Sosperda, Nurul Ikhwan Ajak Masyarakat Hindari Perpecahan

LAMPUNG SELATAN - Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Nurul Ikhwan, menggelar sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Merakbatin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Senin (12/04).

 

Nurul mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang kaya akan suku bangsa, adat dan budaya. Pancasila adalah ideologi pemersatu bangsa.

 

“Pancasila adalah ideologi kita, rujukan kita dalam berbangsa dan bernegara agar tetap utuh menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya seperti dilansir monologis.id.

 

Dalam merumuskan Pancasila, lanjut Nurul, para pendiri bangsa memiliki tujuan agar bangsa ini menjadi kuat.

 

“Mengingat beragamnya bangsa kita, tenggang rasa menjadi penting. Semacam saling menghormati dan toleransi. Ketika terjadi kesalahpahaman (konflik), harus sebisa mungkin diselesaikan secara baik. Dengan demikian kita akan terhindar dari perpecahan,” tegasnya.

 

 

Pada kesempatan itu Nurul ikhwan juga menyampaikan memohon maaf dan mengucapkan selamat berpuasa bagi umat muslim.

 

“Salah satu perwujudan Pancasila adalah saling hormat menghormati antarumat beragama yang dilindungi oleh negara,” kata dia.

 

 

Ketua DPRD Curhat pada Wagub Lampung

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay meminta staf yang pintar kepada Wakil Gubernur Cusnunia Chalim (Nunik). Bukan staf yang tidak pintar (buyan) karena menghambat pekerjaan.

 

"Khususnya staf di DPRD Lampung kasih saya yang pintar-pintar gubernur iya jangan basing-basing, bantu sayalah gub, ini guyon saya namun serius. Kalau staf kami cerdas usulannya agak bagus, tapi kalau buyan ngehalangin kerja, luar biasakan itu, itu pesan untuk Wakil Gubernur Lampung Cusnunia Chalim (Nunik)," kata dia saat sambutan Musrenbang Provinsi Lampung di Hotel Novotel, Senin (12/4).

 

Ia mengatakan ke depannya bukan DPRD yang  melakukan pelatihan/bimbingan teknis (Bimtek) tapi staf staf gubernur yang harus di bimtek agar pintar jangan asal masukan orang.

 

"Untuk Nunik kedepannya staf staf gubernur itu yang harus di bimtek, staf harus pintar, saya takut DPRD pintar staf stafnya buyan," katanya.

Ia juga  mengingatkan bahwa gubernur provinsi Lampung tidak bekerja sendiri untuk membangun Lampung melainkan bekerjasama dengan DPRD, walikota/bupati yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

 

"Yakinlah gubernur bahwa DPRD provinsi Lampung tidak memanjakan anda untuk berdiri sendiri dan tidak akan mengizinkan anda  berjalan sendiri, kita akan backup. Kita juga menyadari bahwa Undang-undang Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa DPRD provinsi  dan kabupaten/kota juga membantu pembangunan di daerah. Jadi bekerja bareng, kerja sama-sama," ujar dia.

Wagub membuka secara Bimtek Program Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah bagi Camat se-Provinsi Lampung Tahun 2021 di hotel Horison Bandarlampung.(RMOL)

Mardiana Tekankan Pentingnya Nilai Pancasila

LAMPUNG UTARA – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mardiana, ST., MT., sambangi peserta didik dan jajaran satuan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Kotabumi, Senin, 12 April 2021.

 

Kehadiran anggota Fraksi Partai NasDem tersebut guna menyosialisasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

 

Dalam kesempatan itu dirinya menyampaikan bahwa sebagai landasan dan/atau ideologi negara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus tertanam dalam diri warga negara Indonesia di setiap tingkatan hingga setiap generasi.

 

“Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tentu akan mengarahkan hidup bermasyarat yang rukun, damai, dan berkeadilan,” tutur Mardiana, legislator Prov Lampung yang terpilih melalui Daerah Pemilihan (Dapil) V Lampung meliputi Kabupaten Lampung Utara – Waykanan.

 

Di tempat yang sama, Kepsek SMA 4 Haidir Yusuf, ST., M., menyampaikan, meski dalam kondisi pandemi covid-19 pihak satuan pendidikan tetap fokus dan semangat dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

 

“Tentunya tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan yang telah diimbau dan ditetapkan oleh pemerintah,” kata Haidir Yusuf.

 

Ia juga berharap dengan adanya kunjungan Mardiana, ST., MT., dapat memberikan support demi tercapainya kualitas pendidikan khususnya di SMA Negeri 4 Kotabumi.

 

Dalam kesempatan itu, Haidir Yusuf juga menyampaikan permohonan maaf dalam hal menyongsong kedatangan bulan suci Ramadhan 1442 H.

 

“Dalam menyambut datangnya bulan Ramadhan 1442 H saya mentampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan maupun kekhilafan selama ini. Semoga kita semua pada tahun ini dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan khusyuk, sabar, serta tawadhu,” tutupnya.

 

Sementara itu, narasumber kegiatan, H. Ahmad Junaidi, S. Pd., MM., menyampaikan topik Pancasila dalam kehidupan keseharian.

 

“Negara Indonesia ini negara yang luar biasa. Untuk itulah perlunya nilai-nilai yang mengatur keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa,” tegasnya.

 

Untuk itulah pentingnya menjaga teritorial bangsa Indonesia dalam satu ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sehingga potensi kekayaan, sumberdaya, dan keberagaman dapat terjaga dengan baik dalam bingkai toleransi yang berkeadilan.

 

“Dan Pancasila merupakan kepribadian hidup bangsa kita yang membentuk karakter serta norma-norma kebudayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” urai H. Ahmad Junaidi.

 

Terpantau di lokasi, seluruh audiens menerapkan prokes secara ketat. (restorasinewssiberindonesia.co)

Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung Bicara Soal Harga Singkong

Bandarlampung--Petani singkong di Lampung kini mulai bernafas lega. Terutama, pasca kesepakatan Gubernur Arinal Djunaidi dan beberapa pengusaha tapioka terkait harga singkong minimal yang dipatok Rp900 perkilogramnya.

 

Bahkan, di Lampung Tengah harga jual singkong kini mencapai Rp1.100 perkilogramnya.

 

Meski demikian, mereka mengeluhkan karena pabrik tapioka yang menerapkan potongan timbangan (rafraksi) di atas 25 persen.

 

Keluhan itu disampaikan para petani kepada Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung I Made Bagiasa saat sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kampung Mataramjaya Kecamatan Bandarmataram Lampung Tengah, Minggu (11-4-2021).

 

"Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur, karena harga singkong sudah naik. Tapi masih ada masalah pemotong di pabrik yang cukup besar,” ujar salah satu petani.

 

Karena itu, mereka pun meminda Made untuk mengecek langsung ke pabrik-pabrik tapioka yang menerapkan rafraksi di atas 25 persen.

 

“Kami mohon Bapak Made untuk melakukan kontrol, bila perlu sidak ke pabrik singkong yang ada di Kecamatan Bandarmataram,” pintanya.

 

Menanggapi hal itu, Made merasa sangat senang karena harga singkong yang sudah naik dan petani bisa bernafas lega. "Artinya petani benar-benar terbantu dengan kerja pak gubernur," jelasnya.

 

Made mengatakan, Komisi II akan meninjau sejumlah pabrik pengolahan tapioka: CV SM (Sriwijaya Mataram), CV DMD Darma Djaya, PT SPM (Sinar Pematang Mulia 2) PT HBMA (Hamparan Bumimas Abadi).

 

"Masukan dari petani kami terima. Nanti kami dari Komisi II DPRD Lampunh akan melakukan kunjungan terkait keluhan petani," jelasnya. (harianmomentum.com).

Politisi Golkar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Bumiagung-- Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Golkar, Ali Imron melakukan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Desa Mulyoasri, Kecamatan Bumiagung, Ahad 11 April 2021.

 

Sosialisasi diikuti para pemuda Mulyoasri. Terdiri dari anggota karang taruna, mahasiswa dan pelajar sekolah menengah atas atau SMA.

 

Dihadiri Kepala Desa Mulyoasri Suyitno beserta perangkat desa, dan Danramil 429-05 Sukadana, Lampung Timur, Kapten Inf Jumali.

 

Menurut Imron, Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu terus dilakukan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Apalagi, terhadap kaum muda yang akan menjadi penerus masa depan bangsa.

 

"Pemuda memiliki peran strategis terhadap masa depan bangsa Indonesia. Di pundak para pemuda, negara ini akan maju dan tidak. Masa depan negara akan cerah atau suram," tegasnya.

 

Imron mengutip ungkapan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, tentang peran strategis pemuda. "Beri saya seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri saya sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia."

 

Melihat pentingnya peran pemuda, anggota Komisi 5 DPRD Lampung, itu mengajak pemuda desa Mulyoasri menjadi pelopor dalam memajukan desanya.

 

Selain itu, Imron menggingatkan para pemuda agar memperkuat wawasan kebangsaan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, hal itu bukan tanpa alasan. Di tengah globalisasi saat ini, beragam ideologi dan paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara, sangat mudah berkembang dan dapat memengaruhi masyarakat.

 

Karena itu, pemuda harus tampil sebagai benteng bagi bangsa Indonesia dari berbagai pahama atau ideologi yang tidak sesuai dan dapat persatuan dan kesatuan Indonesia.

 

"Pemuda harus terus memperkuat pemahaman kebangsaan dan ideologi Pancasila, sekaligus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari," kata Imron. (harianmomentum.com).

 

Anggota DPRD Lampung: Bakti pada Negeri Perwujudannya Peduli Sesama

 

LAMPUNG UTARA – Selain piawai dalam memainkan perannya sebagai seorang legislator, Mardiana, ST., MT., anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung ini ternyata juga memiliki jiwa sosial yang tinggi.

 

Di sela berbagai kesibukan aktifitasnya dalam menyerap aspirasi masyarakat di wilayah yang menjadi konstituennya juga energi yang terus terkuras dengan menyusun berbagai regulasi daerah, kini dirinya juga disibukkan dengan berbagai aktifitas sosial menyangkut kepedulian pada masyarakat yang mengalami musibah, keluarga prasejahtera yang membutuhkan derma.

 

“Bakti kepada negeri salah satu perwujudannya ialah peduli pada sesama,” kata Mardiana, saat dimintai komentarnya kepada awak media ini, Jum’at, 9 April 2021.

 

Meski dirinya pada beberapa kesempatan tidak terjun langsung menyambangi warga yang tertimpa musibah dan sejenisnya, namun Mardiana begitu tanggap dan responsif saat beberapa komunitas sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang ada di Kabupaten Lampung Utara menyampaikan informasi terkait adanya sejumlah warga prasejahtera yang membutuhkan perhatian khusus.

 

“Bukankah menebar kebaikan itu merupakan perintah dari Allah SWT? Jadi saya pikir, tak perlu birokrasi yang panjang dan rumit untuk sekedar meringankan dan memberikan kepedulian bagi sesama,” ucap Mardiana, kader potensial partai besutan Surya Paloh ini.

 

Ia juga bertekad untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam kapasitasnya sebagai seorang wakil rakyat, sekaligus menebarkan kebaikan bagi sesama dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial. (restorasinewssiberindonesia.co)

 

 

 

 

 

Wakil Ketua DPRD Lampung Webinar Penguatan SDM di Era Industri 4.0"

 

Bandarlampung--Anggota Komisi I DPR RI yang juga Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Lodewijk F Paulus membeberkan tantangan di era revolusi industry 4.0.

 

Hal itu dikemukakannya saat menggelar Webinar Merajut Nusantara bertajuk "Penguatan SDM di Era Industri 4.0", Rabu (7-4-2021).

 

Selain Lodewijk F Paulus, webinar yang diikuti sahabat Lodewijk di Provinsi Lampung tersebut turut menghadirkan pembicara lainnya, seperti Freddy Tulung (praktisi kehumasan dan komunikasi publik) dan Ririn Kuswantari (Wakil Ketua DPRD Lampung).

 

Lodewijk mengatakan, salah satu tantangan di era revolusi industri 4.0 adalah banyaknya aktivitas manusia yang beralih ke digital atau mesin.

 

“Itu menyebabkan beberapa bidang industri dan usaha lainnya harus robot atau mesin,” ucapnya.

 

Lebih lanjut dia membeberkan bahwa pada mulanya revolusi industry, khususnya dalam hal produksi masih menggunakan air.

 

Revolusi industri kedua dan ketiga tentang elektronik dan perkembangan  infomasi. Lalu masuk ke era revolusi industri 4.0, semua berbasis teknologi informasi berbasis digital.

 

Menurut dia, ada lima sektor yang dipilih untuk mendukung Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0: makanan, tektil dan busana, sektor otomotif, industri dan petro kimia.

 

Pembicara lain, Freddy Tulung mengatakan, saat ini Indonesia sedang menghadapi era disruptif. Di era ini, bermunculan inovasi baru yang menggugurkan produk yang lain.

 

“Kedepan teknologi baru akan meninggalkan teknologi lain, seperti telpon kabel kini ditinggalkan setelah ada handphone,” jelasnya.

 

Freddy mengatakan, perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat cepat dan berpengaruh di semua aspek kehidupan masyarakat.

 

Saat ini, menurut dia, perkembangan penduduk sangat pesat, dan 50 persen terjadi di negara-negara di Asia.

 

“Karena itu akan terjadi persaingan sumber daya alam, SDM juga terjadi persaingan teknologi. Semua basisnya digitalisasi, robotisasi,” paparnya.

 

Terkait demografi dan urbanisasi, akan terjadi lonjakan jumlah penduduk produktif jumlahnya sangat besar. “Begitu juga jumlah penduduk yang pindah ke kota bisa mencapai 70 persen,” ujarnya.

 

Lebih lanjut Freddy mengatakan, berdasarkan data sampai Januari 2021, sebanyak 202 juta pengguna internet, 170 juta user medsos.

 

"Transformasi digital akan merubah semua aspek kehidupan manusia. Karena kita tidak bisa lari dari teknologi informasi," ujar Freddy.(rls)

Ririn Kuswantari Jadi Pembicara Webinar Merajut Nusantara

Bandarlampung--Corona virus disease 2019 (Covid-19) berdampak pada ekonomi masyarakat, termasuk di Provinsi Lampung. Mencetak wirausaha muda menjadi solusi untuk mengentaskan persoalan tersebut.

 

Begitulah salah satu poin penting yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Lampung Ririn Kuswantari saat menjadi pembicara Webinar Merajut Nusantara bertajuk "Penguatan SDM di Era Industri 4.0" yang diikuti sahabat Lodewijk di provinsi setempat pada Rabu (7-4-2021).

 

Selain Ririn, tampil sebagai pembicara webinar Anggota Komisi I DPR RI Dapil Lampung I Lodewijk F Paulus serta Praktisi Kehumasan dan Komunikasi Publik Freddy Tulung.

 

Ririn mengatakan, era industri 4.0 membuka peluang bagi anak muda untuk bisa Berjaya. Karena mereka bisa menyalurkan potensinya, membuka usaha baru lewat sarana teknologi yang ada.

 

Untuk itu, Ririn menggalakkan gerakan malu menganggur di kalangan muda dengan mencetak para wirausaha muda.

 

“Apalagi saat ini banyak sektor pariwisata Lampung yang sangat potensial untuk bisa dimanfaatkan oleh generasi muda,” kata Ririn melalui siaran pers yang diterima harianmomentum.com.

 

Contohnya seperti kawasan pariwisata terpadu Bakauheni Harbour City. Pariwisata yang akan dibangun di lahan 214 hektare tersebut, sambung dia, adalah kawasan pariwisata tepi laut terbesar di Sumatera.

 

“Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terus melakukan berbagai langkah untuk mewujudkan Bakauheni Harbour City bisa terwujud pada tahun 2022.

 

“Anak-anak muda bisa mengambil bagian saat Bakauheni Harbour City jika sudah berjalan,” ucapnya.

 

Sebelumnya, Ririn menyebut pengangguran terbuka di Provinsi Lampung berdasarkan data statistik sebesar 4,67 persen atau 209,6 ribu orang. Itu adalah salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang sudah setahun merebak.

 

Menurut Ririn, berdasarkan data Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker Provinsi Lampung, masih banyak perusahaan yang menerima pegawai baru di tahun 2021. Khususnya di sektor makanan, mini market, BUMN, bidang kesehatan, pendidikan, perusahaan telekomunikasi, media, UMKM dan lainnya.

 

"Secara keseluruhan tahun 2021, perekonomian Lampung diperkirakan akan tumbuh menguat dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2020 yang terkontraksi sebesar -1,67 persen,” sebutnya.

 

Namun, sambung Ririn, dengan asumsi kegiatan social distancing akibat pandemi Covid-19 masih akan berlangsung di 2021, meskipun akan menurun seiring dengan meluasnya implementasi vaksin Covid-19.

 

“Secara umum prospek akselerasi ekonomi didorong oleh kembali meningkatnya aktivitas ekonomi pasca perlambatan yang terjadi selama pandemi Covid-19 di tahun 2020 (base effect)," jelas Ririn.

 

Meski demikian, lanjut Ririn, terjadi perubahan jumlah pegawai di Provinsi Lampung ketika pendemi merebak.

 

“Keputusan untuk mempertahankan jumlah pegawai, mengurangi atau bahkan menambah jumlahnya merupakan langkah yang harus ditempuh perusahaan dalam menyikapi situasi pandemi yang berdampak pada aktivitas perusahaan,” paparnya.

 

 

Menurut dia, pengurangan jumlah pegawai relatif lebih banyak terjadi pada usaha menengah dan besar (UMB), yaitu 52,71 persen. Sementara UMK di angka 30,18 persen.

 

Lebih lanjut dia menuturkan bahwa data menurut BPS Lampung sebesar 33,23 persen perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah pegawai yang bekerja. Kemudian 65,62 persen perusahaan memilih untuk tidak mengurangi atau menambahkan jumlah pegawai yang bekerja.

 

Kemudian sebanyak 1,15 persen perusahaan memilih untuk menambahkan jumlah pegawai yang bekerja.

 

Ririn melanjutkan, persentasi perusahaan yang mengurangi pegawai di tengah pandemi Covid-19 bidang konstruksi (51,16), pertambangan dan penggalian (44,44), akomodasi dan makan-minum (42,37), transportasi dan pergudangan (12,50), jasa kesehatan (13,16) dan air serta pengelolaan sampah (15,00).(rls)

 

Anggota DPRD Lampung Hadiri Musda Hipmi

Anggota Komisi V DPRD Lampung Lesty Putri Utami mengatakan, generasi muda harus keluar dari zona nyaman dan mencari peluang usaha untuk memajukan daerah.

 

“Pemerintah membutuhkan pengusaha muda yang kreatif dalam memajukan daerah,” ujar Lesty menyambut pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Lampung di Hotel Novotel Bandarlampung.

 

Menurut Lesty, mengembangkan suatu daerah tidak hanya kewajiban pemerintah, apalagi pada masa pandemi Covi-19. Tetapi membutuhkan peran semua pihak, termasuk pengusaha muda yang kreatif.

 

“Banyak muncul kafe di Lampung yang pemiliknya generasi muda dan mereka juga bisa tergabung ke dalam Himpi. Hipmi harus bisa merangkul mereka yang belum tergabung agar semakin banyak anggota HIPMI maka semakin besar peluang memajukan daerah Lampung,” tambahnya.

 

Ia berharap kepengurusan yang baru, Hipmi Lampung bisa maju dan mampu memperkokoh eksistensi sebagai wadah insan-insan pembangunan di Lampung.  Untuk itu, Hipmi harus solid dan memiliki solidaritas tinggi.

Ia menambahkan ada pemikiran bahwa membuka usaha merupakan pelarian anak muda karena tidak diterima bekerja baik di pemerintahan maupun di swasta. Padahal dengan membuka usaha maka dapat membuka lapangan pekerjaan serta menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu, ia berharap kehadiran Hipmi dapat membangkitkan semangat generasi muda untuk membuka usaha. Tidak menunggu lowongan kerja baik dari pihak pemerintah maupun dari swasta.(RMOL)

 

 

DPRD Lampung Komit Bantu Gubernur Tingkatkan PAD

Bandarlampung--Komisi I DPRD Lampung siap membantu Gubernur Arinal Djunaidi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui konsep smart village (desa cerdas).

 

Karena itu, Komisi I DPRD Lampung akan membantu menyosialisasikan program smart village.

 

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I Yozi Rizal saat Diskusi bertema "Membedah Konsep Smart Village" di Cafe Unsilent Bandarlampung, Senin (5-4-2021).

 

"Kami nanti akan sosialisasikan program smart village, lewat kegiatan reses. Kita ingin semua desa berbondong-bondong ikut program ini," kata Yozi.

 

Dia meyakini, melalui program itu, Lampung akan lebih baik lagi. "Saya yakin bila daerah maju, kita semua pasti akan maju," ujarnya.

 

Dia juga memastikan, akan berkunjung ke desa-desa yang sudah melaksanakan program berbasis digital tersebut. "Hal ini untuk menularkan ke desa yang belum ikut dalam program smart village," sebutnya.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Lampung Zaidirina mengatakan, program itu untuk menciptakan tata kelola hingga membangun ekonomi yang seimbang antara pedesaan dan perkotaan.

 

"Smart village berbasis digital bukan merupakan suatu sistem. Tapi ini merupakan salah satu rumah besar yang harus diisi sesuai desa masing-masing," jelasnya.

 

Dia menyebutkan, ruang lingkup yang menjadi pedoman dari smart village adalah tata kelola cerdas, masyarakat, lingkungan, hingga mobilitas cerdas.

 

"Contohnya di Desa Margosari Kabupaten Pringsewu. Masyarakatnya menyiapkan Bank Dhuafa untuk membantu, bahkan mendapat penghargaan dari kementerian,” terangnya.

 

Karena itu, pemerintah akan memasukan suplemen dengan potensi desa-desa. Seperti layanan surat menyurat secara online, sampai pembayaraan pajak di desa bisa terlaksana.

 

"Untuk pajak, kami sudah siapkan 212 BUMDes yang bisa menjadi tempat pembayaran daerah. Hal ini penting, karena semua pajak bisa dibayar di sini. Nantinya, 10 persen PAD kabupaten masuk jadi PAD desa," tuturnya.

 

Selain itu, dia menyebutkan, konsep penting dalam smart village adalah pemanfaatan data secara terintegrasi. Seperti terintegrasi dengan BPBD, mulai dari mitigasi bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

 

"Jadi smart village ini konsepnya berkolaborasi. Ttidak akan jalan jika tidak ada kolaborasi. Saya juga mengingatkan semua desa mendaftar agar nanti kami," ajaknya.

 

Sementara, Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto menyebutkan, pembangunan harus dimulai dari daerah pedesaan.

 

Menurut dia, hal itu sejalan dengan OJK melalui TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah), dengan mengusung program penyiapan infrastruktur untuk bisa melakukan askes layanan keuangan.

 

Selain itu, OJK juga memastikan agar layanan keuangan bisa diakses dengan meminta BNI, BRI dan Bank Lampung untuk mendukung program smart village. (harianmomentum.com).

 

DPRD Lampung Diskusi Bedah Konsep Smart Village

Komisi I DPRD Provinsi Lampung, menggelar diksusi rutin bertema “Membedah Konsep Smart Village” yang merupakan salah satu dari 33 janji politik Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalilm di Cafe Unsilent, Kota Bandarlampung, Senin (5/4).

 

Diskusi dihadiri Ketua Komisi I Yozi Rizal, Sekretaris Komisi I Mikdar Ilyas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung Zaidirina, dan dimoderatori oleh Rismayanti Borthon.

 

Zaidirina, menerangkan, program Smart Village merupakan salah satu misi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya, untuk menciptakan tata kelola, hingga membangun ekonomi yang berbasis di wilayah perdesaan yang seimbang dengan perkotaan. “Smart village atau desa cerdas berbasis digital bukan merupakan suatu sistem. Tapi ini merupakan satu rumah besar yang harus diisi sesuai desa masing-masing,” jelasnya.

 

Adapun ruang lingkup yang menjadi pedoman dari smart village adalah tata kelola cerdas, masyarakat, lingkungan, hingga mobilitas cerdas.

 

“Salah satu contohnya di Desa Margosari, Kabupaten Pringsewu. Dimana masyarakatnya menyiapkan Bank Dhuafa untuk membantu, bahkan mendapat penghargaan dari kementerian,” kata dia.

 

 

 

Kedepan, pemerintah tinggal memasukan suplemen dengan potensi desa-desa. Seperti layanan surat menyurat secara online, sampai pembayaraan pajak di desa bisa terlaksana.

 

 “Untuk pajak, kami sudah siapkan 212 BUMDes yang bisa menjadi tempat pembayaran daerah. Hal ini penting, karena semua pajak bisa dibayar disini. Nantinya, 10 persen PAD kabupaten masuk jadi PAD desa,” paparnya.

 

Kata dia, konsep smart village yang paling penting adalah pemanfaatan data secara terintegrasi. Seperti integrasi dengan BPBD, mulai dari mitigasi bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

 

 “Jadi smart village ini konsepnya berkolaborasi, jadi tidak bakalan jalan jika tidak ada kolaborasi. Saya juga mengingatkan agar semua desa mendaftar agar nanti kami (PMDT) bantu. PMDT juga saat ini masih melakukan pendataan agar mengetahui kondisi di desa,” urainya.