Anggota DPRD Lampung Dorong KPB Sejahterakan Petani

Bandar Lampung – Provinsi Lampung saat ini telah memiliki program unggulan yang dapat menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama dengan memanfaatkan teknologi informasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB).

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami dalam acara Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan DPRD Provinsi Lampung di Balai Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (13/08/22).

“Kartu Petani Berjaya (KPB) yang merupakan produk unggul menjadi salah satu upaya pemerintah Provinsi Lampung, karena dalam program tersebut telah dilakukan pendataan dan pemetaan petani dengan dengan sistem digital baik yang mendapatkan subsidi maupun tidak,” ujar putri sulung mantan Bupati Lampung Barat, Mukhlis Basri itu.

“KPB sebagai program unggulan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani untuk itu kami di DPRD akan support dan dorong percepatannya,” lanjut Sekretaris Komisi II DPRD Lampung.

Kades Rejomulyo, Tusandoro yang turut hadir dalam acara itu menyampaikan usulan agar desanya dapat memperoleh bantuan Combed .

“Untuk memangkas waktu petani dalam melakukan proses panen. Selain padi, dan jenis tumbuhan lain yang bisa dipanen, kami mohon ibu Lesty dapat memperjuangkan ke pemerintah provinsi atau kabupaten untuk pengadaan Combed,” ujar Tusandoro.

Sementara itu, tokoh pendidikan kabupaten Lampung Selatan, Darmadi selaku narasumber dalam acara Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan DPRD Provinsi Lampung yang dihadiri Pengurus, anggota Jarang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat umum itu menyampaikan bahwa Pancasila adalah Ideologi Bangsa kita.

“Ideologi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara, karena didalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang akan memberi tuntunan dalam membentuk karakter bangsa kita, yang tentunya akan berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia,” kata Darmadi

Ia menambahkan tantangan bagi kita semua pada saat ini yaitu mencegah masuknya ideologi lain yang dapat mempengaruhi Nilai-nilai Ideologi Pancasila.

“Maka dari itu saya sampaikan, untuk menghadapi tantangan tersebut marilah kita bersama-sama mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dari sila-sila Pancasila dan mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Pada kesempatan itu Bhabinkamtibmas Desa Rejomulyo Sesan Dua Suyatno, mengajak semua peserta untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dan diharapkan agar dapat menjadi motivator juga menjadi pelopor dalam memelihara keamanan dan kerukunan dalam keberagaman ras, suku, etnik dan budaya demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. (Rls)

DPRD Lampung Sosialisasi Salam Pancasila

BANDAR LAMPUNG,  – DPRD Provinsi Lampung membuat satu keseragaman yang terlihat dalam sejumlah agenda kegiatan dengan menggunakan simbol ‘Salam Pancasila’ yang diikuti oleh unsur pimpinan dan sejumlah anggota dan tamu undangan yang hadir dalam kegiatan di gedung rakyat tersebut.

Salah satunya pada kegiatan paripurna yang dilakukan hari ini Senin (8/8), terlihat saat pengambilan sesi dokumentasi, sejumlah unsur pimpinan menggunakan simbol Salam Pancasila dalam menutup kegiatan tersebut.

Diketahui, Salam Pancasila ini merupakan inisiator dari mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yakni Mingrum Gumay SH MH yang juga sebagai pimpinan lembaga legislatif di Provinsi Lampung.

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menyebutkan, Salam Pancasila memiliki pesan yang menunjukkan seseorang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi sehingga diharapkan setiap pengambilan keputusan didasari penuh mengedepankan kepentingan umum daripada pribadi maupun kelompok.
”Jujur saja setelah sejumlah rangkaian yang dilakukan DPRD Lampung bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, kita kembali diingatkan bahwa negara ini sedang dihadapi dengan potensi krisis kehilangan sejarah bangsa, bahkan perpecahan sesama anak bangsa. Untuk itu perlu campaign yang memperkuat kembali persatuan diantara kita,” ujar politisi senior PDI Perjuangan ini.

Mingrum Gumay juga menjelaskan bahwa Salam Pancasila dapat digunakan dalam setiap saat serta memiliki keterwakilan yang cukup dan tidak perlu menggunakan salam lainnya yang bersifat menunjukkan identitas kelompok.

”Kalau kita kembali mengulas sejarah bangsa Indonesia, dasar negara ini dibuat oleh seluruh keterwakilan anak bangsa, yang mana dasar negara ini diharapkan dapat menjadi pemersatu dan pelebur baik dari Sabang hingga Marauke,” lanjut Mingrum.

Ia juga mencontohkan, Salam Pancasila dengan mengangkat tangan kanan (tegak lurus) serupa posisi hormat, namun ujung jari tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan.

”Dengan membiasakan dan membumikan Salam Pancasila ini, diharapkan adanya pembaharuan dan penguat bersama bagaiamana kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membumikan Pancasila sesuai dengan zamannya,” tegas Mingrum.

Terakhir, ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar anggota DPRD Lampung telah mengikuti pelatihan dan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang saat itu berkolaborasi dengan BPIP RI.

”Kita sudah ikuti pelatihannya, bahkan Alhamdulillah atas rahmat Tuhan kita implementasikan tersebut menjadi program DPRD yang wajib dilakukan oleh pimpinan dan seluruh anggota 1 (satu) bulan sekali,” tutup Mingrum.

BERITAANDA

APBD-P Lampung 2022 Dibahas di Paripurna

Bandar Lampung - Belanja daerah Lampung pada Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD tahun 2022 yang disepakati oleh DPRD sebesar Rp7,619 triliun lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah Rp6,858 triliun.

"Hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD struktur keuangan daerah pada Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 disepakati belanja daerah sebesar Rp7,619 triliun," kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, pada sidang paripurna DPRD, Jumat (12/8).

Sedangkan, untuk pendapatan daerah Lampung pada Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6,858 triliun atau yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3,719 triliun.

Kemudian dari pendapatan transfer sebesar Rp3,093 triliun serta lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp46 miliar lebih.

"Lalu untuk pembiayaan daerah dengan komponen penerimaan pembiayaan sebesar Rp951 miliar atau sekitar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp191 miliar atau," tutup Arinal. 

Rmollampung

Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2022 Dibahas di Paripurna DPRD Lampung

Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, memberi sambutan pada Acara Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022, bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jumat (12/08/2022).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, diikuti 56 Anggota Dewan dan dihadiri juga Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Inspektorat, Staf Ahli Gubernur, Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan atas dedikasi DPRD Provinsi Lampung, dalam pembahasan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022 bersama TAPD secara maraton sehingga dapat tercapai kesepakatan asumsi ekonomi makro, target pendapatan, dan update prioritas belanja dalam rangka menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Rapat Paripurna ini merupakan tahap lanjutan dari pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam memformulasikan Perubahan Kebijakan Umum APBD; serta prioritas program/kegiatan pembangunan daerah yang akan menjadi bagian dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Gubernur Arinal, menambahkan, secara umum target asumsi makro pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2022 berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD menyepakati Asumsi Makro Ekonomi Provinsi Lampung pada Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Lampung diproyeksikan 3,5 hingga 4 persen

2. Laju inflasi pada tingkat 2 sampai dengan 4 persen

3. Pendapatan per Kapita Penduduk sebesar 42

hingga 43 juta rupiah

4. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan

menurun pada level 4,4 hingga 4,3 persen

5. Persentase Penduduk Miskin pada kisaran 12,4 persen sampai dengan 11,9 persen

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 70,0 hingga 70,3

7. Indeks Gini berada pada level 0,308 hingga 0,324

8. Nilai Tukar Petani (NTP) pada kisaran angka

102 sampai dengan 105

9. Kondisi Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi 76 persen dalam kondisi mantap

10. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), telah disepakati menjadi 6,83 persen; serta

11. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada besaran 6,915 persen.

“Selanjutnya, dalam pembahasan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2022, terdapat pula beberapa pokok bahasan yang terkait dengan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, ” kata Gubernur.

Dengan telah diselesaikannya tahapan Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS Tahun Anggaran 2022 ini maka selanjutnya akan segera melakukan asistensi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai materi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD T.A. 2022.

Diakhir sambutannya Gubernur Arinal berharap proses pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 nantinya dapat berjalan sesuai tahapan, proses dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay serta Wakil Ketua II DPRD Ririn Kuswantari menandatangani nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Fraksi NasDem Pantau Proses Pekerjaan PB BSPS 2022 Gunungbesar

LAMPUNG UTARA  – Usai melakukan survei jembatan gantung aspirasi di Desa Sinarmulya, Kecamatan Tanjungraja, anggota Fraksi Partai NasDem Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mardiana, S.T., M.T., mengunjungi penerima bantuan (PB) Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2022 yang berada di Desa Gunungbesar, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara.

Kunjungan Mardiana bersama jajaran itu berlangsung pada Kamis, 11 Agustus 2022, di kediaman Ketua Kelompok PB Program BSPS 2022, Widayati.

Diketahui, penerima bantuan Program Aspirasi BSPS warga desa setempat sejumlah 10 unit.

“Saya berharap dalam pelaksanaan program aspirasi BSPS di desa ini hingga selesai untuk menjaga komitmennya dalam hal merawat hasil pembangunan ini,” imbau Mardiana.

Sementara itu, Ketua Kelompok PB Program BSPS 2022 Desa Gunungbesar, Widayati, menyampaikan apresiasi atas direalisasikannya program rumah layak huni tersebut.

“Dengan direalisasikannya program BSPS di desa ini, kami menyampaikan ungkapan terimakasih kepada Bapak Hi. Tamanuri dan Ibu Mardiana yang sedalam-dalamnya,” tutur Widayati.

Sehingga, tambahnya, di masa mendatang, sejumlah penerima bantuan BSPS akan mendiami rumah yang layak huni dan sehat.

restorasinewssiberindonesia.co

Maraknya Tambang Emas Ilegal, Ini Kata DPRD Lampung

LAMPUNG — Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDIP Sahdana meminta Kapolda Lampung Irjen Dr. Hi. A. Wiyagus menghentikan penambangan emas liar di Sepanjang Jalan Lintas Tengah Sumatera yang berada dekat Mapolsek Blambangan Umpu dan sepanjang Aliran Sungai Way Umpu.

“Saya meminta tadi kepada Polda Lampung segera tutup tambang-tambang liar itu. Saya juga minta usut oknum yang ada di belakang Tambang Emas liar yang dapat merusak jalan Lintas Tengah Sumateta dan DAS Way Umpu,” kata Sahdana, usai acara diskusi optimalisasi mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, masyarakat Waykanan, Selasa 9 Agustus 2022, bersama Ketua DPRD dan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung dengan Kapolda Lampung.
“Kasihan masyarakat di sepanjang Sungai Way Umpu di Kecamatan Pakuan Ratu dan Negara Batin. Jangankan untuk mancing untuk mandi aja susah karena air sungai keruh,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Yozirizal mentakan bahwa Kapolres Way Kanan akan dipanggil oleh Kapolda Lampung. Karena dalam forum diskusi pimpinan DPRD Lampung bersama Kapolda itu, sempat membicarakan soal masih banyaknya penanganan kasus yang belum tuntas di Polres Waykanan.

“Penanganan kasus di Polres Waykanan dinilai lamban, seperti begal guru ngaji dan curas uang sebesar Rp700 juta lebih di Baradatu yang belum terungkap. Itu hasil dari diskusi kita dengan Polda Lampung bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung,” ujar Yosirizal.

Dan tidak menutup kemungkinan, terkait maraknya sabung ayam dan tambang emas liar di Waykanan. “Kami berharap sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Waykanan dan Lampung Utara, kamtibmas dapat dijaga supaya masyarakat dapat nyaman melakukan aktivitas sehari-hari,” kata Yosirzal.
Direskrimsus Polda lampung, Kombes Pol. Arie Rachman Nafarin menjelaskan kedua WNA asal Tiongkok yakni inisial FZ (57), dan LT (58). Awalnya mereka ditangkap dugaan menjadi donatur tambang emas ilegal. Namun, setelah diselidiki ternyata kedua pelaku menjadi korban penipuan perizinan tambang emas oleh pemilik lahan mencapai Rp300 juta. Dua WNA itu kini sudah diserahkan ke Imigrasi Lampung pada Rabu, 27 Juli 2022.

Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan kegiatan para penambangan ilegal tersebut merusak ekosistem lingkungan hidup. “Perlunya penertiban terhadap aktivitas penambangan ilegal, semestinya Bupati maupun APH dapat menertibkan dan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku penambangan emas ilegal,” jelas Irfan Tri Musri.

sinarlampung.co

Ketua Komisi III DPRD Lampung Jalan Sehat di Sendang Asri

Lampung Tengah – Dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI Ke-77, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Lampung Tengah, Ikhwan Fadil Ibrahim bersama Anggota DPR RI Dwita Ria Gunadi secara resmi melepas 3000 peserta jalan sehat yang digelar di Kampung Sendang Asri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, Kamis pagi (11/08/2022).

Ketua Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim mengatakan kegiatan jalan sehat yang digelar merupakan upaya dari legislatif untuk masyarakat Kabupaten Lampung Tengah khususnya, bisa menerapkan pola hidup sehat.

"Sehat itu mahal, sehat itu penting. Nah, kami dari legislatif meminta masyarakat mengutamakan pola hidup sehat," kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Lampung itu, disela kegiatan.

Meski Pandemi sudah berangsur membaik, kata Daing. Pihaknya meminta masyarakat tetap waspada dan tetap menerapkan Prokes serta pola hidup sehat, salah satunya dengan jalan sehat.

"Olah raga itu penting, agar kita bisa tetap sehat. Dan saya yakin, masyarakat lampung tengah sudah tahu pola hidup sehat itu seperti apa," ujarnya.

Lebih lanjut Daing sapaan akrabnya mengaku, kehadirannya ditengah - tengah masyarakat Sendang Agung Lampung Tengah dalam rangka silaturahmi, dan bentuk keperdulian wakil rakyat kepada masyarakatnya.

"Alhamdulillah, dengan kegiatab ini. Saya bisa bersilaturahmi bersama warga lampung tengah. Ini suatu kebanggaan saya, ini bukti kami ada untuk masyarakat Lampung Tengah. Karena, saya sudah disumpah untuk mengabdi untuk kepentingan masyarakat lampung," tegasnya. (KN)

DPRD Lampung Silaturrahmi ke Mapolda Lampung

Pimpinan dan Komisi I DPRD Lampung menggelar Kunjungan kerja di Mapolda Lampung dalam rangka silaturahmi serta memperkuat sinergitas kelembagaan DPRD bersama Polda Lampung. Selasa (09/08)

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH mengungkapkan kunjungan yang dilakukan oleh Komisi I bertujuan untuk menjalankan fungsi dari DPRD serta memperkuat sinergitas kepada mitra kerja.
"Salah satu mitra kerja Komisi 1 yakni Polda Lampung, yang mana kita lakukan pembahasan dan berdiskusi mengenai hot issue yang ada di Lampung spesifikasinya tentang keamanan dan kamtibmas di Lampung," ujar Mingrum.
Mingrum Gumay yang juga sebagai Senior Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan meminta harmonisasi antar lembaga negara harus terus dirawat agar terciptanya kondusifitas dalam menjalankan fungsi dari masing-masing kelembagaan.

“Tidak saling melemahkan dan tidak saling menyalahkan, kekuatan digunakan untuk saling merangkul bukan untuk memukul," Imbuh Mingrum.

LAMPUNG7COM

KSPSI Sampaikan Aspirasi ke DPRD Lampung

LAMPUNG -- Sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Lampung aksi menuntut pencabutan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Rabu (10/8/2022). 

Aksi serentak seluruh KSPSI se-Indonesia dipimpin Jazuli Isa, ketua PD FSPTI KSPSI Lampung. Dia menyampaikan tuntutannya lewat Kadis Ketenagakerjaan Lampung Agus Nompitu dan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan di Ruang Rapat Kominfo Provinsi Lampung. 

Agus Nompitu mengapresiasi para demonstran yang telah menyampaikan aspirasinya dengan tertib. “Kami bersama Komisi V DPRD Provinsi Lampung akan meneruskan usulan-usulan ini melalui Pempov Lampung dan Kementerian Perekonomian maupun Kementerian Tenaga Kerja.

Agus mengatakan, pada November 2021 telah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan waktu dua tahun untuk merevisi UU Cipta Kerja. “Apabila selama masa itu belum direvisi, Undang Undang Cipta Kerja itu akan dicabut,” tegas Agus.

Yanuar Irawan berjanji siap menyampaikan aspirasi ini ke DPR-RI. "Pasal-pasal yang merugikan harus direvisi agar bisa menguntungkan bagi buruh. Tetapi kalau harus dicabut, nanti akan menimbulkan persoalan dan masalah baru. Karena UU itu disahkan menggunakan dana anggaran yang cukup besar,” ucapnya.

Seluruh anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Lampung ikut serta dalam aksi ini. Ada enam federasi yakni Federasi NIBA (Niaga Bank dan Asuransi, SPTI (Serikat Pekerja Transportasi Indonesia), FARKES (Farmasi dan Kesehatan), 

Lainnya, FSP RTMM (Rokok Tembakau Makanan dan Minuman), SPPP (Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan), FSPP (Federasi Serikat Pekerja Pariwisata). Aksi ini bertajuk “Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja”. 

POSKOTA.CO.ID

DPRD Lampung Kawal Bantuan Lembaga-lembaga Non Muslim di APBD Perubahan

Bandar Lampung – Legislator PDI Perjuangan, Budhi Condrowati yang meminta kepada pemerintah provinsi untuk menganggarkan bantuan pada lembaga-lembaga non muslim akhirnya telah disetujui oleh Sekdaprov Fahrizal Darminto dalam rapat banang, Rabu (10/08/22).

“Saya kawal bantuan untuk lembaga-lembaga non muslim, di banang dan sudah disetujui oleh Sekda,” ujarnya.

Anggota Komisi V DPRD Lampung, Budhi Condrowati menyampaikan beberapa organisasi lembaga non muslim yang ada di Lampung.

“Organisasi dan lembaga yang ada pertama Hindu, (PHDI, WHDI, Peradah, Prajaniti), kedua, Katolik (Pemuda Katolik dan Wanita Katolik dan PGI), ketiga, Budha, Permabudhi (Persatuan Umat Budha Indonesia) MBI Majelis Budhayana Indonesia dan Generasi Budha Budhis. Dan keempat, Kristen diantaranya Persekutuan Gereja Wilayah Lampung,” tuturnya.
Menurutnya, upaya yang dilakukan merupakan wujud keperdulian dari lembaga pemerintah dalam hal ini legislatif, agar tidak ada pembeda antar organisasi dan lembaga-lembaga yang ada di Provinsi Lampung.

“Ini penting, karena lembaga dan organisasi non muslim kita banyak. Jadi, kita mencegah kecemburuan antar lembaga, dan pemerataan bagi semuanya. Dan yang terpenting, upaya ini wujud pengamalan nilai – nilai Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika,” tegas Ketua DPC PDIP kabupaten Mesuji.

Kinni.id

Bimtek, Daing Fadil Inginkan Lampung Tengah Unggul Di Sejumlah Komoditas

Lampung Tengah — Ketua Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim berharapa Kabupaten Lampung Tengah bisa unggul di sejumlah komoditas, khususnya pertanian dan perkebunan. Hal tersebut diungkapkannya, saat menjadi pemateri pada kegiatan  Bimbingan Teknis Akselerasi Ekspor Komoditas Pertanian, Dalam rangka Mendukung Gerakan Tiga Kali lipat (GRATIEKSI) Oleh Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung Bersama Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi. Senin (08/08/2022)

Dihadapan peserta, yang tergabung dalam kelompok tani, KWT, dan Gapoktan. Ketua Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Lampung itu mengatakan bahwa, kedepan Lampung Tengah bisa menjadi potensi unggul di sejumlah komoditas. Hal tersebut, butuh kerjasama dan komitmen bersama antara legislatif, masyarakat dan pemerintah daerah.
"Saya sangat bersyukur, atas upaya dari Ibu Dwita Ria Gunadi yang secara rutin hadir ditengah – tengah masyarakat Lampung Tengah khususnya. Ini langka, jarang anggota DPR RI bisa mau duduk bersama dengan kita semua,” kata Daing, sapaan akrabnya.

Lebih lanjut Daing mengatakan pentinya Bimtek yang digelar agar dalam melakukan aktivitasnya sebagai petani bercocok tanam bisa lebih baik, dan bisa menjadi kabupaten yang unggul serta bersaing dengan daerah lain.

"Saya berharap, kedepan lamteng bisa bersaing dengan kabupaten dan provinsi lain. Ini sebuah cita – cita kami, yang sudah diambil sumpah, untuk memperjuangkan hak masyarakat Lampung tengah untuk lebih baik dan maju,” tegasnya.

Menurutnya, komoditas ekspor sangat menjadi harapan kita semua Lampung Tengah Khususnya. Sebab, banyak potensi yang ada di wilayah Tanjung Anom Khususnya. Oleh karena itu, melalui Bimtek yang digelar bisa bersama – sama berjuang dan mencari tahu bagaimana strategi menuju komoditas ekspor tersebut.

Analisis.co