Aprilliati Himbau Masyarakat Perketat Prokes

 

Anggota DPRD Provinsi Lampung Aprilliati mengimbau masyarakat untuk memperketat penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19 varian Omicron.

Hal itu disampaikannya saat menggelarnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian corona virus diasease.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung menyampaikan, kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan program kerja DPRD Lampung.

“Kita sangat prihatin bahwa ditahun ini covid-19 varian Omicron sudah melanda khususnya di Bandar Lampung, yang tadinya zona hijau, dan sudah melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Namun diberhentikan karena penularan kasus covid-19 semakin melonjak tinggi,” kata Aprilliati, Senin (14/2/2022).

Srikandi PDI Perjuangan ini menambahkan, sosialisasi peraturan daerah ini dilakukan harapannya agar masyarakat dapat terus melakukan 5M untuk menjaga diri dari pandemi covid-19.

“Tak hentinya kita selalu sosialisasikan untuk melakukan 5M dan berharap masyarakat dapat mengikuti protokol kesehatan, agar terlindung dari pandemi covid-19 varian apa pun,” tambahnya.

Acara yang dihadiri oleh masyarakat sekitar Perumnas Way Kandis, menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak dan memakai masker.

Kemudian, hadir juga Kapolsek Tanjung Senang Ipda Alan Ridwan yang baru saja sebulan dilantik mengatakan kegiatan ini sangat penting untuk dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang adaptasi kebiasaan baru ditengah pandemi covid-19.

“Kegiatan ini sangat membantu untuk mensosialisasikan tetap menggunakan prokes, agar kita bersama TNI Polri unsur kecamatan, tim gugus tugas, yang tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 varian baru. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini masyarakat dapat lebih paham dan tahu dan lebih menjaga Prokes minimal dengan menggunakan masker dan menjaga jarak,” tuturnya. []

Wartalampung.id

Syarif Sosialisasi Perda UMKM

 

Bandar Lampung – Pandemi Covid-19 yang melanda  bukan hanya berdampak sektor kesehatan juga pada sektor perekonomian.

Sebab, tak sedikit pelaku usaha baik usaha makro, kecil, dan menengah yang omsetnya mengalami penurunan bahkan sampai gulung tikar.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Provinsi Lampung Syarif Hidayat saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Sabtu (12/2/22).

“Sektor ekonomi merupakan sektor terpenting dalam menunjang kehidupan,” kata dia.

Sektor ekonomi itu tidak dapat hilang dari kehidupan sehari-hari. Dengan itu, sosialisasi  perda ini dilakukan untuk terus meningkatkan perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Syarif mengatakan, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah harus berani berinovasi agar terus bertahan dalam mengembangkan usahanya.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini menambahkan melalui perda ini wujud pemerintah peduli kepada masyarakat dalam mendongkrak perekonomian masyarakat.

“Melalui perda ini pemerintah sangat mendorong masyarakat khususnya pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha untuk dapat berinovasi dan produktif meski di tengah pandemi covid-19,” tambahnya.

Syarif menyampaikan, pengelolaan keuangan sangat penting demi keberlangsungan usaha.

“Banyak usaha yang gagal karena tidak tepat dalam mengelola keuangan untuk itu kita berikan pendampingan dalam pengelolaan supaya tidak terjadi habis modal tanpa keuntungan,” tutupnya.

Wartalampung.id

DPRD Lampung Tetapkan 26 Program Propemperda

 

DPRD Provinsi Lampung menetapkan 26 program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) untuk 2022. Rancangan itu termasuk program dari eksekutif (Pemprov Lampung) dan legislatif (DPRD Lampung).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lampung, Jauharoh Haddad, mengatakan pihaknya melaksanakan rapat usul insiatif DPRD Provinsi Lampung pada hari Senin, 31 Januari 2022 lalu. Rapat itu untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap judul-judul raperda yang diakomodir dalam Propemperda.

“Terdapat beberapa Pergub yang mengatur materi yang sama dengan judul raperda yang diusulkan. Untuk itu perlu sinkronisasi agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan,” kata dia.

“Total terdapat 26 Propemperda dan tujuh diantaranya telah disahkan pada Januari 2022,” kata Jauharoh.

Tujuh Perda yang disahkan, yaitu PT. Bumi Argo Lampung Sejahtera, PT. Wisata Lampung Indah, PT. Simpul Trans Lampung, PT. Lampung Sarana Karya, PT. Lampung Usaha Energi, penyertaan modal pada lima BUMD Lampung, dan penambahan penyertaan modal pemerintah Provinsi Lampung pada PT. Asuransi Bangun Askrida.

“Penyertaan modal ke-lima BUMD itu dari pemprov dan untuk wajar atau tidaknya modal tersebut dibahas di pansus,” katanya.

Lampost.co

Anggota DPRD Lampung Sidak Pasar Way Halim

 

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung melakukan sidak harga dan stok minyak goreng serta mendengarkan keluhan pedagang di Pasar Way Halim, Bandar Lampung, Rabu, 2 Februari 2022.

“Kemarin kami sudah meminta Dinas Perdagangan Lampung untuk melakukan operasi pasar minyak goreng dan itu sudah dilakukan,” ujar Ketua Komisi 2 DPRD Lampung, Budi Yohanda.

Dia menjelaskan kedatangannya bersama anggota Komisi II lainnya ke pasar tradisional bertujuan melihat langsung harga minyak goreng subsidi atau satu harga Rp14 ribu per liternya.

“Ternyata percepat distribusi minyak bersubsidi ini belum merata karena kebijakannya per tanggal 1 kemarin. Ada yang sudah dapat dan ada yang belum, ini yang bikin ribut di lapangan,” tuturnya.

Anggota DPRD Lampung dari fraksi Partai NasDem ini menyebutkan sebagian pedagang masih sulit mendapatkan minyak goreng bersubsidi. Kemungkinan karena kurangnya persyaratan.

“Itu kan ada persyaratan NPWP untuk dapat jual minyak goreng subsidi. Tapi nanti kami minta kalau persyaratan ini agak susah bisa menyusul atau pakai KTP saja,” kata dia.

 

Lampost.co

 

DPRD Lampung Tampung Aspirasi Masyarakat Tentang Percepatan Pengesahan RUU TPKS

 

Rumah Perempuan dan Anak (RPA) mengatakan dalam jangka waktu tiga jam ada sekitar 35 kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Lampung.

Ada 35 kekerasan dalam jangka 3 jam dan sepanjang 2021 ada 50 kasus kekerasan terhadap perempuan,” kata Pembina RPA Provinsi Lampung Erina Pane di Ruang Rapat Komisi DPRD Lampung, Senin (3/1).

Ia mengatakan penyebab banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yakni tidak adanya rumah aman untuk berlindung, terbatasnya ekonomi, masalah keluarga serta payung hukum yang diduga kurang kuat.

“Banyak sekali kasus kekerasan bahkan kekerasan seksual kemarin dilakukan oleh guru ngajinya sendiri, itu artinya, tidak ada ruang aman lagi untuk perempuan dan anak di Lampung,” kata dia.

Maka dari itu, pihaknya mendesak DPRD Lampung untuk segera mengesahkan RUU TPKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) guna melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual.

“Yang kami sampaikan hari ini adalah aspirasi masyarakat Provinsi Lampung untuk diteruskan ke DPRD dan DPRD meneruskan ke DPR RI. Tidak ada hal lain yang kami perjuangkan selain melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

“Kami berharap DPRD Lampung bisa lebih menguatkan kembali atas RUU yang menjadi dasar payung hukum bagi kami. Dan semoga ini bisa menjadi suatu yang bermakna dan menjadi kekuatan bagi kami untuk melindungi perempuan dan anak di Lampung,” sambung dia.

Sementara, Wakil Ketua II DPRD Lampung Ririn Kuswantari mengatakan, segera menyampaikan aspirasi masyarakat Lampung tentang percepatan pengesahan RUU TPKS Tahun 2022 guna melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual.

Kami berharap kami bisa menjadi lembaga bersayap untuk sebagai pendengar, penyampai dan juga sekaligus pejuang aspirasi yang disampaikan oleh seluruh masyarakat supaya aspirasi itu dapat kami wujudkan secepatnya,” kata Ririn.

“Terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh RPA Lampung dan sahabat lainnya saya sangat menyetujui bahwa RUU TPKS untuk segera disahkan. Dan kesimpulan akhir saya sepakat bahwa RUU TPKS sudah menjadi kebutuhan kita bersama, karena dapat melindungi anak-anak baik itu perempuan dan laki-laki,” tutupnya.

Rmol

Budiman AS Sosialisasi Pembinaan Pancasila

 

Bandar Lampung – Mengingatkan kembali tentang perjuangan pahlawan dalam mencapai kemerdekaan republik Indonesia yang diraih dengan susah payah dan mengorbankan segenap jiwa raja.

“Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kemerdekaan republik Indonesia itu bukan diberikan oleh penjajah tapi hasil perjuangan para pahlawan,” kata Budiman AS, anggota DPRD Provinsi Lampung saat menggelar sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, Sabtu (29/1/2022).

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung menambahkan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.

“Dengan kita mengingat kembali pengorbanan pahlawan kita yang mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan Indonesia, supaya kita dapat memberitahukan kepada generasi muda ditengah globalisasi, informasi dan teknologi maju tentang nilai dan pemahaman ideologi pancasila,” tambahnya.

Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung berharap generasi muda dapat menghargai dan melanjutkan perjuangan para pahlawan dalam memerdekakan Indonesia.

“Generasi muda juga jangan hanya sibuk di perkembangan teknologi tapi juga dapat memahami ideologi Pancasila, UUD 45, supaya dapat menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia,” harapnya.

Dini, mahasiswa Muhamadiyah Lampung, yang mengikuti acara sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan mengatakan, kegiatan ini dapat memperkuat dalam menjaga keutuhan bangsa.

“Di sini kita dapat mendengar dan memperoleh ilmu bagaimana pahlawan kita memerdekakan Indonesia dan menjadi bekal untuk kita generasi muda dalam mempertahankan keutuhan negeri ini,” tutupnya.

Kegiatan yang berlangsung dengan lancar, menerapkan protokol kesehatan bersama warga Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung.

 Wartalampung.id,

Syarif Kritik Pemprov Soal Antisipasi Omicron

 

Anggota DPRD Provinsi Lampung Syarif Hidayat mengatakan, persiapan Pemerintah Provinsi harus diperjelas dalam menghadapi pandemi covid-19 dengan varian apa pun. Pasalnya,  kasus pandemi covid-19 varian Omicron di Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan.

“Dalam pembahasan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2022 malah tidak dianggarkan secara khusus. Bukannya hal ini juga perlu untuk dapat memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat yang terdampak,” ujar Syarif, Sabtu (12/2/2022)

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung juga menambahkan kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Peraturan pemerintah yang dibuat untuk dapat menekan angka penularan virus covid-19 sudah disahkan.

Namun, bagaimana dengan ekonomi masyarakat jika penerapan protokol kesehatan akan diperketat kembali seperti penerapan jam malam yang tentunya mengganghu perekonomian.

“Peningkatan kasus per hari di Lampung juga menjadi perhatian khusus. Pemerintah seakan tidak siap dalam menghadapi pandemi covid-19 varian Omicron,” tambahnya.

Syarif mengatakan, dalam pembahasan anggaran, ia sampai mempertanyakan kepada Dinas Kesehatan.

“Bahkan saya sudah bertanya langsung kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengapa tidak ada anggaran khusus penanganan covid-19 di tahun 2022 sedangkan ditakutkan tahun 2022 pandemi ini belum berakhir dan bisa jadi meningkat,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi Lampung dapat membantu masyarakat dengan memberikan bantuan modal untuk pelaku UMKM supaya dapat bertahan di tengah pandemi covid-19.

“Harusnya dari anggaran penanganan tersebut pemerintah dapat membantu masyarakat dengan memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM untuk dapat bertahan dalam memutar roda perekonomiannya. Bukan sekadar memberikan paket sembako yang jumlahnya terbatas,” tutupnya. 

Wartalampung.id

DPRD Lampung Tekankan Pentingnya Jaga Prokes

 

Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Golkar Lodewijk F Paulus meninjau langsung kesiapan rapat pimpinan (rapim) dan rapat kerja daerah (rakerda) DPD Golkar Lampung di Graha Karya Utama, Jumat (11-2-2022).

Sebab, Rapim dan Raker yang mengusung tema “Suskes Konsolidasi, menang Pilkada, Pileg dan Pilpres 2024” itu rencananya akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto dan ketua Dewan Pertimbangan DPP Aburizal Bakrie.

Lodewijk mengatakan, Rapim dan Raker DPD I Partai Golkar Lampung ini memiliki posisi yang sangat strategis baik secara nasional maupun lokal.

Terlebih, Rapim dan Raker yang dilaksanakan itu akan melanjutkan dan menjabarkan hasil munas (musyawarah nasional), rapimnas dan rakernas yang dilakukan oleh Partai Golkar.

“Bagaimana dengan kehadiran Ketum (Ketua Umum) itu mampu membangkitkan semangat dari kader untuk lebih giat bekerja lagi sehingga diharapkan elektabilitas Pak Airlangga semakin naik dan elektabilitas partai golkar naik termasuk para caleg-caleg yang sekarang sudah mulai persiapan,” jelas Sekjen.

Lodewijk menambahkan, saat ini calon legislatif dari partai golkar sudah mulai mengenalkan diri ke masyarakat untuk menghadapi Pemilihan legislatif mendatang.

“Jadi para caleg ini untuk bagaimana mensosialisasikan tentunya diri dia sendiri, Airlangga sebagai calon presiden Kita dan juga Partai Golkar,” ungkapnya.

Dalam tinjauannya, Lodewijk didampingi Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Arinal Djunaidi, Sekretaris Ismet Roni, Anggota Fraksi Golkar DPRD Lampung I Made Bagiasa dan Ali Imron, juga Ketua DPC Bandar Lampung Yuhadi.

Ismet Roni menambahkan, acara akan digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum memasuki ruangan, seluruh peserta akan diswab antigen.

Kemudian akan ada empat materi yang masing-masing akan disampaikan oleh Sekjend, Wakil Ketua Umum Erwin Aksa, Anggota DPR RI Nurul Arifin dan Hanan Razak.

“Setelah itu penyampaian dari DPD II, baru nanti keputusan politik. Tapi itu masih besok keputusan politiknya, belum boleh sekarang,” pungkasnya. (**)

RMJ Terima Penghargaan Inisiator Olahraga

 

Gubernur Arinal Djunaidi, Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dan Anggota DPRD Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima penghargaan Inisiator Olahraga.

Penyerahan penghargaan dari Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Pusat itu berlangsung di Hotel Plaza in Kendari Sulawesi Tenggara, Selasa (8-2-2022).

Ketua SIWO PWI Lampung Edi Purwanto mengatakan, ada empat jenjang penghargaan yang diberikan: Gubernur, Bupati/Walikota, KONI dan Legislatif/Eksekutif.

“Dari keempat itu, Lampung mendapat tiga penghargaan Inisiator Olahraga Indonesia 2022 dari Siwo PWI Pusat. Yakni Gubernur Artinal Djunaidi, Bupati Nanang Ermanto dan Anggorta DPRD Lampung Mirzani Djausal,” kata Edi mewakili Ketua PWI Wirahadikusumah.

Don Peci –sapaan Edi Purwanto menjelaskan, penghargaan diberikan tersebut berdasarkan rekam jejak serta kepedulian mereka terhadap olahraga.

“Untuk Gubernur Arinal sudah terbukti dengan masuknya Lampung menjadi 10 besar pada PON XX, setelah bertahun-tahun tak berjaya,” jelasnya.

Menurut dia, hal itu membuktikan, Arinal sangat mendukung penuh kejayaan olahraga Lampung. Mulai dari pembaharuan struktur pengurusan KONI, bantuan dana atlet, fasilitas dan sebagainya.

“Sehingga pada PON Papua 2021 Lampung berhasil mengumpulkan 14 medali emas, 10 perak, dan 12 perunggu,” ujarnya.

Sementara untuk Nanang Ermanto, dinilai sebagai bupati yang sangat peduli olahraga. Hal itu terbukti dari rekam jejaknya yang mendukung perhelatan Liga tiga sepakbola Indonesia 2021 lalu.

“Pak Nanang memilih kabupaten Lampung Selatan untuk jadi tuan rumah di ajang Liga tiga nasional. Karena hanya lamsel yang memiliki dua stadion tertutup di Lampung dan dinilai layak serta mampu untuk menjadi tuan rumah,” jelasnya.

Selain itu, dia mengungkapkan, Nanang tercatat menjadi satu-satunya bupati yang melepas kontingen PWI Lampung Selatan untuk mengikuti Porsiwo pada November 2021.

“Ditambah kekinian ia berencana membangun di area seluas sempat hektare untuk membangun sirkuit motorcross,” tuturnya.

Terakhir, dia menjelaskan, untuk Rahmat Mirzani Djausal tercatat sebagai politisi yang sangat peduli dengan olahraga.

Bahkan, Mirzani Djausal juga sebagai Ketua Pengurus Provinsi Baseball dan sotfball Lampung. “Pada PON Papua tim softball Lampung berhasil menyumbang medali emas,” ujarnya.

Atas keberhasilan tersebut, ketiganya pun dinilai layak oleh SIWO PWI Pusat untuk mendapatkan penghargaan Inisiator Olahraga.

Dia mengatakan, SIWO PWI Pusat juga tidak akan sembarangan memberikan penghargaan tanpa penilaian.

“Bahkan dibentuk Dewan Juri indipenden untuk melakukan penjurian terhadap siapa saja yang dinilai pantas terpilih menerima penghargaan dari mereka yang diusulkan oleh 35 SIWO se-Indonesia,” terangnya.

Dari maksud Hari Pers Nasional dan penerimaan penghargaan diatas jelas sudah terbayang, bahwa apa itu maksud dan tujuan pengurus harian dan penasehat PWI Lampung dan beberapa orang IKWI Lampung datang ke kendari.

“Tak lain adalah menjemput kebanggaan untuk “Sang Bumi Ruwa jurai” tidak hanya kebanggaan organisasi tapi juga masyarakat luas, pemangku kebijakan dan pemerintahan yang selalu ‘selangkah se-ayun’ dalam sinergitas hal positif untuk lampung berjaya,” tutupnya. (**)

Harian momentum

Aprilliati Ekspresikan Keprihatinan atas Kesulitan Rakyat

 

Bandar Lampung  – Aprilliati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan asal dapil Lampung I Kota Bandar Lampung, turut mengekspresikan keprihatinan mendalam atas kesulitan rakyat konstituen dapilnya dengan membagi-bagikan minyak goreng.

“Kami Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung selalu memberi solusi bukan janji dan selalu hadir ditengah kesulitan rakyat,” ujar Aprilliati yang tak lain juga ketua fraksi, saat kesempatan hari kedelapan bertemu warga di Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura, dan Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.
Dalam keterangannya, Senin 28 Februari 2022, legislator hijabers, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Bidang Perempuan dan Anak ini mewartakan, reses tahap pertama tahun 2022 tersebut selain untuk mendengar langsung keluh kesah rakyat, juga dilaksanakan dibawah bimbingan erat protokol kesehatan cegah kendali Covid-19.

“Aspirasi ibu-ibu mengeluhkan sulitnya mendapatkan dan masih mahalnya harga minyak goreng di lingkungan mereka,” ujar anggota Komisi V DPRD Lampung ini.

Dalam resesnya yang dihadiri warga yang didominasi kaum ibu, juga para Ketua RT, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat setempat tersebut, keluhan ihwal kelangkaan sekaligus tingginya harga keekonomian minyak goreng kemasan jadi atensi khusus Aprilliati.

Selain itu, warga setempat khususnya para warga Gang Kulit, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, yang notabene berbatasan langsung dengan Kabupaten Pesawaran juga mengeluhkan persoalan infrastruktur jalan dan solusi terhadap potensi ancaman bencana banjir.

“Semua keluhan dan aspirasi masyarakat ini nantinya akan kami bawa ke DPRD Provinsi Lampung, kami sampaikan ke pemerintah setempat, seperti kita harapkan bersama, semoga segera ditindaklanjuti,” lugasnya.

Sadar situasi rakyat masih sulit, Aprilliati tak lupa memungkasi agenda resesnya dengan berbagi kegembiraan. Ketua DPD Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) Lampung 2021-2026 itu membagikan paket tali asih minyak goreng kemasan. Alhasil, para warga yang hadir pun berpendar ceria.

Sebelumnya terpisah, Aprilliati juga hadir dalam kegiatan prolingkungan penanaman sebanyak 1.000 batang mangrove gelaran DPD PDI Perjuangan Lampung sebagai bagian rangkaian HUT ke-49 parpol ini, dipusatkan di bilangan Pantai Ketapang, Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Sabtu 26 Februari 2022.

Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung yang juga anggota MPR/DPR dapil Lampung I dan Ketua Komisi IV DPR, Sudin, memimpin agenda tematik sekaligus simpatik tersebut. Seribu batang bibit bakau tenang tertancap di 5 hektare luasan target kegiatan. Sudin membarengi, dengan menyerahkan dana program tahunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI berupa bantuan Kebun Bibit Rakyat (KBR) senilai Rp100 juta ke perwakilan petani kelompok di Lampung Selatan. (*)

DPRD Lampung Tegaskan Tak Ada Sanksi Bagi ARS Liburan

 

DPRD Lampung tidak akan memberikan sanksi atau hukuman kepada ARS, anggota Fraksi PDIP yang pelesiran ke Prancis dan Turki bersama keluarganya saat pandemi Covid-19.

Pelesiran itu dilakukan sejak 22 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 atau pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Wakil Ketua I DPRD Lampung Elly Wahyuni mengatakan, ARS pergi atas kehendak pribadi, bukan tugas dari DPRD. Jadi tidak akan terkena sanksi atau hukuman.

“Saya pikir tidak, dia kan tidak jalan-jalan hanya menjenguk anaknya kok, yang sempat sakit,” kata dia di Kantor DPRD Lampung, Senin (24/1).

“Diakan pergi atas kehendak pribadinya bukan karena tugas, secara pribadi. Wong dia kan pergi sebagai pribadi bukan karena dia tugas,” ujar dia.

Bukan hanya itu, pimpinan DPRD Lampung juga tidak mengeluarkan surat izin bertugas karena ia mengetahui bahwa tujuan ARS ke Prancis dan Turki untuk menjenguk anaknya.

“Itukan secara pribadi dia liburan. Jadi pimpinan tidak tahu, pimpinan tahunya dia akan menjenguk anaknya wajar dong kalau dia jenguk anaknya,” jelas Elly.

“Jadi kami tidak mengeluarkan izin surat tugas karena itu kepentingan pribadinya bukan tugas sebagai DPRD. Jadi tidak masalah kalau itu secara pribadi. Itu dari DPRD nya ya,” demikian Elly.

Rmol