Ketua DPRD Lampung Sosialisasi Pembinaan Ideologi

 LAMPUNG TENGAH  – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mingrum Gumay menggelar kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan (WK) di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah. Sabtu (05/06/2021).

Kegiatan Sosialiasasi Pembinaan Pancasila dan wawasan Kebangsaan ini diikuti Tokoh Masyarakat, Pemuda Karang Taruna, Pemuda Melinial, serta warga sekitar.

Dalam sambutannya, Mingrum mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi pembinaan pancasila dan wawasan kebangsaan ini, harus tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan guna menjaga penularan covid 19.

Dalam paparan sosialisasi, Ketua DPRD Lampung tersebut menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah menanamkan cinta tanah air kepada masyarakat.

“Mengamanatkan kepada seluruh bangsa, agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan”.

Sosialisasi pembinaan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini juga bertujuan dalam rangka menjelaskan arti penting dari wawasan kebangsaan, komitmen menciptakan pemerintah yang stabil dan dinamis, diwujudkan melalui upaya membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mendukung pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.

Kesadaran kebangsaan yang kemudian melahirkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, pada dasarnya tumbuh dan berkembang oleh dorongan kehendak bersama, seluruh komponen masyarakat budaya yang tersebar diseluruh wilayah nusantara demi membangun satu masyarakat baru yang utuh sebagai satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia berdasarkan dasar dan ideologi negara pancasila.

Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam konsesnsus dasar nasiinal yaitu falsafa bangsa Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika serta prinsip NKRI demi meneguhkan kembali jati diri bangsa agar dapat tetap terjaga integritas bangsa dan identitas NKRI di tengah terpaan arus globalisasi yang bersifat multidimensional.

Melalui sosialisasi ini, pihaknya mengajak menjaga nilai-nilai kebangsaan, demi memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Ujar Mingrum. (rls).

Anggota DPRD Lampung Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

 

PRINGSEWU – Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan digelar di Balai Pekon Waringinsari, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu. Sabtu (05/06/2021).

Kegiatan dengan SOP protokol kesehatan (Prokes) yang dibuka oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Dapil Metro-Pesawaran-Pringsewu Drs.FX Siman ini dihadiri Wakil Bupati Pringsewu, Camat dan Kapekon setempat, dengan para peserta terdiri dari aparatur pekon, tokoh masyarakat dan agama serta Karang Taruna.

Wabup Pringsewu Fauzi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah melakukan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini.

Sosialisasi tersebut dinilai sangat penting dalam rangka meningkatkan dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih di Indonesia, yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan agama. “Pemahaman yang komprehensif terhadap Pancasila yang dilahirkan oleh segenap potensi bangsa, para pejuang dan juga ulama serta tokoh agama-agama lainnya, serta pemahaman terhadap UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika juga merupakan modal utama untuk membangun bangsa dan negara yang terdiri dari banyak ragam suku bangsa dan agama atau kepercayaan seperti Indonesia ini”, ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Lampung Drs.FX Siman mengatakan, sosialisasi yang dilaksanakan tersebut merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, agar lebih dipahami oleh seluruh elemen masyarakat. (*).

Anggota DPRD Lampung: Ideologi Pancasila Harus Kita Terapkan

 

Tanggamus- Anggota DPRD Provinsi Lampung Joko Santoso menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di kecamatan sumberejo desa kebumen Kabupaten Tanggamus, sabtu (05/06).

Manurut Joko, zaman sekarang ini harus ada deklarasi moral yang harus kita benahi, karena ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan harus kita terapkan di kehidupan kita.

“Masyarakat harus  mampu memahami dan menerapkan nilai pancasila sehingga tidak mudah termakan informasi yang memecah belah. Karena, pancasila tidak hanya pada saat di bangku sekolah saja, namun perlu terus dipelajari dan diterapkan dikehidupan sehari-hari.”ungkapnya
Sementara, Riza Yuda Patria sebagai pemateri mengatakan, pancasila itu ideologi, banyak persepsi dari pancasila dan nilai-nilai pancasila sekarang sudah mulai bergeser.

“Zaman orang tua dulu  cara budaya nya saja udah beda dengan zaman sekarang, nilai nya sudah bergeser tapi ideologinya kita pegang, ideologi merupakan pegangan kita dalam bermasyarakat dan bernegara karena ideoligi merupakan pemersatu kita.”tandas Wakil Rektor Universitas Tulang Bawang Tersebut (UTB)

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Pekon desa setempat, dan Dandim Talang Padang dan sebagai pemateri yakni wakil rektor Universitas Tulang Bawang, Riza Yuda Patria dan pemuda – pemudi serta tokoh masyarakat sebagai peserta untuk menerima materi. (*)

Anggota DPRD Lampung Tanam Pohon Ara Lebar untuk Pakan Badak

 

Labuhanratu–Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Golkar Ali Imron menanam pohon Ficus elastica atau ara lebar di Rawa Kidang Way Kambas, Desa Labuhanratu 7, Lampung Timur, Sabtu 5 Juni 2021.

Kegiatan penanaman pohon yang disebut dengan Sedekah Bumi itu untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021.

Diikuti Kepala Desa Labuhanratu 7 Sumarno, Penyuluh Taman Nasional Way Kambas Rusdianto, Polisi Kehutanan Suyadi, dan para pemuda anggota Kelompok Tani Rahayu Jaya Labuhanratu 7.

Menurut Imron, penanaman pohon itu tidak sekedar penghijauan di kawasan rawa yang perbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas. Juga untuk menyediakan pakan hewan liar yang dilindungi undang-undang di hutan, seperti badak dan rusa.

Selain ara lebar, kata dia, lahan rawa sekitar 50 hektare itu, juga ditanam pohon pule, nangka, ketapang, dan tanaman hutan lainnya.

Imron mengapresiasi kreativitas para pemuda anggota Kelompok Tani Rahayu dan Kepala Desa Labuhanratu 7 yang menginisiasi penanaman pohon di lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan.

“Penanaman pohon ini bermanfaat terhadap lingkungan. Kawasan rawa di perbatasan hutan akan menjadi hijau. Hutan dan hewan yang ada di hutan juga terpelihara. Ini akan menjadi warisan anak cucu,” kata anggota dewan kelahiran Brajaselebah, Lampung Timur itu.

Sebagai bentuk dukungan dan kepedulian, Imron memberikan sejumlah donasi kepada Kelompok Tani Rahayu Jaya.

Sementara Kades Sumarno menyampaikan terima kasih terhadap semua pihak yang mendukung kegiatan penghijauan yang dilakukan pemuda dosanya. “K ami berharap, akan makin banyak pihak yang mendukung kegiatan para pemuda ini,” katanya. (Harian momentum)

Lesty Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Lampung Selatan

 

Waysulan – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan, Lesty Putri Utami sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Desa Karangpucung, Waysulan, Lampung Selatan.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat 4 Juni 2021, dihadiri Sekertaris Desa Karangpucung, M.Wastono. Dengan narasumber Babinkamtibmas Tomi Eko Dianto dan budayawan, Darmadi.

Menurut Lesty, Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk baik suku, ras, agama, bahasa, maupun budaya.

Banyak informasi yang tersebar melalui media sosial, tentu tidak seluruhnya positif. Tetapi, tidak sedikit informasi yang dapat merusak kerukunan atau persatuan bangsa Indonesia. Karena itu, nilai-nilai pancasila dapat menyatukan dan menjadikan Indonesia tetap kokoh hingga sekarang.

Sementara itu menurut Darmadi, bangsa Indonesia dapat belajar dari sejarah lahirnya Pancasila. “Jka mengamalkan lima sila pancasila, pasti akan menjadi bangsa yang maju,” katanya.

Hal yang sama disampaikan Tomi yang meminta kepada masyarakat mengamalkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Agar kehidupan bermasyarakat terjalin harmonis dan rukun.

Setelah melakukan sosialisasi, Lesty Putri Utami membagikan sembako kepada sejumlah warga Karangpucung.  (rls).

Anggota DPRD Lampung Fahrorrozi Sosialisasi di Lampung Selatan

 LAMPUNG SELATAN  – Di Desa Sukamaju Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Fahrorrozi melangsungkan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Jumat (04/06/2021).

Dalam kesempatan tersebut turut dihadiri sejumlah pamong dan tokoh masyarakat setempat. Serta dalam kegiatan tersebut tetap menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat.

Dalam sambutannya, anggota Komisi IV DPRD Lampung tersebut mengatakan bahwa
dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat Pancasilais, yang mulai terkikis di kalangan anak muda di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Harapannya dengan adanya sosialisasi ini dapat kembali memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan juga kita mengajak masyarakat untuk berkomitmen menjaga Pancasila sebagai dasar Negara,” pungkasnya.

Ketua DPC Gerindra Lampung Selatan itu juga mengajak para konstituen, untuk selalu merawat dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Menurutnya, langkah itu sangat efektif untuk menangkal paham-paham radikal yang tengah berupaya berkembang di tengah masyarakat.

“Jadi di mana pun dan kapan pun kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, ini saya rasa sangat efektif untuk menangkal paham-paham radikal yang tengah berupaya berkembang di tengah masyarakat,” paparnya. (

Grahapost

Anggota DPRD Lampung Desak Jalan Di Pesawaran Diperbaiki

 Anggota Komisi IV DPRD Lampung mendesak Pemprov Lampung segera memperbaiki jalan provinsi yang rusak di  Kabupaten Pesawaran.

Jalan yang rusak atau berlobang ada di  Desa Sukajaya, Jecamatan Waykhilau, Desa Cimanuk, Desa Wayharong, Desa Kotadalom, Desa Pekondoh, Pekondoh Gedung.

Lalu, jalan Desa Banjar Negeri dan Desa Padang Manis Kecamatan Waylima serta Desa Padang Ratu, Desa Pampangan dan Desa Waylayap, Kecamatan Gedongtataan.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung Budiman AS mengatakan bagi Pemprov Lampung atau instansi yang terkait harus segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut agar tidak memakan korban jiwa dan lainnya.

“Saya sebagai anggota Dewan meminta kepada dinas terkait untuk melakukan peninjauan ke lokasi, karena masyarakat sudah lama menunggu janji-janji dari pemprov yang katanya akan memperbaiki jalan tersebut,” kata dia di DRPD Lampung, Jumat (4/6).

Dia minta perbaikan jalan perlu diperhatikan terkait kualitas bahan yang digunakan supaya tidak cepat rusak (berlubang atau amblas).

“Bukan hanya memperbaiki tetapi juga menjaga kualitas juga diperhatikan karena kalau tidak mengutamakan kualitas jalan juga nanti cepat rusak ,” katanya.

Kemudian untuk masyarakat kabupaten Pesawaran harus tetap  bersabar karena  pemerintah pasti akan  memperbaiki jalan  tersebut dan saat ini masih dalam proses.

“Saya kira kepada masyarakat sabar, karena Pemerintah akan memperbaiki itu, tunggu proses Anggaran 2021 dulu,” katanya.

Berbeda, Mukhlis Basri dari Fraksi Gerindra mengaku selama dirinya ada di Komisi IV  tidak ada laporan terkait rusaknya jalan provinsi dan bahkan di zaman kepemimpinan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi infrastruktur cukup bagus.

“Kami Komisi 4 dan menampung berbagai keluhan keluhan dari warga  tetapi kalau terkait infrastruktur jalan itu kurang bagus atau apa. Minim sekali, hampir tidak ada. Ini tidak mungkin juga karena di bungkam, artinya fakta di lapangan bagus,” ujar Muklis.(rmol)

Made Bagiasa: Rapat Pansus LKPJ DPRD Lampung Selesai

 Anggota Pansus LKPJ DPRD Lampung Made Bagiasa menyatakan rapat LKPJ  Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan  selama seminggu dengan OPD telah usai pada Rabu (2/6), pukul  18.00 WIB.

“Rapat sudah selesai kemarin itu dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terakhir pemaparan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung  Kusnardi,” katanya seperti dilansir Kantor Berita RMOLLampung, Kamis (3/6).

Setelah rapat LKPJ usai dengan OPD, pansus akan menyimpulkannya di ruang rapat bawah, Kamis (3/6), sekitar pukul 13.00 WIB.

“Iya, seharusnya rapat internal atau rapat kesimpulan hari ini di Ruang Rapat Komisi. Tetapi karena ruangan dipakai jadi dipindahkan ke ruang rapat yang di bawah mulai pukul 13.00 WIB,” kata Made Bagiasa.

Sekretaris Pansus LKPJ DPRD Lampung Mirzalie juga menegaskan sebelum rapat paripurna masih ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dibahas di rapat internal.

“Belum paripurna karena setelah  rapat usai pansus akan melaksanakan rapat internal terlebih dahulu sembari mengecek apakah data-data permintaan permintaan anggota pansus LKPJ sudah ada atau belum,” katanya.

Jika rapat internal sudah dilaksanakan maka anggota pansus akan melaporkannya kepada pimpinan (Ketua DPRD Lampung) untuk penjadwalan Badan Musyawarah (Bamus).

“Nanti  kalau sudah semua baru dari pansus akan melakukan laporan kepada pimpinan. Kemudian pimpinan nanti akan menjadwalkan Badan Musyawarah,” tutup dia. (Rmol)

Komisi 1 DPRD Lampung Dukung Kuasa Hukum Tuntaskan Tanah Adat Mesuji

 

Bandar Lampung – Puluhan orang masyarakat adat dari Mesuji kembali menemui pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Kamis (3/6/2021).

Agenda itu dilakukan dalam rangka serah terima surat kuasa antara masyarakat adat Mesuji dengan kuasa hukum sehubungan atas persoalan pertanahanan kawasan tanah adat di hadapan pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Lampung.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung, Mardani Umar, Komisi I memfasilitasi pertemuan antara masyarakat adat dengan kuasa hukum yang akan membantu penuntasan persoalan tanah adat di ranah hukum.

“Karena kami terbatas pada tupoksi  pengawasan, budgetting dan legislasi, ketika masuk ke ranah hukum tentu biar kuasa hukum yang akan membantu menyelesaikan masyarakat adat. Ini masuk ke ranah hukum perdata, ” kata Mardani.

Sekretaris Dewan Syariah Wilayah PKS Lampung ini menjelaskan, rangkaian panjang  persoalan tanah khususnya yang menyangkut tanah adat di Mesuji telah diupayakan untuk dituntaskan.

“Langkah demi  langkah telah kami lakukan. Bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Bertemu dan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. Terakhir kami ke Kementerian Kehutanan RI di Jakarta bulan lalu. Mohon doanya dari masyarakat Lampung agar kami di Komisi mampu menjembatani persoalan-persoalan terkait tupoksi kami,” kata anggota dewan Fraksi PKS Dapil Lampung Utara-Way Kanan itu dalam rilis.

Bersama Mardani Umar, hadir pula anggota Komisi I Watoni Nurdin dan beberapa lainnya. Sebagai informasi, semula pertemuan itu dipimpin oleh Yozi Rizal, Ketua Komisi I.

Namun, karena ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan, selanjutnya dipimpin Mardani Umar, Wakil Ketua Komisi I. []Wartalampung.id,

DPRD Lampung Sikapi Data Recofusing Yang Tak Lengkap

 Lampung menyatakan data anggaran OPD kurang lengkap sehingga belum bisa diparipurnakan, terutama anggaran Covid-19 (recofusing), aset Pemprov Lampung, data rumah sakit dan lainnya.

Sekretaris Pansus LKPJ DRPD Lampung Mirzalie mengatakan rapat internal hanya mengecek atau coreschek data-data anggaran OPD yang kurang lengkap (data pendukung).

“Tadi, rapat internal membahas terkait data pendukung yang kita minta dalam rapat LKPJ dan ternyata belum diberikan OPD,” katanya usai rapat internal di DPRD Lampung, Kamis sore (3/6).

“Data aset, data Covid-19 atau recofusing, data bantuan Covid-19, data rumah sakit dan beberapa data yang lainnya itu belum diterima atau dikasih kepada kami,” katanya.

Jika satu atau dua hari data sudah diberikan, pansus akan membuat draf yang akan dilaporkan kepada Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay.

“Kalau satu atau dua hari data sudah terkumpul, Senin nanti, kami undang pimpinan DPRD untuk mengkonsultasikan perjalanan pansus LKPJ dan draf  itu yang akan dibawa ke pimpinan,” katanya.

Terkait poin-poin rekomendas, Mirzalie belum tahu karena masih tahap penyusunan.

Selain itu, pansus juga  membentuk tim perumus draf yang terdiri dari delapan fraksi yakni Fraksi PDI-P, Gerinda, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, PAN.

“Delapan orang dari masing-masing frakasi yang tergabung dalam anggota Pansus LKPJ DPRD Lampung. Kenapa dia ada tim perumus biar lebih intens dan fokus bukan berarti tim pansus yang lainnya tidak punya tetapi biar lebih efisien dan efektif Kerja pansusnya,” tutupnya. (Rmol)

DPRD Lampung Awasi Kebijakan Penundaan Ibadah Haji 2020

 Bandar Lampung – Kementerian Agama Republik Indonesia membatalkan keberangkatan jemaah haji, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M, melalui surat keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020.

Beberapa poin penekanan dalam surat keputusan tertanggal 2 Juni 2020 itu diantaranya, jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M, menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

Selanjutnya, setoran pelunasan BIPIH pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Akan tetapi setoran pelunasan BIPIH dapat diminta kembali oleh jemaah haji.

Menanggapi atas kebijakan Menteri Agama, Fachrul Razi itu, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingurm Gumay mengatakan, pihaknya akan tetap mengawasi BIPIH milik jemaah haji yang disimpan dan dikelola oleh  BPKH itu.

“Karena ini tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Pusat. Prinsipnya dewan tetap melaksanakan funsi dan tugasnya. Sepanjang mekanisme dan sistem tidak dilanggar ya silahkan, tapi kalau ada mekanisme yang dilanggar ya tentu itu tidak boleh diteruskan,” tegas Mingrum, di kantor DPRD setempat, Selasa (2/6/2020).

Untuk diketahui, di Provinsi Lampung ada sebanyak 7.030 orang calon jemaah haji yang ditunda keberangkatannya. Sementara 6.627 orang jemaah diantaranya itu telah melakukan pelunasan BIPIH. (Kupastuntas)