KPK Kunjungi DPRD Lampung

Pengadaan barang dan jasa jadi atensi khusus KPK RI saat kunjungannya ke DPRD Provinsi Lampung, Rabu (27/4/2022).

Karena menurutnya, pengadaan barang dan jasa paling rentan jadi bancakan korupsi dimana pun keberadaannya.

“Pengadaan barang dan jasa paling rawan itu dikorupsi, makanya kami ke sini. Itu atensi kami di Lampung, dan seluruh Indonesia,” ungkap Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Yudhiawan.

Yudhiawan menjelaskan, dalam pengadaan barang dan jasa jalur korupsinya cukup banyak, mulai dari suap, gratifikasi, pemerasan, maladministrasi, niat jahat, persengkongkolan, dan pembiaran.

Ia melanjutkan, selain pengadaan barang dan jasa, ada delapan sektor yang diawasi. Di antaranya, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP.

Kemudian manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan dana desa yang dikelola oleh pemerintah di tingkat kabupaten.

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengatakan, pihaknya juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah setempat.

“Sehingga, untuk legislatif dan eksekutif, melakukan pencegahan sedini mungkin lebih beradab daripada tindakan yang nantinya bisa menistakan,” tegasnya. (*)

Topik Indonesia

DPRD Lampung Bicara Soal Sindikat Joki CPNS

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, meminta kepada aparat penegak hukum untuk dapat mengusut secara tuntas sindikat joki tes CPNS yang menggunakan aplikasi remote access dan perangkat khusus yang dimodifikasi.

“Kami mendukung dan mendorong penegak hukum untuk membongkar kejahatan dalam tes CPNS ini sampai ke akarnya. Ini pasti ada yang mengendalikan dan ini harus dibongkar,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, saat dimintai keterangan, Selasa (26/4/2022).

Ia juga berharap agar aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada para tersangka yang telah menimbulkan kerugian kepada banyak orang.

“Pelaku ini harus dijatuhi dan di hukum setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Karena ini merugikan CPNS lain yang berkualitas. Mereka yang harusnya diterima malah ditolak karena ada kecurangan yang terjadi,” tuturnya.

Menurutnya, upaya pemerintah pusat yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk ikut serta dalam rekrutmen penerimaan CPNS patut dihargai dan diapresiasi.

“Kalau zaman dahulu siapapun yang punya uang bisa menjadi PNS tanpa harus tes. Sekarang ini sudah benar penerimaan pegawai tidak pilih kasih dan siapapun berhak untuk jadi PNS meskipun dia tidak punya uang,” tuturnya.

Kupas tuntas

Ketua DPRD Lampung Kerjasama dengan BPIP

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Kantor BPIP Jakarta Pusat, Senin, (25/04/2022).

Ketua DPRD Minggrum Gumay menandatangani MoU dalam rangka memperkuat program Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BPIP Prof. Drs KH Yudian Wahyudi M.A., P.hd, PLT Sekretaris Utama Dr. Drs. Karjono, SH., M. Hum, Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi K. A Tajuddin SH., MH serta sejumlah pejabat utama BPIP.
Dalam kesempatan tersebut, Mingrum Gumay selaku Ketua DPRD Provinsi Lampung mengharapkan adanya kekuatan besar untuk dibangun dan dikemas sebagai wujud kolaborasi bersama BPIP yang bertujuan untuk membumikan Pancasila di “Sang Bumi Ruwai Jurai”.

“Lampung merupakan Provinsi yang memiliki ragam budaya, suku, agama dan ras untuk itu perlunya penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan agar menjadi dasar bersama dalam menjaga kerukunan dan harmonisasi di masyarakat,” pungkas Mingrum.

Post kota

Mingrum Kunjungi Lampung Tengah

 

Ketua DPRD Provinsi Lampung sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di SMA N 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah, Jum’at (23/04)

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay mengungkapkan sosialisasi IPWK telah menjadi kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memastikan keberagaman, toleransi dan semangat gotong royong masih tetap terjaga di tengah masyarakat.

Anggota DPRD Provinsi Lampung telah melakukan kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) serta menjadi satu satunya Lembaga wakil rakyat yang mengadopsi ideologi pancasila dan Kebangsaan menjadi kegiatan rutin anggota DPRD Lampung.

Ia juga mengungkapkan pentingnya Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda agar jangan lengah apalagi lupa bagaimana bangsa Indonesia yang memiliki banyak ragam agama, budaya dan ras bisa bersatu dan mengikrarkan dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

”Masifnya perkembangan teknologi harus disikapi dengan bijak, jangan gunakan sebagai sarana mencaci maki, saling sindir menyindir bahkan bertujuan untuk menjatuhkan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ” Ungkapnya Mingrum

Mingrum juga menjelaskan generasi penerus harus mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin dimasa yang akan datang, untuk itu pentingnya menanamkan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai dasar pemikirannya.

“Jika Internalisasi itu sudah menjadi satu kesatuan dalam diri seorang pemimpin, percayalah keseimbangan, kesejukan dan keharmonisan lembaga dan Mitra kerjanya akan terwujud,” tutupnya

Post kota

Mingrum Sosialisasi Ideologi di Punggur

Ketua DPRD Provinsi Lampung menggelar Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di SMA N 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Jum’at (23/04)

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengungkapkan sosialisasi IPWK telah menjadi kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memastikan keberagaman, toleransi dan semangat gotong royong masih tetap terjaga di tengah masyarakat.

“Anggota DPRD Provinsi Lampung telah melakukan kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) serta menjadi satu satunya Lembaga wakil rakyat yang mengadopsi ideologi pancasila dan Kebangsaan menjadi kegiatan rutin anggota DPRD Lampung,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan pentingnya Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda agar jangan lengah apalagi lupa bagaimana bangsa Indonesia yang memiliki banyak ragam agama, budaya dan ras bisa bersatu dan mengikrarkan dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

“Masifnya perkembangan teknologi harus disikapi dengan bijak, jangan gunakan sebagai sarana mencaci maki, saling sindir menyindir bahkan bertujuan untuk menjatuhkan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa ” Ungkapnya Mingrum

Mingrum juga menjelaskan generasi penerus harus mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin dimasa yang akan datang, untuk itu pentingnya menanamkan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai dasar pemikirannya.

“Jika Internalisasi itu sudah menjadi satu kesatuan dalam diri seorang pemimpin, percayalah keseimbangan, kesejukan dan keharmonisan lembaga dan Mitra kerjanya akan terwujud ” tutupnya

Ditempat yang sama, Juandi Sinurat selaku narasumber pada kegiatan tersebut menyebutkan Indonesia hingga hari ini masih dalam keadaan sejuk ditengah keberagaman masyarakat yang berbeda- beda bukan tanpa dasar dan alasan.

Post kota

Yanuar Dukung Pengurus KONI

Bandarlampung – Dukungan kembali mengalir atas sikap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terhadap kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung. Kali ini dari Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, H. Yanuar Irawan.

Kepada media ini, Jum’at 22 April 2022, Yanuar mengatakan bahwa dirinya selama ini terus memantau situasi yang ada di KONI Lampung. “Bahkan saya sudah sampaikan soal evaluasi itu sejak di Papua. Saat itu saya sampaikan langsung kepada Ketum KONI dan Sekdaprov Lampung, agar kepengurusan KONI segera dievaluasi usai dari sini (Papua-red),” katanya.

Dengan perintah Gubernur yang jelas dan tegas itu, Yanuar berpendapat bahwa ini memang sudah urgent. ”Sangat setuju. Ini waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi atau apapun itu namanya, ini untuk kebaikan KONI Lampung ke depan,” tambah Ketua Umum Percasi Lampung itu.

Dalam melakukan reshuffle seperti ini, menurut Yanuar diperlukan Langkah sportif dan dengan penilaian berbasis kinerja. “Evaluasinya harus dengan syarat penilaian objektif dan berbasis kinerja bukan suka atau tidak suka. Basis lainnya adalah tentang kesamaan visi dan misinya. Kalau kita memang punya niatan yang sama untuk memajukan dunia olahraga Lampung,” ungkapnya.

Yanuar menjelaskan bahwa sebuah organisasi dalam pencapaian tujuan tertentu harus selalu diadakan evaluasi secara rutin. “Setelah lebaran nanti rencananya kami akan undang pengurus KONI ke DPRD Provinsi Lampung.

Tentu akan diajak berdisukusi tentang berbagai hal termasuk membahas isu-isu strategis yang belakang terus mengemuka.
“Kami dari dewan juga ingin dong olahraga Lampung ini maju. Karena kami turut dalam penentuan besarnya anggaran lo. Artinya kalau kami yakin dengan kinerja KONI, apabila ada pengajuan pendanaan yang signifikan, tentu kami tidak ragu mendukungnya,” tambahnya.

Prestasi yang sekarang digenggam Lampung harus terus dipertahankan. “Paling tidak, bisa mempertahankan prestasi di Papua kemarin.

Syukur-syukur bisa ditingkatkan menjadi peringkat 9 atau bahkan 8, pada PON 2024 di Aceh dan Sumut yang akan datang,” kata Yanuar.

Diketahui sebelumnya bahwa Gubernur Lampung memerintahkan Ketua Umum KONI Lampung untuk segera mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan oknum pengurus KONI yang terindikasi “nakal” dan mencoreng nama organisasi KONI Lampung.

Lampung 1.com

Mingrum Hadiri Tausiyah Kebangsaan

Mantan Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Lampung hadiri Tausiyah Kebangsaan dengan tema merajut silaturahmi lintas cabang GMNI se Lampung di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Lampung. Kamis (21/04/22)

Mantan Aktivis GMNI, Mingrum Gumay mengungkapkan pentingnya selalu merawat kebersamaan yang di bingkai melalui kebinekaan menjadikan kerukunan dalam menjalankan roda organisasi tetap dalam suasana sejuk.
”Dinamika organisasi pasti akan dilalui, bagaimana cara menyikapinya menjadi tolak ukur kedewasaan dalam berorganisasi,” Ujar Ketua DPD PA GMNI Lampung

Mingrum yang juga sebagai Ketua DPRD Provinsi Lampung menjelaskan bagi kader GMNI mempunyai kewajiban menjaga marwah dan integritas organisasi serta tidak mengindahkan dari makna fungsi dari mahasiswa itu sendiri.

”Banyak kader GMNI yang telah membuktikan jika berproses secara iklhas dan mau terus belajar, hasilnya sudah tidak diragukan,” lanjut Mingrum.

Terakhir, Mingrum berpesan untuk tetap menjaga , merawat rasa nasionalisme dan marhaenisme karena menjadi penting jika nantinya mengemban tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh rakyat.

”Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang Yang memiliki arti Pejuang Rakyat yang selalu memikirkan perjuangan dan kelanjutan perjuangannya dan pemikir (intelektual) yang selalu mengabdikan ilmunya untuk perjuangan rakyat sepenuhnya,” tutup Mingrum

Dalam kegiatan tersebut hadir, PA (Persatuan Alumni) GMNI Lampung dan sejumlah pengurus DPC GMNI se – Provinsi Lampung.

Lidix

DPRD Lampung Sampaikan Aspirasi Mahasiswa

DPRD Lampung telah menghantarkan aspirasi masyarakat Lampung yang disampaikan lewat aksi Aliansi Lampung Memanggil (ALM) kepada Presiden Jokowi dan Pimpinan DPR RI. 

ALM unjuk rasa menuntut tujuh poin di depan pintu gerbang Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung, Rabu (13/4/2022). Mereka tak dapat masuk karena polisi memasang kawat duri di pintu gerbang.

Saat mahasiswa aksi, Ketua DPRD Mingrum Gumay menemui massa pendemo dan mengatakan akan memfasilitasi untuk menerima serta meneruskan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat.
Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan aspirasi yang sudah diterima dari mahasiswa sudah didalami secara kelembagaan bahwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi masyarakat saat ini.

“Alhamdulilah aspirasi tersebut sudah kami terima dan kami hantarkan kepada pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan DPR RI di Jakarta,” imbuhnya.

Dalam surat No.160/676/III.01/50/2022 tentang penyampaian aksi, DPRD Lampung meminta kepada pusat agar aspirasi tersebut menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Mingrum Gumay juga berkomentar terkait salah satu tuntutan yang disampaikan kepada DPR RI. Dia juga akan memonitor perkembanggannya yang salah satunya masalah reformasi agraria.

Terkait rencana unjuk rasa susulan, Ketua DPRD Provinsi Lampung mengatakan mahasiswa hendaknya melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat saat Ramadan 1442 ini.

Alasan dia, aksi parlementer akibat adanya saluran komunikasi yang tersumbat. “Jika tidak tersumbat, saya rasa nggak perlu parlemen jalanan” tutup mantan aktivis di era 90-an ini.

Post kota

DPRD Lampung Sudah Salurkan Aspirasi Mahasiswa

DPRD Provinsi Lampung mengaku sudah menghantarkan aspirasi masyarakat Lampung ke Pemerintah Pusat, hal ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa dari Aliansi Lampung Memanggil (AML) yang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Rabu (13/04/2022) lalu.

Dimana saat itu Ketua DPRD Mingrum Gumay dalam dialognya menemui massa pendemo mengatakan akan memfasilitasi untuk menerima serta meneruskan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay saat diwawancarai mengatakan aspirasi Aliansi Lampung Memanggil dari mahasiswi sudah dihantarkan ke pemerintah pusat.

“Aspirasi yang sudah kami terima dari adik-adik mahasiswa pada tanggal 13 April kemarin, sudah kita dalami secara kelembagaan bahwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi masyarakat saat ini, dimana yang disampaikan mereka dalam bentuk aspirasi. Alhamdulilah aspirasi tersebut sudah kami terima dan kami hantarkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan DPR RI di Jakarta,” ungkap Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay diwawancara di kantor DPRD, Selasa (19/4/2022).

Mingrum Gumay juga berkomentar terkait salah satu tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Lampung.

“Aspirasi masyarakat yang dihantarkan kita akan monitor juga kok, salah satunya masalah reformasi agraria, karena di Provinsi Lampung juga masih ada konflik-konflik vertikal, antara masyarakat dengan coorporate atau badan-badan usaha milik negara dan persoalan mafia tanah. Dan sesuai dengan arahan Presiden kita berharap aparat penegak hukum terhadap persoalan ini dapat bertindak tegas kepada pihak siapapun juga,” tegasnya.

Sementara terkait tanggapannya tentang adanya rencana aksi unjuk rasa susulan yang rencana akan dilakukan pada 21 April 2022, oleh mahasiswa dan masyarakat terkait ketidakpuasan atas aksi unjuk rasa sebelumnya, Ketua DPRD Lampung itu mengaku tidak akan menghalangi, namun alangkah lebih baiknya jika tidak ada parlemen jalanan (aksi demonstrasi).

“Untuk persoalan ini kita bukan berarti menghalangi aspirasi demokrasi dari adik-adik mahasiswa, tapi ini kan masih dalam suasana Ramadhan lakukanlah hal-hal yang lebih bermanfaat,” pintanya.

“Karena jika kita melakukan aksi parlementer dijalan itu, apalagi memang aspirasi dan saluran komunikasi nya tersumbat, selama itu tidak tersumbat saya rasa ya gak perlu lagi ada parlemen jalanan,” tutup mantan aktivis di era 90-an ini.

Topik Indonesia

DPRD Lampung Terima LKPJ Kepala Daerah

Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH menerima dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 melalui Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (18/4/2021)

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay mengatakan menerima LKPJ tersebut sebagai dokumen laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah tahun 2021 yang mana dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun.

“Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, oleh karena itu rapat paripurna penetapan keputusan DPRD tentang rekomendasi akan dilaksanakan dalam waktu dekat ” Ujar Mingrum

Ditempat yang sama, Gubernur Arinal mengapresiasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang telah memberikan kontribusinya. Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai selesainya buku laporan pertanggungjawaban ini.

“Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan pada selurun elemen masyarakat atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung selama tahun 2021,” ungkap Gubernur

Lidik.id

Sikap SMAN 1 Terbangi Besar Dipertanyakan

Lampung Tengah –  Ironis, SMAN 1 Terbangi Besar salah salah satu dari enam orang tua siswa Atlet Taekwondo SMAN 1 Terbanggibesar, Kabupaten  Lampung Tengah, masih menunggu sikap kepala sekolah (Kepsek) setempat untuk menyelesaikan adanya miskomunikasi terkait pengajuan proposal beberapa waktu yang lalu karena menyakut nama baik sekolah. 

Menurut salah satu orang tua siswa , Kepala SMAN 1 Terbanggibesar, Haryono pernah menghubungi dirinya via televon menyampaikan permintaan maaf atas terjadinya miskomunikasi tersebut

Selanjutnya, orang tua tersebut menceritahkan, pihak sekolah menyatakan akan menemui perwakilan orang tua siswa untuk duduk bersama menyelesaikan perihal itu.

“Beliau (Kepala SMAN 1 Terbanggibesar) mengatakan akan bersilaturahmi. Tapi sampai saat ini kepala sekolah belum menemui kami. Alasannya sedang ada bimtek di luar daerah,” kata salah satu orang tua siswayang mengaku dihubungi Haryono pada 1 April 2022 malam.

Menurut salah satu orang tua siswa, ada kejanggalan yang terjadi. Di mana, sepengetahuan dia, bimtek yang diikuti kepsek dilaksanakan dari tanggal 5 sampai 8 April 2022 tersebut 

“Tapi kok Pak Haryono mengatakan tentang urusan Waka Kesiswaan ( Bapak Agus) serta  staf yang  menangani tentang proposal tersebut (Norman) itu urusan saya yang membina dan menasihati kata  haryono via televon terhadap  orang tua  siswa," ujarnya. 

"Sebab  agak janggal sepengetahuan kami bimtek tersebut dilaksanakan dari tanggal 5- 8 april 2022, kok Haryono sudah berada di Semarang sejak tanggal 1 April 2022

Lalu pada tanggal  02 April 2022 Haryono mengutus sejumlah seseorang (bukan dari pihak sekolah) tuk menemui pelatih taekwondo/ sabelum untuk bernegosiasi supaya masalah ini dingin dan lomba kejuaraan ini bisa atas nama sekolah, tapi pelatih menjawab sudah  tidak bisa lagi  karena pelaksanaan lomba sudah dilaksanakan pengambilan video tanggal 30 dan 31 Maret 2022 yang lalu, selain itu para siswa mengikuti kejuaraan ini atas biaya pribadi masing," tambahnya. 

Orang tua siswa .enduga ada kerjasama dalam pemanfaatan dana  untuk ekstra kurikuler yang memang itu adalah hak para siswa-siswa  ada di sekolah tersebut  apalagi murid -murid  merupakan aset dan mempunyai potensi, karena sering menjuarai kejuaraan di tingkat daerah maupun nasional tersebut 

Sedangkan itu dari Lembaga Kebijkan Publik Lap@kk Lampung  Nova Handara mengatakan yang jadi pertanyaan yang nama Dana Bos (Bantuan Profesional Sekolah ) pasti diangarkan yang nama  untuk kegiatan Estrakurikuler, pihaknya mempertanyan semua berapa besar dana Bos untuk kegiatan sekolah dan berapa besar serapan untuk dana Kegiatan Ekstrakurkuler  ini menjadi Ironis siswa yang berprestasi terkesan tidak didukung oleh pihak sekolah alasan miskomonikasi kenapa jauh hari tidak dicarikan jalan keluarnya.

"Jangan sudah ramai baru ada tindakan oleh sebab itu kita dari Lembaga Pemantau Kebijkan Publik (LSM Lap@kk Provinsi Lampung akan melaporkan persolan tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta Inspektorat Provinsi Lampung supaya persolan tersebut terang benderang," tegasnya. 

Kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Terbanggi Besar Haryono belum berhasil dikonfirmasi. (Red)