Pornas Korpri 2027, Peluang Dongkrak UMKM dan Pariwisata Lampung

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) XVIII Tahun 2027. 

Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Supervisi Persiapan Pornas Korpri XVIII Tahun 2027 yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (11/5/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Lampung dan dihadiri Ketua Badan Pembina Olahraga (Bapor) Korpri Pusat Prof. Asrorun Ni'am, jajaran pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah provinsi Lampung, serta pengurus Korpri Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Marindo Kurniawan menyampaikan rasa syukur dan optimisme atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Pornas Korpri XVIII Tahun 2027.

“Ini merupakan amanah besar sekaligus kehormatan bagi Provinsi Lampung. Kami berkomitmen menyukseskan Pornas Korpri dengan konsep sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses penyelenggaraan,” ujar Marindo.

Ia menjelaskan, penunjukan Lampung sebagai tuan rumah merupakan hasil keputusan bersama pada Pornas Korpri XVII di Palembang, Sumatera Selatan, setelah Lampung berhasil masuk 10 besar nasional.

Menurut Marindo, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini mulai melakukan berbagai persiapan meskipun di tengah tantangan keterbatasan fiskal. Karena itu, seluruh perencanaan dilakukan secara cermat dengan mengedepankan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.

“Kami ingin Pornas Korpri ini tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga ASN, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sektor pariwisata di Lampung,” katanya.

Marindo menilai Pornas Korpri memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi daerah karena melibatkan ratusan kontingen dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia.

“Kalau PON hanya diikuti 38 provinsi, Pornas Korpri melibatkan kementerian, lembaga, bahkan perguruan tinggi. Ini akan menjadi momentum besar untuk memperkenalkan Lampung di tingkat nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Bapor Korpri Pusat Prof. Asrorun Niam mengatakan penunjukan Lampung sebagai tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dipersiapkan secara matang.

“Atas nama pengurus pusat Korpri, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung dan Gubernur Lampung atas kesediaannya menjadi tuan rumah Pornas Korpri XVIII Tahun 2027,” ujar Asrorun.

Ia optimistis Lampung mampu menyelenggarakan Pornas Korpri secara lebih baik meskipun di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional dan daerah.

“Ini soal prioritas. Saya optimistis dengan kepemimpinan Gubernur dan Sekda Lampung, Pornas Korpri XVIII akan berlangsung sukses dan bahkan lebih meriah,” katanya.

Asrorun menegaskan bahwa Pornas Korpri bukan sekadar ajang seremonial olahraga, tetapi menjadi sarana memperkuat silaturahmi, kolaborasi, dan semangat kebersamaan antar aparatur sipil negara di seluruh Indonesia.

“Olahraga menjadi media memperkuat jejaring dan solidaritas ASN sekaligus meningkatkan kebugaran yang berdampak pada produktivitas kerja,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga dipaparkan berbagai rencana teknis dan strategi penyelenggaraan Pornas Korpri XVIII Tahun 2027 oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang juga menjabat Sekretaris Korpri Provinsi Lampung, Rendi Riswandi. 

Rendi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan sejumlah langkah strategis mulai dari penyusunan timeline kegiatan, penentuan cabang olahraga, kesiapan venue, sistem pendaftaran digital, hingga penguatan koordinasi lintas sektor. 

Pornas Korpri XVIII direncanakan mempertandingkan berbagai cabang olahraga populer di kalangan ASN dan 10 diantaranya adalah cabang olahraga wajib seperti bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, bola basket, futsal, catur, atletik, renang, pencak silat, senam Korpri, hingga balap sepeda. Selain itu, akan digelar berbagai kegiatan pendukung seperti pameran UMKM, promosi wisata daerah, dan festival rakyat. 

Asrorun juga menambahkan bahwa Pornas Korpri XVIII akan menjadi momentum penting bagi Lampung dalam menguji kesiapan daerah menyelenggarakan event olahraga berskala besar nasional.

“Lampung memiliki infrastruktur olahraga yang sangat memadai. Ini bisa menjadi simulasi dan penguatan pengalaman menuju event-event olahraga besar berikutnya,” katanya.

Selain fokus pada sukses penyelenggaraan dan prestasi, rapat juga menekankan pentingnya dampak sosial dan ekonomi dari penyelenggaraan Pornas Korpri. 

Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan ajang tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM lokal.

Rapat supervisi tersebut menjadi langkah awal konsolidasi seluruh perangkat daerah dalam menyambut Pornas Korpri XVIII Tahun 2027. 

Pemerintah Provinsi Lampung berharap ajang olahraga nasional ASN itu nantinya tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga memperkuat citra Lampung sebagai tuan rumah event nasional yang profesional, ramah, dan berdaya saing. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Program PSEL, Sampah Lampung Akan Diolah Menjadi Listrik

JAKARTA — Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Regional Lampung Raya sebagai solusi modern penanganan sampah sekaligus penguatan energi bersih berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Pemerintah Provinsi Lampung, Danantara Indonesia, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Ballroom Graha Mandiri Lt. 1 Gedung Graha Mandiri Jakarta, Senin (11/5/2026).

Pembangunan PSEL Regional Lampung Raya menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjawab tantangan darurat sampah di wilayah aglomerasi Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur yang menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari.

Melalui proyek ini, sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sumber energi baru yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan. Teknologi Waste to Energy (WTE) yang digunakan akan mengolah sampah menjadi energi listrik sekaligus mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang selama ini hampir melebihi kapasitas.

PSEL Lampung Raya diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.168,62 ton sampah per hari yang berasal dari Kota Bandar Lampung sebesar 770,13 ton per hari, Kabupaten Lampung Selatan 310,66 ton per hari, dan Kabupaten Lampung Timur 87,83 ton per hari.

Pemerintah Provinsi Lampung menilai proyek ini menjadi tonggak penting transformasi pengelolaan sampah di daerah menuju sistem yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

Selain menyelesaikan persoalan lingkungan, proyek strategis ini juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat. Dari pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari, PSEL Lampung Raya diperkirakan mampu menghasilkan listrik sebesar 20 hingga 25 megawatt yang dapat memenuhi kebutuhan listrik sekitar 15 ribu rumah tangga dengan daya 1.300 VA.

Tidak hanya itu, residu hasil pengolahan sampah juga dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah, seperti paving block dengan potensi produksi mencapai 4.800 meter persegi per hari.

Pembangunan PSEL Lampung Raya juga diproyeksikan mampu menyerap sekitar 500 hingga 800 tenaga kerja dari berbagai sektor, mulai dari operasional PSEL, industri turunan, logistik, hingga pelaku UMKM yang tumbuh dari efek berganda proyek tersebut.

Dari sisi lingkungan dan kesehatan, keberadaan PSEL diharapkan mampu menekan volume sampah secara signifikan, mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat di wilayah aglomerasi Lampung Raya.

Proyek ini juga sejalan dengan target nasional penanganan sampah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni penyelesaian pengelolaan sampah secara menyeluruh pada tahun 2029.

Secara regulasi, pembangunan PSEL Lampung Raya diperkuat melalui berbagai payung hukum, di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, hingga Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui PSEL Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Sesuai timeline yang disampaikan Danantara Indonesia, apabila seluruh tahapan berjalan lancar, proses pematangan lahan dan perizinan ditargetkan selesai pada Oktober 2026, kemudian dilanjutkan groundbreaking pembangunan pada November 2026.

Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan PSEL Lampung Raya melalui langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta membuang sampah pada tempatnya.

Dengan kolaborasi seluruh pihak, Lampung optimistis dapat menjadi salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah modern berbasis energi terbarukan di Indonesia.

(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dorong Percepatan Program Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Lampung Selatan — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang melibatkan Kementerian PKP RI, Kemendagri, BPS RI, BTN, BP Tapera, PNM, SMF, dan Pemerintah Provinsi Lampung di Gedung Parona, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa program pembangunan perumahan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.

“Rumah adalah tempat lahirnya rasa aman, tempat anak-anak tumbuh dengan harapan, dan tempat keluarga membangun masa depan. Ketika masyarakat memiliki hunian yang layak, kesehatan keluarga lebih terjaga, produktivitas meningkat, dan stabilitas sosial ikut menguat,” ujar Gubernur.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas komitmennya melalui Program 3 Juta Rumah yang dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat kecil untuk memiliki hunian layak.

Menurutnya, Provinsi Lampung sangat membutuhkan dukungan program perumahan karena angka kemiskinan masih berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, meningkatnya produktivitas pertanian turut mendorong daya beli masyarakat dan kebutuhan rumah layak huni.

“Tahun lalu Lampung mendapat sekitar 2.300 unit bantuan bedah rumah. Namun kebutuhan masyarakat masih sangat besar. Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri menyampaikan komitmen untuk menyiapkan 10 ribu rumah bagi Lampung tahun ini. Ini tentu menjadi jawaban atas harapan masyarakat,” katanya.

Gubernur juga menilai kolaborasi lintas kementerian, lembaga, perbankan, asosiasi pengembang, hingga pelaku UMKM menjadi bukti nyata bahwa pembangunan perumahan membutuhkan kerja bersama dan sinergi yang kuat.

Ia berharap berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Lampung.. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemerintah Pusat Apresiasi Kepemimpinan Gubernur Lampung

Bandar Lampung ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung penuh investasi di sektor properti dan perumahan.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Gala Dinner HUT Realestat Indonesia (REI) ke-54 yang berlangsung meriah di Graha Wangsa, Kamis malam (7/5/2026).

​Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan rasa bangganya atas terpilihnya Lampung sebagai tuan rumah agenda nasional REI. Ia menilai kehadiran para pengusaha properti dari seluruh Indonesia merupakan momentum strategis di tengah tren positif pertumbuhan ekonomi Lampung.

​“Provinsi Lampung hari ini menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi yang tertinggi selama 10 tahun terakhir di Lampung. Hampir di Lampung ini 5 tahun berturut-turut tidak pernah tumbuh di atas rata-rata nasional,” ujar Gubernur.

​Pencapaian ekonomi ini, menurut Gubernur, merupakan buah dari program strategis Pemerintah Pusat yang difokuskan pada sektor pangan, energi, dan pemberdayaan masyarakat kecil. Dampak positif ini turut dirasakan pada sektor perumahan rakyat, di mana Lampung mendapatkan kuota renovasi rumah sebanyak 10.000 unit tahun ini atas kebijakan Presiden RI melalui kementerian terkait.

​Gubernur Mirza, yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha perumahan subsidi, memahami betul tantangan yang dihadapi para pengembang. Oleh karena itu, ia memberikan garansi kemudahan akses bagi anggota REI yang ingin menanamkan modalnya di Provinsi Lampung.

​“Ke depan Provinsi Lampung akan sangat mendukung investasi terutama dari teman-teman REI, akan memudahkan segala proses administrasi dan lain-lain. Saya yakin dengan kolaborasi yang baik antara Pemprov Lampung dengan anggota REI akan menjadi dorongan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung ke depan,” tegasnya.

​Acara Gala Dinner ini merupakan puncak dari rangkaian HUT REI ke-54 yang meliputi kegiatan sosial tanam pohon, forum bisnis, hingga konvoi odong-odong keliling kota. Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta untuk membawa kabar baik mengenai potensi pariwisata dan keramahan Provinsi Lampung ke daerah asal masing-masing.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I-2026 mencapai 5,58 persen. Angka ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir bagi Provinsi Lampung.

​Amalia mengungkapkan bahwa pertumbuhan Lampung berada di posisi kedua tertinggi di seluruh wilayah Sumatera, hanya terpaut sedikit di bawah Kepulauan Riau. Ia memuji kepemimpinan di tingkat daerah yang mampu mengoptimalkan sektor agraris.

​"Sejak 2015 di Provinsi Lampung ini belum pernah tumbuh 5,58 persen. Pertama kali dalam sepuluh tahun terakhir bahwa Lampung bisa menembus pertumbuhan yang relatif tinggi," ujar Amalia. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung dan Pemerintah Pusat Perkuat Kolaborasi Wujudkan Program 3 Juta Rumah

Lampung Selatan — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri kegiatan penanaman sejuta pohon sekaligus peresmian tugu dan prasasti di Taman Kehati, Kawasan Kotabaru, Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Real Estate Indonesia. Kehadiran Menteri PKP bersama Gubernur Lampung menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan pengembangan kawasan permukiman, pelestarian lingkungan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah dan komitmen Gubernur Lampung dalam mendukung program pembangunan perumahan rakyat di Provinsi Lampung.

Ia menilai sinergi yang dibangun Pemerintah Provinsi Lampung mampu menghadirkan langkah konkret dalam mendukung target pembangunan nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah.

“Terima kasih kepada Gubernur Lampung atas perjuangannya yang luar biasa untuk rakyat Lampung, khususnya di bidang perumahan. Dukungan nyata seperti ini sangat penting untuk memperkuat program pemerintah,” ujar Maruarar.

Maruarar juga mendorong lahirnya kebijakan penanaman pohon di setiap pembangunan rumah komersial maupun subsidi oleh pengembang sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan.

Menurutnya, pembangunan sektor perumahan tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi, mengurangi pengangguran, serta menekan angka kemiskinan.

Pada kesempatan itu, Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa program bedah rumah di Lampung mengalami peningkatan signifikan. Jika pada tahun sebelumnya sebanyak 3.000 rumah diperbaiki, maka tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 10.000 rumah atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Dukung Program Strategis Nasional, Dorong Percepatan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

 

Bandar Lampung — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Lampung, Jumat (8/5/2026), yang diisi dengan peninjauan sejumlah program strategis di sektor kelautan, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden meninjau pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Proyek ini dilaporkan telah mencapai progres 100 persen dan direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Selain itu, Wapres juga mengunjungi SMK Negeri 4 Bandar Lampung, RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo, serta Sekolah Rakyat 35 Bandar Lampung. Kunjungan ini bertujuan memastikan program prioritas pemerintah pusat di daerah berjalan optimal dan tepat sasaran.

Di sela kegiatan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Wakil Presiden, khususnya terkait penguatan program vokasi migran. Ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan tes kemampuan bahasa Jepang level N4 di Lampung.

"Selama ini tes bahasa Jepang dilakukan di Jakarta atau Palembang. Kami meminta agar bisa dilaksanakan di Lampung, karena banyak lulusan SMA yang sudah mengikuti kelas vokasi migran dan membutuhkan sertifikasi untuk bekerja ke Jepang," ucap Gubernut Mirza.

Ia juga mengungkapkan bahwa ketersediaan tenaga pengajar bahasa Jepang di Lampung masih terbatas. Dari kebutuhan sekitar 85 guru, saat ini baru tersedia sekitar 60 orang.

"Ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar program vokasi migran berjalan maksimal dan bisa membuka peluang kerja lebih luas bagi anak-anak muda Lampung," ujarnya.

Gubernur menambahkan, Wakil Presiden merespons positif usulan tersebut dan berkomitmen untuk mengupayakan percepatan realisasinya. Hal ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Rangkaian kunjungan kerja ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat implementasi program strategis nasional. Fokus pada pembangunan kawasan nelayan, penguatan vokasi, dan layanan publik menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat Lampung, khususnya nelayan dan generasi muda, dapat memperoleh akses lebih besar terhadap peluang kerja, peningkatan keterampilan, serta layanan publik yang lebih baik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Ratusan Peserta HUT REI Kunjungi Dekranasda Lampung, Produk Kriya, Wastra dan Kuliner Jadi Daya Tarik

Bandar Lampung --- Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung menerima kunjungan pengurus dan keluarga Realestat Indonesia (REI) se-Indonesia di Kantor Dekranasda Provinsi Lampung, Kamis (07/05/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda nasional Hari Ulang Tahun REI ke-54 yang digelar di Provinsi Lampung pada 5–7 Mei 2026. Mengusung tema 'Membangun Kebersamaan dan Solidaritas REI Menuju Bangkitnya Industri Properti', peringatan HUT REI ke-54 diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Kedatangan rombongan disambut dengan penampilan alat musik tradisional Lampung serta atraksi menapis oleh para pengrajin lokal. Para tamu juga diajak melihat langsung beragam produk unggulan kriya, wastra, dan kuliner khas Lampung hasil karya UMKM binaan Dekranasda.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza menjelaskan bahwa persiapan penyelenggaraan kegiatan tersebut telah dilakukan sejak November 2025 bersama DPP REI Lampung dan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah serta lintas sektor.

"Selama lebih dari empat bulan kami mempersiapkan kegiatan ini bersama banyak OPD dan organisasi lintas sektoral," ujarnya.

Ia menambahkan, kunjungan tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya bagi UMKM binaan Dekranasda.

"Target yang diinginkan adalah agar para UMKM binaan Dekranasda hari ini dapat menjual produknya. Bahkan di sini juga disediakan kantor pos, jadi pengunjung yang ingin mengirim paket bisa langsung dilakukan dari lokasi," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat 12 pelaku UMKM kuliner yang membuka stan di area luar Dekranasda, sementara produk wastra dan kriya dipamerkan di dalam gedung Dekranasda.

Pengurus Dekranasda Provinsi Lampung, Hanita Farial, menyampaikan apresiasi atas kunjungan pengurus REI se-Indonesia ke Provinsi Lampung.

"Terima kasih, kami dari pengurus Dekranasda Provinsi Lampung pada hari ini menyambut kedatangan pengurus REI se-Indonesia yang hadir di Provinsi Lampung dalam rangka ulang tahun REI ke-54," ujarnya.

Hanita menjelaskan bahwa momentum tersebut dimanfaatkan Dekranasda untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk-produk terbaik pengrajin Lampung kepada tamu dari berbagai daerah.

"Kami menampilkan kerajinan tangan hasil karya pengrajin terbaik dari seluruh Provinsi Lampung. Insya Allah semoga pengunjung dari REI antusias untuk membeli hasil kerajinan tangan dari Provinsi Lampung," katanya.

Menurut Hanita, Dekranasda terus berupaya membantu para pengrajin meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional.

"Target ke depan, kami membantu pengrajin di Lampung untuk meningkatkan produksinya sehingga bisa dipasarkan di internasional maupun nasional," tambahnya.

Ia juga menyebutkan antusiasme pengunjung cukup tinggi. Sebagian besar keluarga pengurus REI direncanakan mengunjungi Dekranasda secara bertahap sejak pagi hingga sore hari.

"Ini dilakukan bertahap karena setelah dari Dekranasda mereka juga melanjutkan kunjungan ke lokasi kuliner," jelasnya.

Sementara itu, salah salah satu pengunjung dari Realestat Indonesia (REI) asal Jawa Barat, Lia H Nastiti, mengapresiasi kualitas produk kerajinan yang ditampilkan Dekranasda Provinsi Lampung.

"Dekranasda Lampung ini cukup mewakili kreasi-kreasi daerah. Saya lihat mutunya juga bagus-bagus, jadi sangat rekomendasi untuk datang ke sini lagi," ujarnya.

Ia menilai produk-produk yang dipamerkan memiliki kualitas baik dan layak menjadi representasi unggulan kerajinan daerah Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemrov Lampung Sediakan Sapi Banmas Presiden Sebanyak 16 Ekor

Bandar Lampung, Rabu 6 Mei 2026-. Bertempat di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, telah dilaksanakan Agenda Serah Terima secara Simbolis dan Penyelesaian Administrasi Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) Presiden berupa Sapi Qurban oleh Pihak Sekretariat Presiden kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Peternak.

Turut hadir dalam agenda tersebut diantaranya Pihak Kementerian Pertanian, Kepala Balai Veteriner Lampung, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung, PIC pada Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota, serta peternak terpilih.

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, disampaikan bahwa pada tahun 2026 ini Presiden berkenan untuk memberikan Sapi Qurban melalui Kegiatan Banmas kepada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan bobot ternak minimal 1 ton atau bobot terbesar di wilayah tersebut. Khusus Provinsi Lampung pada tahun 2026 ini telah menyediakan ternak Banmas yang diusulkan ke Pusat sekurang-kurangnya 34 ekor dengan bobot kisaran 900 – 1.300 kg dari peternak lokal Lampung. Dari 34 ekor tersebut dilakukan seleksi dan verifikasi terkait kesesuaian syarat teknis, administratif, dan performa ternak sehingga terpilihlah 16 ekor sebagai Calon Banmas Sapi Presiden di Provinsi Lampung dimana bobot paling besar dimiliki oleh Peternak Ashari dari Kota Metro dengan jenis Limousin seberat 1.124 Kg. Adapun ke-16 ekor ternak tersebut selanjutnya akan diberikan kepada masjid-masjid yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah.

Pada momen ini disampaikan juga ucapan terima kasih Bapak Gubernur Lampung atas Kegiatan Banmas ini. Bantuan ini bukan hanya simbol kepedulian, tetapi juga wujud nyata perhatian Bapak Presiden terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan, kebersamaan, dan solidaritas sosial.
"Kami meyakini bahwa penyerahan sapi qurban ini akan memberikan manfaat yang luas, tidak hanya dalam rangka pelaksanaan ibadah qurban, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan semangat gotong royong di tengah masyarakat Lampung," kata dia.

Selanjutnya disampaikan juga arahan Kepala Balai Veteriner Lampung agar peternak tetap menjaga lalu lintas orang dan ternak keluar/masuk kandang untuk mencegah masukknya agen penyakit. Pihak Setpres melalui Bapak Adun Rusmawan menyampaikan bahwa Kegiatan Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama bagi mereka yang merayakan Hari Raya Idul Adha, selain hal tersebut agar terjalin silaturahmi yang erat mulai dari daerah hingga pusat. Proses peninjauan calon masjid penerima dan ternak juga dilaksanakan setelah selesai penandatanganan administrasi oleh Pihak Sekretariat Presiden.(lis)

Ribuan Desa Terima Bantuan, Pemprov Lampung Dorong Pertumbuhan Ekonomi dari Desa

Bandar Lampung --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pembangunan ekonomi ke depan harus bertumpu pada desa sebagai pusat pertumbuhan baru di Provinsi Lampung. Ia menilai perbaikan kesejahteraan petani dan penguatan ekonomi desa menjadi kunci utama mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.

“Ekonomi kita tumbuh, dan pertumbuhan itu ada di desa. Karena itu, seluruh kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Gubernur.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Provinsi Lampung periode 2026–2031 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (5/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga secara simbolis menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta per desa kepada 2.446 desa di seluruh Provinsi Lampung sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah provinsi terhadap pembangunan desa.

Rahmat Mirzani menjelaskan, selama ini struktur ekonomi Lampung masih belum berpihak pada desa. Sebanyak 70 persen penduduk Lampung tinggal di desa, namun perputaran ekonomi justru lebih besar terjadi di wilayah perkotaan.

Kondisi tersebut, menurutnya, merupakan dampak dari sistem ekonomi lama yang cenderung mendorong pertumbuhan dari atas ke bawah (trickle down effect), sehingga petani sebagai pelaku utama di desa hanya mendapatkan bagian kecil dari rantai nilai ekonomi.

Akibatnya, komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong kerap mengalami fluktuasi harga yang merugikan petani. Bahkan dalam beberapa periode, harga hasil panen tidak mampu menutup biaya produksi.

Gubernur menyebut kondisi ini berdampak luas, mulai dari rendahnya pendapatan petani, terbatasnya akses pendidikan, hingga rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung yang berada di peringkat 26 secara nasional.

Namun, ia optimistis kondisi tersebut mulai berubah seiring kebijakan nasional yang kini lebih berpihak kepada desa, termasuk melalui peningkatan harga komoditas pertanian.

Menurut Gubernur, dampak positif sudah mulai terlihat, antara lain meningkatnya pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan di wilayah pedesaan, serta naiknya pembelian kendaraan hingga hampir 20 persen dalam tiga bulan terakhir.

Selain itu, jumlah pendaftar perguruan tinggi dari kalangan masyarakat desa juga meningkat sekitar 20 persen, menunjukkan adanya perbaikan daya beli dan kesadaran pendidikan.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Gubernur, akan memperkuat kebijakan hilirisasi produk pertanian agar nilai tambah tidak lagi keluar dari desa.

Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah pemberian pupuk organik cair (POC) ke seluruh desa melalui program Desaku maju. Setiap unit POC mampu melayani hingga 400 hektare lahan dan diberikan secara gratis kepada petani.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan distribusi 500 unit dryer atau alat pengering hasil pertanian hingga tahun 2028. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan nilai jual komoditas seperti padi dan jagung.

Dengan adanya fasilitas pengering, desa diharapkan mampu mengembangkan industri turunan seperti pakan ternak berbasis jagung dan singkong, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri.

Gubernur juga menekankan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan dalam mengelola potensi lokal dan memastikan kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.

Ia meminta APDESI Merah Putih menjadi organisasi yang mampu menjadi role model dalam inovasi dan pelayanan publik di tingkat desa.

Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih Anwar Sadat dalam sambutannya menyatakan bahwa organisasi tersebut akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal program pembangunan desa dan memastikan kebijakan berjalan selaras hingga tingkat bawah.

Menurutnya, desa memiliki peran strategis karena menjadi basis utama potensi sumber daya alam dan populasi, sehingga pembangunan nasional harus dimulai dari desa.

Sementara itu, Ketua DPD APDESI Merah Putih Provinsi Lampung Lekat Dullah Adiputra menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh program pemerintah provinsi serta menjaga sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ia juga memastikan APDESI akan melakukan konsolidasi hingga tingkat kabupaten guna memastikan seluruh kebijakan berjalan satu komando dan tepat sasaran.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap desa tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi subjek utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan penguatan sektor pertanian, peningkatan nilai tambah, serta dukungan infrastruktur dan kelembagaan desa, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat secara signifikan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Sambut HUT REI ke-54, Momentum Perkuat Investasi Properti

Bandar Lampung --- Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Realestat Indonesia (REI) yang secara resmi diawali dengan kegiatan ramah tamah dan silaturahmi yang digelar di Mahan Agung, Selasa (05/05/2026),

Kegiatan ini merupakan pembuka dalam rangkaian agenda nasional HUT REI ke-54 yang akan berlangsung selama tiga hari yang digelar pada 5–7 Mei 2026 di Provinsi Lampung, mengusung tema 'Membangun Kebersamaan dan Solidaritas REI Menuju Bangkitnya Industri Properti' dengan diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan REI yang menjadikan Lampung sebagai tuan rumah. Ia menilai REI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pembangunan nasional, khususnya di sektor perumahan dan properti.

"REI bukan sekadar organisasi pengusaha, tetapi mitra pemerintah dalam membangun Indonesia. Selama 54 tahun, kontribusi REI sangat besar dalam membantu pemerintah dalam mengembangkan Nusantara ini. REI kedepan bagi saya di Provinsi Lampung adalah mitra kami kedepan dalam melakukan transformasi ekonomi," ujarnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa sektor properti memiliki dampak luas terhadap perekonomian, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga pemerataan pembangunan. Ia menyebut setiap pembangunan satu unit rumah mampu membuka tiga hingga empat peluang kerja baru.

Menurutnya, program pembangunan perumahan, termasuk rumah subsidi, menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, sejalan dengan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Bagi kami, REI menjadi alat negara untuk mengimplementasikan asta cita yang ada di negara ini," lanjutnya.

Lebih lanjut, Rahmat Mirzani Djausal memaparkan potensi besar Provinsi Lampung yang tengah mengalami transformasi ekonomi. Selama ini, perekonomian Lampung bertumpu pada sektor pertanian seperti padi, jagung, dan singkong.

Dalam satu tahun terakhir di provinsi Lampung terjadi perbaikan signifikan, termasuk penurunan angka kemiskinan hingga sekitar satu persen atau setara dengan 100 ribu keluarga. Peningkatan harga komoditas pertanian dinilai menjadi salah satu faktor pendorong utama.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga tercermin dari meningkatnya daya beli masyarakat. Penjualan kendaraan bermotor di Lampung, misalnya, tercatat naik hingga 20–28 persen dalam beberapa bulan terakhir, serta peningkatan minat melanjutkan pendidikan tinggi yang mencapai sekitar 25 persen.

Gubernur menegaskan, ke depan Lampung akan fokus pada transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, pengembangan pariwisata, serta penguatan sektor pendidikan. Ia juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha properti untuk berinvestasi di Lampung.

"Pak Prabowo telah menetapkan Lampung menjadi pusat hilirisasi komoditas yang ada di Sumatera jadi, fokusnya pemerintah pusat melakukan hilirisasi komoditas di Provinsi Lampung. Ini akan mendorong tumbuhnya kawasan industri, pariwisata, dan tentunya kebutuhan properti. Kami juga akan memberikan berbagai insentif untuk menarik investasi," katanya.

Ia menambahkan, Lampung memiliki keunggulan strategis sebagai pintu gerbang ekspor di Sumatera dengan dukungan pelabuhan yang mampu melayani kapal besar. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan industri dan kawasan ekonomi baru.

Diakhir, Gubernur mengajak seluruh insan properti untuk terus berkontribusi dalam pembangunan nasional.

"Teruslah membangun dengan hati, karena saya yakin setiap rumah yang Bapak Ibu bangun adalah tempat tumbuhnya harapan dan kebahagiaan bagi warga kita yang ada di negara ini," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan bahwa pelaksanaan HUT REI di Lampung memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah. Ia memperkirakan perputaran uang selama kegiatan mencapai puluhan miliar rupiah, seiring dengan kehadiran ratusan peserta dari seluruh Indonesia.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri properti dalam mengatasi backlog perumahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Setiap investasi di sektor perumahan memberikan efek berganda yang besar terhadap ekonomi. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan REI menjadi kunci dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat," ujarnya.

Melalui momentum HUT ke-54 ini, diharapkan REI semakin memperkuat perannya sebagai motor penggerak industri properti nasional sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

BPS Lampung: Pengangguran Turun, Serapan Tenaga Kerja Meningkat pada Februari 2026

Bandar Lampung — Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung merilis kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung periode Februari 2026 dalam agenda Rilis Berita Resmi Statistik yang digelar di Aula Raden Imba Kusuma, Selasa (5/5/2026).

Kepala BPS Lampung, Ahmad Riswan Nasution, menyampaikan bahwa kondisi ketenagakerjaan Lampung menunjukkan tren yang semakin membaik, ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan menurunnya tingkat pengangguran.

“Secara umum, terjadi penambahan jumlah penduduk bekerja serta penurunan pengangguran dibandingkan Februari tahun sebelumnya,” ujar Ahmad Riswan Nasution.

Sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026, jumlah penduduk bekerja di Lampung tercatat meningkat sekitar 34,53 ribu orang. Kenaikan ini sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja sebesar 0,59 persen, meskipun peningkatan pada kelompok bukan angkatan kerja tercatat lebih tinggi, yakni 3,10 persen.

Dari sisi komposisi, jumlah penduduk bekerja meningkat 0,71 persen, sementara jumlah pengangguran mengalami penurunan sebesar 2,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

BPS juga mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lampung pada Februari 2026 berada di angka 3,95 persen, atau setara sekitar 202,32 ribu orang. Angka ini menurun dibandingkan Februari 2025, menjadi sinyal positif bagi pasar kerja di daerah.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, tingkat pengangguran perempuan mengalami penurunan dari 5,07 persen menjadi 4,79 persen, menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Namun, dinamika berbeda terlihat pada wilayah tempat tinggal. Tingkat pengangguran di perdesaan menurun dari 3,44 persen menjadi 2,87 persen, sementara di perkotaan justru mengalami kenaikan dari 5,21 persen menjadi 5,60 persen. Kondisi ini menjadi perhatian untuk dianalisis lebih lanjut oleh para pemangku kebijakan.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 44,03 persen, disusul sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan.

Berdasarkan status pekerjaan, jumlah pekerja dengan status karyawan/pegawai mengalami peningkatan signifikan. Selain itu, jumlah penduduk yang berusaha sendiri juga meningkat, sementara pekerja keluarga tidak dibayar mengalami penurunan.

Kabar baik lainnya, proporsi pekerja formal terus meningkat. Pada Februari 2026, jumlah pekerja formal naik dari sekitar 1,43 juta orang menjadi 1,52 juta orang, sementara pekerja informal mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan perbaikan kualitas lapangan kerja di Lampung.

Dari sisi pendidikan, sekitar 8,90 persen penduduk bekerja merupakan lulusan pendidikan tinggi. Namun, lulusan SD ke bawah masih mendominasi dengan porsi 36,46 persen, yang menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, jika dilihat dari jam kerja, proporsi pekerja penuh (≥35 jam per minggu) mengalami peningkatan signifikan. Sebaliknya, kategori setengah pengangguran menurun, sedangkan pekerja paruh waktu mengalami sedikit peningkatan.

“Perbaikan struktur ketenagakerjaan ini diharapkan terus berlanjut melalui sinergi berbagai pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha, dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas,” pungkasnya.

Rilis ini sekaligus menegaskan bahwa kondisi ketenagakerjaan Lampung pada awal 2026 menunjukkan arah yang semakin positif, seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap terjaga. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).