RMD Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

 

Bandarlampung--Ramadan 1442 Hijriah (2021 Masehi) menjadi momentum peningkatan ibadah. Sangat disayangkan jika bulan penuh berkah tersebut disia-siakan. Karena seluruh amal ibadah dilipatgandakan di bulan penuh rahmat yang jatuh pada Selasa (13-4) tersebut.

 

Begitulah pernyataan yang disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal (RMD) usai menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Kelurahan Sukarame, Kota Bandarlampung, Senin (12-4-2021).

 

“Ramadan ini bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, semua pahala dikali seribu. Maka sangat disayangkan kalau momentum ini disia-siakan,” kata RMD.

 

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung itu mengilustrasikan, jikalau seorang karyawan digaji 100 kali lipat saja, otomatis dia akan bekerja dengan giat dan penuh kesungguhan.

 

“Kalau kita digaji seratus kalilipat saja, kita pasti semangat bekerja. Maka di Ramadan ini, waktunya kita fokus ibadah,” ucapnya.

 

Karena jika Ramadan tidak dimanfaatkan dengan baik, barang tentu akan menjadi seseorang yang merugi.

 

“Apalagi sekarang pemerintah sudah memperkenankan salat tarawih berjemaah. Jadi tidak ada lagi halangan bagi kita untuk memaksimalkan ibadah,” pesannya.

 

 

 

Sebelumnya, dalam Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang mengundang para pemuda-pemudi, RMD mengatakan, saat ini banyak paham-paham yang dapat mengikis rasa kebangsaan.

 

"Kami sebagai wakil rakyat yang diamanahkan undang-undang memiliki kewajiban; untuk mensosialisasikan mengenai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kami hadir ditengah para pemuda, untuk mengedukasi para agar tidak salah jalan dan salah dalam bertindak," kata RMD.

 

RMD juga menceritakan mengenai pentingnya ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya memiliki nilai luhur yang saling menguatkan.

 

"Ideologi Pancasila sangat penting untuk diri kita masing-masing, keluarga, dan lingkungan. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang ada, semoga tidak mengikis nilai-nilai ideologi besar Pancasila," harapnya.

 

Lebih lanjut RMD mengimbau para pemuda, agar sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tersebut dapat disampaikan juga pada masyarakat luas.

 

Dalam acara itu, RMD menghadirkan Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Unila Suparman Arif dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung Erizal sebagai pemateri.

 

Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Unila Suparman mengatakan, kegiatan tersebut berimplikasi baik. Tujuannya untuk menanamkan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada generasi muda bangsa.

 

“Kegiatan ini akan mencetak generasi muda bangsa yang dapat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan sejak dini,” jelasnya. (harianmomentum.com).

 

 

FX Siman Sosialisasikan Ideologi Pancasila & Wawasan Kebangsaan

 

PRINGSEWU – FX Siman, anggota DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan (dapil) Metro, Pesawaran dan Pringsewu, menggelar sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di balai adat Jawa, Pekon (Desa) Wates Timur, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Senin (12/04).

 

Kegiatan terbatas dengan standar protokol kesehatan dihadiri Wakil Bupati Pringsewu Fauzi, Kepala Kesbangpol Sukarman, camat dan kepala pekon, dengan para peserta terdiri dari aparatur pekon, Karang Taruna dan mahasiswa setempat,  menghadirkan narasumber tokoh pemuda Pringsewu Andreas Andoyo dan Sudewi.

 

FX Siman mengatakan, sosialisasi yang dilaksanakan tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan agar lebih dipahami oleh seluruh elemen masyarakat.

 

Sementara, Wakil Bupati Fauzi dalam sambutannya menyampaikan, sosialisasi ini sangat penting dalam rangka meningkatkan dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih di negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan agama.

 

"Pemahaman yang komprehensif terhadap Pancasila yang dilahirkan oleh segenap potensi bangsa, para pejuang dan juga ulama serta tokoh agama-agama lainnya, serta pemahaman terhadap UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan modal utama untuk membangun bangsa dan negara yang terdiri dari banyak ragam suku bangsa dan agama atau kepercayaan," ujarnya seperti dilansir monologis.id.

 

 

Sosperda, Nurul Ikhwan Ajak Masyarakat Hindari Perpecahan

LAMPUNG SELATAN - Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Nurul Ikhwan, menggelar sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Merakbatin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Senin (12/04).

 

Nurul mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang kaya akan suku bangsa, adat dan budaya. Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa.

 

“Pancasila adalah ideologi kita, rujukan kita dalam berbangsa dan bernegara agar tetap utuh menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya seperti dilansir monologis.id.

 

Dalam merumuskan Pancasila, lanjut Nurul, para pendiri bangsa memiliki tujuan agar bangsa ini menjadi kuat.

 

“Mengingat beragamnya bangsa kita, tenggang rasa menjadi penting. Semacam saling menghormati dan toleransi. Ketika terjadi kesalahpahaman (konflik), harus sebisa mungkin diselesaikan secara baik. Dengan demikian kita akan terhindar dari perpecahan,” tegasnya.

 

 

Pada kesempatan itu Nurul ikhwan juga menyampaikan memohon maaf dan mengucapkan selamat berpuasa bagi umat muslim.

 

“Salah satu perwujudan Pancasila adalah saling hormat menghormati antarumat beragama yang dilindungi oleh negara,” kata dia.

 

 

Ketua DPRD Curhat pada Wagub Lampung

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay meminta staf yang pintar kepada Wakil Gubernur Cusnunia Chalim (Nunik). Bukan staf yang tidak pintar (buyan) karena menghambat pekerjaan.

 

"Khususnya staf di DPRD Lampung kasih saya yang pintar-pintar gubernur iya jangan basing-basing, bantu sayalah gub, ini guyon saya namun serius. Kalau staf kami cerdas usulannya agak bagus, tapi kalau buyan ngehalangin kerja, luar biasakan itu, itu pesan untuk Wakil Gubernur Lampung Cusnunia Chalim (Nunik)," kata dia saat sambutan Musrenbang Provinsi Lampung di Hotel Novotel, Senin (12/4).

 

Ia mengatakan ke depannya bukan DPRD yang  melakukan pelatihan/bimbingan teknis (Bimtek) tapi staf staf gubernur yang harus di bimtek agar pintar jangan asal masukan orang.

 

"Untuk Nunik kedepannya staf staf gubernur itu yang harus di bimtek, staf harus pintar, saya takut DPRD pintar staf stafnya buyan," katanya.

Ia juga  mengingatkan bahwa gubernur provinsi Lampung tidak bekerja sendiri untuk membangun Lampung melainkan bekerjasama dengan DPRD, walikota/bupati yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

 

"Yakinlah gubernur bahwa DPRD provinsi Lampung tidak memanjakan anda untuk berdiri sendiri dan tidak akan mengizinkan anda  berjalan sendiri, kita akan backup. Kita juga menyadari bahwa Undang-undang Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa DPRD provinsi  dan kabupaten/kota juga membantu pembangunan di daerah. Jadi bekerja bareng, kerja sama-sama," ujar dia.

Wagub membuka secara Bimtek Program Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah bagi Camat se-Provinsi Lampung Tahun 2021 di hotel Horison Bandarlampung.(RMOL)

Mardiana Tekankan Pentingnya Nilai Pancasila

LAMPUNG UTARA – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mardiana, ST., MT., sambangi peserta didik dan jajaran satuan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Kotabumi, Senin, 12 April 2021.

 

Kehadiran anggota Fraksi Partai NasDem tersebut guna menyosialisasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

 

Dalam kesempatan itu dirinya menyampaikan bahwa sebagai landasan dan/atau ideologi negara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus tertanam dalam diri warga negara Indonesia di setiap tingkatan hingga setiap generasi.

 

“Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tentu akan mengarahkan hidup bermasyarat yang rukun, damai, dan berkeadilan,” tutur Mardiana, legislator Prov Lampung yang terpilih melalui Daerah Pemilihan (Dapil) V Lampung meliputi Kabupaten Lampung Utara – Waykanan.

 

Di tempat yang sama, Kepsek SMA 4 Haidir Yusuf, ST., M., menyampaikan, meski dalam kondisi pandemi covid-19 pihak satuan pendidikan tetap fokus dan semangat dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

 

“Tentunya tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan yang telah diimbau dan ditetapkan oleh pemerintah,” kata Haidir Yusuf.

 

Ia juga berharap dengan adanya kunjungan Mardiana, ST., MT., dapat memberikan support demi tercapainya kualitas pendidikan khususnya di SMA Negeri 4 Kotabumi.

 

Dalam kesempatan itu, Haidir Yusuf juga menyampaikan permohonan maaf dalam hal menyongsong kedatangan bulan suci Ramadhan 1442 H.

 

“Dalam menyambut datangnya bulan Ramadhan 1442 H saya mentampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan maupun kekhilafan selama ini. Semoga kita semua pada tahun ini dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan khusyuk, sabar, serta tawadhu,” tutupnya.

 

Sementara itu, narasumber kegiatan, H. Ahmad Junaidi, S. Pd., MM., menyampaikan topik Pancasila dalam kehidupan keseharian.

 

“Negara Indonesia ini negara yang luar biasa. Untuk itulah perlunya nilai-nilai yang mengatur keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

 

Untuk itulah pentingnya menjaga teritorial bangsa Indonesia dalam satu ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sehingga potensi kekayaan, sumberdaya, dan keberagaman dapat terjaga dengan baik dalam bingkai toleransi yang berkeadilan.

 

“Dan Pancasila merupakan kepribadian hidup bangsa kita yang membentuk karakter serta norma-norma kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” urai H. Ahmad Junaidi.

 

Terpantau di lokasi, seluruh audiens menerapkan prokes secara ketat. (restorasinewssiberindonesia.co)

Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung Bicara Soal Harga Singkong

Bandarlampung--Petani singkong di Lampung kini mulai bernafas lega. Terutama, pasca kesepakatan Gubernur Arinal Djunaidi dan beberapa pengusaha tapioka terkait harga singkong minimal yang dipatok Rp900 perkilogramnya.

 

Bahkan, di Lampung Tengah harga jual singkong kini mencapai Rp1.100 perkilogramnya.

 

Meski demikian, mereka mengeluhkan karena pabrik tapioka yang menerapkan potongan timbangan (rafraksi) di atas 25 persen.

 

Keluhan itu disampaikan para petani kepada Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung I Made Bagiasa saat sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kampung Mataramjaya Kecamatan Bandarmataram Lampung Tengah, Minggu (11-4-2021).

 

"Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur, karena harga singkong sudah naik. Tapi masih ada masalah pemotong di pabrik yang cukup besar,” ujar salah satu petani.

 

Karena itu, mereka pun meminda Made untuk mengecek langsung ke pabrik-pabrik tapioka yang menerapkan rafraksi di atas 25 persen.

 

“Kami mohon Bapak Made untuk melakukan kontrol, bila perlu sidak ke pabrik singkong yang ada di Kecamatan Bandarmataram,” pintanya.

 

Menanggapi hal itu, Made merasa sangat senang karena harga singkong yang sudah naik dan petani bisa bernafas lega. "Artinya petani benar-benar terbantu dengan kerja pak gubernur," jelasnya.

 

Made mengatakan, Komisi II akan meninjau sejumlah pabrik pengolahan tapioka: CV SM (Sriwijaya Mataram), CV DMD Darma Djaya, PT SPM (Sinar Pematang Mulia 2) PT HBMA (Hamparan Bumimas Abadi).

 

"Masukan dari petani kami terima. Nanti kami dari Komisi II DPRD Lampunh akan melakukan kunjungan terkait keluhan petani," jelasnya. (harianmomentum.com).

Politisi Golkar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Bumiagung-- Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Golkar, Ali Imron melakukan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Desa Mulyoasri, Kecamatan Bumiagung, Ahad 11 April 2021.

 

Sosialisasi diikuti para pemuda Mulyoasri. Terdiri dari anggota karang taruna, mahasiswa dan pelajar sekolah menengah atas atau SMA.

 

Dihadiri Kepala Desa Mulyoasri Suyitno beserta perangkat desa, dan Danramil 429-05 Sukadana, Lampung Timur, Kapten Inf Jumali.

 

Menurut Imron, Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu terus dilakukan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Apalagi, terhadap kaum muda yang akan menjadi penerus masa depan bangsa.

 

"Pemuda memiliki peran strategis terhadap masa depan bangsa Indonesia. Di pundak para pemuda, negara ini akan maju dan tidak. Masa depan negara akan cerah atau suram," tegasnya.

 

Imron mengutip ungkapan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, tentang peran strategis pemuda. "Beri saya seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri saya sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia."

 

Melihat pentingnya peran pemuda, anggota Komisi 5 DPRD Lampung, itu mengajak pemuda desa Mulyoasri menjadi pelopor dalam memajukan desanya.

 

Selain itu, Imron menggingatkan para pemuda agar memperkuat wawasan kebangsaan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, hal itu bukan tanpa alasan. Di tengah globalisasi saat ini, beragam ideologi dan paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara, sangat mudah berkembang dan dapat memengaruhi masyarakat.

 

Karena itu, pemuda harus tampil sebagai benteng bagi bangsa Indonesia dari berbagai pahama atau ideologi yang tidak sesuai dan dapat persatuan dan kesatuan Indonesia.

 

"Pemuda harus terus memperkuat pemahaman kebangsaan dan ideologi Pancasila, sekaligus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari," kata Imron. (harianmomentum.com).

 

Anggota DPRD Lampung: Bakti pada Negeri Perwujudannya Peduli Sesama

 

LAMPUNG UTARA – Selain piawai dalam memainkan perannya sebagai seorang legislator, Mardiana, ST., MT., anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung ini ternyata juga memiliki jiwa sosial yang tinggi.

 

Di sela berbagai kesibukan aktifitasnya dalam menyerap aspirasi masyarakat di wilayah yang menjadi konstituennya juga energi yang terus terkuras dengan menyusun berbagai regulasi daerah, kini dirinya juga disibukkan dengan berbagai aktifitas sosial menyangkut kepedulian pada masyarakat yang mengalami musibah, keluarga prasejahtera yang membutuhkan derma.

 

“Bakti kepada negeri salah satu perwujudannya ialah peduli pada sesama,” kata Mardiana, saat dimintai komentarnya kepada awak media ini, Jum’at, 9 April 2021.

 

Meski dirinya pada beberapa kesempatan tidak terjun langsung menyambangi warga yang tertimpa musibah dan sejenisnya, namun Mardiana begitu tanggap dan responsif saat beberapa komunitas sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang ada di Kabupaten Lampung Utara menyampaikan informasi terkait adanya sejumlah warga prasejahtera yang membutuhkan perhatian khusus.

 

“Bukankah menebar kebaikan itu merupakan perintah dari Allah SWT? Jadi saya pikir, tak perlu birokrasi yang panjang dan rumit untuk sekedar meringankan dan memberikan kepedulian bagi sesama,” ucap Mardiana, kader potensial partai besutan Surya Paloh ini.

 

Ia juga bertekad untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam kapasitasnya sebagai seorang wakil rakyat, sekaligus menebarkan kebaikan bagi sesama dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial. (restorasinewssiberindonesia.co)

 

 

 

 

 

Wakil Ketua DPRD Lampung Webinar Penguatan SDM di Era Industri 4.0"

 

Bandarlampung--Anggota Komisi I DPR RI yang juga Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Lodewijk F Paulus membeberkan tantangan di era revolusi industry 4.0.

 

Hal itu dikemukakannya saat menggelar Webinar Merajut Nusantara bertajuk "Penguatan SDM di Era Industri 4.0", Rabu (7-4-2021).

 

Selain Lodewijk F Paulus, webinar yang diikuti sahabat Lodewijk di Provinsi Lampung tersebut turut menghadirkan pembicara lainnya, seperti Freddy Tulung (praktisi kehumasan dan komunikasi publik) dan Ririn Kuswantari (Wakil Ketua DPRD Lampung).

 

Lodewijk mengatakan, salah satu tantangan di era revolusi industri 4.0 adalah banyaknya aktivitas manusia yang beralih ke digital atau mesin.

 

“Itu menyebabkan beberapa bidang industri dan usaha lainnya harus robot atau mesin,” ucapnya.

 

Lebih lanjut dia membeberkan bahwa pada mulanya revolusi industry, khususnya dalam hal produksi masih menggunakan air.

 

Revolusi industri kedua dan ketiga tentang elektronik dan perkembangan  infomasi. Lalu masuk ke era revolusi industri 4.0, semua berbasis teknologi informasi berbasis digital.

 

Menurut dia, ada lima sektor yang dipilih untuk mendukung Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0: makanan, tektil dan busana, sektor otomotif, industri dan petro kimia.

 

Pembicara lain, Freddy Tulung mengatakan, saat ini Indonesia sedang menghadapi era disruptif. Di era ini, bermunculan inovasi baru yang menggugurkan produk yang lain.

 

“Kedepan teknologi baru akan meninggalkan teknologi lain, seperti telpon kabel kini ditinggalkan setelah ada handphone,” jelasnya.

 

Freddy mengatakan, perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat cepat dan berpengaruh di semua aspek kehidupan masyarakat.

 

Saat ini, menurut dia, perkembangan penduduk sangat pesat, dan 50 persen terjadi di negara-negara di Asia.

 

“Karena itu akan terjadi persaingan sumber daya alam, SDM juga terjadi persaingan teknologi. Semua basisnya digitalisasi, robotisasi,” paparnya.

 

Terkait demografi dan urbanisasi, akan terjadi lonjakan jumlah penduduk produktif jumlahnya sangat besar. “Begitu juga jumlah penduduk yang pindah ke kota bisa mencapai 70 persen,” ujarnya.

 

Lebih lanjut Freddy mengatakan, berdasarkan data sampai Januari 2021, sebanyak 202 juta pengguna internet, 170 juta user medsos.

 

"Transformasi digital akan merubah semua aspek kehidupan manusia. Karena kita tidak bisa lari dari teknologi informasi," ujar Freddy.(rls)

Ririn Kuswantari Jadi Pembicara Webinar Merajut Nusantara

Bandarlampung--Corona virus disease 2019 (Covid-19) berdampak pada ekonomi masyarakat, termasuk di Provinsi Lampung. Mencetak wirausaha muda menjadi solusi untuk mengentaskan persoalan tersebut.

 

Begitulah salah satu poin penting yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Lampung Ririn Kuswantari saat menjadi pembicara Webinar Merajut Nusantara bertajuk "Penguatan SDM di Era Industri 4.0" yang diikuti sahabat Lodewijk di provinsi setempat pada Rabu (7-4-2021).

 

Selain Ririn, tampil sebagai pembicara webinar Anggota Komisi I DPR RI Dapil Lampung I Lodewijk F Paulus serta Praktisi Kehumasan dan Komunikasi Publik Freddy Tulung.

 

Ririn mengatakan, era industri 4.0 membuka peluang bagi anak muda untuk bisa Berjaya. Karena mereka bisa menyalurkan potensinya, membuka usaha baru lewat sarana teknologi yang ada.

 

Untuk itu, Ririn menggalakkan gerakan malu menganggur di kalangan muda dengan mencetak para wirausaha muda.

 

“Apalagi saat ini banyak sektor pariwisata Lampung yang sangat potensial untuk bisa dimanfaatkan oleh generasi muda,” kata Ririn melalui siaran pers yang diterima harianmomentum.com.

 

Contohnya seperti kawasan pariwisata terpadu Bakauheni Harbour City. Pariwisata yang akan dibangun di lahan 214 hektare tersebut, sambung dia, adalah kawasan pariwisata tepi laut terbesar di Sumatera.

 

“Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terus melakukan berbagai langkah untuk mewujudkan Bakauheni Harbour City bisa terwujud pada tahun 2022.

 

“Anak-anak muda bisa mengambil bagian saat Bakauheni Harbour City jika sudah berjalan,” ucapnya.

 

Sebelumnya, Ririn menyebut pengangguran terbuka di Provinsi Lampung berdasarkan data statistik sebesar 4,67 persen atau 209,6 ribu orang. Itu adalah salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang sudah setahun merebak.

 

Menurut Ririn, berdasarkan data Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker Provinsi Lampung, masih banyak perusahaan yang menerima pegawai baru di tahun 2021. Khususnya di sektor makanan, mini market, BUMN, bidang kesehatan, pendidikan, perusahaan telekomunikasi, media, UMKM dan lainnya.

 

"Secara keseluruhan tahun 2021, perekonomian Lampung diperkirakan akan tumbuh menguat dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2020 yang terkontraksi sebesar -1,67 persen,” sebutnya.

 

Namun, sambung Ririn, dengan asumsi kegiatan social distancing akibat pandemi Covid-19 masih akan berlangsung di 2021, meskipun akan menurun seiring dengan meluasnya implementasi vaksin Covid-19.

 

“Secara umum prospek akselerasi ekonomi didorong oleh kembali meningkatnya aktivitas ekonomi pasca perlambatan yang terjadi selama pandemi Covid-19 di tahun 2020 (base effect)," jelas Ririn.

 

Meski demikian, lanjut Ririn, terjadi perubahan jumlah pegawai di Provinsi Lampung ketika pendemi merebak.

 

“Keputusan untuk mempertahankan jumlah pegawai, mengurangi atau bahkan menambah jumlahnya merupakan langkah yang harus ditempuh perusahaan dalam menyikapi situasi pandemi yang berdampak pada aktivitas perusahaan,” paparnya.

 

 

Menurut dia, pengurangan jumlah pegawai relatif lebih banyak terjadi pada usaha menengah dan besar (UMB), yaitu 52,71 persen. Sementara UMK di angka 30,18 persen.

 

Lebih lanjut dia menuturkan bahwa data menurut BPS Lampung sebesar 33,23 persen perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah pegawai yang bekerja. Kemudian 65,62 persen perusahaan memilih untuk tidak mengurangi atau menambahkan jumlah pegawai yang bekerja.

 

Kemudian sebanyak 1,15 persen perusahaan memilih untuk menambahkan jumlah pegawai yang bekerja.

 

Ririn melanjutkan, persentasi perusahaan yang mengurangi pegawai di tengah pandemi Covid-19 bidang konstruksi (51,16), pertambangan dan penggalian (44,44), akomodasi dan makan-minum (42,37), transportasi dan pergudangan (12,50), jasa kesehatan (13,16) dan air serta pengelolaan sampah (15,00).(rls)

 

Anggota DPRD Lampung Hadiri Musda Hipmi

Anggota Komisi V DPRD Lampung Lesty Putri Utami mengatakan, generasi muda harus keluar dari zona nyaman dan mencari peluang usaha untuk memajukan daerah.

 

“Pemerintah membutuhkan pengusaha muda yang kreatif dalam memajukan daerah,” ujar Lesty menyambut pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Lampung di Hotel Novotel Bandarlampung.

 

Menurut Lesty, mengembangkan suatu daerah tidak hanya kewajiban pemerintah, apalagi pada masa pandemi Covi-19. Tetapi membutuhkan peran semua pihak, termasuk pengusaha muda yang kreatif.

 

“Banyak muncul kafe di Lampung yang pemiliknya generasi muda dan mereka juga bisa tergabung ke dalam Himpi. Hipmi harus bisa merangkul mereka yang belum tergabung agar semakin banyak anggota HIPMI maka semakin besar peluang memajukan daerah Lampung,” tambahnya.

 

Ia berharap kepengurusan yang baru, Hipmi Lampung bisa maju dan mampu memperkokoh eksistensi sebagai wadah insan-insan pembangunan di Lampung.  Untuk itu, Hipmi harus solid dan memiliki solidaritas tinggi.

Ia menambahkan ada pemikiran bahwa membuka usaha merupakan pelarian anak muda karena tidak diterima bekerja baik di pemerintahan maupun di swasta. Padahal dengan membuka usaha maka dapat membuka lapangan pekerjaan serta menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu, ia berharap kehadiran Hipmi dapat membangkitkan semangat generasi muda untuk membuka usaha. Tidak menunggu lowongan kerja baik dari pihak pemerintah maupun dari swasta.(RMOL)

 

 

DPRD Lampung Komit Bantu Gubernur Tingkatkan PAD

Bandarlampung--Komisi I DPRD Lampung siap membantu Gubernur Arinal Djunaidi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui konsep smart village (desa cerdas).

 

Karena itu, Komisi I DPRD Lampung akan membantu menyosialisasikan program smart village.

 

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I Yozi Rizal saat Diskusi bertema "Membedah Konsep Smart Village" di Cafe Unsilent Bandarlampung, Senin (5-4-2021).

 

"Kami nanti akan sosialisasikan program smart village, lewat kegiatan reses. Kita ingin semua desa berbondong-bondong ikut program ini," kata Yozi.

 

Dia meyakini, melalui program itu, Lampung akan lebih baik lagi. "Saya yakin bila daerah maju, kita semua pasti akan maju," ujarnya.

 

Dia juga memastikan, akan berkunjung ke desa-desa yang sudah melaksanakan program berbasis digital tersebut. "Hal ini untuk menularkan ke desa yang belum ikut dalam program smart village," sebutnya.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Lampung Zaidirina mengatakan, program itu untuk menciptakan tata kelola hingga membangun ekonomi yang seimbang antara pedesaan dan perkotaan.

 

"Smart village berbasis digital bukan merupakan suatu sistem. Tapi ini merupakan salah satu rumah besar yang harus diisi sesuai desa masing-masing," jelasnya.

 

Dia menyebutkan, ruang lingkup yang menjadi pedoman dari smart village adalah tata kelola cerdas, masyarakat, lingkungan, hingga mobilitas cerdas.

 

"Contohnya di Desa Margosari Kabupaten Pringsewu. Masyarakatnya menyiapkan Bank Dhuafa untuk membantu, bahkan mendapat penghargaan dari kementerian,” terangnya.

 

Karena itu, pemerintah akan memasukan suplemen dengan potensi desa-desa. Seperti layanan surat menyurat secara online, sampai pembayaraan pajak di desa bisa terlaksana.

 

"Untuk pajak, kami sudah siapkan 212 BUMDes yang bisa menjadi tempat pembayaran daerah. Hal ini penting, karena semua pajak bisa dibayar di sini. Nantinya, 10 persen PAD kabupaten masuk jadi PAD desa," tuturnya.

 

Selain itu, dia menyebutkan, konsep penting dalam smart village adalah pemanfaatan data secara terintegrasi. Seperti terintegrasi dengan BPBD, mulai dari mitigasi bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

 

"Jadi smart village ini konsepnya berkolaborasi. Ttidak akan jalan jika tidak ada kolaborasi. Saya juga mengingatkan semua desa mendaftar agar nanti kami," ajaknya.

 

Sementara, Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto menyebutkan, pembangunan harus dimulai dari daerah pedesaan.

 

Menurut dia, hal itu sejalan dengan OJK melalui TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah), dengan mengusung program penyiapan infrastruktur untuk bisa melakukan askes layanan keuangan.

 

Selain itu, OJK juga memastikan agar layanan keuangan bisa diakses dengan meminta BNI, BRI dan Bank Lampung untuk mendukung program smart village. (harianmomentum.com).

 

DPRD Lampung Diskusi Bedah Konsep Smart Village

Komisi I DPRD Provinsi Lampung, menggelar diksusi rutin bertema “Membedah Konsep Smart Village” yang merupakan salah satu dari 33 janji politik Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalilm di Cafe Unsilent, Kota Bandarlampung, Senin (5/4).

 

Diskusi dihadiri Ketua Komisi I Yozi Rizal, Sekretaris Komisi I Mikdar Ilyas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung Zaidirina, dan dimoderatori oleh Rismayanti Borthon.

 

Zaidirina, menerangkan, program Smart Village merupakan salah satu misi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya, untuk menciptakan tata kelola, hingga membangun ekonomi yang berbasis di wilayah perdesaan yang seimbang dengan perkotaan. “Smart village atau desa cerdas berbasis digital bukan merupakan suatu sistem. Tapi ini merupakan satu rumah besar yang harus diisi sesuai desa masing-masing,” jelasnya.

 

Adapun ruang lingkup yang menjadi pedoman dari smart village adalah tata kelola cerdas, masyarakat, lingkungan, hingga mobilitas cerdas.

 

“Salah satu contohnya di Desa Margosari, Kabupaten Pringsewu. Dimana masyarakatnya menyiapkan Bank Dhuafa untuk membantu, bahkan mendapat penghargaan dari kementerian,” kata dia.

 

 

 

Kedepan, pemerintah tinggal memasukan suplemen dengan potensi desa-desa. Seperti layanan surat menyurat secara online, sampai pembayaraan pajak di desa bisa terlaksana.

 

 “Untuk pajak, kami sudah siapkan 212 BUMDes yang bisa menjadi tempat pembayaran daerah. Hal ini penting, karena semua pajak bisa dibayar disini. Nantinya, 10 persen PAD kabupaten masuk jadi PAD desa,” paparnya.

 

Kata dia, konsep smart village yang paling penting adalah pemanfaatan data secara terintegrasi. Seperti integrasi dengan BPBD, mulai dari mitigasi bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

 

 “Jadi smart village ini konsepnya berkolaborasi, jadi tidak bakalan jalan jika tidak ada kolaborasi. Saya juga mengingatkan agar semua desa mendaftar agar nanti kami (PMDT) bantu. PMDT juga saat ini masih melakukan pendataan agar mengetahui kondisi di desa,” urainya.

 

 

DPRD Lampung Bedah Konsep Desa Cerdas Berbasis Digital

BANDARLAMPUNG – Komisi I DPRD Provinsi Lampung, menggelar diksusi rutin bertema "Membedah Konsep Smart Village" yang merupakan salah satu dari 33 janji politik Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalilm di Cafe Unsilent, Bandarlampung, Senin (05/04).

 

Dalam diskusi yang ditayangkan secara langsung oleh Fajar Surya Televisi (FSTV) ini, turut dihadiri Ketua Komisi I Yozi Rizal, Sekretaris Komisi I Mikdar Ilyas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina, dan dimoderatori oleh Rismayanti Borthon.

 

Dalam pemaparannya, Kadis PMDT Zaidirina, menerangkan, bahwa program Smart Village merupakan salah satu misi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya, untuk menciptakan tata kelola, hingga membangun ekonomi yang berbasis di wilayah perdesaan yang seimbang dengan perkotaan.

 “Smart village atau desa cerdas berbasis digital bukan merupakan suatu sistem. Tapi ini merupakan satu rumah besar yang harus diisi sesuai desa masing-masing,” jelasnya.

 

Adapun ruang lingkup yang menjadi pedoman dari smart village adalah tata kelola cerdas, masyarakat, lingkungan, hingga mobilitas cerdas.

 

“Salah satu contohnya di Desa Margosari, Kabupaten Pringsewu. Dimana masyarakatnya menyiapkan Bank Dhuafa untuk membantu, bahkan mendapat penghargaan dari kementerian,” kata dia.

 

Kedepan, pemerintah tinggal memasukan suplemen dengan potensi desa-desa. Seperti layanan surat menyurat secara online, sampai pembayaraan pajak di desa bisa terlaksana.

 

“Untuk pajak, kami sudah siapkan 212 BUMDes yang bisa menjadi tempat pembayaran daerah. Hal ini penting, karena semua pajak bisa dibayar disini. Nantinya, 10 persen PAD kabupaten masuk jadi PAD desa,” paparnya.

 

Kata dia, konsep smart village yang paling penting adalah pemanfaatan data secara terintegrasi. Seperti integrasi dengan BPBD, mulai dari mitigasi bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

 

“Jadi smart village ini konsepnya berkolaborasi, jadi tidak bakalan jalan jika tidak ada kolaborasi. Saya juga mengingatkan agar semua desa mendaftar agar nanti kami (PMDT) bantu. PMDT juga saat ini masih melakukan pendataan agar mengetahui kondisi di desa,” urainya.

 

Sementara, Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto, mengaku bahwa pembangunan memang harus dibangun dari daerah pinggiran dan ini sejalan dengan OJK melalui TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah).

 

Saat ini, lanjut dia, ada 16 TPAKD yang bergerak, salah satunya di program smart village. OJK hanya ingin desa menjadi cerdas secara ekonomi. Jadi program yang diusung OJK adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur untuk bisa melakukan askes layanan keuangan.

 

“Kami lihat transaksi keuangan di desa jadi barang yang mahal. Mereka harus keluar dana seperti naik ojek dan jarak tempuh yang jauh untuk melakukan transaksi. Untuk itu kami memastikan pemberdayaan dari BUMDes hingga kemampuan untuk mengajak para pelaku usaha untuk lebih produktif,” ujar Bambang seperti dilansir mologis.id.

 

 

 

Selain itu, OJK juga memastikan agar layanan keuangan bisa diakses dengan meminta BNI, BRI dan Bank Lampung untuk mendukung program smart village.

 

“Dari 2.654 desa yang sudah masuk agen sudah 2.537 desa. Dan 589 BUMDes yang melayani agen laku pandai. Tapi gubernur juga minta agen menyediakan layanan pembayaran pajak. Ini yang kami minta ke Bank Lampung dengan memastikan setiap desa ada, hingga nanti bank punya perpanjangan tangan disetiap desa,” jelas Bambang.

 

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung, Achmad Saefulloh, menjelaskan, bahwa program smart village intinya adalah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).

 

“NIK ini memudahkan masyarakat melakukan setiap transaksi yang ada, seperti pembayaran pajak. Tapi program ini juga harus tepat sasaran, jangan ada lagi masyarakat yang dimanjakan. Lewat NIK ini lah nantinya semua bisa tertata dengan baik seperti pendataan bantuan UMKM,” kata Achmad Saefulloh.

 

Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal, menjelaskan bahwa Komisi I DPRD ingin membantu gubernur meningkatkan pendapatan untuk Lampung melalui identitas wajib pajak lewat konsep smart village.

 

“Kita ingin semua desa bisa berbondong-bondong ikut program ini secara mandiri. Kami juga nantinya akan sosialisasikan smart village lewat kegiatan seperti reses. Saya yakin bila daerah maju, kita semua pastinya akan maju,” jelas Yozi Rizal.

 

Pihaknya juga memastikan, Komisi I DPRD Lampung akan melakukan kunjungan kerja ke desa-desa yang sudah melaksanakan desa cerdas berbasis digital. Hal ini untuk menularkan ke desa yang belum ikut dalam program smart village.

 

 

Garinca Sosialisasi Perda Perlindungan Anak Di Braja Selebah

Anggota DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi menggelar sosialisasi peraturan daerah (Perda) di Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selebah.

 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kapolsek Braja Selebah, Koramil Braja Selebah, Ketua dan Sekrertaris LPAI Rini Sanjaya dan Arif, Kepala Desa Braja Kencana Iskandar, dan tokoh masyarakat desa

 

Garinca memaparkan bahwa pemerintah,orang tua, masyarakat dan semua unsur lainnya berkewajiban untuk menjamin hak-hak dasar anak dan melindungi anak dari tindakan kekerasan.  Baik berupa fisik seksual, penganiayaan emosional ataupun pengabaian terhadap anak.

 

"Pemprov telah mengeluarkan Perda Nomor 23 tahun 2017 tentang perlindungan anak. Perda tersebut merupakan hasil kerja sama antara pihak legeslatif dengan eksekutif yang di dalamnya mengatur kepentingan umum," ungkap dia.

 

Perda ini penting untuk disosialisasikan guna untuk mengedukasi masyarakat dan sebagai salah satu wujud kepedulian DPRD dan Pemprov Lampung terhadapa pemenuhan hak anak-anak,  termasuk salah satunya adalah hak untuk melindungi dari hal-hal yang mengancam fisik dan jiwa anak-anak.

 

Anggota Fraksi Nasdem ini berharap dengan terbitnya perda tersebut tidak ada lagi anak-anak di Provinsi Lampung khususnya di Lampung Timur yang tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

 

"Tidak boleh ada anak-anak di Lampung Timur yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dan putus sekolah karena tidak punya biaya. Tidak boleh anak-anak di Lampung Timur  yang mengalamai gizi buruk dan busung lapar karena kemiskinan," tandasnya.(RMOL)

Anggota DPRD Lampung Sosialisasi Perda Nomor 1 tahun 2016

Bandarlampung--Musyawarah sebagai bagian dari warisan budaya nusantara adalah salah satu cara yang paling jitu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul ditengah masyarakat.

 

Hal itu disampaikan Noverisman Subing, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung saat Sosialisasi Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa atau Kelurahan di Balai Desa Mumbang Jaya, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, Minggu (04-04-2021).

 

"Semua suku bangsa di tanah air ini mengenal istilah musyawarah dalam mengambil suatu keputusan yang telah diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang kita," kata Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Lampung itu, dilansir dari laman instagramnya pada Minggu (4-4-2021).

 

Menurut Noverisman, sebagai generasi muda, sudah sewajarnya musyawarah sebagai tradisi turun temurun harus terus dipertahankan dan dilestarikan.

 

"Jangan sedikit-sedikit persoalan yang timbul diselesaikan dengan cara main hakim sendiri, melainkan harus dicari tahu akar permasalahannya, lalu ajak para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk menyelesaikannya," jelasnya.

 

Pada kesempatan itu, Nover juga berharap kepada para pemuda Jabung untuk terus berbuat kegiatan-kegiatan positif melalui UMKM maupun kelompok-kelompok tani.

 

"Sehingga mendatang Jabung bisa menjadi percontohan bagi para pemuda dan masyarakat lainnya di Kabupaten Lampung Timur," ujarnya.

 

Dalam sosialisasi perda tersebut, Noverisman Subing mengundang Kapolres Lampung Timur yang diwakili Kabag Sabara AKP Joni Mapitra, Dandim Lampung Timur yang diwakili Danramil Jabung Kapten Inf Beni Y, Kadis Pendidikan Lampung Timur yang diwakili Suprapto, Camat Jabung Hendri dan Kapolsek Jabung Iptu Dian Andika.

 

Acara yang mengedepankan protokoler kesehatan itu diikuti oleh para pemuda dari berbagai desa se-Jabung berlangsung.(rls)

Sosialisasi Perda, Aprilliati Minta Warga Disiplin Prokes

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam penanganan dan pencegahan virus Corona. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes).

 

Hal ini disampaikan anggota DPRD Lampung Aprilliati, S.H., MH., saat sosialisasi Perda Nomor 3/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kecamatan Panjang.

 

“Penerapan protokol kesehatan merupakan satu upaya untuk menekan angka penularan virus Corona,” tegas Aprilliati.

 

Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung ini menuturkan, penanganan pandemi virus Corona harus melibatkan seluruh unsur. Mulai dari pemerintah hingga gugus tugas tingkat RT.

 

“Sampai tingkat terbawah harus terlibat. Terutama untuk menerapkan protokol kesehatan di wilayah masing-masing,” kata dia seperti dilansir radarlampung.

 

Sementara Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bandarlampung Budi Ardiyanto, S.T., M.M. yang menjadi narasumber mengatakan, salah satu peran masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona adalah dengan mengikuti vaksinasi.

 

 

 

 

 

 

 

Sosperda di Jabung, Anggota DPRD Lampung Tekankan Arti Musyawarah

 

Noverisman Subing saat Sosialisasi Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa atau Kelurahan di Balai Desa Mumbang Jaya, Kecamatan Jabung, Lampung Timur/Ist

 

Musyawarah sebagai bagian dari warisan budaya nusantara adalah salah satu cara paling jitu untuk menyelesaikan berbagai pemasalahan di tengah masyarakat.

 

Hal itu disampaikan Noverisman Subing, Anggota DPRD Provinsi Lampung saat Sosialisasi Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa atau Kelurahan di Balai Desa Mumbang Jaya, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, Minggu (4/4).

 

"Semua suku bangsa di tanah air ini mengenal istilah musyawarah dalam mengambil suatu keputusan yang telah diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyang kita," kata Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Lampung itu, dilansir dari laman instagramnya.

 

Menurut Noverisman, sebagai generasi muda, sudah sewajarnya musyawarah sebagai tradisi turun temurun harus terus dipertahankan dan dilestarikan.

 

"Jangan sedikit-sedikit persoalan yang timbul diselesaikan dengan cara main hakim sendiri, melainkan harus dicari tahu akar permasalahannya, lalu ajak para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk menyelesaikannya," jelasnya.

 

Pada kesempatan itu, Nover juga berharap kepada para pemuda Jabung untuk terus berbuat kegiatan-kegiatan positif melalui UMKM maupun kelompok-kelompok tani.

 

"Sehingga mendatang Jabung bisa menjadi percontohan bagi para pemuda dan masyarakat lainnya di Kabupaten Lampung Timur," ujarnya.

 

Dalam sosialisasi perda tersebut, Noverisman Subing mengundang Kapolres Lampung Timur yang diwakili Kabag Sabara AKP Joni Mapitra, Dandim Lampung Timur yang diwakili Danramil Jabung Kapten Inf Beni Y, Kadis Pendidikan Lampung Timur yang diwakili Suprapto, Camat Jabung Hendri dan Kapolsek Jabung Iptu Dian Andika.

 

Acara yang mengedepankan protokoler kesehatan itu diikuti oleh para pemuda dari berbagai desa se-Jabung berlangsung.(RMOL)

 

 

 

 

Sosperda, Joko Santoso Tekan Angka Covid-19 di Lampung Barat

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Joko Santoso berperan dalam menekan penyebaran Covid-19 di Lampung, khususnya di Lampung Barat.

 

Hal tersebut diimplementasikan dengan menggelar sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, Kecamatan Way Tenong, Fajar Bulan kabupaten Lampung Barat, Sabtu (3/4).

 

Dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak masyarakat telah membantu pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19.“Penerapan protokol kesehatan salah satu upaya untuk menekan angka penularan virus Covid-19,” ungkapnya.

Dalam silatuhrahmi yang dilakukan, dia berharap semua pihak bisa saling mengingatkan akan protokol kesehatan, serta saling mendoakan akan keselamatan, agar terhindar dari virus Covid-19.

 

Hal senada diungkapkan oleh Riza Yuda Patria selaku pemateri mengatakan perda adalah undang-undang dan perda adalah hukum, dimana kebijakan ini ada sanksinya. “Perda ini ditujukan kemasyarakat, jadi kita sebagai masyarakat harus mematuhinya, kita harus mematuhi Perda Nomor 3 tahun 2020 ini, karena ada sanksi jika kita sebagai masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan.”papar Wakil Rektor Universitas Tulang Bawang ini

Sementara itu, Herwan selaku anggota DPRD Lampung Barat yang hadir dalam kegiatan menambahkan. Kondisi Covid-19 di Lampung Barat masih bisa di tanggulangi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Memang ada beberapa kecamatan yang berada di zona oranye. Pemerintah juga telah melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang langsung berhadapan dengan masyarakat seperti tenaga kesehatan dan aparatur desa.

 

Acara dihadiri sekitar 50 puluh orang ini, berjalan dengan lancar dan mematuhi protokol kesehatan dihadiri anggota DPRD Lampung Barat Herwan, perwakilan aparatur desa setempat serta dihadiri.(rls)

Rahmat Mirzani Djausal Bina Petani di Berbagai Sentra Produksi

Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga Ketua DPD HKTI Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal Lampung menghadiri panen raya padi binaan dengan memakai pupuk organik cair (POC) Bio Alga di Desa Sukamandi, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran. Sabtu (3/4/2021)

 

Hasil panen ubinan yang dilakukan petani, didapat hasil 11 ton untuk varietas M400. Sedangkan untuk varietas Kalimasada didapatkan 5,5 kg dari ubinan 2×2, sehingga hasilnya mendapat 9 ton per hektare.

 

Dengan memakai POC, diketahui dapat menghemat pupuk kimia 50%. Disini ada delapan jenis varietas. Namun POC yang dipakai baru tiga varietas dengan hasil 11 ton ha untuk varietas M400.

 

Disampaikan Rahmat Mirzani Djausal, bahwa pada musim tanam 2021, pihaknya membina petani di berbagai sentra produksi padi dengan total luasan 74 hektare.

 

Ia juga menargetkan petani dapat meningkatkan produksi dari yang biasanya 5-6 ton per hektare menjadi di atas 10 ton per hektare.

 

 

 “Untuk mencapai produksi maksimal tentu dibutuhkan percontohan agar petani dapat mengaplikasi POC ini dengan maksimal. Sehingga targetnya adalah produksi bertambah dan pemakaian pupuk kimia dapat dihemat,” kata Mirza yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Lampung.

 

Mirza juga menegaskan, bahwa POC Bio Alga saat ini sudah mendapatkan atensi langsung dari Pemerintah Provinsi Lampung.

 

“POC ini akan sukses jika metode penanamannya dilakukan sesuai dengan prosedur. Pemprov Lampung juga sejauh ini sangat mendukung program kita, secara periodik kami melaporkan dan dimonitor langsung oleh pihak terkait,” paparnya seperti dilansir newslampungterkini.com.

 

Selain di Pesawaran, dua lokasi Pembinaan HKTI Lampung yang lain juga sudah dan akan memasuki masa panen raya, yaitu Lampung Selatan dan Pringsewu.

 

 

Hadir pada panen raya itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni, Kepala Dinas Pertanian Pesawaran Anca Martha Utama, Camat Way Lima Syukur S, Kepala Desa Sukamandi Kusnadi, dan para pengurus HKTI Pesawaran. (*)

Anggota DPRD Lampung Sosperda AKB di Waykandis

 BANDAR LAMPUNG – Di Perumnas Waykandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung. Anggota DPRD Lampung Budiman AS melangsungkan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) nomor 3 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Sabtu (03/04/2021).

 

Dalam sambutannya, anggota Komisi IV DPRD Lampung itu optimis Kota Bandarlampung, bakal segera memasuki zona hijau dari sebelumnya zona orange penyebaran Covid-19.

 

Jika dicermati, penurunan kasus terpapar Covid-19 ini akan menjadi indikator penting dalam menentukan keberhasilan Pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Saya pribadi optimis Kota Tapis Berseri secepatnya bakal memasuki zona hijau,” kata Ketua DPC Demokrat Bandarlampung tersebut.

 

Sementara itu, narasumber dalam kegiatan tersebut menghadirkan Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Bandarlampung Budi Ardiyanto. Ia mengatakan bahwa kesadaran diri dalam menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan setiap masyarakat menjadi angin segar untuk penurunan kasus terpapar Covid-19 di Kota Tapis Berseri.

 

“Penurunan ini semoga terus konsisten. Sehingga penyebaran Covid-19 di Kota Bandarlampung dapat ditekan. Harapannya keadaan dapat berangsur kembali normal,” ujar dia.

 

Ia pun menambahkan, kegiatan vaksinasi yang dilakukan menjadi indikator penting juga dalam menekan penyebaran Covid-19. Jika semua masyarakat sudah mendapatkan vaksin, Insya Allah Pandemi ini segera berakhir.

 

“Vaksin ini sebagai bentuk ikhtiar kita dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di Bandarlampung. Insya Allah jika semua masyarakat sudah divaksin maka Pandemi ini dapat segera berakhir,” paparnya. (grahasuara.id).