Diresmikan Bupati, RSB Pesawaran Siapkan Sejumlah Layanan Kesehatan Gratis

 

Pesawaran - Bupati Pesawaran, Lampung, Dendi Ramadhona menghadiri peresmian Rumah Sehat Baznas (RSB) yang berlokasi di Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedong Tataan Kamis, (30/1/2025).

Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita serta dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting. Beberapa diantaranya yaitu Ketua Baznas RI Prof. Noor Ahmad, Pimpinan Baznas RI Pembina Wilayah Lampung Prof. Nadratuzzaman Hosen, Ketua Baznas Provinsi Lampung Iskandar Zulkarnain, Ketua Baznas Pesawaran Abdul Hamid, Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Achmad Rico Julian, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Rumah Sehat Baznas merupakan program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu (mustahik) melalui sistem kepesertaan.

RSB Kabupaten Pesawaran sendiri berdiri di atas lahan seluas 1.924 m² yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah. RSB Pesawaran menjadi yang kedua di Provinsi Lampung setelah RSB Lampung Tengah, dan secara nasional merupakan bagian dari 38 unit RSB yang telah dibangun di Indonesia.

Dendi Ramadhona mengapresiasi upaya Baznas RI dalam menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Bupati Dendi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mendukung penuh program ini dengan menyediakan lahan serta mengirim tenaga medis seperti dokter dan perawat guna meningkatkan kualitas layanan.

"Ke depan, mungkin akan ada upaya kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BPJS dan Dinas Kesehatan setempat, untuk meningkatkan pelayanan RSB. Saat ini, layanan yang diberikan masih bersifat rawat jalan, namun diharapkan nantinya fasilitas dapat ditingkatkan menjadi layanan rawat inap dengan tambahan gedung, ruang, serta tenaga medis," ujar Dendi.

Ketua Baznas RI Prof. Noor Ahmad, menjelaskan bahwa pembangunan RSB ini merupakan hasil kerja sama antara Baznas pusat, daerah, dan pemerintah kabupaten. Ketua Baznas RI menyebut bahwa seluruh biaya operasional tenaga medis dan staf akan ditanggung oleh Baznas pusat selama dua tahun pertama.

"RSB adalah rumah sehat tanpa kasir, artinya semua layanan diberikan secara gratis kepada mustahik. Ini merupakan bukti nyata kepedulian Baznas dan Pemerintah Daerah dalam membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses kesehatan yang layak," ungkap Prof. Noor Ahmad.

Sementara itu, Ketua Baznas Pesawaran Abdul Hamid, juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan RSB ini. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya.

"Peletakan batu pertama RSB ini telah dilakukan pada 31 Juli 2024, yang menjadi tonggak sejarah kerja sama antara Baznas RI dan Pemkab Pesawaran dalam memberikan layanan kesehatan gratis bagi fakir miskin," ujarnya.

Setelah diresmikan hari ini, RSB Kabupaten Pesawaran akan mulai beroperasi dan menyediakan berbagai layanan kesehatan gratis, di antaranya poli gigi, poli umum, poli KIA, layanan laktasi, IGD, apotek, serta ambulans gratis. Layanan kesehatan ini beroperasi dari Senin hingga Sabtu, pukul 08.00–17.00 WIB.

Pada kesempatan peresmian ini, Baznas juga menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk triwulan pertama. Bantuan tersebut antara lain Beras Sedekah (Berkah) sebanyak 3.500 paket, program Bedah Rumah Layak Sehat (Berkat) untuk 30 rumah, serta program Benah Rumah (Benar) bagi 10 unit rumah dengan bantuan senilai Rp5–7 juta per unit.(klis)

Mentri Kordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Kunjungi Warga Korban Banjir di Palas

Lampung Selatan - Mentri Kordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, tinjau lahan persawahan yang terdampak banjir akibat meluapnya sungai Way Sekampung di Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Selain meninjau banjir Menteri Kordinator bidang pangan H. Zulkifli Hasan, juga memberikan bantuan bibit padi kepada para petani yang sawahnya terendam banjir, Rabu (29/1/2024) 

Dalam kunjungannya Menko bidang pangan H. Zulkifli Hasan, didampingi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih Radityo Egi Pratama, dan M. Syaiful Anwar, Dandrem 043/ Gatam Brijend Rikas Hidayatulloh SE MM, Dandim 421/ LS Letkol Inf Esnan Riyadi, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin, Kejati Lampung Selatan, Anggota DPRD Provinsi Lampung H. Azizi Hasan, Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Lampung Selatan, Korfopincam Kecamatan Palas serta masyarakat yang terdampak banjir. 

Menteri Kodinator bidang Pangan H. Zulkifli Hasan, menjelaskan bawah banjir ini di sebabkan meluapnya sungai Way Sekampung masuk ke areal persawahan, sehingga merendam ribuan hektar lahan persawahan milik petani yang telah di tanami padi dengan umur tanam 1-3 minggu, untuk itu saya sangat prihatin dengan kondisi lahan persawahan yang terendam banjir. 

"Bagi para petani yang lahan persawahnya terendam banjir kita telah menyiapkan bantuan bibit padi agar para petani bisa menanam kembali sawah milik mereka apa bila air banjir yang merendam sawah telah surut, selain bantuan bibit padi kita juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang lahan sawahnya terendam banjir." Ucap Menko bidang Pangan H. Zulkifli Hasan. 

Selain memberikan bantuan bibit dan sembako. Menko bidang pangan H. Zulkifli Hasan, di dampingi oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih beserta Danrem / Gatam Dandim/ LS dan Kapolres  / LS, juga meninjau irigasi tersier yang telah limpas dan masuk ke pemukiman masyarakat RT 7 dan RT 8 di Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Lampung Selatan. 

Setelah Menko bidang pangan H. Zulkipli Hasan, bersama Rombongan meninjau lokasi irigasi tersier yang ada di Desa Bandan Hurip, Menko mengatakan bahwa, irigasi tersier ini perlu dilakukan normalisasi kembali agar air sungai Way Sekampung yang masuk ke irigasi tersier ini tidak semapat limpas seperti sekarang ini, irigasi tersier ini telah mengalami pendangkalan sehingga air tidak lancar dan cepat limpas apa bila sungai Way Sekampung banjir." Ucap beliau

Maman (43) salah satu masyarakat Rt 07 yang rumahnya mulai kemaren sore terendam banjir akibat limapasnya irigasi tersier di samping rumahnya mengatakan, limpasnya irigasi tersier ini akibat airnya menggenang dan tidak bisa keluar kembali ke sungai Way Sekampung, sehingga airnya irigasi tersier limpas masuk ke pemukiman dan merendam rumah kami. 

"Selain rumah, sawah saya yang luasnya 1,5 hektar juga terendam banjir akibat meluapnya sungai Way Sekampung. Umur tanaman padi milik saya sudah berumur 3 minggu sudah terendam selama 12 hari ini, maka padi tanaman saya sudah pasti membusuk dan masa panen akan mengalami kemunduran untuk menanam kembali, sehingga saya pun harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah, kemana saya harus mencari modal untuk tanam kembali." Ucapnya dengan nada sendu. (Red)

Andika Wibawa Sosialisasikan PIP dan WK di Sukadanaham

 

Bandarlampung - Menjaga dan merawat Pancasila merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia, bukan hanya tugas aparat pemerintah. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, saat melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Sukadanaham, Tanjung Karang Barat, pada Sabtu (25/1).

Dalam acara tersebut, Andika yang juga anggota Fraksi Gerindra Lampung menekankan pentingnya masyarakat untuk selalu menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meski dalam keberagaman suku, ras, agama, dan budaya.

“Nilai-nilai Pancasila harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus menjaga nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan kerukunan,” ujar Andika.

Anggota Komisi V DPRD Lampung ini juga mengingatkan agar masyarakat menjaga kerukunan antar suku, budaya, dan agama serta menghindari paham yang bertentangan dengan Pancasila, seperti radikalisme dan terorisme. Menurutnya, radikalisme dan terorisme bukan hanya musuh negara, tetapi juga musuh agama, karena tidak ada agama yang membenarkan paham tersebut.

Pancasila, lanjut Andika, merupakan dasar negara yang menjadi patokan untuk keberlangsungan hidup berbangsa di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila juga penting sebagai pemersatu bangsa Indonesia dan membentuk karakter generasi penerus bangsa.

“Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila serta empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

PAD Tahun 2024 Gagal Capai, DPRD Lampung Minta Bapenda Optimalkan Pendapatan

 

Bandar Lampung – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung pada tahun 2024 gagal mencapai target. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), target PAD telah ditetapkan sebesar Rp 5,1 triliun. Namun, data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan bahwa realisasi PAD hanya mencapai Rp 3,3 triliun.

Anggota Komisi III DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menyayangkan pencapaian ini yang jauh dari target. Menurutnya, rendahnya realisasi PAD menyebabkan defisit anggaran dan tunda bayar, yang membebani kinerja pemerintahan daerah.

“PAD Lampung sangat kecil, sementara belanja daerah terus meningkat. Kondisi ini dapat menyebabkan stagnasi pembangunan dan menghambat roda pemerintahan,” ujar Munir dalam wawancara pada jum'at (23/01/2025).

Munir menyoroti lemahnya pengelolaan dan penagihan pajak sebagai penyebab utama gagalnya pencapaian target PAD.

“Objek pajak utama seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), retribusi, hingga dividen dari Bank Lampung dan bagi hasil tambang migas South East Sumatra (WK SES) atau PI 10%, masih belum mencapai potensi maksimal,” tegasnya.

Lampung Tertinggal dari Provinsi Tetangga

Munir juga membandingkan kinerja PAD Lampung dengan provinsi tetangga seperti Banten dan Sumatera Selatan. Ia menilai, dengan potensi ekonomi yang hampir setara, pencapaian Lampung jauh tertinggal.

“Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri. Namun, target PAD 2024 hanya tercapai Rp 3,3 triliun, sedangkan Banten mampu meraih Rp 8,6 triliun,” jelas Munir.

Ia juga mencermati perbandingan APBD ketiga provinsi tersebut. APBD Banten mencapai Rp 11,6 triliun, Sumatera Selatan Rp 11,2 triliun, sementara Lampung hanya Rp 8,6 triliun.

“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Lampung harus segera berbenah agar tidak semakin tertinggal,” tambahnya.

Munir menyoroti bahwa Pemprov Lampung telah menurunkan target PAD tahun 2025 menjadi Rp 4,1 triliun setelah kegagalan tahun 2024. Namun, ia mengingatkan agar langkah efisiensi anggaran tetap diimbangi dengan optimalisasi pendapatan untuk menopang APBD dan menghindari defisit.

Kolaborasi untuk Meningkatkan Pendapatan

Sebagai solusi, Munir mendorong pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, khususnya dari sektor pajak.

“Komisi III siap menjadi mitra strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah. Kita perlu memastikan objek pajak yang selama ini macet atau terindikasi bocor dapat dimaksimalkan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa rendahnya pendapatan daerah akan berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Lampung.

“Jika masalah ini terus dibiarkan, pembangunan di Lampung hanya akan bersifat tambal sulam. Apalagi, pemerintah pusat berencana memangkas dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun,” ungkap Munir.

Munir berharap Pemprov Lampung segera meningkatkan kinerjanya agar fondasi ekonomi dan pembangunan daerah menjadi lebih kuat di masa mendatang.(Bust)

HUT Ke-44 PPM, Slamet Riadi Jalin Kekompakan Bersama Element Demi Menyongsong Generasi Indonesia Emas

BANDAR  LAMPUNG -  Dalam rangka memperingati HUT Ke - 44 tahun PPM (Pemuda Panca Marga) PD Provinsi Lampung  mengadakan kegiatan bentuk nyata yang salah satu menyentuh hati masyarakat dengan melaksanakan Bhakti Sosial, Donor Darah bertempat di Gedung  Juang DHD 45, Rabu (22/01/2025).

Sebagai wujud penerus cita-cita pejuang kemerdekaan Indonesia, juga sebagai penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan  yang terdahulu penerus jiwa patriotisme terhadap negara dan kepedulian kepada warga masyarakat Provinsi Lampung, khususnya warga masyarakat Kota Bandar Lampung.

Dalam  sambutannya Ketua  Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga Provinsi Lampung, Slamet Riadi, S. Sos,   MM., mengatakan, di usia PPM Ke-44 ini mudah-mudahan dengan jiwa dan semangat nilai juang 45, "Saya mengajak kepada seluruh PPM bersama komponen bangsa lainnya, siap mengawal kepemimpinan nasional menuju Indonesia Emas 2045," ujar Bung Yadi sapaan akrabnya.

Lebih lanjut dikatakannya dengan moment HUT PPM ini, kegiatan yang bermula dari Ziarah Makam para pejuang di Makam Pahlawan, lalu Upacara  Peringatan HUT PPM  yang dilanjut dengan Potong Tumpeng. Ini saya lakukan demi menunjukkan bahwa, "Saya diberi mandat sementara memimpin PPM Provinsi Lampung telah mampu memberikan contoh yang baik serta benar-benar berada di tengah masyarakat sebagai  penerus pejuang orang tua saya terdahulu," katanya.

"Mudah-mudahan PPM selama dimandatkan kepada saya selama ini, ada manfaatnya untuk kita bersama.

Disisi lain Ketua FKPPI, Toni Eka Chandra yang turut menghadiri kegiatan tersebut, sangat bangga terhadap Ketua Slamet Riadi, mampu mempertahankan nilai para pejuang terdahulu dan terbukti mampu dengan hadirnya seluruh PC-PC Se- Provinsi Lampung untuk datang ke Bandar Lampung dalam suatu kekompakan yang erat, tentunya ini seorang pemimpin jadi cerminan yang baik bagi para anggotanya," jelas Ketua FKPPI.

Sementara saat dikorfirmasi  Sekretaris mendampingi  Ketua Panitia Kegiatan  Hk.Darmalis, Hadie Reyandi Chandra mengucap syukur kegiatan HUT PPM Ke-44 dapat  berjalan lancar dan meriah.

"Alhamdulillah berkat  kekompakan dan dibawah satu Komando Ketua PD Slamet Riadi, kami bisa melaksanakan Bhakti Sosial Donor Darah, " Karena setetes darah sangat berharga bagi yang membutuhkan, artinya para pendonor telah turut menyambung nyawa bagi yang membutuhkan," ujar  Hadie.

Semoga kepemimpinan  dibawah Ketua PD PPM Provinsi Lampung, Slamet Riadi dapat terus berlanjut mengingat telah memasuki usia Musda untuk Provinsi Lampung," tegasnya.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Pj Gubernur yang diwakili Kesbangpol Provinsi Lampung, Korem 043/Gatam, perwakilan Brigif 4 Marinir Lampung, perwakilan dari Kodim 0410 Bandar Lampung, Lsm serta para awak media dan seluruh para tamu undangan lainnya.

9.120 Kendaraan dari 90 Perusahan tak Bayar Pajak!

BANDARLAMPUNG-Luar biasa. Ribuan kendaraan dari tidak kurang dari 90 perusahaan tak setor pajak kendaraan bermotor (PKB) ke pemerintah daerah alias negara. 

Tak setor pajak  PKB massal ini terjadi hingga 2024. Informasi yang diperoleh, pemerintah telah melakukan pemberitahuan  ke masing-masing perusahaan. Namun belum banyak yang memberikan jawaban atas surat yang dilayangkan.

Jumlah terbanyak berasal dari dua perusahaan. Pertama PT Mitra Bisnis Madani dan kedua PT Great Giant Pineapple.  Mitra Bisnis Madani memiliki 1.037  unit kendaraan sementara Great Giant Pineapple berjumlah 1.031 unit a.

Kabid Pajak Bapenda Lampung Intania Purnama seperti dilansir dari Harian Momentum mengaku, sudah melayangkan surat kepada seluruh perusahaan yang menunggak. Intan berharap, perusahaan tersebut bisa menindaklanjutinya dengan membayar PKB.

"Kita sudah berkirim surat, semoga ada tindaklanjutnya dalam waktu dekat," kata Intan.

Menurut dia, data tersebut berdasarkan tahun terakhir perusahaan membayar pajak kendaraan. Meski demikian, ada satu perusahaan yang telah menjawab surat dari Bapenda.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Lampung Slamet Riadi berharap, perusahaan-perusahaan yang memiliki kendaraan bisa membayarkan pajaknya.

 “Dengan diberitakannya ini, diharapkan perusahaan-perusahaan bisa membayar pajaknya," kata Slamet.

Sayangnya, dia belum dapat menjelaskan, berapa potensi dari kendaraan yang menunggak pajak tersebut. “Potensinya belum kita hitung. Kita baru hitung perusahaan dan jumlah kendaraannya saja," sebutnya. 

Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Ingatkan Pemda tentang Pentingnya Peringatan Dini Bencana

 

Bandar Lampung - Dalam tiga hari terakhir, bencana banjir telah berdampak pada 14.160 rumah warga yang tersebar di 19 titik di 10 kecamatan di Bandar Lampung dan beberapa titik seantero Lampung.

Kondisi ini mengungkapkan tentang perlunya langkah nyata dalam mengatasi kelemahan infrastruktur perkotaan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir melalui teknologi dan digitalisasi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi, menegaskan bahwa kurang baiknya sistem drainase perkotaan menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayah perkotaan, seperti di Way Halim dan sekitarnya. “Drainase yang tidak memadai dan kurangnya perawatan rutin telah menyebabkan genangan dan banjir setiap kali hujan deras.

Kami di Komisi IV berkomitmen untuk mendorong modernisasi dan rehabilitasi sistem drainase dengan teknologi berbasis lingkungan, menggunakan anggaran yang tepat sasaran,” ujar Yusnadi.

Selain itu, Yusnadi menyoroti pentingnya digitalisasi sistem peringatan dini (early warning system) untuk kawasan-kawasan yang rentan banjir. “Kami mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengintegrasikan teknologi berbasis data curah hujan, volume air sungai, dan pasang surut laut ke dalam sistem peringatan dini. Dengan ini, masyarakat dapat lebih cepat mempersiapkan diri menghadapi potensi banjir, sehingga mengurangi risiko kerugian,” tambahnya.

Terkait dengan perubahan fungsi lahan di wilayah hulu yang memperparah banjir di kawasan seperti Sumur Putri dan Rajabasa, Yusnadi menekankan perlunya penegakan kebijakan tata ruang yang lebih ketat. “Alih fungsi lahan harus dikendalikan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Reboisasi dan pengelolaan ruang hijau di wilayah hulu menjadi prioritas kami untuk mengurangi risiko banjir di wilayah hilir,” jelasnya.

Budi : Pansus LHP DPRD 2024 Akan Koordinasi Ke BPK Perwakilan Lampung

 Bandar Lampung — 'Guna pendalaman tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (LHP-BPK) RI Perwakilan Lampung tahun 2024, semester pertama. Tim Panita Khusus LHP-BPK DPRD Lampung, akan sambangi kantor BPK Senin besok, 20 Januari 2025', demikian disampaikan Anggota Pansus LHP-BPK, Budi Yuhanda. Jum'at (17/01/2025). 

Anggota Komisi IV DPRD Lampung itu menuturkan bahwa koordinasi yang akan dilakukan oleh tim Pansus merupakan langkah pendalaman terhadap sejumlah laporan yang diserahkan beberapa hari lalu saat rapat paripurna. 

“Senin besok, kami tim pansus akan mendatangi kantor BPK RI Perwakilan Lampung, untuk pendalaman tentang sejumlah temuan dari kinerja pemerintah Provinsi Lampung ditahun 2024. Ini sudah disepakati oleh teman-teman tadi saat rapat,” kata Budi Yuhanda. 

Tentu, Politisi NasDem Lampung itu mengaku bahwa koordinasi tentang pendalaman Laporan yang diserahkan oleh BPK, menjadi penting. Agar, dalam membuat rekomendasi hasil Pansus dapat sesuai dengan harapan. Sehingga, dimasa mendatang tidak terjadi hal serupa. 

“Tim pansus ini kan diberi waktu yang singkat, yaitu 20 hari kerja. Artinya, kita harus bergerak cepat untuk menyelesaikannya, dengan hasil rekomendasi Pansus yang dapat diterima oleh semua pihak," tegasnya seperti dilansir wartapost. 

Kostiana Sambangi Warga Terdampak Banjir di Bandar Lampung

 

Bandarlampung – Banjir hebat yang melanda Kota Bandar Lampung pada Jumat (17/1/2025) mengundang perhatian serius dari berbagai pihak. 

Sebagian besar wilayah kota terendam air, mengakibatkan ratusan rumah warga terdampak dan akses jalan raya terputus. 

Dalam menghadapi bencana ini, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk mengambil langkah cepat dan serius dalam menanggulangi permasalahan banjir.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, menegaskan bahwa Pemkot Bandar Lampung belum memberikan respons yang memadai terhadap bencana yang meluas ini. 

"Sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang serius dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Harapan kami, ketika sudah terjadi bencana yang meluas seperti ini, diharapkan lebih serius dan harus ada solusi," ujar Kostiana, Sabtu (18/1/2025).

Kostiana juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, banjir di Kota Bandar Lampung tidak hanya melanda wilayah pesisir, tetapi sudah merambah ke pusat kota. 

Salah satu bukti nyata adalah genangan air yang menggenangi jalan-jalan protokol serta pemukiman warga di Jalan Teuku Umar dan Jalan Sultan Agung.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan banjir tidak lagi bisa dilakukan secara sesaat. Kita butuh solusi jangka panjang yang menyeluruh. Bandar Lampung adalah jantung Provinsi Lampung, jadi tidak boleh ada lagi masyarakat yang terdampak bencana ini," tegas legislator Dapil I Bandar Lampung tersebut.

Dalam merespons bencana ini, Kostiana memastikan bahwa DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung akan segera turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga sekaligus memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak banjir, terutama di Kecamatan Way Lunik yang dilaporkan sebagai salah satu titik terparah.

"Kami dari PDIP akan bergerak hari ini. Salah satu lokasi yang akan kami bantu adalah di Way Lunik dan beberapa daerah di pesisir. Kami ingin memastikan saudara-saudara kita yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan," tandas Bendahara Umum DPD PDIP Lampung ini. (Bal)

DPRD Lampung Minta Perusahaan Prioritaskan Petani Lokal

 Lampung Timur : Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Budhi Condrowati, mendesak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Lampung Timur untuk memprioritaskan penerimaan hasil singkong dari petani lokal. Hal ini diungkapkan Budhi dalam pertemuan dengan petani, pengusaha singkong, dan anggota DPRD Lampung Timur pada Jumat (17/1).

Menurut Budhi, berdasarkan informasi yang diterimanya, perusahaan yang berlokasi di Lampung Timur lebih memilih menerima hasil singkong dari Lampung Tengah, meskipun armada pengiriman berada di Lampung Timur. Ia menjelaskan bahwa pengiriman singkong dari Lampung Timur sering kali harus menunggu pengiriman dari Lampung Tengah, yang memiliki produksi lebih banyak.

“Singkong ini banyak kiriman dari Lampung Tengah. Saya dapat info bahwa armada dari Lampung Timur tapi pakai nama orang lain. Jadi, masyarakat Lampung Timur kalau kirim singkong harus menunggu dari Lampung Tengah,” ungkap Budhi yang juga merupakan Anggota Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini.

Budhi menegaskan, jika informasi tersebut terbukti benar, perusahaan di Lampung Timur harus lebih mengutamakan petani lokal. “Jangan mentang-mentang kita punya armada, laju diutamakan Lampung Tengah. Jadi, prioritaskan dulu masyarakat Lampung Timur baru yang lainnya. Ini akan saya pantau terus,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, salah satu pihak pengelola singkong di Lampung Timur mengakui adanya kesalahan dalam sistem prioritas pengiriman dan berjanji untuk melakukan perbaikan. Seorang perwakilan perusahaan mengungkapkan, “Kami menyadari ada kesalahan dalam sistem ini. Mulai minggu-minggu ini, kami akan perbaiki. Mobil-mobil kecil bisa langsung masuk tanpa antre, sehingga petani Lampung Timur diutamakan. Namun, jika stok kurang, pabrik harus tetap hidup, sehingga kami akan mengambil dari daerah lain.”

Pihak perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk memberi perhatian lebih kepada petani Lampung Timur. “Kami yakin mulai hari ini, petani Lampung Timur menjadi prioritas. Silakan dipantau dan diperiksa. Kami siap menerima masukan demi memastikan keadilan bagi masyarakat Lampung Timur,” ujar perwakilan perusahaan tersebut.

Anggota DPRD Lampung Fahrorrozi dedikasikan dirinya untuk pembangunan Lampung

 

Bandarlampung - Fahrorrozi, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Komisi IV yang fokus pada pembangunan, dikenal sangat berkomitmen terhadap kemajuan daerahnya.

Ia lahir di Batu Kuning, Baturaja Barat, pada 13 Juni 1969, dan memiliki banyak pengalaman hidup yang membentuk karakternya.

Dalam wawancara, ia menyatakan bahwa kakeknya, Hasan Unus, selalu menekankan pentingnya tanggung jawab.

“Kakek saya, Hasan Unus, selalu menekankan pentingnya tanggung jawab. Beliau pernah berkata ‘Hidup jadi laki-laki harus bertanggung jawab.’ Pesan itu terus saya pegang hingga kini,” ujar dia lagi.

Pendidikan Fahrorrozi dimulai dari SDN 1 Batu Kuning, dilanjutkan ke SMP Negeri 2 Baturaja dan SMA Negeri 1 Baturaja, sebelum meraih gelar S1 Teknik Sipil di Universitas Tridinanti Palembang pada tahun 1993.

Kariernya dimulai sebagai konsultan teknik di PT Rezeki Bakti Bina Mas. Pada tahun 2000, setelah diminta orangtuanya, ia pindah ke Lampung untuk mengelola rumah makan.

“Tahun 2000, saya diminta orangtua pergi ke Lampung  untuk mengelola usaha rumah makan di wilayah Gayam, Lampung Selatan,” kata dia lagi.

Pengalaman ini membawanya ke dunia usaha konstruksi sebagai kontraktor. Perusahaannya berkembang pesat. Dari dunia usaha inilah, Fahrorrozi kemudian berkenalan dengan dunia politik.

Fahrorrozi memasuki politik pada tahun 2010 sebagai Ketua DPC Gerindra Lampung Selatan dan berhasil meningkatkan jumlah kursi partainya di DPRD dari nol menjadi tujuh.

“Awalnya, saya bertemu Kyay Gunadi melalui perantara Wakil Bupati Lampung Selatan, Eki Setyanto,” kata dia pula.

Ia belajar bahwa tugas politisi adalah melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

“Dari situ, saya belajar bahwa tugas politisi adalah bersama-sama eksekutif melaksanakan pembangunan. Tentunya program pembangunan itu wajib berpihak kepada orang banyak,” ujarnya.

Sebagai Ketua DPC Gerindra, ia percaya bahwa keberhasilan terletak pada rekrutmen pengurus berkualitas dan pelatihan kader.

“Kunci keberhasilan adalah rekrutmen pengurus berkualitas dan penggemblengan kader di Hambalang, sehingga tertanam jiwa patriot yang mencetak kader militan,” ujar dia lagi.

Setelah sukses di bidang konstruksi, Fahrorrozi kini menjadi politisi aktif dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, serta Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Lampung.

Masyarakat berharap, ia terus memperjuangkan kepentingan mereka.

Komitmennya membangun Lampung terlihat saat menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Lampung, ia mengungkapkan bahwa dari lebih 17 ribu km jalan provinsi di Lampung, sekitar 1.700 km dalam kondisi rusak.

Ia menegaskan perlunya inovasi dalam pendapatan daerah agar perbaikan infrastruktur tidak terhambat oleh anggaran pemerintah yang terbatas.

Namun, Fahrorrozi yakin di bawah kepemimpinan Calon Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, pembangunan akan meningkat.

“Lampung akan mampu meningkatkan APBD, menyinergikan program pemerintah pusat dengan mendapatkan dukungan dari APBN, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Karena dengan jalan itulah persoalan pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung dapat diatasi,” ujar dia lagi. (Sumber antara) 

DPRD Lampung Komitmen Dongkrak Harga Singkong

 Bandar Lampung — 'Alhamdulillah, hari ini, 16 Januari 2025. PT. Umas Jaya Agrotama Terbanggi Besar (UJA-TB) Kabupaten Lampung Tengah, tetapkan harga singkong 1.400/kg, potongan 1596, kadar Pati minimum 246. Kunjungan kami kemaren membuahkan hasil yang positif bagi masyarakat Lampung, khususnya petani singkong', demikian disampaikan Wakil Ketua Panita Khusus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Aribun Sayunis. Kamis (16/01/2025). 

Menurutnya, upaya dari tim Pansus Tata Niaga Singkong merupakan wujud keperdulian terhadap petani singkong di Provinsi Lampung, dengan target menjaga stabilitas nasional. Sehingga, produksi singkong dapat berkelanjutan secara baik. 

“Lampung ini merupakan penghasil singkong terbesar di indonesia. Nah, kalau ini tidak diperhatikan secara khusus. Maka, lambat laun, petani singkong akan hilang," tegasnya. 

Selain itu, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung tersebut melanjutkan. Pihaknya, akan terus mendorong pihak perusahaan untuk melakukan pendampingan kemitraan secara baik. Agar, persoalan tentang singkong tidak terjadi lagi di kemudian hari. 

“Kami mengharapkan, ada pendampingan secara baik tentang kemitraan. Mulai dari pemberian pupuk, bibit, dan kebutuhan lainnya. Sehingga, rasa keadilan itu dapat benar-benar dirasakan oleh semua pihak, khususnya petani singkong," tegasnya seperti dilansir wartapost. 

RDP Pansus LHP BPK DPRD Lampung dengan TAPD Seru

 

Kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) antara Pansus LHP BPK DPRD Lampung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Lampung, Rabu (15/1/2025) kemarin di Gedung Dewan, berlangsung “hangat”. Karena para wakil rakyat yang ada di pansus tidak tampak memiliki beban untuk bicara lugas.

Tak pelak, jajaran pejabat yang masuk dalam TAPD Pemprov Lampung; terdiri dari petinggi Bappeda, BPKAD, Bapenda, Biro Organisasi, dan Biro Hukum pun “dikuliti” atas kinerjanya selama ini.

Adalah anggota Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Mirzalie, yang terang-terangan “menguliti” TAPD yang diketuai Pj Sekdaprov, Fredy SM. Legislator asal Partai Gerindra itu menegaskan agar TAPD betul-betul realistis didalam menyusun target pendapatan.

Contohnya? “Misalnya, aset yang memang tidak punya potensi PAD, ya tidak perlu ditulis menjadi target. Yang real-real sajalah,” ujar Mirzalie.

Tidak hanya soal pendapatan yang selama ini memang sangat krusial bagi Pemprov Lampung. Pembelian alat tulis kantor alias ATK pun “diceletuki” oleh anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat, tersebut.

“ATK dicantumkan maksimal 16%. Kenapa harus segitu, kalau bisa dibawahnya, mengapa tidak. Untuk pembelian ATK itu ya secukupnya sajalah,” tutur Mirzalie sebagaimana dikutip dari rmollampung.id.

Mantan anggota DPRD Lampung dari Partai Golkar itu juga menyoroti mengenai banyaknya kegiatan perjalanan dinas (perjas). Yang terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran.

Sementara anggota Pansus LHP BPK DPRD Lampung lainnya, Diah Dharma Yanti dari PAN, menilai, temuan-temuan BPK terhadap TAPD menyangkut tiga hal. Yakni tata kelola anggaran, kinerja yang kurang baik, dan kurangnya kapasitas ASN akibat sedikitnya pelatihan sesuai tupoksi.

Pernyataan Mirzalie agar TAPD bersikap realistis dalam menyusun pendapatan daerah, sangatlah wajar. Pasalnya, bila mengacu pada Laporan Keuangan Pemprov Lampung TA 2023 yang ditandatangani Arinal Djunaidi selaku Gubernur pada Mei 2024, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada angka Rp 3.766.194.060.633,03 atau 78,32% dari target Rp 4.808.699.109.382,17. Memang, ada kenaikan dibanding tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.678.302.294.680,71. Namun, tetap tidak mencapai target.

Bupati Pesawaran Lantik Tiga Pj Kades

PESAWARAN- Bupati Pesawaran, Lampung, Dendi Ramadhona melantik Penjabat (Pj) Kepala Desa Grujugan Baru, Pujodadi dan Purworejo Kecamatan Negeri Katon pada Rabu, (15/1/2025) di GSG Lamban Agung, Komplek Rumah Dinas Bupati Pesawaran. 

Pelantikan ketiga Pj Kades tersebut berdasarkan SK Bupati Pesawaran masing-masing dengan Nomor: 487/IV.11/HK/2024, Nomor: 488/IV.11/HK/2024, dan Nomor: 29/IV.11/HK/2025, tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Grujugan Baru, Pujodadi dan Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Adapun nama-nama Pj. Kepala Desa yang dilantik yakni Sutopo yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kasi Pemerintahan Kecamatan Negeri Katon menggantikan Ehwan Muslim sebagai Pj. Kepala Desa Grujugan Baru. 

Kemudian Pj. Kepala Desa Pujodadi diamanahkan kepada Sawi Efendi yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Kecamatan Negeri Katon menggantikan Penjabat Kepala Desa sebelumnya Junaedi Samsul.

Serta Pj. Kepala Desa Purworejo diisi oleh Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pesawaran Dean Adi Nugroho menggantikan Penjabat sebelumnya Ardiansyah.

Acara pelantikan tersebut berlangsung khidmat dengan beberapa rangkaian acara mulai dari pembacaan SK Bupati, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan SK, hingga pemasangan tanda jabatan secara simbolik oleh Bupati.

Bupati Dendi Ramadhona menegaskan pergantian masa kepemimpinan dan jabatan merupakan hal biasa, bukan hanya di lingkup desa tapi juga berbagai unsur lembaga dan instansi pemerintah. Hal ini menurutnya merupakan bukti berjalannya roda organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

Dengan dilantiknya tiga Penjabat Kepala Desa hari ini, Bupati Dendi mengajak kepada semua perangkat desa yang terlibat agar menjadikan penyegaran ini sebagai ajang untuk mengakselerasi pembangunan, administrasi desa, serta tercapainya program dan tujuan desa.

 

Pada kesempatan itu, Dendi juga mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk saling merangkul dan melupakan segala bentuk persinggungan dan pilihan politik. Bupati menyebut bahwa perencanaan dan program ke depan jauh lebih penting untuk mewujudkan pemberdayaan desa yang sistematis, terarah, dan terpadu.

"Mari kita bergerak bersama kokohkan lagi dan songsong pembangunan masyarakat desa ke depan. Mana yang belum selesai tolong dikomunikasikan dengan baik agar dapat berjalan sebagaimana mestinya," kata dia.

Selain itu, berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan di Desa, Bupati Dendi juga turut menekankan kepada para penjabat Kepala Desa untuk segera melanjutkan tugas-tugas Kepala Desa sebelumnya serta ciptakan suasana yang aman dan kondusif sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif.

"Maka dari itu kepada aparat dan perangkat desa yang lain, bila ada pergantian harus tetap jaga kekompakan agar keberhasilan dalam memimpin desa ini dapat tercapai berkat dukungan semua," pungkas Dendi.(klis) 

DPRD Lampung Kritik Penanganan DBD

 

Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Demokrat, Deni Ribowo, meminta Puskesmas di seluruh kabupaten/kota di Lampung untuk lebih aktif mengantisipasi penyebaran demam berdarah dengue (DBD) di tengah musim penghujan.

Menurutnya, langkah pencegahan dan penanganan yang cepat sangat penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit ini.

“Memasuki musim penghujan, Puskesmas harus lebih intensif dalam melakukan fogging, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan pelayanan,” ujar Deni saat diwawancarai, Senin (14/1/2025).

Deni menegaskan bahwa tindakan preventif menjadi kunci utama dalam memerangi DBD.

Ia mendorong Puskesmas untuk lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat dan pentingnya menjaga lingkungan dari genangan air, yang kerap menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti.

“Kita tidak hanya bicara soal penanganan setelah ada kasus, tetapi lebih kepada bagaimana mencegah agar kasus itu tidak muncul. Puskesmas harus aktif memberikan sosialisasi, bukan sekadar menunggu laporan dari masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Deni menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas. Ia berharap pada 2025, seluruh Puskesmas di Lampung mampu memenuhi standar akreditasi yang lebih baik untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Puskesmas adalah akses pertama masyarakat dalam layanan kesehatan. Maka, akreditasi dan kelayakan fasilitasnya harus ditingkatkan. Bahkan, setiap kabupaten/kota harus memiliki rumah sakit dengan akreditasi A, sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah pusat,” tegas Deni seperti dikutip Berandalappung.com

Ia juga menyoroti kurangnya koordinasi dalam penanganan kasus kesehatan di Bandar Lampung.

DPRD Lampung Setujui Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

 

Bandar Lampung --- Penjabat Gubernur Lampung diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pengumuman dan Usulan Persetujuan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan Tahun 2025-2030 bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (14/01/2025).

Dari hasil Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, disampaikan bahwa DPRD Provinsi Lampung menyetujui Usulan Persetujuan Pengesahan Pengangkatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Provinsi Lampung akan mengajukan usulan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dalam waktu lima hari kerja sejak penetapan oleh KPU Provinsi.

Adapun berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2025, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut dua atas nama Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Lampung untuk periode 2025-2030.

Terkait pelantikan, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa saat ini regulasi terkait pelantikan masih mengacu pada regulasi yang lama.

"Sejauh ini masih dengan Perpres yang lama dan selagi belum ada Perpres (baru) yang keluar kami masih mengacu persiapannya kepada 07 februari tapi kami juga siap kalau memang ternyata nanti pada akhirnya Perpresnya berubah soal tanggal dan lain-lain," ucapnya.

Lebih lanjut, Ahmad Giri Akbar juga mengungkapkan bahwa pelantikan Gubernur direncanakan akan dilaksanakan di pusat yang kemudian Gubernur terpilih kemudian akan melantik Bupati dan Walikota terpilih di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Warga Dua Desa di Lampung Selatan Bersihkan Gorong-gorong Pesisir Yang Jebol

Kalianda, - Puluhan warga dua desa Tengkujuh dan desa Jondong bersama sama melakukan gotong royong pembersihan sampah yang menutupi saluran gorong gorong penghubung kedua desa yang jebol akibat tidak mampu mengaliri air secara maksimal karena terkadang oleh sebatang kayu juga tersumbat oleh tumpukan sampah plastik, Selasa (14/01/2025).

Hal itu di lakukan setelah pengecekan langsung oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi, di dampingi Forkopimcam Kalianda serta KUPT PU Kalianda Rajabasa dan kedua Kepala desa Tengkujuh dan desa Jondong. pada senin 13 Januari 2025.

Dari informasi yang di peroleh Tiga Pena Indonesia dari warga yang berada di lokasi. Gorong gorong tersebut akan segera di lakukan pembangunan baru, pengajuan kepihak PUPRA propinsi Lampung untuk perbaikan kondisi gorong gorong yang sudah terperosok tersebut telah di lakukan di akhir tahun lalu.

"Pengajuan itu sudah kami layangkan pada tanggal 02 Desember 2024 tahun kemarin dan itu sudah masuk perencanaan dan sementara ini kita melakukan pengkondisian seperti pembersihan sekaligus mengangkutan sampah terlebih dahulu, yang penting aliran air ini lancar dulu," terangnya.

Senada yang di sampaikan oleh salah satu utusan PUPR Propinsi Lampung, Idqhom Syah. Dirinya menyebut sebagai menteri jalan.

"Rencana nantinya saat di lakukan pembangunan akan di upayakan lalu lintas tidak terputus, ya artinya akan kita buatkan alternatif apakah nantinya kita buatkan jembatan dari pohon kelapa atau dari bahan lain, yang pasti saat pembangunan gorong gorong berlangsung tidak ada pemutusan lalu lintas bagi kendaraan pengguna jalan ini," ungkapnya.

Sementara itu kepada desa Jondong, Zakaria.RP. saat di temui di lokasi mengatakan. Kondisi tanah di bawah gorong gorong penghubung dua desa tersebut telah lama mengalami pengikisan.

"Sebetulnya kondisi tanah di bawah gorong gorong ini sudah lama terkikis, di tambah pipa besi milik PDAM Lampung Selatan yang membentang di posisi lobang itu menambah kendala juga tersangkutnya sampah karena lobang aliran air ini mulai menyempit, kami sudah menyurati pihak PDAM terkait itu namun hingga kini tidak ada tindakan dari mereka," ucap Jakaria.

"Untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat di lakukannya pembangunan gorong gorong ini nantinya, saya dan kepala desa Tengkujuh sudah berkoordinasi dan bersepakat untuk melibatkan pemuda kedua desa guna mengatur dan memperlancar lajunya kendaraan yang akan melintas nantinya," tambahnya.(San)

Komisi ll DPRD Lampung Apresiasi Pemerintah Soal Bantuan Vaksin

 

Bandar Lampung - Kementerian Pertanian (Kementan) bakal mendistribusikan 4 juta dosis vaksin untuk pencegahan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak termasuk ke Lampung.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan koordinasi ini diantaranya terkait dengan pengobatan dan pemberian vaksin untuk pencegahan PMK di Lampung.

Mendengar informasi itu, anggota Komisi ll DPRD Lampung, Mikdar Ilyas menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah pusat untuk menangani persoalan PMK di sejumlah wilayah termasuk Lampung.

Rencananya sebanyak 4 juta dosis vaksin pun disiapkan untuk 7 provinsi termasuk Lampung dengan jumlah PMK yang tinggi.

Adapun 7 provinsi yang bakal diberi vaksin terbagi 6 di Pulau Jawa dan 1 di Sumatera khusus untuk Provinsi Lampung.

Vaksin itu rencananya, bakal dikontribusikan pada pertengahan atau akhir Januari 2025.

Anggota Komisi ll DPRD Lampung, Mikdar Ilyas menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah pusat untuk menangani persoalan PMK di sejumlah wilayah termasuk Lampung.

Ketua DPRD dan Pj Sekda Temui Petani Singkong

 

Bandar Lampung, – Setelah melalui proses yang sempat memanas, akhirnya pihak perwakilan petani singkong Provinsi Lampung diterima langsung oleh ketua DPRD Provinsi Lampung, pada Senin (13/01).

Aksi unjuk rasa yang dihadiri ribuan petani singkong telah mendatangkan angin segar kembali, setelah Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri yang didampingi Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy menemui para demonstran.

Giri menjelaskan beberapa poin yang telah disepakati bersama oleh perwakilan petani dan Pansus Niaga Singkong.

Poin awal yakni terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diterbitkan tanggal 24 Deswmber 2024 lalu, akan diperkuat dengan adanya surat edaran yang akan dikeluarkan oleh Pemprov Lampung.

Kedua, Giri memastikan petani akan menerima harga jual yang telah ditetapkan Rp 1.400/Kilo, potongan rafaksi sebesar 15 persen dengan masa tanam 9 bulan.

Selanjutnya, akan dilakukan pembinaan petani, pemantauan harga, dan tera ulang timbangan di setiap kios, serta pengembangan hilirisasi.

Giri menambahkan bahwa poin-poin tersebut menekankan konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi keputusan bersama tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, terjadi kericuhan dalam pertemuan ketika salah satu perwakilan petani menunjukkan reaksi emosional dengan memukul meja di Ruang Rapat Komisi DPRD Lampung.

Kemudian, massa aksi berupaya memasuki Gedung DPRD Lampung dengan menerobos barikade kawat berduri yang dijaga aparat kepolisian.

Di sisi lain, Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin, merespon pernyataan ketua DPRD Provinsi Lampung untuk meminta kepada Pemerintah Provinsi Lampung agar segera mendistribusikan SKB tersebut kepada seluruh perusahaan tapioka.

“Kita minta keputusan ini mulai berlaku besok. Kalau Pemprov nggak sanggup ngurus, biar kita aja yang sampaikan, kan kita mitranya mereka,” pungkasnya.

Setelah mendengarkan pernyataan dan keputusan tersebut, para anggota perkumpulan petani membubarkan diri secara tertib dan kembali ke wilayah masing-masing.

(PortalNasional)

Jihan Nurlela Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lampung

 

Bandarlampung - Wakil Gubernur Lampung terpilih periode 2025-2030, dr. Jihan Nurlela, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Sidang lantai III, Selasa (14/01/2025). Kehadiran dr. Jihan Nurlela menjadi sorotan sebagai salah satu momen penting dalam proses transisi kepemimpinan di Provinsi Lampung.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, ini mengusulkan persetujuan pengesahan pengangkatan Rahmat Mirzani Djausal dan dr. Jihan Nurlela sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung masa jabatan 2025-2030. Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda Lampung, Anggota DPRD Lampung, perwakilan KPU dan Bawaslu Lampung, pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Lampung, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam wawancara seusai rapat paripurna dr. Jihan Nurlela menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk bekerja keras bersama Rahmat Mirzani Djausal demi memajukan Lampung. “Ini adalah amanah besar. Kami siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung,” ujar dr. Jihan.

Rapat Paripurna ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2025, yang menetapkan pasangan calon nomor urut dua tersebut sebagai pemenang Pilkada Lampung. Berdasarkan aturan yang berlaku, pengesahan pengangkatan ini akan diajukan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam waktu lima hari kerja.

Sebagai sosok yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, dr. Jihan Nurlela diharapkan dapat membawa pendekatan yang lebih humanis dalam kepemimpinannya. Kehadirannya dalam Rapat Paripurna ini menegaskan kesiapan pasangan terpilih untuk memulai masa jabatan mereka dengan visi yang inklusif dan progresif.

Dengan keputusan ini, dr. Jihan bersama Rahmat Mirzani Djausal akan segera mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin Provinsi Lampung. “Kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Lampung agar amanah ini dapat kami emban dengan baik,” pungkas dr. Jihan. (Lis)

Yonif 7 Marinir Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis

Pesawaran - Kormar, Brigif 4 Mar/BS mendukung Program Pemerintah Yonif 7 Marinir berpartisipasi menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa di sekitar Yonif 7 Marinir. Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Senin (13/01/2025).

Program ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk memastikan generasi muda mendapatkan gizi yang cukup sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Yonif 7 Marinir bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kelancaran distribusi makanan bergizi, terkusus di wilayah Teluk Pandan, Yonif 7 Marinir menyediakan dapur modern yang mampu melayani ribuan porsi setiap harinya. Selain itu, program ini turut memberdayakan masyarakat lokal sebagai pekerja, sehingga memberikan dampak ekonomi positif. Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memiliki karakter yang kuat, pemerintah optimis dapat mencetak generasi yang unggul, berdaya saing, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

Komandan Yonif 7 Marinir  Letkol Mar Irwan Abidin, M.Tr.Opsla., CBEI., Program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat bagi siswa sekolah diharapkan dengan adanya program ini dapat menciptakan generasi yang kuat,unggul, pintar dan berguna bagi bangsa dan negara, ungkapnya.(lis/San)

Mahasiswa KKN Unila Sosialisasi Bahaya Bullying di Bumi Nabung

 

Lamteng - Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung (KKN Unila) Periode 1 Tahun 2025 Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, sosialisasi bahaya bullying (perundungan) di sekolah. 

Bullying dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik korban, serta dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan anak.

Muhammad Afif Muyassar, salah satu perwakilan mahasiswa Unila mengatakan dirinya dan kawan-kawan telah berpartisipasi dalam bersosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Bumi Nabung. 

"Mengingat banyaknya kasus perundungan yang terjadi, maka perlu dilakukan penelitian dan pengembangan strategi pencegahan untuk kasus bullying tahun 2025 menyimpulkan bahwa insiden perundungan dapat diatasi dengan beberapa cara, antara lain dengan menerapkan kebijakan anti bullying yang kuat, mengedukasi dan memberikan pendidikan kepada siswa tentang bullying, mendukung siswa dalam pencegahan bullying, dan menyediakan sistem pencegahan pelaporan yang aman," katanya, Senin (13/01/2025). 

Selain itu mahasiswa KKN Unila juga menerapkan beragam aktivitas masyarakat Bumi Nabung Timur seperti gotong royong dan menanam pohon. 

"Banyak kegiatan yang dilakukan di kampung ini, seperti gotong royong, menanam pohon, kemudian akan membuat dodol dari singkong, kemungkinan akan ada tambahan berbagai macam makanan nantinya," ucapnya. 

"Selama 40 hari KKN kami akan terus belajar, berinovasi dan aktif membantu kegiatan masyarakat Kampung Bumi Nabung Timur," ujarnya.

Solikin selaku Kepala Kampung Bumi Nabung Timur mengucapkan terimakasih atas kehadiran para mahasiswa KKN Unila di kampungnya. 

"Saya selaku kepala kampung tentunya berterimakasih atas kehadiran para adik adik KKN Unila di kampung ini, waktu yang terbatas semoga nantinya akan menjadi momen bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang baik, belajar bersama dalam bermasyarakat, bekerja sama saling gotong royong dan saling kompak tetunya," kata Solikin.  (Haidar)

Ketua DPRD Lampung Terima Berita Acara Penetapan Gubernur Terpilih Dari KPU

 

Bandar Lampung - Ketua dan Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar SE., M.B.A. dan Maulidah Zauroh, MA.Pd. menerima Kunjungan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung ke DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Penyampaian Berita Acara dan keputusan tentang penetapan dan pengangkatan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan serentak tahun 2024.

Untuk memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) peraturan KPU Nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. bertempat di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Jum'at (10/01/2025).

Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan, setelah menyerahkan hasil Pilkada kepada DPRD, untuk tahapan dan proses berikutnya bukan lagi menjadi ranah KPU. Pelantikan sepenuhnya menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri RI.

Penyerahan surat putusan ke DPRD ini, lanjut Erwan, sesuai dengan amanat PKPU paling lambat sehari setelah penetapan KPU harus mengajukan usulan pengesahan ke DPRD.
“Sehingga hari ini secara resmi KPU Lampung telah memberikan SK kepada DPRD Lampung,” ujar Erwan Bustami.

Sementara itu , Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar mengucapkan terima kasih kepada KPU Lampung dan jajaran telah melaksanakan tugas Pilkada serentak 2024 di Provinsi Lampung dengan baik.

“Khusus untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, telah selesai melaksanakan tugasnya sehingga SK penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih diterima DPRD dan selanjutnya akan diproses,” terang Giri.

Sebelumnya, dalam pleno KPU Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela secara resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilkada 2024 mengalahkan petahana Arinal-Sutono.

Teguh Santosa: Menlu Sugiono Membangkitkan Harapan di Tengah Konflik Berkepanjangan

CARACAS -- Kebijakan luar negeri Indonesia seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi semacam oasis, mata air yang membangkitkan harapan di tengah gurun yang gersang.

Banyak hal menyentak yang disampaikan Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) di Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari.

Walau menyentak, namun pandangan-pandangan itu disampaikan secara jujur dan apa adanya, serta disertai dengan tawaran solusi jangka panjang. Sikap Indonesia dalam pernyataan itu sangat jelas dan tegas, bahwa interaksi yang mengedepankan kepentingan bersama adalah variabel penting untuk menopang perdamaian dunia yang abadi.

Demikian penilaian pengamat hubungan luar negeri dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, dalam keterangan yang diterima redaksi.

"Penilaian Menlu Sugiono tentang situasi polycrisis, di mana ketegangan yang terjadi di berbagai kawasan memiliki keterkaitan satu sama lain, saya kira akan membuat banyak negara yang terlibat dalam konflik memikirkan kembali strategi umum mereka dalam memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing dan menyadari bahwa konflik dan perang bukanlah solusi terbaik," ujar Teguh yang sedang berada di Caracas, Venezuela.

"Begitu juga penilaian akan melemahnya solidaritas dan komitmen multilateralisme, saya kira akan dipahami sebagai ajakan dari Indonesia untuk bersama menjaga tata kelola politik global," kata Teguh yang juga anggota Lembaga Kerjasama dan Hubungan Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah itu.

*Kedaulatan Pangan dan Tetangga yang Baik*

Hal lain yang diapresiasi Teguh adalah upaya menyambungkan kebijakan dalam negeri membangun kedaulatan pangan untuk menghadirkan SDM berkualitas baik dengan kebijakan menjadi tetangga yang baik di kawasan.

Teguh mengatakan, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang dipimpinnya sejak awal telah membaca dua kata kunci kebijakan pemerintahan Prabowo itu.

JMSI misalnya di bulan November 2024 menggelar seminar internasional yang mengaitkan kebijakan membangun kedaulatan pangan dengan upaya menjadi tetangga yang baik yang mengedepankan solusi di arena internasional.

Lalu dalam Rakernas di bulan Desember 2024, JMSI melahirkan sejumlah rekomendasi yang antara lain mengajak masyarakat pers nasional memberikan perhatian ekstra serius pada kebijakan-kebijakan itu.

"Ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan kehadiran dan peranan di arena internasional. Seperti yang dikutip Menlu Sugiono dari pernyatan Presiden Prabowo bahwa kesejahteraan hanya datang dari perdamaian. Perdamaian datang dari saling memahami. Dan saling memahami datang dari pergaulan dan negosiasi," demikian Teguh Santosa. []

Hasil Kunker DPRD Lampung, Jalan Di Lampung Tengah Segera Diperbaiki

 

Bandarlampung – Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung siap memperbaiki jalan Bangunrejo – Kalirejo yang terletak di Lampung Tengah, sesuai dengan hasil kunjungan kerja (Kunker) Komisi IV DPRD Lampung.

Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah, mengungkapkan bahwa perbaikan jalan tersebut telah dimasukkan dalam anggaran untuk tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

“Hasil kunker Komisi IV mengenai jalan Bangunrejo – Kalirejo sudah masuk dalam rencana untuk tahun 2025, tinggal nanti berproses dalam pengerjaannya,” ujar Taufiqullah usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Kamis (09/01).

Taufiqullah menambahkan, jalan yang memiliki panjang sekitar 15 kilometer itu akan diperbaiki secara bertahap. Anggaran pada APBD murni akan dibagi untuk perbaikan berbagai jalan yang membutuhkan perhatian.

“Untuk tahun ini, sekitar 2 kilometer akan diperbaiki dengan anggaran sekitar Rp 10 miliar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Taufiqullah mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi titik-titik yang menjadi prioritas untuk perbaikan. Setelah pelantikan Gubernur baru, perbaikan jalan ini akan segera dimulai.

“InsyaAllah, setelah pelantikan Gubernur baru, pekerjaan akan dimulai, karena kami sudah melihat jalan-jalan yang menjadi prioritas, seperti yang berada di kawasan padat penduduk, pariwisata, dan pertanian, yang akan mendukung kemajuan Lampung,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. (LW)

Yusnadi Kunjungi Kemendagri Balai Pemerintahan Desa

 

Bandar Lampung– Silaturahmi Anggota DPRD Lampung Dapil Lampung Timur, Yusnadi dengan Kemendagri Balai Pemerintahan Desa di Lampung, Kamis (9/1/2024) berbuah manis dengan terbukanya peluang peningkatan kapasitas perangkat desa di wilayah Lampung, khususnya di Lampung Timur.

Dalam silaturahmi tersebut, Kepala Balai Pemdes Wilayah Lampung, Irsan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai program pelatihan yang sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian dari Anggaran APBN.

“Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkat desa se-Sumatra agar desa tertinggal dapat naik kelas menjadi desa mandiri,” ujar Aleg Provinsi dari PKS, (10/1/2024). 

Program pelatihan ini akan memberikan keterampilan dan pengetahuan baru bagi perangkat desa, termasuk tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, pengelolaan dana desa yang efektif, serta strategi pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Yusnadi juga melihat potensi besar bagi desa-desa di Lampung Timur untuk memanfaatkan program ini. “Sebagai Kabupaten dengan jumlah desa sebanyak 264, Lampung Timur punya peluang besar untuk meningkatkan status desa-desa tertinggalnya. Saya akan mengupayakan agar program ini dapat segera diakses oleh desa-desa di wilayah kita,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Yusnadi berencana melakukan sosialisasi langsung ke desa-desa di Lampung Timur untuk menjelaskan program ini sekaligus membantu perangkat desa dalam proses pendaftaran. “Kita ingin memastikan bahwa setiap desa yang membutuhkan pelatihan ini tidak ketinggalan kesempatan,” tegasnya.

Yusnadi berharap kolaborasi ini dapat menjadi salah satu langkah nyata untuk mewujudkan desa-desa mandiri yang mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(Keyna/rls).

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Sikapi Tunda Bayar Proyek

 

Bandar Lampung - Komisi IV DPRD Provinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan atau tunda bayar pekerjaan tahun 2024-2025.

Sehingga target pada APBD 2026 tidak adalagi tunda bayar yang belum terselesaikan, terutama pada tiga Satuan Kerja (Satker) yaitu Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Perkim) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Kamis 9 Januari 2025.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri mengatakan hearing Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, bersama minta kerja tiga satker PUPR, PSDA, dan Perkim, adalah dalam rangka menindak — lanjuti — banyaknya — laporan masyarakat tentang tunda bayar pekerjaan, sekaligus mensingkronkan program percepatan insprastruktur tahun 2025.

“Kami menemukan banyak tunda bayar pekerjaan ditahun 2024. Terlebih pada APBD 2025 tiga satker itu akan melakukan relokasi tunda bayar. Karena itu, komisi IV akan mempertahankan semua kegiatan yang masuk tahun 2025 harus dilaksnakana. Soal skema pembayaran disesuaikan dengan APBD murni, dan perubahan," kata Muklis Basri didampingi sekertaris dan aggota Komisi IV, usai RDP

Menurut Muklis, pihak Pemda Provinsi Lampung juga sudah memastikan, jika tunda bayar tahun 2024, akan segera diselesaikan baik melalui APBD murni 2025, dengan targek akhirnya APBD perubahan 2025, dengan berbagai skema efesiensi anggaran.

"Kita sudah dapat gambaran, bahwa tunda bayar akan segera diselesaikan dengan APBD murni tahun 2025, maksimal di APBD Perubahan tahun 2025. Tahun 20205 clear, sehingga APBD tahun 2026 tidak ada lagi.

Komisi IV DPRD Lampung Hearing dengan OPD

 Bandar Lampung - Komisi IV DPRD Provinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan atau tunda bayar pekerjaan tahun 2024-2025.

Sehingga target pada APBD 2026 tidak adalagi tunda bayar yang belum terselesaikan, terutama pada tiga Satuan Kerja (Satker) yaitu Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Perkim) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Kamis 9 Januari 2025.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri mengatakan hearing Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, bersama minta kerja tiga satker PUPR, PSDA, dan Perkim, adalah dalam rangka menindak lanjuti banyaknya laporan
masyarakat tentang tunda bayar pekerjaan, sekaligus mensingkronkan program percepatan insprastruktur tahun 2025.

"Kami menemukan banyak tunda bayar pekerjaan ditahun 2024. Terlebih pada APBD 2025 tiga satker itu akan melakukan relokasi tunda bayar. Karena itu, komisi IV akan mempertahankan semua kegiatan yang masuk tahun 2025 harus dilaksnakana. Soal skema pembayaran disesuaikan dengan APBD murni, dan perubahan," kata Muklis Basri didampingi sekertaris dan aggota Komisi IV, usai RDP

Menurut Muklis, pihak Pemda Provinsi Lampung juga sudah memastikan, jika tunda bayar tahun 2024, akan segera diselesaikan baik melalui APBD murni 2025, dengan targek akhirnya APBD perubahan 2025, dengan berbagai skema efesiensi anggaran.

DPRD Lampung Terima Berita Acara Penetapan Gubernur dan Wagub Terpilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung telah resmi menetapkan Rahmat Mirzani Djausal (RMD) dan Jihan Nurlela sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025-2030. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Hotel Emersia, Bandarlampung, Kamis (9/1/2025).

“Berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 510 Tahun 2024, menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 2 atas nama Rahmat Mirzani Djausal, ST., MM., dan dr. Jihan Nurlela, MM., sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan perolehan suara sebanyak 3.300.681,” ujar Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami.

Erwan menambahkan, penetapan tersebut tercatat dalam Berita Acara Nomor 21/PL.02.7-BA/18/2025. Berita acara ini akan segera disampaikan kepada DPRD Lampung untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

“Besok pukul 10.00 WIB, KPU Lampung akan menyerahkan berita acara penetapan kepada DPRD Lampung. Selanjutnya, DPRD memiliki waktu lima hari kerja untuk menyerahkan berita acara tersebut kepada Presiden melalui Kemendagri,” jelasnya.

Partai Pengusung dan Dukungan

RMD-Jihan diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari Partai Gerindra, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PSI, PPP, Partai Ummat, dan Partai Buruh.

Kadiv Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, turut hadir dalam rapat pleno penetapan tersebut. Hadir pula Pj Gubernur Lampung Samsudin, Forkopimda, perwakilan partai pengusul, Bawaslu, dan tamu undangan lainnya. Namun, pasangan calon nomor urut 1, Arinal Djunaidi dan Sutono, beserta timnya tidak menghadiri acara tersebut.

Sambutan Gubernur Terpilih

Dalam sambutannya, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada serentak 2024. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan Arinal-Sutono beserta para pendukungnya karena turut menjaga kondusivitas selama tahapan Pilkada.

“Ini menunjukkan kedewasaan berpolitik dan menjaga kerukunan antarpendukung,” kata Mirza.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersinergi demi kemajuan Lampung. “Harus ada kerja sama antara semua pihak untuk membawa Lampung lebih baik ke depan,” tutupnya.

DPRD Sebut Jalan Rusak Penghambat Distribusi Makan Bergizi Gratis di Lampung

 Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menemukan bahwa jalan rusak menjadi salah satu penghambat distribusi makan bergizi gratis (MBG).

Hal ini ditemukan saat Komisi IV DPRD Lampung mengecek kondisi jalan Provinsi antara Bangunrejo-Kalirejo Lampung Tengah. Rombongan menemukan masih banyak jalan yang belum diperbaiki.

"Distribusi MBG di kecamatan Kalirejo dan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah jadi terhambat. Ini jadi keluhan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Ahmad Iswan H Caya, dikutip RMOLLampung, Rabu 8 Januari 2025.

Iswan mengatakan, saat melakukan sidak pada Selasa 7 Januari 2025, pihaknya sempat berdialog dengan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalirejo untuk menanyakan kendala pengantaran MBG ke sekolah-sekolah.

"Keluhan itu disampaikan Pak Camat soal pendistribusian MBG, seharusnya makanan sudah sampai pukul 10.00 WIB, karena jalan ini jadi tertunda," jelasnya.

Iswan melanjutkan, Komisi IV mengajak dinas terkait agar perbaikan jalan di wilayah tersebut diprioritaskan.

"Kemungkinan dalam waktu dekat kami bakal bahas ini bersama dinas terkait dan akan berupaya menyampaikan ke kementerian terkait agar jalan segera diperbaiki," pungkasnya seperti dilansir rmol 

DPRD Lampung Dorong Pengendalian Inflasi di Awal Tahun 2025

 

Bandar Lampung - Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Yusnadi, menyampaikan pandangan strategis terkait problematika infrastruktur dan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung pada awal tahun 2025. Ia menyoroti perlunya percepatan alokasi belanja infrastruktur sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, yang saat ini masih berada pada angka 22 persen.

“Kita harus segera menyesuaikan kebijakan sehingga target realisasi belanja infrastruktur mencapai 40 persen pada 2025. Infrastruktur yang memadai akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi langsung pada stabilisasi inflasi,” ujar Yusnadi.

Yusnadi juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung agenda pembangunan nasional seperti  Asta cita. Ia mendorong Pemerintah Daerah Lampung untuk melakukan terobosan nyata, baik dalam aspek kemudahan investasi maupun penguatan pengawasan terhadap insentif dan program strategis lainnya.

Rekomendasi Strategis

Untuk mengatasi permasalahan ini, Yusnadi menyampaikan sejumlah rekomendasi:

1. Percepatan Realisasi Anggaran Infrastruktur:

Pemerintah Provinsi Lampung perlu memastikan alokasi belanja infrastruktur mencapai target 40 persen di tahun 2025, dengan prioritas pada proyek strategis yang mendukung distribusi hasil bumi, aksesibilitas ekonomi, dan pengendalian inflasi.

2. Peningkatan Pengawasan dan Transparansi:

Pemda harus meningkatkan pengawasan terhadap program-program yang diberikan insentif, memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran, serta menyampaikan laporan secara transparan kepada DPRD.

3. Sinkronisasi Kebijakan Nasional-Daerah:

Kebijakan di tingkat daerah harus sejalan dengan program nasional untuk memastikan dukungan penuh dari pusat. Ini mencakup optimalisasi agenda Astacita dalam pembangunan daerah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

4. Pengendalian Inflasi:

Pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih terarah, seperti stabilisasi harga bahan pokok dan optimalisasi distribusi barang melalui perbaikan infrastruktur jalan, guna menurunkan angka inflasi ke tingkat yang lebih ideal.

"Sebagai Anggota DPRD, khususunya di Komisi IV, saya siap berkolaborasi efektif bersama Pemerintah Daerah, karena kita adalah Pemerintahan Daerah, guna memastikan rekomendasi ini dapat diimplementasikan secara efektif. Infrastruktur yang kokoh dan inflasi yang terkendali adalah fondasi menuju Lampung yang lebih maju dan sejahtera," pungkas Yusnadi.

Pansus DPRD Lampung Upaya Stabilkan Harga Singkong

Bandarlampung--Panitia khusus (Pansus) tataniaga singkong telah resmi dibentuk DPRD Lampung, untuk menyetabilkan harga pembelian singkong di Lampung.

Rasa optimisme untuk membela petani semakin menguat dari berbagai pihak. Termasuk dari Komisi II DPRD Lampung yang terus mengawal asa para petani.

"Insyallah kami diPansus tata niaga singkong akan bekerja maksimal, mewujudkan harapan petani singkong," kata Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, Selasa (7-1-2025).

Ia menyebut, dengan dibentuknya Pansus tersebut tidak akan lagi menimbulkan persoalan klasik yang berulang terkait harga singkong.

"Tidak boleh ada lagi persoalan klasik yang berulang tiap tahun terkait dengan anjloknya harga singkong. Awal tahun baru, gas semangat baru wujudkan harga singkong berkeadilan untuk petani," tegasnya.

"Membela petani sama dengan membela kehidupan," timpalnya.

Dia menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan Pansus ialah mengumpulkan data termasuk menyerap data lapangan.

"Langkah awal kita mengumpulkan data-data, termasuk data lapangan dan konsultasi dengan para pakar yang berkompeten," ujarnya.

Dia menerangkan, anggota Pansus yang berjumlah dua puluh orang diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mayoritas anggota Komisi II.

Tak hanya soal harga, Ahmad Basuki mengatakan pansus juga akan memperjuangkan pupuk subsidi teruntuk petani singkong.

"Termasuk kita upayakan perjuangan alokasi kuota pupuk bersubsidi untuk petani singkong di Lampung," terangnya seperti dilansir harian momentum.

Anggota DPRD Lampung Dorong Pemda Tingkatkan PAD

 

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung mulai menerapkan skema baru untuk pajak kendaraan bermotor yakni opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang berlaku mulai Senin (6/1/2025).

Adapun Opsen Pajak ini untuk menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota.

Terkait kebijakan ini, Anggota Komisi III DPRD Lampung, Diah Dharma Yanti mendorong agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bekerja maksimal untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif.

Diah mengatakan, kebijakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penertiban dan pengawasan pajak. 

"Kebijakan ini akan menjadi efektif jika pemda Lampung aktif menertibkan wajib pajak sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran dan penundaan pembayaran," ujar Diah kepada Tribun Lampung, Jumat (10/1/2025).

"Pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan yang ketat sehingga wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak," imbuhnya

Meski begitu, Diah mengatakan jika kebijakan ini memiliki sejumlah potensi kendala untuk mencapai target sehingga opsen bisa jadi tidak efektif

"Sehingga, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan dana opsen tersebut untuk pengembangan ekonomi lokal dan program kabupaten/kota," tambahnya.

Lebih lanjut, Diah mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga dapat menambah PAD.

"Pemerintah bisa melakukan kampanye kesadaran pajak melalui media sosial, pemberitaan, atau serta memberikan edukasi langsung kepada masyarakat," seperti dilansir tribun lampung. 

Selain itu, dia menilai bahwa pelayanan prima yang diberikan kepada wajib pajak juga akan membuat proses pembayaran pajak lebih mudah dan cepat.