Rahmat Sosialisasi Pembinaan Pancasila

 

Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal menggandeng mahasiswa-mahasiswi Universitas Bandar Lampung (UBL) dalam sosialisasi pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.

“Dengan Ideologi Pancasila yang dimiliki masyarakat Indonesia, dapat menyatukan rasa persatuan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata dia di Hotel Grand Praba Bandar Lampung, Sabtu-Minggu (19/2/22).

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung mengatakan dengan memiliki ideologi pancasila dapat mempersatukan persepsi untuk menjaga pilar-pilar kebangsaan.

“Apapun yang kita lakukan, menjalani profesi apa pun kita, jika ideologi pancasila sudah tertanam maka kita akan memiliki rasa cinta kepada bangsa Indonesia dengan menjaga pilar kebangsaan seperti Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika,” tambahnya.

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini berharap penerus generasi muda bangsa dapat melanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan dalam menjaga bangsa Indonesia.

“Masa depan bangsa Indonesia ini ada di tangan pemuda-pemudi, kemajuan, kesatuan harus dilakukan dalam menjaga bangsa Indonesia dari radikalisme dan terorisme di tengah kemajuan teknologi,” tutupnya.

Kegiatan yang digelar dengan menggunakan protokol kesehatan, dan juga pembagian hadiah di akhir sesi tanya jawab.

Wartalampung.id

Ali Imron Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

 

Generasi muda harus mempersiapkan diri dengan baik guna menghadapi tantangan bangsa ke depan yang makin berat.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Golkar, Ali Imron, saat Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Gedung SMK Negeri 1 Brajaselebah, Lampung Timur, Sabtu (19/2).

Sosialisasi menghadirkan narasumber Babinsa Koramil 429-09 Wayjepada, Lampung Timur M Suhada dan Kepala SMK Negeri 1 Brajaselebah, Endro Wahyono. Dihadiri para pelajar, guru, dan staf sekolah tersebut, serta aparat desa.

Selanjutnya, Imron mengatakan pesatnya perkembangan teknologi informasi, memudahkan masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. “Cukup hp dengan akses internet, informasi bisa tersebar luas ke masyarakat,” katanya.

Namun, di balik kemudahan tersebut, perkembangan teknologi informasi juga bisa berpengaruh negatif bagi masyarakat. Seperti pornografi dan informasi palsu atau hoaks.

Lebih dari itu, menurut Anggota Komisi V DPRD, masyarakat harus mewaspadai informasi yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia.

Karena itu, Imron mengingatkan agar masyarakat pandai memilah dan menyaring informasi yang diterima. “Jangan asal sebarkan setiap informasi yang diterima. Saring dulu. Pertimbangkan manfaat atau dampak positif dan negatifnya,” katanya.

Dengan bijak informasi, kata dia, berita negatif, berita bohong, bahkan fitnah atau informasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa, tidak tersebar secara luas di masyarakat.

Sementara untuk menjadi generasi yang bijak informasi, menurut Imron, harus memperkuat pemahamannya terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Namun, ajaran dan nilai-nilai Pancasila tidak akan bernilai jika tidak dijadikan landasan kehidupan bermasyarakat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut dia, ajaran Pancasila sudah terbukti menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama. “Mengamalkan ajaran Pancasila, berarti menghargai suku, ras, dan agama yang berbeda dengan dirinya,” katanya.

Sementara Suhada menegaskan, bangsa Indonesia yang beragam sebenarnya rentan terhadap perpecahan. Namun, dengan ajaran Pancasila, perbedaan menjadi kekayaan dan memperkuat persatuan bangsa.

Suhada juga mengingatkan generasi muda agar menjaga diri dan tidak terjerat seks bebas, pornografi, dan narkoba.

Menurut dia, pemuda yang terjerat ke dalam tiga hal tersebut, masa depannya akan terancam rusak. Kalau sampai terjerat narkoba, akan sulit melepaskan diri. Kehidupannya bisa hancur.

Ade Utami Cemas Kelangkaan Minyak Goreng Untuk UMKM

 

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Ade Utami Ibnu cemas kelangkaan minyak goreng bisa membunuh usaha pegiat UMKM. Sebab, kelangkaan ini menyebabkan mereka tak bisa berusaha.

Minyak goreng menjadi kebutuhan utama mereka, khususnya UMKM di bidang kuliner. Termasuk usaha keripik pisang asal Lampung sudah dikenal ke nasional dan mancanegara.

Menurut Ade,  kejadian ini memukul perekonomian daerah. Di saat perekonomian mulai bangkit, kemudian disusul naikknya kasus covid 19 varian omicron, hadir kebijakan pembatasan mobilitas lewat PPKM level 3 dan 2 di Lampung, kini minyak goreng susah didapat. Ade menjelaskan, ini berdampak secara luas di masyarakat.

Menurutnya, kelangkaan ini tidak saja mengerek harga sembako lainnya, tapi juga mengancam UMKM di Lampung, terutama yang bergantung dengan minyak goreng.

Ade mengatakan, perlu upaya komprehensif, tidak sekadar rutinitas temporal.

Di saat minyak goreng langka, operasi pasar atau sidak memang perlu dilakukan. Namun, kata dia, mesti lebih dari itu supaya tidak ada lagi penimbunan dan kelangkaan.

Pemerintah daerah, ujarnya, melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah harus bergerak cepat menuntaskan persoalan ini sebelum berdampak panjang dan memberatkan perekonomian daerah.

“Dua bulan lagi Ramadan. Tentu kebutuhan sembako termasuk minyak goreng begitu tinggi. Hal ini harus diantisipasi oleh TPID,” kata Ade.

Dia berharap Pemerintah Daerah bersama TPID termasuk TPID-TPID di kabupaten/kota menguatkan sistem logistik di masing-masing wilayah kewenangannya. []

Wartalampung.id

DPRD Lampung Setujui Pembentukan Lima BUMD

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih menunggu evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait lima Peraturan Daerah (Perda) pembentukan BUMD.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Lampung Kusnardi menjelaskan, setelah adanya evaluasidari Kemendagri, lima BUMD busa terbentuk.

“Sekarang masih proses evaluasi di Kemendagri. Kalau perdanya sudah seleaai, baru bisa kita bentuk lima BUMD itu,” kata Kusnardi, Kamis (17-2-2022).

Dia menjelaskan, sembari menunggu evaluasi dari Kemendagri selesai, dinas terkait untuk menyiapkan bahan yang akan dipresentasikan saat lima BUMD terbentuk.

“Ya kita tadi rapat persiapan pembentukan lima BUMD. Pokoknya nanti dinas persentasi dan menjelaskan apa tujuan apa maksud dari lima BUMD itu,” tuturnya.

Disinggung terkait lelang jabatan jajaran direksi lima BUMD, Kusnardi mengaku masih menunggu arahan.

“Tidak tahu lah itu kalau sudah disetujui apakah langsung open bidding atau tidak. Itu bukan kewenangan saya,” sebutnya.

Sebelumnya, DPRD Lampung menyetujui pembentukan lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat.

Kelima BUMD itu: PT Bumi Agro Lampung Sejahtera, PT Wisata Lampung Indah, PT Simpul Trans, PT Lampung Sarana Karya dan PT Lampung Usaha Energi.

Persetujuan itu berlangsung dalam Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Selasa (25-1-2022).

“Raperda ini disahkan agar segera dijadikan Perda guna penguatan harmonisasi dan hubungan kerjasama antara pemprov dengan DPRD (Guna lebih baik dimasa yang akan datang),” kata Juru Bicara Pansus Raperda Lima BUMD Suprianto.

Menanggapi itu, Wakil Gubernur Chusnunia menyampaikan terima kasih kepada DPRD Lampung yang telah menyetujui pembentukan lima BUMD dengan mengesahkan raperda.

“Ada lima BUMD baru yang telah disetujui oleh DPRD Lampung. Kami  menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya serta terimah kasih banyak kepada DPRD Lampung,” terangnya.

Nunik —sapaan Chusnunia berharap dengan telah disetujuinya Raperda tersebut bisa segera menjadi Perda.

Sehingga, kepala perangkat daerah sebagau pelaksana Perda terkait untuk segera menyiapkan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Seperti, menyusun dan mempersiapkan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan atas Perda terkait dan melakukan penguatan sumberdaya aparatur pelaksana Perda.

“Dan juga meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan,” ujarnya. (**)

Ade Minta Pemerintah Tuntaskan Persoalan Kelangkaan Minyak Goreng

 

Anggota DPRD Lampung dari Fraksi PKS Ade  Utami Ibnu meminta pemerintah daerah setempat untuk menuntaskan persoalan kelangkaan minyak goreng di daerah ini.

“Hampir satu pekan minyak goreng menghilang dari Bandarlampung dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Lampung,” kata Ade, di Bandarlampung, Kamis.

Menurutnya, pemda melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) harus bergerak cepat menuntaskan persoalan ini, sebelum berdampak panjang dan makin memberatkan perekonomian daerah dalam konteks ekonomi makro.

“Kurang dari dua bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan tentu kebutuhan sembako termasuk minyak goreng begitu tinggi. Hal ini harus diantisipasi oleh TPID,”  tutur Ade.

Ia mengharapkan, pemerintah daerah bersama TPID termasuk TPID-TPID di kabupaten/kota se-Lampung menguatkan sistem logistik di masing-masing wilayah kewenangannya.

“Perlu kiranya dicek di tingkat produsen sejauh mana aliran distribusi hingga  sampai ke tangan konsumen, jangan sampai ada sumbatan-sumbatan distribusi yang akhirnya masyarakat luas yang terdampak. Dan lebih jauh, akibat kelangkaan minyak goreng meningkatkan jumlah warga miskin Lampung jadi melebihi angka yang ada. Per September 2021, penduduk miskin di Lampung, mencapai 1,01 juta jiwa,” jelas Ade.

Ia menambahkan kelangkaan minyak goreng tak hanya dikeluhkan oleh ibu ibu rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ade mencontohkan Lampung sebagai sentra penghasil keripik pisang yang telah dikenal seantero nusantara, bahkan telah menjadi brand tersendiri “Ingat Lampung, Ingat Kripik Pisang”, ingatan tersebut kini terancam hilang.

Hal itu lanjut dia, disebabkan oleh semakin langkanya keberadaan minyak goreng sebagai salah satu bahan utama dalam proses produksi keripik pisang tersebut.

Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung itu kejadian ini tentu sangat memukul perekonomian daerah.

“Di saat perekonomian mulai bangkit, kemudian disusul naiknya kasus COVID-19 varian Omicron lalu hadir kebijakan pembatasan mobilitas lewat PPKM level 3 dan level 2 di Provinsi Lampung, kini minyak goreng baik di pasar tradisional maupun swalayan ritail susah didapatkan. Tentu berdampak secara luas di masyarakat,” kata alumni Fakultas Ekonomi Unila ini.

Antara

Fauzan Buka Suara Soal Geger di Diskotik

 

Wakil Ketua DPRD Lampung Fauzan Sibron (FS) akhirnya buka suara terkait gegernya kabar dirinya berada di diskotik Southbank Jalan Gatot Subroto Kota Bandar Lampung dan diduga melecehkan seorang mahasiswi. 

Sebagai wakil rakyat, saya meminta maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Lampung atas berita yang diduga melibatkan nama saya,” kata Fauzan Sibron via pesan WhatsApp, Rabu (16/2).

Kader Partai Nasdem ini menyanggah pemberitaan dan menegaskan dirinya tidak berada di Southbank saat itu dan tidak melakukan pelecehan terhadap mahasiswi.

“Pemberitaan yang menduga saya terlibat, saya tegaskan itu tidak benar, saya tidak terlibat apapun dan saya tidak berada di dalam cafe tersebut,” sambungnya.

Selain itu, Fauzan mengatakan, dirinya juga tidak pernah dilaporkan oleh siapapun atas peristiwa itu. Menurutnya, pihak kepolisian dari Polresta Bandar Lampung lah yang bisa menjelaskan hal ini.

“Silahkan konfirmasi pada pihak kepolisian karena pihak kepolisian yang berhak untuk menjawab hal ini, terkait pemberitaan tentang saya yang dilaporkan atas tuduhan tersebut,” kata dia.

Saat ini, untuk memulihkan nama baiknya dan na baik partai, Fauzan tengah mempertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah hukum kepada pihak pihak yang telah merugikan nama baiknya dan nama partai.

Sebelumnya, Romi yang disebut sebagai ajudan FS dan menjadi terlapor dugaan penganiayaan memastikan, FS tidak berada di diskotik itu pada Sabtu (5/2) malam lalu.

“Ada rekan saya yang pakai jaket dengan tulisan FS itu,” jelas Romi dilansir Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (15/2) malam.

Romi menambahkan, telah tercapai perdamaian atas laporan itu di rumah Syahrial Yusuf. “Siang tadi sudah perdamaian,” tambah Romi.

Mingrum Terima Audensi IJP

 

Ketua DPRD Lampung menerima silaturahmi Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) dalam rangka persiapan pemilihan Ketua untuk kepengurusan yang baru nantinya. Rabu (16/02)

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengatakan wadah organisasi profesi wartawan dalam bingkai wilayah kerja harus segera di rekonsiliasi kembali agar mudah dilakukan penataan.

” Prinsipnya saya mendukung tugas-tugas jurnalistik, dan IJP harus bisa mengakomodir jurnalis yang melakukan liputan di DPRD Provinsi Lampung agar bisa menjadi wadah komunikasi dan penyerap aspirasi jurnalis itu sendiri ” Ujar Mingrum

Mingrum juga meminta jajaran DPRD Lampung untuk membantu kerja jurnalis dan tidak mengesankan menghalangi atau memperhambat.

” Media sebagai sarana komunikasi dan publikasi, jadi bagaimana masyarakat tau kinerja wakil rakyatnya kalau tidak di bantu oleh rekan rekan jurnalis ” Pungkasnya

Ketua pelaksana, Bayumi Adinata menjelaskan
kehadiran Panitia Pemilihan Ketua Ikatan jurnalis Provinsi (IJP) dalam rangka sosialisasi sekaligus silaturahmi.

” Sebetulnya IJP sudah lama, ini akan kita coba aktfikan kembali, terimakasih Ketua DPRD telah menerima dan merespon ini dengan baik ” Imbuhnya

BK DPRD Lampung Sikapi Dugaan Pelecehan

 

Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung segera membahas kasus dugaan pelecehan seorang mahasiswi yang diduga dilakukan Wakil Ketua Dewan Fauzan Sibron (FS) di diskotik Southbank Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung. 

Ketua BK Ismain Jafar mengatakan, persoalan ini akan dibahas dalam rapat internal bersama anggota Senin, 21 Februari mendatang.

“Terkait dengan berita yang beredar, BK akan mengadakan rapat internal terlebih dahulu untuk merencanakan sikap BK,” ujarnya ketika dilansir Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (16/2).

Soal sanksi yang akan diberikan, kader PKS ini mengaku belum bisa berandai-andai. Yang pasti, lanjutnya, keputusan akan disampaikan setelah rapat internal.

Sekretaris BK Ahmad Fitoni menambahkan, pihaknya masih mengumpulkan data dugaan pelecehan dan pemukulan yang dilakukan ajudan Fauzan Sibron.

“BK sedang mengumpulkan data, terkait pemanggilan yang bersangkutan kita liat keputusan rapat BK hari Senin,” kata Sekretaris DPW PAN Lampung ini.

Sebelumnya, Fauzan Sibron telah memberikan klarifikasi dan memohon maaf kepada masyarakat Lampung atas berita yang melibatkan namanya.

Ia menyanggah tuduhan melakukan pelecehan dan mengaku tidak berada di Southbank saat peristiwa berlangsung, Sabtu (5/2). Dirinya juga tidak pernah dilaporkan oleh siapapun atas peristiwa itu.

Saat ini, untuk memulihkan nama baiknya dan nama baik Partai Nasdem, Fauzan tengah mempertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah hukum kepada pihak yang telah merugikan nama baiknya dan nama partai.

Klarifikasi Fauzan dibenarkan Romi yang disebut sebagai ajudan FS dan menjadi terlapor dugaan penganiayaan memastikan, FS tidak berada di diskotik itu pada Sabtu (5/2) malam lalu.

“Ada rekan saya yang pakai jaket dengan tulisan FS itu,” jelas Romi kepada Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (15/2) malam.

Romi menjelaskan, di diskotik itu dirinya dan rekannya mendekati pengunjung yang seorang mahasiswi berinisial FN.

Di saat bersamaan, ada pria lain bernama Syahrial Yusuf juga mendekati FN. Lantaran itulah, terjadi keributan antara Romi dan Syahrial Yusuf.

Keributan itulah yang kemudian dilaporkan Syahrial Yusuf sebagai penganiayaan dengan terlapor Romi.

Laporan dugaan pemukulan ke Polresta Bandar Lampung dengan nomor laporan LP/B/110/I/2022/SPKT/Polresta Bandar Lampung/Polda Lampung.

Namun lanjut Romi, telah tercapai perdamaian atas laporan itu di rumah Syahrial Yusuf. “Siang tadi sudah perdamaian,” tambah Romi.

DPRD Bentuk Tim Satgas Mafia Tanah

 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung membentuk tim satgas mafia tanah.

Tim tersebut terdiri dari Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi (Kejati), Pemerintah dan lapisan elemen masyarakat, Senin, 14 Februari 2022.

“Komisi I ada kesepakatan secara lisan kepada BPN Lampung untuk membentuk tim pokja (kelompok kerja bersama) yang nanti secara perlahan akan coba kami inventarisasi, mengajak elemen-elemen lain untuk gabung di dalamnya, fokus untuk memberantas mafia tanah,” kata Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal.
Dia menduga banyak sindikat mafia tanah yang lebih besar di Lampung. Untuk itu, diharapkan satgas itu bisa membongkarnya. “Sudah audiensi dengan Kanwil BPN, tinggal pengesahan saja terus jalan,” ujarnya.

Menurutnya, pembentukan satgas untuk kepentingan masyarakat. Sebab, sindikat mafia tanah itu menyasar lahan kosong dan tidak dimanfaatkan pemiliknya, sehingga dibuatkan sertifikat palsu.

“Kami gak tahu kalau mafia tanah yang dibungkus korporasi besar. Itu yang perlu dihantam karena ini demi kepentingan banyak orang,” katanya.

Dia juga siap berdialog dengan kelompok tani yang diajukan LBH Bandar Lampung. Sebab, persoalan itu juga banyak merugikan petani.

Lampost.co

Lesti Minta Pemerintah Evaluasi PPKM

 

Anggota DPRD Lampung Lesty Putri Utami meminta pemerintah melakukan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena angka kematian akibat Covid-19 di Lampung masih tinggi, bahkan tertinggi secara nasional.

“Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Provinsi atau Satgas yang telah dibentuk harus bisa menekan kasus kematian akibat Covid-19 yang masih tinggi. Ini harus jadi bahan evaluasi pelaksanaan PPKM,” ujar anggota Komisi V DPRD Lampung dari PDI Perjuangan itu, Sabtu (14/2/2022).

Lesty mengharapkan pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang terdampak sehingga perawatan terhadap pasien Covid-19, khususnya yang bergejala sedang hingga berat.

“Optimalisasi penanganan pasien Covid di rumah sakit harus dilakukan. Dan sebisa mungkin untuk daerah-daerah dengan tingkat kematian tinggi, maksimalkan pelayanan isolasi terpusat. Dengan begitu pasien-pasien Covid berada dalam pengawasan tim medis dan dapat segera ditolong jika kondisinya menurun,” tuturnya.

Selain itu, menurut Lesty, upaya testing, tracing, dan treatment harus lebih dioptimalkan. Percepatan vaksinasi juga harus berjalan beriringan dengan upaya-upaya penanganan Covid-19 lainnya.

“Jangan karena ingin mengejar target vaksinasi, kemudian penanganan pandemi lainnya jadi lalai. Semua harus berjalan bersamaan karena semuanya penting untuk menyelamatkan masyarakat dari pandemi Covid-19,”ucapnya.

“Bagi daerah yang angka kasus kematian Covid-19 masih tinggi, harus hati-hati kalau ingin melonggarkan pembatasan kegiatan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi WHO Untuk mengurangi risiko terpapar virus tersebut,” tambahnya.

Untuk menelan laju penularan Lesty mengingatkan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan, dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. []

Mingrum Sikapi JHT

 

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay merespon soal diresmikannya Permenaker Nomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang mengharuskan pengambilan JHT pada usia 56 tahun.

Menurut Mingrum, JHT merupakan hak buruh. Karenanya meskipun dalam aturan minimal pengambilan JHT pada usia 56 tahun, namun seharusnya dapat dilakukan pengecualian dengan kondisi tertentu. “Dalam peraturan tersebut menyebutkan bisa diambil usia 56, harusnya ada solusi yang lain. Artinya sebagai pengecualian terhadap hal-hal yang sifatnya penting,” beber Mingrum, Senin (14/2).

Apalagi, terkait persoalan apakah seluruh buruh akan pensiun di usia tersebut. Karena yang ditakutkan ialah buruh sebelum masuk usia tersebut telah berhenti baik karena keputusan sendiri maupun karena kondisi perusahaan.
“Kalau buruh bekerja sampai usia 56 tahun, tujuan Permen Menaker salah satunya untuk memberikan perlindungan kepada buruh jika tidak bertentangan dengan aturan-aturan diatasnya. Namun, itukan permen bukan Undang-undang, maka kita harus lihat undang-undang lebih tinggi. Yang jelas undang-undang tenaga kerja lebih memberikan perlindungan kerja kepada buruh salah satunya,” tambahnya.

Karenanya, Mingrum mengaku siap mendiskusikan hal ini lebih lanjut. “Memang yang jadi persoalan ialah usia tersebut. Karenanya hal ini harus didiskusikan, karena berbeda dengan aturan sebelumnya yang bisa diambil sebelum berusia 56 tahun,” tandasnya.

Radar Lampung