DPRD Lampung Minta BPJN Serius Tangani Infrastuktur

Komisi IV DPRD Lampung meminta komitmen Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung mengenai kesiapan kemantapan jalan menjelang mudik lebaran 2022. Salahsatunya mengenai komitmen menutup lubang di ruas jalan nasional.

Hal itu terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

“Bagaimana komitmen terkait kemantapan jalan menjelang mudik dan tidak ada lubang di jalan di H-10,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Ismet Roni.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung Midi Iswanto menambahkan, beberapa ruas jalan nasional yang dalam kondisi tertentu mengakibatkan kemacetan.

Misal saat liburan dan mudik tentunya. Misalnya di arah Metro menuju Sukadana, kemudian Metro menuju Tegineneng, Bandarlampung menuju Pesawaran.
“Bagaimana solusinya? Sementara volume kendaraan semakin lama semakin banyak,” katanya.

Kemudian, Anggota lainnya Abdullah Surajaya juga meminta komitmen agar bagaimana bisa ada peningkatan status lebih banyak yang diusulkan oleh Pemprov menjadi jalan nasional.

Menanggapi itu, Kepala BPJN Lampung Rien Marlia mengatakan ruas jalan Nasional di Lampung memiliki panjang sekitar 1296,6 kilometer. Dimana, kata dia ada 92,2 persen yang berada dalam kondisi mantap.

“Sementara ada 7,8 persen yang tifak mantap. Berdasarkan arahan pak Menteri, H-10 Lebaran semua lubang harus tertutup,” katanya.

Kata dia, ada beberapa persoalan hasil pemetaan yang dikakukan. Diantaranya potensi rawan bencana dan longsor masih terjadi di wilayah lintasan barat Lampung. Kemudian, permasalahan selanjutnya adalah sering terjadinya banjir rob di Jl. Yos Sudarso, Panjang, Bandarlampung.

“Sampai saat ini memang belum ada solusi. Karena mungkin bisa dikoordinasikan dengan BBWSMS. Kita juga mohon dukungan DPRD, solusinya bisa dibuat Embung ya. Tapi masih kesulitan lahan,” katanya.

Terkait kondisi penutupan lubang di H-10, dia mengaku pihaknya juga akan membuat posko-posko. “Nanti juga di situ akan distandby kan alat berat juga,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga dia mengatakan siap berkoordinasi dan mendukung usulan ruas jalan provinsi yang sudah diusulkan peningkatan statusnya menjadi jalan Nasional.

Dia mengatakan ada beberapa ruas yang memang sudah diusulkan, namun belum disetujui pusat.

Sementara, Kepala BMBK Provinsi Lampung Febrizal Levi Sukmana mengatakan, dari pemetaan yang dikakukan, diperkirakan ada sekitar 2 juta lebih pemudik mintas di Lampung.

Radar Lampung

Mingrum Hadiri Musrenbang

 

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2022, di Ballroom Novotel Hotel Bandarlampung, Senin (11/4/2022).

Musrenbang yang dilaksanakan secara hybrid tersebut digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tema “Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menjelaskan kegiatan musrenbang ini memiliki peran dan point strategis dalam penyampain dokumen hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

“Sudah dirumuskan sedemikian rupa melalui penyerapan aspirasi di masyarakat,lalu telah di singkronkan dengan program prioritas pembangunan ” Ujar Mingrum

Mingrum juga menjelaskan berdasarkan UU Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka 1 Tahun.

DPRD Lampung Tolak Wacana Presiden Tiga Periode

 

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung menolak wacana perpanjangan jabatan tiga periode presiden RI. Mereka menghimbau masyarakat tak terprovokasi.

“Itu bertentangan dengan konstitusi yaitu pasal 7 dan pasal 22 E ayat 1 UUD 1945,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung Aprilliati, Minggu (10/4/2022).

Menurut dia, pada pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” jelasnya.

Dan pada Pasal 22E ayat 1 tentang pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

“Sebagai penyelenggara negara, ya kita harus mentaati aturan yang ada,” kata dia.

Dikatakan dia, isu tersebut sama saja menunda pemilu. Apalagi tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai tahun ini dan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu terpilih akan dilantik pada 12 April 2022 mendatang.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh anak negeri tidak terprovokasi dengan wacana yang bergulir yang akan mengganggu stabilitas nasional,” kata dia.

Wakil sekretaris internal DPD PDIP Lampung itu mengatakan, Fraksi PDIP tetap patuh pada konstitusi.

“Sikap kami satu tarikan napas dengan pusat yaitu merujuk UUD 1945 pasal 7 dan 22E tadi.”

Post kota

Mingrum Minta Mahasiswa Tidak Anarkis Saat Demo

 

Ketua DPRD Provinsi Lampung meminta sejumlah mahasiswa yang rencananya akan menggelar penyampaian aspirasi dalam waktu dekat agar tidak melakukan tindakan yang represif sehingga menciderai asas demokrasi itu sendiri. Minggu (10/04)

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH meminta dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi dapat menjunjung tinggi toleransi, menjaga persatuan dan kesatuan serta menggunakan cara cara konstitusional.

Mingrum yang juga mantan Aktivis mahasiswa dari GMNI ini berharap agar kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya tidak disusupi oleh kepentingan pribadi atau kelompok yang ingin memecah bela bangsa dan membenturkan pemerintah serta perangkatnya dengan rakyat.

Ia juga mengharapkan kerja sama yang baik antara mahasiswa, lapisan element masyarakat dan perangkat negara untuk bersama saling mencintai, melindungi serta menjaga selama penyampaian aspirasi dilakukan.

Lidik

Nama Yozi Dicatut Penipu

 

Nama Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal dicatut oleh pelaku dugaan percobaan penipuan melalui media sosial What’sApp.

Pelaku menggunakan nomor yang bukan milik Yozi. Namun menghubungi beberapa kolega dan rekannya mengatasnamakan Yozi Rizal, Anggota DPRD Lampung.
Nama Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal dicatut oleh pelaku dugaan percobaan penipuan melalui media sosial What’sApp.

Pelaku menggunakan nomor yang bukan milik Yozi. Namun menghubungi beberapa kolega dan rekannya mengatasnamakan Yozi Rizal, Anggota DPRD Lampung.

Modusnya, pelaku menawarkan kendaraan bak cash atau kredit dengan bunga nol persen. Pelaku mengaku baru saja menghadiri acara bonus-bonusan perbankan. Pelaku mengaku mendapat jatah tiga unit bonus kendaraan itu. Yang satu pengakuannya digunakan pribadi, kemudian ada dua unit hendak dialihkan ke keluarga.

Pelaku pun mengiming-iming bahwa kendaraan masih gress 100 persen dan nol kilometer. Jikapun hendak dikredit, bunga nol persen.

Yozi meminta bagi semua pihak agar tidak mempercayai apabila ada pihak yang mengatasnamakan dirinya menawarkan kendaraan tersebut.

“Untuk sanak-family, sahabat, kawan, sekiranya ada yang mengaku sebagai diri saya dengan kontak seperti yang tertera atau mungkin dengan nomor yang lainnya, yang menawarkan kendaraan atau kerjasama atau mungkin meminta-minta tolong abaikan saja. Karena dapat saya pastikan itu bukan saya,” tulis Yozi di akun facebooknya, Rabu (6/4).

Namun dia berseloroh, tidak keberatan dicatut namanya, dengan catatan, jika pihak yang mengatasnamakannya bisa memberikan keuntungan terhadap siapa yang dihubungi oleh pencatut.

“Akan tetapi bila ada yang mengaku sebagai saya dan dia menawarkan sesuatu yang menguntungkan atau mungkin saja meminta nomor rekening karena akan mentransfer sejumlah uang, layani saja. Mungkin memang lantaran nama saya dapat menambah rezeki yang dialamatkan kepada anda,” selorohnya.

Radar Lampung

DPRD Lampung Siap Buka Pengaduan Investasi Bodong

 

Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung siap membuka posko pengaduan bagi korban investasi bodong robot trading aplikasi robot trading ATG (Auto Trade Gold).

Anggota Komisi I DPRD Lampung, Watonie Nurdin mengatakan, Komisi I siap menerima pengaduan warga yang tertipu investasi bodong tersebut.

“Kami siap menerima keluhan masyarakat yang ingin menanyakan perihal penipuan trading tersebut, bahkan kami siap membuka posko pengaduan di ruang Komisi I DPRD Lampung jika jumlah warga yang mengadu banyak,” kata Watonie, Selasa (5/4/22).
Menurutnya, saat ini masyarakat banyak menjadi korban penipuan berkedok trading ilegal.
“Dan masalah mereka yakni duit yang tidak kembali. Dengan permasalahan ini, kami pun siap menggandeng warga yang akan mengadu ke DPRD,” ucapnya.

Ia menjelaskan, warga banyak tertipu investasi bodong ini dikarenakan lemahnya sosialisasi dari Diskominfo. Padahal Kominfo bersama OJK sudah memberitahukan informasi daftar nama trading yang ilegal.

“Banyak warga yang tidak tau akan informasi tersebut, sehingga membuat mereka banyak menanamkan uangnya ditempat yang salah. Jika Diskominfo terus mensosialisasikan, hal ini sebenarnya minim terjadi,” ucapnya. (*)

Kupas tuntas

Watoni: Siap Tampung Keluhan Masyarakat

 

Bandar Lampung – Ratusan member robot trading Auto Trade Gold (ATG) dan Auto Trade Crypto (ATC) ramai-ramai menandatangani petisi yang termuat dalam laman website change.org.

Petisi berisi ‘Pengembalian Dana Investasi Robot Trading ATG/ATC’ yang dibuat oleh akun bernama Nenq Suhemi.

Berdasarkan pantauan, sejak dibuat Senin (4/4/2022), sudah 138 member yang menandatangani petisi tersebut hingga Selasa (5/4/2022) pukul 17.00 WIB. Petisi ditargetkan bisa mengumpulkan 200 tandatangan.

Nenq Suhemi mencantumkan keterangan tertulis terkait tuntutan dalam petisi tersebut.

“Dengan ini kami semua selaku investor dari robot trading ATG dan ATC mendesak seluruh management, founder dan owner, terutama Bapak Wahyu Kenzo dkk untuk segera mengembalikan semua dana investor dan profit yang kita dapatkan,” tulis Nenq Suhemi dalam akun itu.

Ia juga menuliskan bahwa petisi dibuat dengan asas kekeluargaan terlebih dahulu agar bisa dilaksanakan dan diselesaikan secepat mungkin sebelum Idul Fitri 2022 oleh para pihak terkait beserta seluruh manajemen.

“Jika petisi ini diabaikan maka kita semua selaku investor akan membuat laporan lebih lanjut,” tegas Nenq dalam keterangannya.

Nenq juga mengucapkan terima kasih dan berharap manajemen robot trading ATG dan ATC bisa memberikan respon dan menyelesaikan sesuai deadline yang diinginkan.

Munculnya petisi itu menimbulkan beragam komentar dari para member ATG/ATC yang merasa dirugikan. Akun bernama aria dijogja meminta agar uang yang ia depositkan di aplikasi ATG/ATC dapat segera dikembalikan. “Tolong kembalikan dana saya,” tulis aria dijogja.

Komentar selanjutnya disampaikan akun bernama Wahyudi Mungkasi Raharjo. “Saya butuh dananya untuk hidup,” tulis dia.

Ada juga komentar dari akun bernama May Lam. “Saya menandatangani di bawah ini karena nggak bisa WD dan dengan adanya informasi maintenance 3 bulan lagi. Kemungkinan WD akan tertahan selama itu bahkan mungkin lebih lama lagi,” tulisnya.

Sementara DPRD Provinsi Lampung akan membuka posko pengaduan untuk menampung aspirasi dan tuntutan para korban investasi robot trading ATG/ATC yang ada di wilayah Lampung.

Anggota Komisi I DPRD Lampung, Watoni Nurdin, mengatakan, Komisi I siap menerima pengaduan warga yang merasa tertipu dengan investasi bodong tersebut.

“Kami siap menerima keluhan masyarakat yang ingin mengadukan penipuan trading tersebut. Bahkan kami siap membuka posko pengaduan di ruang Komisi I DPRD Lampung jika jumlah warga yang mengadu banyak,” kata Watoni, pada Selasa (5/4/2022).

Menurutnya, cukup banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok robot trading itu. Untuk itu, pemerintah harus bergerak cepat agar tidak lebih banyak jatuh korban.

“Masalah mereka yakni duit yang diinvestasikan tidak bisa ditarik kembali. Oleh karena itu, Kami siap mendampingi warga yang akan mengadu ke DPRD,” ucapnya.

Watoni mengatakan, banyaknya warga yang tertipu investasi bodong ini dikarenakan lemahnya sosialisasi dari Diskominfo dan instansi terkait lainnya, meski Kemenkominfo bersama OJK sudah mengumumkan daftar trading ilegal tersebut.

“Namun masih banyak warga yang tidak tahu informasi tersebut, sehingga mereka masih tergiur menanamkan uangnya di tempat yang salah karena ingin dapat untung besar. Jika Diskominfo gencar mensosialisasikan, hal ini sebenarnya bisa dicegah,” imbuhnya. (*)

Kupastuntas.co

AKD DPRD Lampung Segera Berubah

 

Bandar Lampung – Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengalami perubahan.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Lampung, Sutono mengatakan bahwa terkait perubahan formasi di DPRD Provinsi Lampung sudah dilakukan pembahasan secara internal.

“Sudah dibahas di internal partai, dan akan melihat kondisi di lapangan, kita lihat dimana saja posisi yang perlu diperkuat. Pembahasan AKD ini bertujuan untuk memperkuat penempatan yang sudah ada,” katanya, pada Senin (5/4/2022).

Sutono mengatakan bahwa beberapa komisi ada yang dipertahankan untuk posisinya, dan ada juga yang diubah susunan anggotanya.

“Di komisi V akan kita pertahankan, seperti Komisi IV yang menangani bidang infrastruktur, harus memiliki unsur pimpinan. Komisi II memiliki tugas penting pada pertanian, jadi dipertahankan,” terangnya.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa terkait surat penugasan mengenai perubahan susunan AKD akan dikeluarkan oleh DPD dalam waktu dekat.

“Kemungkinan tidak lama, dalam waktu dekat surat penugasan untuk anggota fraksi tersebut akan keluar,” ucapnya.

Selain perubahan pada AKD, Ia pun mengatakana bahwa pada susunan fraksi PDIP di DPRD Lampung juga mengalami perubahan.

“Untuk perubahan fraksi akan dilakuan sesuai dengan kondisi yang ada. Akan ada penyempurnaan dalam susunan anggota fraksi,” tuturnya. (*)

Kupas tuntas

Paripurna DPRD Lampung HUT Pemprov Meriah

 

Bandarlampung--Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati HUT ke 58 Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan yang digelar DPRD Lampung itu, Arinal memaparkan empat pilar pembangunan.

Yakni: Pilar Pembangunan Ekonomi, Sosial, Hukum dan Pemerintahan serta lingkungan.

Gubernur menjelaskan, kinerja pembangunan Pilar Ekonomi Lampung sepanjang tahun 2021 semakin membaik, meski ditengah pandemi Covid-19 masih terjadi.

"Hal ini ditandai dengan indikator pertumbuhan ekonomi Lampung yang terus menunjukan tren positif setiap Triwulannya. Hingga akhir 2021 ekonomi Lampung tumbuh positif sebesar 2,79 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang tumbuh negatif -1,67 persen," bebernya.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Lampung tersebut didorong oleh beberapa faktor, antara lain: sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang terus tumbuh positif dengan dukungan kinerja program-program pembangunan sesuai realisasi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang dituangkan ke dalam janji kerja.

Seperti Program Kartu Petani Berjaya (KPB), Pemberantasan peredaran Pupuk Palsu, Beasiswa mahasiswa pertanian, Revitalisasi lada, Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya.

"Keberhasilan pembangunan pertanian Lampung dengan meningkatnya produksi padi tertinggi secara nasional sebesar 22,47 persen, diapresiasi oleh Presiden RI melalui penghargaan Abdi Bhakti Tani tahun 2021," jelasnya.

Selain itu, Lampung juga mendapat juara III nasional kelahiran Ternak terbanyak pada Program Sapi Kerbau Andalan Negeri (SIKOMANDAN). Juara Umum  pada gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XXII Tahun 2021.

"Pada 2015 produksi padi kita 2,5 juta ton, saat ini telah mencapai 2,75 juta ton. Saya berharap akhir periode saya pada 2024 mencapai 3 juta ton. Sasaran saya, Indonesia ke depan akan berhenti mengimpor. Ini sudah saya mulai dan Menteri Pertanian sudah memberikan apresiasi dan mendaulat, Lampung sebagai Lokomotif Pertanian Indonesia," jelasnya.

Implementasi KPB juga berkontribusi mendorong peningkatan realisasi KUR di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2021.

Realisasi KUR tahun 2021 mencapai Rp 8,57 triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 5,7 triliun. Porsi realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung didominasi sektor pertanian sebagai sektor utama pembangunan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi Lampung 2019-2024.

"Sampai saat ini kita telah meraih 46 penghargaan dari berbagai sektor. Ini semua berkat dukungan, kontribusi, dan kerja keras kita semua, termasuk DPRD, Bupati dan Walikota," sebutnya.

Gubernur juga berharap kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung untuk turut menyosialisasikan Kartu Petani Berjaya kepada para petani.

Sebab, Arinal menjamin kemudahan dalam akses permodalan dalam bentuk realisasi KUR bagi para petani demi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

Kemudian, semakin membaiknya sektor pariwisata diwujudkan dengan telah dilakukannya Groundbreaking Bakauheni Harbour City oleh Wakil Menteri BUMN sebagai Proyek Strategis Nasional.

Selain itu juga memprioritaskan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan UKM center di beberapa lokasi.

Hal ini merupakan realisasi janji kerja Lampung sebagai tujuan utama wisata Indonesia serta Lampung Kaya Festival.

"Salah satunya, sentra UMKM akan kita bangun di Wayhalim. Potensi UMKM kita sangat besar, hampir semua Kabupaten memiliki potensi UMKM. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi berkewajiban membangun dan mengendalikan agar produk-produk UMKM yang dihasilkan Kabupaten bisa sampai ke tingkat nasional dan bahkan internasional," terangnya.

Selanjutnya, adanya peningkatan produksi industri (Hilirisasi sumber daya alam) serta peningkatan nilai ekspor Luar Negeri Provinsi Lampung dimana pada Tahun 2021 mencapai 4.837,14 juta US$ atau meningkat 53,82 persen dibanding capaian Tahun 2020.

Kinerja industri dan ekspor Lampung dimaksud adalah realisasi janji kerja Mengembangkan Industri Pengolahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, Memfungsikan BUMD, Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, Lampung Ramah Usaha, serta Mewujudkan Percepatan Lampung sebagai pusat industri pertahanan Indonesia.

Arinal melanjutkan, dari sisi Pilar Pembangunan Sosial ditunjukkan dari capaian indikator sasaran makro pembangunan lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia Lampung.

Pada tahun 2021 IPM Lampung sebesar sebesar 69,90 yang meningkat dari tahun 2020 sebesar 69,69. Capaian itu akan terus menerus ditingkatkan hingga di atas 70.

Indikator persentase penduduk miskin Provinsi Lampung juga terus ditekan. "Jika dianalisis selama 3 tahun, maka penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang cukup menggembirakan, bahkan lebih baik dari pada nasional," sebutnya.

Dia menjelaskan, tahun 2015 persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mencapai 14,35 persen. Lalu pada tahun 2021 turun menjadi 11,67 persen

Sejalan dengan upaya-upaya untuk menurunkan persentase penduduk miskin, Pemprov Lampung juga terus berupaya untuk menurunkn dan menekan tingkat pengangguran. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 Lampung mencapai 4,69 persen.

"Jauh lebih baik dari pada capaian rata-rata Nasional yang mencapai 6,49 persen. Hal yang sama juga dicapai pada indeks Rasio Gini, Lampung mencapai 0,32 poin yang lebih baik dari capaian nasional sebesar 0,38 poin," terangnya.

Arinal menjelaskan, capaian indikator-indikator pilar pembangunan sosial tersebut merupakan perwujudan janji kerja Revitalisasi SMK, Smart School, Smart Village, Pendampingan program membangun desa, Kartu Pendidik Berjaya, Lampung ramah perempuan dan anak, anak muda berjaya dan perempuan berjaya.

Selanjutnya, realisasi janji kerja Lampung Mengaji, Lampung menuju bebas narkoba, Lampung sehat, Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia Olah Raga, ditunjukkan salah satunya dengan apresiasi pengelolaan covid19 Terbaik Nasional serta Lampung berhasil mencapai 10 Besar peringkat PON XX Papua.

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Pemerintahan ditunjukkan salah satunya dari Indeks Demokrasi Lampung sebesar 72,79 poin yang lebih baik dari capaian nasional sebesar 72,56 poin.

Hal ini merupakan realisasi dari janji kerja Lampung Merawat Indonesia, APBD Berjaya dan Reformasi Birokrasi. Dalam penyelenggaraannya, Lampung mendapat apresiasi penghargaan Terbaik Pengelolaan APBD tingkat nasional, 7 kali berturut-turut memperoleh WTP, Penghargaan terbaik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2021, Penghargaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2021.

"Tata kelola APBD itu mengacu kepada persetujuan DPRD. Diraihnya penghargaan Terbaik Pengelolaan APBD tingkat nasional merupakan hasil dari kerja keras kita semua," jelasnya.

Terakhir, dia menjelaskan, pilar Pembangunan Lingkungan Lampung selama tahun 2021 juga menunjukkan capaian yang baik.

Antara lain: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,95, menurunnya Indeks Resiko Bencana menjadi 144,7, serta penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 6,86 persen.

Menurut dia, hal itu dicapai melalui realisasi janji kerja Mengelola Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Rakyat, Lampung sebagai pusat inkubasi tanaman nusantara.

Gubernur menyebutkan, capaian 4 pilar pembangunan tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas yang ditunjukkan dengan tercapainya indikator sasaran makro pembangunan Tingkat Kemantapan Jalan sebesar 76,04 persen, Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 99,26 persen.

Juga dukungan terhadap pelayanan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, pengurangan kawasan kumuh guna mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

"Saya telah menemukan solusi, sehingga pembangunan jalan provinsi akan kita lakukan serentak dalam 2 tahun dengan mengelola anggaran Dinas Bina Marga yang telah disetujui oleh DPRD. Mohon doanya supaya harapan rakyat untuk perbaikan jalan provinsi, akan kita realisasikan pada tahun 2022-2024," jara[mua/

Gubernur Arinal juga menyatakan, akan terus mempertahankan dan meningkatkan segenap keberhasilan dan prestasi yang telah diperoleh. (**)

Harian momentum

Paripurna DPRD Lampung Dihadiri Gubernur

 

Bandarlampung--Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati HUT ke 58 Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan yang digelar DPRD Lampung itu, Arinal memaparkan empat pilar pembangunan.

Yakni: Pilar Pembangunan Ekonomi, Sosial, Hukum dan Pemerintahan serta lingkungan.

Gubernur menjelaskan, kinerja pembangunan Pilar Ekonomi Lampung sepanjang tahun 2021 semakin membaik, meski ditengah pandemi Covid-19 masih terjadi. 

"Hal ini ditandai dengan indikator pertumbuhan ekonomi Lampung yang terus menunjukan tren positif setiap Triwulannya. Hingga akhir 2021 ekonomi Lampung tumbuh positif sebesar 2,79 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang tumbuh negatif -1,67 persen," bebernya.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Lampung tersebut didorong oleh beberapa faktor, antara lain: sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang terus tumbuh positif dengan dukungan kinerja program-program pembangunan sesuai realisasi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang dituangkan ke dalam janji kerja.

Seperti Program Kartu Petani Berjaya (KPB), Pemberantasan peredaran Pupuk Palsu, Beasiswa mahasiswa pertanian, Revitalisasi lada, Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya. 

"Keberhasilan pembangunan pertanian Lampung dengan meningkatnya produksi padi tertinggi secara nasional sebesar 22,47 persen, diapresiasi oleh Presiden RI melalui penghargaan Abdi Bhakti Tani tahun 2021," jelasnya. 

Selain itu, Lampung juga mendapat juara III nasional kelahiran Ternak terbanyak pada Program Sapi Kerbau Andalan Negeri (SIKOMANDAN). Juara Umum  pada gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XXII Tahun 2021. 

"Pada 2015 produksi padi kita 2,5 juta ton, saat ini telah mencapai 2,75 juta ton. Saya berharap akhir periode saya pada 2024 mencapai 3 juta ton. Sasaran saya, Indonesia ke depan akan berhenti mengimpor. Ini sudah saya mulai dan Menteri Pertanian sudah memberikan apresiasi dan mendaulat, Lampung sebagai Lokomotif Pertanian Indonesia," jelasnya.

Implementasi KPB juga berkontribusi mendorong peningkatan realisasi KUR di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2021. 

Realisasi KUR tahun 2021 mencapai Rp 8,57 triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 5,7 triliun. Porsi realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung didominasi sektor pertanian sebagai sektor utama pembangunan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi Lampung 2019-2024. 

"Sampai saat ini kita telah meraih 46 penghargaan dari berbagai sektor. Ini semua berkat dukungan, kontribusi, dan kerja keras kita semua, termasuk DPRD, Bupati dan Walikota," sebutnya.

Gubernur juga berharap kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung untuk turut menyosialisasikan Kartu Petani Berjaya kepada para petani. 

Sebab, Arinal menjamin kemudahan dalam akses permodalan dalam bentuk realisasi KUR bagi para petani demi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

Kemudian, semakin membaiknya sektor pariwisata diwujudkan dengan telah dilakukannya Groundbreaking Bakauheni Harbour City oleh Wakil Menteri BUMN sebagai Proyek Strategis Nasional. 

Selain itu juga memprioritaskan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan UKM center di beberapa lokasi. 

Hal ini merupakan realisasi janji kerja Lampung sebagai tujuan utama wisata Indonesia serta Lampung Kaya Festival. 

"Salah satunya, sentra UMKM akan kita bangun di Wayhalim. Potensi UMKM kita sangat besar, hampir semua Kabupaten memiliki potensi UMKM. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi berkewajiban membangun dan mengendalikan agar produk-produk UMKM yang dihasilkan Kabupaten bisa sampai ke tingkat nasional dan bahkan internasional," terangnya.

Selanjutnya, adanya peningkatan produksi industri (Hilirisasi sumber daya alam) serta peningkatan nilai ekspor Luar Negeri Provinsi Lampung dimana pada Tahun 2021 mencapai 4.837,14 juta US$ atau meningkat 53,82 persen dibanding capaian Tahun 2020. 

Kinerja industri dan ekspor Lampung dimaksud adalah realisasi janji kerja Mengembangkan Industri Pengolahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, Memfungsikan BUMD, Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, Lampung Ramah Usaha, serta Mewujudkan Percepatan Lampung sebagai pusat industri pertahanan Indonesia.

Arinal melanjutkan, dari sisi Pilar Pembangunan Sosial ditunjukkan dari capaian indikator sasaran makro pembangunan lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia Lampung. 

Pada tahun 2021 IPM Lampung sebesar sebesar 69,90 yang meningkat dari tahun 2020 sebesar 69,69. Capaian itu akan terus menerus ditingkatkan hingga di atas 70. 

Indikator persentase penduduk miskin Provinsi Lampung juga terus ditekan. "Jika dianalisis selama 3 tahun, maka penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang cukup menggembirakan, bahkan lebih baik dari pada nasional," sebutnya.

Dia menjelaskan, tahun 2015 persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mencapai 14,35 persen. Lalu pada tahun 2021 turun menjadi 11,67 persen

Sejalan dengan upaya-upaya untuk menurunkan persentase penduduk miskin, Pemprov Lampung juga terus berupaya untuk menurunkn dan menekan tingkat pengangguran. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 Lampung mencapai 4,69 persen. 

"Jauh lebih baik dari pada capaian rata-rata Nasional yang mencapai 6,49 persen. Hal yang sama juga dicapai pada indeks Rasio Gini, Lampung mencapai 0,32 poin yang lebih baik dari capaian nasional sebesar 0,38 poin," terangnya. 

Arinal menjelaskan, capaian indikator-indikator pilar pembangunan sosial tersebut merupakan perwujudan janji kerja Revitalisasi SMK, Smart School, Smart Village, Pendampingan program membangun desa, Kartu Pendidik Berjaya, Lampung ramah perempuan dan anak, anak muda berjaya dan perempuan berjaya. 

Selanjutnya, realisasi janji kerja Lampung Mengaji, Lampung menuju bebas narkoba, Lampung sehat, Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia Olah Raga, ditunjukkan salah satunya dengan apresiasi pengelolaan covid19 Terbaik Nasional serta Lampung berhasil mencapai 10 Besar peringkat PON XX Papua.

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Pemerintahan ditunjukkan salah satunya dari Indeks Demokrasi Lampung sebesar 72,79 poin yang lebih baik dari capaian nasional sebesar 72,56 poin. 

Hal ini merupakan realisasi dari janji kerja Lampung Merawat Indonesia, APBD Berjaya dan Reformasi Birokrasi. Dalam penyelenggaraannya, Lampung mendapat apresiasi penghargaan Terbaik Pengelolaan APBD tingkat nasional, 7 kali berturut-turut memperoleh WTP, Penghargaan terbaik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2021, Penghargaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2021.

"Tata kelola APBD itu mengacu kepada persetujuan DPRD. Diraihnya penghargaan Terbaik Pengelolaan APBD tingkat nasional merupakan hasil dari kerja keras kita semua," jelasnya.

Terakhir, dia menjelaskan, pilar Pembangunan Lingkungan Lampung selama tahun 2021 juga menunjukkan capaian yang baik. 

Antara lain: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,95, menurunnya Indeks Resiko Bencana menjadi 144,7, serta penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 6,86 persen.

Menurut dia, hal itu dicapai melalui realisasi janji kerja Mengelola Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Rakyat, Lampung sebagai pusat inkubasi tanaman nusantara. 

Gubernur menyebutkan, capaian 4 pilar pembangunan tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas yang ditunjukkan dengan tercapainya indikator sasaran makro pembangunan Tingkat Kemantapan Jalan sebesar 76,04 persen, Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 99,26 persen.

Juga dukungan terhadap pelayanan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, pengurangan kawasan kumuh guna mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

"Saya telah menemukan solusi, sehingga pembangunan jalan provinsi akan kita lakukan serentak dalam 2 tahun dengan mengelola anggaran Dinas Bina Marga yang telah disetujui oleh DPRD. Mohon doanya supaya harapan rakyat untuk perbaikan jalan provinsi, akan kita realisasikan pada tahun 2022-2024," jara[mua/

Gubernur Arinal juga menyatakan, akan terus mempertahankan dan meningkatkan segenap keberhasilan dan prestasi yang telah diperoleh. (**)

Harian momentum

DPRD Lampung Paripurna HUT Pemprov

 

Bandarlampung--Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati HUT ke 58 Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan yang digelar DPRD Lampung itu, Arinal memaparkan empat pilar pembangunan.

Yakni: Pilar Pembangunan Ekonomi, Sosial, Hukum dan Pemerintahan serta lingkungan.

Gubernur menjelaskan, kinerja pembangunan Pilar Ekonomi Lampung sepanjang tahun 2021 semakin membaik, meski ditengah pandemi Covid-19 masih terjadi. 

"Hal ini ditandai dengan indikator pertumbuhan ekonomi Lampung yang terus menunjukan tren positif setiap Triwulannya. Hingga akhir 2021 ekonomi Lampung tumbuh positif sebesar 2,79 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang tumbuh negatif -1,67 persen," bebernya.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Lampung tersebut didorong oleh beberapa faktor, antara lain: sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan yang terus tumbuh positif dengan dukungan kinerja program-program pembangunan sesuai realisasi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang dituangkan ke dalam janji kerja.

Seperti Program Kartu Petani Berjaya (KPB), Pemberantasan peredaran Pupuk Palsu, Beasiswa mahasiswa pertanian, Revitalisasi lada, Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya. 

"Keberhasilan pembangunan pertanian Lampung dengan meningkatnya produksi padi tertinggi secara nasional sebesar 22,47 persen, diapresiasi oleh Presiden RI melalui penghargaan Abdi Bhakti Tani tahun 2021," jelasnya. 

Selain itu, Lampung juga mendapat juara III nasional kelahiran Ternak terbanyak pada Program Sapi Kerbau Andalan Negeri (SIKOMANDAN). Juara Umum  pada gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XXII Tahun 2021. 

"Pada 2015 produksi padi kita 2,5 juta ton, saat ini telah mencapai 2,75 juta ton. Saya berharap akhir periode saya pada 2024 mencapai 3 juta ton. Sasaran saya, Indonesia ke depan akan berhenti mengimpor. Ini sudah saya mulai dan Menteri Pertanian sudah memberikan apresiasi dan mendaulat, Lampung sebagai Lokomotif Pertanian Indonesia," jelasnya.

Implementasi KPB juga berkontribusi mendorong peningkatan realisasi KUR di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2021. 

Realisasi KUR tahun 2021 mencapai Rp 8,57 triliun dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 5,7 triliun. Porsi realisasi penyaluran KUR di Provinsi Lampung didominasi sektor pertanian sebagai sektor utama pembangunan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi Lampung 2019-2024. 

"Sampai saat ini kita telah meraih 46 penghargaan dari berbagai sektor. Ini semua berkat dukungan, kontribusi, dan kerja keras kita semua, termasuk DPRD, Bupati dan Walikota," sebutnya.

Gubernur juga berharap kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung untuk turut menyosialisasikan Kartu Petani Berjaya kepada para petani. 

Sebab, Arinal menjamin kemudahan dalam akses permodalan dalam bentuk realisasi KUR bagi para petani demi mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya.

Kemudian, semakin membaiknya sektor pariwisata diwujudkan dengan telah dilakukannya Groundbreaking Bakauheni Harbour City oleh Wakil Menteri BUMN sebagai Proyek Strategis Nasional. 

Selain itu juga memprioritaskan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan UKM center di beberapa lokasi. 

Hal ini merupakan realisasi janji kerja Lampung sebagai tujuan utama wisata Indonesia serta Lampung Kaya Festival. 

"Salah satunya, sentra UMKM akan kita bangun di Wayhalim. Potensi UMKM kita sangat besar, hampir semua Kabupaten memiliki potensi UMKM. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi berkewajiban membangun dan mengendalikan agar produk-produk UMKM yang dihasilkan Kabupaten bisa sampai ke tingkat nasional dan bahkan internasional," terangnya.

Selanjutnya, adanya peningkatan produksi industri (Hilirisasi sumber daya alam) serta peningkatan nilai ekspor Luar Negeri Provinsi Lampung dimana pada Tahun 2021 mencapai 4.837,14 juta US$ atau meningkat 53,82 persen dibanding capaian Tahun 2020. 

Kinerja industri dan ekspor Lampung dimaksud adalah realisasi janji kerja Mengembangkan Industri Pengolahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, Memfungsikan BUMD, Pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan Koperasi, Lampung Ramah Usaha, serta Mewujudkan Percepatan Lampung sebagai pusat industri pertahanan Indonesia.

Arinal melanjutkan, dari sisi Pilar Pembangunan Sosial ditunjukkan dari capaian indikator sasaran makro pembangunan lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia Lampung. 

Pada tahun 2021 IPM Lampung sebesar sebesar 69,90 yang meningkat dari tahun 2020 sebesar 69,69. Capaian itu akan terus menerus ditingkatkan hingga di atas 70. 

Indikator persentase penduduk miskin Provinsi Lampung juga terus ditekan. "Jika dianalisis selama 3 tahun, maka penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang cukup menggembirakan, bahkan lebih baik dari pada nasional," sebutnya.

Dia menjelaskan, tahun 2015 persentase penduduk miskin Provinsi Lampung mencapai 14,35 persen. Lalu pada tahun 2021 turun menjadi 11,67 persen

Sejalan dengan upaya-upaya untuk menurunkan persentase penduduk miskin, Pemprov Lampung juga terus berupaya untuk menurunkn dan menekan tingkat pengangguran. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 Lampung mencapai 4,69 persen. 

"Jauh lebih baik dari pada capaian rata-rata Nasional yang mencapai 6,49 persen. Hal yang sama juga dicapai pada indeks Rasio Gini, Lampung mencapai 0,32 poin yang lebih baik dari capaian nasional sebesar 0,38 poin," terangnya. 

Arinal menjelaskan, capaian indikator-indikator pilar pembangunan sosial tersebut merupakan perwujudan janji kerja Revitalisasi SMK, Smart School, Smart Village, Pendampingan program membangun desa, Kartu Pendidik Berjaya, Lampung ramah perempuan dan anak, anak muda berjaya dan perempuan berjaya. 

Selanjutnya, realisasi janji kerja Lampung Mengaji, Lampung menuju bebas narkoba, Lampung sehat, Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia Olah Raga, ditunjukkan salah satunya dengan apresiasi pengelolaan covid19 Terbaik Nasional serta Lampung berhasil mencapai 10 Besar peringkat PON XX Papua.

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Pemerintahan ditunjukkan salah satunya dari Indeks Demokrasi Lampung sebesar 72,79 poin yang lebih baik dari capaian nasional sebesar 72,56 poin. 

Hal ini merupakan realisasi dari janji kerja Lampung Merawat Indonesia, APBD Berjaya dan Reformasi Birokrasi. Dalam penyelenggaraannya, Lampung mendapat apresiasi penghargaan Terbaik Pengelolaan APBD tingkat nasional, 7 kali berturut-turut memperoleh WTP, Penghargaan terbaik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2021, Penghargaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Award 2021.

"Tata kelola APBD itu mengacu kepada persetujuan DPRD. Diraihnya penghargaan Terbaik Pengelolaan APBD tingkat nasional merupakan hasil dari kerja keras kita semua," jelasnya.

Terakhir, dia menjelaskan, pilar Pembangunan Lingkungan Lampung selama tahun 2021 juga menunjukkan capaian yang baik. 

Antara lain: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,95, menurunnya Indeks Resiko Bencana menjadi 144,7, serta penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 6,86 persen.

Menurut dia, hal itu dicapai melalui realisasi janji kerja Mengelola Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Rakyat, Lampung sebagai pusat inkubasi tanaman nusantara. 

Gubernur menyebutkan, capaian 4 pilar pembangunan tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas yang ditunjukkan dengan tercapainya indikator sasaran makro pembangunan Tingkat Kemantapan Jalan sebesar 76,04 persen, Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga sebesar 99,26 persen.

Juga dukungan terhadap pelayanan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, pengurangan kawasan kumuh guna mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

"Saya telah menemukan solusi, sehingga pembangunan jalan provinsi akan kita lakukan serentak dalam 2 tahun dengan mengelola anggaran Dinas Bina Marga yang telah disetujui oleh DPRD. Mohon doanya supaya harapan rakyat untuk perbaikan jalan provinsi, akan kita realisasikan pada tahun 2022-2024," jara[mua/

Gubernur Arinal juga menyatakan, akan terus mempertahankan dan meningkatkan segenap keberhasilan dan prestasi yang telah diperoleh. (**)

Harian momentum