Bunda PAUD Lampung Dorong Penguatan Karakter Generasi Emas Sejak Usia Dini

Bandar Lampung — Bunda PAUD Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, membuka Pengajian Akbar yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Provinsi Lampung di Masjid Raya Lampung Al Bakrie, Rabu (04/03/2026).

Pengajian Akbar yang mengusung tema ‘Menyambung Ukhuwah dan Meraih Keberkahan dalam Ketakwaan bagi Guru Taman Kanak-kanak se-Provinsi Lampung’ menghadirkan Ustadz Anas Hidayatullah sebagai penceramah. Kegiatan tersebut diikuti oleh guru-guru TK dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Purnama Wulan Sari Mirza dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya peran guru TK dalam membentuk generasi emas sejak usia dini. Ia menyampaikan bahwa anak usia dini harus dipersiapkan dengan fondasi yang kuat, tidak hanya dari sisi pendidikan, tetapi juga spiritual.

“Anak-anak usia dini adalah generasi emas yang harus kita siapkan fondasinya. Selain fondasi edukasi, fondasi spiritual juga harus dibentuk sejak usia dini,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat keimanan dan memperbaiki karakter, tidak hanya bagi anak didik, tetapi juga para pendidik.

“Ramadan adalah bulan penuh berkah, rahmat, dan kemuliaan. Di bulan ini, bukan hanya karakter anak-anak TK yang kita bentuk, tetapi juga menjadi momen bagi kita untuk memperbaiki karakter, memperkuat keimanan, dan memperdalam ilmu agama,” katanya.

Menurutnya, guru PAUD dan TK bukan sekadar pengajar di kelas, tetapi memiliki peran strategis dalam membantu orang tua membentuk karakter anak di masa golden age. Ia meyakini bahwa masa TK merupakan fase penting dalam pembentukan karakter, di mana peran guru sangat menentukan kualitas generasi masa depan.

“Di usia TK inilah pembentukan karakter dimulai. Peran Ibu Guru sangat penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Di tangan Ibu-Ibu semua, generasi emas itu dibentuk,” tegasnya.

Bunda PAUD Lampung juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada IGTKI Provinsi Lampung atas terselenggaranya pengajian akbar tersebut. Ia berharap kegiatan ini menjadi agenda berkelanjutan dan dapat menjadi percontohan bagi provinsi lain.

“Kami berharap melalui kegiatan ini semangat kebersamaan dan komitmen dalam memajukan pendidikan anak usia dini di Provinsi Lampung semakin kokoh, sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yaitu Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” tuturnya.

Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan cinderamata dan tali kasih, serta penghargaan kepada Ketua IGTKI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dalam program IGTKI PGRI Peduli. Bantuan kemanusiaan disalurkan kepada guru TK yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin ukhuwah yang semakin erat antarguru TK sekaligus memperkuat kapasitas spiritual pendidik dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas. (Ls)

Purnama Wulan Sari Buka Dauroh Qur’an Ramadan 1447 H, Perkuat Karakter Generasi Muda di Era Digital

 Bandar Lampung – Bunda Literasi Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari, membuka kegiatan Dauroh Qur'an Ramadan 1447 H yang diselenggarakan di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Selasa (03/03/2026).

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat karakter generasi muda melalui pendalaman nilai-nilai Al-Qur'an di tengah tantangan era digital dan degradasi moral.

Dalam arahannya, Purnama Wulan Sari menekankan bahwa Ramadan bukan sekadar bulan untuk mengejar target khataman secara kuantitas, melainkan waktu terbaik untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan Al-Qur'an melalui tadabur dan pengamalan.

"Melalui Dauroh Qur'an ini, kita tidak hanya diajak membaca, tetapi juga memahami dan mengamalkan nilai-nilainya. Di era digital ini, akses Al-Qur'an sudah sangat mudah di dalam genggaman. Tantangannya adalah bagaimana kita membentengi diri dengan akhlak mulia yang diajarkan di dalamnya," ujar Purnama Wulan Sari.

Ia juga mengapresiasi semangat para peserta yang didominasi oleh pelajar SMA dan SMK. Menurutnya, pemahaman agama yang kuat merupakan fondasi bagi terciptanya kerukunan dan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk.

"Jangan pernah bosan menggali isi Al-Qur'an. Jika sudah terbiasa, membaca Al-Qur'an akan menjadi sukacita dan kebutuhan. Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti di bulan Ramadan saja, tetapi berlanjut menjadi rutinitas di bulan-bulan lainnya," tambahnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Apresiasi Program Light Up The Dream PT. PLN (Persero) untuk Warga Pra Sejahtera

Bandar Lampung,— Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi komitmen PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dalam menghadirkan terang dan harapan bagi masyarakat pra sejahtera melalui program Light Up The Dream yang digelar di Kelurahan Sawah Brebes, Bandar Lampung, Rabu (4/3/2025).

Kegiatan yang dirangkaikan dalam momentum Ramadan 1447 Hijriah tersebut menjadi wujud nyata kepedulian sosial PLN bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN dalam membantu masyarakat mendapatkan sambungan listrik gratis.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas konsistensi PLN dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam memperluas akses kelistrikan di Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah, akses listrik di Provinsi Lampung terus menunjukkan kemajuan signifikan. Berdasarkan data terbaru, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,85 persen.
Artinya, hampir seluruh rumah tangga di Lampung telah menikmati layanan listrik PLN. Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama,” ujar Jihan.

Ia menambahkan, hingga saat ini lebih dari 2,6 juta pelanggan telah dilayani PLN di wilayah Lampung. Menurutnya, kehadiran listrik bukan hanya sekadar penerangan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi keluarga, pendidikan anak, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Program Light Up The Dream menjadi bukti bahwa pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang menghadirkan keadilan energi dan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci mewujudkan Lampung yang maju, inklusif, dan sejahtera,”
tegasnya.

Jihan juga berharap program tersebut dapat terus diperluas, terutama menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan kawasan yang memiliki tantangan administratif, sehingga seluruh warga Lampung dapat menikmati hak dasar atas energi listrik.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Lampung, Rizki Muhammad, menjelaskan bahwa program Light Up The Dream merupakan kolaborasi pegawai PLN bersama YBM PLN untuk menyalurkan amanah dan kepedulian kepada masyarakat pra sejahtera.

“Pada hari ini, PLN memberikan sambungan listrik gratis kepada 34 keluarga di Provinsi Lampung. Insya Allah hingga akhir bulan akan bertambah menjadi 70 keluarga. Secara nasional, hari ini dilakukan penyalaan serentak kepada 2.150 penerima manfaat, dan sejak 2020 telah mencapai 44.000 keluarga,” jelas Rizki.

Khusus di Provinsi Lampung, selama lima tahun terakhir, PLN telah menyalurkan sambungan listrik gratis kepada lebih dari 750 keluarga pra sejahtera.

Salah satu penerima manfaat adalah Ridho Jaya Umbara, warga Kelurahan Sawah Brebes yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring. Selama kurang lebih 10 tahun, Ridho dan keluarganya menyalur listrik dari tetangga. Kini, melalui program tersebut, rumahnya resmi memiliki sambungan listrik sendiri.

“Semoga bantuan ini dapat menambah semangat Pak Ridho dan keluarga dalam meningkatkan perekonomian,” ujar Rizki.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela didampingi General Manager PLN UID Lampung secara simbolis menyalakan meteran listrik di kediaman Ridho Jaya Umbara, serta mengikuti penyalaan listrik serentak nasional secara virtual.

Momentum Ramadan pun menjadi penguat semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Pemerintah Provinsi Lampung optimistis, dengan kolaborasi yang terus diperkuat, akses energi yang merata akan semakin mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Wagub Lampung Cek Stabilitas Harga Bahan Pangan

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, dan melaksanakan pengawasan, khususnya pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Sebagai wujud nyata komitmen Pemprov Lampung tersebut, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melakukan pengecekan secara langsung kondisi ditingkat pasar terkait harga dan ketersediaan stok bahan pangan pokok di salah satu Pasar tradisional, Pasar Kangkung, Bandar Lampung, Rabu (04/03/2026).

Langkah ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi Lampung sebagai upaya menjamin keterjangkauan harga dan keamanan konsumsi pangan masyarakat.

Dalam tinjauan tersebut, Wakil Gubernur menyisir sejumlah titik, mulai dari toko sembako, pedagang ayam potong, lapak sayur-sayuran, hingga toko bumbu masakan dan beras. Wagub berkesempatan berdialog langsung dengan para pedagang untuk mendengar dan memastikan, sekaligus memantau fluktuasi harga di lapangan.

“Kami ingin memastikan apakah ada bahan pangan yang mengalami lonjakan harga signifikan atau keterbatasan stok (langka) mendekati momen Idulfitri ini. Dari dialog tadi, kami terus memantau komoditas yang rentan mengalami kenaikan,” ujar Wagub.

Selain mengecek harga, Wakil Gubernur juga memberi perhatian serius pada aspek kesehatan pangan, secara langsung Wagub Jihan menyaksikan dan memantau pelaksanaan Uji sampel yang dilakukan oleh unit Laboratorium Keliling Pengawasan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional bersama Tim.

Selain itu, Wagub juga melakukan inspeksi pada unit mobil laboratorium keliling milik BBPOM untuk memastikan sinergi pengawasan obat dan makanan berjalan maksimal di pasar tradisional.

Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga inflasi daerah dan melindungi konsumen dari potensi peredaran pangan yang tidak layak konsumsi.

Berdasarkan hasil pemantauan, stok bahan pangan di Pasar Kangkung dinyatakan aman dan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga lebaran mendatang. (Ls)

Sudah Terima Sertifikasi, Guru Honorer Tak Boleh Lagi Digaji dari Dana BOS: Simak Penjelasannya

LAMPUNG SELATAN- Sejumlah guru honorer di Kabupaten Lampung Selatan yang telah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi kini tidak lagi diperbolehkan menerima gaji dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kebijakan ini ditegaskan melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 700/585/IV.02/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit ketaatan pada satuan pendidikan se-Kabupaten Lampung Selatan untuk periode Januari-Agustus 2025.

Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 2 huruf (d).

Pada aturan tersebut ditegaskan bahwa guru yang dapat diberikan honor dari Dana BOS harus memenuhi syarat belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

Dinas Pendidikan menegaskan, kebijakan ini bertujuan untuk menghindari praktik pendanaan ganda (double funding) atau double dipping. Guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik dan menerima dana sertifikasi dari APBN sebesar Rp2 juta per bulan, tidak lagi diperkenankan menerima honor tambahan yang bersumber dari Dana BOS.

Dengan demikian, Dana BOS dapat dialokasikan untuk kebutuhan operasional sekolah lainnya agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Jadi Temuan Pemeriksaan

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Marko Firzada, mengungkapkan, dalam hasil audit yang dilakukan periode Januari-Agustus 2025, pembayaran honor dari Dana BOS kepada guru yang sudah bersertifikasi dinyatakan sebagai temuan pemeriksaan.

Ia menegaskan, atas temuan tersebut, guru honorer bersertifikasi yang terlanjur menerima gaji dari Dana BOS pada periode tersebut diwajibkan mengembalikan dana tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Lampung Selatan yang untuk kemudian diteruskan Ke Rekening Kas Umum Negara. Mekanisme pengembalian dapat dilakukan secara bertahap.

"Berdasarkan keterangan dari Dinas Pendidikan, kebijakan ini bukan keputusan mendadak. Sebelumnya, para guru telah menandatangani surat perjanjian dengan kepala sekolah yang menyatakan kesediaan mengembalikan honor dari Dana BOS apabila di kemudian hari menjadi temuan pemeriksaan,” kata Marko.

Siapa yang Wajib Mengembalikan?

Guru yang menjadi sasaran pengembalian adalah Guru Honorer BOS Tahun 2025 yang menerima dua sumber penghasilan sekaligus, yakni honor dari Dana BOS dan tunjangan sertifikasi dari pemerintah pusat.

Sementara itu, guru honorer BOS Tahun 2025 yang belum memiliki sertifikasi tidak dikenakan kewajiban pengembalian karena hanya menerima satu sumber penghasilan, yakni dari Dana BOSP.

Kriteria Penerima Honor BOS

Berdasarkan petunjuk teknis BOSP, guru honorer yang dapat dibayarkan honornya melalui Dana BOS harus memenuhi kriteria:
- Berstatus Non-ASN
- Terdaftar di Dapodik
- Memiliki NUPTK
- Belum menerima tunjangan sertifikasi

Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa kasus serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain, karena kebijakan ini merupakan perintah dari regulasi pemerintah pusat.

Bagi guru yang ingin mengajukan keringanan pengembalian secara mencicil, dipersilakan berkonsultasi dengan Inspektorat Lampung Selatan.

Kebijakan ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. (Kmf-Is)

Luncurkan Koran dan Buku Satu Tahun Mirza-Jihan, IJP Pastikan Tetap Kritis

Bandarlampung–Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung resmi meluncurkan Koran Edisi Khusus dan Buku Satu Tahun Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela.

Peluncuran tersebut berlangsung di halaman Gedung Pusiban, komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (2-3-2026).

Ketua IJP Abung Mamasa mengatakan, peluncuran itu bukan momentum seremoni, Tetapi sebagai penanda bagi IJP untuk merawat ingatan publik bahwa sudah satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Peluncuran koran IJP dan buku atas inisiasi kawan-kawan anggota, saya hanya mengakomodir ide mereka. kami berpikir masyarkat punya hak untuk tahu apasaja yang telah dikerjakan pak gubernur dan wakil gubernur,” kata Abung.

Menurut dia, satu tahun kepemimpinan Mirza-Jihan hanya merupakan peletakan pondasi pembangunan.

Meski demikian, dia menjelaskan, arah pembangunan Lampung kedepannya sudah mulai terlihat.

“Paling tidak kami melihat ada uipaya pemerintah memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, membangun konektivitas jalan dan jembatan, serta mendorong reformasi birokrasi tang lebih transparan dan menanam investasi pada SDM,” jelasnya.

Dia menegaskan, koran dan buku yang ditulis dengan mengedepankan objektivitas.

Dia menyebutkan, sinergi IJP dan Pemprov Lampung tidak melemahkan daya kritis sebagai pers.

“Saya ingatkan kepada anak-anak IJP silahkan untuk mengkritisi tapi tidak nyinyir. Karena kita sama sama tahu, pers memiliki tugas tidak hanya menggambarkan tapi juga merawat akal sehat publik,” ungkapnya.

Sementara, Gubernur Rahmah Mirzani Djausal mengatakan, kegiatan itu merupakan wahana untuk menengok apa saja yang sudah dilakukan selama satu tahun.

Sekaligus wahana untuk saling mengingatkan tentang apa saja langkah-langkah kedepannya.

“Benar kata Abung, masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang sudah kami lakukan bagi Provinsi Lampung,” kata Mirza.

Menurut dia, dipilih oleh masyarakat sebagai gubernur bukan sesuatu yang mudah untuk dijalankan.

“Tapi ini juga amanah bagi kami sebagai gubernur dan wakil gubernur. Ini menjadi beban kami sebagai gubernur dan wakil gubernur,” jelasnya.

Dia menyebutkan, satu tahun ini, secara perlahan mulai ditata arah pembangunan Lampung dengan memperbaiki konektivitas.

“Melalui peningkatan kemantapan jalan provinsi, maka mobilitas masyarakat akan semakin lancar,” sebutnya.

“Saya punya visi, saya ingin suatu saat masyarakat bangga dengan jalan-jalan yang ada di Lampung,” tambahnya.

Karena itu, dia memprioritaskan pembangunan jalan di Lampung tidak lagi aspal, tetapi rigid beton yang memiliki daya tahan lebih lama.

Hal itu pula yang mendasarinya untuk mengajukan pinjaman untuk perbaikan jalan di Lampung.

“Fokusnya di tahun 2028 atau 2029 sudah 90 persen (kemantapan jalan),” sebutnya. (**)

Pemprov Lampung Perkuat Fondasi Pembangunan di Tahun Pertama Kepemimpinan Mirza–Jihan

Bandar Lampung ---- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memaparkan berbagai langkah strategis yang diambil untuk menjawab tantangan pembangunan di Bumi Ruwa Jurai.

Hal tersebut disampaikan saat Peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung serta peluncuran buku 1 Tahun Mirza - Jihan yang dirangkaikan dengan Diskusi Publik Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Pemerintah Provinsi Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026).

​Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa awal masa jabatannya dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat. Namun, melalui percepatan dan pemetaan anggaran yang ketat sejak sebelum pelantikan, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil melakukan penyehatan APBD.

​"Singkat cerita, dengan segala upaya, utang 600 miliar lunas ke pihak ketiga, utang yang 1,2 triliun (kepada kabupaten) kita atur skema-skemanya, efisiensi 200 miliar kita laksanakan. Dan itu pun masih bisa kita dapat menambah jalan sebanyak 400 miliar," ujar Gubernur Mirza.

​Gubernur juga menekankan fokus utamanya pada sektor konektivitas melalui perbaikan infrastruktur jalan. Ia berkomitmen mengubah persepsi masyarakat terhadap kualitas infrastruktur di Lampung.

​"Visi saya terhadap jalan Provinsi Lampung, saya ingin masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung itu sendiri. Kita akan bersama-sama membuat kedepan, pemerintah harus punya tujuan membuat masyarakat Lampung bangga dengan jalan-jalannya," tegasnya.

​Selain infrastruktur fisik, transformasi pelayanan publik berbasis digital juga menjadi prioritas. Gubernur Mirza telah menginstruksikan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja utama.

"KPI-nya salah satunya adalah Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan. Kita akan layani masyarakat sampai seluruh masyarakat Provinsi Lampung puas dengan layanan-layanan yang diberikan," tambahnya.

​Di akhir sambutan, Gubernur mengapresiasi peluncuran Koran IJP Lampung dan peran insan pers dalam mendukung pembangunan. Menurutnya, pers memiliki kedudukan vital sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial bagi pemerintah.

​"Pers bagi saya bukan hanya penyampai kabar, tapi juga penjaga arah. Pers bukan hanya pengamat, tapi juga mitra dalam perjalanan pembangunan. Kami percaya kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian," pungkas Gubernur.

Sementara itu, Ketua IJP Lampung ​Abung Mamasa menekankan bahwa publik, terutama mayoritas pemilih yang memberikan amanah kepada kepemimpinan Gubernur Mirza dan Wagub Jihan berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai satu tahun pertama ini sebagai fase krusial dalam membangun pondasi pembangunan yang berkelanjutan.

​"Masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang dikerjakan oleh para pemimpinnya. Pak Gubernur, ini baru peletakan pondasi, tapi saya lihat ini sudah terlihat arahnya. Memang belum maksimal, tapi paling tidak kami melihat ada upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan," tambahnya.

​Dalam kesempatan tersebut, Abung juga menepis anggapan bahwa IJP Lampung hanya berfungsi sebagai saluran humas pemerintah. Ia menegaskan bahwa independensi tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas jurnalistik.

​"Kami tetap membangun sinergi tapi tidak melemahkan daya kritis kami terhadap apa yang harus kami kritisi. Tetapi itu secara proporsional dan profesional. Saya ingatkan pada anak-anak IJP, silakan mengkritik tapi kita tidak nyinyir," tegasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Gelar Rapat Persiapan MCSP KPK RI Tahun 2026

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK RI Tahun 2026 di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Lampung, Bandarlampung, Senin (2/3/2026).

Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan dan didampingi Inspektur Provinsi Lampung Bayana. Kegiatan ini menjadi langkah awal Pemprov Lampung dalam memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui program strategis KPK.

Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa MCSP merupakan instrumen penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel.

“MCSP bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi cerminan komitmen kita dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” tegas Marindo.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan KPK harus terus diperkuat agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan optimal, khususnya pada delapan area intervensi yang menjadi fokus penilaian.

Adapun delapan area intervensi dalam MCSP meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pelayanan publik, serta optimalisasi pajak daerah.

Pada pelaksanaan MCSP 2025, Pemprov Lampung mencatat capaian membanggakan. Dalam penilaian tingkat provinsi, Lampung berhasil menempati peringkat ke-5 nasional.

Untuk area perencanaan dan penganggaran, Pemprov Lampung bahkan meraih indeks tertinggi atau peringkat pertama dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, pada area pelayanan publik dan manajemen ASN, Lampung berada di peringkat kedua secara nasional.

Marindo mengapresiasi capaian tersebut, namun mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri.

“Capaian ini patut kita syukuri, tetapi jangan membuat kita lengah. Area yang sudah meraih predikat baik harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sementara area yang masih perlu pembenahan harus segera kita perkuat,” ujarnya.

Ia juga meminta perangkat daerah pengampu utama untuk segera menyiapkan dokumen dan data dukung yang dibutuhkan dalam proses penilaian MCSP 2026.

TP. PKK Provinsi Lampung Salurkan Bantuan di Sejumlah Kecamatan Kota Metro

METRO ---- Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Metro dalam rangka penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat di sejumlah kecamatan, Sabtu (28/02/2026).

Berkolaborasi dengan Baznas Provinsi Lampung dan didampingi Ketua TP. PKK Kota Metro Eni Sumiyati Bambang, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza mengawali kunjungan kerja di Aula Kecamatan Metro Timur.

Di lokasi ini, Batin Wulan menyerahkan bantuan beras dan bahan kebutuhan pokok kepada 40 penerima manfaat. Selain itu, TP. PKK Provinsi Lampung juga menyalurkan bantuan susu dan telur untuk anak-anak guna membantu pemenuhan kebutuhan gizi keluarga beresiko stunting serta meninjau langsung kondisi orang tua lansia serta menyerahkan bantuan beras, sembako dan tali asih.

Batin Wulan menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat agar dapat merasakan manfaat dan dukungan, khususnya menjelang bulan Ramadan.

"Batin berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat bagi keluarga penerima," sambungnya.

Selanjutnya, kunjungan kerja dilanjutkan ke Aula Kelurahan Hadimulyo Barat yang diikuti peserta gabungan dari Kecamatan Metro Pusat dan Kecamatan Metro Utara. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung kembali menyerahkan bantuan sosial berupa beras dan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat kurang mampu, serta meninjau langsung kondisi seorang anak yang beresiko stunting.

Dalam kesempatan itu, Batin Wulan menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak perlu menjadi perhatian bersama agar pertumbuhan anak berjalan optimal dan berat badan sesuai dengan usianya.

Ia mengimbau masyarakat untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak seperti telur dan susu serta mengurangi pemberian makanan manis atau jajanan yang kurang sehat.

"apabila anak tidak menyukai susu, kebutuhan protein tetap dapat dipenuhi melalui sumber makanan lain seperti telur," jelas Batin Wulan.

Rangkaian kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke Aula Kelurahan Mulyojati yang diikuti peserta gabungan dari Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Barat.

Pada kesempatan tersebut, bantuan berupa beras dan bahan kebutuhan pokok diserahkan secara langsung oleh Batin Wulan bersama Ny. Eni Sumiyati kepada masyarakat penerima manfaat. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung juga meninjau seorang anak yang beresiko stunting sekaligus berdialog dengan keluarga penerima manfaat.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya TP. PKK Provinsi Lampung dalam memperkuat kepedulian sosial serta mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga dan percepatan penurunan stunting di daerah. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Hujan, Berbagi Takjil TP. PKK dan DWP Provinsi Lampung Tetap Disambut Antusias Warga

Bandar Lampung – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Provinsi Lampung, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung bersama  Biro Hukum, Dinas Ketahan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung dan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan berbagi takjil kepada masyarakat di halaman Mahan Agung, Sabtu (28/2/2026).

Memasuki hari ke-5 kegiatan berbagi takjil, pelaksanaan kegiatan sempat diguyur hujan. Namun demikian, kondisi cuaca tersebut tidak menyurutkan semangat Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung dan dinas terkait untuk tetap melaksanakan kegiatan berbagi kepada masyarakat.

Pembagian 300 paket takjil yang terdiri dari makanan berat, makanan ringan, dan aneka snack tetap berjalan lancar, masyarakat yang menerima pun tetap tertib, kondusif, serta menunjukkan antusiasme dan semangat kebersamaan meskipun dalam suasana hujan.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus sebagai media mempererat tali silaturahmi di bulan suci Ramadan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Pemprov Lampung Segera Perbaiki Jalan Pesawaran

 Pesawaran --- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal meninjau perbaikan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pesawaran, Sabtu (28/2/2026) sore. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi infrastruktur dalam kondisi baik jelang arus mudik Lebaran 1447 Hijriah.

Beberapa titik yang ditinjau antara lain ruas Jalan Branti Raya yang menghubungkan Kecamatan Natar, Negeri Katon, hingga Gedong Tataan. Gubernur juga mengecek kondisi Jalan Raya Kedondong yang sebelumnya banyak dilaporkan masyarakat karena mengalami kerusakan.

Di ruas Jalan Kedondong, rombongan gubernur yang didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) disambut oleh Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian. Keduanya berdiskusi mengenai langkah percepatan penanganan kerusakan jalan yang menjadi akses utama warga.

Gubernur Mirza mengatakan, perbaikan yang saat ini dilakukan masih bersifat sementara. Penanganan difokuskan pada penebalan badan jalan dan penutupan lubang untuk mengurangi risiko kecelakaan selama periode mudik.

"Ini sementara kita tutup lubang-lubang supaya Lebaran bisa nyaman jalannya. Perbaikan permanen akan kita mulai setelah Lebaran," ujar gubernur.

Ia menjelaskan, perbaikan permanen direncanakan dimulai pada Maret 2026 setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Langkah tersebut diambil agar proses pekerjaan tidak mengganggu kelancaran arus kendaraan saat puncak mudik.

Selain kondisi badan jalan, gubernur juga menyoroti persoalan drainase yang kerap meluap hingga menggenangi jalan. Menurut gubernur genangan air menjadi salah satu faktor utama percepatan kerusakan aspal.

Karena itu, pembenahan drainase di sepanjang ruas jalan akan menjadi bagian dari perbaikan menyeluruh. Pemerintah Provinsi Lampung menilai sistem drainase yang baik penting untuk menjaga umur konstruksi jalan agar lebih tahan lama.

Selama peninjauan, gubernur beberapa kali berhenti untuk menyapa dan berbincang dengan warga setempat. Ia mendengarkan langsung keluhan serta aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur di wilayahnya.

Salah satu warga Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Yanti (53), mengaku tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan gubernur di depan rumahnya. Ia menyampaikan harapannya agar perbaikan permanen benar-benar terealisasi sesuai jadwal.

"Tadi, insya Allah kata Pak Gubernur bulan Maret akan diperbaiki. Terima kasih ya Allah, saya senang sekali, terimakasih pak Gubernur," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung berharap penanganan sementara ini dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan selama Lebaran. Sementara perbaikan permanen yang direncanakan setelah Idul Fitri diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Pesawaran. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).