Harapan Pengurus Percasi pada DPRD Lampung

 

Pemilihan hanya diikuti calon tunggal. Yakni, Yanuar Irawan yang juga menjabat Ketua Komisi V DPRD Lampung dari PDI Perjuangan.

Kabar Yanuar mendapat dukungan mutlak.

Sebanyak 12 dari 15 pengcab, hampir dipastikan memberikan suara untuk Yanuar. Sedangkan sisanya, 3 pengcab terkendala administratif kepengurusan untuk menggunakan hak suara sesuai AD/ART Percasi.

Baik pengprov demisioner maupun 12 pengcab yang mendukung, sepakat menilai Yanuar mampu menakhodai Percasi nantinya.

Bukan tanpa dasar dukungan itu. Jabatannya sebagai Ketua Komisi V menjadi modal yang cukup untuk secara manajerial memimpin Percasi.

Dan, tentu saja Komisi V yang menjadi mitra KONI sebagai induk cabang olahraga, diharapkan bisa memperjuangkan anggaran yang lebih memadai untuk proses mencetak atlet-atlet Percasi lebih berprestasi mengharuman Lampung di kancah nasional.

Mengenai harapan, sekretaris demisoner pengprov, Arya Kalief menyampaikan pentingnya ketum mendorong regenerasi atlet.

“Jangan sampai regenerasi atlet menjadi kendal, ketika Lampung justru kehabisan stok atlet muda di saat harus menghadapi pertandingan besar dengan peserta usia muda,” kata Arya, Jumat (15/1).

Ketua Pengcab Pesisir Barat Juan Andesta berkeinganan agar ketum bisa lebih memperhatikan atlet-atlet daerah agar bisa tampil lebih sering pada uji tanding.

“Saya sangat setuju dengan salah satu program Pak Yanuar untuk memperbanyak uji tanding, karena itu akan menguatkan mental atlet agar selalu siap saat bertanding,” jelas Juan.

Rusli Ismail, Wakil Ketua Pengcab Tulang Bawang berharap, pertama; cabor catur di Lampung lebih menggeliat dengan lebih banyak pertandingan dan kejuaraan baik tingkat provinsi/kabupaten. Kemudian, pemain yang berpotensi dapat diikutsertakan pada kejuaraan tingkat nasional bahkan internasional.

Tak kalah penting soal peningkatan sarana prasana perangkat pertandingan, adanya penataran wasit dan pelatih, memberikan bantuan peralatan catur dan jam catur.

Kedua; arena pertandingan Porprov IX 2022 lebih layak lagi. Sebab, pertandingan catur membutuhkan tempat yang mendukung agar bisa konsentrasi penuh untuk berfikir.

“Atlet catur harus konsentrasi dalam teknik dan mental, sehingga bisa tampil maksimal,” ujar Rusli.

Ketua Pengcab Pringsewu, Willy Kurniawan mengaku, anggaran yang dialokasikan belumlah mencukupi.

Dengan anggaran sangat terbatas, dituntut aktif melakukan pembinaan hingga mengadakan pertandingan demi mencapai target-target yang sudah ditentukan.

“Kami berharap ketum bisa menambah anggaran agar bisa lebih leluasa mengelolanya. Itu semua tentu demi memajukan Percasi Lampung agar mampu berprestasi dintingkat nasional,” demikian Willy.

 Kantor Berita RMOLLampung

DPRD Lampung Nilai Pemprov Lampung Tidak Ubah Taman Gajah

 

Anggota DPRD Provinsi Lampung Hanifal menilai Pemprov Lampung tidak pantas jika berkehendak mengubah Taman Gajah menjadi masjid agung yang konon namanya Aburizal Bakrie.

Sekretaris Komisi III berkomenter seperti itu terkait adanya desas-desus bahwa Lampung Elephant Park yang baru dibuat gubernur periode sebelumnya, M. Ridho Ficardo akan dibongkar jadi masjid mewah.

“Pemprov Lampung tak pantas mengubah Taman Gajah menjadi masjid agung lantaran lahan tersebut tujuannya untuk ruang terbuka hijau (RTH),” katanya di Ruang Fraksi Demokrat, Senin (17/1/2022).
Alasan lainnya, lahannya tak layak, sempit, dan dapat menimbulkan kemacetan. “Fraksi Demokrat mendukung pembuatan masjid, tapi lokasinya jangan di Taman Gajah,” tandas kadernya SBY itu.
Dikatakan pula oleh Hanifal, Pemprov Lampung belum ada koordinasi soal pembangunan masjid. “Belum ada pembicaraan, kami menunggu jika memang ada rencana tersebut,” katanya.

Menurut dia, Fraksi Demokrat mendukung wacana pembangunan masjid itu dengan lahan minimal satu hektar, misalnya di kawasan Kota Baru. “Bisa lebih banyak dampak positifnya untuk Lampung,” ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung itu.
Pemerintah harus visioner, menurut dia, jika masjid tersebut dibangun di Kota Baru, hal tersebut bakal mendorong pertumbuhan ekonomi di sana,

Kemudian masjid tersebut bakal jadi salah satu ikon Lampung lantaran letaknya yang strategis. Orang-orang dari luar daerah bisa sengaja mampir untuk istirahat dan sholat. Dan itu akan jadi destinasi wisata islami yang ada di Lampung, pungkasnya.

Postkota

Yozi Apresiasi Kinerja Kapolda

 

Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi Kapolda, atas tindakan cepatnya memberikan sanksi terhadap Kapolsek Tanjung Karang Barat (TKB) Kompol David Jeckson, terkait kasus penahanan sopir ekspedisi bernama Arsiman.

Sanksi berupa pencopotan jabatan dan dimutasi sebagai Pamen Ditsamapta Polda Lampung tersebut, mengacu pada surat telegram Kapolda Lampung Nomor ST/29//l/KEP/2022 yang ditanda tangani Karo SDM Polda Lampung Kombes Endang pada Jum’at (14/1).
“Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Kapolda Lampung, karena diinternal sudah adanya pemberian sanksi administrasi berupa pencopotan dan mutasi itu,” ujar Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal, saat dimintai keterangan, Minggu (16/1/2022).
Namun demikian, Ia menyayangkan mengapa masih ada aparat yang bertindak sewenang-wenang.

“Tapi, mudah-mudahan itu sudah cukup menjadi contoh bagi aparat kepolisian agar tidak mengulangi hal yang sama,” harapnya.

Yozi juga menyampaikan, jika sanksi yang diberikan dirasa tidak setimpal, maka korban dapat melaporkannya pada pihak berwenang.

“Karena kalau berbicara keadilan maka ini relatif. Akan tetapi di internal polda sendiri sudah ada sanksi yang diberikan,” kata dia.

“Tapi kalau misalnya Arsiman tidak puas dia bisa mengambil langkah hukum dengan melaporkan persoalan tersebut, sehingga bisa jadi akan ada tindak pidana yang dijatuhkan,” timpal Yozi Rizal.

Kupas tuntas

Watoni Reses di Telukpandan

 

Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung menggelar reses di Kantor Kecamatan Telukpandan, Pesawaran, Rabu, 23

Februari 2022.

Reses tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD dari Dapil III, beserta unsur pimpinan yang berasal dari Dapil tersebut yakni Wakil Ketua I Elly Wahyuni dan Wakil Ketua II Ririn Kuswantari. Para anggota DPRD berdialog dengan 10 kepala desa di kecamatan tersebut dan menyerap aspirasi.

Koordinator Reses, Watoni Noerdin memaparkan sejumlah aspirasi yang diserap dan segera ditindaklanjuti. Misal, perbaikan jalan sepanjang 400 meter di Desa Sidodadi dekat Pom Bensin AKR. Selanjutnya, terkait perbaikan jembatan penghubung di Desa Gebang. Prosesnya sudah berlanjut dan segera dilaksanakan.

Kemudian, aspirasi pembuatan jalan di salah satu desa di dekat Tahura Wan Abdurrahman, untuk akses penghubung warga yang bisa diakses oleh sepeda motor. DPRD akan berdiskusi dengan Dinas Lingkungah Hidup dan Dinas Kehutanan, karena berkaitan dengan wilayah konservasi.

Selanjutnya, terkait tata batas antara Kota Bandar Lampung, dan Pesawaran di Lempasing. Kemudian adanya beberapa proyek pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi, namun tidak ada koordinasi dengan desa setempat. Kemudian, permintaan perbaikan talud jalan di Desa Gebang yang sering banjir.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Lampung, Ririn Kuswantari, menyatakan kegiatan reses perlu dilakukan untuk mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian, sebagai wakil rakyat, pihaknya bisa menyampaikan kepada pemerintah dan menjadi landasan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, hasil pelaksanaan reses DPRD Lampung 2022 itu akan ditindaklanjuti sebagai usulan pembangunan di tahun 2023. Ririn mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi masukan bagi DPRD Lampung.

“Kami akan serap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seluruh keluhan warga tentunya akan didengarkan. Untuk perbaikan jembatan kami akan langsung sampaikan kepada dinas terkait,” katanya.

Lampost.co

Watoni Sikapi Pembangunan Cafe Pelayanan Publik di Pahoman

 

Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PDIP Watoni Noerdin menilai pembangunan Cafe Pelayanan Publik di Pahoman Kota Bandar Lampung cacat perencanaan.

Pasalnya, Cafe Pelayanan Publik itu sudah gagal fungsi dari konsep memadukan ruang pelayanan publik dengan kenyamanan, seperti gagasan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim atau Nunik.

“Kenapa menjadi macet itu dikarenakan ada suatu item perencanaan yang tidak dipikirkan sebelumnya sehingga menjadi macet, mangkrak atau terbengkalai,” kata Watoni Noerdin, Selasa (11/1).

Ia mengatakan macetnya pembangunan Cafe Pelayanan Publik adalah hal yang bersifat mubazir atau menyia-nyiakan anggaran yang sudah digunakan sehingga memiliki dampak negatif terhadap pendapatan daerah (rugi).

“Sekarang cafe sudah dibentuk, tapi itu tiba-tiba macet dan anggaran pasti sudah banyak yang dikeluarkan. Jadi jangan sampai anggaran yang sudah dikeluarkan itu jadi sia-sia saja,” katanya.

“Masa kita sudah belanja tapi macet pembangunannya kan tidak ada pendapatan yang masuk jadinya, dan itu dalam teori ekonomi hal itu sudah merugi besar kita,” jelas Watoni Noerdin.

Lanjut dia, hal yang semacam itulah yang harus benar-benar dipahami oleh pemerintah provinsi ketika ingin membangun atau membuat suatu perencanaan yang matang.

“Nah itu harus dipahami oleh pemerintah, saya akui perencanaan itu bagus tapi harus ada income yang masuk ke daerah karena tujuan membangun sebuah aset untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau income bukannya merugi,” tegasnya.

Ia menghimbau agar aset pemrov yang sudah menjadi sebuah cafe terbengkalai segera difungsikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Pokoknya secepatnya harus difungsikan sebagaimana fungsinya biar daerah mendapatkan income,” himbaunya.

 

Rmol

Pimpinan DPRD Lampung Taman Gajah Tetap Utuh

 

Unsur Pimpinan DPRD Lampung Raden Muhammad Ismail minta rencana pemerintah provinsi (pemprov) untuk membangun masjid di Taman Gajah dipindahkan ke tempat lain.

“Kalau dibilang setuju ya setuju karena kan niatnya baik membangun tempat ibadah, tapi alangkah baiknya jika dibangun di tempat lainnya,” kata Wakil Ketua III ini, Senin (10/1).

“Mungkin bisa dibangun di Kota Baru. Tapi lokasinya diperhitungkan kembali,” tambah politisi Demokrat ini.

Sebab, Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki pemerintah provinsi itu hanya sedikit, jadi disayangkan sekali kalau harus dihilangkan.

“Kita punya sedikit Ruang Terbuka Hijau, tapi masa mau diubah dengan bangunan yang lain,”ujarnya.

Lanjut Raden, Taman Gajah itu merupakan salah satu aset pemerintah provinsi yang peruntukannya untuk Ruang Terbuka Hijau yang dilengkapi dengan sarana olahraga gratis dan lainnya.

Jadi, kalau mau diubah silahkan ikuti prosedur yang ada diantaranya harus meminta izin dari kementerian olahraga (terkait izin bangunan).

Kemudian, pemerintah provinsi harus meminta pengesahan dari DPRD Lampung tentang penghilang aset dan pemerintah harus menyediakan tempat pengganti bangunan yang dihilangkan tersebut.

“Jadi itu bangunan ada izinnya dari kementerian olahraga, dan paling tidak jika ingin diubah maka harus diberikan tempat pengantinnya. Karena semua itu harus melalui prosedur yang sah yakni melalui pengesahan dari DPRD tentang penghilangan aset,” tegasnya.

Bukan hanya itu, harus ada kepastian dan kejelasan juga dari pihak pemerintah terkait pihak ketiga yang akan mengelola pembangunan tersebut.

“Harus ada kepastian siapa yang akan mengelola pembangunan tersebut harus ada kepastian dari pihak ketiga dan itu diberikan kepastiannya kepada kita dan lahan pengganti pun dilihatkan atau disediakan,” jelas Raden. 

Rmol

Anggota DPRD Lampung Sikapi Penerapan KTP Berbasis Digital

 

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lampung A Saefullah mengatakan, keduanya masuk dalam 50 daerah se Indonesia yang akan melakukan uji coba tersebut.

“Rencananya dilakukan dalam waktu dekat ini penggunaan KTP digital akan mulai diterapkan,” kata A Saefullah saat diwawancarai, Minggu (9-1-2022).

Dia menjelaskan, Pesawarawan dan Metro dipilih menjadi daerah uji coba penerapan KTP berbasis digital karena telah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) secara terpusat.

“Ini kan baru dua daerah yang akan uji coba. Harapannya nanti bisa dicontoh daerah lain secara bertahap,” terangnya.

Dia menjelaskan, KTP berbasis digital tersebut nantinya akan terdapat dalam telepon genggam dalam bentuk kode QR. Sehingga, saat membutuhkan KTP hanya tinggal di scan.

“Jadi masyarakat tidak perlu memiliki KTP secara fisik. Kalaupun hilang mereka sudah punya yang digital,” sebutnya.

Dia menilai, KTP berbasis digital itu lebih praktis dan efisien. Masyarakat yang mengurus data kependudukan pun lebih mudah.

Menurut dia, KTP digital tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat. Baik yang sudah perekaman atau belum.

“Bagi yang sudah melakukan perekaman dan punya KTP elektronik bisa pakai KTP digital. Nanti sistemnya download pakai aplikasi,” tuturnya.

Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone atau terkendala jaringan, maka tetap menggunakan KTP elektronik secara fisik.

“Masyarakat yang tidak punya smartphone maka masih bisa menggunakan KTP elektronik,” sebutnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal meminta pemerintah untuk menyosialisasikan terlebih dahulu, sebelum diterapkan.

Terlebih, menurut dia, masih banyak masyarakat yang gagap teknologi (gaptek).

“Jadi sosialisasi ini harus gencar dilakukan. Jangan sampai sudah waktunya banyak masyarakat yang bingung,” pintanya.

Dia juga meminta agar dicarikan solusi bagi daerah yang masih bermasalah dengan jaringan.

Sebab, jaringan internet akan menjadi penghambat dalam menerpakan KTP digital di lapangan.

“Ini juga yang harus dicarikan solusinya. Karena ini masih dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal didaerah pedesaan serta yang belum paham teknologi,” harapnya. (**)

Harian momentum

PusibanEdit

Navigasi pos

Anggota DPRD Lampung Serahkan Bantuan ke Masjid dan Anak Yatim-piatu

 

Politisi Golkar Ferdy Ferdian Azis, SH, MA, menyerahkan bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk masjid dan anak yatim piatu di Kabupaten Lampung Tengah, Minggu (9-1-2022).

Masjid di Lampung Tengah yang mendapat bantuan dari Pemprov melalui Ferdy Ferdian yaitu, Masjid Istiqlal Bandarjaya menerima bantuan Rp20 juta. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung itu juga menyerahkan santunan untuk 50 anak yatim piatu masing-masing menerima Rp200 ribu.

Bantuan untuk Masjid Istiqlal diterima Ketua Yayasan Yanto, Bedum Yayasan Masjid Ekos. Hadir juga dari BAZNAS Lampung Tengah KH. Nurhadi.

Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Partai Golkar ini mengucapkan terima kasih kepada Pemprov terutama Gubernur Arinal Djunaidi yang telah memberi perhatian cukup besar terhadap kehidupan umat beragama dan tempat ibadah di Provinsi Lampung.

“Ini bantuan dari Pemprov Lampung dan bentuk perhatian dari gubernur, Pak Arinal Djunaidi. Saya hanya mengawal dan menyalurkan bantuan ini untuk masjid dan anak yatim. Semoga dapat bermanfaat untuk masjid dan anak yatim,” ujar Ferdy.

Ferdy juga mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Lampung Tengah yang ikut berpartisipasi dengan memberikan sembako ke anak yatim, sehingga anak-anak yantim senang karena membawa dua bingkisan.

Anggota DPRD Lampung Dapil Lampung Tengah ini berharap kehidupan umat beragama di Provinsi Lampung akan lebih baik lagi. Sehingga berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang damai dan aman. Bantuan yang diberikan Pemprov dapat membantu operasional Masjid terbesar Bandarjaya ini. (*)

Anggota DPRD Lampung Ini Bakal Calon Tunggal Ketua Percasi

 

Yanuar Irawan menjadi bakal calon tunggal Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Lampung periode 2022-2026.

Hingga waktu penutupan pengambilan formulir pendaftaran di Sekretariat Panitia Pendaftaran di Rumah Kayu, Minggu (9/1) pukul14.00 Wib, hanya satu bakal calon yang mengambilnya. Yakni Yanuar Irawan, Ketua Komisi V DPRD Lampung dari PDI Perjuangan.

“Hanya satu bakal calon yakni atas nama Yanuar Irawan yang diwakili oleh LO nya,” terang Wakil Ketua Musprov Percasi Lampung, Alfi Darwin kepada Kantor Berita RMOLLampung.

Dengan demikian lanjut Alfi, hanya satu bakal calon yang akan diverifikasi berkas pencalonannya setelah tahap pengembalian berkas.

“Setelah verifikasi berkas maka panitia akan menetapkan calon,” tambahnya.

Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum Pengprov Percasi Lampung Masa Bhakti 2022 –2026

Waktu: 7 –12 Januari, pukul 10.00 –14.00 WIB.

Tahapan:

1. Pengambilan Formulir/ Berkas pendaftaran 7 –9 Januari 2022

2. Pengembalian Formulir/ Berkas pendaftaran 8 –10 Januari 2022

3. Verifikasi Berkas 8 –10 Januari 2022

4. Pemberitahuan Ulang (Kelengkapan Berkas) 8 –10 Januari 2022

5. Pemenuhan Kelengkapan Berkas 8 –11 Januari 2022

6. Pemberkasan Data 7 –11 Januari 2022

7. Laporan Hasil Penjaringan dan Penyaringan 12 Januari 2022

8. Sosialisasi dan Pengumunan Hasil Penjaringan dan Penyaringan 12 Januari 2022.

Rmol

Yanuar akan Nakhodai Percasi

 

Ibarat permainan catur, tinggal satu langkah lagi Yanuar Irawan akan menakhodai Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Lampung.

Yanuar yang juga menjabat Ketua Komisi V DPRD Lampung dari PDI Perjuangan menjadi bakal calon tunggal Ketua Umum (Ketum) Percasi Lampung.

Sehingga hampir dipastikan, setelah verifikasi berkas dan penetapan calon, Yanuar  mengantongi tiket sebagai Ketum Periode 2022-2026. Yanuar akan menggantikan Ketum Demisioner dua periode, Imer Darius.

Yanuar mengungkapkan dirinya maju atas dorongan dan dukungan pengurus provinsi dan kabupaten kota.

“Jika pengurus punya komitmen yang sama untuk memajukan Percasi, saya menyatakan kesiapan untuk maju. Namun, tentu dengan mekanisme yang sesuai diatur AD/ART yakni melalui Musprov. Jadi, mari kita satukan komitmen untuk memajukan Percasi Lampung,” ujar Yanuar, Minggu (9/1).

Mengenai motivasinya maju pada pemilihan ketum, Yanuar menilai Lampung punya pecatur yang berpotensi menjuarai even tingkat nasional hingga PON. Namun, potensi itu belum tergarap maksimal karena mental yang kurang teruji.

“Nantinya, secara bersama-sama membenahi dan mencari solusi dari masalah agar Percasi Lampung bisa lebih maju,” jelas Yanuar.

Menurut Yanuar, sejatinya pecatur Lampung punya kualitas untuk bisa menjadi juara pada even tingkat nasional. Namun, kesiapan mental yang kurang teruji kerapkali menjadi sandungan meraih hasil terbaik.

“Solusinya bisa menyiapkan mental pecatur dengan lebih sering mengadakan even lokal, juga uji tanding dengan provinsi lain,” kata Yanuar.

Yanuar juga membidik target jangka panjang, yakni PON XXI tahun 2024 di Sumut dan Aceh.

“Dengan pembenahan dan pembinaan yang dilakukan, kita harus optimis mampu berprestasi lebih baik pada PON mendatang,” demikian Yanuar.

Kantor Berita RMOLLampung,

Anggota DPRD Lampung Tegaskan Taman Gajah Tidak Diubah

 

Rencana Pemprov Lampung membangun masjid megah memang ada. Tapi lokasinya bukan dengan membongkar Taman Gajah.

Setahu saya rencana pembangunan Masjid itu rencana sudah lama, yang mau dibangun itu GOR bakal diganti dengan bangunan Masjid,” kata Anggota Komisi II DPRD Lampung, Angga Satria Pratama,  Rabu (5/1).

“Jadi kalau Taman Gajahnya iya tetap menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk hiburan warga. Jadi saya pikir itu tidak ada rencana mau dibongkar jadi masjid,” ujarnya.

“Dulu itu memang ada pengusaha asal Jakarta yang mengelola, mau menyumbang untuk pembangunan itu, namun progresnya tidak berjalan sampai beberapa tahun ini, jadi tidak jadi dibangun masjid,” kata dia.

Lanjut Angga, pembongkaran Taman Gajah sebagai masjid kemungkinan besar tidak ada, karena pembongkaran aset milik daerah baru bisa dibongkar minimal 5 tahun.

“Tidak, saya pikir tidak dibongkar, karena perubahan aset itu minimal 5 tahun baru bisa dibongkar,” tegas Angga yang juga Wakil Ketua Fraksi Demokrat. 

Angga mengaku fungsi Taman Gajah hingga sekarang masih sama yakni sebagai RTH di tengah kota Bandar Lampung yang bisa dimanfaatkan warga dalam mencari nafkah, berolahraga dan berlibur.

“Untuk saat ini Taman Gajah kepentingannya adalah untuk RTH, kalau aset provinsi itu kan sebenarnya itu masjid AL-Furqoun tapi pengelolaannya ada di pemerintah kota Bandar Lampung,”ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Lampung Edarwan menjelaskan, renovasi GOR Saburai dan Taman Gajah di tahun 2022 tidak dianggarkan lantaran di sana direncanakan dibangun masjid.

“Termasuk Taman Gajah terkena rencana pembangunan masjid,” ungkapnya, Senin (13/12).

Rmol