Anggota DPRD Lampung Serap Aspirasi Warga Tulangbawang

 

Para legislator DPRD Lampung kembali turun ke masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Tak terkecuali anggota DPRD dapil VI (Mesuji, Tulangbawang dan Tulangbawang Barat) Budhi Condrowati yang menyambangi Kampung Banjaragung dan Kampung Tritunggal Kaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulangbawang (24/2/2022).

Dalam kunjungannya bersama anggota DPRD Tulangbawang Ines Septia Putri, Budhi Condrowati mendapat laporan, seperti jalan lingkungan yang rusak, kelangkaan pupuk, hingga kekurangan air bersih.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji ini berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut yakni berkoordinasi dengan dinas terkait.

“Kami akan tindak lanjuti persoalan ini dengan berkoordinasi bersama dinas terkait. Soal jalan rusak lingkungan, sebenarnya kewenangan kabupaten. Tetapi akan kami usulkan untuk diteruskan ke dinas yang bersangkutan. Saya bersama Ines yang merupakan anggota DPRD setempat, siap menampung segala keluh kesah masyarakat,” jelas anggota Komisi V DPRD Lampung Fraksi PDI Perjuangan ini.

Terkait air bersih, Budhi Condrowati mengatakan, akan mengusulkan sumur bor di daerah tersebut.

“Permasalahan yang ada di masyarakat hari ini akan kami tindak lanjuti ke program kerja mendatang,” ucapnya.

Selain itu, masyarakat setempat khususnya para kelompok tani mengeluhkan kelangkaan pupuk di daerah mereka yang tentunya tak kalah viral dengan kelangkaan minyak yang menghantui Lampung. “Kelompok tani juga curhat ke saya minta bantuan hewan ternak kambing,” pungkasnya. []

 Wartalampung.id

Anggota DPRD Lampung Sosialisasi Perda Rembuk Desa

 

Dalam bersosialisasi di masyarakat kerukunan menjadi salah satu bentuk dalam menjaga rasa harmonis bermasyarakat.

“Masalah-masalah yang ada di masyarakat dapat diselesaikan dengan rembug desa sehingga konflik yang ada di masyarakat dapat terselesaikan secara kekeluargaan,” ujar anggota DPRD Provinsi Lampung Syarif Hidayat saat mensosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembuk Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik, 24/2/2022.

Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung menambahkan, perda yang dibuat oleh pemerintah provinsi untuk dapat menciptakan masyarakat yang rukun dan damai.

“Perda ini diciptakan untuk menjaga kerukunan dan perdamaian dalam bermasyarakat, sehingga diharapkan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dapat melakukan rembug desa untuk menyelesaikan masalah,” tambahnya.

Kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, dan pengecekan suhu tubuh. Bertempat di Gunung Terang, Kota Bandar Lampung.

Lurah Gunung Terang, Cecep menyampaikan apresiasi untuk kegiatan yang digelar oleh anggota DPRD Provinsi Lampung.

“Kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung bapak Syarif Hidayat ini tentunya dapat mengingatkan kembali kepada kita melalui rembug desa menjadi salah satu hal dalam menciptakan keharmonisan bermasyarakat,” tegasnya.

“Jika ada permasalahan dalam bermasyarakat, perda rembug desa ini dapat menjadi pedomannya untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan,” tutupnya. []

Wartalampung.id

Anggota DPRD Lampung Dapil III Gelar Reses di Pringsewu

 

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan III yang meliputi Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro melakukan kegiatan reses di Kabupaten Pringsewu.

Para legislator tersebut diantaranya  Ririn Kuswantari, Elly Wahyuni, Siti Rahma, Hanifah, FX Siman, Zunianto, Watoni Nurdin, Angga Satria Pratama, Ahmad dan Supriyanto.

Wakil Bupati Pringsewu Fauzi didampingi jajaran pemerintah daerah dan lembaga vertikal terkait beserta tokoh masyarakat setempat menerima kedatangan anggota DPRD Provinsi Lampung di Balai Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kamis (24-2-2022).

Wabup Fauzi berharap kehadiran anggota DPRD Provinsi Lampung di Kabupaten Pringsewu  dapat meningkatkan pembangunan Bumi Jejama Secancanan dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Sementara itu, Ririn Kuswantari mengatakan pihaknya yaitu Tim 311 — dapil III dengan 11 anggota, berkunjung ke Pringsewu untuk menyerap asprasi masyarakat.

Ririn juga menyampaikan sejumlah program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2022 untuk Kabupaten Pringsewu, khususnya bidang infrastruktur, yakni rekonstruksi jalan ruas Kalirejo-Pringsewu, rehabilitasi ruas jalan poros Pringsewu-Pardasuka.

Lalu rehabilitasi jaringan irigasi di Dusun I Pekon Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, rehabilitasi irigasi di Pekon Sidodadi, Kecamatan Pardasuka, rehabilitasi irigasi di Pekon Kota Waringin, Kecamatan Adiluwih, rehabilitasi jaringan irigasi di Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas.

Rehabilitasi jaringan irigasi di Kecamatan Sukoharjo, rehabilitasi jaringan irigasi di Pekon Enggalrejo, Kecamatan Adiluwih, rehabilitasi jaringan irigasi di Pekon Ambarawa Timur, Kecamatan Ambarawa.

Kemudian renovasi Gedung PWRI Kabupaten Pringsewu, pembangunan sumur bor di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, pembangunan sumur bor di Sinargunung dan Tanjungrusia, Kecamatan Pardasuka, pembangunan sumur bor di Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu.

Pembangunan sumur bor di Pekon Way Ngison dan Candiretno, Kecamatan Pagelaran, pembangunan sumur bor di Pekon Tanjunganom, Kecamatan Ambarawa, pembangunan sumur bor di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, serta peningkatan jalan lingkungan di Pekon Banyumas, Kecamatan Banyumas.

Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Provinsi Lampung didampingi Wakil Bupati Pringsewu juga meninjau sejumlah titik lokasi diantaranya sarana irigasi yang akan direhabilitasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. (*)

Watoni Reses di Telukpandan

 

Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung menggelar reses di Kantor Kecamatan Telukpandan, Pesawaran, Rabu, 23 Februari 2022.

Reses tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD dari Dapil III, beserta unsur pimpinan yang berasal dari Dapil tersebut yakni Wakil Ketua I Elly Wahyuni dan Wakil Ketua II Ririn Kuswantari. Para anggota DPRD berdialog dengan 10 kepala desa di kecamatan tersebut dan menyerap aspirasi.

Koordinator Reses, Watoni Noerdin memaparkan sejumlah aspirasi yang diserap dan segera ditindaklanjuti. Misal, perbaikan jalan sepanjang 400 meter di Desa Sidodadi dekat Pom Bensin AKR. Selanjutnya, terkait perbaikan jembatan penghubung di Desa Gebang. Prosesnya sudah berlanjut dan segera dilaksanakan.

Kemudian, aspirasi pembuatan jalan di salah satu desa di dekat Tahura Wan Abdurrahman, untuk akses penghubung warga yang bisa diakses oleh sepeda motor. DPRD akan berdiskusi dengan Dinas Lingkungah Hidup dan Dinas Kehutanan, karena berkaitan dengan wilayah konservasi.

Selanjutnya, terkait tata batas antara Kota Bandar Lampung, dan Pesawaran di Lempasing. Kemudian adanya beberapa proyek pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi, namun tidak ada koordinasi dengan desa setempat. Kemudian, permintaan perbaikan talud jalan di Desa Gebang yang sering banjir.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Lampung, Ririn Kuswantari, menyatakan kegiatan reses perlu dilakukan untuk mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian, sebagai wakil rakyat, pihaknya bisa menyampaikan kepada pemerintah dan menjadi landasan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, hasil pelaksanaan reses DPRD Lampung 2022 itu akan ditindaklanjuti sebagai usulan pembangunan di tahun 2023. Ririn mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi masukan bagi DPRD Lampung.

“Kami akan serap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seluruh keluhan warga tentunya akan didengarkan. Untuk perbaikan jembatan kami akan langsung sampaikan kepada dinas terkait,” katanya.

Lampost.co

Mingrum Serap Aspirasi Masyarakat Lamteng

 

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, S.H.,M.H., menggelar reses tahap I di kampung Bangunrejo, Dusun II Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, 23 Februari 2022.

Giat dihadiri Plh. Kepala Kampung Sabarianto, tokoh masyarakat, mahasiswa PKL UIN Metro, ibu-ibu kelompok wanita tani (KWT) Bangun Rejo dan masyarakat setempat.

Dijelaskan Mingrum kegiatan ini merupakan kewajiban dan harus dilaksanakan anggota DPRD Provinsi Lampung guna mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat mengenai apa saja, agar nanti melalui fungsi dan tugasnya bisa menjadi pembahasan bersama pihak terkait dan dapat segera dilakukan.

Mingrum bilang, banyak hal yang menjadi aspirasi dari masyarakat seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, sarana dan prasarana pertanian, kebutuhan pengairan, pengembangan bidang peternakan serta aspirasi bidang keagamaan seperti pembangunan tempat ibadah.

Selanjutnya kegiatan dilakukan di Kecamatan Padang Ratu yang di pusatkan di Kampung Margorejo dan Kampung Sri Agung lalu Kecamatan Kali Rejo Rejo, Kecamatan Way Seputih.

Ada beberapa permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat Kecamatan Padang Ratu salah satunya kualitas perbaikan jalan, terkait permasalahan ini, dalam waktu dekat ini kami akan menindaklanjuti permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Ungkap Mingrum
Ditambahkan Mingrum, aspirasi masyarakat Padang Ratu lainya terkait pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SMAN 1 Padang Ratu yang masih perlu di tingkatkan serta pengembangan dan penyaluran pendukung bidang pertanian dan peternakan.

“Jika ada harapan, keluh kesah atau ada impian untuk memajukan desa kita ini silakan sampaikan, baik dalam konteks pembuatan konsep ekonomi kreatif atau peningkatan mutu infrastruktur untuk mendukung peningkatan pariwisata berbasis kearifan lokal silakan sampaikan ” ujar Mingrum.
Mingrum juga berharap dan menghimbau di era pandemi covid dengan varian baru ini yang penyebarannya sangat masif dan cepat, masyarakat Padang Ratu untuk tetap disiplin 5M, karena jika sakit ekonomi tidak akan bergerak apalagi mau tumbuh.

”Kalau sakit tidak pergi ke ladang, sawah, kebon atau kantor sekalipun, untuk itu kita harus menjadi pelopor dan pendukung kebangkitan ekonomi nasional dimulai dari Kecamatan Padang Ratu ” pungkasnya. (rlsi)

Warga Jatiagung Ngadu ke DPRD Lampung Soal Paham Radikal

 

Warga Jati Agung, Lampung Selatan, mengaku resah dengan aktivitas sekelompok orang diduga memiliki paham radikalisme dan intoleran di wilayahnya. Karena mereka menggunakan masjid untuk melakukan baiat dan kajian. Di lingkungan masyarakat mereka tidak mau mengibarkan bendera merah putih di pekarangan rumah.

“Mereka mengambil hasil cocok tanam di wilayah semaunya. Mereka menganggap semua itu titipan dan yang berwenang adalah seluruh manusia di muka bumi, dan menganggap negara ini belum merdeka, jadi tidak layak dikibarkan simbul negaranya. Kami khawatir ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata Misman, perwakilan masyarakat Jati Agung, saat mengadukan hal tersebut kepada ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, Selasa 22 Februari 2022.
Menurut Miwan, pergerakan paham radikalisme dan intoleransi di wilayah Jati Agung sangat masif, dan sangat meresahkan serta dapat berpotensi memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat. “Kami khawatir akan memicu konflik antar masyarakat,” katanya Miswan, yang juga didampingi warga lainnya, dan Ketua Dai Provinsi Lampung, Drs. H Saldiman

Sementara Saldiman menyebutkan ada sekitar 30 orang tersebar di desa-desa yang di wilayah Jati Agung yang telah memiliki paham radikal dan intoleran. ”7 orang telah dibaiat, mereka menggunakan fasilitas masjid tanpa adanya kordinasi dengan pengurus masjid melakukan kegiatan kajian disana, dan ada pengawasan ketika kegiatannya berlangsung,” kata Saldiman.
Miswan juga berharap Ketua DPRD Lampung dapat menjembatani dan menindaklanjuti untuk disampaikan kepada pihak terkait atas keluhan yang disampaikan. ”Kami sangat menunggu langkah kongkrit yang dilakukan, sejujurnya ini tidak nyaman untuk kami,” katanya, didampingi Anggota DPRD Komisi I Okta Rijaya, Binmas Polda Lampung AKBP Ade, Kesbangpol Febri serta sejumlah elemen masyarakat Jati Agung

Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay berterimakasih telah melakukan diskusi interaktif mengenai perkembangan issue yang beredar di masyarakat, ini akan menjadi perhatian khusus dan segera ditindaklanjuti. ”Sebagaimana fungsi DPRD kita akan tindaklanjuti bersama pihak terkait untuk memastikan laporan ini dilakukan melalui penanganan yang mengedepankan persuasif, humanis dan edukatif,” ujar Mingrum.

Menurut Mingrum narasi mengenai pemahaman radikalisme dan intoleransi ini mempunyai hal yang mendasar mengapa tindakan dan cara berfikir tersebut terbentuk, ini akan kita lakukan pemetaan nantinya. ”Kalau penilaian dini mengenai apa yang tadi disampaikan, salah satu penyebab nya faktor ekonomi, kalau ini betul menjadi akarnya, kita akan bantu mendorong pergerakan dan peningkatan ekonomi melalui kearifan lokal dan ekonomi kreatif disana,” imbuh Mingrum
Mingrum menyebutkan dalam waktu dekat jajaran DPRD Lampung akan menggelar sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di wilayah Jati Agung. ”Selain kita maksimalkan koordinasi lintas sektoral, di internal DPRD dalam waktu dekat coba kita gunakan edukatif, turun kesana beri pemaparan dan wawasan harapannya ini menjadi upaya penyelamatan rakyat,” jelas Mingrum. (Red)

Sinarlampung

Fauzan Ingatkan Warga Disiplin Prokes

 

Masyarakat diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) selama massa pandemi covid-19, karena penyebarannya belum usai. Bahkan kini, kasus covid-19 di Lampung khususnya Kota Bandarlampung masih terus meningkat.

Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandarlampung Fauzan Sibron saat melaksanakan reses di Kelurahan Gulak-galik dan Kupangteba, Telukbetung Utara, Senin (21-2-2022).

“Dalam kondisi covid 19 ini, warga harus tetap terapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di luar,” ujar Fauzan melalui keterangan tertulisnya.

Sementara disinggung terkait kelangkaan minyak goreng, anggota DPRD Lampung dari fraksi Partai Nasdem ini mengatakan, sudah dilakukan langkah-langkah oleh pihak pemerintah provinsi bersama kabupaten kota serta kepolisian.

Selain itu, pihaknya juga mengaku telah meminta pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan operasi pasar.

“Mengenai kelangkaan minyak goreng. Maka diminta masyarakat untuk tidak panic buying dan jangan membeli berlebihan, belilah secukupnya saja untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kini sedang diatasi oleh pemerintah provinsi dan kepolisian serta DPRD Lampung dengan dinas lainnya. Kami juga meminta pemerintah provinsi untuk melakukan operasi pasar,” imbuhnya.

Fauzan melanjutkan, pihaknya juga akan menampung semua aspirasi masyarakat dan selanjutnya akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh warga.

“Nanti apa aspirasi warga, akan disampaikan kepada pemerintah dan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait,” kata dia.

Sementara warga Kelurahan Gulak-galik, Joni meminta kepada wakil Ketua DPRD Lampung ini untuk memperbaiki jalan rusak yang berada di Jalan Abdi Negara.

“Kami berharap ada perbaikan jalan rusak di Jalan Abdi Negara bawah. Karena jalan tersebut kondisinya rusak dan belum diperbaiki,” ungkapnya.

Senada, Andika warga Kelurahan Kupangteba juga meminta untuk perbaikan jalan rusak dan berlubang di Jalan Tangkuban Perahu, Kupang Kota.

“Kami juga meminta drainase di jalan gunung agar ditutup supaya masyarakat tidak membuang sampah di tempat tersebut,” pungkasnya.(**)

Fauzan Reses di Kupang Teba

 

Wakil Ketua DPRD Lampung Fauzan Sibron, S.E., AKt menggelar reses tahap I di Kelurahan Gulakgalik dan Kupang Teba, Telukbetung Utara, Bandarlampung, Senin (21/2/2022).

Tidak hanya itu, masih dalam rangka reses juga dia juga, baru-baru ini Fauzan menyambangi Wali Kota Bandarlampung untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang didapatnya dari masyarakat.

Pada kesempatan itu, dia mengatakan banyak aspirasi masyarakat Kota Tapis Berseri yang perlu ditampung dan ditindaklanjuti. Misalnya mengenai persoalan kelangkaan minyak goreng kemasan, kendala BPJS, usulan infrastruktur, dan beberapa hal lain.

“Beberapa hal saya sampaikan ke Wali Kota Bandarlampung yang merupakan kewenangan pemerintah kota Bandarlampung, harapannya aspirasi tersebut bisa menjadi prioritas pemerintah kota ke depan,” ujarnya.

Politikus Partai NasDem ini juga menyampaikan agar masyarakat tetap patuh dan menerapkan Prokes dalam menjalankan keseharian.

Masih dalam kaitan kelangkaan minyak goreng, kata dia, tentunya DPRD Lampung juga memiliki action. Dimana, sudah dilakukan langkah-langkah melalui pemprov dan pemkab/pemkot dengan berbagai upaya penanggulangan, salahsatunya adalah operasi pasar.

“Kita minta masyarakat jangan panic buying. Jangan berlebihan membeli. Secukupnya saja. Sebab saat ni juga sudah diatasi oleh Pemprov, DPRD, Kepolisian dan OPD terkait,” ujarnya.

Fauzan juga bilang, aspirasi yang diserap juga tidak hanya disampaikan dan dicarikan jalan keluar ke Wali Kota saja, akan tetapi juga dengan pemprov serta OPD terkait. “Tentunya koordinasi dengan oemeri tah dan OPD, atau rnas terkait,” ucapnya.

(RADARLAMPUNG.CO.ID

Rapat Internal BK DPRD Lampung Ditunda

 

Badan Kehormatan (BK) DPRD Lampung menunda rapat internal membahas dugaan pelecehan seorang mahasiswi bernama Feni Ardila yang diduga dilakukan Wakil Ketua Dewan Fauzan Sibron beberapa waktu lalu. 

Sekretaris BK Ahmad Fitoni mengatakan, penundaan tersebut dilakukan karena anggota BK masih berada di Daerah Pemilihan masing-masing untuk agenda reses.

“Ditunda dulu, nanti setelah reses dijadwal ulang karena anggota masih di dapil,” kata dia yang juga Sekretaris DPW PAN Lampung ini melalui pesan Whatsapp, Senin (21/2).

Ia melanjutkan, meski sudah ada klarifikasi baik dari Fauzan dan Feni, Ahmad mengatakan pihaknya baru akan mengeluarkan pernyataan sikap setelah rapat internal digelar.

Diketahui, saat geger pemberitaan ada perkelahian antara ajudannya yang bernama Romi dengan rekan Feni bernama Syahrial Yusuf serta dugaan pelecehan yang dituduhkan kepadanya, Fauzan Sibron langsung membuat klarifikasi.

Kader Nasdem itu membantah melakukan melakukan pelecehan dan mengaku tidak berada di Southbank saat peristiwa berlangsung, Sabtu (5/2). Dirinya juga tidak pernah dilaporkan oleh siapapun atas peristiwa itu.

Saat ini, untuk memulihkan nama baiknya dan nama baik Partai Nasdem, Fauzan tengah mempertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah hukum kepada pihak yang telah merugikan nama baiknya dan nama partai.

Setelah itu, Feni Ardila juga membuat video klarifikasi bahwa yang dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung adalah ternyata Romi, ajudan dan orang dekat Fauzan Sibron.

“Saya Feni Ardila, terkait pemberitaan selama ini di media adanya dugaan pelecehan kepada saya, di kafe Southbank yang dilakukan Fauzan Sibron, maka saya ingin klarifikasi yang sebenar-benarnya,” kata dia.

Pertama, dia meminta maaf kepada Fauzan Sibron atas pemberitaan berkembang membuat nama kader Partai Nasdem Lampung itu ikut terseret.

“Dalam perkelahian kawan saya Syahrial Yusuf, tidak ada pelecehan seksual terhadap diri saya yang dilakukan Fauzan Sibron,” katanya.

Terkait perkelahian itu, ia melanjutkan, sudah terjadi perdamaian antara Syahrial Yusuf dengan Romi. Selanjutnya, Syahrial juga akan mencabut laporan di Polresta Bandar Lampung.

“Sampai saat ini, saya tidak pernah melaporkan siapa pun ke pihak berwajib, terkait pernyataan saya sebelumnya yang menyebut bahwa ada Fauzan Sibron di lokasi perkelahian adalah tidak benar,” sambungnya.

“Saya hanya salah paham, Romi ternyata orang dekat Fauzan Sibron dan saya secara pribadi tidak mengenal Fauzan Sibron,” tutupnya

.

Rmol

Fraksi PKS Rapat Kerja, Bahas Evaluasi

 

Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Kerja di Aula Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Bandar Lampung, Senin (21/2).

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu mengingatkan seluruh anggota fraksi untuk menjaga marwah DPRD Lampung sebagai wakil rakyat.   

Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bandar Lampung inipun mengatakan, rapat ini dilakukan untuk membahas evaluasi kinerja pelayanan fraksi dan merencanakan agenda kerja selama tahun 2022.

“Terutama merencanakan kerja-kerja pelayanan Fraksi PKS tahun 2022, ” jelas Ade yang juga pegiat literasi ini. 

Ade melanjutkan, berdasarkan hasil evaluasi, 85 persen kinerja fraksi yang terealisasi di tahun 2021. Sehingga, kinerja ini harus ditingkatkan dan jangkauannya harus diperluas. 

“Insya Allah akan kita perbesar jangkauan kerja-kerja pelayanan yang dilakukan oleh Fraksi PKS DPRD Lampung di tahun 2022,” kata dia.

Rmol

Aprilliati Sayangkan Kasus Kekerasan Anak

 

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Aprilliati menyayangkan kasus kekerasan anak di bawah umur yang dialami korban bernisial A yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri.

“Sebagaimana lazimnya seorang ibu adalah yang paling melekat dengan anaknya, namun jika kasus penganiayaan sampai anak dilukai dan suruh bekerja. Maka itu harus didalami, bagimana kejiawaan dan psikis seorang ibu ini,” ujarnya, Sabtu, 19 Februari 2022.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung ini juga mengungkapkan, seorang ibu kandung yang tega menyiksa anaknya sendiri, kemungkinan ada beberapa faktor yang terjadi di dalam rumah tangganya.

“Tapi terlepas dari itu, tindakan yang dilakukan pelaku ini adalah tindakan pidana, yang harus disikapi oleh penegak hukum. Dan kami sendiri akan melindungi korban yang masih di bawah umur,” terangnya.

Dia menambahkan atas perkara kasus tersebut, pihaknya akan menyikapi dan mengapokasi terhadap kasus ini, serta melakukan pendampingan terhadap korban sendiri.
“Artinya kasus ini bisa kita lihat karena faktor ekonomi dan kejiawaan. Tapi bagaimanapun tindakan itu tidak benarkan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Seorang anak inisial A mengalami kekerasan fisik oleh ibu kandungnya. Anak tersebut mengalami luka sayatan silet di sekujur tubuhnya.

Ketua Komnas PA Bandar Lampung Ahmad Apriliadi Passa mengatakan, anak tersebut dipaksa ibu kandungnya untuk menjadi tukang parkir di sebuah minimarket di Bandar Lampung.

Ketika anak tersebut tidak memenuhi target yang diberikan ibunya sebesar Rp200 ribu sehari, maka ibunya akan melakukan kekerasan fisik dengan cara menyayat badannya dengan silet. Seperti di tangan, kaki, paha,dan badan serta lainnya.

Lampost.co