Budi Bantu Bayi di Tulangbawang

 

Tulangbawang – Anggota DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati bersama anggota DPRD Tulangbawang Ines Septia Saputri menyempatkan diri untuk melihat kondisi Halimatus Sadiya.

Balita berusia 3 bulan buah hati pasangan Agus Sucipto dan Wiwik Widayanti ini terlahir dengan kelainan kaki atau dengan bahasa medisnya genu varum.

Genu varum atau kaki O (bow legs) adalah kondisi di mana sudut pertemuan antara tulang femur dan tibia pada lutut menjauhi garis tengah tubuh, sehingga memberikan manifestasi tungkai yang melengkung.

Kondisi ini biasanya muncul sejak masa kanak-kanak, tetapi dapat juga terjadi pada orang dewasa. Genu varum dapat melibatkan satu tungkai (unilateral) atau kedua tungkai (bilateral) dengan penyebab yang bervariasi.

Pada kondisi patologis, genu varum pada anak-anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu, kelainan struktur tulang, seperti blount disease (tibia vara) dan akondroplasia; faktor metabolik, seperti disfungsi renal; serta infeksi, seperti rickettsia. Kondisi ini juga dapat didukung faktor risiko, seperti obesitas dan kelainan gait atau pola berjalan.

Halimah juga sudah menjalani operasi agar kedua kakinya dapat normal kembali.

Kedua srikandi PDI Perjuangan ini dengan spontan terpanggil untuk membantu setelah melihat kondisi Halimah yang lemah di gendongan sang ibu.

“Saya bersama Ines merasa prihatin dengan kondisi Halimah yang kedua kakinya masih dibalut perban pasca operasi, dengan sedikit bantuan yang dihimpun setidaknya dapat meringankan perekonomian kedua orang tuanya dalam merawat halimah selama proses penyembuhan,” ujar Condrowati dalam keterangan tertulis, Jumat 25/2/2022.

Sementara, Ines Septia Saputri berjanji membantu keluarga halimah agar mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang.

“Saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar keluarga ini mendapatkan perhatian pemerintah daerah baik untuk pengobatan dan biaya perawatan Halimah,” tutur Ines.

 Wartalampung.id

Budiman AS Klaim Punya Kinerja Baik

 

DPD Demokrat Lampung akan melakukan musyawarah cabang (muscab) serentak untuk 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Ketua DPC Demokrat Bandar Lampung Budiman AS mengatakan, jadwalnya belum diketahui. Tetapi kemungkinan dalam waktu dekat.

“Saat ini DPD Demokrat Lampung masih menunggu surat dari DPP soal tanggalnya,” ungkapnya. Jumat (25/2/2022).

Menanggapi apakah dirinya akan mencalonkan diri kembali, Budiman membenarkan, ia optimistis memiliki kinerja baik.

Di masa jabatannya sebagai ketua DPC, perolehan kursi di DPRD Bandarlampung masih mampu mempertahankan perolehan lima kursi.

“Itu sudah patut disyukuri di tengah penurunan perolehan suara nasional, tetapi Bandar Lampung masih tetap bertahan,” tambahnya.

Dia meyakini dengan elektabilitas yang makin baik secara nasional, ditambah ketua umum yang punya elektabilitas tinggi, Demokrat mampu menambah kursi.

“Kami pernah 10 kursi di 2009-2014, itu target saya. Setidaknya naik tiga menjadi delapan kursi. Sehingga saat pilkada nanti bisa mengusung calon kepala daerah,” kata dia.

Meski begitu, dia mempersilakan apabila ada kandidat lain yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua DPC Demokrat Bandar Lampung.

“Mekanismenya ada, kita demokrasi. Seluruh kader Demokrat, tingkat PAC harus bisa tegak lurus terhadap aturan yang dibuat DPP,” ungkapnya. []

Wartalampung.id

Yozi Siap Kawal LBH Soal Pelaporan Oknum Jaksa

 

Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung menyatakan akan mengawal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung dalam melaporkan jaksa berinisial AM yang diduga memalsukan kepemilikan lahan warga seluas 70.000 m2 di Desa Malang Sari, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal mengatakan, pihaknya juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Dan meminta polisi bersikap netral dalam mencari fakta sebenarnya.

“Kita mendorong polisi untuk mengusut tuntas kejadian ini,” katanya, Jumat, 25 Februari 2022. 

“Komisi I sudah ada kesepakatan secara lisan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung bahwa kita akan membentuk kelompok kerja (Pokja) yang secara perlahan akan coba kita inventarisasi, tingal menunggu pengesahan,” sambung dia.

Yozi menduga masih banyak sindikat mafia tanah yang lebih besar dan berada di Provinsi Lampung. Melalui pokja tersebut, ia bergarap semua kasus bisa terbongkar.

“Sudah audiensi dengan Kanwil BPN, tinggal pengesahan saja kita jalan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan keluarga AM, Rahmat Alam membantah tuduhan pemalsuan kepemilikan tersebut. Menurutnya keluarga membeli lahan tersebut dari tokoh masyarakat setempat. 

 “Jadi kami tegaskan tidak benar AM itu mafia tanah. Selain itu, tanah tersebut adalah benar di lokasi eks register yang dikonversi kepada masyarakat. AM dan keluarga membeli dari tokoh di sana,” katanya. 

Lampost.co

Ade Utami Narasumber Diskusi KAHMI Komek

 

Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi (KAHMI Komek) Universitas Lampung kembali mengadakan Ngobrol Perkara Iman dan Imun (Ngopii) Edisi 33, Jumat (25/2).

Ngopii kali ini membahas Pembentukan 5 BUMD Baru, Antara Harapan dan Tantangan dengan narasumber Anggota DPRD Lampung Ade Utami Ibnu dan Akademisi FEB Unila Usep Syaipudin. 

Diskusi kali ini dipandu host keroyokan yakni Petir, Fitra, Mauldan, Dimas, Idris dan Arie serta dipandu moderator Hardi Sanjaya dari HMI Komisariat Ekonomi Unila. 

Ade Utami mengatakan, BUMD dibentuk tujuannya untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung. Selama ini, DPRD selalu mendapat laporan bahwa BUMD yang sudah ada tidak memberikan keuntungan. 

Bahkan, salah satunya yakni BUMD PT Lampung Jasa Utama (LJU) yang Direkturnya terjerat kasus korupsi. 

“Ketika mendengar usulan dari Gubernur Lampung (Arinal Djunaidi) untuk mengajukan lima BUMD baru, saya secara pribadi dan secara institusi, menolak keras,” kata dia. 

Ia menilai, penolakan itu didasari oleh kondisi BUMD yang sudah ada namun tidak memberikan keuntungan dan nasibnya memprihatinkan. Apalagi, BUMD akan diberi permodalan dari APBD, yang sekarang juga dikurangi, ia khawatir malah uang rakyat jadi mubazir. 

Setelah itu, dilakukan beberapa kali presentasi dari Gubernur dan pemprov hingga akhirnya Raperda lima BUMD disahkan 25 Januari 2022.

Singkatnya, kata Ade, lima BUMD itu adalah PT Simpul Trans Lampung yang bergerak di bisnis tiket pesawat umroh murah dan PT Wisata Lampung Indah di bidang jasa akomodasi, pengelolaan penginapan, reklame, pengelolaan PKOR dan Hotel Bintang Lima di Harbour City. 

Selanjutnya, BUMD PT Lampung Sarana Karya

BUMD yang bergerak di bidang properti, PT Bumi Argo Lampung bidang usahanya pembenihan padi, ayam petelur, dan udang vaname dan PT Lampung Usaha Energi. 

“Pihak eksekutif merasa optimis BUMD ini akan memberikan laba maksimal bagi PAD. Tapi akan ada beberapa tantangan berat bagi Gubernur dan pimpinan BUMD tersebut, terutama tantangan krisis kepercayaan masyarakat,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung ini. 

Menurutnya, pemilihan direksi BUMD rentan tersangkut konflik kepentingan. Muncul dugaan, jika yang dipilih bukan berdasarkan profesionalitas tapi imbal jasa dan bagi-bagi jabatan. 

Sementara itu, sebagai akademisi, Usep mengatakan, mayoritas BUMD yang betul-betul untung adalah perbankan. Pasalnya, perbankan diawasi dengan ketat dan dapat dikalkulasi untung ruginya secara cepat. 

“Perbankan ini biasanya dokternya dan perawatannya bagus, kalau BUMD bidang lainnya ini diem diem ternyata kanker stadium empat. Tau-tau rugi. Jadi ini harus dikawal betul oleh DPRD,” kata dia. 

Selain itu, Usep melanjutkan, tantangan lainnya dari BUMD adalah tata kelola penerapan good governance. Hal ini sulit diterapkan karena adanya banyak kepentingan dalam tubuh BUMD. 

“Ini sangat sulit, karena dari proses mengandung hingga melahirkannya sudah penuh liku-liku, begitu lahir ada yang berkumis, prematur dan sebagainya,” kata dia. 

Diskusi diikuti antusias oleh seluruh peserta baik dari mahasiswa dan alumni. Mayoritas mengusulkan agar ada pengawasan yang jelas dari DPRD terhadap BUMD, mulai dari kinerja hingga anggaran. 

Rmol

Anggota DPRD Lampung Serap Aspirasi Warga Tulangbawang

 

Para legislator DPRD Lampung kembali turun ke masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Tak terkecuali anggota DPRD dapil VI (Mesuji, Tulangbawang dan Tulangbawang Barat) Budhi Condrowati yang menyambangi Kampung Banjaragung dan Kampung Tritunggal Kaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulangbawang (24/2/2022).

Dalam kunjungannya bersama anggota DPRD Tulangbawang Ines Septia Putri, Budhi Condrowati mendapat laporan, seperti jalan lingkungan yang rusak, kelangkaan pupuk, hingga kekurangan air bersih.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Mesuji ini berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut yakni berkoordinasi dengan dinas terkait.

“Kami akan tindak lanjuti persoalan ini dengan berkoordinasi bersama dinas terkait. Soal jalan rusak lingkungan, sebenarnya kewenangan kabupaten. Tetapi akan kami usulkan untuk diteruskan ke dinas yang bersangkutan. Saya bersama Ines yang merupakan anggota DPRD setempat, siap menampung segala keluh kesah masyarakat,” jelas anggota Komisi V DPRD Lampung Fraksi PDI Perjuangan ini.

Terkait air bersih, Budhi Condrowati mengatakan, akan mengusulkan sumur bor di daerah tersebut.

“Permasalahan yang ada di masyarakat hari ini akan kami tindak lanjuti ke program kerja mendatang,” ucapnya.

Selain itu, masyarakat setempat khususnya para kelompok tani mengeluhkan kelangkaan pupuk di daerah mereka yang tentunya tak kalah viral dengan kelangkaan minyak yang menghantui Lampung. “Kelompok tani juga curhat ke saya minta bantuan hewan ternak kambing,” pungkasnya. []

 Wartalampung.id

Anggota DPRD Lampung Sosialisasi Perda Rembuk Desa

 

Dalam bersosialisasi di masyarakat kerukunan menjadi salah satu bentuk dalam menjaga rasa harmonis bermasyarakat.

“Masalah-masalah yang ada di masyarakat dapat diselesaikan dengan rembug desa sehingga konflik yang ada di masyarakat dapat terselesaikan secara kekeluargaan,” ujar anggota DPRD Provinsi Lampung Syarif Hidayat saat mensosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembuk Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik, 24/2/2022.

Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung menambahkan, perda yang dibuat oleh pemerintah provinsi untuk dapat menciptakan masyarakat yang rukun dan damai.

“Perda ini diciptakan untuk menjaga kerukunan dan perdamaian dalam bermasyarakat, sehingga diharapkan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dapat melakukan rembug desa untuk menyelesaikan masalah,” tambahnya.

Kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, dan pengecekan suhu tubuh. Bertempat di Gunung Terang, Kota Bandar Lampung.

Lurah Gunung Terang, Cecep menyampaikan apresiasi untuk kegiatan yang digelar oleh anggota DPRD Provinsi Lampung.

“Kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung bapak Syarif Hidayat ini tentunya dapat mengingatkan kembali kepada kita melalui rembug desa menjadi salah satu hal dalam menciptakan keharmonisan bermasyarakat,” tegasnya.

“Jika ada permasalahan dalam bermasyarakat, perda rembug desa ini dapat menjadi pedomannya untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan,” tutupnya. []

Wartalampung.id

Anggota DPRD Lampung Dapil III Gelar Reses di Pringsewu

 

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan III yang meliputi Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro melakukan kegiatan reses di Kabupaten Pringsewu.

Para legislator tersebut diantaranya  Ririn Kuswantari, Elly Wahyuni, Siti Rahma, Hanifah, FX Siman, Zunianto, Watoni Nurdin, Angga Satria Pratama, Ahmad dan Supriyanto.

Wakil Bupati Pringsewu Fauzi didampingi jajaran pemerintah daerah dan lembaga vertikal terkait beserta tokoh masyarakat setempat menerima kedatangan anggota DPRD Provinsi Lampung di Balai Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kamis (24-2-2022).

Wabup Fauzi berharap kehadiran anggota DPRD Provinsi Lampung di Kabupaten Pringsewu  dapat meningkatkan pembangunan Bumi Jejama Secancanan dalam upaya menyejahterakan masyarakat.

Sementara itu, Ririn Kuswantari mengatakan pihaknya yaitu Tim 311 — dapil III dengan 11 anggota, berkunjung ke Pringsewu untuk menyerap asprasi masyarakat.

Ririn juga menyampaikan sejumlah program pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2022 untuk Kabupaten Pringsewu, khususnya bidang infrastruktur, yakni rekonstruksi jalan ruas Kalirejo-Pringsewu, rehabilitasi ruas jalan poros Pringsewu-Pardasuka.

Lalu rehabilitasi jaringan irigasi di Dusun I Pekon Sumberagung, Kecamatan Ambarawa, rehabilitasi irigasi di Pekon Sidodadi, Kecamatan Pardasuka, rehabilitasi irigasi di Pekon Kota Waringin, Kecamatan Adiluwih, rehabilitasi jaringan irigasi di Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas.

Rehabilitasi jaringan irigasi di Kecamatan Sukoharjo, rehabilitasi jaringan irigasi di Pekon Enggalrejo, Kecamatan Adiluwih, rehabilitasi jaringan irigasi di Pekon Ambarawa Timur, Kecamatan Ambarawa.

Kemudian renovasi Gedung PWRI Kabupaten Pringsewu, pembangunan sumur bor di Pekon Sukoharjo I, Kecamatan Sukoharjo, pembangunan sumur bor di Sinargunung dan Tanjungrusia, Kecamatan Pardasuka, pembangunan sumur bor di Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu.

Pembangunan sumur bor di Pekon Way Ngison dan Candiretno, Kecamatan Pagelaran, pembangunan sumur bor di Pekon Tanjunganom, Kecamatan Ambarawa, pembangunan sumur bor di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, serta peningkatan jalan lingkungan di Pekon Banyumas, Kecamatan Banyumas.

Pada kesempatan tersebut, anggota DPRD Provinsi Lampung didampingi Wakil Bupati Pringsewu juga meninjau sejumlah titik lokasi diantaranya sarana irigasi yang akan direhabilitasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. (*)

Watoni Reses di Telukpandan

 

Bandar Lampung — DPRD Provinsi Lampung menggelar reses di Kantor Kecamatan Telukpandan, Pesawaran, Rabu, 23 Februari 2022.

Reses tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD dari Dapil III, beserta unsur pimpinan yang berasal dari Dapil tersebut yakni Wakil Ketua I Elly Wahyuni dan Wakil Ketua II Ririn Kuswantari. Para anggota DPRD berdialog dengan 10 kepala desa di kecamatan tersebut dan menyerap aspirasi.

Koordinator Reses, Watoni Noerdin memaparkan sejumlah aspirasi yang diserap dan segera ditindaklanjuti. Misal, perbaikan jalan sepanjang 400 meter di Desa Sidodadi dekat Pom Bensin AKR. Selanjutnya, terkait perbaikan jembatan penghubung di Desa Gebang. Prosesnya sudah berlanjut dan segera dilaksanakan.

Kemudian, aspirasi pembuatan jalan di salah satu desa di dekat Tahura Wan Abdurrahman, untuk akses penghubung warga yang bisa diakses oleh sepeda motor. DPRD akan berdiskusi dengan Dinas Lingkungah Hidup dan Dinas Kehutanan, karena berkaitan dengan wilayah konservasi.

Selanjutnya, terkait tata batas antara Kota Bandar Lampung, dan Pesawaran di Lempasing. Kemudian adanya beberapa proyek pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah provinsi, namun tidak ada koordinasi dengan desa setempat. Kemudian, permintaan perbaikan talud jalan di Desa Gebang yang sering banjir.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Lampung, Ririn Kuswantari, menyatakan kegiatan reses perlu dilakukan untuk mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian, sebagai wakil rakyat, pihaknya bisa menyampaikan kepada pemerintah dan menjadi landasan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, hasil pelaksanaan reses DPRD Lampung 2022 itu akan ditindaklanjuti sebagai usulan pembangunan di tahun 2023. Ririn mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi masukan bagi DPRD Lampung.

“Kami akan serap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seluruh keluhan warga tentunya akan didengarkan. Untuk perbaikan jembatan kami akan langsung sampaikan kepada dinas terkait,” katanya.

Lampost.co

Mingrum Serap Aspirasi Masyarakat Lamteng

 

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, S.H.,M.H., menggelar reses tahap I di kampung Bangunrejo, Dusun II Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, 23 Februari 2022.

Giat dihadiri Plh. Kepala Kampung Sabarianto, tokoh masyarakat, mahasiswa PKL UIN Metro, ibu-ibu kelompok wanita tani (KWT) Bangun Rejo dan masyarakat setempat.

Dijelaskan Mingrum kegiatan ini merupakan kewajiban dan harus dilaksanakan anggota DPRD Provinsi Lampung guna mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat mengenai apa saja, agar nanti melalui fungsi dan tugasnya bisa menjadi pembahasan bersama pihak terkait dan dapat segera dilakukan.

Mingrum bilang, banyak hal yang menjadi aspirasi dari masyarakat seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, sarana dan prasarana pertanian, kebutuhan pengairan, pengembangan bidang peternakan serta aspirasi bidang keagamaan seperti pembangunan tempat ibadah.

Selanjutnya kegiatan dilakukan di Kecamatan Padang Ratu yang di pusatkan di Kampung Margorejo dan Kampung Sri Agung lalu Kecamatan Kali Rejo Rejo, Kecamatan Way Seputih.

Ada beberapa permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat Kecamatan Padang Ratu salah satunya kualitas perbaikan jalan, terkait permasalahan ini, dalam waktu dekat ini kami akan menindaklanjuti permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Ungkap Mingrum
Ditambahkan Mingrum, aspirasi masyarakat Padang Ratu lainya terkait pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SMAN 1 Padang Ratu yang masih perlu di tingkatkan serta pengembangan dan penyaluran pendukung bidang pertanian dan peternakan.

“Jika ada harapan, keluh kesah atau ada impian untuk memajukan desa kita ini silakan sampaikan, baik dalam konteks pembuatan konsep ekonomi kreatif atau peningkatan mutu infrastruktur untuk mendukung peningkatan pariwisata berbasis kearifan lokal silakan sampaikan ” ujar Mingrum.
Mingrum juga berharap dan menghimbau di era pandemi covid dengan varian baru ini yang penyebarannya sangat masif dan cepat, masyarakat Padang Ratu untuk tetap disiplin 5M, karena jika sakit ekonomi tidak akan bergerak apalagi mau tumbuh.

”Kalau sakit tidak pergi ke ladang, sawah, kebon atau kantor sekalipun, untuk itu kita harus menjadi pelopor dan pendukung kebangkitan ekonomi nasional dimulai dari Kecamatan Padang Ratu ” pungkasnya. (rlsi)

Warga Jatiagung Ngadu ke DPRD Lampung Soal Paham Radikal

 

Warga Jati Agung, Lampung Selatan, mengaku resah dengan aktivitas sekelompok orang diduga memiliki paham radikalisme dan intoleran di wilayahnya. Karena mereka menggunakan masjid untuk melakukan baiat dan kajian. Di lingkungan masyarakat mereka tidak mau mengibarkan bendera merah putih di pekarangan rumah.

“Mereka mengambil hasil cocok tanam di wilayah semaunya. Mereka menganggap semua itu titipan dan yang berwenang adalah seluruh manusia di muka bumi, dan menganggap negara ini belum merdeka, jadi tidak layak dikibarkan simbul negaranya. Kami khawatir ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat,” kata Misman, perwakilan masyarakat Jati Agung, saat mengadukan hal tersebut kepada ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, Selasa 22 Februari 2022.
Menurut Miwan, pergerakan paham radikalisme dan intoleransi di wilayah Jati Agung sangat masif, dan sangat meresahkan serta dapat berpotensi memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat. “Kami khawatir akan memicu konflik antar masyarakat,” katanya Miswan, yang juga didampingi warga lainnya, dan Ketua Dai Provinsi Lampung, Drs. H Saldiman

Sementara Saldiman menyebutkan ada sekitar 30 orang tersebar di desa-desa yang di wilayah Jati Agung yang telah memiliki paham radikal dan intoleran. ”7 orang telah dibaiat, mereka menggunakan fasilitas masjid tanpa adanya kordinasi dengan pengurus masjid melakukan kegiatan kajian disana, dan ada pengawasan ketika kegiatannya berlangsung,” kata Saldiman.
Miswan juga berharap Ketua DPRD Lampung dapat menjembatani dan menindaklanjuti untuk disampaikan kepada pihak terkait atas keluhan yang disampaikan. ”Kami sangat menunggu langkah kongkrit yang dilakukan, sejujurnya ini tidak nyaman untuk kami,” katanya, didampingi Anggota DPRD Komisi I Okta Rijaya, Binmas Polda Lampung AKBP Ade, Kesbangpol Febri serta sejumlah elemen masyarakat Jati Agung

Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay berterimakasih telah melakukan diskusi interaktif mengenai perkembangan issue yang beredar di masyarakat, ini akan menjadi perhatian khusus dan segera ditindaklanjuti. ”Sebagaimana fungsi DPRD kita akan tindaklanjuti bersama pihak terkait untuk memastikan laporan ini dilakukan melalui penanganan yang mengedepankan persuasif, humanis dan edukatif,” ujar Mingrum.

Menurut Mingrum narasi mengenai pemahaman radikalisme dan intoleransi ini mempunyai hal yang mendasar mengapa tindakan dan cara berfikir tersebut terbentuk, ini akan kita lakukan pemetaan nantinya. ”Kalau penilaian dini mengenai apa yang tadi disampaikan, salah satu penyebab nya faktor ekonomi, kalau ini betul menjadi akarnya, kita akan bantu mendorong pergerakan dan peningkatan ekonomi melalui kearifan lokal dan ekonomi kreatif disana,” imbuh Mingrum
Mingrum menyebutkan dalam waktu dekat jajaran DPRD Lampung akan menggelar sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di wilayah Jati Agung. ”Selain kita maksimalkan koordinasi lintas sektoral, di internal DPRD dalam waktu dekat coba kita gunakan edukatif, turun kesana beri pemaparan dan wawasan harapannya ini menjadi upaya penyelamatan rakyat,” jelas Mingrum. (Red)

Sinarlampung

Fauzan Ingatkan Warga Disiplin Prokes

 

Masyarakat diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) selama massa pandemi covid-19, karena penyebarannya belum usai. Bahkan kini, kasus covid-19 di Lampung khususnya Kota Bandarlampung masih terus meningkat.

Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil 1 Kota Bandarlampung Fauzan Sibron saat melaksanakan reses di Kelurahan Gulak-galik dan Kupangteba, Telukbetung Utara, Senin (21-2-2022).

“Dalam kondisi covid 19 ini, warga harus tetap terapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di luar,” ujar Fauzan melalui keterangan tertulisnya.

Sementara disinggung terkait kelangkaan minyak goreng, anggota DPRD Lampung dari fraksi Partai Nasdem ini mengatakan, sudah dilakukan langkah-langkah oleh pihak pemerintah provinsi bersama kabupaten kota serta kepolisian.

Selain itu, pihaknya juga mengaku telah meminta pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan operasi pasar.

“Mengenai kelangkaan minyak goreng. Maka diminta masyarakat untuk tidak panic buying dan jangan membeli berlebihan, belilah secukupnya saja untuk kebutuhan rumah tangga. Karena kini sedang diatasi oleh pemerintah provinsi dan kepolisian serta DPRD Lampung dengan dinas lainnya. Kami juga meminta pemerintah provinsi untuk melakukan operasi pasar,” imbuhnya.

Fauzan melanjutkan, pihaknya juga akan menampung semua aspirasi masyarakat dan selanjutnya akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh warga.

“Nanti apa aspirasi warga, akan disampaikan kepada pemerintah dan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait,” kata dia.

Sementara warga Kelurahan Gulak-galik, Joni meminta kepada wakil Ketua DPRD Lampung ini untuk memperbaiki jalan rusak yang berada di Jalan Abdi Negara.

“Kami berharap ada perbaikan jalan rusak di Jalan Abdi Negara bawah. Karena jalan tersebut kondisinya rusak dan belum diperbaiki,” ungkapnya.

Senada, Andika warga Kelurahan Kupangteba juga meminta untuk perbaikan jalan rusak dan berlubang di Jalan Tangkuban Perahu, Kupang Kota.

“Kami juga meminta drainase di jalan gunung agar ditutup supaya masyarakat tidak membuang sampah di tempat tersebut,” pungkasnya.(**)