Anggota DPRD Lampung Tanamkan Nilai-nilai Pancasila ke Masyarakat Rama Dewa


Lampung Tengah -  Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kampung Rama Dewa, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah pada Sabtu, 8 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan pentingnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.


Ni Ketut Dewi Nadi, yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara PDIP Lampung dan anggota Komisi IV DPRD Lampung, hadir bersama sejumlah tokoh penting lainnya. Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, ketua Karang Taruna, serta anggota Karang Taruna dan masyarakat setempat dari Dusun 4 dan Dusun 5.


Dalam sambutannya, Ni Ketut Dewi Nadi menyampaikan bahwa pemahaman yang kuat terhadap Pancasila dan wawasan kebangsaan sangat penting, terutama di tengah dinamika perkembangan zaman yang semakin kompleks. “Sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagai dasar negara kita, dalam membangun kedamaian dan persatuan bangsa,” ujarnya.


Dewi Nadi juga mengajak masyarakat untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa kebangsaan yang kuat demi kemajuan bersama. “Kita harus tetap menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, lingkungan, maupun di tengah masyarakat,” tambahnya seperti dilansir lampung way. 

Anggota DPRD Lampung Kunjungi Pembangunan Jembatan Kali Bungur


Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Jembatan Kali Bungur di Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur, pada Kamis (6/3/2025). Sidak ini dilakukan menyusul keluhan warga yang sudah bertahun-tahun menunggu penyelesaian jembatan yang seharusnya menghubungkan Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto. Meski proyek ini sempat dimulai dengan pembangunan beberapa tiang, pengerjaannya mangkrak tanpa kejelasan. Akibatnya, warga masih harus bergantung pada perahu getek untuk menyeberangi sungai, yang tidak hanya merepotkan tetapi juga berisiko bagi keselamatan mereka.


“Warga di sini sudah bertahun-tahun menyeberangi sungai dengan perahu getek karena tidak ada jembatan. Padahal, pembangunan sudah sempat dimulai, tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Ini harus segera dituntaskan,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS.


Ia menyoroti pentingnya jembatan tersebut sebagai akses utama bagi warga, terutama bagi anak-anak sekolah yang setiap hari harus menyeberangi sungai menggunakan perahu.


“Bayangkan setiap hari anak-anak sekolah harus naik getek untuk menyeberang. Ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga soal keselamatan mereka. Pembangunan jembatan ini harus jadi prioritas,” tambahnya.


Dalam sidaknya, Yusnadi juga melakukan dialog dengan Kepala Desa Tanjung Tirto yang menyampaikan aspirasi mereka agar akses antar desa segera diperbaiki. Mereka berharap proyek ini kembali mendapat perhatian pemerintah agar aktivitas sehari-hari, termasuk ekonomi dan pendidikan, tidak lagi terhambat oleh keterbatasan infrastruktur.


Hingga kini, akses antara Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto masih bergantung pada perahu getek, yang berisiko tinggi terutama saat debit air meningkat. Dengan langkah yang diambil Yusnadi, harapannya proyek ini kembali masuk dalam prioritas pembangunan dan segera dituntaskan demi kenyamanan dan keselamatan warga. (**)

Ketua DPRD Lampung Dampingi Gubernur Lampung Hadiri Sertijab Kepala BPK


andar Lampung ---- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghadiri acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Lampung yang sebelumnya dijabat Masmudi kepada Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru, Nugroho Heru Wibowo. 


Serah terima jabatan disaksikan langsung oleh anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi, Dirjen Pemeriksa Keuangan Negara V Widhi Widayat serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.


Gubernur Mirza mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Masmudi. Gubernur juga mengucapkan selamat bertugas kepada Kepala BPK Perwakilan Lampung yang baru, Nugroho Heru Wibowo. 


"Kami ucapkan selamat bertugas. Semoga sinergitas yang baik antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan BPK Perwakilan Lampung selama ini dapat terus ditingkatkan," kata Gubernur Mirza di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Lampung, Kamis (6/3/2025). 


Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk ikut berperan serta dalam rangka Pembangunan Provinsi Lampung dalam 5 tahun kedepan, seiring sejalan dalam pencapaian visi dan asta cita Pembangunan Nasional. 


Gubernur Mirza menjelaskan, visi dan asta cita tersebut selanjutnya dituangkan dalam visi Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2030, "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas" yang kemudian dijabarkan menjadi tiga misi yaitu :


1. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif.

2. Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.

3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas.


Gubernur menegaskan bahwa dalam mewujudkan visi ini tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sendiri, melainkan memerlukan gotong royong dan kontribusi positif dari semua pihak. 


"Kita semua harus bergotong royong, saling bahu membahu, dan saling memberikan kontribusi yang positif dalam mencapai visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas," ujarnya.


Dalam konteks tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan, Gubernur menyatakan keyakinannya bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung akan terus diperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, yang telah diraih oleh Provinsi Lampung sebanyak 10 kali berturut-turut dalam 10 tahun terakhir.


"Kami berharap, di tahun 2025 ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, kami kembali dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-11 kalinya secara berturut-turut," tambah Gubernur Mirza.


Melalui acara serah terima jabatan ini, Gubernur berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus berkontribusi nyata dalam pembangunan Provinsi Lampung, khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.


"Kami berharap BPK Perwakilan Lampung dapat terus memberikan rekomendasi dan saran yang membangun bagi Pemerintah Provinsi Lampung," pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Fraksi Gerindra DPRD Lampung Sambut Kedatangan Gubernur


Setelah DPRD Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa Pidato Perdana Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyempatkan diri nostalgia sebagai anggota DPRD Lampung, Selasa (4/3/2025).

Dia diterima Fraksi Gerindra periode 2024-2029, yakni Ketua Fahrurrozi,  Sekretaris Ikhwan Fadil Ibrahim, dan Bendahara Intan Rehana. Sekretaris Partai Gerindra Lampung yang juga Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar juga terlihat menyambut Gubernur Mirza 

"Setelah sidang paripurna kemarin, saya mampir ke ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung. rasanya seperti pulang ke rumah sendiri, banyak kenangan, banyak cerita," tulisannya pada instagramnya, Rabu pagi (5/3/2025).

Selain pernah menjabat ketua Fraksi Gerindra, Ketum Gerindra Lampung ini pernah menjadi Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung masa bakti 2019-2024. Pileg 2024 terpilih lagi, tapi mundur karena ikut Pilgub Lampung 2024.

Dulu, sebelum menerima amanah sebagai gubernur, Mirza pernah duduk sebagai ketua Fraksi Gerindra. "Tempat ini jadi saksi perjuangan, diskusi panjang, dan tekad untuk membawa perubahan bagi Lampung," katanya.

Bedanya, kata dia, sekarang tanggung jawabnya lebih besar, tapi semangatnya tetap sama dari ruang Fraksi ke ruang eksekutif, perjuangan untuk Lampung Maju terus berlanjut, ujar Mirza.

Kiprah politik Mirza diakui telah dimulai sejak duduk di bangku perkuliahan tergabung dalam berbagai organisasi. Pascamengantongi gelar sarjana, ia turut berkecimpung di banyak organisasi mulai HIPMI, KNPI, HKTI, Kadin, PP-Persatuan Insinyur Indonesia, hingga bergabung ke Partai Gerindra.

Bersama Gerindra, Mirza menapaki awal karier politik dengan mencalonkan diri Caleg DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Bandar Lampung pada Pileg 2019. Ia berhasil terpilih dan dipercaya sebagai Ketua Fraksi Gerindra dan duduk di Komisi V DPRD Provinsi Lampung.

Sejak saat itu, perjalanan karier politik Mirza terus meroket. Terlebih, sejak dirinya ditetapkan menjadi Ketua DPD Gerindra Lampung pada Maret 2022. Sejak saat itu, nama Mirza terus mendapatkan sorotan oleh publik

Di masa Pileg 2024, Mirza kembali maju di dapil yang sama dan kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Lampung 2024-2029. Kemudian memilih mengundurkan diri dan tidak mengikuti pelantikan setelah memastikan diri menjadi calon gubernur Lampung di Pilkada 2024. (Sumber hello Indonesia)

Tiga Kepala Daerah Koordinasi Soal Banjir, Begini Kata Anggota DPRD Lampung


Anggota DPRD Lampung Fauzi Heri mengapresiasi langkah tiga kepala daerah yang bekerja sama untuk mengatasi banjir yang terus berulang.


Ketiganya adalah Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama.


Menurut Fauzi Heri, persoalan banjir dan sampah di Bandar Lampung ini harus diselesaikan bersama-sama dengan kepala daerah penyangga.


“Kita sudah mau terbang menjadi kota maju, maka persoalan kota besar pasti akan terjadi seperti banjir. Ini harus diarrange dan harus ada soliditas antar kepaa daerah,” kata Fauzi Heri, Kamis (6/3/2025).


Fauzi Heri melanjutkan, air yang datang ke Bandar Lampung bukan dari dalam kota saja, tapi juga ada kiriman dari kabupaten penyangga khususnya di Pesawaran dan Lampung Selatan.


“Sehingga terobosan yang dilakukan 3 kepala daerah untuk membuat empung untuk menampung air ini sangat baik. Nanti bagaimana realisasinya akan kita pantau,” kata Anggota DPRD dapil Bandar Lampung ini.


Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan Walikota Bandar Lampung terhadap persoalan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Pemerintah harus berbenah dan masyarakat juga harus berhenti membuang sampah ke sungai.


“Kalau masyarakat saling mengawasi maka pemerintah akan lebih mudah bekerja. Situasi ini bisa mendorong lahirnya bank sampah yang masih minim di Bandar Lampung,” lanjutnya.


Fauzi Heri menyampaikan bahwa Bank Sampah bisa menjadi peluang untuk menjaga lingkungan dan berpotensi untuk menambah penghasilan.


“Anak Itera sudah punya mesin extruder untuk mengolah sampah plastik menjadi biji plastik. Biji plastik ini memiliki nilai jual yang mahal,” sambungnya seperti dilansir RMOL. 

Anggota DPRD Lampung Apresiasi 3 Kepala Daerah Atasi Banjir


Anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman AS mengapresiasi langkah dari tiga kepala daerah yang berkoordinasi akan membangun embung untuk mengatasi banjir.


Ketiganya adalah Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona dan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama.


“Kami apresiasi tiga kepala daerah ini, karena banjir ini bukan hanya hulunya saja tapi juga hilirnya. Kalau air di mana yang rendah dia turun, maka embung ini diharapkan bisa jadi solusi jangka panjang,” kata Budiman AS, Rabu (5/3/2025).


Anggota DPRD Lampung dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bandar Lampung ini juga mengingatkan Walikota Eva Dwiana untuk serius memperbaiki drainase dan pengelolaan sampah.


“Drainase di pinggir jalan itu jangan dicor semua, jadi tidak bisa dikontrol derasnya air atau bahkan kalau ada sampah yang menumpuk di sana,” sambungnya.


Menurutnya, Pemkot Bandar Lampung juga harus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan Provinsi Lampung. Terutama dalam pengelolaan sampah yang sebelumnya jadi sorotan Kementerian Lingkungan Hidup.


“Apa saran dari mereka di KLH, langsung ditindaklanjuti. Pemerintah pusat juga harus memberikan solusi atas permasalahan ini,” lanjut Budiman.

Komisi I DPRD Lampung Pertanyakan Kinerja Penyelenggara Pilkada Pesawaran


Bandarlampung : Komisi I DPRD Provinsi Lampung menyoroti kredibilitas dan kinerja penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pesawaran setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Aries Sandi DP, calon Bupati terpilih pada Pilkada 2024.


Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Miswan Rody, menyatakan bahwa pihaknya mempertanyakan kredibilitas dan kinerja penyelenggara, dalam hal ini KPU Provinsi Lampung dari 2010 hingga periode 2024. Hal ini terkait dengan kelolosan Aries Sandi sebagai peserta Pilkada, yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh MK.


“Dalam sidang sengketa hasil Pilkada, MK menilai bahwa surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang diserahkan oleh Aries Sandi tidak sah. MK bahkan memutuskan agar Pilkada Pesawaran diulang. Kami dari Komisi I merasa perlu mempertanyakan bagaimana bisa calon yang tidak memenuhi syarat tersebut lolos dalam seleksi,” ujar Miswan Rody, Jumat (28/2).


Keputusan MK ini menegaskan adanya kekeliruan dalam tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ia mempertanyakan bagaimana proses pencalonan bisa berjalan lancar, meski ada masalah substansial yang terungkap setelah proses Pilkada selesai.


“Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Lampung harus bertanggung jawab atas kelolosan calon yang bermasalah. Kami menduga ada kelalaian dalam proses verifikasi administrasi dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses ini,” tegas Miswan Rody seperti dilansir lampung way. 


Lebih lanjut, Miswan mengingatkan bahwa keberhasilan atau kegagalan Pilkada sangat bergantung pada integritas dan ketelitian penyelenggara pemilu. (LW)

DPRD Lampung Siap Kawal Kolaborasi Tiga Kepala Daerah


BANDAR LAMPUNG – Anggota DPRD Lampung, Fauzi Heri dapil Kota Bandar Lampung menyampaikan dukungannya terhadap rencana yang diusung oleh Tiga Kabupaten/Kota untuk mengatasi banjir.

“Harus hadir kepemimpinan yang solid untuk dapat mengatasi permasalahan bersama, baik persoalan banjir ataupun sampah ini menjadi persoalan kita bersama,” ungkapnya, Selasa (04/03/25).

Fauzi juga mengatakan solidaritas antara kepala daerah-daerah sangat membantu dalam menanggulangi permasalah yang terjadi untuk menghadapi bonus demografi.

“Kita menyambut baik ada trobosan yang bagus sekali dari tiga kabupaten/kota khusunya Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran untuk membuat embung penampung air,” tuturnya.

“Untuk realisasinya kita akan kawal secara bersama-sama, ” tegasnya.

Sebelumnya, rencana membangun embung untuk mengatasi masalah banjir tersebut telah disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana usai menghadiri buka puasa bersama di Aula Semergou, Senin (3/3/2025) malam.

“Alhamdulillah, pertemuan dengan Pak Dendi Ramadhona (Bupati Pesawaran) telah menghasilkan solusi. Kita berencana membangun embung,” ujar Eva Dwiana seperti dilansir kinni.id.

Embung tersebut dirancang untuk menampung air hujan di wilayah Pesawaran, sehingga dapat mencegah air mengalir ke Kota Bandar Lampung.

“Dengan adanya embung, insyaallah, air hujan bisa ditahan dan tidak menyebabkan banjir di kota,” jelasnya.

Eva Dwiana yang akrab disapa Bunda Eva juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam proses pembelian lahan untuk pembangunan embung.

“Kita akan melibatkan Kajari, Kapolres, dan BPN agar prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Pembangunan embung akan dipusatkan di wilayah Pesawaran dan direncanakan segera direalisasikan.

“Kita akan berusaha menyelesaikannya secepat mungkin untuk mengantisipasi dampak hujan yang semakin deras,” tambah Bunda Eva.

Bunda Eva berharap, embung ini tidak hanya mencegah banjir, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Bupati Pesawaran dan Lampung Selatan menyambut baik rencana ini. Setelah koordinasi lebih lanjut, kami akan melaporkan ke Gubernur untuk segera merealisasikannya,” pungkas dia.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. (KN/*)

DPRD Lampung Soroti Kinerja KPU


BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menjadi sorotan setelah menggelar acara FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 pada 2-4 Maret 2025, di Hotel Emersia Bandar Lampung.

Padahal, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan arahan tegas tentang efisiensi anggaran, termasuk larangan mengadakan kegiatan pemerintah di hotel jika tidak memiliki urgensi tinggi.

Namun, keputusan KPU Lampung untuk menyelenggarakan acara di hotel berbintang ini menuai kritik dari berbagai pihak, salah satunya Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS.

“Presiden telah menginstruksikan agar anggaran negara digunakan secara optimal dan tidak dihamburkan untuk kegiatan yang kurang esensial. Kegiatan ini jelas bertentangan dengan arahan tersebut,” tegas Budiman di Bandar Lampung, Senin (3/3/2025).

Budiman menambahkan salah satu kebijakan efisiensi yang ditekankan Presiden adalah larangan menggelar acara di hotel bagi kementerian dan lembaga negara, kecuali kegiatan tersebut berskala prioritas tinggi.

“Prinsip efisiensi ini seharusnya berlaku bagi semua lembaga negara, termasuk KPU. Jika tidak mendesak, sebaiknya kegiatan seperti ini tidak dilakukan,” ujar dia.

Meski mendapat kritik, KPU Lampung tetap melaksanakan acara tersebut, yang juga mencakup evaluasi dan pemberian penghargaan.

Budiman menegaskan, lembaga negara harus patuh dan disiplin dalam mengikuti arahan efisiensi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah.

“Kita harus sejalan dengan visi pemerintah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) dan instruksi terkait efisiensi anggaran,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

“Penggunaan anggaran yang tidak efektif dapat menghambat upaya pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan lebih baik,” ujar Budiman.

Politisi Demokrat ini pun menekankan pentingnya disiplin anggaran di kalangan lembaga pemerintahan.

“Dukungan terhadap visi pemerintahan Presiden Prabowo dalam penghematan anggaran harus dijalankan secara optimal,” tutup Budiman.

Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami saat membuka acara menjelaskan bahwa FGD ini merupakan rangkaian kegiatan evaluasi yang sebelumnya telah dilakukan secara berjenjang di KPU kabupaten/kota pada 22-27 Februari 2025.

Diskusi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan dan regulasi pemilu di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“FGD ini penting untuk menilai sejauh mana koordinasi antara KPU provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan tahapan pemilihan. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi permasalahan spesifik yang terjadi di masing-masing daerah serta faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,” ujar Erwan, Minggu (2/3/2025).

Lebih lanjut, FGD ini juga membahas kesiapan infrastruktur pemilu, termasuk logistik, sumber daya manusia, serta teknologi yang digunakan dalam mendukung kelancaran proses pemilihan 2024.

Selain itu, aspek kelembagaan, sistem pendukung (supporting system), dan faktor eksternal juga menjadi bagian dari diskusi.

“Kami menyadari bahwa penyelenggaraan Pilkada 2024 merupakan tantangan besar karena untuk pertama kalinya dilaksanakan serentak secara nasional. Oleh karena itu, hasil dari FGD ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi KPU RI guna menyusun sistem pemilihan kepala daerah yang lebih baik di masa mendatang,” tambahnya seperti dilansir kini.id.

Dalam kesempatan ini, KPU Lampung juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam menyukseskan Pemilu 2024. 

Anggota DPRD Lampung Apresiasi Pemkab/Pemkot Atasi Banjir


Bandar Lampung -  Rencana membangun embung untuk mengatasi masalah banjir tersebut telah disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana usai menghadiri buka puasa bersama di Aula Semergou, Senin (3/3/2025) malam.

“Alhamdulillah, pertemuan dengan Pak Dendi Ramadhona (Bupati Pesawaran) telah menghasilkan solusi. Kita berencana membangun embung,” ujar Eva Dwiana.
Embung tersebut dirancang untuk menampung air hujan di wilayah Pesawaran, sehingga dapat mencegah air mengalir ke Kota Bandar Lampung.
“Dengan adanya embung, insyaallah, air hujan bisa ditahan dan tidak menyebabkan banjir di kota,” jelasnya.
Eva Dwiana yang akrab disapa Bunda Eva juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam proses pembelian lahan untuk pembangunan embung.
“Kita akan melibatkan Kajari, Kapolres, dan BPN agar prosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.
Pembangunan embung akan dipusatkan di wilayah Pesawaran dan direncanakan segera direalisasikan.
“Kita akan berusaha menyelesaikannya secepat mungkin untuk mengantisipasi dampak hujan yang semakin deras,” tambah Bunda Eva.
Bunda Eva berharap, embung ini tidak hanya mencegah banjir, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
“Bupati Pesawaran dan Lampung Selatan menyambut baik rencana ini. Setelah koordinasi lebih lanjut, kami akan melaporkan ke Gubernur untuk segera merealisasikannya,” pungkas dia.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Anggota DPRD Lampung, Fauzi Heri dapil Kota Bandar Lampung menyampaikan dukungannya terhadap rencana yang diusung oleh Tiga Kabupaten/Kota untuk mengatasi banjir.
“Harus hadir kepemimpinan yang solid untuk dapat mengatasi permasalahan bersama, baik persoalan banjir ataupun sampah ini menjadi persoalan kita bersama,” ungkapnya, Selasa (04/03/25). Seperti dilansir kinni.id

DPRD Lampung Paripurna Pidato Perdana Gubernur


Wakil Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Mahathir Muhammad menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pidato perdana Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal periode 2025-2030, Selasa (4/3/2025).

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memohon doa dan restu dari masyarakat Lampung untuk menjalankan amanah mewujudkan visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2025-2030.

Mirza mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi mewujudkan visi tersebut.

Ia menekankan pentingnya kerja produktif, aktif, adaptif, inovatif, dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Gubernur juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung yang telah menaruh kepercayaan, memberi amanah, dan menitipkan harapan kepada mereka.

“Dengan tekad yang kuat, keinginan untuk berjuang, sejak kami melakukan deklarasi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, akan kami tuntaskan amanah dengan segenap kekuatan yang kami miliki,” tegas Mirza.

Mahathir mengatakan, Mirza beberapa kali hadir ke Teknokrat sebagai narasumber acara yang diikuti ratusan mahasiswa Teknokrat.

Mahathir mengatakan, dengan usia yang muda tentu mempunyai ide yang cemerlang untuk membangun Lampung ke depan.

Selain Mirza, Wakil Gubernur Jihan Nurlela juga sempat berdiskusi dengan pegiat organisasi kemahasiswaan Universitas Teknokrat Indonesia.

Jihan menerima banyak masukan dari pegiat organisasi agar Lampung ke depan bisa lebih baik daripada sekarang.

Mahathir menambahkan, Teknokrat terbuka untuk menjadi mitra Pemerintah Provinsi Lampung.

Apalagi sejauh ini Teknokrat sering dijadikan tempat untuk beragam ajang yang diadakan Pemprov Lampung.

Misalnya sinergi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga serta Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda).

Mahathir ingin ke depan bentuk kolaborasi ini bisa lebih banyak dan mendatangkan manfaat riil untuk mahasiswa dan masyarakat.

”Selamat bertugas untuk Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan. Teknokrat selalu siap memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan Lampung,” tutup Mahathir.

Paripurna DPRD Lampung, Mirza: Istiqomah Menjalankan Amanah


Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (4/3/2025).

Dia mohon doa dan restu dari masyarakat Lampung untuk menjalankan amanah mewujudkan visi Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2025-2030

Gubernur Mirza mengharapkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi mewujudkan visi tersebut. Ia menekankan pentingnya kerja produktif, aktif, adaptif, inovatif, dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan pembangunan.

“Kami bertekad untuk istiqomah menjalankan amanah, memimpin Provinsi Lampung sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2025-2030," tambahnya.

Gubernur Mirza juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung, yang telah menaruh kepercayaan, memberi amanah dan menitipkan harapan untuk lima tahun ke depan.

"Bukan hal yang mudah bagi kami, terutama dengan sejumlah tantangan, permasalahan dan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan," kata dia

"Dengan tekad yang kuat, keinginan untuk berjuang, sejak kami melakukan deklarasi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, akan kami tuntaskan amanah dengan segenap kekuatan yang kami miliki," sambung Gubernur Mirza.

Pembangunan Provinsi Lampung 5 tahun ke depan tentunya akan berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Asta Cita pembangunan nasional.
Dia menyebut masih banyak PR menanti, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata nasional, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia yang belum optimal.

"Memperbaiki Kondisi ini diperlukan upaya-upaya kolaborasi, peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. serta saya mengajak seluruh komponen pembangunan, khususnya Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung untuk saling bahu-membahu bersama mewujudkan pembangunan di Provinsi Lampung," pungkasnya. (Sumber RMOL)

Anggota DPRD Lampung Minta Kepala Daerah Siapkan Dana untuk Penanganan Banjir


Anggota DPRD Lampung Budiman AS meminta agar Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan anggaran untuk penyelesaian banjir.


Menurutnya, banjir terus-menerus yang terjadi belakangan ini sudah sangat parah. Apalagi dalam satu bulan ke belakang terjadi lebih dari 3 kali banjir.


“Pemkot harus menyiapkan anggaran untuk melakukan normalisasi sungai,” kata Budiman AS, Senin (3/3/2025)


Selain itu, Anggota DPRD Dapil Kota Bandar Lampung ini meminta Pemkot juga harus melakukan perbaikan drainase untuk mencegah banjir di masa yang akan datang.


“Ini nanti kami dorong ke Pemprov untuk membantu, begitu juga dengan kabupaten kota lainnya yang sering banjir harus saling berkolaborasi,” pungkasnya seperti dilansir RMOL. 

Budiman AS Minta KPU Lampung Efisien Kelola Anggaran


Anggota Komisi I DPRD Lampung Budiman AS meminta KPU Provinsi Lampung untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang sedang melakukan efisiensi besar-besaran.


Menurut Budiman, acara Focus Group Discussion (FGD) dan seremonial pemberian penghargaan di hotel selama tiga hari (2-4 Maret 2025) tidak perlu dilakukan.


“Kalau tidak skala prioritas jangan lakukan itu, kita harus sejalan dengan visi misi pemerintah pusat yang sedang melakukan efisiensi besar-besaran ,” kata Budiman AS, Senin (3/3/2025).


Acara KPU Lampung yang isinya Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 itu juga mendapatkan sorotan dari Lampung Corruption Watch (LCW).


Menurut Ketua LCW Juendi Leksa Utama, langkah “foya-foya” KPU Lampung sangat tidak tepat dilakukan saat efisiensi dan di tengah sorotan masyarakat dan DPR terkait kinerja mereka.


"Di saat KPU Lampung sedang dikritik akibat ketidakcermatan mereka sendiri, mengapa justru sibuk menggelar acara seremonial dan memberikan penghargaan? Seharusnya mereka introspeksi diri, bukan berfoya-foya dengan anggaran negara," kata Juendi.


LCW juga menyinggung kasus diskualifikasi Aries Sandi Darma Putra dalam Pilbup Pesawaran oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak memenuhi syarat administrasi ijazah. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa proses verifikasi oleh KPU masih sangat lemah dan harus diperbaiki secara menyeluruh.


Dia menyampaikan keprihatinan dan kritik tajam terhadap KPU Lampung, yang dinilai tidak cermat dalam melakukan verifikasi calon kepala daerah, sehingga mengakibatkan pemungutan suara ulang (PSU).


Menurutnya, kesalahan administratif yang berujung pada PSU adalah indikasi lemahnya profesionalisme dan integritas KPU Lampung dalam menyelenggarakan Pilkada 2024.  (Sumber RMOL

DPRD Lampung Dukung Pemprov Perbaiki Infrastruktur


DPRD Lampung mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang dijadikan program prioritas 100 hari kerja Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Budi Hadi Yunanto mengatakan, infrastruktur terutama jalan, merupakan salah satu sektor yang paling dibutuhkan masyarakat Lampung.

“Pada prinsipnya kita mendukung pembangunan jalan dijadikan program prioritas, karena itu yang memang diinginkan masyarakat,” kata Budi Hadi, Selasa (4-3-2025).

“Tentu hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur merupakan sektor yang paling banyak diharapkan masyarakat Lampung,” sambungnya.

Namun, Budi juga mendorong prioritas pembangunan yang dilakukan Gubenrur Lampung ke depan juga dapat menyentuh sektor lain.

“Tentu masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan petani dan yang lain juga penting, dan tidak bisa dikesampingkan,” ujarnya.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung memprioritaskan perbaikan enam ruas jalan.

Enam ruas jalan tersebut: Pringsewu-Kalirejo, Kalirejo-Bangunrejo, Bandarjaya-Mandala, Kotabumi-Bandaragung, Jabung-Labuhan Maringgai dan Metro-Tanjungkari.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas BMBK Lampung M Taufiqullah saat diwawancarai, Senin (3-3-2025).

Taufiq mengatakan, pada tahun 2025, Dinas BMBK akan memperbaiki 52 ruas jalan.

“Tapi hanya beberapa saja yang kita jadikan untuk program 100 hari kerja pak gubernur,” kata Taufiq.

Dia menjelaskan, enam ruas itu diyakini berada di lokasi yang ramai penduduk dan sudah lama dinantikan masyarakat untuk perbaiki.

“Itu yang Pak gubernur menjawab untuk kerja cepat. Ini kita coba program 100 hari beliau,” jelasnya.

Menurut dia, perbaikan yang dilakukan tidak hanya fokus pada kemantapan jalan saja. Tetapi, harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Artinya dengan dana yang ada kita menyiasatinya dengan ada yang dibangun dengan rigid. Lalu yang lubang-lubang lainnya kita tutup dengan base dulu, jadi masyarakat bisa beraktivitas dengan lancar,” sebutnya.

Sementara, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, tidak memiliki program 100 hari kerja.

“Kita tidak ada 100 hari kerja. Tapi kita ingin program terbaik dengan cepat. Kami sudah pilih beberapa program yang akan kita segera implementasi kan dalam waktu cepat ini,” jelasnya.

Diantaranya perbaikan beberapa ruas jalan di Lampung yang selalu menjadi sorotan publik. “Kerusakan jalan adalah masalah besar. Jadi kita akan secepatnya meminta segera diselesaikan,” jelasnya. (rls)

Paripurna DPRD Lampung, Gubernur Papar Visi Lampung Maju dan Asta Cita


Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, didampingi Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan pidato perdananya dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung, Selasa (4/3/2025).


Dalam pidatonya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa Pembangunan Provinsi Lampung 5 tahun ke depan akan berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Asta Cita pembangunan nasional.


Sejak awal kampanye kepada masyarakat Lampung, Gubernur Mirza dan Wakil Gubernur Jihan telah menetapkan visi yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.


Menurut Gubernur, visi tersebut merupakan cita-cita yang harus diwujudkan bersama dan akan tercapai dengan kerja yang produktif, aktif, adaptif, inovatif, dan kolaboratif.


Gubernur Mirza menjelaskan, visi pembangunan tersebut dijabarkan kedalam kedalam 3 misi cita, yaitu :


1. Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif.

2. Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif.

3. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.


Provinsi Lampung akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 dengan jumlah usia produktif mencapai 6,7 juta jiwa atau 68 persen. Kondisi tersebut, kata Gubernur, menjadi tantangan agar bonus demografi memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan sebaliknya, tidak menjadi beban bagi pembangunan.


Di sisi lain, potensi sumber daya alam yang cukup melimpah dan letak geografis yang strategis juga berpeluang sebagai magnet investasi yang mendorong pengembangan wilayah untuk menjadi pusat aktivitas kegiatan sosial-ekonomi, pariwisata, dan industri berskala nasional maupun global.


Di tengah potensi bonus demografi dan sumber daya alam tersebut, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung masih menghadapi beberapa permasalahan pembangunan.


Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,57 persen (dibawah rata-rata nasional), tingkat kemiskinan sebesar 10,62 persen (diatas angka rata-rata kemiskinan nasional), tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,19 persen, Indeks Pembangunan Manusia baru mencapai 73,13 (dibawah angka IPM Nasional).


"Memperbaiki kondisi ini, diperlukan upaya-upaya kolaborasi, peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Saya mengajak seluruh komponen pembangunan, khususnya Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung untuk saling bahu-membahu bersama mewujudkan pembangunan di Provinsi Lampung," kata Gubernur Mirza.


Gubernur selanjutnya mengutarakan bahwa pembangunan infrastruktur kedepan harus diprioritaskan, terutama dalam mendukung sektor sosial, pertanian dan ketahanan pangan. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan petani, melalui akses yang lebih baik terhadap teknologi dan pasar.


​​​​​Gubernur juga menegaskan dukungan nya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan memberikan makanan sehat bagi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang besar.


Di sektor pendidikan, Gubernur ingin memastikan agar setiap anak di Provinsi Lampung mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, pendidikan bukan hanya sekadar transfer pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan karakter.


Pun demikian halnya di sektor kesehatan, Gubernur menginginkan masyarakat Lampung agar mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas,


Kemudian Gubernur menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Kepada seluruh aparatur, Gubernur mengajak untuk berani melakukan evaluasi dan memperbaiki diri. Aparatur, kata Gubernur, harus mampu melayani masyarakat, bekerja keras dan tetap optimis mewujudkan harapan yang diinginkan untuk kemajuan masyarakat.


Di sisi lain, Gubernur juga berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memberikan masukan konstruktif dalam mendukung program pemerintah untuk perbaikan kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Komisi V DPRD Lampung Segera Panggil RSUDAM


Bandar Lampung   -  Komisi V DPRD provinsi Lampung segera memanggil pihak Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUDAM) terkait dugaan korupsi dan aksi demo ratusan Office Boy (OB) di Rumah Sakit terbesar di Lampung tersebut. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan.

Pemanggilan tersebut, menurut Yanuar Irawan telah diagendakan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) terhadap OPD mitra kerja Komisi V termasuk RSUDAM.

Agenda RDP itu, berkaitan dengan adanya Efisiensi anggaran terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto Republik Indonesia (RI) di setiap Provinsi.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar mengatakan, jika kegaduhan RSDUAM soal Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) itu akan dibahas pada RDP yang akan digelar. Karena pihaknya telah menerima laporan tersebut.

"Jadwal RDP hari Rabu dan Kamis (05-06) ini, Semua OPD memang kita jadwalkan untuk Hearing karena saat ini OPD kan terkena Efesiensi anggaran," kata Yanuar usai Paripurna di Gedung DPRD Lampung. Selasa (04/03/2025), seperti yang dilansir hariankandidat.co.id.

Bahkan, kata pria yang sehari-hari biasa dipanggil Udo tersebut, juga akan meminta penjelasan terhadap Rumah Sakit itu yang berkaitan dengan adanya ratusan Office Boy (OB) yang menggelar aksi di RSDUAM.

"Nanti pada saat Hearing kan kita bisa menemui titik terang terkait kegaduhan pada RSUDAM itu dan soal adanya pemotongan pada OB yang dilakukan oleh pihak ketiga nanti kita lihat bagaimana aturan nya," ungkapnya

Sehingg, sambung Yanuar, tidak menutup kemungkinan ketika RDP nanti ada kejanggalan yang ditemukan kemungkinan ada rekomendasi untuk mengganti pihak ketiga yang menyediakan jasa OB tersebut.

"Kalau memang harus dilakukan evaluasi nanti kemungkinan akan di evaluasi pihak ketiga, kita lihat penjelasannya seperti apa nanti, karena kami sudah mendengar juga adanya pemotongan itu," tandasnya

Sebelumnya, Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR) Lampung secara resmi melaporkan dugaan korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek terkait pengadaan dan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) kepada Kejaksaan Tinggi Lampung. Laporan ini menyusul kegaduhan yang sempat terjadi di antara pegawai RSUDAM terkait sistem tersebut.

Menurut ketua Akar Indra Musta'in "dugaan korupsi ini terkait dengan proses pengadaan SIMRS yang diduga tidak transparan dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan sistem tersebut yang berpotensi merugikan keuangan negara".

Akar Lampung mendesak Kejati Lampung untuk segera menindaklanjuti laporan ini dan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Mereka juga meminta agar Kejati Lampung transparan dalam penanganan kasus ini dan memberikan informasi kepada publik secara berkala.

"Kami berharap Kejati Lampung dapat bertindak tegas dan profesional dalam menangani kasus ini. Ini adalah uang rakyat, dan kami tidak ingin ada pihak-pihak yang menyalahgunakannya," tegas Indra.

Budiman AS: Prinsip Efisiensi Ini Seharusnya Berlaku Bagi Semua


 BANDAR LAMPUNG – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS mensikapi kinerja KPU Lampung yang menggelar rapat di hotel.

“Presiden telah menginstruksikan agar anggaran negara digunakan secara optimal dan tidak dihamburkan untuk kegiatan yang kurang esensial. Kegiatan ini jelas bertentangan dengan arahan tersebut,” tegas Budiman di Bandar Lampung, Senin (3/3/2025).
Budiman menambahkan salah satu kebijakan efisiensi yang ditekankan Presiden adalah larangan menggelar acara di hotel bagi kementerian dan lembaga negara, kecuali kegiatan tersebut berskala prioritas tinggi.
“Prinsip efisiensi ini seharusnya berlaku bagi semua lembaga negara, termasuk KPU. Jika tidak mendesak, sebaiknya kegiatan seperti ini tidak dilakukan,” ujar dia.
Meski mendapat kritik, KPU Lampung tetap melaksanakan acara tersebut, yang juga mencakup evaluasi dan pemberian penghargaan.
Budiman menegaskan, lembaga negara harus patuh dan disiplin dalam mengikuti arahan efisiensi anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah.
“Kita harus sejalan dengan visi pemerintah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) dan instruksi terkait efisiensi anggaran,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua pihak.
“Penggunaan anggaran yang tidak efektif dapat menghambat upaya pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan lebih baik,” ujar Budiman.
Politisi Demokrat ini pun menekankan pentingnya disiplin anggaran di kalangan lembaga pemerintahan.
“Dukungan terhadap visi pemerintahan Presiden Prabowo dalam penghematan anggaran harus dijalankan secara optimal,” tutup Budiman.
Sebelumnya, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami saat membuka acara menjelaskan bahwa FGD ini merupakan rangkaian kegiatan evaluasi yang sebelumnya telah dilakukan secara berjenjang di KPU kabupaten/kota pada 22-27 Februari 2025.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menjadi sorotan setelah menggelar acara FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 pada 2-4 Maret 2025, di Hotel Emersia Bandar Lampung.
Padahal, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan arahan tegas tentang efisiensi anggaran, termasuk larangan mengadakan kegiatan pemerintah di hotel jika tidak memiliki urgensi tinggi.
Diskusi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas implementasi kebijakan dan regulasi pemilu di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“FGD ini penting untuk menilai sejauh mana koordinasi antara KPU provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan tahapan pemilihan. Selain itu, juga untuk mengidentifikasi permasalahan spesifik yang terjadi di masing-masing daerah serta faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,” ujar Erwan, Minggu (2/3/2025) seperti dilansir kinni.id

BMBK Bakal Perbaiki 6 Ruas Jalan, Ini Kata Anggota DPRD Lampung


Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung memprioritaskan perbaikan enam ruas jalan.

Enam ruas jalan tersebut: Pringsewu-Kalirejo, Kalirejo-Bangunrejo, Bandarjaya-Mandala, Kotabumi-Bandaragung, Jabung-Labuhan Maringgai dan Metro-Tanjungkari.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas BMBK Lampung M Taufiqullah saat diwawancarai, Senin (3-3-2025).

Taufiq mengatakan, pada tahun 2025, Dinas BMBK akan memperbaiki 52 ruas jalan.

“Tapi hanya beberapa saja yang kita jadikan untuk program 100 hari kerja pak gubernur,” kata Taufiq.

Dia menjelaskan, enam ruas itu diyakini berada di lokasi yang ramai penduduk dan sudah lama dinantikan masyarakat untuk perbaiki.

“Itu yang Pak gubernur menjawab untuk kerja cepat. Ini kita coba program 100 hari beliau,” jelasnya.

Menurut dia, perbaikan yang dilakukan tidak hanya fokus pada kemantapan jalan saja. Tetapi, harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Artinya dengan dana yang ada kita menyiasatinya dengan ada yang dibangun dengan rigid. Lalu yang lubang-lubang lainnya kita tutup dengan base dulu, jadi masyarakat bisa beraktivitas dengan lancar,” sebutnya.

Sementara, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, tidak memiliki program 100 hari kerja.

“Kita tidak ada 100 hari kerja. Tapi kita ingin program terbaik dengan cepat. Kami sudah pilih beberapa program yang akan kita segera implementasi kan dalam waktu cepat ini,” jelasnya.

Diantaranya perbaikan beberapa ruas jalan di Lampung yang selalu menjadi sorotan publik. “Kerusakan jalan adalah masalah besar. Jadi kita akan secepatnya meminta segera diselesaikan,” jelasnya.
DPRD Lampung mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang dijadikan program prioritas 100 hari kerja Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Budi Hadi Yunanto mengatakan, infrastruktur terutama jalan, merupakan salah satu sektor yang paling dibutuhkan masyarakat Lampung.

“Pada prinsipnya kita mendukung pembangunan jalan dijadikan program prioritas, karena itu yang memang diinginkan masyarakat,” kata Budi Hadi, Selasa (4-3-2025).

“Tentu hal yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur merupakan sektor yang paling banyak diharapkan masyarakat Lampung,” sambungnya.

Namun, Budi juga mendorong prioritas pembangunan yang dilakukan Gubenrur Lampung ke depan juga dapat menyentuh sektor lain.

“Tentu masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan petani dan yang lain juga penting, dan tidak bisa dikesampingkan,” ujarnya.(rls)

Ni Ketut Dewi Nadi Serap Aspirasi Masyarakat Kampung Rama Gunawan


Lampung Tengah - Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, yang juga merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan Lampung dan Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung, melaksanakan kegiatan reses pada Jumat, di Kampung Rama Gunawan, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan reses ini bertujuan untuk mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi masyarakat setempat terkait kondisi dan kebutuhan pembangunan di daerah mereka.


Dalam pertemuan yang dihadiri oleh warga Kampung Rama Gunawan, berbagai keluhan dan usulan penting disampaikan oleh masyarakat. Salah satu masalah utama yang diungkapkan adalah kondisi jalan antar kampung yang rusak berat. Jalan tersebut sudah lama tidak diperbaiki, mengakibatkan kesulitan bagi warga yang hendak beraktivitas, terutama dalam transportasi barang dan akses menuju pusat-pusat layanan penting. Masyarakat berharap agar perbaikan jalan tersebut menjadi prioritas dalam program pembangunan ke depan.


Selain itu, masalah lain yang disoroti adalah kebutuhan akan sumur bor dalam rangka mendukung ketahanan pangan, khususnya di Dusun 1 Kampung Rama Gunawan. Warga mengungkapkan kesulitan dalam memperoleh air bersih, yang sangat penting untuk kegiatan pertanian mereka. Dengan adanya sumur bor yang memadai, diharapkan bisa mendukung kegiatan pertanian yang lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada sumber air yang terbatas.


Tak hanya itu, masyarakat juga menyampaikan keprihatinan mereka terhadap kondisi bangunan sekolah TK Kartini yang terletak di Kampung Rama Gunawan. Berdasarkan pengamatan warga, bangunan sekolah tersebut berada dalam kondisi rusak berat, yang tentu saja berdampak pada kenyamanan dan keamanan anak-anak yang belajar di sana. Warga berharap agar pemerintah dapat segera memperhatikan perbaikan bangunan sekolah agar anak-anak dapat belajar dalam lingkungan yang lebih aman dan nyaman.




Ni Ketut Dewi Nadi dalam kesempatan itu menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut di tingkat provinsi. Sebagai wakil rakyat yang berasal dari daerah itu, ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan ini didengar dan ditindaklanjuti dalam program-program pembangunan yang ada. Dewi Nadi juga mengajak masyarakat untuk terus bersuara dan menyampaikan aspirasi mereka, karena dengan begitu proses pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat tercapai.


“Sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengawal usulan ini dan memperjuangkan anggaran yang diperlukan untuk perbaikan jalan, pembangunan sumur bor, serta renovasi bangunan sekolah. Ini adalah tanggung jawab saya untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Dewi Nadi.

Waka DPRD Lampung Sikapi Praktik Penahanan Ijazah Siswa


Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Naldi Rinara, mengkritik keras praktik sejumlah sekolah swasta yang menahan ijazah siswa akibat tunggakan biaya pendidikan, dalam keterangannya, Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut menghambat masa depan generasi muda dan harus segera dihentikan, (01-03-2025).

“Untuk sekolah negeri, saya kira tak ada masalah. Hanya saja, untuk sekolah swasta, mereka menolak mendistribusikan ijazah karena ada ketidakkonsistenan pihak orang tua siswa dalam memenuhi kewajiban biaya pendidikan anaknya. Sebab, menurutnya, sekolah swasta yang berstatus yayasan memang mengandalkan biaya operasional dari hasil pembayaran siswa. ” ungkap Naldi.

“Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk menengahi masalah ini dan membantu menyusun skema penyerahan ijazah yang adil bagi semua pihak”, ujarnya.

Naldi mengungkapkan Untuk menyelesaikan masalah ini, ia meminta sekolah swasta dapat memberikan data lengkap mengenai siswa yang ijazahnya masih ditahan, ungkapnya.

“Data tersebut harus mencakup nama siswa, besaran biaya sekolah, bantuan pemerintah yang diterima, jumlah tunggakan, sisa pembayaran, serta status ekonomi orang tua”.

Ia menjelaskan Jika ada tunggakan biaya, pihak sekolah harus mencatat dan melaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk diverifikasi, karena pemerintah harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut,” ucap Naldi.

“Menurut politisi Nasdem ini, regulasi telah mengatur bahwa sekolah tidak boleh menahan ijazah karena alasan biaya”.

Dengan tegas Naldi mengatakan apabila sekolah negri atau swasta masih ada yang menahan ijazah peserta didik bisa dekenakan sanksi, Dia mencontohkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Pasal 12 Ayat 1 Huruf a Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. “UU Sidiknas jelas menyampaikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”

“Sanksi Administratif Permendikbud No. 75 Tahun 2016 Pemerintah dapat memberikan teguran lisan atau tertulis kepada sekolah. Pengurangan atau penghentian izin operasional sekolah,” Sanksi Pidana UU Perlindungan Anak Pasal 76B dan Pasal 77 Penahanan ijazah yang menghambat masa depan anak dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan nonfisik terhadap anak”, ujarnya seperti dilansir kupas Indonesia

Ketut Dewi Nadi Ucap Terimakasih untuk Masyarakat Lampung Tengah


Lampung Tengah (LW): Anggota DPRD Provinsi Lampung Ni Ketut Dewi Nadi, resmi menutup rangkaian kegiatan resesnya dengan menggelar pertemuan bersama masyarakat setempat di halaman Rumah Aspirasi KDN, Kecamatan Ramadewa, Kabupaten Lampung Tengah, pada Jumat. 


Acara yang berlangsung penuh keakraban dan kebersamaan ini menjadi momen penting bagi Dewi Nadi untuk bersilaturahmi dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang selama ini telah mendukungnya.


Dewi Nadi, yang juga merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan Lampung dan Wakil Bendahara DPD PDI Perjuangan Lampung, dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Ramadewa, khususnya yang telah memberikan dukungan penuh selama ini. “Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Ramadewa yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban amanah sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung selama dua periode,” ujar Dewi Nadi dengan penuh haru.


Dewi Nadi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mendukung perjalanan politiknya, yang pada akhirnya membawanya menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Ia menegaskan bahwa keberhasilannya tidak terlepas dari dukungan dan doa masyarakat setempat, yang selalu memberikan semangat dan harapan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.


Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Dewi Nadi juga mengungkapkan rasa syukurnya atas terpilihnya Ardito-Komang Koheri sebagai kepala daerah di Kabupaten Lampung Tengah. “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung pasangan Bapak Ardito dan Bli Komang dalam pemilihan kepala daerah lalu. Alhamdulillah, beliau terpilih sebagai kepala daerah di Kabupaten Lampung Tengah, dan bersama-sama kita akan terus bekerja untuk memajukan daerah ini,” tambah Dewi Nadi.


Acara silaturahmi ini juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh masyarakat, serta para relawan yang telah mendukung Dewi Nadi selama ini. Mereka menyambut hangat kehadiran Dewi Nadi dan menyampaikan berbagai harapan agar segala upaya dan kerja keras yang telah dilakukan oleh Dewi Nadi dan pasangan kepala daerah terpilih dapat terus berlanjut untuk kepentingan masyarakat.


Dewi Nadi pun tidak hanya sekedar mengucapkan terima kasih, tetapi juga mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat setempat yang disampaikan selama pertemuan berlangsung. Masyarakat berharap agar masalah-masalah terkait infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi di wilayah tersebut dapat segera teratasi dengan bantuan pemerintah provinsi.

Dewi Nadi Kunjungi Lampung Tengah, Warga Minta Perbaikan Drainase


Lampung Tengah : Anggota DPRD Provinsi Lampung, Dewi Nadi, melaksanakan kegiatan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di Balai Kampung Sukabinangun, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah. 


Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat setempat untuk menyampaikan berbagai usulan terkait kebutuhan pembangunan di wilayah mereka.


Dalam pertemuan tersebut, beberapa usulan penting disampaikan oleh masyarakat, di antaranya adalah peningkatan kapasitas jalan lingkungan atau hotmix, pengadaan sumur bor untuk kebutuhan air bersih, serta perbaikan drainase yang masih menjadi kendala dalam mencegah banjir dan genangan air di beberapa titik.


Dewi Nadi, selaku anggota DPRD Provinsi Lampung, menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya mengawal dan memperjuangkan aspirasi tersebut agar dapat terealisasi melalui program dan anggaran yang ada di tingkat provinsi.


Ia juga mengajak masyarakat untuk terus aktif berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan yang ada di daerahnya.


Anggota Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini berharap kegiatan reses ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk langsung berkomunikasi dengan wakil rakyatnya, serta memberikan masukan konstruktif demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. (LW)

Mohammad Reza Reses di Gedong Tataan


Pesawaran — Aspirasi warga Dusun Dam-C Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran sampaikan aspirasi dihadapan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza, saat giat reses. 


Dalam diskusi, Ketua Gapoktan Wiyono, Melas Sutomo mengatakan ada beberapa keluhan yang perlu disampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi Lampung. Diantaranya, pengerasan jalan usaha tani. Tentu, keluhan dan inisiatif aspirasi yang disampaikan memiliki alasan. Yaitu Poktan-poktan yang tergabung dalam kelompok tani, memiliki rencana dan inovasi membuat Wisata Holtikultura di lahan pertanian yang ada. 


“Kami punya inovasi, setelah jalan tani jadi. Berencana mengumpulkan poktan, yang memiliki total luas lahan 25 hektar. Bisa merubah menjadi wisata Holtikultura. Diantaranya, penanaman sayur mayur. Dan lainnya. Nah, kami butuh bantuan bapak Ibu, dewan khususnya Bapak Mohammad Reza. Untuk diperbaiki. Memang kami sudah setiap Jumat selalu gotongroyong," ujarnya. 


Ditempat yang sama, KWT Sekar Mawar Desa Wiyono, Sutirah juga menyampaikan harapan kepada Anggota DPRD Lampung, berkaitan dengan alat dan perlengkapan pembuatan Hidroponik. 


“Kami Ingin mengembangkan KWT pak, kemaren kami dapat bantuan H2N dari Provinsi. Jadi, kedapan 


Kami ingin membuat tanaman Hidroponik. Nah, kami kesulitan bahan atau alat perlengkapan. Jadi, kami minta bantuan alat itu dari Bapak," tegasnya. 


Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza mengaku aspirasi yang disampaikan menjadi konsennya untuk diwujudkan. Karena, secara fungsi. Reses merupakan serap aspirasi bapak dan Ibu, khusunya masyarakat yang ada di Wiyono dan umumnya Lampung. Tentu, Aspirasinya dapat memperkuat tugas dan fungsi DPRD Lampung selama menjabat. Karena, tugas pokok DPRD adalah legislasi, Penganggaran dan Pengawasan. 


“Fungsi Pertama, inisiatif dr Dewan. Nah, jika Fungsi kedua adalah penganggaran yang langsung bersentuhan tentang program pembangunan yang dibahas oleh DPRD dan Gubernur," kata Reza seperti dilansir wartapos. 



Anggota DPRD Lampung Reses di Way Lima


Pesawaran — Silaturahmi yang dikemas giat serap aspirasi, digelar anggota DPRD Provinsi Lampung, Mustika Bahrum bersama warga Pondok Pesantren Darrul Iptidayah, Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Rabu (26/02/2025). Hadir dalam kegiatan, Angota DPRD Kabupaten Pesawaran Trisna Mahardika, pendiri Pondok Pesantren Ustad Saiful dan Ustad Rasmani, Sekretaris Desa Way Harong .. 

Dalam sambutannya, Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung, Mustika Bahrum mengatakan silaturahmi sangatlah penting dalam membangun suatu komunikasi yang baik dengan warga, untuk suatu mewujudkan pembangunan suatu daerah dan pendidikan agama khususnya. 


“Hari ini saya bersilaturahmi dengan masyarakat Pondok Pesantren ini. Kemasannya saja Reses, tapi yang pasti saya hadir ini, ingin bertemu dengan warga saya di Pondok Pesantren Ini,” kata Mustika. 


Mudah-mudahan, Suntan Pengayom Makhga (Gelar Adat Mustika Bahrum), dengan silaturahmi yang dibangun dapat memperpanjang umur, menambah rizki dan memberikan sedikit masukan kepada wakil rakyat untuk dibawa dalam rapat-rapat penting di DPRD Lampung. 


“Nanti, yang menjadi keluhan warga sampaikan saja. Akan dicatat oleh tim, untuk kemudian dicarikan solusi terbaiknya,” ujarnya seperti dilansir wartapost 


Namun, Suntan melanjutkan. Perlu diketahui oleh Warga Pondok Pesantren dan masyarakat Way Harong bahwa ada sedikit oleh-oleh pembangunan yang akan segera terealisasi dalam waktu dekat vaitu. 



Anggota DPRD Lampung Dialog dengan Warga Sungai Langka


Pesawaran — 'Pada prinsipnya, serap aspirasi masyarakat yang di gelar oleh Anggota DPRD Lampung, Mustika Bahrum dapat memberikan solusi dari persoalan yang terjadi di wilayah Sungai Langka. Khususnya, persoalan sertifikat tanah, penyuluhan Pertanian, dan pengadaan Pipa untuk mengalirkan air dari sumber ke Rumah Warga', demikian ditegaskan Kepala Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Erwan Sukijo. Saat mengikuti giat Reses. Kamis 


Dalam sambutannya, Erwan mengaku harapan masyarakat soal sertifikat tanah yang tak kunjung ada solusi merupakan momok dari masyarakat Sungai Langka selam ini. Karena, konflik persoalan Tanah sudah terjadi dari sejak lama. 


“Keluhan masyarakat saat ini itu Pak Mustika, sebab dari masa kemasa tak kunjung selesai. Mungkin, nanti dalam sesi diskusi akan disampaikan oleh masyarakat secara langsung," ujarnya. 


Selain itu, persoalan berikutnya adalah tentang infrastruktur jalan, baik jalan kabupaten dan Provinsi. Yang butuh perbaikan, agar akses antar Desa dan Kecamatan bisa nyaman. 


“Infrastruktur Jalan Provinsi dan jalan Penghubung menjadi hal prioritas kedua yang diharapkan masyarakat. Mudah-mudahan, hadirnya Pak Mustika bisa memberikan solusi," tegasnya seperti dilansir wartapos. 


Ditempat yang sama, warga Dusun 5, Sigit Asmara juga menyampaikan aspirasi yang ada di pedukuhannya. Diantaranya, pertama. Warga Sungai Langka yang mayoritas petani, meminta adanya pembinaan untuk para petani, dengan mendatangkan para ahli pertanian. Tujuannya, untuk memperbaiki hasil tanam selama ini. 



Hanifah Reses di Pesawaran


Pesawaran — Dihadapan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Hanifah. Kelompok Wanita Tani (KWT) dan UMKM, yang tergabung dalam Muslimat NU Kabupaten Pesawaran meminta pembinaan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan, saat menghadiri giat Reses, Desa Tri Rahayu, Negeri Katon, Pesawaran. Rabu,


Dalam diskusi, Silvi mengatakan aspirasi tentang Pembinaan menjadi penting bagi anggota muslimat NU yang ada di Kabupaten Pesawaran. Tujuannya, memberikan semangat para anggota untuk lebih giat lagi berwirausaha, dan bercocok tanam dilahan yang ada. 


“Tadi, sudah disampaikan. Dan beliau (Hanifah) merespon positif aspirasi kami,” ujarnya. 


Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Hanifah mengatakan hal penting dari giat reses adalah menampung aspirasi dari masyarakat Lampung, dan Pesawaran khususnya. Sehingga, sudah menjadi tanggung Jawabnya, untuk direalisasikan. 


“Inikan agenda rutin kita, yang sudah menjadi kewajiban dari anggota DPRD. Jadi, aspirasi warga sudah menjadi catatan khsusus saya, untuk segera diwujudkan," kata Hanifah seperti dilansir wartapost. 



Mikdar Ilyas Paparkan Tata Niaga Singkong


Bandar Lampung — Guna mendukung keberlangsungan petani, khususnya petani Singkong yang ada di Provinsi Lampung dan Nasional secara umum. Ketua Pansus Tata Niaga Singkong, Mikdar Ilyas meminta Presiden RI dapat mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Tanaman Pangan. 


“Melihat situasi yang ada saat ini, khususnya kondisi harga tanaman pangan (Singkong) yang kian tidak stabil. Maka, kami Pansus Tata Niaga Singkong mendorong, agar wajib hukumnya Presiden RI Bapak Subianto, untuk dapat 


“Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait, tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga, perusahaan singkong masih semenamena membeli harga singkong dari petani yang ada di Lampung," ujarnya. 


Kedua, Perpres yang di terbitkan wajib mengatur tentang pajak Impor, minimal diatas 25 persen. Sebab, hasil penelusuran yang diperoleh tim pansus, dalam 3-4 bulan terakhir, ada 400 ton singkong /tapioka masuk tidak dikenakan panjak. 


“Artinya, Perpres menjadi satu - satunya langkah, untuk memecahkan persoalan stabilitas harga singkong di Provinsi Lampung ini, dan Indonesia umumnya. Kalau ini tidak cepat di tindak lanjut. Maka, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena, petani singkong sudah mulai meradang," tegasnya seperti dilansir wartapost. 


Selanjutnya, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung itu mengaku. Akan sesegera mungkin konsultasi dan melaporkan ke Gubernur Lampung, hasil Pansus dan kenyataan dilapangan tentang harga. 


“Sesegara mungkin, Pansus akan konsultasi dengan Gubernur. Supaya, Pak Gubernur dapat mendorong pusat, untuk mendengar apa yang menjadi keluhan petani di daerah. Harapan saya, 



Anggota DPRD Lampung Tampung Aspirasi Warga Gedong Tataan


Pesawaran — Aspirasi warga Dusun Dam-C Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran sampaikan aspirasi dihadapan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mohammad Reza, saat giat reses. Kamis 


Mohammad Reza mengaku aspirasi yang disampaikan menjadi konsennya untuk diwujudkan. Karena, secara fungsi. Reses merupakan serap aspirasi bapak dan Ibu, khusunya masyarakat yang ada di Wiyono dan umumnya Lampung. Tentu, Aspirasinya dapat memperkuat tugas dan fungsi DPRD Lampung selama menjabat. Karena, tugas pokok DPRD adalah legislasi, Penganggaran dan Pengawasan. 


“Fungsi Pertama, inisiatif dr Dewan. Nah, jika Fungsi kedua adalah penganggaran yang langsung bersentuhan tentang program pembangunan yang dibahas oleh DPRD dan Gubernur," kata Reza


Dalam diskusi, Ketua Gapoktan Wiyono, Melas Sutomo mengatakan ada beberapa keluhan yang perlu disampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi Lampung. Diantaranya, pengerasan jalan usaha tani. Tentu, keluhan dan inisiatif aspirasi yang disampaikan memiliki alasan. Yaitu Poktan-poktan yang tergabung dalam kelompok tani, memiliki rencana dan inovasi membuat Wisata Holtikultura di lahan pertanian yang ada. 


“Kami punya inovasi, setelah jalan tani jadi. Berencana mengumpulkan poktan, yang memiliki total luas lahan 25 hektar. Bisa merubah menjadi wisata Holtikultura. Diantaranya, penanaman sayur mayur. Dan lainnya. Nah, kami butuh bantuan bapak Ibu, dewan khususnya Bapak Mohammad Reza. Untuk diperbaiki. Memang kami sudah setiap Jumat selalu gotongroyong," ujarnya. 


Ditempat yang sama, KWT Sekar Mawar Desa Wiyono, Sutirah juga menyampaikan harapan kepada Anggota DPRD Lampung, berkaitan dengan alat dan perlengkapan pembuatan Hidroponik. 


“Kami Ingin mengembangkan KWT pak, kemaren kami dapat bantuan H2N dari Provinsi. Jadi, kedapan 


Kami ingin membuat tanaman Hidroponik. Nah, kami kesulitan bahan atau alat perlengkapan. Jadi, kami minta bantuan alat itu dari Bapak," tegasnya seperti dilansir wartapos. 



Wakil Ketua DPRD Lampung Dukung Operasi Pasar Murah di Bulan Ramadan


Operasi pasar murah ini adalah langkah strategis yang harus kita dukung bersama, terutama untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga bahan pokok di bulan Ramadan. Dengan adanya program ini, kita berharap kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” ujar Maulidah, Jumat. 


Maulidah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan para pelaku usaha dalam memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia dan harga tetap stabil. Ia juga mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam mengawasi distribusi agar program ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.


“Kita harus memastikan bahwa operasi pasar murah ini berjalan efektif dan menyentuh lapisan masyarakat yang paling terdampak. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.


Selain itu, Maulidah juga mendorong pemerintah untuk memperluas jangkauan operasi pasar murah hingga ke pelosok daerah, sehingga masyarakat di desa-desa pun dapat menikmati manfaatnya.


“Kita berharap Ramadan tahun ini tetap membawa keberkahan bagi semua, dengan situasi ekonomi yang lebih terkendali dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga,” pungkasnya.


Menjelang bulan suci Ramadan 1446 H, Maulidah Zauroh juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh umat Muslim di Lampung.


“Saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1446 H. Semoga di bulan penuh berkah ini, kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, serta kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan, kepedulian sosial, dan kebersamaan,” tuturnya.


Program operasi pasar murah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung. (rls)