DPRD Lampung Paripurna LHP BPK

 Bandar Lampung — Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 2020 Pemerintah Provinsi Lampung mencapai 95,95 persen. Hal itu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Lampung saat rapat paripurna DPRD Lampung, Rabu, 19 Mei 2021.

“Temuan BPK menunjukkan realisasi pendapatan Provinsi mencapai 95,90 persen dan PAD mencapai 95,95 persen,” kata Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumai.

Kendati terealisasi cukup baik, dia mendorong adanya peningkatan, karena potensi pendapatan daerah yang masih cukup besar. Bahkan, BPK memberikan catatan atas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor serta penerapan pajak progresif.

“DPRD merekomendasikan kepada Pemprov untuk menyusun rencana aksi peningkatan pendapatan khususnya PAD untuk beberapa tahun ke depan,” kata sekretaris DPD PDIP Lampung itu.

Selain itu, ASN Pemprov juga sepatutnya dapat meningkatkan pemahaman tupoksi, pengetahuan dan keterampilan teknisnya, mengingat ASN diberikan tunjangan tambahan penghasilan. “Tambahan penghasilan kinerja ASN tidak sebatas absensi,” ujarnya.

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, mengatakan akan melaksanakan rekomendasi dari DRPD Lampung. “Tadi disampaikan untuk menguatkan lagi APIP. Kami akan tindaklanjuti dengan inspektorat dan secara khusus dengan APIP,” kata dia.
(Lampost.co)

DPRD Lampung Minta Disnaker Bersikap Tegas Akan THR

 Bandarlampung–DPRD Provinsi Lampung meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bersikap tegas dalam menegakkan aturan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR).

Menurut Anggota Komisi V DPRD Lampung Suprapto, Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan aturan terkait pembayaran THR.

“Kan jelas aturan terkait THR itu. Jadi kita berharap Disnaker Lampung bisa tegas menerapkan aturan THR,” kata Suprapto seperti dilansir harianmomentum.com, Selasa (18-5-2021).

Meski demikian, dia meminta Disnaker Lampung untuk berupaya memediasi antara perusahaan dan pekerja terlebih dahulu.

Terlebih lagi, dia menilai, pandemi covid-19 memang berdampak pada keuangan perusahaan. Tetapi ada beberapa perusahaan yang tetap beroperasi tanpa terdampak covid-19.

“Memang covid ini sangat berdampak luas. Jadi bisa difasilitasi agar para pekerja itu bisa menerima haknya,” sebutnya.

Dia pun mengatakan akan terus memantau perkembangan terkait dengan sepuluh perusahaan yang diadukan ke Dinas Tenaga Kerja Lampung.

Diberitakan sebelumnya, Sepuluh perusahaan di Lampung terancam denda dan sanksi, karena bermasalah dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Mereka diadukan karena bermasalah dalam pemberian hak pekerja menjelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.

Sepuluh perusahaan itu antara lain: PT Tempo Logistik, PT Haleyora Pollorindo, PT Marcopolo Hotel, PT Aman Jaya Persada dan PT Trigunung Padutama.

Kemudian Mitra 10 (PT ZK Trans Rajabasa), PT ISS Indonesia, PT Duma Karya Burian, PT Trans Ritel Indonesia, Rumah Sakit Haji Kamino Waykanan. (**)

DPRD Lampung Minta Pengawasan Arus Balik Tetap Diperketat

 Bandarlampung–Meski tidak ada cuti lebaran, namun tidak bisa dipungkiri bahwa rutinitas mudik masyarakat tetap terjadi pada Idul Fitri 1442H.

Lampung sebagai pintu gerbang perlintasan Sumatera menuju Pulau Jawa, atau sebaliknya, menjadi wilayah yang akan dipadati arus balik mudik lebaran.

Sebab, dalam kurun waktu 22 April hingga 14 Mei 2021, tercatat sebanyak 440.014 pemudik telah melintasi Lampung.

Untuk mengantisipasi penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19), Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Yanuar Irawan berharap aparatur kepolisian tetap memperketat pengawasannya.

“Arus balik tetap harus menggunakan prosedur, dalam rangka penanggulangan covid-19,” kata Yanuar, Senin (17-5-2021).

Yanuar pun mengapresiasi kinerja Polri, khususnya jajaran Polda Lampung, yang sejak akhir Ramadan lalu sudah siaga di perlintasan, khususnya pintu gerbang masing-masing wilayah.

“Kita mendukung aparat kepolisian yang sudah bekerja siang-malam. Tetap semangat, agar prosedural tetap dijalankan. Apalagi untuk kendaraan yang platnya dari luar daerah Lampung,” ucapnya.

Menurut dia, kinerja jajaran Polda Lampung sudah cukup maksimal. “Pantauan saya di Pagelaran, Pringsewu, banyak kendaraan yang distop oleh kepolisian dan menjalani PCR,” tuturnya seperti dilansir hariannomentum.

Lebih lanjut Yanuar mengimbau warga yang pulang mudik untuk selalu menerapkan protokoler kesehatan. Sehingga tidak kembali terjadi penyebaran covid-19 dalam jumlah besar.

“Saya mengimbau untuk selalu mengenakan protokoler kesehatan. Jaga keselamatan diri masing-masing,” imbaunya.(**)

Supriadi Hamzah Reses Di Tanggamus

 

Tanggamus -Anggota DPRD Propinsi Lampung H. Supriadi Hamzah, SH melakukan reses di pekon Guring, Kecamtan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, Senin 10 Mei 2021.

Kunjungan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Lampung tersebut didampingi Erlina, S.Pd yang juga Ketua KKPG beserta rombongan dan disambut Suhaili ketua PK Pematang sawa beserta jajarannya didampingi Asriyanto Camat Pematang sawa dan semua Pimdes.

Asriyanto menyambut baik kegiatan reses ini, dalam rangka menampung aspirasi masyarakat. Di mana berbagai keluhan sebagian perlu menjadi perhatian Kabupaten Tanggamus dan sebagaian perlu perhatian dari Propinsi lampung.

“Pematang Sawa terdiri dari 14 pekon dan terbagi 2 wilayah, 6 pekon di darat dan 8 pekon di pulau, Seperti halnya dengan jalan untuk kepulau ada jalan darat tapi baru jalan setapak sedang yang di darat jalan sudah rusak untuk itu dengan kewenangan beliau dapat dianggarkan dan realisasikan. Kita ketahui, rusaknya karena kurun waktu pembangunan sudah lama ditambah faktor cuaca dan adanya mobilitas angkutan yang melebihi kapasitas yang ada.” terang Asriyanto.

Dalam kesempatan ini Asriyanto berharap kepada Anggota DPRD Propinsi Lampung untuk memberikan perhatian yang serius kepada Kecamatan Pematang Sawa. “Kiranya hal ini menjadi perhatian yang serius dari pihak Pemerintah Propinsi dan penanganannya sehingga cepat teratasi,” harapnya.

Hal serupa disampaikan beberapa perseta Terutama yakni, kondisi jalan yang rusak yang merupakan jalan poros penghubung kecamatan dan alat tranportasi laut.

Sementara itu, Anggota DPR Propinsi Lampung sekaligus Ketua fraksi partai Golkar Propinsi Lampung, H. Supriadi hamzah. SH mengucapkan terimakasih kepada warga Pekon Guring khususnya dan warga Pematang Sawa umumnya, terutama untuk jajaran PK pematang sawah dan seluruh pengurus Pimdes, Reses yang menjadi kewajiban pada tiga kali dalam setahun.

“Salah satu fungsi DPR yakni mengawal program-program dimana ingin secara langsung mengetahui pokok-pokok pikiran dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Tentunya apa yang disampaikan akan menjadi pemikiran wakil, tentunya tidak semua melihat keterbatasan anggaran yang ada,” ujarnya.

Kepada sinarlampung.co  Supriadi Hamzah, SH mengatakan pernah berkunjung ke pematang Sawa di tahun 1997 bertemu denganTokoh adat penyibang marga dalom Mukhtar (alm). “Dulu di tahun 1997 saya sekali menemui tokoh adat disini memang selama ini tidak tampak perubahan pembangunan terutama mengenai jalan, dari dulu seingat saya ya sama,” ungkapnya seperti dilansir sinarlampung.co.

Informasi hasil reses akan disampaikan tahun ini jika memang anggaran yang tersedia, maka akan langsung dikerjakan.

“Reses kali ini tentunya juga menjadi tugas kami selaku anggota DPRD untuk mengawal program-program dan perhatian yang besar terhadap jalan-jalan poros di pelosok-pelosok. Meskipun dengan keterbatasan anggaran, karena dengan baiknya jalan dapat menyingkat waktu perjalanan dan memberikan kenyamanan pada pengguna jalan,” tambahnya.

Supriadi Hamzah juga menegaskan bahwa segabai anggota DPRD, dirinya akan semaksimal mungkin memberikan perhatian dan terbaik serta maksimal pada masyrakat. (Wisnu)

Budiman Sebut Tekhnologi Bisa Jalin Silaturami

 

Bandarlampung–Covid-19 bukan halangan untuk tetap merajut tali silaturami di Idul Fitri 1442H.

Perkembangan tekhnologi informasi memungkinkan setiap orang untuk tetap bisa bertatap muka, meski dalam keadaan jauh.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Partai Demokrat Kota Bandarlampung Budiman AS seperti dilansir harianmomentum.com melalui sambungan telepon, Senin (10-5-2021).

Budiman yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung itu mengatakan, sebagai bagian dari pemerintah tentu dia pribadi akan taat terhadap aturan yang ada.

“Tentu kita mengikuti anjuran pemerintah. Kata pemerintah tidak mudik, ya tidak mudik. DPRD itukan bagian daripemeintahan,” kata Budiman.

Menurut Budiman, sudah sewajarnya kalau semua lapisan masyarakat tuntuk dan patuh terhadap aturan pemerintah.

“Maka saya tetap disini (kediamannya di Bilangan Sukarame, Bandarlampung) tidak bisa mudik,” ujarnya.

Meski demikian, bukan berarti Budiman tidak melakukan kebiasaan halal bi halal atau saling bermaaf-maafan ketika lebaran.

“Kalau yang dekat (bertetangga) mungkin bisa bertemu langsung, tapi protokoler kesehatannya harus tetap diatur. Karena konteksnya lebih baik meminta maaf secara langsung ke orangnya,” jelasnya.

Namun untuk keluarga yang jauh (di luar kota), teknologi yang kini sudah berkembang jadi alternatif untuk saling bermaafan.

“Sekarang ini tidak ada alasan untuk tidak berkomunikasi, apalagi momentumnya lebaran seperti ini. Ya kita manfaatkan teknologi, jejaring sosial untuk komunikasi jarak jauh. Meski jauh toh bisa tetap mengutarakan niat untuk meminta maaf atas kesalahan lahiriah maupun batiniah,” ungkapnya.(**)

nggota DPRD Lampung Reses di Pringsewu

 

Pringsewu–Anggota DPRD Provinsi Lampung Nurhasanah  dari PDIP dan FX Siman dari Golkar melakukan reses di Kabupaten Pringsewu.

Kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat itu berlangsung di Balai Pekon Sidoharjo, Selasa (10-5-2021).  Dihadiri Wabup Pringsewu Fauzi, Kakon Sidoharjo Supratikno, tokoh masyarakat, tokoh agama dan  pemuda. Menghadirkan dua nara sumber dari STMIK Pringsewu A. Andoyo dan Sudewi.

Wabup Fauzi meminta manfaatkan memanfaatkan kehadiran politisi senior yakni Nurhasanah dan FX Siman, untuk menyampaikan aspirasinya. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong dan mempercepat pembangunan di daerah.

Sementara Nurhasanah mengatakan kehadirannya ke Pringsewu guna melaksanakan program sebagai wakil rakyat. Yaitu, menyerap aspirasi masyarakat.

Siman menilai sembilan kecamatan di daerah Pringsewu, pesatnya perkembangan kecamatan itu, tentu tidak lepas dari dukungnya masyarakat.

“Karena saya dan Bu Nurhasanah saat ini menyambangi  ke kabupaten ini guna menampung aspirasi masyarakat.,” katanya seperti dilansir harianmomentum.

Sementara Kepala Pekon Sidoharjo, Supratikno mengucapkan, terimakasih atas kehadiran kedua wakil rakyat tersebut.

“Apa lagi saya baru menjabat kepala pekon masih baru, masih butuh bimbingan serta masukan. Intinya  Pekon Sidoharjo  siap mendukung proses pembangunan di Kabupaten Pringsewu berkelanjutan,” kata Supratikno (*)

Anggota DPRD Lampung: Ekonomi Masyarakat Terpuruk

 Bandarlampung–Menjelang Idul Fitri 1442H, DPP Garnita Malahayati Nasdem menggelar bakti sosial (baksos).

Baksos bertajuk ‘mewujudkan keimanan melalui solidaritas sosial di tengah pandemi’ itu disalurkan ke anak yatim piatu di Panti Asuhan Sholowotullfoloh, Kecamatan Telukpandan, Kabupaten Pesawaran serta pada keluarga nelayan di wilayah setempat, Senin (10-5-2021).

Baksos yang diinisiasi oleh DPP Garnita Malahayati Nasdem tersebut bekerjasama dengan DPW Garnita Malahayati Nasdem Lampung.

Ketua Umum Garnita Malahayati Nasdem Indira Chunda Thita menyampaikan bahwa baksos merupakan salah satu program kerja DPP Garnita Malahayati.

”Tujuannya untuk memberikan perhatian secara khusus pada pihak-pihak yang membutuhkan akibat krisis ekonomi yang menghantam Indonesia selama masa pandemi kesehatan,” kata Indira, Rabu (12-5-2021).

Sementara, Plt Ketua DPW Garnita Malahayati Nasdem Lampung Siti Rahma mengatakan bahwa baksos di akhir Ramadan 1442H sebagai dukungan moril, jelang lebaran di tahun 2021.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, selama masa pandemi kesehatan ini terjadi, semua bidang terdampak. Ekonomi masyarakat pun kian terpuruk,” kata Siti Rahma.

Lebih lanjut Siti Rahma yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD Lampung itu menyebut bahwa saat ini pertanian adalah bidang yang masih bertahan untuk terus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Salah satu bidang yang banyak bersentuhan dengan perempuan adalah pemanfaatan lahan pekarangan rumah,” ujarnya.

Diketahui, baksos DPP Garnita Malahayati Nasdem juga digelar di beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung, seperti di Kabupaten Pringsewu dan Kota Bandarlampung.(**)

Mardiana Reses di Lampung Utara

 

LAMPUNG UTARA – Anggota DPRD Provinsi Lampung, asal Fraksi Partai NasDem, Mardiana, ST., MT, melakukan kunjungan kerja di luar masa persidangan (reses) dengan menyambangi konstituennya yang ada di Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara, Kamis, 6 Mei 2021.

Dalam kesempatan itu, Mardiana menyampaikan jika dirinya untuk kali pertama menyambangi masyarakat yang ada di Desa Bindu.

“Secara pribadi saya bekerja untuk Kabupaten Lampung Utara ini sudah cukup lama, sekitar tahun 2015,” ucap anggota Komisi II DPRD Prov Lampung periode 2019-2024, di Gedung Serba Guna (GSG) desa setempat.

Ia mengharapkan agar masyarakat yang ada di Desa Bindu dapat berkomitmen dalam menjaga serta memelihara hasil pembangunan daerah segala bidang.

“Hasil pembangunan berbagi sektor yang direalisasikan pemerintah harus dijaga dan dipelihara dengan komitmen yang kuat serta kesungguhan,” jelas Mardiana, yang kerap disapa dengan ‘Ibu Bedah Rumah’ ini.

Dirinya juga menegaskan tujuan dirinya hadir di Desa Bindu dengan menyambangi konstituennya tersebut sebagai upaya untuk mengetahui secara langsung kondisi riil di masyarakat.

“Dengan kehadiran saya di Desa Bindu tentu dapat mengetahui secara langsung keadaan masyarakat dan menjadi aspirasi yang akan diteruskan sebagai program dengan mendorong pemerintah untuk percepatan reakisasi dan menjadi skala prioritas,” kata Mardiana, legislator yang terpilih melalui Daerah Pemilihan (Dapil) V Lampung, meliputi Kabupaten Lampung Utara – Way Kanan ini.

Kades Bindu Muhammad Anas, yang disampaikan Ketua BPD Misedi, salah satu program yang salama ini diketahui dibawa oleh Mardiana, berupa program BSPS, merupakan program yang selama ini paling ditunggu oleh masyarakat prasejahtera di Desa Bindu.

“Kami merasa sangat bangga dengan hadirnya ibu Mardiana di desa ini serta sangat berharap banyak agar program BSPS ini dapat dipercepat realisasinya,” harapnya. (Restorasi news siber)

Anggota DPRD Lampung Reses Di Bindu

 

LAMPUNG UTARA – Anggota DPRD Provinsi Lampung, asal Fraksi Partai NasDem, Mardiana, ST., MT, melakukan kunjungan kerja di luar masa persidangan (reses) dengan menyambangi konstituennya yang ada di Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara, Kamis, 6 Mei 2021.

Dalam kesempatan itu, Mardiana menyampaikan jika dirinya untuk kali pertama menyambangi masyarakat yang ada di Desa Bindu.

“Secara pribadi saya bekerja untuk Kabupaten Lampung Utara ini sudah cukup lama, sekitar tahun 2015,” ucap anggota Komisi II DPRD Prov Lampung periode 2019-2024, di Gedung Serba Guna (GSG) desa setempat seperti dilansir restorasinessiberindonesia.

Ia mengharapkan agar masyarakat yang ada di Desa Bindu dapat berkomitmen dalam menjaga serta memelihara hasil pembangunan daerah segala bidang.

“Hasil pembangunan berbagi sektor yang direalisasikan pemerintah harus dijaga dan dipelihara dengan komitmen yang kuat serta kesungguhan,” jelas Mardiana, yang kerap disapa dengan ‘Ibu Bedah Rumah’ ini.

Dirinya juga menegaskan tujuan dirinya hadir di Desa Bindu dengan menyambangi konstituennya tersebut sebagai upaya untuk mengetahui secara langsung kondisi riil di masyarakat.

“Dengan kehadiran saya di Desa Bindu tentu dapat mengetahui secara langsung keadaan masyarakat dan menjadi aspirasi yang akan diteruskan sebagai program dengan mendorong pemerintah untuk percepatan reakisasi dan menjadi skala prioritas,” kata Mardiana, legislator yang terpilih melalui Daerah Pemilihan (Dapil) V Lampung, meliputi Kabupaten Lampung Utara – Way Kanan ini.

Kades Bindu Muhammad Anas, yang disampaikan Ketua BPD Misedi, salah satu program yang salama ini diketahui dibawa oleh Mardiana, berupa program BSPS, merupakan program yang selama ini paling ditunggu oleh masyarakat prasejahtera di Desa Bindu.

“Kami merasa sangat bangga dengan hadirnya ibu Mardiana di desa ini serta sangat berharap banyak agar program BSPS ini dapat dipercepat realisasinya,” harapnya.

DPRD Lampung Apresiasi PTPN VII

 BANDARLAMPUNG—Komitmen PTPN VII dalam kebijakan ketenagakerjaan mendapat apresiasi dari DPRD Lampung. Apresiasi itu disampaikan karena meski dalam kondisi pandemi corona, tidak ada pengurangan tenaga kerja. Demikian juga hak-hak normatif karyawan bisa dipenuhi dengan baik.

Pernyataan itu disampaikan Midi Iswanto, kordinator kunjungan kerja DPRD Lampung dari Daerah Pemilihan Lampung Tengah ke PTPN VII, Kamis (5/5/21). Membawa aspirasi rakyat, Midi Iswanto dan Anggota DPRD Lampung lainnya yang ikut dalam kunjungan di sela reses itu menilai PTPN VII memahami kondisi bangsa akibat Covid-19.
“Saya secara pribadi dan sebagai Wakil Rakyat Lampung, terutama Daerah Pemilihan saya di Lampung Tengah, menyampaikan terima kasih kepada PTPN VII. Di tengah kondisi sulit, PTPN VII bertahan dengan kebijakan tanpa PHK maupun pengurangan hak karyawan. Ini penting karena kebijakan ini sangat sensitif,” kata politisi Partai Demokrat ini.
Selain Midi, tiga anggota DPRD Lampung yang ikut kunjungan adalah Jauharoh Hadad, Abdullah Suryajaya, dan dr. Asih. Kunjungan Anggota Legislatif asal Dapil 7 Lampung Tengah ini diterima Plt. Direktur PTPN VII Okta Kurniawan, SEVP Operation I Budi Susilo, SEVP Operation II Dicky Tjahyono, Sekretaris Perusahaan Bambang Hartawan, dan para Kepala Bagian. Hadir pula, Manajer PTPN VII yang wilayah kerjanya berada di Lampung tengah, yakni Manajer Unit Bekri Supomo dan Manajer Unit Padangratu Ilfendri.
Dalam pengantarnya, Okta Kurniawan menyampaikan terima kasih atas apresiasinya. Ia mengatakan, sebagai entitas usaha milik negara, PTPN VII bukan sekadar mengejar keuntungan. Setiap kebijakan yang diambil, kata dia, akan memasukkan pertimbangan kemaslahatan bangsa di atas kepentingan lain.
“Sebagai BUMN, PTPN VII punya misi yang lebih luas dari sekadar keuntungan. Kami melaksanakan mandatory dari pemegang saham untuk membuat pusat-pusat ekonomi baru, membuka isolasi wilayah, menyediakan lapangan kerja, yang pada akhirnya berimbas kepada kesejahtaan warga kawasan,” kata Okta.
Tentang kebijakan ketenagakerjaan, Okta menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen semaksimal mungkin untuk tidak menyentuh hak-hak karyawan. Menurutnya, kebijakan ketenaga kerjaan adalah salah satu faktor sensitif, terlebih pada masa pandemi yang berimbas kepada faktor ekonomi.
“Sejak awal, kami memang komitmen untuk tidak ada kebijakan PHK atau sejenisnya. Sebab, kebijakan di sektor ini akan sangat sensitif dan bisa berimbas ke banyak faktor. Yang ada adalah efisiensi di semua lini untuk efektifitas kinerja. Semua hak-hak normatif karyawan bisa dipenuhi perusahaan,” kata dia.
Pada sesi diskusi, Anggota DPRD Lampung dari PAN Abdullah Suryajaya menanyakan aktivitas PTPN VII dalam upaya ikut mencegah dan mengatasi efek ekonomi akibat Covid-19. Dia meminta data terperinci sebagai bahan pertimbangan menelaah LKPJ Provinsi Lampung 2020.
“Kebetulan saya dipercaya menjadi ketua Pansus LKPJ Gubernur tahun anggaran 2020. Jadi, kami juga ingin tahu berapa sumbangsih dunia usaha, termasuk PTPN VII dalam upaya menganggulangi Covid-19 di Provinsi Lampung,” kata dia.
Anggota lain, politisi Partai Nasdem, Asih menyampaikan terima kasih kepada PTPN VII yang menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik dan ketat. Ia yang berprofesi sebagai dokter mengaku salut dengan layanan tamu yang harus cuci tangan di air mengalir dengan sabun, cek suhu, hand sanitizer, bahkan disediakan swab antigen.
“Sebagai Wakil Rakyat dari unsur profesi kesehatan, saya menyatakan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada PTPN VII dalam antisipasi Covid-19. Ini harus dipertahankan karena saat ini masyarakat cenderung mulai abai. Padahal, pandemi belum berakhir,” kata dokter yang bersedia di swab antigen sebelum masuk ruang acara.
Jauharoh Hadad, Anggota Dewan lainnya mempertanyakan dana CSR PTPN VII untuk warga Lampung Tengah yang dinilai masih kecil. Padahal, kata dia, Lampung Tengah memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung. Penduduknya juga terbanyak, sekitar 1,4 juta. Juga jalan provinsi terpanjang di Lampung.
Menjawab itu, Okta menyatakan akan memberi perhatian khusus ke depan. Okta minta dukungan agar situasi bisnis agro yang dijalankan PTPN VII bisa bangit dan bisa memberi manfaat lebih luas kepada masyarakat. (HUMAS PTPN VII)

DPRD Lampung Rapat LHP BPK

 Lampung – DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung, di ruang rapat kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa (4/5/2021). Rapat yang digelar pada malam hari itu dihadiri 17 OPD Provinsi Lampung dan Ketua Komisi V Yanuar Irawan serta anggota DPRD lainnya yang mewakili tiap Komisi.

Saat dikonfirmasi, Yanuar Irawan selaku pimpinan rapat mengatakan dilakukannya LHP BPK RI Perwakilan Lampung pada malam hari dikarenakan para anggota DPRD ketika siang hari sedang melaksanakan agenda reses.

“Rapat tersebut dilakukan malam hari, karena para anggota DPRD Lampung siang hari melakukan agenda reses, sedangkan waktu yang diberikan sampai tanggal 19 Mei 2021,” ujar politisi PDIP itu.

Sambung Yanuar Irawan, Malam ini Rapat di tunda, dikarenakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tidak hadir.

“Sementara rapat malam ini ditunda, karena Sekda tidak hadir, dan dilanjutkan lagi besok, usai anggota DPRD Provinsi menggelar reses,” tambahnya.  (Konkrit news)