersiapkan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032. Bersama KONI dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Pemprov Lampung terus mematangkan langkah strategis melalui diskusi intensif dengan Tim Visitasi dan Verifikasi KONI Pusat di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (15/4/2026).

Pertemuan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesiapan daerah, baik dari sisi infrastruktur, pembinaan atlet, hingga dampak ekonomi yang akan dihasilkan. Sejumlah catatan strategis dari KONI Pusat langsung ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya serius Pemprov Lampung dalam memenuhi seluruh indikator penilaian.

Ketua Tim Penyaringan dan Penjaringan (TPP) KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, mengapresiasi langkah progresif Pemprov Lampung yang terus mendorong percepatan persiapan. Ia menekankan pentingnya kepastian pembagian venue cabang olahraga antara Lampung dan Provinsi Banten sebagai mitra tuan rumah, termasuk untuk beberapa cabang olahraga di bawah Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) serta cabang angkat berat.

Menanggapi hal tersebut, Pemprov Lampung menegaskan kesiapan untuk segera menyelesaikan berbagai aspek teknis, termasuk perencanaan pembangunan sport center sebagai salah satu infrastruktur utama yang menjadi perhatian dalam proses evaluasi nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sarana olahraga di Lampung.

Selain infrastruktur, Pemprov Lampung juga menaruh perhatian besar pada peningkatan prestasi atlet. Sejalan dengan arahan KONI Pusat, pembinaan atlet akan dilakukan secara berkelanjutan sejak dini guna menciptakan kontingen yang tangguh dan kompetitif di tingkat nasional hingga internasional.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari visi besar Lampung dalam mencetak atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah.

Tidak hanya berorientasi pada sukses penyelenggaraan, Pemprov Lampung juga memaksimalkan peluang PON sebagai penggerak ekonomi daerah. Pengembangan sport industry menjadi fokus utama dengan melibatkan pelaku UMKM, sektor kuliner, dan perhotelan secara terintegrasi.

Dengan pendekatan ini, perhelatan PON diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal, Pemprov Lampung juga mendorong penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian akan dilakukan guna memastikan setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai koridor hukum.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis dapat memenuhi seluruh persyaratan dan tampil sebagai tuan rumah yang tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga mampu memberikan legacy pembangunan olahraga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Korve PKOR Way Halim Jadi Momentum Pembenahan Kawasan dan Ruang Publik

 Bandar Lampung ---- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Gerakan Bersih-Bersih (Korve) yang dipusatkan di Komplek PKOR Way Halim, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, mewakili Gubernur Lampung, serta dihadiri oleh jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

​Kegiatan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 tentang Korve/Gerakan Bersih-Bersih Kantor dan Lingkungan Kerja. Dalam pelaksanaannya, setiap Perangkat Daerah diinstruksikan menugaskan sedikitnya 30 personel lengkap dengan peralatan kebersihan guna menyisir zona-zona yang telah ditetapkan.

​Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum menekankan pentingnya totalitas dalam bekerja. Ia meminta seluruh aparatur tidak sekadar hadir secara seremonial.

​"Saya berharap zona ini untuk kita patuhi. Saya mengajak teman-teman dari semua OPD yang hadir agar kita ikhlas, kerja keras, dan selesai kita melaksanakan Korve ada hasil. Jadi bukan kita hanya sekadar memenuhi menggugurkan kewajiban kita untuk hadir, tapi kita benar-benar kerja untuk menciptakan lingkungan yang bersih," tegasnya.

​Senada dengan hal tersebut, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tahun 2006, Rachmat Abdullah, yang turut hadir memberikan apresiasi sekaligus catatan penting bagi pengembangan PKOR. Menurutnya, PKOR Way Halim dengan luas mencapai 20 hektar adalah aset yang harus dijaga estetikanya.

​"PKOR ini adalah aset yang paling bagus, ini wajah Lampung. Kalau ini berantakan, dimana wajah kita yang kita banggakan Lampung paling hebat," ujar Rachmat Abdullah.

​Ia juga menambahkan bahwa kebersihan ini menjadi krusial mengingat PKOR akan menjadi titik sentral dalam menyambut agenda nasional.

"Apalagi dalam rangka menghadapi Korwil nanti, Pornas, kita menghadapi PON, ini wajah Lampung," imbuhnya.

​Kegiatan Korve ini diharapkan menjadi pemicu bagi pengelola dan masyarakat untuk terus menjaga keasrian PKOR Way Halim, sehingga ke depan kawasan ini dapat tertata lebih rapi, mulai dari zonasi bangunan, area parkir, hingga ketersediaan ruang publik yang representatif bagi masyarakat Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Komunitas Biker dan Pemerintah Bersinergi, Gubernur Ungkap Penguatan Ekonomi Lampung

 Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menghadiri kegiatan Jabat Tangan Ride bertema GASPOOL (Gerak Anak Muda dan Sinergi Pembangunan Lampung) yang diselenggarakan oleh komunitas biker di Cafe Bun Kopi PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Minggu (12/04/2026).

Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi kegiatan yang digelar sebagai ajang silaturahmi sekaligus mempererat kebersamaan antarpecinta otomotif tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gubernur memaparkan berbagai dinamika pembangunan di Provinsi Lampung, Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2025 ditopang oleh sektor pertanian, khususnya komoditas padi, pjagung, dan singkong. Kenaikan harga komoditas tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

“Ketika harga komoditas seperti padi, jagung, dan singkong meningkat, maka pendapatan masyarakat ikut meningkat. Hal ini yang terjadi pada tahun 2025,” ujar Gubernur.

Sebagai indikator peningkatan daya beli masyarakat, Gubernur mengungkapkan adanya kenaikan signifikan pada penjualan kendaraan bermotor di Provinsi Lampung, terutama di wilayah kabupaten.

“Peningkatan ini menjadi bukti bahwa daya beli masyarakat meningkat dan ekonomi daerah tumbuh,” tambahnya.

Gubernur optimis tren pertumbuhan ekonomi tersebut akan berlanjut pada tahun 2026, selama harga komoditas pertanian dan pangan tetap stabil atau meningkat.

Ia juga menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan saat ini difokuskan pada penguatan ekonomi desa sebagai fondasi utama pertumbuhan.

“Pertumbuhan saat ini lebih terasa di desa. Ke depan, setelah desa kuat, pertumbuhan akan merambat ke wilayah perkotaan,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur juga menyinggung kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang dilaksanakan pada tahun 2025. Kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur.

“Hasil program pemutihan pajak tahun 2025 akan digunakan untuk perbaikan jalan pada tahun 2026,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa perbaikan infrastruktur tidak dapat ditunda karena memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan infrastruktur yang baik diharapkan akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Groundbreaking Perbaikan di Ruas Jalan Jabung-SP Labuhan Maringgai

 LAMPUNG TIMUR — Pemerintah Provinsi Lampung kembali lanjutkan realisasi perbaikan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Lampung Timur pada 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada tahap awal, pembangunan difokuskan pada ruas Jabung–SP Labuhan Maringgai. Kegiatan ini ditandai dengan pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking), Jumat (10/4/2026).

Pembangunan ruas tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp38,57 miliar untuk penanganan sepanjang 6,282 kilometer. Metode pengerjaan meliputi rigid pavement (beton) dan flexible pavement (aspal).

Saat ini, tingkat kemantapan jalan provinsi pada ruas Jabung–SP Labuhan Maringgai mencapai 87,37 persen. Dengan adanya pembangunan ini, ditargetkan meningkat menjadi 97,82 persen.

Sebagai informasi, pada 2026 Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,55 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Lampung Timur yang mencakup empat paket kegiatan.

Sebelumnya, ditahun 2025 Pemprov Lampung telah melakukan pembangunan ruas Jabung–SP Labuhan Maringgai dengan total anggaran mencapai Rp10,8 miliar.

Ditahun 2025 juga, Pemprov Lampung telah melaksanakan lima kegiatan penanganan jalan, termasuk pembangunan ruas Jabung- SP Labuhan Maringgai.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa pembangunan jalan harus diiringi dengan upaya pemeliharaan berkelanjutan, guna memastikan infrastruktur yang telah dibangun tetap awet dan memberikan manfaat jangka panjang.

Terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab kerusakan jalan, yakni kondisi drainase yang buruk, beban kendaraan berlebih (overload), serta kualitas konstruksi yang rendah. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta memperhatikan kualitas pembangunan, menjaga fungsi drainase, serta meningkatkan kesadaran terhadap dampak kendaraan overloading.

Para pelaksana proyek juga diingatkan untuk menjaga mutu konstruksi sebagai fondasi utama. Seluruh material seperti semen dan batu diwajibkan melalui uji laboratorium guna memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.

Selain itu, perawatan jalan secara berkala, termasuk menjaga kebersihan saluran air dan sistem drainase, menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi jalan.

Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas jalan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian, memperlancar mobilitas sosial masyarakat, serta membuka akses yang lebih luas terhadap layanan pendidikan dan kehidupan sosial.

Pelaksanaan Groundbreaking jalan provinsi tersebut, dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Kepala Dinas BMBK M Taufiqullah, serta sejumlah anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan Lampung Timur.(Adpim)

Rotasi Jabatan di Pemprov Lampung, Perkuat Sektor Energi dan Sumber Daya Air

 Bandar Lampung --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (9/4/2026). Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/919/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

Dalam keputusan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menetapkan rotasi dua pejabat eselon II. Febrizal Levi Sukmana yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Sebaliknya, Budi Darmawan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kini mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Sekretaris Daerah, disampaikan bahwa peralihan jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi. Rotasi tersebut menjadi bagian dari strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja dan penyegaran birokrasi.

"Peralihan tugas ini merupakan bagian dari tour of duty dan tour of area untuk memperkaya pengalaman serta perspektif kepemimpinan," ujar Sekda Marindo membacakan sambutan gubernur.

Gubernur menegaskan, jabatan tidak boleh dipandang sebagai zona nyaman. Setiap posisi merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai kebutuhan organisasi dan kepentingan masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya peran sektor energi, sumber daya mineral, dan sumber daya air yang dinilai strategis. Kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari ketersediaan energi hingga ketahanan pangan dan mitigasi bencana.

Karena itu, gubernur meminta agar kinerja perangkat daerah tidak hanya berhenti pada laporan administratif. Hasil kerja harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui solusi nyata dan pelayanan yang lebih cepat.

Selain itu, gubernur menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan publik dan dilakukan secara transparan.

Ia juga mendorong inovasi berbasis data serta respons cepat terhadap permasalahan. Menurutnya, deteksi dini dan langkah tepat menjadi kunci agar program pemerintah berjalan efektif dan berdampak.

"Birokrasi tidak boleh sibuk tanpa arah. Kita harus memastikan setiap program produktif, efektif, dan memiliki dampak yang terukur," ucapnya.

Melalui pelantikan ini, pemerintah provinsi berharap dapat memperkuat komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong kemajuan dan daya saing Provinsi Lampung secara berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Gubernur Lampung Realisasikan Perbaikan Ruas Jalan Kasui–Air Ringkih di Way Kanan

 WAY KANAN ---- Penantian panjang masyarakat selama belasan tahun akhirnya mulai terjawab dengan dimulainya pembangunan ruas jalan Kasui–Air Ringkih di Kabupaten Way Kanan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turun langsung meninjau ruas tersebut pada Rabu (8/4/2026).

Selama lebih dari satu dekade, warga harus bertahan dengan kondisi jalan rusak bahkan sebagian belum pernah tersentuh aspal.

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2026 mulai merealisasikan perbaikan ruas tersebut sebagai bagian dari upaya peningkatan infrastruktur jalan di wilayah Way Kanan.

Ruas Kasui–Air Ringkih sendiri memiliki panjang sekitar 26,295 kilometer dengan tingkat kemantapan jalan baru mencapai 45,03 persen.

Gubernur Mirza dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan jalan ini harus dilakukan dengan kualitas terbaik, mengingat besarnya harapan masyarakat yang telah menunggu lama.

“Kurang lebih 15 tahun jalan ini tidak diperbaiki. Masyarakat sudah sangat sabar, mereka menahan kondisi jalan rusak bertahun-tahun. Jadi saya minta pekerjaan ini dilakukan sebaik mungkin sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar pekerjaan proyek, tetapi merupakan amanah yang membawa harapan masyarakat.

“Ini bukan hanya soal kontrak pekerjaan, tapi ini adalah wujud dari doa-doa masyarakat. Jangan sampai hasilnya mengecewakan,” tegasnya.

Gubernur Mirza juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan pemeliharaan, terutama pada sistem drainase agar jalan yang dibangun dapat bertahan lama.

“Kalau dijaga dengan baik, jalan ini bisa bertahan hingga 20 tahun. Tapi harus dijaga bersama, terutama aliran airnya,” tambahnya. (Adpim)

Pembangunan Jalan Provinsi Lampung Ruas Gedong Aji–Umbul Mesir Dimulai

TULANG BAWANG ----- Kebahagiaan menyelimuti warga saat pembangunan jalan provinsi ruas Gedong Aji–Umbul Mesir resmi dimulai. Setelah puluhan tahun menanti, masyarakat akhirnya melihat harapan baru atas perbaikan akses utama yang selama ini rusak parah.

Pembangunan tersebut ditandai groundbreaking yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Kabupaten Tulang Bawang, Senin (6/4/2026). Kegiatan ini disambut antusias oleh pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat setempat.

Selama kurang lebih 30 tahun, kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan dan menjadi keluhan utama warga. Pada tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengalokasikan anggaran sebesar Rp135 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer dengan konstruksi rigid beton.

Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah provinsi. Ia menyebut kehadiran Wakil Gubernur menjadi momen istimewa bagi masyarakat.

"Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kami masyarakat Tulang Bawang mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu Wakil Gubernur dan jajaran yang telah berjuang hadir di tengah kami," ujarnya.

Ia juga menilai alokasi anggaran tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah provinsi kepada masyarakat Tulang Bawang. Menurutnya, besaran anggaran seperti ini belum pernah diterima sebelumnya, termasuk oleh Kabupaten/Kota lainnya.

"Kami bersyukur atas berkah ini. Semoga Gubernur dan Wakil Gubernur selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memimpin Provinsi Lampung," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sumber Agung Sahel Sa’dullah yang juga terdampak adanya akses jalan tersebut mengaku sangat bersyukur atas dimulainya pembangunan jalan tersebut. Ia menyebut kondisi jalan yang rusak telah dirasakan warga selama puluhan tahun.

"Kami sangat bersyukur. Sudah 30 tahun jalan ini rusak. Kemarin, saat bulan puasa Pak Gubernur juga sudah melihat langsung kondisinya," katanya.

Ia menegaskan masyarakat siap menjaga jalan yang akan dibangun, termasuk mengawasi kendaraan dengan muatan berlebih agar tidak merusak infrastruktur tersebut.

"Kalau ada kendaraan yang melebihi tonase, kami akan bersama-sama mencegah," ujarnya.

Hal senada disampaikan Surati, salah seorang warga. Ia mengaku sangat bahagia dengan dimulainya pembangunan jalan tersebut.

"Kami ini warga transmigrasi sejak tahun 1990-an, baru kali ini jalan diperbaiki. Terima kasih untuk Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur," katanya. *(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Inflasi Lampung Terendah Nasional, Pemprov Perkuat Pengendalian Harga Pasca Lebaran 2026

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasi di tengah dinamika harga selama Ramadan dan Idulfitri 2026. Upaya tersebut tercermin dari capaian inflasi Provinsi Lampung yang tercatat sebagai yang terendah secara nasional, yakni sebesar 1,16 persen (year-on-year) pada Maret 2026 dan 10 besar provinsi dengan inflasi 0,15 persen (month to month).

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (6/4/2026).

Secara nasional, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa inflasi bulan Maret 2026 tetap terkendali meskipun bertepatan dengan momen Ramadan dan Idulfitri. Inflasi bulanan (month-to-month) tercatat sebesar 0,41 persen, sementara inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 3,48 persen.

“Inflasi pada Maret 2026 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,32 persen. Kenaikan ini seiring meningkatnya permintaan masyarakat selama Ramadan dan Lebaran,” ujar Amalia.

Meski demikian, pemerintah dinilai berhasil meredam lonjakan harga melalui berbagai kebijakan strategis, seperti pemberian diskon tarif transportasi dan pengendalian distribusi pangan. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga (deflasi), seperti tarif angkutan udara, tarif jalan tol, serta komoditas emas perhiasan.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa tren inflasi nasional menunjukkan perbaikan signifikan. Ia menjelaskan bahwa inflasi tahunan berhasil turun dari kisaran di atas 4 persen menjadi 3,48 persen, masih dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5±1 persen.

“Pengendalian inflasi harus dilihat dari dua sisi, yaitu year-on-year untuk gambaran umum, dan month-to-month untuk langkah pengendalian cepat. Dari Februari ke Maret, inflasi turun dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen, ini menunjukkan tren positif,” jelasnya.

Tito juga menyoroti bahwa faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran selalu memicu kenaikan harga, khususnya pada sektor pangan dan transportasi. Namun, intervensi pemerintah terbukti mampu menahan tekanan inflasi agar tidak melonjak tinggi seperti tahun sebelumnya.

Sementara itu, BPS mencatat bahwa secara nasional, sejumlah komoditas pangan masih perlu diwaspadai, seperti bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang mengalami kenaikan harga di berbagai daerah. Meski demikian, tren pasca Lebaran menunjukkan mulai terjadinya normalisasi harga di sejumlah wilayah.

Khusus di Provinsi Lampung, capaian inflasi yang rendah menunjukkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Selain itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu pertama April 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar -0,8 persen, menjadi sinyal positif bahwa harga-harga mulai stabil pasca Lebaran.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui penguatan sinergi antarinstansi, pemantauan harga secara berkala, serta intervensi tepat sasaran terhadap komoditas strategis.

Dengan capaian ini, Lampung tidak hanya menunjukkan ketahanan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat akan stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah momentum Ketidakstabilan geopolitik global yang berdampak terhadap perekonomian nasional. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).