Resmi Dilantik, Ini Pesan Purnama Wulan Pada Ketua TP. PKK Lampung Selatan

 

Bandar Lampung – Zita Anjani Radityo Egi, S.Sos., M.Sc resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sekaligus Ketua Pembina Posyandu Lampung Selatan periode 2025-2030.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, S.E., M.M., di Ruang Abung Balai Keratun, Kantor Gubenur Lampung, Rabu (26/2/2025).

Dalam sambutannya, Purnama Wulan Sari menyampaikan ucapan selamat kepada Zita Anjani atas amanah baru yang yang akan diemban di Kabupaten Lampung Selatan.

Dirinya menyatakan, keberadaan PKK bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam berbagai program pemberdayaan keluarga.

“Hari ini kita menempa amanah, kewajiban yang tidak hanya besar, tapi juga mulai bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa, memperdayakan keluarga. Itu adalah kodrat kita sebagai keluarga,” kata Purnama Wulan Sari.

Dibawah kepemimpinan Zita Anjani, Purnama Wulan Sari berharap, TP PKK Kabupaten Lampung Selatan bisa terus berinovasi dan bersinergi dengan semua pihak, guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Purnama Wulan Sari menyadari pentingnya TP PKK sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan keluarga. Seperti, meningkatkan kualitas hidup keluarga, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.

“Bersama keluarga kita bisa membangun generasi emas. Sebagai ibu kita mengambil peran penting. Bagaimana kita bisa memanfaatkan momen ini, memanfaatkan teknologi untuk memajukan bangsa,” ujar Purnama Wulan Sari.

Selain prosesi pelantikan, acara tersebut juga dirangkai dengan serah terima jabatan Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lampung Selatan. Serah terima tersebut menandai transisi kepemimpinan dalam organisasi PKK di Kabupaten Lampung Selatan.

Usai dilantik, Zita Anjani kemudian langsung melantik Pengurus TP PKK Kabupaten Lampung Selatan Masa Bhakti 2025-2030, yang diharapkan dapat membawa semangat baru dalam melaksanakan program kerja TP PKK ke depan. (ptm)

Zita Anjani Radityo Egi Dilantik Jadi TP PKK Lampung Selatan

 

Bandar Lampung – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Lampung Selatan, Zita Anjani Radityo Egi, S.Sos., M.Sc., resmi melantik Pengurus TP PKK Kabupaten Lampung Selatan Masa Bhakti 2025-2030.

Pelantikan yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati, beserta jajaran kepala perangkat daerah setempat, berlangsung di Ruang Abung Balai Keratun, Kantor Gubenur Lampung, Rabu (26/2/2025).

Pelantikan Pengurus TP PKK Kabupaten Lampung Selatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/204/IV.13/HK/2025 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Periode 2025-2030.

Dalam keputusan tersebut, menerangkan Zita Anjani sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan dan Reni Apriani Syaiful Anwar sebagai Wakil Ketua TP PKK Lampung Selatan.

Usai melantik, Zita Anjani menekankan pentingnya peran PKK dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan keluarga.

“Ini bukan hanya sekedar prosesi seremonial tapi juga amanah yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” kata Zita Anjani.

Dalam kesempatan itu, Zita Anjani juga menyatakan TP PKK harus berperan aktif dan menjadi bagian dari tujuh misi strategis pembangunan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. 

Oleh karenanya, Zita Anjani mengajak Pengurus TP PKK Kabupaten Lampung Selatan untuk bekerjasama dan bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam menjalankan program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Saya mengajak seluruh TP PKK Kecamatan dan Desa untuk bekerja dengan bersinergi melalui program yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan zero stunting,” imbuh Zita Anjani.

Sementara itu, Pj. Sekda Lampung Selatan, Intji Indriati, menyampaikan selamat kepada pengurus TP PKK Kabupaten Lampung Selatan yang baru saja dilantik.

Intji yakin kepengurusan TP PKK yang baru ini akan membawa Lampung Selatan menjadi kabupaten yang lebih maju dan sejahtera, serta masyarakat yang berakhlak mulia.

“Selamat kepada saudara-saudara sekalian, saya percaya saudara-saudara sekalian mampu menjalankan tupoksi dengan baik sebagai pengurus TP PKK Kabupaten Lampung Selatan,” ujar Intji Indriati mewakili Bupati Lampung Selatan.

Intji Indriati juga menyampaikan, TP PKK merupakan garda terdepan dalam membangun keluarga yang kuat, sejahtera, berkarakter, berakhlak mulia dan bahagia.

“Dua hal yang perlu diperhatikan, di kecamatan dan desa, menggerakkan ekonomi keluarga dengan kemampuan dan kemauan. Kita harus kreatif dan inovatif,” kata Intji. (ptm)

Menteri Imipas Makan Bersama Warga Binaan Rutan Cipinang

Jakarta, – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, makan bersama Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang pada Selasa (25/2) siang. Bukan sekadar makan bersama, kegiatan ini sekaligus mempererat hubungan antara Warga Binaan dengan petugas serta memberikan semangat dalam menjalani pembinaan.

Menteri Agus Andrianto menyapa langsung warga binaan dan mengajak mereka untuk berdiskusi, membuka ruang kepada warga binaan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Bahkan Agus menawarkan warga binaan untuk mengikuti pelatihan di Bengkel Kerja Nusakambangan “Pembinaan bukan hanya soal menjalani hukuman, tetapi juga tentang bagaimana menjalani masa pidana dengan baik, terus memperbaiki diri dan kembali menjadi individu yang lebih baik di masyarakat. Jika teman-teman berminat bisa kita ikutkan pelatihan kemandirian di Nusakambangan, kita sudah buat beberapa modul untuk pembelajaran disana,” ajaknya.

Bertepatan menjelang bulan Ramadan Menteri Agus mengajak para Warga Binaan dan seluruh petugas Pemasyarakatan untuk lebih menghargai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa “Bulan puasa ini seharusnya bisa menjadi ajang evaluasi diri agar menjadi insan yg lebih baik, kita semua perlu berpuasa dari hal-hal yang akan menjerumuskan atau merugikan diri, jika tidak bisa berbuat banyak kepada masyarakat setidaknya kita bisa menjaga diri agar tidak menjadi masalah bagi orang lain,” pesannya.

Menteri Agus bersama warga binaan rutan cipinang menikmati menu yang sama dengan warga binaan, sesuai dengan jadwal menu bagi warga binaan cipinang pada hari itu. Pada kesempatan itu juga, Menteri Agus bertukar jatah makan dengan salah satu warga binaan dan menyantapnya bersama.

Acara ini juga dirangkaikan dengan hiburan stand-up comedy oleh komedian Mongol, yang juga pernah menjadi Warga Binaan Rutan Cipinang tahun 2009. Kehadiran Mongol tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para Warga Binaan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik selalu memungkinkan melalui pembinaan yang tepat. Lewat pengalaman pribadinya, ia memberikan motivasi kepada Warga Binaan untuk tidak menyerah dalam menjalani pembinaan dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

“Dulu saya sempat merasa terpuruk, tapi life must go on jadi ya saya jalani saja, dan bahkan saat masih Warga Binaan saya menjadi ketua Gereja pertama di Rutan Cipinang ini. Kalau teman-teman memang membutuhkan saya juga bersedia membantu memberikan pelatihan di bidang seni,” ujarnya. 

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan yang lebih humanis. Selain program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, pendekatan psikososial seperti ini diharapkan dapat meningkatkan optimisme Warga Binaan dalam menghadapi masa depan.

Agus Andrianto berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan lainnya sebagai bagian dari pembinaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat Ramadan, diharapkan Warga Binaan dapat semakin termotivasi untuk memperbaiki diri dan menyiapkan langkah menuju kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan makan siang bersama warga binaan, juga didampingi wakil menteri imigrasi dan Pemasyarakatan, Pimpinan Tinggi dan Ka.UPT Pemasyarakatan. (Is/Humas)

Wabup Lampung Selatan Tinjau Pasar Inpres Kalianda

Kalianda – Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar melakukan peninjauan langsung ke Pasar Inpres Kalianda, Selasa (25/2/2024).

Kunjungan Wabup Lampung Selatan yang biasa disapa Syaiful itu guna memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan 1446 Hijriah.

Wabup Syaiful nampak didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati, serta sejumlah pejabat daerah terkait. Setibanya di pasar, Wabup Syaiful langsung menyambangi sejumlah pedagang untuk menanyakan ketersediaan dan harga bahan pokok.

Dari pantauan, sejumlah komoditas pangan terpantau masih mencukupi, meskipun terdapat beberapa kenaikan pada komoditas tertentu, seperti cabai, ikan dan cumi yang mengalami kenaikan harga karena cuaca ekstrem.

Wabup Syaiful membenarkan jika terdapat beberapa harga bahan pokok mulai merangkak naik, seperti beras, cabai dan lainnya. Dia berharap tidak ada kenaikan harga yang signifikan.

“Nanti kita koordinasikan dengan Kepala Bulog untuk mempersiapkan operasi pasar murah, jika memang nanti harga melambung tinggi,” kata Wabup Syaiful.

Sementara, para pedagang yang ditemui mengonfirmasi bahwa belum terjadi lonjakan harga yang signifikan menjelang Ramadan. Kendati demikian terdapat beberapa kenaikan harga pada sejumlah komoditas tertentu.

Seperti dikatakan Ucup, salah satu pedagang daging di Pasar Inpres mengatakan, harga daging sapi menjelang bulan Ramadan masih tergolong stabil yakni diangka Rp135 ribu/kg.

“Harga daging sapi masih stabil sampai menjelang bulan puasa nanti. Kemungkinan kalau mendekati Idulfitri ada kenaikan harga berkisar Rp5000,” ujar Ucup saat berinteraksi dengan Wakil Bupati Lampung Selatan.

Selain itu, pedangan ikan segar di Pasar Inpres Kalianda, Ardi menyebut, kenaikan harga ikan dan cumi disebabkan oleh cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir.

“Iya, kalau harga ikan dan cumi ada kenaikan karena cuaca ekstrem. Tapi alhamdulillah selalu habis terjual,” ungkap Ardi.

Sementara itu, pedagang cabai merah, Ayumi menjelaskan, harga cabai merah perhari ini tembus diangka Rp50 ribu/kg, yang sebelumnya dikisaran harga Rp43 ribu/kg-Rp45 ribu/kg.

“Hari ini cabai merah ini tembus diharga Rp50 ribu perkilonya. Ini juga disebabkan cuaca yang berubah-ubah,” kata Ayumi. (Is/lmhr)

Wabup Lampung Selatan M. Syaiful Anwar Pimpin Apel Mingguan

Kalianda – Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar memimpin apel mingguan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, yang berlangsung di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin (24/2/2025).

Apel itu diikuti Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati, beserta pejabat utama, para kepala perangkat daerah, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai honorer di Lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Apel tersebut merupakan apel perdana bagi Wabup M. Syaiful Anwar pasca dilantik sebagai Wakil Bupati bersama Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, pada Kamis, 20 Februari 2025 lalu.

Membacakan sambutan Bupati Lampung Selatan, Wabup M. Syaiful Anwar menyampaikan beberapa pesan penting terkait langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lampung Selatan ke depan.

Wabup M. Syaiful Anwar mengatakan, dirinya bersama bupati sangat berharap seluruh ASN dapat saling mendukung, saling berkomitmen, saling menjaga untuk kerja bersama, kerja cepat, kerja cerdas, kerja keras, kerja tepat sasaran, dan kerja tepat waktu.

“Yang paling penting adalah mari bersama-sama kita bekerja dengan hati. Karena untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan maju, sudah menanti pekerjaan untuk kita tunaikan bersama-sama,” kata Wabup M. Syaiful Anwar saat memberikan amanat.

Pada kesempatan itu, dia juga menekankan, bahwa kinerja perangkat daerah yang efektif sangat penting untuk kita tingkatkan. Komunikasi yang baik harus terjalin intensif, antara seluruh perangkat daerah, baik itu dalam pertemuan formal maupun informal.

Selain itu, Wabup M. Syaiful Anwar juga meminta para ASN lebih proaktif memberikan masukan yang baik, dengan cara yang baik kepada pimpinan daerah.

“Hal ini untuk memastikan, bahwa setiap kendala yang muncul dalam menjalankan tugas-tugas kita, dapat segera diatasi. Kami sangat terbuka atas masukan yang inovatif dari ASN, untuk kepentingan kemajuan daerah yang kita cintai ini,” pesan Wabup M. Syaiful Anwar.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Wabup M. Syaiful Anwar juga sempat menyampaikan pantun dan yel-yel untuk menyemangati ASN yang mengikuti upacara.

“Ke Kalianda membeli baju, uang habis tidak tersisa. Lampung Selatan Maju. Bismillah Bisa. Ikan hiu makan kayu, EGI-SYAIFUL i love u,” kata Wabup M. Syaiful Anwar disambut tepuk tangan seluruh peserta upacara yang hadir. (Lis) 

Wabup Lampung Selatan Tinjau Lokasi Terdampak Banjir di Katibung dan Natar

Katibung – Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar meninjau langsung lokasi yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Katibung dan Natar, Sabtu (22/2/2025).

Wabup datang didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati beserta sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkup Pemkab setempat.

Kunjungan tersebut merupakan bentuk upaya cepat tanggap Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam penanganan bencana. Adapun lokasi pertama yang dikunjungi Wabup dan rombongan yakni di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung.

Kondisi lokasi banjir akibat curah hujan yang cukup tinggi di Kecamatan Katibung pada Jumat malam (21/2/2025), mengakibatkan meluapnya air Sungai Way Tarahan. Sehingga menyebabkan, 29 rumah terendam banjir, dan satu rumah hanyut terseret arus sungai.

Setibanya di lokasi, Wabup Syaiful dan rombongan langsung menyambangi rumah warga di Dusun Sukai Cai, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, yang hanyut diterjang banjir.

Dalam kesempatan itu, Wabup Syaiful meminta BPBD, Dinas Sosial dan dinas instansi terkait melaksanakan tanggap darurat bencana dengan segera.

Selain melakukan peninjauan ke lokasi banjir, Wabup Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar juga membawa bantuan tanggap darurat untuk warga yang rumahnya hanyut diterjang banjir.

Wabup berharap, bantuan yang diberikan bisa sedikit meringankan beban keluarga korban yang dilanda musibah. “Semoga bermanfaat,” kata Wabup, M. Syaiful Anwar.

Setelah menjelasakan upaya dalam penanganan banjir di Kecamatan Katibung, Wabup Syaiful dan rombongan melanjutkan meninjau lokasi terdampak banjir di Kecamatan Natar. (Is/kmf)

Pemkab Lampung Selatan Gelar Upacara Penerimaan Wakil Bupati

Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar upacara penerimaan Wakil Bupati, M. Syaiful Anwar. Upacara digelar sederhana oleh Pamong Praja, di halaman kantor bupati setempat, Jumat (21/2/2025).

Dalam prosesi penerimaan itu merupakan hari pertama kerja M. Syaiful Anwar pasca dilantik sebagai Wakil Bupati bersama Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, pada Kamis, 20 Februari 2025 kemarin.

Setelah prosesi penerimaan, Wabup M. Syaiful Anwar langsung memimpin acara Coffee Morning bersama para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Dimana diketahui, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama sedang mengikuti orientasi atau retreat di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, bersama seluruh kepala daerah yang telah dilantik Presiden Prabowo.

Sementara, acara Coffee Morning yang digelar di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten, Intji Indriati, para Staf Ahli Bupati dan Asisten Setdakab, serta kepala perangkat daerah di lingkup Pemkab Lampung Selatan.

Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan yang telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.

Intji Indriati berharap, dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan dapat semakin baik dan lebih maju.

“Sehingga progresnya nanti mampu mewujudkan masyarakat Lampung Selatan yang lebih sejahtera, mandiri, unggul, bermartabat dengan dilandasi visi. Sehingga mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan yang maju menuju generasi emas tahun 2045,” ujar Intji Indriati.

Intji Indriati juga menyampaikan, seluruh jajarannya siap berkoordinasi, bekerjasama dan menjalankan program-program daerah serta bagian indikator pembangunan yang tertuang di dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Radityo Egi Pratama-M. Syaiful Anwar.

“Kami akan siap berkolaborasi serta mendukung semua kebijakan yang berkenaan dengan program-program pembangunan demi kemajuan Kabupaten Lampung Selatan yang kita cintai ini,” kata Intji Indriati.

Sementara itu, dalam amanat perdananya, Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar menekankan bahwa komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang efektif.

“Melalui pertemuan yang bahagia ini, kita dapat mendiskusikan berbagai persoalan dengan lebih terbuka dengan suasana hati yang bahagia,” kata M. Syaiful Anwar.

Dalam kesempatan tersebut, M. Syaiful Anwar juga menyampaikan, bahwa salah satu poin utama yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik serta evaluasi terhadap program-program pembangunan yang telah berjalan.

“Kita ini harus bekerja pakai hati. Kolaborasi antar pihak itu sangat penting dalam mempercepat pelayanan strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (Nsy)

Bupati dan Wakil Bupati Lampung Sertijab di Jakarta

 Jakarta – Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama dan M. Syaiful Anwar mengikuti acara serah terima jabatan (sertijab) kepala daerah di Provinsi Lampung yang baru dilantik, pada Kamis (20/2/2025).

Prosesi sertijab yang dipimpin langsung Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal didampingi Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela ditandai penandatanganan berita acara serah terima jabatan yang berlangsung di Hotel Movenpick, Jakarta Pusat.

Turut hadir juga, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Niena Kirana Ario Bimo Nandito, jajaran Anggota DPR Republik Indonesia Dapil Provinsi Lampung, dan Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Lampung, Samsudin.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar beserta Jajaran, Ketua DPRD kabupaten se-Provinsi Lampung, para sekretaris daerah, dan jajaran pejabat utama di lingkungan pemerintahan se-Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung, Rahmad Mirzani Djausal menyampaikan, jika proses pelantikan yang telah dilaksanakan bukanlah tujuan akhir dari perjuangan yang selama ini ditempuh, tetapi hal itu menjadi awal perjuangan di daerah Lampung.

“Ini semua menjadi titik awal untuk mengawali perjuangan, menyelesaikan beragam tantangan yang akan dihadapi, demi Provinsi Lampung yang lebih maju,” kata Rahmad Mirzani Djausal.

Lebih lanjut Rahmad Mirzani Djausal mengatakan, jika sebagai gubernur dirinya menyadari akan perannya yang tidak hanya menjalankan pemerintahan daerah saja, tetapi juga memiliki peran sebagai perwakilan pemerintah pusat di Lampung.

“Akan banyak agenda yang kita lakukan, termasuk lima target besar pemerintah pusat, yaitu meningkatnya pendapatan perkapita, pengentasan kemiskinan, penguatan peran Indonesia di pentas dunia, peningkatan kualitas SDM, dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari pembangunan berkelanjutan,” jelas Rahmad Mirzani Djausal.

Untuk itu, lanjut Rahmad Mirzani Djausal, misi yang telah dibuat gubernur dan wakil gubernur, akan memaksimalkan program pemerintah pusat di Lampung, dan itu akan menjadi keunggulan untuk meningkatkan kualitas perbaikan di Provinsi Lampung.

“Permasalahan yang akan kita hadapi di tiap-tiap daerah, jelas memerlukan kerja sama dan gotong royong antara pemerintah desa, kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat,” ujarnya.

Sementara, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama menyatakan kesiapannya untuk berkonstribusi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah.

“Saya yakin, dengan sinergi terbaik, insyaallah kita bisa bersama-sama mengatasi permasalahan semua itu. Demi mewujudkan Provinsi Lampung pada umumnya, dan Kabupaten Lampung Selatan pada khususnya,” tegas Radityo Egi Pratama. (Abd)

Anggota DPRD Lampung Budi Yuhanda PIP di Mesuji

 

MESUJI - Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Nasdem, Budi Yuhanda Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bertempat di Balai Desa Mekar Sari dan Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Lampung.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat terkait pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan tersebut dihadiri oleh para tamu undangan dan kepala desa setempat, Sabtu (15/02) 2025).

Dalam kegiatan tersebut, Budi Yuhanda menghadirkan pemateri, yaitu Ali Yasir sebagai narasumber untuk memaparkan bagaimana ideologi Pancasila harus menjadi pedoman hidup dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di era globalisasi saat ini.

Ali Yasir, menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara telah menjadi perekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, baik dalam berinteraksi sosial maupun dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

"Ali Yasir, menguraikan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Pancasila di kalangan generasi muda. Menurutnya, generasi muda harus dilibatkan secara aktif dalam kegiatan yang menguatkan pemahaman mereka terhadap Pancasila agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif di masyarakat," ucapnya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Lampung  Budi Yuhanda menekankan, kegiatan sosialisasi ini bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi juga sebagai upaya membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa Pancasila bukan hanya sebatas slogan, melainkan harus menjadi landasan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.
"Nilai-nilai Pancasila harus dihayati dan diamalkan demi menjaga keharmonisan dan keutuhan bangsa," tandasnya.(fan)

Ketua DPRD Lampung Tekankan Pentingnya Tindak Lanjut Temuan BPK dan Optimalisasi PAD

 

Bandarlampung - Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan perencanaan anggaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak merugikan daerah. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung pada tahun 2024 lalu tidak mencapai target yang ditetapkan.

Giri meminta agar Gubernur Lampung segera membentuk tim khusus yang akan menangani tindak lanjut temuan BPK secara berkala dan melaporkan progres penyelesaian masalah tersebut. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam proses ini, agar setiap tahapan dapat dipantau hingga tuntas.

“Kita meminta saudara gubernur untuk menugaskan tim tindak lanjut dan melaporkan tahapan-tahapan hingga tuntas kepada BPK,” tegas Giri, Senin (3/1).

Selain itu, Giri juga menyoroti efisiensi pengelolaan anggaran, khususnya dalam hal pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan konsumsi. Ia mengungkapkan perlunya evaluasi terhadap pengeluaran tersebut, untuk memastikan bahwa semua pengeluaran tersebut memang benar-benar dibutuhkan atau bisa dikelola dengan cara yang lebih efisien.

Sekretaris Gerindra Lampung ini juga mengusulkan pembentukan Samsat Desa (Samdes) untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terutama di tingkat kabupaten. Ia mengungkapkan bahwa meskipun masyarakat ingin membayar pajak, sistem yang ada saat ini masih menyulitkan mereka. Dengan adanya Samdes, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah dalam melakukan pembayaran tanpa harus datang ke kota.

“Masyarakat ini sebenarnya mau bayar pajak, tapi sistemnya masih menyulitkan. Bapenda harus turun langsung ke desa-desa, kita harus hadirkan inovasi pelayanan yang lebih baik,” tambah Giri.

Giri juga mengusulkan pemasangan banner wajib pajak di lokasi pembangunan jalan sebagai bentuk transparansi, agar masyarakat mengetahui bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah.

Ia meminta seluruh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di kota/kabupaten se-Lampung untuk lebih aktif dalam melakukan inovasi dalam penagihan pajak, agar masyarakat tidak merasa kesulitan dalam proses pembayaran.

“Bapenda harus bergerak. Masyarakat sebenarnya sadar pentingnya pajak, tetapi sistem pembayarannya yang masih sulit,” ujarnya.

Meski begitu, Giri tetap optimis bahwa di bawah kepemimpinan gubernur terpilih Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, optimasi PAD Lampung dapat melampaui target yang ditetapkan.

“Semua aset harus dimaksimalkan. Pak gubernur terpilih setuju bahwa titik beratnya ada di PAD. Saya optimis PAD kita bisa melampaui target,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

Munir Abdul Haris Tanamkan Nilai-nilai Pancasila ke Masyarakat Lampung Tengah

Lampung Tengah : Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan di tengah masyarakat, merupakan tugas setiap warga negara Indonesia.

Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris saat melaksanakan sosialisasi pembinaan yang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ke tengah masyarakat dan pemuda di Sendang Agung, Lampung Tengah.

Dalam acara yang digelar di Halaman SMK Maarif 1 Sendang Agung, Desa Sendang Agung Asri, Kecamatan Sendang Agung, Sabtu (15/2) itu, Munir mengajak masyarakat, khususnya para pemuda untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Terlebih generasi muda, pengamalan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan akan menguatkan rasa tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujar Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung ini.

Sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Kampung Sendang Asri, Dede Subardi dan Kepala Sekolah SMK Maarif 1 Sendang Agung, KH. Amin Mustolih, S. Pd.

Munir, yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Acara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting,di antarannya Kepala SMP Maarif 8 Sendang Agung, H. Ridwan, S. Pd, Ketua Yayasan SMK Maarif Sendang Asri, H. Aceng Arifin, dan Pengasuh Pondok Pesantren Mafatihul Huda, Kyai. Nurhakim.

Selain itu, unsur keamanan juga hadir, yakni Kapolpos Sendang Agung, Aiptu Winarno, dan Babinsa Kampung Sendang Asri, Koptu Agus Dadang, yang memastikan jalannya acara dengan tertib dan aman.

Kegiatan ini juga diikuti oleh murid kelas 3 SMK Maarif Sendang Agung dan Lebih dari 150 orang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, ibu-ibu penggerak PKK, serta tokoh masyarakat lainnya, turut serta dalam acara ini.

Diketahui, kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIPWK) ini merupakan tahap kedua pada Februari 2025.(lampung way) 

Budiman AS Ajak Masyarakat Bandarlampung Implementasilan Nilai-nilai Pancasila

Bandarlampung : Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandarlampung Budiman AS kembali turun ke masyarakat dalam rangka melangsungkan sosialisasi Pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Sabtu (15/2).

Giat Sosialisasi tersebut, menurut Budiman AS, bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa ke masyarakat setempat. Hal ini juga sebagai bentuk tanggung jawab dirinya sebagai wakil rakyat dan representasi masyarakat Lampung, khususnya di Dapil Bandarlampung.

“Saya bersama 84 anggota DPRD Provinsi Lampung lainnya pada hari ini mensosialisasikan program pemerintah dalam hal ini Pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ini menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” jelas Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung ini.

Budiman juga mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan sumber tertinggi dari segala sumber hukum di Indonesia, sudah sepatutnya harus dijaga, dilestarikan, dan diamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir-butirnya, terutama di tengah para generasi muda.

“Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, harus diamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pondasi hidup kita,” ucap Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung ini.

Budiman AS juga menyebut, perkembangan teknologi semakin pesat dan canggih. Begitu banyak kegunaan yang ditawarkan dalam teknologi, terutama pada gadget. Dari awal kemunculannya yang hanya sebatas alat komunikasi untuk telepon, kini gadget berubah menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia.

Menurut Budiman, kehidupan sosial kita khususnya anak-anak kini lebih terpengaruh oleh gadget. Kebanyakan dari penggunaan gadget tersebut lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan meskipun masyarakat memanfaatkan gadget untuk komunikasi ataupun hiburan.

“Tanpa sadar saat ini kita memiliki ideologi Android. Dimana hampir setiap warga memiliki gadget. Tak dipungkiri, meski memiliki dampak positif, gadget juga tak jarang digunakan untuk melakukan hal negatif, seperti menyebar kabar kebohongan, atau hoax,” ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung ini.

Budiman juga mengatakan betapa pentingnya mensosialisasikan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan ke tengah masyarakat khususnya kepada pemuda-pemudi bangsa, agar para pemuda dan pemudi tidak goyah dengan gangguan-gangguan yang berasal dari luar maupun dalam, seperti radikalisme, kemajuan teknologi, terorisme, ujaran kebencian maupun Hoax.

“Di tengah era globalisasi dengan pemakaian gadget jangan sampai membuat bangsa Indonesia goyah, karna pemuda-pemudinya tidak mengenal akan ideologi Pancasila sebagai dasar negaranya,” tambahnya seperti dilansir lampung way

Fraksi PKB DPRD Lampung: Efisiensi Anggaran, Sudah Saatnya Swasta Berperan

Bandarlampung - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung minta perusahaan dan pihak swasta untuk lebih pro-aktif dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah.

Hal ini disampaikan Ketua FraksI PKB Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, Jumat (14/02), menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sesuai dengan instruksi Presiden (inpres) Prabowo Subianto.

Menurut Khoir -sapaan karib Fatikhatul Khoiriyah-, efisiensi anggaran merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menghambat program-program yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

“Ruang sekarang perdebatannya bukan pada ruang setuju atau tidak setuju. Tapi bagaimana dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan efisiensi ini tidak mengganggu program-program yang pro terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Khoir.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk lebih kreatif dalam menyusun program yang tetap memiliki manfaat besar meskipun ada keterbatasan anggaran, salah satunya menggandeng pihak swasta.

“Karena efisiensi sifatnya mutlak, pihak pemerintah, dinas-dinas harus kreatif. Bagaimana menyusun program-program yang secara anggaran kecil tapi manfaatnya besar, termasuk menggandeng pihak-pihak swasta,” imbuhnya.

Khoir mencontohkan bahwa sektor pariwisata dan lingkungan hidup dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan. Dinas pariwisata dapat berkolaborasi dalam penyelengaraan event, sementara dinas lingkungan hidup bisa bekerjasama untuk mendukung program pelestarian lingkungan.

Sebagai Anggota Komisi II DPRD Lampung, Khoir juga mengungkapkan bahwa berdasarkan RDP Komisi II dengan OPD yang menjadi mitra kerja komisi, didapatkan informasi bahwa ada dinas yang hanya mengelola dana Rp1 M untuk program 2025. Hal itu setelah dilakukan efisiensi.

“Kami berharap pihak swasta bisa mengambil peran, untuk bisa membantu pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Baik melalui CSR ataupun melalui mekanisme lainnya. Sehingga program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

Program Cek Kesehatan Gratis, Ini Kata Anggota DPRD Lampung

 

Bandarlampung ): Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) atau Medical Check-up gratis sebagai hadiah ulang tahun masyarakat dari pemerintah. Program ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 10 Februari 2025, termasuk di Lampung.

Menanggapi ini, Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana, mendukung langkah pemerintah yang bertujuan mendeteksi kondisi kesehatan masyarakat melalui program cek kesehatan gratis.

“Cek kesehatan gratis di saat ulang tahun itu merupakan program yang sangat baik. Terlebih untuk masyarakat kita dikelas menengah ke bawah, pasti akan merasakan manfaatnya,” jelas Kostiana saat diwawancarai, Kamis (13/02).

Menurut Kostiana, kegiatan medical check-up membutuhkan biaya terlebih dalam BPJS tidak ada pelayanan cek kesehatan. Oleh karena itu program ini berdampak langsung kepada masyarakat.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Lampung itu berharap, melalui program ini masyarakat bisa mendeteksi sejak dini kondisi kesehatan dan jenis-jenis penyakit yang mungkin dialami oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan kedepan masyarakat sudah bisa mendeteksi penyakitnya sejak dini, sehingga menunjang kesehatan masyarakat,” kata dia.

Ia menilai, program ini sudah menjangkau semua lapisan masyarakat dan disambut dengan antusias.

“Pasti Puskesmas dan Dinkes melakukan sosialisasi. Terlebih sosmed hari ini membuat masyarakat lebih mudah mengetahui informasi nya,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Hadiri Diskusi Publik PKS Lampung

 

Bandar Lampung – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung menggelar Diskusi Publik bertema "Kolaborasi PKS dan Pemerintah Daerah Lampung dalam Pembangunan Desa" di Resto Bukit Randu, Sabtu (15/2). 

Diskusi ini membahas berbagai tantangan dan solusi dalam pembangunan desa di Lampung, dengan menghadirkan tokoh-tokoh dari legislatif, pemerintah daerah, dan pakar pembangunan.

Ketua Dewan Pakar PKS Lampung, Tri Noviantoro, menyoroti masalah pupuk yang masih menjadi kendala utama bagi petani serta pemanfaatan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang belum maksimal dalam mengelola potensi pertanian.

"Pupuk menjadi salah satu persoalan yang terus dihadapi petani. Selain itu, Bumdes seharusnya dapat lebih diberdayakan untuk mengelola produk pertanian secara profesional," ujarnya. Ia menambahkan bahwa PKS dapat mengambil peran dalam pembangunan desa melalui pelatihan dan pendampingan agar SDM desa semakin profesional dalam mengelola potensi daerahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Lampung, Muhammad Aziz, menegaskan bahwa pembangunan desa membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah.

"Kebijakan gubernur hanya bersifat pembinaan dan koordinasi. Eksekusi program pembangunan desa ada di tangan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemda, partai politik, dan masyarakat," jelasnya.

Aziz juga menyoroti visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas dari gubernur terpilih, yang berfokus pada optimalisasi ekonomi desa dan pembangunan berbasis desa, termasuk dengan mendorong Bumdes untuk memproduksi pupuk organik sebagai solusi atas permasalahan pupuk yang dihadapi petani.

Dari sisi legislatif, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengangkat isu ketimpangan ekonomi dan infrastruktur desa.

"Saat akan menggarap lahan, petani harus meminjam uang, begitu pula saat pemupukan hingga panen. Akibatnya, saat panen tiba, petani tidak bisa menikmati hasilnya karena harus membayar utang," ungkapnya.

Ia juga menyoroti kesenjangan infrastruktur antara desa dan kota, serta perlunya perhatian lebih dari Pemprov Lampung dalam meningkatkan kualitas SDM di desa.

Sebagai solusi, Fraksi PKS DPRD Lampung akan terus mendorong: 

✅ Subsidi pupuk yang tepat sasaran

✅ Bantuan permodalan bagi petani desa 

✅ Pembentukan cluster pertanian di desa agar setiap desa memiliki produk unggulan 

✅ Peningkatan kualitas pendidikan di desa untuk menghasilkan SDM yang lebih kompetitif

"Jika desa memiliki SDM yang unggul dan infrastruktur yang memadai, maka desa dapat menjadi pusat ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

*Pengukuhan Dewan Pakar PKS Lampung*

Dalam kesempatan yang sama, PKS Lampung juga mengukuhkan Dewan Pakar PKS Lampung dengan Tri Noviantoro Murad sebagai Ketua dan Sujarwo sebagai Sekretaris.

Ketua MPW PKS Lampung, Johan Sulaiman, menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pakar sangat strategis dalam memberikan gagasan dan solusi bagi pembangunan daerah.

"Kami melakukan revitalisasi Dewan Pakar agar bisa lebih berperan dalam pembangunan di Provinsi Lampung, terutama dalam mendorong pembangunan berbasis desa," ujarnya.

PKS Lampung berharap, dengan adanya kolaborasi antara partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat, desa-desa di Lampung dapat berkembang menjadi pusat ekonomi yang lebih mandiri dan berdaya saing.

PT Prima Alumga Mesuji Minta Perlindungan Hukum ke DPRD Lampung

 

Bandarlampung: Manajemen dan pekerja PT Prima Alumga yang berlokasi di Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, ramai-ramai menuntut perlindungan hukum ke DPRD Provinsi Lampung, Jumat (14/2).

Ketua Serikat Pekerja dan Perkebunan Lampung, Hasan Rasyid mengatakan, kedatangan rombongan PT Prima Alumga ke DPRD Provinsi Lampung ini guna mengadukan tindakan aksi penjarah, pencurian, hingga teror sekelompok orang kepada karyawan perusahaan setempat.

“Kita minta perlindungan segera ditindaklanjuti. Pertama, perlindungan keselamatan fisik para pekerja. Kedua, perlindungan kesempatan kerja karena dengan pencurian yang seolah dibiarkan seperti ini nama bangsa akan tercemar di luar negeri,” ujar Hasan, Jumat (14/2).

Hasan menceritakan, Sejumlah karyawan PT Prima Alumga di Desa 3, Mesuji, terpaksa mengungsi setelah serangkaian aksi kekerasan dan teror yang mengancam keselamatan mereka. Kejadian tersebut bermula dengan serangan brutal terhadap kantor perusahaan, pembakaran alat berat seperti traktor dan ekskavator, hingga penusukan terhadap salah satu karyawan.

Menurutnya, pihak perusahaan telah berusaha melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada pihak berwajib, namun hingga saat ini, proses hukum masih berjalan lambat. Meski laporan telah diajukan, pihak kepolisian belum juga menangkap pelaku. Kejanggalan-kejanggalan tersebut menambah keresahan di kalangan karyawan yang merasa terancam dan tidak aman di tempat kerja mereka.

Menghadapi situasi ini, pihaknya meminta agar pemerintah daerah dan pusat segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka juga mengimbau pihak kepolisian untuk lebih serius dalam menindaklanjuti kasus ini. “Kami berharap ada langkah tegas agar insiden seperti ini tidak merusak investasi yang ada di Mesuji, yang merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit,” tambahnya.

Selain itu, tambah dia, perusahaan juga mengalami kerugian besar akibat perampokan buah sawit yang dilakukan dengan kekerasan, baik di siang maupun malam hari. Hal ini terjadi sejak Juli 2024 sampai dengan hari ini. “Informasi dari manajemen mereka sudah berupaya meminta perlindungan ke aparat hingga Pemkab Mesuji, tapi tidak ada tindak lanjut dan perubahan,” tambah dia seperti dilansir lampung way. 

Anggota DPRD Lampung Ajak Warga Kampung Rama Dewa Jaga Tradisi Pertanian Berlandaskan Pancasila

Lampung Tengah - Dalam upaya memperkuat ideologi Pancasila dan memperkenalkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dengan tema “Jaga Tradisi Pertanian yang Berlandaskan Pancasila” di Kampung Rama Dewa, Dusun 4, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (11/2).

Acara yang dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat, serta para peserta dari Ketua Karang Taruna dan anggota Karang Taruna, ibu-ibu dari Kelompok Wanita Tani (KWT), dan masyarakat setempat ini, bertujuan untuk memperkenalkan pentingnya melestarikan budaya pertanian yang telah lama menjadi tradisi masyarakat setempat, dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan utamanya.

Dalam kesempatan tersebut, dua narasumber terkemuka memberikan wawasan yang sangat berharga. Narasumber pertama, I Komang Koheri, SE, yang juga merupakan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lampung Tengah, memberikan pandangan terkait pentingnya wawasan kebangsaan dalam menjaga keberagaman dan tradisi pertanian yang telah menjadi identitas masyarakat lokal. Sementara itu, narasumber kedua, Ni Made Winarti, SE, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah selama dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), mengungkapkan strategi-strategi penting dalam membangun sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk menjaga kelestarian sektor pertanian di daerah tersebut.

Lesty Putri Utami Cek Penanganan Banjir di Lamsel

Lampung Selatan - Anggota DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami, bersama Pj Sekretaris Daerah Lampung Selatan Intji Indriati, serta tim dari Balai Besar Kampung Mesuji, melakukan kunjungan dan pengecekan penanganan banjir di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, kemarin.

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi banjir yang melanda wilayah pertanian, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan gagal panen jika dibiarkan terus-menerus. “Kunjungan kita ke Kecamatan Palas ini untuk melihat kondisi banjir yang melanda wilayah pertanian. Bila dibiarkan, banjir ini dapat menyebabkan gagal panen bagi petani,” ujar Lesty.

Lebih lanjut, Lesty menjelaskan bahwa kunjungan ini juga bertujuan untuk mencari solusi serta memetakan lokasi pertanian yang terdampak banjir. Selain itu, mereka memberikan bantuan berupa geobag dan alat berat untuk memperbaiki tanggul yang menjadi sumber masalah utama.

Politisi dari PDI-Perjuangan ini juga menambahkan, banjir yang terjadi di Kecamatan Palas sudah menjadi perhatian serius terkait penanganan pintu air aliran Way Sekampung, dari Candipuro hingga ke daerah Palas. Meski sudah menjadi prioritas, kendala efisiensi anggaran menyebabkan penanganan terhambat. “Kami terus berkoordinasi dengan kementerian untuk berkolaborasi antara provinsi dan kabupaten dalam penanganan banjir ini,” ungkap Lesty.

Ketua fraksi PDI Perjuangan Lampung ini menjelaskan bahwa bencana banjir ini menggenangi ribuan hektare lahan pertanian, dengan salah satu desa terdampak hingga 650 hektare. “Saya langsung turun ke lapangan untuk memberikan solusi, dengan penanganan menggunakan alat berat dan bantuan dari Balai Besar,” jelasnya.

Selain itu, aliran irigasi persawahan di Desa Pematang Baru juga sudah dibenahi dan diperbaiki guna mencegah dampak buruk lebih lanjut terhadap sektor pertanian di daerah tersebut. (*)

DPRD Dorong Pemprov Inventarisir Kembali Aset-aset Daerah

Bandarlampung : Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Budiman AS, meminta Pemerintah Provinsi untuk segera melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah aset daerah. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya benturan dengan masyarakat terkait klaim kepemilikan lahan.

“Imbauan saya pertama, eksekusi harus dilakukan secara humanis, jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan, seperti perseteruan dalam proses eksekusi,” kata Budiman AS, Rabu (12/2).

Budiman AS menambahkan bahwa masih banyak persoalan pertanahan yang saat ini dikuasai oleh warga namun belum terselesaikan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini sesegera mungkin agar masalah serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Pemerintah harus cepat merespons persoalan tanah-tanah milik Pemda ini dengan melakukan inventarisasi lahan yang saat ini dikuasai masyarakat. Sehingga ke depan ada kepastian hukum bagi mereka,” ujar Budiman.

Menurutnya, dengan adanya inventarisasi yang jelas, status tanah yang digunakan oleh masyarakat akan menjadi lebih transparan, menghindari munculnya polemik di kemudian hari.

“Saya juga mengimbau kepada masyarakat untuk memahami aturan hukum yang ada dalam persoalan tanah ini, karena ini menyangkut kepemilikan aset negara yang harus jelas secara administrasi,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

 

DPRD Lampung Dorong Pemutihan Pajak Kendaraan Awal Tahun

Bandarlampung - Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengungkapkan kekhawatirannya terkait tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung untuk tahun 2025. Menurutnya, hal ini merupakan masalah serius yang perlu segera mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Berdasarkan data yang ada, target PAD Lampung 2024 dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp 5,1 triliun, namun realisasi PAD hanya Rp 3,3 triliun. Hal ini menunjukkan adanya penurunan signifikan dibandingkan dengan pencapaian PAD tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp 3,7 triliun, dengan selisih sekitar Rp 400 miliar.

Munir menilai bahwa PAD merupakan sektor yang sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah dan kelangsungan roda pemerintahan. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai awal tahun. Sebab menurutnya, PAD dari pajak kendaraan bermotor termasuk yang paling besar.

“Persoalan tidak tercapainya target PAD ini adalah persoalan serius. Sebagai masukan, saya menyarankan agar pemutihan pajak kendaraan dilaksanakan dari awal tahun, agar masyarakat lebih tertarik untuk melunasi kewajibannya. Dengan demikian, pendapatan daerah bisa tercapai dengan lebih optimal,” ujar Munir seperti dilansir lampung way, saat diwawancarai di ruang kerja Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Selasa (11/2).

Munir juga menekankan bahwa salah satu cara untuk mengejar target PAD adalah dengan memberikan keringanan atau pemutihan pajak kendaraan. Menurutnya, langkah ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk segera membayar pajak, sehingga memberikan dampak positif pada PAD.

Pemkab Pesibar Gelar Penandatanganan NPHD dan Serah Terima Hibah Daerah ke Tiga Lembaga

Pesisir Barat –Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan), Suryadi, S.IP., M.M., menginformasikan bahwa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) menggelar penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berita acara serah terima hibah daerah kepada Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Lampung, Pemprov Lampung, dan Pengadilan Agama Krui Kelas II, di ruang rapat Bupati, Lantai 4 Gedung A Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Rabu (12/2/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati, Dr. Drs. Agus Istiqlal, didampingi Pj. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., Dansat Brimob Polda Lampung, Kombes. Pol. Yustanto Mujiharso, S.IK., M.Si., Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayan Wilayah 3 Provinsi Lampung, Jonisdar, S.Sos., dan Kepala Pengadilan Agama Krui Kelas II, Asep Nurdiansyah, S.H.

Selain itu turut hadir juga Kapolres Pesibar, AKBP. Alsyahendra, S.IK., M.H., para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pesibar, Nanang Setiawan, S.ST, M.T.

Dalam kesempatan itu Bupati, Agus Istiqlal menyampaikan bahwa komitmen Pemkab Pesibar memberikan hibah dimaksud merupakan salah satu langkah konkrit dari Pemkab Pesibar dalam upaya terus meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat diberbagai bidang. “Tentu harapannya mutu pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih optimal dan meningkatnya tingkat kemajuan daerah,” tutur Bupati, Agus Istiqlal.

Selain itu Bupati, Agus Istiqlal juga berharap hibah tersebut dapat digunakan secara baik dan dapat memudahkan dalam hal koordinasi. Sehingga berbagai program kerja dapat terlaksana dengan maksimal. “Tidak lain langkah-langkah tersebut bertujuan untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan kemajuan daerah. Semoga apa yang menjadi cita-cita bersama bisa terwujud,” pungkas Bupati, Agus Istiqlal.

Sementara itu Dansat Brimob, Yustanto Mujiharso, mengapresiasi komitmen Pemkab Pesibar yang memberikan dukungan penuh terhadap Sat Brimob Polda Lampung, Pemprov Lampung, dan Pengadilan Agama Krui Kelas II. “Hibah ini, baik kepada Brimob, Pemprov Lampung, maupun Pengadilan Agama Krui, merupakan dukungan nyata Pemkab Pesibar untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kita sebagai pelayan masyarakat baik,” kata Dansat Brimob, Yustanto Mujiharso.

“Terkait hibah ini kami akan segera melaporkan kepada pimpinan terkait keputusan kedepannya, apakah memang akan diperuntukkan ke Brimob atau Polda Lampungnya,” imbuh Dansat Brimob, Yustanto Mujiharso.

Lebih jauh Dansat Brimob, Yustanto menilai, Pesibar sendiri merupakan sebuah daerah yang sangat strategis dengan kondisi ketersediaan potensinya yang dinilai sangat baik. “Khususnya pariwisata pantai di Pesibar memang bisa membuat pengunjungnya ketagihan untuk kembali berkunjung. Saya bersama keluarga minggu depan dipastikan akan kembali ke Pesibar untuk berlibur menikmati keindahan pantai di Pesibar,” tukas Dansat Brimob, Yustanto Mujiharso.

Hibah yang diberikan oleh Pemkab Pesibar tersebut antara lain, Barang Milik Daerah berupa tanah milik Pemkab Pesibar seluas 12.083 Meter Persegi di Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan dihibahkan kepada Pemprov Lampung untuk rencana pembangunan SMAN 1 Krui Selatan. Selain itu Barang Milik Daerah berupa tanah bangunan kantor pemerintah milik Pemkab Pesibar seluas 48.000 Meter Persegi, di Atar Labuay Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah dihibahkan kepada Sat Brimob Polda Lampung. Terakhir, Barang Milik Daerah berupa tanah bangunan milik Pemkab Pesibar seluas 7.893 Meter Persegi di Pekon Suka Jadi Kecamatan Krui Selatan dihibahkan kepada Pengadilan Agama Krui Kelas II. (Al) 

Anggota DPRD Lampung: Pentingnya Menanamkan Ideologi Pancasila Sejak Dini di Keluarga

 Bandarlampung - Dalam menghadapi arus globalisasi dan kemajuan teknologi digital, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa SR, menyerukan perlunya penanaman ideologi Pancasila sejak dini, terutama dalam lingkungan rumah tangga. Menurutnya, keluarga memiliki peran utama dalam menjaga dan mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda.

Dalam agenda sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) yang digelar di Teluk Betung Selatan, Senin (10/2), Andika menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak penggunaan gadget tanpa pengawasan yang memadai pada anak-anak. “Anak-anak sekarang banyak menghabiskan waktu dengan ponsel tanpa ada filter untuk konten yang mendidik. Jika hal ini dibiarkan tanpa bimbingan dari keluarga, nilai-nilai Pancasila yang seharusnya mereka terima bisa terlupakan,” ujar Andika.

Lebih lanjut, Andika menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam penggunaan perangkat digital, mengingat arus informasi yang sangat deras saat ini. Pihak keluarga, terutama orang tua, harus berperan aktif dalam menyaring dan mengawasi konten yang diakses anak-anak mereka.

Sementara itu, narasumber lain dalam acara tersebut, Agustiono, turut menegaskan peran penting ibu sebagai pendidik pertama di dalam keluarga. “Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Mereka adalah benteng terakhir yang menjaga agar ideologi Pancasila tidak tergantikan oleh pengaruh ideologi lain,” katanya.

Agustiono juga menekankan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi pedoman yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila perlu diamalkan dalam setiap aspek kehidupan, baik di dalam keluarga, lingkungan, maupun dalam interaksi sosial di masyarakat. “Pancasila harus menjadi pedoman moral yang membentuk karakter bangsa,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

Munir Abdul Haris: Efisiensi Anggaran Jangan Sampai Pengaruhi Kinerja dan Pelayanan Publik

Bandarlampung - Anggota Komisi III DPRD Lampung Munir Abdul Haris menyebut bahwa kebijakan efisiensi anggaran bakal menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pemerintahan.

“Yang jelas, kebijakan efisiensi anggaran ini akan menjadi tantangan baru dalam pemerintahan,” ujar Munir saat diwawancarai di ruang Komisi III DPRD Lampung, pada Selasa (11/02).

Hal ini menanggapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam instruksi tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada tahun ini.

“Jangan sampai kebijakan ini dijadikan alasan untuk menurunkan kinerja. Ini harus menjadi tantangan agar pelayanan publik tetap maksimal,” katanya seperti dilansir lampung way. 

Ia pun mengimbau agar pemerintah, khususnya di Lampung, tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan setiap anggaran yang tersedia.

“Pemerintah harus bekerja se-inovatif dan se-kreatif mungkin agar masyarakat tidak terdampak dari kebijakan ini. Yang jelas, kami berharap kebijakan efisiensi anggaran ini tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD untuk Tahun Anggaran 2025.

Prabowo juga menginstruksikan para menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, serta para gubernur dan bupati/wali kota untuk melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. 

DPRD Lampung: Kepentingan Masyarakat Tetap Prioritas

Bandarlampung : Sekretaris Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim, menekankan pentingnya efisiensi anggaran untuk menghindari pemborosan. Namun, ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, meskipun efisiensi anggaran diperlukan, alokasi dana untuk infrastruktur desa dan sektor pertanian tidak boleh terpangkas.

“Kalau untuk kinerja, untuk kemakmuran masyarakat, seperti jalan-jalan desa dan pertanian, pasti akan kita pertahankan,” ujar Ikhwan dalam keterangannya, Senin (10/2).

Ikhwan juga menyampaikan keprihatinannya terhadap beberapa pos anggaran yang dianggap tidak produktif, seperti pembelian alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial yang dinilai tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia mengimbau agar anggaran untuk pos-pos tersebut dapat dipangkas, sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

“Hal-hal seremonial yang nggak ada guna, menghabiskan anggaran, kita tiadakan. Habis-habisin duit tapi nggak ada gunanya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ikhwan menekankan bahwa alokasi anggaran untuk kebutuhan masyarakat bawah harus tetap diprioritaskan dan tidak boleh berkurang sedikit pun. Jika ada tambahan kebutuhan untuk masyarakat, ia menyarankan agar hal tersebut dipenuhi untuk meringankan beban mereka.

“Kalau untuk kepentingan masyarakat bawah, jangan sampai berkurang. Kalau berkurang, masyarakat makin susah,” tandasnya seperti dilansir lampung way. 

Budiman AS Ajak Masyarakat Kampung Baru Amalkan Nilai-nilai Pancasila

Bandarlampung - Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dampak besar pada kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan gadget. Dari awalnya yang hanya sebagai alat komunikasi, kini gadget telah menjadi kebutuhan primer bagi banyak orang. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, penggunaan gadget juga memunculkan banyak dampak negatif.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kampung Baru, Labuhan Ratu, Bandarlampung, pada Sabtu (8/2). Budiman mengingatkan bahwa kehidupan sosial, terutama anak-anak, kini lebih banyak terpengaruh oleh penggunaan gadget. Meskipun gadget berguna untuk komunikasi dan hiburan, ia menyoroti dampak negatifnya, seperti penyebaran berita palsu atau hoax.

“Tanpa sadar, saat ini kita menjadikan gadget sebagai kebutuhan. Hampir setiap warga memiliki gadget. Walaupun ada dampak positif, gadget juga sering digunakan untuk hal negatif, seperti menyebar kebohongan,” ujar Budiman yang juga merupakan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung.

Budiman menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia. Pancasila, lanjutnya, harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda.

“Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Budiman, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung.

Lebih lanjut, Budiman menekankan perlunya mensosialisasikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan agar generasi muda tidak terpengaruh oleh gangguan dari luar, seperti radikalisme dan informasi negatif. Ia berharap sosialisasi ini dapat membentuk karakter pemuda agar lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL), Anggalana, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, juga mengajak masyarakat Kampung Baru untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Pancasila menjadi pemersatu bangsa dan landasan bagi generasi muda untuk memiliki karakter yang baik.

“Pancasila menjadi dasar hidup berbangsa dan bernegara di tengah globalisasi. Kita harus memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar bangsa Indonesia tetap bersatu,” ungkap Anggalana seperti dilansir lampung way. 

DPRD Lampung Apresiasi Ketua MPR RI Tinjau Banjir

Bandarlampung ): Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Bandar Lampung, Budiman AS, memberikan apresiasi atas kunjungan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, ke Bandar Lampung yang memberikan solusi dan bantuan bagi warga yang terdampak banjir beberapa waktu lalu. Menurut Budiman, langkah tersebut sangat positif dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

Budiman juga menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dalam menangani banjir patut diapresiasi. Menurutnya, penanganan masalah banjir memerlukan kerjasama yang solid antara legislatif dan eksekutif.

“Saya sangat mengapresiasi kunjungan Ketua MPR RI ke Lampung serta upaya yang telah dilakukan Wali Kota Bandar Lampung dalam mengatasi banjir. Bahkan, Pelindo juga ikut peduli dengan memperbaiki dan membongkar drainase yang menjadi kendala,” ujar Budiman, Senin (10/2).

Ketua Demokrat Bandarlampung ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengatasi masalah banjir. Ia mengimbau agar warga tidak membuang sampah sembarangan ke sungai dan saluran air, serta meminta pemilik pertokoan untuk tidak menutup siring secara permanen tanpa menyediakan lubang kontrol untuk memastikan aliran drainase tetap lancar.

“Kami menyambut baik setiap upaya perbaikan. Namun, ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga masyarakat. Jangan membuang sampah sembarangan di kali, dan pertokoan jangan dicor siringnya tanpa ada lubang kontrol untuk mengecek kedalaman drainase,” tambahnya.

Ke depan, Budiman berharap stakeholder terkait berupaya memperbaiki sistem drainase secara bertahap, termasuk aliran sungai, guna meminimalisir dampak banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut.

“Langkah ini akan dilakukan secara bertahap, bekerja sama dengan Pemkot Bandar Lampung, untuk memastikan aliran drainase hingga sungai bisa lebih baik dan tidak lagi menjadi penyebab banjir,” tutupnya seperti dilansir lampung way. 

Pansus Singkong DPRD Lampung Kunjungi DPR RI Dan Kemendag

Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Singkong DPRD Lampung melakukan kunjungan kerja ke Komisi IV DPR RI dan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi atas anjloknya harga singkong di Lampung dan dampak impor terhadap kesejahteraan petani.

Rombongan Pansus Singkong yang dipimpin langsung oleh Ketua Mildar Ilyas ditemui oleh Anggota Komisi IV DPR RI yakni Dwirita Gunadi, Irham Djafar, Hanan Razak, dan Ketut.

Mikdar menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan temuan terkait ketimpangan antara petani dan perusahaan pengolahan singkong.

“Petani menginginkan harga yang layak, namun keputusan dari Kementerian Pertanian dan Gubernur Lampung belum diterapkan oleh perusahaan," ujar Mikdar.

Pansus mendesak agar DPR RI mengeluarkan regulasi yang lebih kuat agar keputusan pemerintah dapat dijalankan dengan efektif, dengan memperkenalkan peraturan presiden (Perpres) yang memberikan sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar.

Pansus juga meminta dukungan Komisi IV dalam penyaluran bantuan untuk petani, termasuk pupuk subsidi dan bibit unggul.

Selanjutnya, Pansus mengunjungi Kementerian Perdagangan untuk menyoroti dampak impor singkong terhadap harga lokal.

“Impor berlebihan merugikan petani lokal. Kami meminta agar pemerintah mendata kebutuhan impor dengan cermat dan hanya melakukan impor jika produksi dalam negeri tidak mencukupi,” kata anggota Fraksi Gerindra ini.

Mikdar juga mengusulkan agar impor singkong dilakukan oleh BUMN seperti Bulog, bukan perusahaan pengolahan tapioka, untuk menjaga harga tetap stabil dan menguntungkan petani.

Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada petani singkong dan menciptakan stabilitas harga di pasar. 

Anggota Komisi IV DPRD Lampung Sikapi Izin Ecer Gas Elpiji 3 Kg

 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mengizinkan pengecer atau warung kelontong menjual gas LPG 3 Kg, dengan ketentuan bahwa mereka akan dijadikan sebagai sub pangkalan.

Menanggapi kebijakan ini, Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Budi Hadi Yunanto, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal pelaksanaannya di wilayah Lampung.

Sebagai mitra kerja ESDM Provinsi Lampung, kami di Komisi IV tentu akan mengawasi penerapan kebijakan ini, terutama dalam proses pengangkatan pengecer menjadi sub pangkalan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2025).

Budi mengapresiasi langkah pemerintah yang bertujuan memperbaiki tata kelola distribusi gas serta memastikan harga yang lebih merata di masyarakat. Namun, ia juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, khususnya Dinas ESDM, untuk memastikan kebijakan ini berjalan tepat sasaran dan tetap mengakomodasi semua pengecer, terutama para pengusaha kecil.

“Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi pengecer dalam mendapatkan pasokan gas LPG. Jangan sampai aturan ini justru membebani mereka atau bahkan menghilangkan sumber pendapatan bagi yang tidak terdaftar sebagai sub pangkalan,” jelasnya.

Selain itu, Budi menekankan pentingnya Pemprov Lampung memastikan kebijakan ini tidak menimbulkan kelangkaan gas LPG di pasaran.

“Gas LPG merupakan kebutuhan pokok masyarakat, baik untuk rumah tangga maupun usaha. Oleh karena itu, Pemprov harus bergerak cepat dalam mengantisipasi potensi kelangkaan, karena hal ini dapat memicu keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat,” tegasnya seperti dilansir pembaruan. 

Pansus DPRD Berikan 16 Rekomendasi LHP BPK ke Gubernur Lampung

Bandarlampung -  Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Lampung memberikan 16 rekomendasi kepada Gubernur Lampung.

Juru bicara sekaligus Sekretaris Pansus LHP BPK Munir Abdul Haris menjelaskan, Pansus DPRD Lampung memberikan 16 rekomendasi yang mencakup sejumlah langkah konkret yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Beberapa poin penting yang disorot meliputi pembentukan Tim Tindak Lanjut untuk menangani rekomendasi BPK, pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, serta upaya pengoptimalan pengelolaan aset daerah dan peningkatan kinerja BUMD.

Berikut adalah rincian 16 rekomendasi yang diberikan oleh Pansus DPRD Lampung:

-Segera tindaklanjuti semua rekomendasi dan temuan BPK oleh gubernur dan aparat pengelola keuangan daerah.

-Bentuk Tim Tindak Lanjut untuk memastikan implementasi rekomendasi BPK yang berkelanjutan.

-Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan orientasi pada kesejahteraan rakyat.

-Ambil kebijakan konkret untuk meningkatkan pencapaian PAD guna menghindari beban keuangan daerah di tahun-tahun berikutnya.

-Segera selesaikan kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga dan salurkan DBH ke kabupaten/kota sesuai kemampuan keuangan daerah.

-Minta OPD untuk melakukan efisiensi anggaran dalam upaya mengurangi defisit yang terus berulang.

-Semua pejabat pengelola keuangan daerah wajib mematuhi aturan dalam pengelolaan anggaran.

-Tingkatkan sistem pengendalian internal di setiap OPD untuk memastikan anggaran dikelola secara optimal.

-Intensifkan penagihan pajak, termasuk kepada perusahaan yang menunggak pajak.

-Optimalkan sistem informasi rumah sakit (SIMRS) di RSUD Abdul Moeloek untuk meningkatkan layanan dan mencegah potensi kerugian.

-Lakukan audit terhadap pelaksanaan reses DPRD yang terindikasi melanggar aturan administrasi dan keuangan.

-Semua OPD diminta menyusun perencanaan kinerja dan belanja yang lebih efektif untuk mendukung pendapatan daerah.

-Optimalkan pengelolaan aset daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

-Evaluasi kinerja BUMD yang merugi dan dorong pembentukan BUMD baru untuk meningkatkan PAD.

-Dorong Bank Lampung untuk berinovasi dalam bisnis guna memenuhi modal minimum Rp3 triliun sesuai regulasi OJK.

-Lakukan audit investigatif terhadap rekanan OPD Bina Marga yang belum memenuhi kewajiban pembayaran sesuai temuan BPK. 

Bapemperda DPRD Provinsi Lampung Targetkan 15 Raperda Rampung di 2025

Bandarlampung - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung menargetkan 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk disahkan menjadi Perda di tahun anggaran 2025 ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Bapemperda Provinsi Lampung, Hanifal.

Dalam rincian tersebut, enam Raperda berasal dari usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, sementara sembilan lainnya merupakan usulan dari DPRD Provinsi Lampung. Dari sembilan Raperda yang diusulkan oleh DPRD, tiga di antaranya merupakan luncuran dari tahun 2024 yang belum terselesaikan.

“Total ada 15 Raperda yang akan menjadi target kita untuk disahkan menjadi Perda di tahun anggaran 2025 ini. Dari 15 tersebut, 9 diantaranya Raperda tunggakan tahun sebelumnya yang belum disahkan,” ucap Hanifal, Rabu (12/2).

Lebih lanjut, Hanifal menjelaskan ada dua Raperda dari usulan Pemprov Lampung yang menjadi lanjutan dari 2024, yakni mengenai perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum PD BPD Lampung menjadi PT BPD Lampung, serta perubahan bentuk badan hukum Nomor 7 Tahun 2011 terkait PD Wahana Raharja yang akan berubah menjadi PT Wahana Raharja.

“Kita (Bapemperda) juga akan meminta pimpinan DPRD untuk segera menyurati tiap-tiap komisi untuk mengusulkan judul Raperda yang akan dibahas,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

Hujan Deras Disertai Angin Kencang Robohkan Satu Rumah di Lampung Selatan

Lampung Selatan (Sidomulyo) - Hujan deras mengguyur Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), sejak beberapa hari terakhir. Tak hanya sekedar mengakibatkan sejumlah jalan tergenang air. Lebih dari itu, sedikitnya satu unit rumah semi permanen roboh.

Peristiwa rumah roboh tersebut terjadi di Dusun 02, Desa Sidowaluyo, Kecamatan Sidomulyo. Selasa (04/02/2025), Pukul 15:00 WIB. Rumah yang di huni Muhammad Aminin (35) beserta istri dan anaknya roboh akibat tak kuat menahan derasnya hujan.

Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sedangkan kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah.

Kepolsek Sidomulyo diwakili anggota piket KA.SPKT Aipda Poppy Jumardianto, membenarkan insiden peristiwa rumah roboh di wilayah kejadian tersebut.

"Benar rumah roboh, akibar hujan deras disertai angin kencang dari pukul 15:00 WIB," ujarnya.

Setelah mendengar informasi adanya rumah roboh di wilayahnya Camat, Sekcam Sidomulyo, Satpol PP beserta Damkar. Bergegas datang ke lokasi kejadian.

Camat Sidomulyo yang diwakili Sidik, S.H, selaku Sekcam menuturkan, kerugian material akibat rumah roboh tersebut di perkirakan sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya pasca kejadian, pihaknya bersama Pemerintah Desa Sidowaluyo akan tindak lanjut gotong royong bersama warga.

"Pemerintah Kecamatan Sidomulyo meninjau lokasi langsung apa kejadian pada hari ini akan kami laporkan ke Dinas terkait BPBD Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya besok kami dengan kepala Desa dan warga akan bergotong-royong bersama agar bangunan ini cepat selesai dan dapat di tempati kembali," jelasnya.

Sementara itu, Opi Nurjayanti (28) yang merupakan istri dari Muhammad Aminin (35) mengungkapkan saat kejadian kejadian terjadi dirinya berada di dalam rumah. Tepatnya saat beliau berada di dalam kamar mandi.

"Awalnya tadi dari kamar mandi terus kedepan tiba-tiba rumahnya roboh. Didalam situ kulkas, mesin cuci dan perbotan rumah tangga lainnya," kata dia.

Lebih lanjut, Opi Nurjayanti (28) berharap kepada baik Pemerintah Desa, Kecamatan hingga Kabupaten, agar tempat tinggalnya segera dapat di bantu untuk perbaiki.

"Mudah-mudahan dapat dibantu untuk di perbaiki," tambahnya. (Red).

Pelanggaran Lalulintas di Lampung Selatan Menurun

Lampung Selatan, (Kalianda),- Berbeda dengan tindak kejahatan, awal tahun di bulan Januari 2025 pelanggar lalulintas di wilayah hukum polres Lampung Selatan kian menurun dibandingkan dengan bulan Januari tahun 2024. Sabtu (1/2/2025)

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala satuan lalu lintas (kasat lantas).Polres Lampung Selatan AKP R.Manggala Agung SM., SIK.,MH., CPHR. Di ruang kerjanya di Mapolres Lampung Selatan, Di bulan Januari tahun 2025 pelanggar lalulintas mencapai 300 pelanggar, angka tersebut dibandingkan dengan di bulan Januari di tahun Lalau terjadi penurunan.

"Januari tahun 2025 pelanggar lalulintas mencapai 300 pelanggar, angka tersebut dibandingkan dengan di bulan Januari di tahun Lalau terjadi penurunan," papar AKP R. Menggala

AKP Menggala Lelaki lulusan Akpol tersebut di dampingi oleh Kanitnya Iptu Butar Butar, menjelaskan terjadi laka lantas di wilayah hukum polres Lampung Selatan di bulan Januari sebanyak 30 kejadian laka.

"Laka di bulan Januari ini ada 30 kejadian laka yang sehingga meninggal dunia," ucap lelaki lulusan Akpol tersebut.

Himbauan terhadap masyarakat Agar selalu tertib berlalulintas, sayangi diri anda sendiri serta sayangi keluarga, maka tertib berlalulintas seperti memakai standar berkendara memakai helem bagi berkendara menggunakan motor, untuk mengendarai mobil terlebih pengecekan kondisi mobil terbelih dahulu sebelum kendaraan berjalan, serta melangkapi surat menyurat kendaraan. (Red)