Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2022 Dibahas di Paripurna DPRD Lampung

Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, memberi sambutan pada Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022, bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jumat (12/08/2022).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, diikuti 56 Anggota Dewan dan dihadiri juga Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Inspektorat, Staf Ahli Gubernur, Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan atas dedikasi DPRD Provinsi Lampung, dalam pembahasan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 bersama TAPD secara maraton sehingga dapat tercapai kesepakatan asumsi ekonomi makro, target pendapatan, dan update prioritas belanja dalam rangka menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Rapat Paripurna ini merupakan tahap lanjutan dari pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memformulasikan Perubahan Kebijakan Umum APBD; serta prioritas program/kegiatan pembangunan daerah yang akan menjadi bagian dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Gubernur Arinal, menambahkan, secara umum target asumsi makro pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2022 berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD menyepakati Asumsi Makro Ekonomi Provinsi Lampung pada Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Lampung diproyeksikan 3,5 hingga 4 persen

2. Laju inflasi pada tingkat 2 sampai dengan 4 persen

3. Pendapatan per Kapita Penduduk sebesar 42

hingga 43 juta rupiah

4. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan

menurun pada level 4,4 hingga 4,3 persen

5. Persentase Penduduk Miskin pada kisaran 12,4 persen sampai dengan 11,9 persen

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 70,0 hingga 70,3

7. Indeks Gini berada pada level 0,308 hingga 0,324

8. Nilai Tukar Petani (NTP) pada kisaran angka

102 sampai dengan 105

9. Kondisi Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi 76 persen dalam kondisi mantap

10. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), telah disepakati menjadi 6,83 persen; serta

11. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada besaran 6,915 persen.

“Selanjutnya, dalam pembahasan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022, terdapat pula beberapa pokok bahasan yang terkait dengan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, ” kata Gubernur.

Dengan telah diselesaikannya tahapan Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS Tahun Anggaran 2022 ini maka selanjutnya akan segera melakukan asistensi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai materi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A. 2022.

Diakhir sambutannya Gubernur Arinal berharap proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 nantinya dapat berjalan sesuai tahapan, proses dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay serta Wakil Ketua II DPRD Ririn Kuswantari menandatangani nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Fraksi NasDem Pantau Proses Pekerjaan PB BSPS 2022 Gunungbesar

LAMPUNG UTARA  – Usai melakukan survei jembatan gantung aspirasi di Desa Sinarmulya, Kecamatan Tanjungraja, anggota Fraksi Partai NasDem Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mardiana, S.T., M.T., mengunjungi penerima bantuan (PB) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2022 yang berada di Desa Gunungbesar, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara.

Kunjungan Mardiana bersama jajaran itu berlangsung pada Kamis, 11 Agustus 2022, di kediaman Ketua Kelompok PB Program BSPS 2022, Widayati.

Diketahui, penerima bantuan Program Aspirasi BSPS warga desa setempat sejumlah 10 unit.

“Saya berharap dalam pelaksanaan program aspirasi BSPS di desa ini hingga selesai untuk menjaga komitmennya dalam hal merawat hasil pembangunan ini,” imbau Mardiana.

Sementara itu, Ketua Kelompok PB Program BSPS 2022 Desa Gunungbesar, Widayati, menyampaikan apresiasi atas direalisasikannya program rumah layak huni tersebut.

“Dengan direalisasikannya program BSPS di desa ini, kami menyampaikan ungkapan terimakasih kepada Bapak Hi. Tamanuri dan Ibu Mardiana yang sedalam-dalamnya,” tutur Widayati.

Sehingga, tambahnya, di masa mendatang, sejumlah penerima bantuan BSPS akan mendiami rumah yang layak huni dan sehat.

restorasinewssiberindonesia.co

Maraknya Tambang Emas Ilegal, Ini Kata DPRD Lampung

LAMPUNG — Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDIP Sahdana meminta Kapolda Lampung Irjen Dr. Hi. A. Wiyagus menghentikan penambangan emas liar di Sepanjang Jalan Lintas Tengah Sumatera yang berada dekat Mapolsek Blambangan Umpu dan sepanjang Aliran Sungai Way Umpu.

“Saya meminta tadi kepada Polda Lampung segera tutup tambang-tambang liar itu. Saya juga minta usut oknum yang ada di belakang Tambang Emas liar yang dapat merusak jalan Lintas Tengah Sumateta dan DAS Way Umpu,” kata Sahdana, usai acara diskusi optimalisasi mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, masyarakat Waykanan, Selasa 9 Agustus 2022, bersama Ketua DPRD dan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung dengan Kapolda Lampung.
“Kasihan masyarakat di sepanjang Sungai Way Umpu di Kecamatan Pakuan Ratu dan Negara Batin. Jangankan untuk mancing untuk mandi aja susah karena air sungai keruh,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozirizal mentakan bahwa Kapolres Way Kanan akan dipanggil oleh Kapolda Lampung. Karena dalam forum diskusi pimpinan DPRD Lampung bersama Kapolda itu, sempat membicarakan soal masih banyaknya penanganan kasus yang belum tuntas di Polres Waykanan.

“Penanganan kasus di Polres Waykanan dinilai lamban, seperti begal guru ngaji dan curas uang sebesar Rp700 juta lebih di Baradatu yang belum terungkap. Itu hasil dari diskusi kita dengan Polda Lampung bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung,” ujar Yosirizal.

Dan tidak menutup kemungkinan, terkait maraknya sabung ayam dan tambang emas liar di Waykanan. “Kami berharap sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Waykanan dan Lampung Utara, kamtibmas dapat dijaga supaya masyarakat dapat nyaman melakukan aktivitas sehari-hari,” kata Yosirzal.
Direskrimsus Polda lampung, Kombes Pol. Arie Rachman Nafarin menjelaskan kedua WNA asal Tiongkok yakni inisial FZ (57), dan LT (58). Awalnya mereka ditangkap dugaan menjadi donatur tambang emas ilegal. Namun, setelah diselidiki ternyata kedua pelaku menjadi korban penipuan perizinan tambang emas oleh pemilik lahan mencapai Rp300 juta. Dua WNA itu kini sudah diserahkan ke Imigrasi Lampung pada Rabu, 27 Juli 2022.

Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan kegiatan para penambangan ilegal tersebut merusak ekosistem lingkungan hidup. “Perlunya penertiban terhadap aktivitas penambangan ilegal, semestinya Bupati maupun APH dapat menertibkan dan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku penambangan emas ilegal,” jelas Irfan Tri Musri.

sinarlampung.co

Ketua Komisi III DPRD Lampung Jalan Sehat di Sendang Asri

Lampung Tengah – Dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-77, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lampung Tengah, Ikhwan Fadil Ibrahim bersama Anggota DPR RI Dwita Ria Gunadi secara resmi melepas 3000 peserta jalan sehat yang digelar di Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, Kamis pagi (11/08/2022).

Ketua Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim mengatakan kegiatan jalan sehat yang digelar merupakan upaya dari legislatif untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah khususnya, bisa menerapkan pola hidup sehat.

"Sehat itu mahal, sehat itu penting. Nah, kami dari legislatif meminta masyarakat mengutamakan pola hidup sehat," kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Lampung itu, disela kegiatan.

Meski Pandemi sudah berangsur membaik, kata Daing. Pihaknya meminta masyarakat tetap waspada dan tetap menerapkan Prokes serta pola hidup sehat, salah satunya dengan jalan sehat.

"Olah raga itu penting, agar kita bisa tetap sehat. Dan saya yakin, masyarakat lampung tengah sudah tahu pola hidup sehat itu seperti apa," ujarnya.

Lebih lanjut Daing sapaan akrabnya mengaku, kehadirannya ditengah - tengah masyarakat Sendang Agung Lampung Tengah dalam rangka silaturahmi, dan bentuk keperdulian wakil rakyat kepada masyarakatnya.

"Alhamdulillah, dengan kegiatab ini. Saya bisa bersilaturahmi bersama warga lampung tengah. Ini suatu kebanggaan saya, ini bukti kami ada untuk masyarakat Lampung Tengah. Karena, saya sudah disumpah untuk mengabdi untuk kepentingan masyarakat lampung," tegasnya. (KN)

DPRD Lampung Silaturrahmi ke Mapolda Lampung

Pimpinan dan Komisi I DPRD Lampung menggelar Kunjungan kerja di Mapolda Lampung dalam rangka silaturahmi serta memperkuat sinergitas kelembagaan DPRD bersama Polda Lampung. Selasa (09/08)

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH mengungkapkan kunjungan yang dilakukan oleh Komisi I bertujuan untuk menjalankan fungsi dari DPRD serta memperkuat sinergitas kepada mitra kerja.
"Salah satu mitra kerja Komisi 1 yakni Polda Lampung, yang mana kita lakukan pembahasan dan berdiskusi mengenai hot issue yang ada di Lampung spesifikasinya tentang keamanan dan kamtibmas di Lampung," ujar Mingrum.
Mingrum Gumay yang juga sebagai Senior Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan meminta harmonisasi antar lembaga negara harus terus dirawat agar terciptanya kondusifitas dalam menjalankan fungsi dari masing-masing kelembagaan.

“Tidak saling melemahkan dan tidak saling menyalahkan, kekuatan digunakan untuk saling merangkul bukan untuk memukul," Imbuh Mingrum.

LAMPUNG7COM

KSPSI Sampaikan Aspirasi ke DPRD Lampung

LAMPUNG -- Sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Lampung aksi menuntut pencabutan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (10/8/2022). 

Aksi serentak seluruh KSPSI se-Indonesia dipimpin Jazuli Isa, ketua PD FSPTI KSPSI Lampung. Dia menyampaikan tuntutannya lewat Kadis Ketenagakerjaan Lampung Agus Nompitu dan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan di Ruang Rapat Kominfo Provinsi Lampung. 

Agus Nompitu mengapresiasi para demonstran yang telah menyampaikan aspirasinya dengan tertib. “Kami bersama Komisi V DPRD Provinsi Lampung akan meneruskan usulan-usulan ini melalui Pempov Lampung dan Kementerian Perekonomian maupun Kementerian Tenaga Kerja.

Agus mengatakan, pada November 2021 telah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan waktu dua tahun untuk merevisi UU Cipta Kerja. “Apabila selama masa itu belum direvisi, Undang Undang Cipta Kerja itu akan dicabut,” tegas Agus.

Yanuar Irawan berjanji siap menyampaikan aspirasi ini ke DPR-RI. "Pasal-pasal yang merugikan harus direvisi agar bisa menguntungkan bagi buruh. Tetapi kalau harus dicabut, nanti akan menimbulkan persoalan dan masalah baru. Karena UU itu disahkan menggunakan dana anggaran yang cukup besar,” ucapnya.

Seluruh anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Lampung ikut serta dalam aksi ini. Ada enam federasi yakni Federasi NIBA (Niaga Bank dan Asuransi, SPTI (Serikat Pekerja Transportasi Indonesia), FARKES (Farmasi dan Kesehatan), 

Lainnya, FSP RTMM (Rokok Tembakau Makanan dan Minuman), SPPP (Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan), FSPP (Federasi Serikat Pekerja Pariwisata). Aksi ini bertajuk “Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja”. 

POSKOTA.CO.ID

DPRD Lampung Kawal Bantuan Lembaga-lembaga Non Muslim di APBD Perubahan

Bandar Lampung – Legislator PDI Perjuangan, Budhi Condrowati yang meminta kepada pemerintah provinsi untuk menganggarkan bantuan pada lembaga-lembaga non muslim akhirnya telah disetujui oleh Sekdaprov Fahrizal Darminto dalam rapat banang, Rabu (10/08/22).

“Saya kawal bantuan untuk lembaga-lembaga non muslim, di banang dan sudah disetujui oleh Sekda,” ujarnya.

Anggota Komisi V DPRD Lampung, Budhi Condrowati menyampaikan beberapa organisasi lembaga non muslim yang ada di Lampung.

“Organisasi dan lembaga yang ada pertama Hindu, (PHDI, WHDI, Peradah, Prajaniti), kedua, Katolik (Pemuda Katolik dan Wanita Katolik dan PGI), ketiga, Budha, Permabudhi (Persatuan Umat Budha Indonesia) MBI Majelis Budhayana Indonesia dan Generasi Budha Budhis. Dan keempat, Kristen diantaranya Persekutuan Gereja Wilayah Lampung,” tuturnya.
Menurutnya, upaya yang dilakukan merupakan wujud keperdulian dari lembaga pemerintah dalam hal ini legislatif, agar tidak ada pembeda antar organisasi dan lembaga-lembaga yang ada di Provinsi Lampung.

“Ini penting, karena lembaga dan organisasi non muslim kita banyak. Jadi, kita mencegah kecemburuan antar lembaga, dan pemerataan bagi semuanya. Dan yang terpenting, upaya ini wujud pengamalan nilai – nilai Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika,” tegas Ketua DPC PDIP kabupaten Mesuji.

Kinni.id

Bimtek, Daing Fadil Inginkan Lampung Tengah Unggul Di Sejumlah Komoditas

Lampung Tengah — Ketua Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim berharapa Kabupaten Lampung Tengah bisa unggul di sejumlah komoditas, khususnya pertanian dan perkebunan. Hal tersebut diungkapkannya, saat menjadi pemateri pada kegiatan  Bimbingan Teknis Akselerasi Ekspor Komoditas Pertanian, Dalam rangka Mendukung Gerakan Tiga Kali lipat (GRATIEKSI) Oleh Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung Bersama Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi. Senin (08/08/2022)

Dihadapan peserta, yang tergabung dalam kelompok tani, KWT, dan Gapoktan. Ketua Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Lampung itu mengatakan bahwa, kedepan Lampung Tengah bisa menjadi potensi unggul di sejumlah komoditas. Hal tersebut, butuh kerjasama dan komitmen bersama antara legislatif, masyarakat dan pemerintah daerah.
"Saya sangat bersyukur, atas upaya dari Ibu Dwita Ria Gunadi yang secara rutin hadir ditengah – tengah masyarakat Lampung Tengah khususnya. Ini langka, jarang anggota DPR RI bisa mau duduk bersama dengan kita semua,” kata Daing, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut Daing mengatakan pentinya Bimtek yang digelar agar dalam melakukan aktivitasnya sebagai petani bercocok tanam bisa lebih baik, dan bisa menjadi kabupaten yang unggul serta bersaing dengan daerah lain.

"Saya berharap, kedepan lamteng bisa bersaing dengan kabupaten dan provinsi lain. Ini sebuah cita – cita kami, yang sudah diambil sumpah, untuk memperjuangkan hak masyarakat Lampung tengah untuk lebih baik dan maju,” tegasnya.

Menurutnya, komoditas ekspor sangat menjadi harapan kita semua Lampung Tengah Khususnya. Sebab, banyak potensi yang ada di wilayah Tanjung Anom Khususnya. Oleh karena itu, melalui Bimtek yang digelar bisa bersama – sama berjuang dan mencari tahu bagaimana strategi menuju komoditas ekspor tersebut.

Analisis.co

Mingrum Dan Jajaran DPRD Lampung Silaturahmi dengan Kapolda

BANDAR LAMPUNG–Kapolda Lampung Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Subiyanto beserta Pejabat Utama, terima Kunjungan Kerja Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay bersama Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, bertempat di Aula Siger Lounge Polda Lampung, Selasa (9/8/2022).

Dalam kunjungan kerja Ketua DPRD Provinsi Lampung tersebut, turut Hadir Wakil Ketua DPRD, Ririn Kuswantari, Ketua Komisi 1 Yozi Rizal, Wakil Ketua Komisi 1 Hi. Mardani Umar, Sekretaris Komisi 1 I Made Surajaya, dan beberapa anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung.

Kunjungan kerja Ketua DPRD dan rombongan di Mapolda Lampung ini dalam rangka menjalin silaturahmi serta memperkuat sinergitas kelembagaan DPRD bersama Polda.

Setibanya di Mapolda, rombongan ketua DPRD di Sambut dengan hangat dan diterima langsung Oleh Kapolda didampingi Wakapolda, dan Para Pejabat Utama Polda Lampung.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Akhmad Wiyagus dalam silaturahmi tersebut, menyampaikan hal terkait tentang situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Lampung, “secara umum hingga saat ini Provinsi lampung dalam keadaan aman dan kondusif,” ujarnya.

Selain itu, Kapolda juga menyampaikan terkait prestasi Polda Lampung, yang berhasil ungkap Kasus Pelemparan batu terhadap Bus penumpang, yang sempat viral beberapa waktu lalu. Kemudian katanya, menjelang pemilu serentak2024, Polda siap untuk melaksanakan pengamanan pesta demokrasi tersebut.

Lebih lanjut Kapolda menjelaskan, terkait penanganan covid-19, yang beberapa waktu belakangan ini sempat terjadi penambahan kasus positif, tetapi secara umum masih bisa di kendalikan penyebaran, oleh sebab itu Polda Lampung dan jajaran hingga kini, masih terus menggencarkan program Vaksinasi.

LAMPUNG1.COM

Paripurna DPRD Lampung, Sekdaprov Serahkan KUPA-PPAS 2022 dan KUA-PPAS 2023

Bandarlampung--Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Fahrizal Darminto menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2022 kepada DPRD setempat. 

Penyerahan KUPA-PPAS Tahun 2022 itu berlangsung saat Rapat Paripurna DPRD Lampung, Senin (8-8-2022).

Selain KUPA-PPAS, Sekprov juga menyerahkan Rancangan KUA-PPAS Tahun anggaran 2023 kepada Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay.

Fahrizal menjelaskan, penyampaian Rancangan KUPA-PPAS dan KUA-PPAS kepada DPRD merupakan bukti dari sinergi antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif.

Terutama dalam mengawal dan mewujudkan APBD untuk mendukung pembangunan dan kejayaan Provinsi Lampung. 

"Dinamika perkembangan indikator makro sosial ekonomi Provinsi Lampung sepanjang tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 sudah menunjukkan arah perbaikan. Kondisi tersebut didukung dengan pertumbuhan positif perekonomian Lampung sepanjang tahun 2021," kata Fahrizal.

Dia menjelaskan, laju inflasi bulanan Provinsi Lampung pada Januari sampai dengan Juni 2022 berada pada level 0,40 hingga 1,20 persen.

"Kondisi makro tersebut tentunya menjadi momentum yang baik untuk mendorong pemulihan ekonomi yang kita harapkan," jelasnya.

Selanjutnya, indikator yang terkait kesejahteraan masyarakat secara umum menunjukkan penurunan bahwa data tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung berada pada level 11,57 persen di bulan Maret 2022 atau menurun 4,61 ribu jiwa jika dibandingkan bulan September 2021 yang tercatat 11,67 persen; maupun terhadap tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2020 yang sebesar 12,62 persen. 

Lebih lanjut, Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung pada bulan Februari 2022 tercatat sebesar 4,31 persen, yang berarti mengalami penurunan dibandingkan dengan  keadaan pada bulan Agustus 2021 yang sebesar 4,69 persen maupun Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2021 yang sebesar 4,54 persen. (**)

Harian momentum

Mardiana Tegaskan Keutuhan Bangsa Berpedoman pada Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

 

Anggota Fraksi Partai NasDem Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mardiana, S.T., M.T., yang familiar dengan sebutan ‘Ibu Bedah Rumah’ langsungkan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Kegiatan itu dilaksanakan pada Sabtu, 6 Agustus 2022, bertempat di Desa Sukadanaudik Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara (Kab Lampura).

Mardiana, yang terpilih menjadi legislator melalui keterwakilan Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung V meliputi Kabupaten Lampura dan Waykanan ini, dalam kesempatan itu menyampaikan keutuhan dari persatuan dan kesatuan bangsa ini tidak terlepas dari pemahaman atau wawasan berkebangsaan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dari Sabang hingga Merauke.

“Point terpenting Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini, ialah wawasan kebangsaan merupakan suatu landasan bagi seluruh Warga Negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan, persatuan, dan kesatuan, serta memperkokoh tatanan hidup berbangsa dan bernegara secara utuh dan menyeluruh,” terang Mardiana di hadapan konstituennya.

Dalam wawasan kebangsaan, lanjut Mardiana, mengandung nilai-nilai ideologi, patriotisme, nasionalisme, juga bela negara.

“Dengan memperkokoh wawasan kebangsaan akan terbentuk cara pandang dan sikap paling ideal untuk mengabdi kepada negara, mengaktualisasikan kepedulian diri dan lingkungan sekitar, mewujudkan ketangguhan nusantara, serta meningkatkan integritas dan identitas bangsa Indonesia,” tutur Mardiana yang tak henti-hentinya menyerap aspirasi masyarakat dalam setiap kesempatan.

Lebih lanjut Mardiana menyatakan, dalam hal ini, terdapat empat pilar yang membentuk pondasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan teritorial kebangsaan dalam bingkai perdamaian abadi dan keadilan sosial, yakni (1) Pancasila sebagai ideologi dan/atau dasar negara Republik Indonesia; (2) UUD 1945 sebagai konstitusi negara–sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan; (3) Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia yang mengandung makna “Berbeda-beda tetapi tetap satu”; serta (4) NKRI sebagai bentuk negara.

Beranda POJOK DEMOKRASI Pojok Restorasi Nasional Daerah Streaming RNSI Hukum & Kriminal Pendidikan & IPTEK Selebgram Opini & Puisi Advertorial Khasanah & Ragam Budaya Inspirasi & Inovasi Poling

‘Duet Maut’ Gondol Ayam Bangkok dan Motor Kerabat dengan Modus Ketuk Pintu Depan Tunggu Laporan Tertulis dan Bukti Dumas, Inspektorat Bakal Periksa Oknum ASN DPUPR Lampura Polisi Gadungan Tipu dan Lancarkan Pemerasan Lewat Aplikasi Medsos Ada Pengondisian ‘Pengantin’ dalam Lelang Proyek Lanjutan Pembangunan lslamic Center Lamteng? SMSI Lampung Tetapkan Agenda Musprov 2022 Dilaksanakan Sabtu Mendatang‘Duet Maut’ Gondol Ayam Bangkok dan Motor Kerabat dengan Modus Ketuk Pintu Depan Tunggu Laporan Tertulis dan Bukti Dumas, Inspektorat Bakal Periksa Oknum ASN DPUPR Lampura Polisi Gadungan Tipu dan Lancarkan Pemerasan Lewat Aplikasi Medsos Ada Pengondisian ‘Pengantin’ dalam Lelang Proyek Lanjutan Pembangunan lslamic Center Lamteng? SMSI Lampung Tetapkan Agenda Musprov 2022 Dilaksanakan Sabtu Mendatang

POJOK RESTORASI WIB · waktu baca 2 menit

Bina Warga Sukadanaudik, Mardiana Tegaskan Keutuhan Bangsa Berpedoman pada Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Bina Warga Sukadanaudik, Mardiana Tegaskan Keutuhan Bangsa Berpedoman pada Ideologi Pancasila dan Wawasan KebangsaanPerbesar

LAMPUNG UTARA (RNSI/SMSI) – Anggota Fraksi Partai NasDem Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mardiana, S.T., M.T., yang familiar dengan sebutan ‘Ibu Bedah Rumah’ langsungkan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Kegiatan itu dilaksanakan pada Sabtu, 6 Agustus 2022, bertempat di Desa Sukadanaudik Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara (Kab Lampura).

Mardiana, yang terpilih menjadi legislator melalui keterwakilan Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung V meliputi Kabupaten Lampura dan Waykanan ini, dalam kesempatan itu menyampaikan keutuhan dari persatuan dan kesatuan bangsa ini tidak terlepas dari pemahaman atau wawasan berkebangsaan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dari Sabang hingga Merauke.

“Point terpenting Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini, ialah wawasan kebangsaan merupakan suatu landasan bagi seluruh Warga Negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan, persatuan, dan kesatuan, serta memperkokoh tatanan hidup berbangsa dan bernegara secara utuh dan menyeluruh,” terang Mardiana di hadapan konstituennya.

Dalam wawasan kebangsaan, lanjut Mardiana, mengandung nilai-nilai ideologi, patriotisme, nasionalisme, juga bela negara.

“Dengan memperkokoh wawasan kebangsaan akan terbentuk cara pandang dan sikap paling ideal untuk mengabdi kepada negara, mengaktualisasikan kepedulian diri dan lingkungan sekitar, mewujudkan ketangguhan nusantara, serta meningkatkan integritas dan identitas bangsa Indonesia,” tutur Mardiana yang tak henti-hentinya menyerap aspirasi masyarakat dalam setiap kesempatan.

Lebih lanjut Mardiana menyatakan, dalam hal ini, terdapat empat pilar yang membentuk pondasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan teritorial kebangsaan dalam bingkai perdamaian abadi dan keadilan sosial, yakni (1) Pancasila sebagai ideologi dan/atau dasar negara Republik Indonesia; (2) UUD 1945 sebagai konstitusi negara–sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan; (3) Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia yang mengandung makna “Berbeda-beda tetapi tetap satu”; serta (4) NKRI sebagai bentuk negara.

Baca Juga :  31 Personel Polres Lampura Naik Pangkat di Hari Bhayangkara ke-76

“Dengan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan, sebagai representasi dari wawasan kebangsaan yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kelangsungan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mendapat pengakuan atas kedaulatannya di mata seluruh penjuru dunia,” jelasnya.

Dalam hal Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup warga negara dan bangsa Indonesia mengandung norma dan aturan yang mencerminkan jati diri bangsa dan diyakini sebagai nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, serta kebijaksanaan, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain itu, wawasan kebangsaan juga bermaksud untuk membentuk bangsa yang kuat, berkarakter, mandiri, sejahtera, berkeadilan, serta memiliki daya saing yang tinggi.

“Oleh karena itu, wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila menjadi begitu penting dan krusial untuk disampaikan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia di segenap penjuru tanah air agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya terus terbangun dan tidak tergerus dengan perkembangan jaman yang bergerak semakin dinamis dan berubah dengan begitu cepat,” beber Mardiana, legislator handal Partai NasDem besutan Surya Paloh ini.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Sukadanaudik, Bramsiska, S.E., mengapresiasi kehadiran anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mardiana, S.T., M.T., di wilayah yang dipimpinnya saat ini.

Ia berharap, kehadiran ‘Ibu Bedah Rumah’ ini di Desa Sukadanaudik dapat memberikan energi positif bagi keberlangsungan pembangunan daerah, khususnya Desa Sukadanaudik, Kecamatan Bungamayang. 

Restorasinewssiberindonesia