Fraksi Gerindra Minta Perpanjangan Pemutihan PKB

 

Bandarlampung–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung akan mengevaluasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) terlebih dahulu.

Hal itu disampaikan Kepala Bapenda Lampung Adi Erlansyah saat diwawancarai terkait permintaan Fraksi Gerindra yang meminta perpanjangan pemutihan PKB, Rabu (18-8-2021).

Adi menyampaikan terkait perpanjangan pemutihan PKB tidak bisa langsung dilaksanakan. Sebab, harus dievaluasi terlebih dahulu.

“Ya kita akan evaluasi dulu. Karena pelaksanaannya kan sampai Bulan September ini. Nanti selesai ini kita evaluasi,” kata Adi.

Terlebih, pelaksanaan program pemutihan selama enam bulan itu telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung.

“Makanya kita akan konsultasicdengan pemerintah pusat juga. Jadi keputusannua tidak bisa langsung,” jelasnya.

Menurut dia, jika perpanjangan program tersebut memungkinkan maka akancdisusur pergub dan disampaikan ke pemerintah pusat.

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung mendorong pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) diperpanjang.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Lampung Veri Agusli saat rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2021, Kamis (12-8-2021).

Menurut Veri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung perlu melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Misalnya pada masa pandemi ini dengan melakukan perpanjangan pemutihan pajak. Sehingga piutang pajak dapat mengalami peningkatan,” terangnya.

Terlebih, menurut dia, sektor transportasi saat ini terus berkembang, seiring dengan global bisnis yang mengandalkan logistik dan transportasi.

“Perkembangan bisnis tersebut mendorong semakin bertambahnya jumlah kendaraan,” ujarnya. (**)

Harian momentum

Ketua DPRD Lampung: Sekarang Bukan Waktu untuk Mengeluh

 

Bandarlampung–Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mingrum Gumay angkat bicara terkait kemungkinan pemakaian hak interpelasi terkait penanganan covid-19.

Mingrum mengatakan, situasi pandemi Covid-19 masih meningkat bukanlah waktu yang tepat untuk mengeluh. Terlebih mempermasalahkan tentang penanganan covid.

“Persoalan ini kan bukan orang perseorangan, ini soal kondisi. Bukan waktunya kita mengeluh dan mempersalahkan, tapi ini adalah cobaan,” ujar Mingrum saat dikonfirmasi, Selasa (17-8-2021).

Menurut Sekretaris PDIP ini, sikap yang tepat untuk mengatasi persoalan saat ini adalah mencari solusi, sehingga penyelesaiannya nanti bisa menghilangkan virus itu. Setidaknya menekan angka penyebaran covid di Lampung.

“Sekarang ini mari kita berbuat. Apa yang bisa kita perbuat untuk menjaga dan melindungi warga Lampung, paling tidak bisa menekan angka penyebaran Covid-19 semaksimal mungkin. Bukannya mengeluh,” tutur Mingrum.

Dia menuturkan, salah satu yang bisa diperbuat yakni melakukan koordinasi, kerjasama dan bergotong royong bersama-sama untuk mencari solusi yang tepat guna menjaga dan melindungi masyarakat agar terhindar dari virus.

“Seluruhnya kita gerakkan, baik pemerintah provinsi, DPRD, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, organisasi masyarakat (ormas), toko adat, toko agama, toko masyarakat seluruhnya kita libatkan karena yang kita hadapi ini virus Covid-19 yang menjadi masalah nasional, bahkan internasional,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung Hanifal menyebutkan, terbuka peluang bagi anggota legilatif untuk menggunakan hak interpelasi.

Dikatakannya, hak dimaksud yakni untuk meminta keterangan kepada pemerintah, dalam hal ini Gubernur Lampung terkait kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

“Bisa saja DPRD menggunakan hak interpelasi itu karena itu diatur di tata tertib, selama memenuhi syarat, bisa saja diusulkan oleh fraksi atau anggota,” kata Hanifal.

Untuk diketahui, Hak Interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.(**)

 

 

 

Harian momentum

DPRD Lampung Gelar Paripurna HUT RI

 

Bandarlampung–DPRD Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati HUT ke 76 Republik Indonesia, Senin (16-8-2021).

Rapat paripurna tersebut beragendakan mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo yang disiarkan secara virtual.

Presiden mengatakan, pandemi covid-19 telah memacu untuk melakukan perubahan dan meninggalkan cara-cara lama yang tidak relevan.

“Kita dipaksa membangun normalitas baru dan melakukan hal yang dianggap tabu selama ini. Memakai masker, menjaga jarak, tidak salaman dan tidak membuat keramaian adalah kebiasaan baru yang dianggap tabu,” terangnya.

Dia menyebutkan, ditengah pandemi covid-19, karakter yang berani berubah menjadi pondasi untuk membangun Indonesia.

“Adanya pandemi covid-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dengan keseharian kehidupan kita,” ujarnya.

Selain itu, presiden juga meyakini saat ini tingkat kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan semakin meningkat.

“Hal ini menjadi modal besar dalam menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan seluruh bangsa Indonesia untuk memegang teguh nilai-nilai toleransi, bhineka tunggal ika, gotong royong dan pancasila dalam bermasyarakat.

“Kita lewati pandemi dan ujian-ujian yang lain dengan usaha yang teguh. Disertai doa dan harapan yang tulus,” ajaknya.

Jokowi juga kembali mengingatkan masyarakat agar lebih memperketat protokol kesehatan serta saling menjaga dan membantu sesama. (**)

Harian momentum

Gaji Anggota DPRD Lampung Fraksi PKS Dipotong

 Bandar Lampung– Gaji anggota DPRD Lampung asal Fraksi PKS dipotong alias disunat. Hmm kok bisa?

Beda jika kasus lain gaji atau honor disunat si empunya marah, ini tidak. Bahkan ikhlas disunat.

Pasalnya, pemotongan gaji ini untuk kegiatan kemanusiaan. Dalam rangka penanganan Covid 19, Fraksi PKS DPRD Lampung bersama anggota dewan PKS se-Lampung melakukan pemotongan gaji kembali.

Hal ini dilakukan dalam upaya ikut bersama dalam penanganan Covid 19. Terutama dukungan bagi warga Lampung yang terdampak Covid 19.

“Ini adalah upaya kecil yang dapat dilakukan oleh Fraksi PKS se-Provinsi Lampung berkontribusi dalam penanganan dampak Covid 19 di Provinsi Lampung,” ungkap Ade Utami Ibnu, Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung.

Menurut legislator dapil Bandar Lampung ini, anggota DPRD dari PKS sejatinya adalah wakil rakyat yang harus terus hari-harinya bersama rakyat.

“Apa pun aktivitasnya, anggota Dewan PKS itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” pungkas Ade Utami Ibnu.

Wartalampung.id,

DPRD Lampung Akan Klarifikasi Dinkes

 Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung akan segera memanggil dinas Kesehatan setempat, perihal kerumunan yang terjadi pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM).

“Rencananya kita akan panggil Dinas Kesehatan dan juga pihak rumah sakit pada Senin esok, untuk meminta keterangan langsung dari mereka,” kata ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, saat dikonfirmasi, Jumat (13/8/2021).

Ia mengaku heran, mengapa setiap kali pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh Pemprov berulangkali terjadi kerumunan dan anehnya, mengapa tidak mau mengambil pelajaran dari pelaksanaan sebelumnya.

“Seharusnya dipersiapkan teknisnya seperti apa. Jadi ini kok kelihatannya memang tidak mengerti juga. Maka saya mau panggil karena ada beberapa hal juga yang kami bahas nanti,” tegasnya.

Menurutnya, jika sistemnya baik, maka pelaksanaan vaksinasi itu juga akan mengikuti. Lantaran, pihaknya juga mengadakan vaksinasi di Poltekes yang mana dosis vaksin diperoleh dari anggota DPR RI dari fraksi PDIP, pak Sudin, untuk daerah pemilihannya berjalan lancar.

“Kemarin saya juga mengadakan vaksinasi jumlahnya pun sama 500 orang dan tidak ada kerumunan semuanya teratur. Karena memang teknisnya semua kita suruh mendaftar online sebelumnya, kemudian bagi peserta dalam satu hari kita bagi empat tahapan, dimana setiap tahapannya itu diatur waktunya,” ungkap Dia.

Dalam pemanggilan dinas Kesehatan nantinya pihaknya juga akan evaluasi pelaksanaan vaksinasi yang ada di Lampung. Karena sampai hari ini di Lampung vaksinasinya terendah sementara angka kematiannya tertinggi.

Ia mengatakan dewan juga ingin tahu ada apa sebenarnya dengan Lampung. Jangan kata Dia, pemerintah pusat memprioritaskan Jawa-Bali untuk vaksin lantaran penularannya lebih tinggi, tetapi di satu sisi pemerintah pusat juga yang mengumumkan bahwa kematian karena Covid-19 di Lampung tertinggi mengapa Lampung tidak jadi prioritas juga vaksinnya.

“Kita juga mengimbau anggota DPR RI dari dapil Lampung jika mereka mendapatkan jatah 10 ribu dosis vaksin saja dari Kementerian Kesehatan. Sementara kita perwakilan ada 20 anggota maka ada 200 ribu, kan lumayan untuk membantu masyarakat,” tandasnya. (*)

Kupastuntas.co,

Fraksi PKS Dorong Penguatan 3 T

 

Bandarlampung–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung mendorong adanya penguatan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatmen).

Khususnya di enam daerah yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4: Bandarlampung, Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Timur, Pringsewu dan Tulangbawang Barat.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Lampung Zunianto saat rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2021, Kamis (12-8-2021).

“Kapasitas 3T di Provinsi Lampung harus terus dinaikan. Guna memastikan tingkat keterpaparan berkurang, imunitas membaik, tingkat kematian menurun dan rasio kesembuhan semakin tinggi,” terangnya.

Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 31 Tahun 2021. Ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021.

“Dalam kedua surat itu secara jelas dan tegas bahwa di Lampung, khususnya di enam kabupaten/kota harus dilakukan penguatan 3T,” terangnya.

Pertama, dia menyebutkan, testing perlu ditingkatkan dengan target positivity rate kurang dari 10 persen.

“Dan target testing harian Pringsewu 6.097, Tulangbawang Barat 4.158, Lampung Timur 15.918, Bandarlampung 16.331, Lampung Selatan 15.456 dan Lampung Barat 4.613,” terangnya.

Kedua, menurut dia, tracing atau penelusuran perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 orang kontak erat dari kasus konfirmasi covid-19.

“Tiga, treatmen (perawatan) perlu dilakukan secara komperehensif sesuai berat gejala,” jelasnya.

Terkait dengan penguatan 3T, dia mengatakan, Fraksi PKS mendorong alokasi anggaran benar-benar efektif dan tepat guna.

“Sehingga tujuan dari Instruksi Mendagri dan Instruksi Gubernur Lampung bisa tercapai,” tuturnya.

Bahkan, Fraksi PKS mendorong agar testing mendapatkan alokasi anggaran yang optimal. “Sehingga testing tidak ada kendala, terutama pada sisi anggaran,” ujarnya. (**)

Harian momentum

DPRD Sebut Program Pemutihan Ringankan Warga

 

Bandarlampung–Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung mendorong pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) diperpanjang.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Lampung Veri Agusli saat rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2021, Kamis (12-8-2021).

Menurut Veri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung perlu melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Misalnya pada masa pandemi ini dengan melakukan perpanjangan pemutihan pajak. Sehingga piutang pajak dapat mengalami peningkatan,” terangnya.

Terlebih, menurut dia, sektor transportasi saat ini terus berkembang, seiring dengan global bisnis yang mengandalkan logistik dan transportasi.

“Perkembangan bisnis tersebut mendorong semakin bertambahnya jumlah kendaraan,” ujarnya.

Karena itu, dia berharap, Gubernur Arinal Djunaidi bisa memberikan perhatian terhadap sektor potensial yang berdampak pada peningkatan ekonomi.

“Untuk efisiensi dan efektifitas pemungutan (pajak), saudara gubernur dapat menginstalasikan teknis pemungutan pajak dengan sistem transparan dan dapat diterima masyarakat,” sebutnya. (**)

Harian momentum

DPRD Lampung Sebut Banyak Sektor PAD Belum Tergali

 

Bandarlampung–Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Lampung menyebut proyeksi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) belum maksimal.

Juru Bicara Fraksi PAN Supriyanto mengatakan, hal itu dikarenakan masih adanya potensi PAD yang belum tergali serta minimnya kesadaraan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

“Sehingga proyeksi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD belum tereksplor secara optimal,” kata Supriyanto dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Kamis (12-8-2021).

Karena itu, dia meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tidak terjebak dan terkesan tak bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah pengelolaan pendapatan daerah.

“Karenanya menjadi kewajiban kita semua untuk serius dalam mendorong terealisasinya APBD Lampung 2021. Dengan berpegang pada prinsip transparansi, efektif dan efisien,” sebutnya.

Sehingga, masyarakat di Provinsi Lampung dapat lebih makmur dan sejahtera. “Bukan menjadi alat kepentingan ekonomi dan politis bagi pribadi atau kelompok tertentu,” tuturnya. (**)

Harian momentum

Fraksi PAN DPRD Lampung Sebut Penerimaan PAD Belum Maksimal

 

Bandarlampung–Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Lampung menyebut proyeksi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) belum maksimal.

Juru Bicara Fraksi PAN Supriyanto mengatakan, hal itu dikarenakan masih adanya potensi PAD yang belum tergali serta minimnya kesadaraan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.

“Sehingga proyeksi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari PAD belum tereksplor secara optimal,” kata Supriyanto dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Kamis (12-8-2021).

Karena itu, dia meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tidak terjebak dan terkesan tak bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah pengelolaan pendapatan daerah.

“Karenanya menjadi kewajiban kita semua untuk serius dalam mendorong terealisasinya APBD Lampung 2021. Dengan berpegang pada prinsip transparansi, efektif dan efisien,” sebutnya.

Sehingga, masyarakat di Provinsi Lampung dapat lebih makmur dan sejahtera. “Bukan menjadi alat kepentingan ekonomi dan politis bagi pribadi atau kelompok tertentu,” tuturnya. (**)

Harian momentum

Fraksi PKB DPRD Lampung: Pemprov Harus Ambil Langkah

 

Bandarlampung–Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Lampung meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengambil langkah prefentif untuk menekan angka kematian covid-19.

Terutama angka kematian covid-19 di Provinsi Lampung yang didominasi dari masyarakat lanjut usia dan memiliki penyakit penyerta bisa menurun.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Lampung Soni Setiawan saat rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2021, Kamis (12-8-2021).

Menurut dia, angka kematian pasien covid-19 di Provinsi Lampung yang tinggi didominasi dari pasien yang berusia lebih dari 60 tahun dan penyakit penyerta.

“Dalam jawaban saudara gubernur pada paripurna 25 Juni 2021, disebutkan bahwa kematian di Lampung tinggi karena adanya faktor resiko dari segi umur dan memiliki penyakit penyerta. Seperti diabetes miletus, ginjal, hipertensi dan jantung,” sebutnya.

Dia menyebutkan, jika pemetaan telah diketahui, harus Pemprov Lampung mengambil langkah prefentif.

“Agar orang yang beresiko dari segi umur dan yang memiliki penyakit penyerta dibatasi aktifitasnya, dipenuhi kebutuhannya dan diberikan vitamin. Sehingga daya tahan tubuhnya meningkat,” terangnya.

Dia mengatakan, hal itu dilakukan agar angka kematian di Provinsi Lampung bisa menurun secara perlahan.

Terlebih, berdasarkan data terakhir, angka kematian kasus di Lampung menempati urutan pertama se Indonesa dengan presentase 7,1 persen.

Dilain sisi, angka vaksinasi pencegahan covid-19 di Lampung merupakan yang terendah secara nasional.

“Dengan rincian vaksinasi dosis pertama 9,91 persen. Dan vaksin dosis kedua 6,72 persen,” tuturnya.

Dia menilai, vaksinasi merupakan sesuatu yang penting dalam upaya menekan jumlah kasus covid-19 dan kematian serta terciptanya kekebalan kelompok.

“Apalagi Lampung merupakan gerbang masuk Pulau Sumatera dan dekat dari DKI Jakarta. Antusias warga untuk menerima vaksin pun cukup baik. Artinya sudah selayaknya Lampung menjadi salah satu provinsi prioritas penerima vaksin,” tegasnya.

Karena itu, dia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar lebih memaksimalkan pendekatan agar vaksin untuk Lampung ditambah.

“Bila perlu OPD terkait menduduki Kantor Kementerian Kesehatan RI. Pantang pulang sebelum permintaan vaksin terpenuhi,” sebutnya. (**)

Harian momentum

Fraksi PKS DPRD Lampung Dorong Penguatan 3T

 Bandarlampung–Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung mendorong adanya penguatan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatmen).

Khususnya di enam daerah yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4: Bandarlampung, Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Timur, Pringsewu dan Tulangbawang Barat.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Lampung Zunianto saat rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2021, Kamis (12-8-2021).

“Kapasitas 3T di Provinsi Lampung harus terus dinaikan. Guna memastikan tingkat keterpaparan berkurang, imunitas membaik, tingkat kematian menurun dan rasio kesembuhan semakin tinggi,” terangnya.

Menurut dia, hal tersebut sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 31 Tahun 2021. Ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2021.

“Dalam kedua surat itu secara jelas dan tegas bahwa di Lampung, khususnya di enam kabupaten/kota harus dilakukan penguatan 3T,” terangnya.

Pertama, dia menyebutkan, testing perlu ditingkatkan dengan target positivity rate kurang dari 10 persen.

“Dan target testing harian Pringsewu 6.097, Tulangbawang Barat 4.158, Lampung Timur 15.918, Bandarlampung 16.331, Lampung Selatan 15.456 dan Lampung Barat 4.613,” terangnya.

Kedua, menurut dia, tracing atau penelusuran perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 orang kontak erat dari kasus konfirmasi covid-19.

“Tiga, treatmen (perawatan) perlu dilakukan secara komperehensif sesuai berat gejala,” jelasnya.

Terkait dengan penguatan 3T, dia mengatakan, Fraksi PKS mendorong alokasi anggaran benar-benar efektif dan tepat guna.

“Sehingga tujuan dari Instruksi Mendagri dan Instruksi Gubernur Lampung bisa tercapai,” tuturnya.

Bahkan, Fraksi PKS mendorong agar testing mendapatkan alokasi anggaran yang optimal. “Sehingga testing tidak ada kendala, terutama pada sisi anggaran,” ujarnya. (**)

Harian momentum