Demo Mahasiswa di DPRD Lampung Ditemui Forkopimda

 

Gubernur Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno, menemui langsung massa demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil (AML), di Gerbang Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Rabu (13/4/2022).

Dalam aksi demonstrasi tersebut, Koordinator Gerakan Aliansi Lampung Memanggil Tommy Pasha menyampaikan beberapa poin yang menjadi tuntutan dalam aksi demonstrasi ini, diantaranya menolak kenaikan harga bbm, menuntut perwujudan reforma agraria sejati, menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok, mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, menuntut kemudahan akses layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, mengecam keras tindakan represivitas aparat keamanan terhadap aliansi dan menuntut menghentikan kriminalisasi bagi aktivis Gerakan Rakyat Indonesia.

Sementara itu, setelah sebelumnya meminta barikade kawat berduri untuk dibuka, Gubernur Arinal mendengarkan aspirasi dan berdialog secara langsung dengan perwakilan ribuan massa demonstran yang terdiri dari berbagai mahasiswa dan elemen masyarakat.

Sekitar satu jam Gubernur Lampung berdialog mendengarkan aspirasi perwakilan massa. Gubernur menyampaikan beberapa poin yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Terkait kenaikan harga BBM, Gubernur menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

Terkait kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng, Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya diantaranya rutin menyelenggarakan operasi pasar murah di seluruh kabupaten dan turun langsung ke bawah melakukan sidak pasar.

“Saya telah melakukan operasi pasar murah seminggu dua kali di seluruh Kabupaten yang dilakukan di Dinas Perindag dalam posisi kemampuan masing-masing,” ujar Gubernur Arinal kepada massa demonstran.

Gubernur juga menjamin kestabilan harga bahan pokok karena Lampung merupakan penghasil terbaik produk-produk pertanian dan perkebunan.

Untuk tuntutan lainnya, Gubernur menjelaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan memiliki mekanismenya sendiri. Namun demikian, Gubernur mengatakan akan berupaya meneruskan dan menyuarakan berbagai tuntutan demonstran yang bukan kewenangan daerah kepada pemerintah pusat.

“Tata kelola pemerintahan itu ada administrasi, ada undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya. Sebagai eksekutif, Saya harus mematuhi itu. Yang kewenangan pusat, saya akan berusaha maksimal,” jelas Gubernur.

Selanjutnya, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan bahwa Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah akan menyuarakan tuntutan massa demonstran.

“Saya yakin bahwa suara adik-adik adalah bagian yang tak terpisahkan dari suara masyarakat. Yakinlah bahwa suara adik-adik mahasiswa akan disampaikan. Gubernur akan bersurat ke pusat,” ujar Ketua DPRD Provinsi Lampung.

Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno menyerukan kepada massa demonstran untuk tetap menjaga kondusivitas dan ketertiban aksi. Kapolda juga yakin, apa yang disuarakan oleh Aliansi Lampung Memanggil akan segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Lampung.

 

Mingrum Temui Massa AML

Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno, menemui langsung massa demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil (AML), di Gerbang Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Rabu (13/4/2022).

Dalam aksi demonstrasi tersebut, Koordinator Gerakan Aliansi Lampung Memanggil Tommy Pasha menyampaikan beberapa poin yang menjadi tuntutan dalam aksi demonstrasi ini, diantaranya menolak kenaikan harga BBM, menuntut perwujudan reforma agraria sejati, menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok, mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, menuntut kemudahan akses layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, mengecam keras tindakan represivitas aparat keamanan terhadap aliansi dan menuntut menghentikan kriminalisasi bagi aktivis Gerakan Rakyat Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Arinal Djunaidi setelah sebelumnya meminta barikade kawat berduri untuk dibuka, kini Gubernur Arinal, Ketua DPRD, Kapolda mendengarkan aspirasi dan berdialog secara langsung dengan perwakilan ribuan massa demonstran yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat.

Sekitar satu jam Gubernur Lampung Arinal Djunaidi duduk bareng dengan cuaca cukup panas berdialog mendengarkan aspirasi perwakilan massa. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Ketua DPRD Mingrum Gumay menandatangani kesepakatan dan menyetujui tuntutan mahasiswa.
Dalam dialog itu, Gubernur menyampaikan beberapa poin yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Terkait kenaikan harga BBM, Gubernur menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

Terkait kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng, Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya diantaranya rutin menyelenggarakan operasi pasar murah di seluruh kabupaten dan turun langsung ke bawah melakukan sidak pasar.

“Saya telah melakukan operasi pasar murah seminggu dua kali di seluruh Kabupaten yang dilakukan di Dinas Perindag dalam posisi kemampuan masing-masing,” ujar Gubernur Arinal kepada massa demonstran

Warta9

DPRD Lampung Fasilitasi Aspirasi Mahasiswa

Jakarta – DPRD Provinsi Lampung menghantarkan aspirasi masyarakat Lampung ke Pemerintah Pusat, hal ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa dari Aliansi Lampung Memanggil yang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Rabu (13/04) lalu.

Dimana saat itu Ketua DPRD Mingrum Gumay dalam dialognya menemui massa pendemo mengatakan akan memfasilitasi untuk menerima serta meneruskan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat.
Dalam pengantarnya Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan “aspirasi yang sudah kami terima dari adik-adik mahasiswa pada tanggal 13 April kemarin, sudah kita dalami secara kelembagaan bahwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi masyarakat saat ini, dimana yang disampaikan mereka dalam bentuk aspirasi. Alhamdulilah aspirasi tersebut sudah kami terima dan kami hantarkan kepada pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan DPR RI di Jakarta”, imbuhnya.
Mingrum Gumay juga berkomentar terkait salah satu tuntutan yang disampaikan kepada DPR tersebut

“aspirasi masyarakat yang dihantarkan kita akan monitor juga kok, salah satunya masalah reformasi agraria, karena di Provinsi Lampung juga masih ada konflik-konflik vertikal, antara masyarakat dengan coorporate atau badan-badan usaha milik negara dan persoalan mafia tanah sesuai dengan arahan Presiden kita berharap aparat penegak hukum terhadap persoalan ini dapat bertindak tegas kepada pihak siapapun juga”.

Dalam tanggapannya tentang adanya rencana aksi unjuk rasa susulan oleh mahasiswa dan masyarakat terkait ketidakpuasan atas aksi unjuk rasa sebelumnya Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan “untuk persoalan ini kita bukan berarti menghalangi aspirasi demokrasi dari adik-adik mahasiswa, tapi ini kan masih dalam suasana Ramadhan lakukanlah hal-hal yang lebih bermanfaat, karena jika kita melakukan aksi parlementer dijalan itu apalagi memang aspirasi dan saluran komunikasi nya tersumbat, selama itu tidak tersumbat saya rasa ya gak perlu lagi ada parlemen jalanan” tutup mantan aktivis di era 90-an ini.(Red)

Lampung 1.com

DPRD Lampung Minta BPJN Serius Tangani Infrastuktur

Komisi IV DPRD Lampung meminta komitmen Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung mengenai kesiapan kemantapan jalan menjelang mudik lebaran 2022. Salahsatunya mengenai komitmen menutup lubang di ruas jalan nasional.

Hal itu terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

“Bagaimana komitmen terkait kemantapan jalan menjelang mudik dan tidak ada lubang di jalan di H-10,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Ismet Roni.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung Midi Iswanto menambahkan, beberapa ruas jalan nasional yang dalam kondisi tertentu mengakibatkan kemacetan.

Misal saat liburan dan mudik tentunya. Misalnya di arah Metro menuju Sukadana, kemudian Metro menuju Tegineneng, Bandarlampung menuju Pesawaran.
“Bagaimana solusinya? Sementara volume kendaraan semakin lama semakin banyak,” katanya.

Kemudian, Anggota lainnya Abdullah Surajaya juga meminta komitmen agar bagaimana bisa ada peningkatan status lebih banyak yang diusulkan oleh Pemprov menjadi jalan nasional.

Menanggapi itu, Kepala BPJN Lampung Rien Marlia mengatakan ruas jalan Nasional di Lampung memiliki panjang sekitar 1296,6 kilometer. Dimana, kata dia ada 92,2 persen yang berada dalam kondisi mantap.

“Sementara ada 7,8 persen yang tifak mantap. Berdasarkan arahan pak Menteri, H-10 Lebaran semua lubang harus tertutup,” katanya.

Kata dia, ada beberapa persoalan hasil pemetaan yang dikakukan. Diantaranya potensi rawan bencana dan longsor masih terjadi di wilayah lintasan barat Lampung. Kemudian, permasalahan selanjutnya adalah sering terjadinya banjir rob di Jl. Yos Sudarso, Panjang, Bandarlampung.

“Sampai saat ini memang belum ada solusi. Karena mungkin bisa dikoordinasikan dengan BBWSMS. Kita juga mohon dukungan DPRD, solusinya bisa dibuat Embung ya. Tapi masih kesulitan lahan,” katanya.

Terkait kondisi penutupan lubang di H-10, dia mengaku pihaknya juga akan membuat posko-posko. “Nanti juga di situ akan distandby kan alat berat juga,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga dia mengatakan siap berkoordinasi dan mendukung usulan ruas jalan provinsi yang sudah diusulkan peningkatan statusnya menjadi jalan Nasional.

Dia mengatakan ada beberapa ruas yang memang sudah diusulkan, namun belum disetujui pusat.

Sementara, Kepala BMBK Provinsi Lampung Febrizal Levi Sukmana mengatakan, dari pemetaan yang dikakukan, diperkirakan ada sekitar 2 juta lebih pemudik mintas di Lampung.

Radar Lampung

Mingrum Hadiri Musrenbang

 

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2022, di Ballroom Novotel Hotel Bandarlampung, Senin (11/4/2022).

Musrenbang yang dilaksanakan secara hybrid tersebut digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tema “Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”.

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menjelaskan kegiatan musrenbang ini memiliki peran dan point strategis dalam penyampain dokumen hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

“Sudah dirumuskan sedemikian rupa melalui penyerapan aspirasi di masyarakat,lalu telah di singkronkan dengan program prioritas pembangunan ” Ujar Mingrum

Mingrum juga menjelaskan berdasarkan UU Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka 1 Tahun.

DPRD Lampung Tolak Wacana Presiden Tiga Periode

 

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung menolak wacana perpanjangan jabatan tiga periode presiden RI. Mereka menghimbau masyarakat tak terprovokasi.

“Itu bertentangan dengan konstitusi yaitu pasal 7 dan pasal 22 E ayat 1 UUD 1945,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung Aprilliati, Minggu (10/4/2022).

Menurut dia, pada pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” jelasnya.

Dan pada Pasal 22E ayat 1 tentang pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

“Sebagai penyelenggara negara, ya kita harus mentaati aturan yang ada,” kata dia.

Dikatakan dia, isu tersebut sama saja menunda pemilu. Apalagi tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai tahun ini dan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu terpilih akan dilantik pada 12 April 2022 mendatang.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh anak negeri tidak terprovokasi dengan wacana yang bergulir yang akan mengganggu stabilitas nasional,” kata dia.

Wakil sekretaris internal DPD PDIP Lampung itu mengatakan, Fraksi PDIP tetap patuh pada konstitusi.

“Sikap kami satu tarikan napas dengan pusat yaitu merujuk UUD 1945 pasal 7 dan 22E tadi.”

Post kota

Mingrum Minta Mahasiswa Tidak Anarkis Saat Demo

 

Ketua DPRD Provinsi Lampung meminta sejumlah mahasiswa yang rencananya akan menggelar penyampaian aspirasi dalam waktu dekat agar tidak melakukan tindakan yang represif sehingga menciderai asas demokrasi itu sendiri. Minggu (10/04)

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH meminta dalam pelaksanaan penyampaian aspirasi dapat menjunjung tinggi toleransi, menjaga persatuan dan kesatuan serta menggunakan cara cara konstitusional.

Mingrum yang juga mantan Aktivis mahasiswa dari GMNI ini berharap agar kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya tidak disusupi oleh kepentingan pribadi atau kelompok yang ingin memecah bela bangsa dan membenturkan pemerintah serta perangkatnya dengan rakyat.

Ia juga mengharapkan kerja sama yang baik antara mahasiswa, lapisan element masyarakat dan perangkat negara untuk bersama saling mencintai, melindungi serta menjaga selama penyampaian aspirasi dilakukan.

Lidik

Nama Yozi Dicatut Penipu

 

Nama Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal dicatut oleh pelaku dugaan percobaan penipuan melalui media sosial What’sApp.

Pelaku menggunakan nomor yang bukan milik Yozi. Namun menghubungi beberapa kolega dan rekannya mengatasnamakan Yozi Rizal, Anggota DPRD Lampung.
Nama Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal dicatut oleh pelaku dugaan percobaan penipuan melalui media sosial What’sApp.

Pelaku menggunakan nomor yang bukan milik Yozi. Namun menghubungi beberapa kolega dan rekannya mengatasnamakan Yozi Rizal, Anggota DPRD Lampung.

Modusnya, pelaku menawarkan kendaraan bak cash atau kredit dengan bunga nol persen. Pelaku mengaku baru saja menghadiri acara bonus-bonusan perbankan. Pelaku mengaku mendapat jatah tiga unit bonus kendaraan itu. Yang satu pengakuannya digunakan pribadi, kemudian ada dua unit hendak dialihkan ke keluarga.

Pelaku pun mengiming-iming bahwa kendaraan masih gress 100 persen dan nol kilometer. Jikapun hendak dikredit, bunga nol persen.

Yozi meminta bagi semua pihak agar tidak mempercayai apabila ada pihak yang mengatasnamakan dirinya menawarkan kendaraan tersebut.

“Untuk sanak-family, sahabat, kawan, sekiranya ada yang mengaku sebagai diri saya dengan kontak seperti yang tertera atau mungkin dengan nomor yang lainnya, yang menawarkan kendaraan atau kerjasama atau mungkin meminta-minta tolong abaikan saja. Karena dapat saya pastikan itu bukan saya,” tulis Yozi di akun facebooknya, Rabu (6/4).

Namun dia berseloroh, tidak keberatan dicatut namanya, dengan catatan, jika pihak yang mengatasnamakannya bisa memberikan keuntungan terhadap siapa yang dihubungi oleh pencatut.

“Akan tetapi bila ada yang mengaku sebagai saya dan dia menawarkan sesuatu yang menguntungkan atau mungkin saja meminta nomor rekening karena akan mentransfer sejumlah uang, layani saja. Mungkin memang lantaran nama saya dapat menambah rezeki yang dialamatkan kepada anda,” selorohnya.

Radar Lampung

DPRD Lampung Siap Buka Pengaduan Investasi Bodong

 

Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung siap membuka posko pengaduan bagi korban investasi bodong robot trading aplikasi robot trading ATG (Auto Trade Gold).

Anggota Komisi I DPRD Lampung, Watonie Nurdin mengatakan, Komisi I siap menerima pengaduan warga yang tertipu investasi bodong tersebut.

“Kami siap menerima keluhan masyarakat yang ingin menanyakan perihal penipuan trading tersebut, bahkan kami siap membuka posko pengaduan di ruang Komisi I DPRD Lampung jika jumlah warga yang mengadu banyak,” kata Watonie, Selasa (5/4/22).
Menurutnya, saat ini masyarakat banyak menjadi korban penipuan berkedok trading ilegal.
“Dan masalah mereka yakni duit yang tidak kembali. Dengan permasalahan ini, kami pun siap menggandeng warga yang akan mengadu ke DPRD,” ucapnya.

Ia menjelaskan, warga banyak tertipu investasi bodong ini dikarenakan lemahnya sosialisasi dari Diskominfo. Padahal Kominfo bersama OJK sudah memberitahukan informasi daftar nama trading yang ilegal.

“Banyak warga yang tidak tau akan informasi tersebut, sehingga membuat mereka banyak menanamkan uangnya ditempat yang salah. Jika Diskominfo terus mensosialisasikan, hal ini sebenarnya minim terjadi,” ucapnya. (*)

Kupas tuntas

Watoni: Siap Tampung Keluhan Masyarakat

 

Bandar Lampung – Ratusan member robot trading Auto Trade Gold (ATG) dan Auto Trade Crypto (ATC) ramai-ramai menandatangani petisi yang termuat dalam laman website change.org.

Petisi berisi ‘Pengembalian Dana Investasi Robot Trading ATG/ATC’ yang dibuat oleh akun bernama Nenq Suhemi.

Berdasarkan pantauan, sejak dibuat Senin (4/4/2022), sudah 138 member yang menandatangani petisi tersebut hingga Selasa (5/4/2022) pukul 17.00 WIB. Petisi ditargetkan bisa mengumpulkan 200 tandatangan.

Nenq Suhemi mencantumkan keterangan tertulis terkait tuntutan dalam petisi tersebut.

“Dengan ini kami semua selaku investor dari robot trading ATG dan ATC mendesak seluruh management, founder dan owner, terutama Bapak Wahyu Kenzo dkk untuk segera mengembalikan semua dana investor dan profit yang kita dapatkan,” tulis Nenq Suhemi dalam akun itu.

Ia juga menuliskan bahwa petisi dibuat dengan asas kekeluargaan terlebih dahulu agar bisa dilaksanakan dan diselesaikan secepat mungkin sebelum Idul Fitri 2022 oleh para pihak terkait beserta seluruh manajemen.

“Jika petisi ini diabaikan maka kita semua selaku investor akan membuat laporan lebih lanjut,” tegas Nenq dalam keterangannya.

Nenq juga mengucapkan terima kasih dan berharap manajemen robot trading ATG dan ATC bisa memberikan respon dan menyelesaikan sesuai deadline yang diinginkan.

Munculnya petisi itu menimbulkan beragam komentar dari para member ATG/ATC yang merasa dirugikan. Akun bernama aria dijogja meminta agar uang yang ia depositkan di aplikasi ATG/ATC dapat segera dikembalikan. “Tolong kembalikan dana saya,” tulis aria dijogja.

Komentar selanjutnya disampaikan akun bernama Wahyudi Mungkasi Raharjo. “Saya butuh dananya untuk hidup,” tulis dia.

Ada juga komentar dari akun bernama May Lam. “Saya menandatangani di bawah ini karena nggak bisa WD dan dengan adanya informasi maintenance 3 bulan lagi. Kemungkinan WD akan tertahan selama itu bahkan mungkin lebih lama lagi,” tulisnya.

Sementara DPRD Provinsi Lampung akan membuka posko pengaduan untuk menampung aspirasi dan tuntutan para korban investasi robot trading ATG/ATC yang ada di wilayah Lampung.

Anggota Komisi I DPRD Lampung, Watoni Nurdin, mengatakan, Komisi I siap menerima pengaduan warga yang merasa tertipu dengan investasi bodong tersebut.

“Kami siap menerima keluhan masyarakat yang ingin mengadukan penipuan trading tersebut. Bahkan kami siap membuka posko pengaduan di ruang Komisi I DPRD Lampung jika jumlah warga yang mengadu banyak,” kata Watoni, pada Selasa (5/4/2022).

Menurutnya, cukup banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan berkedok robot trading itu. Untuk itu, pemerintah harus bergerak cepat agar tidak lebih banyak jatuh korban.

“Masalah mereka yakni duit yang diinvestasikan tidak bisa ditarik kembali. Oleh karena itu, Kami siap mendampingi warga yang akan mengadu ke DPRD,” ucapnya.

Watoni mengatakan, banyaknya warga yang tertipu investasi bodong ini dikarenakan lemahnya sosialisasi dari Diskominfo dan instansi terkait lainnya, meski Kemenkominfo bersama OJK sudah mengumumkan daftar trading ilegal tersebut.

“Namun masih banyak warga yang tidak tahu informasi tersebut, sehingga mereka masih tergiur menanamkan uangnya di tempat yang salah karena ingin dapat untung besar. Jika Diskominfo gencar mensosialisasikan, hal ini sebenarnya bisa dicegah,” imbuhnya. (*)

Kupastuntas.co

AKD DPRD Lampung Segera Berubah

 

Bandar Lampung – Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengalami perubahan.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Lampung, Sutono mengatakan bahwa terkait perubahan formasi di DPRD Provinsi Lampung sudah dilakukan pembahasan secara internal.

“Sudah dibahas di internal partai, dan akan melihat kondisi di lapangan, kita lihat dimana saja posisi yang perlu diperkuat. Pembahasan AKD ini bertujuan untuk memperkuat penempatan yang sudah ada,” katanya, pada Senin (5/4/2022).

Sutono mengatakan bahwa beberapa komisi ada yang dipertahankan untuk posisinya, dan ada juga yang diubah susunan anggotanya.

“Di komisi V akan kita pertahankan, seperti Komisi IV yang menangani bidang infrastruktur, harus memiliki unsur pimpinan. Komisi II memiliki tugas penting pada pertanian, jadi dipertahankan,” terangnya.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa terkait surat penugasan mengenai perubahan susunan AKD akan dikeluarkan oleh DPD dalam waktu dekat.

“Kemungkinan tidak lama, dalam waktu dekat surat penugasan untuk anggota fraksi tersebut akan keluar,” ucapnya.

Selain perubahan pada AKD, Ia pun mengatakana bahwa pada susunan fraksi PDIP di DPRD Lampung juga mengalami perubahan.

“Untuk perubahan fraksi akan dilakuan sesuai dengan kondisi yang ada. Akan ada penyempurnaan dalam susunan anggota fraksi,” tuturnya. (*)

Kupas tuntas