Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung Sosialisasi di Pesawaran

 

Pesawaran — DPRD Lampung mengajak seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Pesawaran untuk bersama – sama membumikan pancasila yang merupakan dasar negara yang mutlak dan harga mati. Hal tersebut, disebabkan, mulai luntur dan terkikisnya ideologi Pancasila.

“Kami di DPRD Lampung sebagai wakil masyarakat, mengajak semua lapisan, dari ras, suku, agama, dan golongan untuk bersama – sama membumikan pancasila dalam kehidupan sehari – hari secara utuh,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Hanifah. Saat menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP-WK). Dihadapan masyarakat Desa Sukajaya Marga Punduh Kabupaten Pesawaran. Jumat (08/07/2022)

Menurutnya, membumikan nilai – nilai pancasila dalam kehidupan sehari – hari merupakan langkah tepat dalam mencegah dan membrantas, sekaligus menutup ruang paham radikal yang mencoba masuk di NKRI. Misal, dihari besar islam yang akan kita hadapi, yaitu ada yang merayakan hari Sabtu dan ada yang hari Minggu.

"Saya minta, ini jangan menjadi problem ditengah – tengah kita. Karena, saling menghargai perbedaan merupakan wujud penerapan nilai – nilai yang terkadung dalam setiap butir – butir Pancasila,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPRD Lampung itu menghimbau sekaligus mengajak masyarakat Marga Punduh dan Pesawaran untuk aktif serta mebiasakan komunikasi kepada aparat desa, kepolisian apalagi ada indikasi paham – paham diluar pancasila. Karena, keaktifan masyarakat, menjadi langkah tepat untuk mengehentikan upaya paham diluar pancasila masuk.

“Nah, peran pemuda juga sangat dibutuhkan. Apalagi para pelajar yang memiliki keaktifan didunia Medsos yang sangat tinggi. Mari, tanamkan dalam diri kita bahwa Panacasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI adalah harga mati,” tegasnya.

WARTAPOST.ID

FX. Siman Ajak Warga Pringsewu Cinta Pancasila

Pringsewu — DPRD berkomitmen agar Provinsi Lampung harus menjadi masyarakat yang Pancasila. Sebab, mahasiswa dapat menjadi pondasi dan garda terdepan menyampaikan serta menggaungkan ideologi pancasila di seluruh lapisan masyarakat.

“Saya tegaskan bahwa Mahasiswa Menjadi Sumber Pemersatu Bangsa, oleh karena itu DPRD mengusulkan mashasiswa diberikan pembelajaran pancasila. Sehingga, saat ini ada sosisalisasi IPWK,” kata Anggota DPRD Lampung, FX. Siman, dihadapan mahasiswa STIMIK Gading Rejo Pringsewu, saat menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP-WK). Jumat (08/07/2022).

Lebih lanjut Pakde Sapaan akrabnya menuturkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang mutlak. Sebab, dimasa masih pelajar dan mahasiswa dirinya sudah mengikuti pendidikan Pancasila secara utuh. Bahkan, pada waktu itu pancasila menjadi syarat kelulusan masuk perguruan tinggi dan CPNS.

Jelas, bahwa pancasila ini sebagai pemersatu bangsa, kalau gak mau ikut pancasila tegas minggir. Nah, saat ini kami punya komitmen mahasiswa wajib menggaungkan pancasila dikehidupan sehari – hari,” ujarnya.

Komitmen dan penegasan yang diutarakan, lanjut Pakde. Memiliki dasar yang jelas, yaitu DPRD Lampung menginginkan masyarakat lampung aktif, dan berani melawan paham – paham radikal diluar ideologi Bangsa Indonesia yang sah dan mutlak.

“Saya yakin Mahasiswa STIMIK punya komitmen yang sama dengan kami anggota DPRD,” tegasnya.

Wartapost

Anggota DPRD Lampung Sosialisasi IP-WK di Pesawaran

Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin. Saat menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP-WK). Di Perum Pesawaran Residen Negeri Sakti Pesawaran, Kabupaten Pesawaran. Jumat (08/07/2022).

Indonesia, Lampung khususnya. DPRD Lampung secara estapet dan kontinu, menggaungkan sekaligus mengajak masyarakat dari semua lapisan untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari – hari dan lingkungan sekitar.

“Kegiatan ini wujud dari keperdulian DPRD Lampung atas telah luntur dan terkikisnya nilai – nilai pancasila di tanah air kita. Sehingga, wajib saat ini kita dari semua lapisan masyarakat untuk membumikan pancasila,” kata Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin. Saat menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP-WK). Di Perum Pesawaran Residen Negeri Sakti Pesawaran, Kabupaten Pesawaran. Jumat (08/07/2022).

Sehingga, lanjut Politisi PDIP Lampung itu. Kegiatan IPWK ini bagian dari sebuah program kerja DPRD Lampung. Yang mana, selama ini kegiatan semacam ini dilakukan sebelumnya oleh DPR RI yang dinamakan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.

"Hadirnya kami, karena berdasarkan data. Lunturnya dan terkikisnya nilai – nilai pancasila di Negara Indonesia kisaran, 67,6 persen. Sementara pancasila sebagai dasar nagar, nah kalo sudah luntur. Maka, akan dengan mudah paham – paham diluar untuk menggrogoti pancasila,” tegasnya.

Misalkan, kata Watoni. Baru – baru ini kita lihat, telah marak terjadinya geng motor. Itu merupakan wujud tidak ada nya nilai – nilai pancasila dikehidupan bermasyarakat. “Dari sini, kita butuh rasa kebersamaan yang sudah luntur. Oleh karena itu butuh diperbaiki, karena, negeri kita sangat mencintai perdamaian. Sehingga, IPWK ini harus kami lakukan,” ujarnya.

Dan yang juga perlu diperhatikan oleh masyarakat lampung khususnya, ada pola dan strategi oknum – oknum untuk menggerus dan menjajah ideologi pancasila. “Menjajah bukan saja lewat kekerasan, Tetapi, sudah lewat ekonomi, budaya, dan sosial media. Disni kami hadir untuk bersama – sama membumikan kembali pancasila, menyatukan paham pancasila yang sudah mulai luntur,” tegasnya.

Wartapost

Korban Kebakaran Terima Kunjungan Anggota DPRD Lampung

Bandar lampung, – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung dapil Bandar lampung mengunjungi lokasi kebakaran yang terjadi di Kotakarang dan Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumiwaras, Selasa (12/7) sore. Mereka adalah Kostiana, Apriliati, Ar Suparno, dan Lenistan Nainggolan.

Diterima Ketua RT setempat, dalam kunjungannya mereka didampingi PAC dan Ranting PDI Perjuangan setempat juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah. Adapun bantuan yang diberikan diantaranya sembako, beras, gula, minyak goreng, dan mie instan.

Semoga bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terkena musibah,” ungkap Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung, Apriliati.

Setelah memberikan bantuan, mereka juga mengunjungi lokasi bekas kebakaran secara langsung, untuk melihat keadaan rumah-rumah warga yang terdampak dan mendengarkan penuturan mereka tentang musibah kebakaran tersebut. Mereka juga menyapa dan memberikan semangat kepada warga korban kebakaran.

“Terjadinya sebuah musibah, tidak akan ada yang bisa mengira. Tapi Insya Allah akan memberikan ganti yang terbaik kepada hamba Nya atas cobaan yang diberikan, dan kedudukan yang tinggi bagi mereka yang bersabar dalam musibah,” 

Apriliati  juga berharap kepada pemerintah daerah setempat untuk  memperhatikan bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran kota.

“Kedepannya daerah ini seharusnya termasuk dalam rancana pembangunan kota, karena warga dipinggiran juga harus mendapatkan tempat tinggal yang layak”, tuturnya.

Kendati demikian, Apriliati memberikan apresiasi kepada pemerintah, PAC dan Ranting PDI Perjuangan setempat, serta seluruh pihak terkait yang telah tulus, sigap, dan cepat tanggap untuk bergotong royong membantu warga dalam penanganan musibah kebakaran tersebut.

“Ini adalah bentuk kepedulian PDI Perjuangan, sebagai Partai ne wong cilik, yang selalu terpanggil untuk membantu dan melayani warga dan masyarakat,” pungkasnya. (Red)

Ketua DPRD Lampung Sosialisasi IPWK di SMK 1 Terusan Nunyai

Ketua DPRD Lampung menggelar Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) yang di selenggarakan di SMK 1 Terusan Nunyai, Lampung Tengah, 

Ketua DPRD Lampung menggelar Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) yang di selenggarakan di SMK 1 Terusan Nunyai, Lampung Tengah, Kamis (07/07/2022) 

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH meminta Pelajar mengamalkan dan menerapkan Pancasila sebagai pemersatu dari sejumlah entitas yang ada. 

"Ada yang berasal Pulau Sumatera, Jawa bahkan bagian timur juga, secara budaya jelas berbeda jangan disamakan bahkan dipaksakan untuk mengikutinya, saling mengangkat dan mengapresiasi setiap perbedaan yang ada hingga dapat melakukan kolaborasi misalnya tarian khas daerah Lampung di kombinasikan dengan Jawa, pasti sangat indah dan kaya akan nilai seninya," ujar Mingrum. 

Mingrum juga menghimbau pelajar harus mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin yang mengedepankan toleransi dan tenggang rasa, karena seorang pemimpin harus memadukan perbedaan menjadi satu kesamaan. 

"Ikut serta dalam wadah atau kegiatan di sekolah bagian dari mempersiapkan dan mengasah diri menyikapi perbedaan, membentuk karakter pemimpin serta mengasah mental untuk berani mengambil keputusan dalam situasi apapun," lanjut Mingrum

Ia juga mengingatkan setingi apapun cita-cita dan sebaik-baiknya kepemimpinan yang dilakukan, tidak ada artinya bahkan bisa saja hilang seketika akibat perilaku yang seharusnya bisa dihindari. 

"Apapun profesi nya, baik seorang politikus, penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya, jika dalam pengaruh dan memiliki ketergantungan dengan Narkoba dipastikan ini akan mengancam serta menghancurkan profesinya, untuk itu pastikan dan jaga diri kalian, kalian penerus kami, ditangan kalianlah ketergantungan masa depan bangsa ini akan dititipkan," tutup Mingrum. 

Zunianto: Pancasila Merupakan Perekat Anak Bangsa

 

Metro — Secara tegas, Politisi PKS Lampung, Zunianto mengatakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang mutlak, dan mampu merekatkan anak bangsa dari semua golongan, suku, ras, dan agama. Oleh karena itu, paham diluar pancasila mesti dicegah dan di berantas.

“Pancasila merupakan perekat anak bangsa, didalamnya sudah jelas mengakomodir seluruh agama, ras dan golongan, tanpa dibeda – bedakan,” kata Anggota Komisi II DPRD Lampung, Zunianto. Saat menggelar Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP-WK). Dihadapan masyarakat Kelurahan Banjasari Metro Utara, Kota Metro. Kamis (07/07/2022).

Oleh karena itu, dengan menghadirkan dua narasumber yaitu Ir Johan Sulaiman MM dan Yusuf Efendi SE, pihaknya menginginkan masyarakat Metro tidak mudah terprovokasi dan berhati – hati terhadap oknum yang mencoba melunturkan nilai – nilai pancasila melalui berbagai cara.

“Saya yakin, dilingkungan sini. Khususnya Kota Metro masyarakatnya lebih kompak, dan tidak mudah terprovoksi. Apalagi, Kota Metro merupakan Kota Pelajar. Nah, pada kesempatan ini, ikuti dan pahami apa yang dipaparkan dua narasumber nanti,” ujarnya.

Selain itu, dirinya mengaku kehadirannya ditengah-tengah masyarakat Lampung dan Kota Metro merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat yang diamanahkan.

“Kita DPRD Lampung khususnya, tetap konsisten, bagaimana isi pancasila, dan paham pancasila, untuk disosialisasikan ke masyarakat, untuk kemudian memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengamalkan pancasila di kehidupan sehari – hari. Dan saya yakin, orang – orang terdahulu membuat, merumuskan pancasila penuh khidmat, teliti, dengan mempertimbangkan  kebaragaman bangsa indonesia,” tegasnya.

WARTAPOST.ID

Mingrum Hadiri Paripurna DPRD Lampung

 

BANDAR LAMPUNG (): Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (4/7/2022). Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay, dihadiri oleh Wakil Gubernur Chusnunia, Forkopimda, Plh Sekdaprov, Asisten, Staf Ahli, Kaban, Kadis, Karo, dan Kasatker dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021. Yang disusun dan disampaikan dalam rangka memenuhi amanat pasal 320 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Laporan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan," kata Gubernur Arinal.
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, beserta lampiran berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Hal ini ditandai dengan telah diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung pada tanggal 12 Mei 2022.
Berkat usaha dan komitmen bersama untuk mematuhi regulasi, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu petunjuk pelaksanaan teknis tentang kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, serta Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Syukur Alhamdulillah Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung TA 2021 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian," ucap Gubernur.
Dengan demikian, kata Gubernur, maka Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-8 (delapan) kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung baru-baru ini menerima Penghargaan sebagai 5 (lima)
besar Provinsi Terbaik dalam Pengelolaan Realisasi Belanja Terbaik APBD Tahun Anggaran 2021.
"Prestasi ini dapat menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan tranparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut di pertahankan," ucap Gubernur.
Secara substansi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 disusun melalui proses konsolidasi atau penggabungan terhadap laporan keuangan OPD. Informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya yang mengelola aset Pemerintah Provinsi Lampung dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung selama periode pelaporan 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
Seiring dengan era keterbukaan informasi publik, kebutuhan masyarakat akan informasi semakin meningkat, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menyediakan informasi - informasi penting yang dibutuhkan masyarakat. Termasuk di dalamnya menyajikan informasi mengenai sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
Dari sisi pendapatan maupun belanja daerah secara umum dapat terlaksana, seluruh program prioritas yang telah ditetapkan secara umum telah dapat terlaksana dengan baik. (***)
Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

Mingrum Gumay Sikapi Perilaku ASN Pemprov Lampung

 

BANDAR LAMPUNG,  – Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menyoroti kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Hal itu diutarakan Mingrum Gumay saat rapat paripurna jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait rancangan peraturan daerah (raperda) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung tahun anggaran 2021, Rabu 6 Juli 2022.

“Ada satu hal yang belum terjawab. Tentang reward, punishment, dan kinerja PNS,” ujar Mingrum Gumay.

Mingrum Gumay melanjutkan, beberapa waktu lalu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemprov menjadi sorotan.
“Karenanya dalam kesempatan ini, kami menegaskan agar kepala dan sekretaris OPD, di tingkatan mohon memonitor pegawainya. Jangan sampai yang aktif dan tidak aktif mendapatkan hak yang sama dari negara,” ucap Mingrum Gumay.

Mingrum Gumay juga mengatensi Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung dan Inspektorat agar melakukan pemeriksaan terhadap kinerja PNS secara menyeluruh.

Sebab, terkait tambahan peghasilan pegawai (TPP) juga menyerap APBD yang tidak sedikit.

“Kita minta Plh. Sekda juga Inspektorat melakukan pemeriksaan. Apakah memang hanya absensinya saja yang ada, orangnya nggak ada? Ini harus dibina. Sebab sudah menjadi sorotan,” kata Mingrum Gumay.

Mingrum Gumay juga mengatakan, penegasan ini dlakukan bukan lantaran besaran TPP bagi PNS di lingkungan pemprov.

Namun, sambung Mingrum Gumay, kedisiplinan tentu menjadi tolok ukur kinerja dari seorang PNS atau OPD.

Terlebih, saat ini sudah ada Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 16/2022 soal jam kerja ASN dijelaskan dalam pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) Peraturan Pemerintah nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS.

“DPRD ini tidak mempersoalkan besaran tukin. Tapi seharusnya bisa menjadi evaluasi berbasis kinerja. Kalau tidak bisa dibina, ya sesuai dari aturan Kemenpan RB, berhentikan saja,” kata Mingrum Gumay.

Diketahui, beberapa waktu lalu Plh. Sekprov Lampung Freddy menegaskan akan menerapkan sistem tidak masuk kerja 10 hari, ASN dipecat.

"Itu kan peraturan baru dan itu lebih kejam ya dari peraturan sebelumnya," ujar Freddy, Jumat, 1 Juli 2022.

Freddy mengatakan, SE Menteri PANRB 16/2022 soal jam kerja ASN dijelaskan dalam pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) Peraturan Pemerintah 94/2021 tentang Disiplin PNS.

Adapun jumlah jam kerja efektif bagi instansi pusat dan daerah dalam sepekan adalah sebanyak 37,5 jam. Jumlah tersebut, bisa dilakukan dalam kurun waktu lima ataupun enam hari kerja.

"Ya artinya dengan 10 hari itu lebih tegas, karena aturan sebelumnya itu kan tidak terlalu ketat. Malah sampai 60 hari kerja," ucap Freddy.

Hal ini tentu harus diperhatikan PNS Pemprov Lampung. Sebab, hal ini jangan sampai dilanggar. Karena aturan tersebut sudah jelas.

Namun Freddy menyebut, sebelum melakukan proses pemberhentian, tentunya akan dilakukan beberapa langkah. Salah satunya menyurati hingga memanggil PNS tersebut.

"Yang jelas kami panggil dulu. Kami surati, kami akan tanya. Hanya kalau masih tidak mau koorporatif ya bisa saja diberhentikan. karena ini tidak pandang bulu. Bisa PNS sampai ke JPTP," tambah Freddy. (*)

Peringatan HUT Bhayangkara, Ketua DPRD Lampung: Saya Apresiasi

 Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menghadiri peringatan HUT Bhayangkara ke 76 di Lapangan Mapolda Lampung, Selasa (05/07/2022)

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH mengatakan dalam rangka HUT Bhayangkara ke 76 atas nama Kelembagaan wakil rakyat Provinsi Lampung mengapresiasi sejumlah langkah kepolisian khususnya Polda Lampung dalam memberikan pelayanan yang humanis dan prima kepada masyarakat lampung.

”Apresiasi setinggi-tingginya atas layanan yang diberikan kepada masyarakat Lampung, tindakan Preventif dan mengedepankan restorative justice jajaran Polda Lampung memperkuat citra positif di tengah masyarakat," ujar Mingrum. 

Mingrum juga mengungkapkan sinergitas yang telah dibangun bersama DPRD Lampung dalam melakukan sejumlah langkah kolaborasi dalam pencegahan paham radikalisme di Provinsi Lampung terus ditingkatkan, terlebih beberapa daerah menjadi perhatian khusus bersama.

"DPRD Lampung melalui Program turun ke bawah yakni Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper), Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaaan (IPWK), dan penyerapan aspirasi masyarakat (reses) kita terus lakukan komunikasi mengenai perkembangan di lapangan, kita berharap melalui fungsi masing-masing dalam bingkai kolaborasi dapat mewujudkan kamtibmas kondusif masyarakat semakin produktif," tutup Mingrum. | 

Pembangunan Kotabaru Dibahas di Paripurna DPRD Lampung

BANDARLAMPUNG,  – Nasib kelanjutan pembangunan Kotabaru dipertanyakan.

Hal itu terungkap saat rapat paripurna penyampaian pandanan umum fraksi-fraksi atas raperda laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung tahun anggaran 2021, di ruang sidang DPRD setempat, Selasa, 5 Juli 2021. 

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Ketut Romeo dalam laporannya mengatakan, berkaitan dengan kelanjutan Pembangunan Kotabaru, patut dipertanyakan, sebab hingga kini ini belum ada tanda-tanda perubahan signifikan. 
"Mana realisasi janji Kepala Daerah untuk melakukan inventarisasi ulang. Pengamanan aset dan penataan kembali master plan Kota Baru,” ucap Ketut Rameo saat membacakan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. 

Terlebih, sambungnya, Kotabaru merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Pemprov Lampung dan setiap tahunnya dianggarakan untuk pemeliharaan.

“Hal ini memperlihatkan bahwa pemprov tidak serius untuk segera melanjutkan pembangunan Kotabaru sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kotabaru dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024,” ujarnya.

Karenanya, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov Lampung agar mengevaluasi janji tahun 2021 untuk melakukan inventarisasi ulang, pengamanan aset, penataan kembali master plan Kotabaru.

“Kemudian mengambil langkah-langkah konkrit untuk melanjutkan Kembali pembangunan Kotabaru sesuai amanat dalam Peraturan Daerah Kotabaru,” ujarnya.

Tidak hanya terkait Kotabaru saja, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti terkait kondisi infrastruktur jalan provinsi di sekitar exit Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Dimana, Fraksi PDI Perjuangan menilai pemprov sangat lamban merespon dan menindaklanjuti janji PT Hutama Karya untuk turut memperbaiki infrastruktur jalan provinsi disekitar exit toll.

Kata Ketut Romeo, pemestinya kepala daerah dan jajaran proaktif menindaklanjuti tawaran perbaikan jalan provinsi di sekitar exit tol tersebut. Mengingat masih banyak titik-titik jalan provinsi diseputar exit toll yang rusak parah.

RADARLAMPUNG.CO.ID

Mingrum Ketua DPRD Lampung Pimpin Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi

 

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay memimpin jalannya pembukaan Rapat Paripurna Pandangan umum dari Fraksi- Fraksi terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Provinsi tahun 2021, di ruang rapat Komisi DPRD setempat, Selasa (5/7/2022).

Rapat Paripurna tersebut dihadiri para unsur pimpinan seperti, wakil Ketua fraksi Gerindra Elly Wahyuni, Wakil Ketua Ririn Kuswantari Fraksi Golkar dan wakil Ketua Fraksi Demokrat Ir Muhammad Raden Ismail, jajaran Forkopimda serta para Kepala OPD Lingkup Pemprov Lampung maupun lembaga instansi Vertikal.

Juru bicara fraksi PDI Perjuangan Ketut Romeo mengatakan bahwa belum meratanya pembangunan dan kinerja harus komitmen perlunya adanya tindakan nyata.

“Belanja tidak produktif monoton dan copy paste, besarnya belanja langsung dibanding belanja tidak langsung,” kata Ketut Romeo.

Terkesan pemborosan dan pembangunan kota baru di Jatiagung setiap tahunnya selalu di anggarkan untuk perawatan. PDIP meminta pembangunan Kota baru dilanjutkan, tandasnya.

“Selain itu, kami mempertanyakan sejauh mana kinerja selaku kepala daerah terkait proses penjualan aset Waydadi dan pembangunan perpustakaan daerah yang hingga kini mangkrak,” ujar dia.

Seharusnya pembangunan Perpustakaan Modern tentu menjadi kebanggaan masyarakat Lampung, bagaimana langkah upaya selaku Kepala Daerah.

Kinerja kepala daerah saat ini dipertanyakan, sehingga banyaknya pembangunan insfratruktur jalan terbengkalai, sumber sumber PAD selama ini berasal dari sektor PKB. Cari upaya terobosan.

“Ya, diperlukan inovatif upaya terobosan bukan monoton atau justru Copy paste setiap tahunnya,” kata Ketut Rameo.(*)

  Topik Indonesia