Profil Anggota DPRD Lampung Midi Iswanto dari Fraksi Demokrat

Bandar Lampung - Midi Iswanto merupakan seorang anggota DPRD Lampung dari fraksi Partai Demokrat.

Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Lampung Midi Iswanto merupakan seorang pengusaha yang terjun ke politik. Kini menjabat sebagai anggota DPRD Lampung.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua BPOKK DPD Partai Demokrat Lampung ini sudah malang melintang sebagai anggota DPRD Lampung.

Sebelum duduk di kursi DPRD Provinsi Lampung melalui Partai Demokrat, Midi Iswanto mengawali karir politiknya sebagai anggota DPRD Lampung Tengah.

Midi Iswanto duduk di DPRD selama dua periode, 2009-2014 berlanjut 2014-2019.

Dia dari tahun 2019 sampai sekarang dipercaya kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, mewakili fraksi Partai Demokrat.
Midi mengatakan ketertarikan terjun ke dunia politik sejak tahun 2002 silam. Pria kelahiran 22 Mei 1967 ini mengaku punya banyak teman yang berkecimpung di dunia politik.

Dia sempat bergabung dengan Partai PKB, dan akhirnya melabuhkan diri ke Partai berlogo bintang mercy di tahun 2018.

"Saya basic nya pengusaha, dari sana saya banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih dulu berpikir," kata Midi, Kamis (1/8/2022).

Midi punya penilaian sendiri, mengenai awal mula ketertarikan nya dengan dunia politik.

Menurut Midi, sebagai anggota legislatif banyak hal yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat banyak.

Salah satunya kebijakan kebijakan politik, yang dihasilkan sangat membantu kemaslahatan masyarakat banyak.

"Kebijakan politik sangat tinggi dalam menjalankan dan mengelola roda pemerintahan," kata Midi.

Dari situlah, lanjut Midi dirinya tergerak untuk ikut berkontribusi bersama dengan masyarakat dengan terjun ke dunia politik.

Untuk itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024.

Dia berharap jangan sampai masyarakat apatis sehingga lebih memilih untuk golput.

"Jangan golput, ayo sama sama kita ramaikan datang ke TPS menentukan pilihan pemimpin," kata Midi.

Midi juga mengajak masyarakat menghilangkan paradigma silahkan siapa saja yang menjadi memimpin.

Menurutnya, masyarakat harus dapat mengenal terlebih dahulu siapa sosok calon pemimpin yang dipilih nanti.

"Kebijakan pembangunan, politik anggaran yang masuk ke daerah daerah. Terkait juga dengan peraturan daerah, ini kan bergantung pada siapa yang memimpin nya," kata Midi.

Disinggung mengenai rencana di Pemilu 2024, Midi tak menampik dirinya akan kembali bertarung untuk duduk di DPRD Provinsi Lampung.

"Seperti nya masih (calon DPRD), tapi lihat situasi dan kondisi dulu di partai," kata Midi.

Lampung undercover

Wagub Sampaikan Jawaban Pemprov Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Lampung

Bandar Lampung - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Wakil Gubernur Chusnunia memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (24/08/2022). 

Pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, menyampaikan tanggapan Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang telah dituangkan dalam Lampiran Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Menurut Chusnunia, rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai wujud dari perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

"Sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 yang bertema Manusia Berkualitas, maka kebijakan yang dirancang dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan Sumber Daya keuangan daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022," ucap Wakil Gubernur

Adapun instrument penting Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dengan melanjutkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu : 

1) Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;

2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;

3) Pembangunan Infrastruktur;

4) Reformasi Birokrasi;

5) Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya;

6) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana. 

Secara umum Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, menurut Wagub, diarahkan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Daerah melalui upaya intensifikasi dan ektensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah Lainnya.

"tentunya dengan kebijakan yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat secara umum, sekaligus menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal daerah," ujar Wagub 
Pada Rancangan Perubahan APBD TA 2022, Pemerintah Provinsi Lampung telah memperhitungkan alokasi Belanja Infrastruktur Daerah mencapai sebesar 36,31% dari total Belanja Daerah yang didalamnya termasuk Belanja Modal mencapai sebesar Rp1.644.971.837.802,44 (Satu Triliun, Enam Ratus Empat Puluh Empat Miliar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta, Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu, Delapan Ratus Dua Koma Empat Puluh Empat Rupiah).

Hal tersebut, menurut Wakil Gubernur dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, maka Daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal Undang-Undang tersebut diundangkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Chusnunia menyatakan Bahwa ke depan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung akan terus berkomitmen untuk meningkatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik, yang diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Kami yakin, bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Fraksi-fraksi Dewan Yang Terhormat, pada umumnya bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, dan juga dimaksudkan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengantisipasi, melaksanakan dan menyelesaikan segenap persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ucap Wagub.
"Pada prinsipnya kami mendapat kesan positif bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat diterima dengan baik serta disetujui untuk dapat dilanjutkan pembahasannya pada tingkat pembicaraan selanjutnya. saya ucapkan terima kasih atas perhatian, saran dan masukan yang disampaikan oleh beberapa fraksi dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah," tutup Wakil Gubernur Chusnunia. (Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung)

Sahdana Sikapi Kenaikan BBM

Bandarlampung – Anggota DRRD Lampung dari Fraksi PDIP, Sahdana, meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan sinkronisasi dengan menghitung ulang dengan matang dampak kenaikan harga BBM yang sebentar lagi diumumkan oleh pemerintah.

“Harga BBM niscaya akan naik. Itu tak terelakkan lagi. Lalu bagaimana dengan inflasi, kan pasti naik pula. Bagaimana dengan petani kita dan bagaimana dengan harga komoditas perkebunan unggulan kita, apa masih sama dalam situasi harga yang terus tertekan. Apa bantal yang telah disiapkan untuk menahan semua dampak kenaikan BBM itu. Semuanya harus disiapkan sebelum terjadi gejolak di masyarakat,” tegas Sahdana kepada Gantanews, Rabu (31/08/22).

Sahdana mengaku mencemaskan hal itu lantaran banyak masyarakat yang menghubungi dirinya mempertanyakan langkah-langkah pemerintah untuk melindungi petani di pedesaan.

Ia mengaku, sejak kemarin ramai petani di daerah pemilihan asalnya, Waykanan, datang menemuinya menanyakan soal harga komoditi singkong, jagung, sawit dan karet yang harganya sampai sekarang masih belum menggembirakan.

“Silakan disurvey, cek dong. Apakah petani kita sudah memperoleh harga jual yang pantas dan sebanding dengan jerih payahnya,” ketusnya.

Maka, sebelum terlambat, ia meminta Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemkab/kota dan seluruh kantor/lembaga/dinas terkait mengambil langkah cepat untuk menjawab semua kekhawatiran petani di pedesaan.

Ia meminta pemerintah menyiapkan bantal agar petani tidak sampai ‘berdarah-darah’ akibat hempasan keras kenaikan harga BBM.

Bantal itu, jelasnya, bisa berupa penyesuaian harga semua komoditi di tingkat petani dan pabrikan. Ia juga meminta pemerintah berusaha untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi petani kecil yang tidak berdaya atau bermodal pas-pasan, bahkan minus, dalam usaha taninya.

“Saya sering mendapati petani yang terpaksa harus berutang hanya untuk membeli pupuk, lalu akhirnya terpaksa pula menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak dengan harga tertentu yang pasti rendah,” tegasnya.

Dengan kenaikan BBM dan keniscayaan naiknya inflasi, Sahdana mendesak pemerintah turun tangan untuk mendorong membaiknya harga singkong, jagung, karet dan sawit yang masih sempoyongan.

“Bagaimana caranya, ya bagaimana pemerintah saja. Pemerintah kan bisa mengajak kalangan industri atau pabrikan bicara, buat kesepakatan baru agar petani singkong, sawit dan karet bisa tetap memperoleh margin dan tetap bergairah. Yang pasti, petani kita berhak memperoleh bantal untuk menyelamatkan perekonomian di pedesaan,” jelasnya.

Ia berharap kesepakatan harga baru itu minimal sebanding dengan persentase kenaikan harga BBM dan segala macam efek dominonya.

“Bahaya, kalau setelah harga BBM naik, harga komoditi singkong, karet dan sawit masih sempoyangan seperti sekarang ini. Kasihan petani kita,” ujarnya lagi.

Sekedar info, harga jagung di Gudang Tanjung Bintang saat ini Rp4.650/kg dan harga rata-rata di tingkat petani Rp4.200/kg.

Gantanews.co

Puluhan Siswa SD Kunjungi Fraksi PKS DPRD Lampung

Bandar Lampung - Dalam kunjungan pembelajaran, puluhan siswa-siswi dari SD IT Unggul Gemilang Bandar Lampung bersama para guru, dengan tema Peran Tokoh Kepemimpinan Bangsa, ke Kantor DPRD Lampung, Senin (29/8) dan diterima oleh Pimpinan serta Anggota Fraksi PKS, siswa-siswi tersebut didaulat oleh Sekretaris Fraksi, Vittorio Dwison sebagai parlemen cilik.

Menurut Vittorio, selain Anggota Dewan disebut sebagai Anggota Legislatif karena membuat aturan perundang-undangan, juga disebut juga sebagai Anggota Parlemen. “Parlemen berasal dari kosakata bahasa Prancis, yakni Parle artinya berbicara. Tugas Anggota Dewan adalah berbicara. Sehingga ketika anak-anak yang hadir disini di kantor DPRD Lampung dan menyampaikan pendapat, maka ananda sekalian adalah Parlemen Cilik,” kata Vittorio.

Selain Vittorio Dwison, hadir pula Bendahara dan Anggota Fraksi PKS yaitu Semin dan Syarif Hidayat. Semin, Bendahara Fraksi PKS menyampaikan bahwa tugas bicara sebagai Anggota DPRD Lampung dalam kaitan melakukan pengawasan atau controlling, penganggaran atau budgeting dan pembuatan aturan perundang-undangan/ perda atau legislasi “Inilah tiga tugas utama Anggota Dewan yaitu pengawasan , penganggaran dan pembuatan aturan perundang-undangan,” tandas Semin.

Heni Nurmaini, Kepala Sekolah SD Unggul Gemilang mengungkapkan jika kunjungan yang dilakukan dalam rangka proses pembelajaran di SD yang dipimpinnya sesuai dengan tema pembelajaran yang relevan. “Hari ini kami bersama siswa-siswi kami di kelas 4 dan kelas 6, berkunjung sekaligus belajar secara langsung dengan para pemimpin daerah, terutama di legislatif,” ungkapnya. Oleh karena itu, kata Heni bahwa tema kunjungan pembelajaran hari ini adalah kepemimpinan. “Sehingga tepat rasanya, jika kami mengetuk pintu kepada DPRD Lampung, khususnya Fraksi PKS agar siswa-siswi kami diterima di gedung wakil rakyat ini,” kata Heni. (*)

Konkrit news

Ketua DPRD Lampung Paparkan Bahaya Narkotika

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH MH menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) No. 1 Tahun 2018 Tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zak adiktif lainnya di SMK 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah, Jumat (26/8/2022)

Mingrum Gumay mengatakan bahwa semua leading sektor hingga hari ini tidak henti-hentinya melakukan imbauan mengenai pencegahan dan sosialisasi bahayanya penggunaan narkotika. Ini menjadi permasalahan kita bersama, yang mana penggunaannya sebagian besar generasi penerus bangsa.

“Berdasarkan hasil penelitian Badan Nakotika Nasional (BNN) sekitar 5 juta yang menggunakan narkoba. Jenis narkoba yang dikonsumsi pecandu di negara kita adalah sabu, ekstasi, ganja, kokain, dan lain-lain. Dan tingkat penggunaannya lebih didominasi anak muda, ini yang perlu kita gotong-royong, mulai dari rumah hingga sekolah untuk mengambil peran aktif dalam pencegahan hal tersebut,” ujar Mingrum.

Ia juga mengungkapkan pendapatan negara ini tergerus secara cuma-cuma hanya untuk memberikan layanan, baik fasilitas, bantuan rehabilitasi dan lainnya bagi para pengguna narkotika.
"Kalau pengguna narkotika ini turun, serta penanganan kasusnya semakin sedikit, maka alokasi ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya, contohnya membangun infrastruktur sektor pendidikan maupun memberikan subsidi berupa beasiswa, kan jauh lebih bermanfaat,” ungkapnya.

Ia juga meminta kepada para pelajar untuk tidak boleh mengenal narkotika dalam kondisi yang tidak stabil yakni belum dapat melakukan kontrol diri sepenuhnya serta memahami akan bahaya jika ikut terlibat dan mengkonsumsi narkotika.

“Kenal saja tidak boleh apalagi digunakan, masa depan kalian akan seketika hilang jika ikut terlibat mengkonsumsi narkotika,” pungkas Mingrum.

BERITAANDA

Mingrum Kunjungi Taman Purbakala

 

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menikmati hari liburnya dengan mengunjungi tempat bersejarah Taman Purbakala yang berada di Pugungraharjo, Lampung Timur, Sabtu (27/8/2022).

Dalam kunjungannya, Mingrum didampingi sejumlah petani setempat serta penggerak pariwisata Kabupaten Lampung Timur.

Beliau terlihat menikmati setiap monumen peninggalan sejarah yang berada di Taman Purbakala sembari menerima cerita sejarah yang dijelaskan oleh penggerak wisata setempat.

Ia mengatakan bangga akan kearifan lokal yang dimiliki Desa Pugung Raharjo serta mendorong tempat tersebut menjadi icon utama wisata Lampung.
"Taman Purbakala ini harus kita dukung dan kita kemas sedemikian rupa untuk menjadi iconic utama wisata di Lampung. Kita gunakan kearifan lokal menjadi salah satu destinasi menarik agar berdampak terhadap peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Mingrum.

Dirinya juga meminta pengelolaan dilakukan dengan baik, agar kualitas, kenyamanan, pelayanan terhadap setiap wisatawan menjadi bernilai sehingga dengan semangat gotong-royong dan kemajuan teknologi saat ini bisa menopang wisata ini menjadi go internasional.

“Dengan rahmat Tuhan, kita diberikan kelimpahan potensi alam yang sangat luar biasa, rawat dan maksimalkan agar kita bisa rasakan langsung manfaatnya, kearifan lokal harus di dukung dengan SDM yang mumpuni agar kesan dan pesan yang disampaikan kepada wisatawan semuanya positif, ” pungkas Mingrum.

Saat kunjungan tersebut, penggerak wisata dan petani setempat memberikan bibit alpukat siger secara simbolis kepada Ketua DPRD Lampung dalam rangka wujud apresiasi kecintaan dan kepeduliannya terhadap lingkungan. 

BERITAANDA

Profil Elly Wahyuni Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Lampung

Bandar Lampung - Akademisi berpindah menjadi politisi, simak perjalanan politik dan profil Elly Wahyuni Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Lampung.

Sebelum menjadi anggota DPRD, putri daerah Lampung Elly Wahyuni, awalnya menekuni profesi dosen di Universitas Bandar Lampung (UBL) pada tahun 1887 silam.

Kini Elly Wahyuni sukses sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung 3 periode. Terhitung sejak periode 2009- 2014, 2014-2019 dan 2019-2024.

Tidak hanya sebagai anggota parlemen, Elly Wahyuni bahkan menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD 1 Provinsi Lampung dari partai Gerindra.

Saat ditanya Tribunlampung, apa alasan Elly wahyuni beralih profesi dari akademisi ke politisi, ia menceritakan perjalanan karirnya.

"Jadi awalnya waktu saya jadi Dosen Ekonomi di UBL, banyak sekali Partai Politik yang menawarkan saya untuk bergabung sebagai angota Partai.

"Namun, saya masih ragu lalu kemudian ada teman saya mengajak untuk bergabung di Partai Gerindra dan saya langsung tertarik," kata Elly Wahyuni kepada Tribunlampung pada, Senin (8/8/2022).

Selanjutnya Elly Wahyuni mengatakan alasannya tertarik bergabung ke Partai Gerindra.

"Pertama saya tertarik dengan partai Gerindra karena setelah saya cari tau siapa ketua partai Gerindra yakni Prabowo Subianto, dan anak Soemitro Djojohadikoesoemo yang merupakan begawan ekonomi," ujarnya.

Saya kan alumni Ekonomi Unila, jadi saya pikir begawan Ekonomi artinya dia akan menata Ekonomi Indonesia, nah dari pendidikan, kita tidak dapat berbuat banyak jika kita tidak nyemplung atau ada di dalam dunia penentu kebijakan, itu lah alasan awalnya saya tergabung di Gerindra," imbuhnya

TribunLampung.co.id

Dugaan Suap Rektor Unila, Politisi Gerindra: Usut Tuntas Hingga Akarnya

Anggota DPRD Lampung Mikdar Ilyas meminta KPK menuntaskan kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unila yang melibatkan Rektor Prof Karomani, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Heryandi dan yang lainnya.

"Kita minta supaya penegak hukum menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Jangan hanya rektornya, tapi semua yang bersangkutan dengan lembaga pendidikan juga ditelurusi," kata Anggota Komisi V ini," Sabtu (20/8).

Dia mengatakan jika memang Rektor Unila Prof Karomani terbukti melakukan korupsi maka aparat penegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal, sebab hal ini sangat memalukan dan mencoreng dunia pendidikan khususnya di Lampung.

"Inikan menyangkut pendidikan di Lampung dan sudah jadi perbincangan di tingkat nasional, ini memalukan apalagi jika benar terbukti melakukan korupsi," kata dia.

Tetapi kalau tidak terbukti, sebaiknya pihak penegak hukum juga segera melepaskan Rektor Unila Karomani guna mengurangi pemikiran negatif terhadap dunia pendidikan yang ada di Lampung.

"Kalau Rektor Unila saja begini nanti masyarakat berpikir jangan-jangan di perguruan tinggi lainya ada yang seperti ini juga, nah ini pikiran yang tidak kita inginkan jadi jangan sampai terulang lagi," ucapnya.

"Dan kita minta supaya mereka ini segera dilepaskan agar tidak merusak dunia pendidikan (Jika memang tidak terbukti)," tambah Mikdar Ilyas dari Fraksi Gerindra.

Dia juga berharap kasus ini tidak terjadi ditempat lain dan merupakan kasus yang terakhir terjadi di dunia pendidikan Provinsi Lampung.

"Kasus ini sebagai pembelajaran bagi perguruan tinggi dan sekolah lainnya dan berharap juga kasus ini tidak terjadi di tempat-tempat atau dunia pendidikan lainnya. Karena ini mencoreng nama baik kita semua dan kita sangat mendukung aparat penegak hukum untuk menuntaskan ini," harap Mikdar.

Rmollampung

12 Raperda Inisiatif Dewan Diparipurnakan

 

DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I Tentang 12 Raperda Usul Inisiatif DPRD, Senin (22/8).

Dua belas Raperda usul inisiatif DPRD Lampung diantaranya (1) Raperda tentang Perlindungan Penjaringan Indonesian Lampung (Inisiatif Bapemperda), (2) Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur (Inisiatif Bapemperda).

"(3) Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024 (Inisiatif komisi 1), (4) Raperda Penyelenggaraan Pengurusan pemerintah Daerah (Inisiatif komisi 1)," kata Juru Bicara 12 Raperda Usul Inisiatif DPRD Lampung, Semin.

Kemudian (5) Raperda tentang Pemasukan dan Pengeluaran Ternak atau Produk Ternak (Inisiatif komisi 2), (6) Raperda tentang Penyelenggaraan Koperasi dan UMKM (Inisiatif komisi 2), (7) Raperda Investasi Daerah (Inisiatif komisi 3).

"Lalu (8) Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disahkan dan lain lain Pendapatan yang sah (Inisiatif komisi 3), (9) Raperda Pembangunan Kawasan Terpadu Bakauheni Harbourcity (Inisiatif komisi 4),"ucapnya.

Sedangkan, (10) Raperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan sistem limbah domestik regional (inisiatif komisi 4), (11) Raperda terkait Penyelenggaraan kewarganegaraan (Inisiatif komisi 5) dan (12) Raperda tentang Penyelenggaraan pendidikan (Inisiatif komisi 5).

"Berikut itulah 12 Raperda usul inisiatif DPRD Lampung yang bisa saya sampaikan hari ini," tutup Semin yang juga anggota Komisi III DPRD Lampung.

Rmollampung

Sudah Disetujui DPRD, Dua Kabupaten Baru di Lampung 7 Tahun Berhenti di Kemendagri

 

DPRD Provinsi Lampung telah menyetujui pembentukan Kabupaten Seputih Timur dan Seputih Barat yang berinduk di Kabupaten Lampung Tengah sejak tahun 2015.

Kabupaten Seputih Timur meliputi Kecamatan Bumi Nabung (ibukota), Seputih Banyak, Way Seputih, Rumbia, Putra Rumbia, Bandar Mataram, Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya.

Kemudian, Kabupaten Seputih Barat meliputi Kecamatan Padang Ratu (ibukota), Anak Tuha, Anak Ratu Aji, Bangun Rejo, Kalirejo, Pubian, Sendang Agung dan Selagai Lingga.
Dua calon kabupaten baru di Lampung itu sudah 7 tahun jadi usulan, dan masih menunggu persetujuan pemerintah pusat lewat di Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri).

"Prosesnya masih di Ditjen Otda Kemendagri," ujar Ketua Komisi I DPRD Lampung Yozi Rizal, Selasa (30/8).
Sementara itu, kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung ini melanjutkan, untuk tiga calon kabupaten lainnya yakni Kabupaten Bunga Mayang, Natar Agung dan Lampung Tenggara belum diusulkan secara resmi ke DPRD.

"Belum dibahas karena usulannya pun belum ada. Lagi pula, sejauh yang saya tahu moratorium untuk tidak ada DOB (Daerah Otonomi Baru) kan belum dicabut. Makanya saya agak kaget mendengar ada 3 DOB baru di Papua," ujarnya.
Diketahui, Kabupaten Natar Agung merupakan pemekaran dari Lampung Selatan dengan nama alternatif Kabupaten Bandar Lampung. Meliputi Kecamatan Jati Agung (ibukota), Natar, Tanjung Bintang, Merbau Mataram dan Tanjung Sari.
Rmollampung

Mingrum Hadiri Ikrar Setia Kepada NKRI

Bandar Lampung — Ketua DPRD Lampung hadiri undangan silaturahmi kebangsaan dan ikrar setia kepada NKRI se Wilayah Provinsi Lampung yang dilaksanakan di Balai Keratun Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (15/08/2022). Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH bertugas sebagai pelaksana pembacaan Pancasila yang diikuti seluruh tamu undangan.

Saat ditemui, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menyampaikan bahwa ikrar Pancasila tidak hanya dilakukan secara seremonial tetapi dipastikan dapat diterapkan dalam rangka mengisi kemerdekaan dan mempertahankan apa yang menjadi tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia.

” Tidak mengedepankan kepentingan kelompok maupun individu melainkan kepentingan rakyat bagian dari penerapan nilai Pancasila ” Ujar Mingrum

Mingrum juga berharap dengan kegiatan ikrar janji setia terhadap NKRI oleh pimpinan lembaga harus mempunyai penerapan hingga mengakar dibawah koordinasinya.

Hadir dalam kegiatan tersebut dihadiri Forkopimda Plus Provinsi Lampung bersama sejumlah stakeholder.

WARTAPOST.ID,