Menteri Imipas Makan Bersama Warga Binaan Rutan Cipinang

Jakarta, – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, makan bersama Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang pada Selasa (25/2) siang. Bukan sekadar makan bersama, kegiatan ini sekaligus mempererat hubungan antara Warga Binaan dengan petugas serta memberikan semangat dalam menjalani pembinaan.

Menteri Agus Andrianto menyapa langsung warga binaan dan mengajak mereka untuk berdiskusi, membuka ruang kepada warga binaan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Bahkan Agus menawarkan warga binaan untuk mengikuti pelatihan di Bengkel Kerja Nusakambangan “Pembinaan bukan hanya soal menjalani hukuman, tetapi juga tentang bagaimana menjalani masa pidana dengan baik, terus memperbaiki diri dan kembali menjadi individu yang lebih baik di masyarakat. Jika teman-teman berminat bisa kita ikutkan pelatihan kemandirian di Nusakambangan, kita sudah buat beberapa modul untuk pembelajaran disana,” ajaknya.

Bertepatan menjelang bulan Ramadan Menteri Agus mengajak para Warga Binaan dan seluruh petugas Pemasyarakatan untuk lebih menghargai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa “Bulan puasa ini seharusnya bisa menjadi ajang evaluasi diri agar menjadi insan yg lebih baik, kita semua perlu berpuasa dari hal-hal yang akan menjerumuskan atau merugikan diri, jika tidak bisa berbuat banyak kepada masyarakat setidaknya kita bisa menjaga diri agar tidak menjadi masalah bagi orang lain,” pesannya.

Menteri Agus bersama warga binaan rutan cipinang menikmati menu yang sama dengan warga binaan, sesuai dengan jadwal menu bagi warga binaan cipinang pada hari itu. Pada kesempatan itu juga, Menteri Agus bertukar jatah makan dengan salah satu warga binaan dan menyantapnya bersama.

Acara ini juga dirangkaikan dengan hiburan stand-up comedy oleh komedian Mongol, yang juga pernah menjadi Warga Binaan Rutan Cipinang tahun 2009. Kehadiran Mongol tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para Warga Binaan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik selalu memungkinkan melalui pembinaan yang tepat. Lewat pengalaman pribadinya, ia memberikan motivasi kepada Warga Binaan untuk tidak menyerah dalam menjalani pembinaan dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

“Dulu saya sempat merasa terpuruk, tapi life must go on jadi ya saya jalani saja, dan bahkan saat masih Warga Binaan saya menjadi ketua Gereja pertama di Rutan Cipinang ini. Kalau teman-teman memang membutuhkan saya juga bersedia membantu memberikan pelatihan di bidang seni,” ujarnya. 

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan yang lebih humanis. Selain program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, pendekatan psikososial seperti ini diharapkan dapat meningkatkan optimisme Warga Binaan dalam menghadapi masa depan.

Agus Andrianto berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan lainnya sebagai bagian dari pembinaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat Ramadan, diharapkan Warga Binaan dapat semakin termotivasi untuk memperbaiki diri dan menyiapkan langkah menuju kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan makan siang bersama warga binaan, juga didampingi wakil menteri imigrasi dan Pemasyarakatan, Pimpinan Tinggi dan Ka.UPT Pemasyarakatan. (Is/Humas)

Teguh Santosa: Menlu Sugiono Membangkitkan Harapan di Tengah Konflik Berkepanjangan

CARACAS -- Kebijakan luar negeri Indonesia seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi semacam oasis, mata air yang membangkitkan harapan di tengah gurun yang gersang.

Banyak hal menyentak yang disampaikan Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) di Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari.

Walau menyentak, namun pandangan-pandangan itu disampaikan secara jujur dan apa adanya, serta disertai dengan tawaran solusi jangka panjang. Sikap Indonesia dalam pernyataan itu sangat jelas dan tegas, bahwa interaksi yang mengedepankan kepentingan bersama adalah variabel penting untuk menopang perdamaian dunia yang abadi.

Demikian penilaian pengamat hubungan luar negeri dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, dalam keterangan yang diterima redaksi.

"Penilaian Menlu Sugiono tentang situasi polycrisis, di mana ketegangan yang terjadi di berbagai kawasan memiliki keterkaitan satu sama lain, saya kira akan membuat banyak negara yang terlibat dalam konflik memikirkan kembali strategi umum mereka dalam memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing dan menyadari bahwa konflik dan perang bukanlah solusi terbaik," ujar Teguh yang sedang berada di Caracas, Venezuela.

"Begitu juga penilaian akan melemahnya solidaritas dan komitmen multilateralisme, saya kira akan dipahami sebagai ajakan dari Indonesia untuk bersama menjaga tata kelola politik global," kata Teguh yang juga anggota Lembaga Kerjasama dan Hubungan Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah itu.

*Kedaulatan Pangan dan Tetangga yang Baik*

Hal lain yang diapresiasi Teguh adalah upaya menyambungkan kebijakan dalam negeri membangun kedaulatan pangan untuk menghadirkan SDM berkualitas baik dengan kebijakan menjadi tetangga yang baik di kawasan.

Teguh mengatakan, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang dipimpinnya sejak awal telah membaca dua kata kunci kebijakan pemerintahan Prabowo itu.

JMSI misalnya di bulan November 2024 menggelar seminar internasional yang mengaitkan kebijakan membangun kedaulatan pangan dengan upaya menjadi tetangga yang baik yang mengedepankan solusi di arena internasional.

Lalu dalam Rakernas di bulan Desember 2024, JMSI melahirkan sejumlah rekomendasi yang antara lain mengajak masyarakat pers nasional memberikan perhatian ekstra serius pada kebijakan-kebijakan itu.

"Ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan kehadiran dan peranan di arena internasional. Seperti yang dikutip Menlu Sugiono dari pernyatan Presiden Prabowo bahwa kesejahteraan hanya datang dari perdamaian. Perdamaian datang dari saling memahami. Dan saling memahami datang dari pergaulan dan negosiasi," demikian Teguh Santosa. []

JMSI Bertemu Wamen Komdigi, Bahas Ancaman AI

JAKARTA — Perkembangan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan yang begitu pesat dalam beberapa waktu belakangan ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Perkembangan yang bahkan lebih pesat dari yang dibayangkan sebelumnya itu semakin berpotensi mengancam eksistensi lembaga pemberitaan. 

Karena itu, pengelola perusahaan media siber, di samping memberikan perhatian pada pengembangan usaha dan pengembangan keredaksian, juga harus memiliki kesadaran pada perkembangan teknologi digital dan AI ini. 

Demikian pesan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria ketika menerima Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di ruang kerjangan, Kantor Kementerian Komdigi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 19 November 2024. Wamen Komdigi Nezar Patria didampingi Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Prabu Revolusi.

Nezar yang merupakan mantan Pemimpin Redaksi Jakarta Post mengatakan, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat AI yang dikembangkan platform digital dapat “memaksa” perusahaan media siber mengurangi karyawan termasuk wartawan dalam jumlah yang sangat besar.

Sementara Teguh melaporkan kepada Wamen Komdigi Nezar Patria bahwa JMSI kini memiliki anggota sebanyak 512 perusahaan media siber. Dari jumlah ini, sebanyak 98 perusahaan media siber telah diverifikasi secara faktual oleh Dewan Pers. 

“Kami terus bekerja bersama Pengurus Daerah JMSI agar jumlah anggota JMSI yang terverifikasi Dewan Pers terus bertambah,” ujar Teguh. 

“Namun yang tidak kalah penting, seperti yang disampaikan Wamen Komdigi, anggota JMSI harus responsif pada perkembangan digital dan AI,” tambah Teguh.

Hal lain yang disampaikan Teguh adalah rencana JMSI Pusat memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh termasuk Menteri Komdigi Meutya Hafid di arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ke-3 JMSI di Samarinda, Kalimantan Timur, pertengahan Desember mendatang. 

Dalam kunjungan ke Kantor Kementerian Komdigi, Teguh hadir bersama Ketua JMSI Jakarta Wayan Sudane, Ketua JMSI Lampung Ahmad Novriwan, dan Ketua JMSI Kepulauan Riau Eddy Supriatna. Juga hadir Ketua Bidang Sekretariat dan Pendataan Anggota Ari Rahman serta Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga Yayan Sopyani. []

Teguh Santosa: Pernyataan Bersama RI dan China, Indonesia Tawarkan Solusi untuk Akhiri Konflik

JAKARTA — Pernyataan bersama yang diterbitkan usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping di Beijing, Republik Rakyat China (RRC), tidak membahayakan kedaulatan Indonesia atas laut teritorial Indonesia di utara perairan Pulau Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan.

Sebaliknya, pernyataan bersama itu justru menguatkan kedaulatan Indonesia atas laut teritorial Indonesia.  

Demikian dikatakan pengamat hubungan internasional DR. Teguh Santosa dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (13/11/2024).

Teguh mengatakan, batas laut teritorial Indonesia di perairan tersebut yang telah disepakati antara Indonesia dengan dua negara tetangga, Vietnam dan Malaysia, dan telah digambarkan dalam peta baru Indonesia yang dirilis tahun 2017 dengan garis utuh berwarna biru.  

“Penyelesaian batas laut teritorial Indonesia dengan Vietnam dan Malaysia adalah puncak dari perjuangan laut nusantara yang telah dimulai sejak era Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja (Deklarasi Djuanda 1957) dan diadopsi dunia internasional dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UN Convention on the Law of Sea (UNCLOS) 1982,” ujar dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu.

Mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu menambahkan, di luar batas laut teritorial, Indonesia dan dua negara tetangga, Vietnam dan Malaysia, masih memiliki perbedaan pandangan mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masing-masing negara. Dalam peta baru Indonesia 2017 batas ini digambarkan dengan garis putus berwarna merah muda. 

Sejak lama, sambung Teguh yang juga anggota Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah, perairan Laut China Selatan menjadi salah satu masalah yang pelik dan kompleks di kalangan negara-negara ASEAN yang memiliki pulau-pulau di perairan itu.  

“Tahun 2009 RRC ikut mengklaim perairan tersebut sebagai miliknya. Klaim RRC yang menggunakan sembilan garis putus atau nine dashed-lines (9DL) itu berada di luar laut teritorial Indonesia. Namun, 9DL beririsan dengan laut teritorial Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam, serta sebagian ZEE Indonesia,” ujar Wakil Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini.  

Mantan Ketua Bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah itu mencontohkan sikap Filipina dalam sengketa di Laut China Selatan. Filipina yang merasa keberatan karena laut teritorialnya diserobot RRC pernah mengajukan gugatan ke Permanent Court of Arbitration (PCA) di Belanda pada tahun 2013. Di tahun 2016, PCA memenangkan gugatan Filipina. Namun RRC tidak mengakui kasus yang diajukan itu, sehingga dengan sendirinya tidak mengakui keputusan PCA.

“Dengan demikian dapat dipahami bahwa istilah “areas of overlapping claims” yang digunakan pada point ke-9 pernyataan bersama RI dan RRC tersebut merujuk pada perairan di luar laut teritorial Indonesia yang faktanya memang diklaim oleh berbagai negara di kawasan,” ujar Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ini. 

Menurut mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini, point ke-9 pernyataan bersama RI dan RRC ini sesungguhnya menawarkan pendekatan baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dan memulai babak kerjasama regional di perairan, tanpa mengabaikan apalagi menegasikan UNCLOS 1982 dan Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South China Sea. 

Penyelesaian dengan menggunakan model ini, sambungnya, telah diterapkan di sejumlah sengketa perairan yang pelik, seperti di Laut Kaspia antara Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Rusia, dan Turkmenistan, pada tahun 2018. 

Di sisi lain, Teguh yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), juga mengatakan, pernyataan bersama RI dan RRC tersebut merupakan wujud dari kebijakan good neighbour yang diperkenalkan pemerintahan Prabowo Subianto. 

“Sebagai tetangga yang baik, Indonesia merasa berkewajiban untuk menawarkan solusi penyelesaian konflik dan mengubah ketegangan menjadi kerja sama yang saling menguntungkan,” demikian Teguh Santosa. []

Teguh Santosa: Perdamaian yang Lama Dijamin Power yang Seimbang

SOLO — Perdamaian adalah masa di antara dua perang yang bisa panjang atau pendek tergantung pada kekuatan pihak-pihak yang bertikai. Bila kekuatan pihak-pihak yang bertikai relatif sama atau seimbang, maka masa perdamaian dapat diharapkan berlangsung relatif panjang. 

Namun bila kekuatan pihak-pihak yang bertikai tidak seimbang, besar kemungkinan pihak yang lebih kuat (powerful) akan menaklukkan pihak yang lebih lemah (powerless). 

Dari sudut pandang realisme ini, kekuatan (power) yang dimiliki setiap negara di arena internasional juga berperan penting dalam menentukan, menciptakan, serta mempertahankan perdamaian. 

Demikian dikatakan pengamat hubungan internasional, DR. Teguh Santosa, ketika memberikan kuliah umum mengenai konflik di Semenanjung Korea di hadapan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Jumat siang, 1 November 2024.

Dalam presentasi berjudul "Two Koreas: Two-Level Games, Two Wars?" peraih gelar master dari University of Hawaii at Manoa (UHM) dan gelar doktor dari Universitas Padjadjaran (Unpad) memaparkan riwayat konflik Semenanjung Korea dan logika permainan dua-tingkat (two-level games) yang didalilkan Robert D. Putnam dalam mengelaborasi kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara. 

Logika permainan dua-tingkat menyatakan bahwa kebijakan luar negeri setiap negara dipengaruhi oleh dinamika politik nasional dan kontelasi politik di arena internasional. 

Selain itu, dengan menggunakan dalil realisme yang dipaparkan Hans J. Morgenthau, Teguh yang juga memimpin Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menjelaskan bahwa di arena internasional yang anarkis, setiap negara ingin aman (secure). 

“Teori umum mengenai hal ini mengatakan bahwa keamanan (security) merupakan situasi di mana pertahanan (defense) lebih besar dari ancaman (threat). Upaya Korea Utara meningkatkan kapasitas militer dan menjalin kerjasama militer dengan sekutu mereka didasarkan pada perhitungan ini. Korea Utara merasa dirinya berada di tengah ancaman yang nyata, berupa kekuatan militer Amerika Serikat yang berada di Asia Timur, terutama di Jepang dan Korea Selatan,” urai Teguh. 

Sambungnya, cara untuk menurunkan tensi ketegangan di kawasan adalah dengan mengurangi secara signifikai sumber ketegangan itu. Artinya, Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan harus mengurangi tekanan pada Korea Utara, sehingga Korea Utara tidak terdorong untuk meningkatkan kapasitas militer dan meningkatkan kerjasama dengan sekutu terdekat mereka, dalam hal ini Rusia. 

Reunifikasi Korea

Hal lain yang dibahas dalam kuliah umum tersebut adalah peluang reunifikasi kedua Korea yang sempat terbuka di tahun 2018-2019 namun kembali menemui jalan buntu setelah perubahan rejim di Korea Selatan dan Amerika Serikat. 

Menurut Teguh, dengan menghapuskan reunifikasi Semenanjung Korea dari Konstitusi, Korea Utara pada hakekatnya menawarkan pendekatan baru dalam mengakhiri konflik. Pendekatan baru itu semacam solusi dua negara (two states solution), di mana masing-masing Korea menjadi negara sendiri yang dapat hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence). 

“Untuk menciptakan situasi peaceful coexistence, perjanjian gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea tahun 1953 dapat diubah menjadi perjanjian damai di antara kedua negara. Setelah itu kedua negara dapat menjalin hubungan sebagai dua negara yang merdeka dan bersahabat. Atau dengan kata lain mengubah negative peace menjadi positive peace,” kata Teguh lagi.

Namun yang jadi masalah, Korea Selatan enggan mengikuti langkah Korea Utara. Sementara di dalam Konstitusi Korea Selatan disebutkan bahwa wilayah Republik Korea (Korea Selatan) meliputi seluruh wilayah Semenanjung Korea dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. 

Setelah Korea Utara menghapuskan gagasan reunifikasi dari narasi nasional mereka, Korea Selatan malah meningkatkan tekanan. Korea Utara pun memberikan respon yang sepadan dengan menekan balik Korea Selatan. 

Teguh berharap semakin banyak warga dunia yang melihat sengketa Korea ini dengan menggunakan perspektif yang lebih jernih dan berorentasi pada penciptaan perdamaian abadi di kawasan. Mesti disadari, katanya, ketegangan yang meningkat dan bahkan meletus menjadi konflik bersenjata terbuka dapat membuat keamanan dan stabilitas kawasan terganggu dan akan menciptakan dampak yang sangat serius bagi semua negara di kawasan termasuk Indonesia. 

Di akhir kuliah umum yang dipandu dosen hubungan internasional FISIP UNS Muchnizar Siagian, Teguh menyerahkan dua buku kumpulan wawancara dengan duta besar negara sahabat yang ditulisnya kepada mahasiswa-mahasiswa terpilih. 

Kedua buku berjudul “Perdamaian yang Buruk, Perang yang Baik” dan “Buldozer dari Palestina” telah dicatat Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai buku dengan wawancara duta besar negara sahabat terbanyak. []

Dewan Pertimbangan Mensoal Hasil Musprov Kadin Lampung

Bandar Lampung - Muhammad Khadafi kembali nahkodai Kamar Dagang Industri (Kadin) untuk periode 2022-2027 melalui Musyawarah Provinsi (Musprov) yang digelar di Novotel Lampung, Jumat (24/12/22). 

 

Anggota DPR RI Dapil Lampung ini menyebut Kadin Lampung siap memberi kontribusi untuk pembangunan Lampung. 

"Dari Lampung untuk dunia," kata dia. 

Dewan Pertimbangan Kadin Lampung, Aprozi Alam menyebut, Pelaksanaan Musprov sangat tidak relevan dan diduga cacat aturan. Bahkan kata dia, pelaksanaan Musprov Kadin Lampung berlangsung dengan skema 'petak umpet'. Pasalnya tiba-tiba sudah ada ketua tanpa adanya mekanisme.

"Sidang pleno yang dijadwalkan dimulai jam satu siang, tahu-tahu selesai dari pagi," kata dia. 

Menurutnya sebagai pengurus seharusnya punya hak untuk hadir dalam pleno sebagai peserta peninjau. 

"(Steering Committee) SC seharusnya memberikan pemberitahuan resmi, karena mereka tidak saja bertanggungjawab pada Ketum maupun peserta penuh sidang pleno," ucapnya. 

"Saya menyesalkan Kadin sebagai organisasi besar melakukan hal yang membodohi seperti ini," paparnya. 

Ia menuturkan, enntah pemilihannya kapan SC tidak memberi pemberitahuan terhadap pengurus, dewan pembina maupun dewan pertimbangan yang dalam hal ini berhak menjadi peninjau jalannya sidang pleno. 

SC seharusnya memberikan pemberitahuan resmi, karena  SC tidak saja bertanggung jawab pada ketua umum maupun peserta penuh sidang pleno, namun SC juga harus bertanggung jawab atas jalannya rangkaian acara terhadap kepengurusan yang akan demisioner

"Dipercepatnya sidang pleno tanpa pemberitahuan terhadap kepengurusan sebelumnya dan dewan pembina serta dewan pertimbangan justru memperkuat asumsi yang beredar bahwa rangkaian Muprov Kadin Lampung diatur untuk menguntungkan salah satu pihak atau golongan saja yang ada di dalam tubuh Kadin Lampung," ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris Steering Commitee (SC), Musmadia menegaskan, pelaksanaan Musprov Kadin Lampung sudah sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya pun mengaku selalu berkoordinasi dengan Kadin pusat dalam pelaksanaannya.

"Kita sebagai Steering Commitee dapat memastikan bahwa pelaksanaan Musprov ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dan kita selalu koordinasikan dengan Kadin pusat terkait pelaksanaan Musprov ini," ujarnya. 

Dirinya juga menegaskan, dari pembukaan hingga penutupan pendaftaran calon ketua Kadin, hanya satu orang saja yang mendaftar, yaitu Muhammad Kadafi. "Memang pas last minute ada satu pendaftar yang mengambil berkas. Yaitu Yonansyah, tapi itu dah last minute. Dan sampai penutupan pun yang bersangkutan tidak mengembalikan berkasnya," kata dia.

Kendati demikian, dirinya memastikan SC tidak ada intervensi dari pihak manapun, bahkan dari Ketua Kadin Lampung M. Kadafi. "Dan saya sudah sampaikan kepada Yonansyah, SC saya pastikan netral dalam pelaksanaan Musprov ini. Dan tidak ada intervensi dari manapun," kata dia.

Menurutnya, jika ada riak-riak di luar yang merasa tidak puas dengan pelaksanaan Musprov ini adalah hal yang biasa dalam suatu organisasi. "Tapi, kami sebagai SC dapat memastikan bahwa pelaksanaan Musprov sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dan jika ada yang mau menggugat, kita persilahkan," tukasnya.

Melansir koranperdjoeangan.com, Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) merupakan istilah yang sering kita temukan pada saat ada event atau kegiatan besar yang diselenggarakan oleh organisasi ataupun event organizer. Kedua istilah tersebut biasanya digunakan untuk struktur kepanitiaan event yang dilangsungkan.

Jika dilihat dari sisi tugas, SC lebih banyak bertugas sebagai pengarah, penasihat, atau pengawas dalam sebuah kegiatan sedangkan Organizer Committee memiliki tanggung jawab sebagai eksekutor kegiatan dan lebih banyak mengurusi hal-hal teknis sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik.

SC biasanya orang-orang yang tergabung dalam SC ini adalah mereka yang memiliki keahlian lebih, atau pakar, sehingga layak disebut sebagai penasihat kegiatan. Unit kepanitiaan ini merupakan bagian yang bertanggung jawab mengendalikan proses awal hingga akhir sebuah kegiatan. Orang-orang yang tergabung dalam SC ini sering kali memilikii pengaruh yang besar pada kualitas kegiatan.

Jumlah anggota SC memang tidak memiliki patokan yang pasti, hal ini tergantung dari tim event organizer yang ada dan juga skala event yang akan diselenggarakan. Semakin besar event yang akan diselenggarakan maka akan semakin banyak personil yang dilibatkan, sebaliknya jika event hanya dalam lingkup kecil terkadang tidak membutuhkan SC. 

Sebagai unit panitia pengarah, SC memiliki tugas dan kewenangan dalam hal-hal berkaitan dengan materi pokok kegiatan atau event yang akan dilaksanakan. beberapa tugasnya diantaranya adalah membuat dan menentukan arah, sasaran, serta tujuan pelaksanan event dan mencari dan membentuk kepanitiaan. (Rls/ndi)

Pasangan Prabowo-Erick Tohir Menangi Pemilihan Suara Relawan Jokowi di Lampung

 

BANDARLAMPUNG - Penghitungan suara manual hasil Musyawarah Rakyat (Musra) XI di Gedung Sumpah Pemuda PKOR Wayhalim Minggu (18/12) yang lalu akhirnya dilakukan di Rumah Aspirasi JMSI Lampung, Jalan Pangeran M. Nur, Gg. Karya Muda III Nomor 2, Kelurahan Sumur Putri, Teluk Betung Selatan, Bandarlampung pada Rabu (21/12) malam. Hasilnya, Prabowo Subianto tertinggi sebagai calon presiden (Capres) dan Erick Thohir terpuncak jadi calon wakil presiden (Cawapres).

Di dalam kotak suara masih tersegel tersebut terdapat total 1.863 suara, Prabowo Subianto memperoleh suara terbanyak sebagai Capres dengan jumlah 541 suara dan Erick Thohir memperoleh suara terbanyak sebagai cawapres dengan 1.065 suara.

Kader PDIP berambut putih Ganjar Pranowo memperoleh 378 suara, disusul Ketua DPR RI Puan Maharani memperoleh 362 suara.

Sebanyak 208 suara yang menginginkan Jokowi Presiden tiga periode, Airlangga Hartarto 123 suara, Muhaimin Iskandar 87 suara, Erick Thohir 60 suara, Anies Baswedan 59 suara, Mahfud MD 19 suara, Agus Harimurti Yudhoyono 10 suara, Ridwan Kamil 9 suara dan Kaesang Pangarep 4 suara.

Ada dua tokoh lokal yang mucul yakni Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan 4 suara dan Mantan Kapolda Lampung Ike Edwin. Selain itu ada 5 abstain.

Sementara itu, nama cawapres di bawah Erick Thohir adalah Puan Maharani dengan 275 suara, Muhaimin Iskandar dengan 166 suara dan Sandiaga Uno dengan 120 suara.

Kemudian, Mahfud MD 62 suara, Ganjar Pranowo 60 suara, Agus Harimurti Yudhoyono 23 suara, dan Prabowo Subianto 18.

Selanjutnya, Anies Baswedan, Megawati Soekarnoputri, Jokowi, Ricko, Gibran Rakabuming dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim masing-masing memperoleh 1 suara.

Koordinator Musra XI Lampung Faisol Sanjaya mengatakan, setelah panitia nasional walkout dari Musra, pihaknya melakukan negosiasi terkait pembacaan surat suara 2x24 jam.

Akhirnya, panitia lokal menggelar rapat evaluasi di sekretariat DPW Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Lampung, Selasa (20/12). Hasilnya, panitia lokal sepakat membuka kotak suara yang disegel dan dititipkan di Sekretariat Pujakesuma.

"Penghitungan disepakati di Kantor JMSI Lampung untuk menjaga netralitas. Maka diterima atau tidak oleh pusat maka ini akan tetap diumumkan karena ini amanah rakyat dan suara akar rumput," tegasnya.

Hal senada diungkapkan Muzamil Perwakilan dari Almisbat salah satu organ MUSRA mengatakan bahwa bukan tanpa alasan pihaknya memilih JMSI Lampung sebagai tempat Penghitungan suara. Hal ini dilakukan setelah sebelumnya para petinggi MUSRA mengusulkan memilih tempat netral untuk melaksanakan penghitungan suara.

"Kami memilih JMSI Lampung setelah mempertimbangkan usul untuk melakukan pemilihan suara ditempat yang netral, kami mengganggap ini sebagai tempat mulia," tutur Muzamil. 

"Ini juga sebagai bentuk Kehormatan kami untuk JMSI Lampung," lanjut dia.

Kehadiran Muzamil didampingi oleh Abu Hasan selaku Komite Pengarah dan Faisol Sanjaya Koordinator Daerah beserta Tim inti lainnya. (*)

Pemilihan Ketum Kadin Lampung Terindikasi Curang

Musyawarah Provinsi Kadin Lampung 2022 diragukan keabsahannya karena ketiadaan transparansi proses muprov yang akan memilih Ketua Umum Kadin Lampung pengganti DR Muhammad Khadafi tersebut.

“Hingga hari ini, tidak ada rilis resmi sama sekali dari panpel terkait siapa yang akan menjadi calon ketua dalam proses muprov besok,” ujar Yonasyah.

Sedianya, Muprov Kadin Lampung akan dibuka pada Jumat (23/12/2022). Yonas adalah Wakil Ketua Umum Kadin Lampung bidang Konstruksi kepengurusan saat ini.

Dalam keterangan persnya, Yonas menyebut beberapa nama yang sudah mencoba mengikuti proses pendaftaran calon ketua umum Kadin Lampung mengalami perlakuan yang sama yakni dihambatnya proses pendaftaran dan ketiadaan transparansi terkait peserta muprov dari kepengurusan Kadin kabupaten-kota dan Anggota-anggota Luar Biasa Kadin di Lampung sebagai pemilik suara dalam musyawarah tersebut.

“Setelah beberapa kali datang ke Sekretariat Kadin, tidak ada panitia yang dipersiapkan untuk pelaksaan proses muprov,” ujar Yonas, Rabu (21/12/2022) di salah satu kedai kopi di bilangan Pahoman.

Dalam keterangan terpisah, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam Daerah, Yudith Bawono Yudho, mempertanyakan proses muskab-muskot Kadin yang dirasa kurang dilaksanakan.

“Kita sama sekali tidak pernah mendengar ada prosesi musyawarah di tingkat kabupaten-kota. Cek aja dari pemberitaan atau kerja-kerja koordinasi dengan organisasi Kadin di tingkat provinsi,” jelas dia.

Beberapa pengurus yang mencoba meminta database keanggotaan Kadin selalu dijawab akan ditindaklanjuti. “Tetapi, hingga beberapa hari sebelum muprov dilaksanakan, staf sekretariat Kadin selalu menghindar,” urai Yudith. (Hel)

Forkopimda Majalengka Deklarasi Menolak Anarkisme

 

Majalengka – Wujudkan situasi dan kondisi di wilayah Majalengka, Jawa Barat yang kondusif dan cinta damai, Polres Majalengka bekerjasama dengan Pemkab Majalengka selenggarakan Deklarasi Menolak Anarkisme di Mapolres Majalengka, Juma’t (16/10/2020).

Kapolres Majalengka, AKBP, Dr. Bismo Teguh Prakoso, S.H.,S.I.K., menyampaikan kegiatan kali ini merupakan sebuah bentuk semangat kebersamaan dan juga kekompakan yang harus terus kita jaga bersama demi wujudkan Majalengka dalam situasi aman dan kondusif sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh segenap masyarakat. Situasi kondusif ini bisa terjadi dikarenakan peran serta bersama segenap komponen baik itu dari Kepolisian,TNI, Pemkab Majalengka, LSM, Ormas serta Organisasi Kepemudaan dan juga kelembagaan lainnya dalam bersama-sama menjaga kondusifitas di Kabupaten Majalengka.

Ia menambahkan, menyikapi perkembangan yang semakin maju dengan mudahnya informasi tersebar begitu luas di internet, maka hendaklah kita menyikapi sebuah informasi itu dengan bijak jangan mudah terprovokasi dengan informasi yang negatif atau Hoax, perbedaan pendapat sangat wajar dalam kehidupan berdemokrasi akan tetapi jangan sampai dari perbedaan tersebut sampai berbuat anarkis sehingga merugikan orang lain.

“Kehadiran semuanya yang ada disini mempunyai peran yang begitu besar dan central untuk mendidik dan memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang berada disekitar agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya merusak dan juga menghasut ke hal-hal yang negatif, mari kita jaga bersama kota Majalengka agar situasi dan kondisi selalu dalam keadaan damai,” tegasnya.

Bupati Majalengka, Dr. H. Karna Sobahi., M.M.Pd., menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas inisiatif Polres Majalengka mengadakan silaturahmi bersama segenap unsur baik itu Pemda, TNI-Polri, LSM, Ormas dan juga organisasi kepemudaan dengan tujuan menciptakan kondusifitas di Kab. Majalengka.

Ia menambahkan, kegiatan ini digelar untuk memberikan edukasi bagaimana cara berdemokrasi yang aman,nyaman beretika membuat suasana kondusif menghindari hal-hal negatif seperti tindak anarkisme. Aspirasi dari rakyat itu harus diterima oleh kita karena bagaimanapun demokrasi itu merupakan hak setiap rakyat dan dijamin oleh undang-undang..

“Menindaklanjuti kegiatan yang di gagas oleh Polres Majalengka hari ini, akan dilanjutkan insyallah pada hari Senin yang akan datang Pemkab Majalengka akan menggelar kegiatan silaturahmi bersama tokoh masyarakat dan juga unsur Mahasiswa kegiatannya serupa seperti ini, dan setelah itu akan mengadakan silaturahmi dengan para Serikat Kerja karena mereka yang paling tersentuh oleh Undang-undang Cipta Kerja, kita akan berikan pemahaman nantinya,” ucapnya.(Hudiyat)

Jaminan untuk Prabowo ketika ke Amerika

 

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akhirnya mendapatkan visa dan diundang ke Amerika Serikat (AS) pekan depan. Pemerintah Indonesia pun diminta untuk memastikan keamanan Ketua Umum Partai Gerindra itu saat berada di Amerika.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan, permintaan itu bukan tanpa alasan. Dia menyebut selama 20 tahun ini AS menolak memberikan visa kepada Prabowo karena dugaan keterlibatannya pada kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur.

"Amerika Serikat selama ini menolak memberikan visa berkunjung kepada Prabowo karena keterlibatannya pada masa lalu di Timor Timur. Namun demikian Prabowo harus hati-hati saat mengunjungi AS," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2020).