Sikap SMAN 1 Terbangi Besar Dipertanyakan

Lampung Tengah –  Ironis, SMAN 1 Terbangi Besar salah salah satu dari enam orang tua siswa Atlet Taekwondo SMAN 1 Terbanggibesar, Kabupaten  Lampung Tengah, masih menunggu sikap kepala sekolah (Kepsek) setempat untuk menyelesaikan adanya miskomunikasi terkait pengajuan proposal beberapa waktu yang lalu karena menyakut nama baik sekolah. 

Menurut salah satu orang tua siswa , Kepala SMAN 1 Terbanggibesar, Haryono pernah menghubungi dirinya via televon menyampaikan permintaan maaf atas terjadinya miskomunikasi tersebut

Selanjutnya, orang tua tersebut menceritahkan, pihak sekolah menyatakan akan menemui perwakilan orang tua siswa untuk duduk bersama menyelesaikan perihal itu.

“Beliau (Kepala SMAN 1 Terbanggibesar) mengatakan akan bersilaturahmi. Tapi sampai saat ini kepala sekolah belum menemui kami. Alasannya sedang ada bimtek di luar daerah,” kata salah satu orang tua siswayang mengaku dihubungi Haryono pada 1 April 2022 malam.

Menurut salah satu orang tua siswa, ada kejanggalan yang terjadi. Di mana, sepengetahuan dia, bimtek yang diikuti kepsek dilaksanakan dari tanggal 5 sampai 8 April 2022 tersebut 

“Tapi kok Pak Haryono mengatakan tentang urusan Waka Kesiswaan ( Bapak Agus) serta  staf yang  menangani tentang proposal tersebut (Norman) itu urusan saya yang membina dan menasihati kata  haryono via televon terhadap  orang tua  siswa," ujarnya. 

"Sebab  agak janggal sepengetahuan kami bimtek tersebut dilaksanakan dari tanggal 5- 8 april 2022, kok Haryono sudah berada di Semarang sejak tanggal 1 April 2022

Lalu pada tanggal  02 April 2022 Haryono mengutus sejumlah seseorang (bukan dari pihak sekolah) tuk menemui pelatih taekwondo/ sabelum untuk bernegosiasi supaya masalah ini dingin dan lomba kejuaraan ini bisa atas nama sekolah, tapi pelatih menjawab sudah  tidak bisa lagi  karena pelaksanaan lomba sudah dilaksanakan pengambilan video tanggal 30 dan 31 Maret 2022 yang lalu, selain itu para siswa mengikuti kejuaraan ini atas biaya pribadi masing," tambahnya. 

Orang tua siswa .enduga ada kerjasama dalam pemanfaatan dana  untuk ekstra kurikuler yang memang itu adalah hak para siswa-siswa  ada di sekolah tersebut  apalagi murid -murid  merupakan aset dan mempunyai potensi, karena sering menjuarai kejuaraan di tingkat daerah maupun nasional tersebut 

Sedangkan itu dari Lembaga Kebijkan Publik Lap@kk Lampung  Nova Handara mengatakan yang jadi pertanyaan yang nama Dana Bos (Bantuan Profesional Sekolah ) pasti diangarkan yang nama  untuk kegiatan Estrakurikuler, pihaknya mempertanyan semua berapa besar dana Bos untuk kegiatan sekolah dan berapa besar serapan untuk dana Kegiatan Ekstrakurkuler  ini menjadi Ironis siswa yang berprestasi terkesan tidak didukung oleh pihak sekolah alasan miskomonikasi kenapa jauh hari tidak dicarikan jalan keluarnya.

"Jangan sudah ramai baru ada tindakan oleh sebab itu kita dari Lembaga Pemantau Kebijkan Publik (LSM Lap@kk Provinsi Lampung akan melaporkan persolan tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta Inspektorat Provinsi Lampung supaya persolan tersebut terang benderang," tegasnya. 

Kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Terbanggi Besar Haryono belum berhasil dikonfirmasi. (Red) 

Ade Sikapi Masalah Banjir

Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung meminta kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk dapat melakukan penanganan secara komprehensif guna mengatasi musibah banjir yang terjadi tiap kali musim penghujan tiba.

Anggota DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan (Dapil) Bandar Lampung, Ade Utami Ibnu, mengungkapkan jika banjir yang mengepung ibukota provinsi pada, Jum’at (15/4/2022) tersebut tidak hanya menyebabkan kemacetan namun juga menyebabkan kerusakan.

“Dampak dari banjir bukan hanya menyebabkan kemacetan tapi juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kendaraan serta menggangu aktifitas warga,” kata Ade saat dimintai keterangan, Sabtu (16/4/2022).

Menurutnya, ucapan Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana, yang menyatakan jika pihaknya telah berhasil mengatasi banjir didaerah setempat perlu dilakukan peninjauan ulang.

“Pogram penanganan banjir seperti normalisasi sungai atau grebek sungai dan pengerukan sampah kemudian pembangunan talud dan drainase harus di kroscek kembali apakah telah berjalan dengan baik atau belum,” terangnya.

Karenanya, dalam penanganan banjir ia mengungkapkan jika Pemkot Bandar Lampung perlu melihat dan menelaah dari berbagai sisi secara komprehensif dan menyeluruh.

“Tidak hanya pembangunan yang bersifat fisik dalam penanganan banjir namun tentu pembangunan kesadaran bersama akan arti pentingnya lingkungan yang berkelanjutan juga patut dilakukan,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah, Pasanda (27) warga Jalan Narada Gang Damai, Kelurahan Jagabaya, Kota Bandar Lampung, mengungkapkan jika pada Jum’at malam, rumahnya terendam banjir yang tingginya mencapai 1.5 menter.

“Banjir tadi malem termasuk yang paling parah, tingginya kurang lebih 1.5 meter atau sepundak saya. Banjir nya dari jam 9 sampe jam 11 malem baru mulai surut,” kata Pasanda saat dimintai keterangan.

Ia mengungkapkan, akibat banjir tersebut terdapat rumah warga yang dinding rumahnya jebol akibat diterjang banjir. Selain itu juga terdapat 6 sepeda motor yang mengalami kerusakan akibat terendam air.

“Ada juga yang tembok rumah nya jebol, itu rumah yang ada di pinggir kali. Biasanya dia di tumbur balok yang kebawa arus. Dilingkungan sini juga ada 6 motor yang mati termasuk motor saya karena kelamaan kerendem air,” tutupnya. (*)

Kupas tuntas

Ade Minta Wali Kota Berani Tinjau Kembali Kebijakan

Anggota DPRD Lampung Ade Utami Ibnu meminta Pemkot Bandarlampung berani meninjau kembali semua kebijakan terkait belum teratasinya banjir hingga Sabtu malam (16/4/2022).

“Program-program penanganan banjir seperti gerebek sungai, pembangunan talud dan drainase, dan lainnya juga harus dievalusai apakah berjalan dengan baik atau belum,” katanya kepada Lampung.poskota.co.id, Sabtu (16/4/2022).

Menurut Ketua Fraksi PKS Daerah Pemilihan I, Kota Bandarlampung, itu, Pemkot Bandarlampung harus segera mengambil tindakan komprehensif agar banjir tidak terulang lagi setiap hujan deras.

Anggota Komisi IV yang membidangi infrastruktur mengatakan Pemkot harus berani pula meninjau kebijakan yang ikut menyumbang terjadinya banjir. “Tak perlu ragu, tinjau ulang,” tandasnya.
Tetap, katanya, pembangunan kesadaran bersama akan arti pentingnya lingkungan yang berkelanjutan juga patut dilakukan.

Hal tersebut guna mewujudkan “Kota Bandarlampung Sehat, Cerdas, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”, katanya.
Seringnya banjir, katanya, bukan hanya menyebabkan kemacetan serta kerusakan infrastruktur dan kendaraan, tapi juga terganggunya aktifitas warga, kemacetan yang cukup panjang di jalan protokol.

Akibat banjir, ada warga yang sampai kehilangan anggota keluarga mereka. Dalam jangka waktu lama, banjir berdampak pada ekosistem lingkungan di kawasan tersebut, katanya.

Postkota

DPRD Lampung Dukung Sikap Mahasiswa

Ade Utami Ibnu Anggota DPRD Provinsi Lampung mendukung aksi mahasiswa yang dilaksanakan hari ini Rabu (13/4) di Kompleks DPRD Provinsi Lampung.

Pada aksi hari ini terlihat Dua lapis kawat berduri yang menghadang massa aksi mahasiswa dengan kantor wakil mereka, mengetahui hal tersebut ade utami berharap dapat dibuka. Setidaknya, jumlah dan panjangnya dikurangi agar para demonstran dapat masuk dan menyampaikan aspirasi mereka.

Demikian permintaan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung atas sangat ketatnya pengamanan aksi mahasiswa di kompleks DPRD Lampung.

“Mereka kan ingin masuk ke rumah mereka, rumah rakyat yang dibiayai oleh orang tua mereka, oleh emak dan bapak mereka. Jangan sampai di halangi, ” pinta Ade Utami Ibnu.

Alumni Ponpes At Tohiriyah Banten ini juga mengingatkan jika suara mereka adalah suara rakyat dan suara rakyat juga suaranya Anggota Dewan, termasuk siara dari Fraksi PKS, baik di pusat maupun di daerah.

Selain itu ade juga minta kepada para demonstran dan aparat untuk dapat melaksanakan aksi dengan damai.

Lampung 7

DPRD Lampung: Kami Ingin Dialog dengan Mahasiswa

 

Bandar Lampung – Massa aksi demo yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Lampung dan berbagai elemen masyarakat, sampai ba’da Zuhur masih belum bisa memasuki pekarangan kantor DPRD dan Gubernur Lampung, Selasa (13/4/2022).

Mereka yang menyuarakan aspirasi rakyat tersebut meminta agar pemerintah provinsi Lampung melalui forkopimda dan aparat kepolisian membuka pintu untuk masa aksi.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Demokrat langsung berkomentar tentang peristiwa atau aksi demo yang sedang terjadi.

Menurut Midi Ismanto, wajar saja jika mereka meminta masuk untuk menyampaikan aspirasinya, karena memang gedung DPRD ini adalah rumah rakyat.

Meskipun demikian, pasti ada pertimbangan dari aparat yang berjaga, terlebih disini juga sudah turun langsung Kapolda Lampung dan Danrem bahkan Gubernur Arinal Djunaidi yang didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay.
Jelas kami yang saat ini duduk di kursi DPRD juga pernah mengalami masa-masa seperti aksi ini. 

“Jika ditanya keinginan, jelas kami ingin masuk agar aspirasi yang dibawa bisa tersampaikan dengan baik,” kata dia

Deny Ribowo yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai Demokrat mengatakan bahwa hajat ini bukanlah hanya DPRD saja, melainkan juga ada Forkopimda, jadi tentu harus ada kesepakatan.

“Sebenarnya jika kami DPRD justru kita ingin berdialog dengan massa aksi. Namun tidak mungkin jika ribuan begini. Harus ada delegasi dari mahasiswa tersebut yang menjadi perwakilan untuk dapat berdialog dengan kami sebagai wakil mereka di legislatif,” ucap Deny.

Gubernur, Ketua DPRD dan Kapolda Lampung Temui Mahasiswa

Tuntutan demo mahasiswa Aliansi Lampung Memanggil diterima oleh Forkopimda Provinsi Lampung

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay dan Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno menemui peserta aksi.
Mereka menandatangani pernyataan sikap sebagai bentuk dukungan atas aspirasi mahasiswa.

Mingrum Gumay menyampaikan tuntutan yang disampaikan ribuan mahasiswa dari BEM se-Lampung pada Rabu, 13 April 2022, adalah juga aspirasi masyarakat.

Forkopimda Lampung siap mengakomodir aspirasi tersebut.

“Yakinlah bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa yang merupakan pengejawantahan masyarakat, juga menjadi tanggung jawab kami, sebagai pemangku pemerintahan di Provinsi Lampung,” kata dia.
Politisi PDI Perjuangan ini mengajak mahasiswa yang berunjuk rasa untuk memegang komitmen dari aspirasi yang telah disepakati.

“Sekali lagi, buka sekat di antara kita, sehingga aspirasi tidak tersampaikan. Yang paling penting adalah komitmen di antara kita,” ujar dia.

Aksi demo mahasiswa Aliansi Lampung Memanggil yang berlangsung sejak pukul 10.00 Wib hingga sore ini berakhir dengan damai.

Kirka

Mahasiswa Demo di Gedung DPRD Lampung

 

Gubernur Arinal Djunaidi dan Ketua DPRD Mingrum Gumay menandatangani tujuh tuntutan ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung (AML) di pintu Kantor Gubernur, Rabu (13/4/2022).

Ketujuh tuntutan yang disepakati kedua petinggi Lampung itu adalah: (1) menurunkan harga BBM, (2) menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok, (3) mewujudkan reforma agraria sejati, (4) Cabut UU Cipta Kerja. 

Lalu, (5) permudah akses kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, (6) wujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis, (7) Hentikan kriminalisasi dan represifitas terhadap gerakan rakyat.

Usai penandatanganan, Mingrum Gumay mengatakan soal UU Cipta Kerja sudah disahkan dan sudah ada putusan MK. Arinal juga berjanji akan berusaha mengatasi masalah pangan.

Massa mengancam akan kembali turun ke jalan jika tuntutan tak dipenuhi kedua pemimpin tersebut. Mereka juga menuntut pelepasan 12 rekannya yang diamankan pihak kepolisian.

Hingga aksi selesai, massa aksi tetap tak bisa masuk halaman DPRD dan Kantor Gubernur Lampung. Ada kawat berduri berlapis setinggi dua meter menutup akses jalan di pintu gerbang.

Kawat berduri itu yang jadi batas antra mahasiswa bertemu dengan Arinal dan Mingrum. Kedua pejabat naik kendaraan barakuda milik Brimob Polda Lampung.
Puluhan personel kepolisian yang dipimpin Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugiatno mendampingi Arinal dan Mingrum

Polda Lampung menurunkan 1.299 personel. Di tambah TNI, total ada 3000 aparat keamanan yang menjaga agar aksi berjalan baik, tidak anarkis.

Postkota

Demo Mahasiswa di DPRD Lampung Ditemui Forkopimda

 

Gubernur Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno, menemui langsung massa demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil (AML), di Gerbang Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Rabu (13/4/2022).

Dalam aksi demonstrasi tersebut, Koordinator Gerakan Aliansi Lampung Memanggil Tommy Pasha menyampaikan beberapa poin yang menjadi tuntutan dalam aksi demonstrasi ini, diantaranya menolak kenaikan harga bbm, menuntut perwujudan reforma agraria sejati, menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok, mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, menuntut kemudahan akses layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, mengecam keras tindakan represivitas aparat keamanan terhadap aliansi dan menuntut menghentikan kriminalisasi bagi aktivis Gerakan Rakyat Indonesia.

Sementara itu, setelah sebelumnya meminta barikade kawat berduri untuk dibuka, Gubernur Arinal mendengarkan aspirasi dan berdialog secara langsung dengan perwakilan ribuan massa demonstran yang terdiri dari berbagai mahasiswa dan elemen masyarakat.

Sekitar satu jam Gubernur Lampung berdialog mendengarkan aspirasi perwakilan massa. Gubernur menyampaikan beberapa poin yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Terkait kenaikan harga BBM, Gubernur menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

Terkait kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng, Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya diantaranya rutin menyelenggarakan operasi pasar murah di seluruh kabupaten dan turun langsung ke bawah melakukan sidak pasar.

“Saya telah melakukan operasi pasar murah seminggu dua kali di seluruh Kabupaten yang dilakukan di Dinas Perindag dalam posisi kemampuan masing-masing,” ujar Gubernur Arinal kepada massa demonstran.

Gubernur juga menjamin kestabilan harga bahan pokok karena Lampung merupakan penghasil terbaik produk-produk pertanian dan perkebunan.

Untuk tuntutan lainnya, Gubernur menjelaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan memiliki mekanismenya sendiri. Namun demikian, Gubernur mengatakan akan berupaya meneruskan dan menyuarakan berbagai tuntutan demonstran yang bukan kewenangan daerah kepada pemerintah pusat.

“Tata kelola pemerintahan itu ada administrasi, ada undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya. Sebagai eksekutif, Saya harus mematuhi itu. Yang kewenangan pusat, saya akan berusaha maksimal,” jelas Gubernur.

Selanjutnya, Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan bahwa Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah akan menyuarakan tuntutan massa demonstran.

“Saya yakin bahwa suara adik-adik adalah bagian yang tak terpisahkan dari suara masyarakat. Yakinlah bahwa suara adik-adik mahasiswa akan disampaikan. Gubernur akan bersurat ke pusat,” ujar Ketua DPRD Provinsi Lampung.

Sementara itu, Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno menyerukan kepada massa demonstran untuk tetap menjaga kondusivitas dan ketertiban aksi. Kapolda juga yakin, apa yang disuarakan oleh Aliansi Lampung Memanggil akan segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Lampung.

 

Mingrum Temui Massa AML

Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan Kapolda Lampung Irjen Pol. Hendro Sugiatno, menemui langsung massa demonstran yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil (AML), di Gerbang Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Rabu (13/4/2022).

Dalam aksi demonstrasi tersebut, Koordinator Gerakan Aliansi Lampung Memanggil Tommy Pasha menyampaikan beberapa poin yang menjadi tuntutan dalam aksi demonstrasi ini, diantaranya menolak kenaikan harga BBM, menuntut perwujudan reforma agraria sejati, menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok, mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya, menuntut kemudahan akses layanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, mengecam keras tindakan represivitas aparat keamanan terhadap aliansi dan menuntut menghentikan kriminalisasi bagi aktivis Gerakan Rakyat Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Arinal Djunaidi setelah sebelumnya meminta barikade kawat berduri untuk dibuka, kini Gubernur Arinal, Ketua DPRD, Kapolda mendengarkan aspirasi dan berdialog secara langsung dengan perwakilan ribuan massa demonstran yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat.

Sekitar satu jam Gubernur Lampung Arinal Djunaidi duduk bareng dengan cuaca cukup panas berdialog mendengarkan aspirasi perwakilan massa. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Ketua DPRD Mingrum Gumay menandatangani kesepakatan dan menyetujui tuntutan mahasiswa.
Dalam dialog itu, Gubernur menyampaikan beberapa poin yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Terkait kenaikan harga BBM, Gubernur menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Pusat.

Terkait kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng, Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya diantaranya rutin menyelenggarakan operasi pasar murah di seluruh kabupaten dan turun langsung ke bawah melakukan sidak pasar.

“Saya telah melakukan operasi pasar murah seminggu dua kali di seluruh Kabupaten yang dilakukan di Dinas Perindag dalam posisi kemampuan masing-masing,” ujar Gubernur Arinal kepada massa demonstran

Warta9

DPRD Lampung Fasilitasi Aspirasi Mahasiswa

Jakarta – DPRD Provinsi Lampung menghantarkan aspirasi masyarakat Lampung ke Pemerintah Pusat, hal ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa dari Aliansi Lampung Memanggil yang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Rabu (13/04) lalu.

Dimana saat itu Ketua DPRD Mingrum Gumay dalam dialognya menemui massa pendemo mengatakan akan memfasilitasi untuk menerima serta meneruskan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat.
Dalam pengantarnya Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan “aspirasi yang sudah kami terima dari adik-adik mahasiswa pada tanggal 13 April kemarin, sudah kita dalami secara kelembagaan bahwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi masyarakat saat ini, dimana yang disampaikan mereka dalam bentuk aspirasi. Alhamdulilah aspirasi tersebut sudah kami terima dan kami hantarkan kepada pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan DPR RI di Jakarta”, imbuhnya.
Mingrum Gumay juga berkomentar terkait salah satu tuntutan yang disampaikan kepada DPR tersebut

“aspirasi masyarakat yang dihantarkan kita akan monitor juga kok, salah satunya masalah reformasi agraria, karena di Provinsi Lampung juga masih ada konflik-konflik vertikal, antara masyarakat dengan coorporate atau badan-badan usaha milik negara dan persoalan mafia tanah sesuai dengan arahan Presiden kita berharap aparat penegak hukum terhadap persoalan ini dapat bertindak tegas kepada pihak siapapun juga”.

Dalam tanggapannya tentang adanya rencana aksi unjuk rasa susulan oleh mahasiswa dan masyarakat terkait ketidakpuasan atas aksi unjuk rasa sebelumnya Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan “untuk persoalan ini kita bukan berarti menghalangi aspirasi demokrasi dari adik-adik mahasiswa, tapi ini kan masih dalam suasana Ramadhan lakukanlah hal-hal yang lebih bermanfaat, karena jika kita melakukan aksi parlementer dijalan itu apalagi memang aspirasi dan saluran komunikasi nya tersumbat, selama itu tidak tersumbat saya rasa ya gak perlu lagi ada parlemen jalanan” tutup mantan aktivis di era 90-an ini.(Red)

Lampung 1.com

DPRD Lampung Minta BPJN Serius Tangani Infrastuktur

Komisi IV DPRD Lampung meminta komitmen Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung mengenai kesiapan kemantapan jalan menjelang mudik lebaran 2022. Salahsatunya mengenai komitmen menutup lubang di ruas jalan nasional.

Hal itu terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

“Bagaimana komitmen terkait kemantapan jalan menjelang mudik dan tidak ada lubang di jalan di H-10,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Ismet Roni.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung Midi Iswanto menambahkan, beberapa ruas jalan nasional yang dalam kondisi tertentu mengakibatkan kemacetan.

Misal saat liburan dan mudik tentunya. Misalnya di arah Metro menuju Sukadana, kemudian Metro menuju Tegineneng, Bandarlampung menuju Pesawaran.
“Bagaimana solusinya? Sementara volume kendaraan semakin lama semakin banyak,” katanya.

Kemudian, Anggota lainnya Abdullah Surajaya juga meminta komitmen agar bagaimana bisa ada peningkatan status lebih banyak yang diusulkan oleh Pemprov menjadi jalan nasional.

Menanggapi itu, Kepala BPJN Lampung Rien Marlia mengatakan ruas jalan Nasional di Lampung memiliki panjang sekitar 1296,6 kilometer. Dimana, kata dia ada 92,2 persen yang berada dalam kondisi mantap.

“Sementara ada 7,8 persen yang tifak mantap. Berdasarkan arahan pak Menteri, H-10 Lebaran semua lubang harus tertutup,” katanya.

Kata dia, ada beberapa persoalan hasil pemetaan yang dikakukan. Diantaranya potensi rawan bencana dan longsor masih terjadi di wilayah lintasan barat Lampung. Kemudian, permasalahan selanjutnya adalah sering terjadinya banjir rob di Jl. Yos Sudarso, Panjang, Bandarlampung.

“Sampai saat ini memang belum ada solusi. Karena mungkin bisa dikoordinasikan dengan BBWSMS. Kita juga mohon dukungan DPRD, solusinya bisa dibuat Embung ya. Tapi masih kesulitan lahan,” katanya.

Terkait kondisi penutupan lubang di H-10, dia mengaku pihaknya juga akan membuat posko-posko. “Nanti juga di situ akan distandby kan alat berat juga,” ujarnya.

Pada kesempatan itu juga dia mengatakan siap berkoordinasi dan mendukung usulan ruas jalan provinsi yang sudah diusulkan peningkatan statusnya menjadi jalan Nasional.

Dia mengatakan ada beberapa ruas yang memang sudah diusulkan, namun belum disetujui pusat.

Sementara, Kepala BMBK Provinsi Lampung Febrizal Levi Sukmana mengatakan, dari pemetaan yang dikakukan, diperkirakan ada sekitar 2 juta lebih pemudik mintas di Lampung.

Radar Lampung