Fraksi PKS DPRD Lampung Tolak Kenaikan BBM

 

Bandar Lampung - Vittorio Dwison, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Lampung pada saat Paripurna DPRD Lampung dalam rangka Pengesahan Raperda Perubahan APBD Tahun 2022, Rabu (7/9) di Ruang Rapat Paripurna melakukan interupsi dan menyatakan sikap Fraksi PKS mengenai penolakannya atas kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan Pemerintah pada 3 September yang lalu. 

"Izin pimpinan interupsi!, Saya Vittorio Dwison, Fraksi PKS ingin menyampaikan sikap dan aspirasi rakyat tentang kenaikan harga BBM yang telah dilakukan pemerintah pada 3 September lalu," kata Vittorio. 

Setelah Mingrum Gumay, Ketua DPRD Lampung yang juga pimpinan sidang hari ini, memberikan kesempatan, Vittorio Dwisonpun melanjutkan. 

Vittorio menyatakan bahwa kini rakyat sedang kesulitan, sedang kesusahan dan sedang terpuruk. 

"Dalam kondisi rakyat yang sedang kesulitan, sedang kesusahan, sedang terpuruk, maka kami menyampaikan, PKS Menolak Kenaikan Harga BBM subsidi," tegas Aleg PKS Dapil Lampung Tengah.

Dia juga menyatakan bahwa Fraksi PKS ingin rakyat Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. 

"Namun kenaikan harga BBM ini justru berdampak sebaliknya. Pulih Lebih Lambat dan Bangkit Makin Berat. Untuk itu kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM demi kepentingan rakyat. Terimakasih, merdeka!" pungkas mantan Ketua BEM Unila 2003-2004 lagi. (Red)

Konkrit news

Mingrum Gumay Apresiasi Perhatian KASAD

Lampung – Ketua DPRD Lampung sambut Kunjungan Kerja (Kunker) Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) di Bandara Raden Intan II, Lampung Selatan. Senin (05/09)

Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay SH., MH mengucapkan selamat datang kembali di Sang Bumi Ruwai Jurai dalam rangka melakukan pemeriksaan kesiapan tugas operasi Yonif 143/TWEJ yang dilaksanakan 2 (dua) hari 05-06 September 2022.

Kunjungan ini sudah sekian kali dilakukan oleh KASAD dalam rangka kunjungan kerja, sebagai pemangku kepentingan di Provinsi Lampung ini memberikan pesan bahwa keseriusan KASAD terhadap perkembangan dan monitoring Angkatan Darat di Lampung sangat masif," ujar Mingrum

Mingrum yang juga sebagai Ketua Dewan Penasehat (Wanhat) Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD)  menjelaskan sinergitas dan kolaborasi terus ditingkatkan antar lembaga terbukti kemarin DPRD Lampung mendukung dan terus mendorong Liga Santri Piala KASAD 2022 untuk terus dilaksanakan dalam upaya menanamkan rasa cinta tanah air bagi para peserta LIGA.

”DPRD Lampung sebagai lembaga wakil rakyat dan rakyat merupakan Ibu Kandung Dari TNI merupakan satu kesamaan yang sama yaitu berdiri bersama rakyat dalam bingkai semangat gotong royong dan menjaga kesejukan, ketentramaan serta stabilitas keamanan untuk Provinsi Lampung yang kita cintai ini," tutup Mingrum

LIDIK.ID

Mingrum Gumay Sosialisasikan IPWK

Ketua DPRD Lampung menggelar sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) bersama pelajar SMK N 3 Terbanggi Besar yang dilaksanakan di Aula SMK 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah, Sabtu (03/09/2022).

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH., MH menyebutkan kegiatan sosialisasi ini difokuskan kepada pelajar dalam rangka membangun serta membentuk karakter yang berbudi pekerti, tata krama, etika dan sopan santun dalam proses belajar di sekolah.

“Pelajar menjadi bagian dari proses melahirkan generasi penerus bangsa yang berintelektual serta ber akhlak, kalian dipersiapkan untuk menggantikan para pemimpin saat ini untuk mengambil alih dan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia kedepan,” ujaar Mingrum.

Ia juga menghimbau kepada pelajar untuk menggali potensi melalui ekstrakurikuler dan kegiatan – kegiatan positif untuk minimalisir tindakan – tindakan yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum.

“Sekolah kejuruan mempersiapkan pelajar untuk mampu bersaing di dunia kerja secara keterampilan, jangan salah menyalurkan ilmu yang didapatkan, jika ada kejuruan otomotif maka gunakan ilmu tersebut untuk membuka bengkel jangan menjadi peserta balap liar,” ungkap Mingrum.

Lampung undercover

Ikhwan Fadil Bicara Soal Pengesahan Paripurna APBD

Pengesahan paripurna APBD tahun 2022 diprediksi tertunda, hal tersebut disebabkan salah satu kesepakatan yang tertuang dalam Banmus tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Yaitu ketidakhadiran salah satu OPD pada RDP yang selayaknya digelar oleh Komisi III DPRD Lampung.

Ketua Komisi III DPRD Lampung, Ikhwan Fadil Ibrahim mengatakan koordinisasi dan komunikasi yang dikemas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD sudah tertuang dalam Banmus yang disepakati. Dengan tujuan menyatukan visi misi pembangunan Provinsi Lampung menjadi lebih baik.

Namun, lanjut Daing–sapaan akrab–Ikhwan Fadil Ibrahim, ketika salah satu tahapan tidak terpenuhi, akan berdampak pada tertundanya pengesahan APBDP di tahun 2022.

“Efek ketidak hadiran salah satu OPD, tertunda jadwal paripurna pengesahan APBD-P. Sebab, hingga surat kedua yang dikeluarkan komisi III untuk Sekretariat DPRD untuk mengikuti RDP tidak ada jawaban yang pasti,” kata Daing sapaan akrabnya, Kamis (01/09/2022).
Kendati demikian, lanjut Daing, pihaknya masih memberi tenggang waktu kepada OPD terkait hingga 3 hari ke depan, untuk hadir pada RDP bersama Komisi III. Tentu, pihaknya berharap Sekretariat DPRD bisa hadir sebelum jadwal pengesahan APBD-P, 07 September 2022 digelar.
"Nggak bisa hari ini, bisa besok. Gak bisa juga besok bisa Senin, dan bisa juga Selasa. Harapan kami, sebelum paripurna pengesahan APBD-P dilaksanakan,” tegasnya.

Menurutnya, penegasan yang diutarakan oleh Komisi III memiliki dasar jelas. Yaitu, agar masyarakat dan semua pihak mengetahui. Bahwa, pihaknya sudah menjalankan kewajibannya. “Tapi, insya Allah, ketidak hadiran temen- temen di sekretariat ini punya alasan yang jelas. Karena, Komisi III dan Sekretariat ini kan hanya beda kamar saja, artinya kapan pun bisa RDP dengan kita. Kita ini satu rumah, hanya kamarnya saja yang beda,” tegas Daing. (*)

KIPRAH.CO.ID

Fraksi PKS DPRD Lampung Undang Dewan Pakar

Bandar Lampung – Kerja-kerja simultan dan kolaboratif terus dilakukan oleh Fraksi PKS DPRD Lampung sebagai etalase utama partai mewujudkan pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan untuk 9 juta warga Lampung.

Salah satu yang dilakukan adalah pertemuan antara Fraksi PKS DPRD Lampung dengan Dewan Pakar. Pertemuan yang dilangsungkan di Begadang Resto, Bandar Lampung, Jumat (2/9/2022) bertujuan untuk mendengar dan mengelaborasi berbagai gagasan-gagasan pembangunan terutama dari para anggota Dewan Pakar.

Mardani Umar, Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, menyampaikan agenda ini dilakukan sebagai bagian dari kerja-kerja Fraksi PKS, mendengar berbagai saran dan masukan tentang pembangunan di Provinsi Lampung dari elemen-elemen masyarakat guna menguatkan peran dan fungsi Fraksi.

“Hari ini kebetulan dari salah satu kamar di rumah sendiri, Dewan Pakar PKS. Kita akan dengarkan berbagai saran, dan tentu mudah-mudahan akan ada kolaborasi antara Fraksi dengan Dewan Pakar PKS,” kata Mardani Umar.

Sementara, Hantoni Hasan, Ketua Dewan Pakar PKS Lampung, mengungkapkan apresiasinya atas kegiatan yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Fraksi PKS.

“Terima kasih atas fasilitasi yang diberikan, ” ungkap Hantoni.

Menurutnya, pertemuan seperti ini harus sering dilakukan guna merawat dan menjaga semangat output kepemimpinan di berbagai ranah khususnya ranah publik baik eksekutif, legislatif yang dilihat dalam berbagai dimensi.

“Dimensi pertama adalah pemimpin sebagai pelayan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kedua, fungsi pemimpin yang transformatif, yakni memiliki cita-cita, visi, misi dan tujuan yang dapat mentransformasikan nilai-nilai yang dimiliki dalam program kerja yang nyata,” ungkap Hantoni Hasan.

Dia berharap dalam konteks kepemimpinan transformatif, Fraksi PKS dapat mengelaborasi berbagai pemikiran-pemikiran Dewan Pakar guna diejawantahkan sebagai konsep arah kebijakan faksi untuk ditransformasikan sesuai dengan fungsi DPRD yakni legislasi/pembuatan peraturan, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.

Hadir pada pertemuan itu, anggota Fraksi PKS di antaranya Mardani Umar, Zunianto, Vittorio Dwison, Heni Susilo, Syarif Hidayata, Puji Sartono, dan Ade Utami Ibnu.

Sedangkan Dewan Pakar, selain Hantoni Hasan dan Joko Mulyono, Ketua dan Sekretaris Dewan Pakar, hadir pula anggota Dewan Pakar yakni Qomaru Zaman (Wakil Wali Kota Metro), Rindang Sari (tokoh PAUD Lampung), Fahrur Razi (eks birokrat), Sujarwo (mantan Kabid Lelang Kanwil DJKN Lamkulu), Rusli Syukur (tokoh adat dan budayawan Lampung), Amrullah (pengusaha hasil bumi), serta Noviantoro (akademisi). []

Wartalampung.id

Profil Anggota DPRD Lampung Midi Iswanto dari Fraksi Demokrat

Bandar Lampung - Midi Iswanto merupakan seorang anggota DPRD Lampung dari fraksi Partai Demokrat.

Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Lampung Midi Iswanto merupakan seorang pengusaha yang terjun ke politik. Kini menjabat sebagai anggota DPRD Lampung.

Pria yang juga menjabat sebagai ketua BPOKK DPD Partai Demokrat Lampung ini sudah malang melintang sebagai anggota DPRD Lampung.

Sebelum duduk di kursi DPRD Provinsi Lampung melalui Partai Demokrat, Midi Iswanto mengawali karir politiknya sebagai anggota DPRD Lampung Tengah.

Midi Iswanto duduk di DPRD selama dua periode, 2009-2014 berlanjut 2014-2019.

Dia dari tahun 2019 sampai sekarang dipercaya kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, mewakili fraksi Partai Demokrat.
Midi mengatakan ketertarikan terjun ke dunia politik sejak tahun 2002 silam. Pria kelahiran 22 Mei 1967 ini mengaku punya banyak teman yang berkecimpung di dunia politik.

Dia sempat bergabung dengan Partai PKB, dan akhirnya melabuhkan diri ke Partai berlogo bintang mercy di tahun 2018.

"Saya basic nya pengusaha, dari sana saya banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih dulu berpikir," kata Midi, Kamis (1/8/2022).

Midi punya penilaian sendiri, mengenai awal mula ketertarikan nya dengan dunia politik.

Menurut Midi, sebagai anggota legislatif banyak hal yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat banyak.

Salah satunya kebijakan kebijakan politik, yang dihasilkan sangat membantu kemaslahatan masyarakat banyak.

"Kebijakan politik sangat tinggi dalam menjalankan dan mengelola roda pemerintahan," kata Midi.

Dari situlah, lanjut Midi dirinya tergerak untuk ikut berkontribusi bersama dengan masyarakat dengan terjun ke dunia politik.

Untuk itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum 2024.

Dia berharap jangan sampai masyarakat apatis sehingga lebih memilih untuk golput.

"Jangan golput, ayo sama sama kita ramaikan datang ke TPS menentukan pilihan pemimpin," kata Midi.

Midi juga mengajak masyarakat menghilangkan paradigma silahkan siapa saja yang menjadi memimpin.

Menurutnya, masyarakat harus dapat mengenal terlebih dahulu siapa sosok calon pemimpin yang dipilih nanti.

"Kebijakan pembangunan, politik anggaran yang masuk ke daerah daerah. Terkait juga dengan peraturan daerah, ini kan bergantung pada siapa yang memimpin nya," kata Midi.

Disinggung mengenai rencana di Pemilu 2024, Midi tak menampik dirinya akan kembali bertarung untuk duduk di DPRD Provinsi Lampung.

"Seperti nya masih (calon DPRD), tapi lihat situasi dan kondisi dulu di partai," kata Midi.

Lampung undercover

Wagub Sampaikan Jawaban Pemprov Terhadap Pemandangan Umum Fraksi DPRD Lampung

Bandar Lampung - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Wakil Gubernur Chusnunia memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (24/08/2022). 

Pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia, menyampaikan tanggapan Pemerintah Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang telah dituangkan dalam Lampiran Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

Menurut Chusnunia, rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai wujud dari perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

"Sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 yang bertema Manusia Berkualitas, maka kebijakan yang dirancang dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan Sumber Daya keuangan daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022," ucap Wakil Gubernur

Adapun instrument penting Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dengan melanjutkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu : 

1) Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan;

2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;

3) Pembangunan Infrastruktur;

4) Reformasi Birokrasi;

5) Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya;

6) Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana. 

Secara umum Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, menurut Wagub, diarahkan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Daerah melalui upaya intensifikasi dan ektensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah Lainnya.

"tentunya dengan kebijakan yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat secara umum, sekaligus menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal daerah," ujar Wagub 
Pada Rancangan Perubahan APBD TA 2022, Pemerintah Provinsi Lampung telah memperhitungkan alokasi Belanja Infrastruktur Daerah mencapai sebesar 36,31% dari total Belanja Daerah yang didalamnya termasuk Belanja Modal mencapai sebesar Rp1.644.971.837.802,44 (Satu Triliun, Enam Ratus Empat Puluh Empat Miliar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta, Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu, Delapan Ratus Dua Koma Empat Puluh Empat Rupiah).

Hal tersebut, menurut Wakil Gubernur dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, maka Daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal Undang-Undang tersebut diundangkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Chusnunia menyatakan Bahwa ke depan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung akan terus berkomitmen untuk meningkatkan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik, yang diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah.

"Kami yakin, bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh Fraksi-fraksi Dewan Yang Terhormat, pada umumnya bertujuan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan, dan juga dimaksudkan untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengantisipasi, melaksanakan dan menyelesaikan segenap persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ucap Wagub.
"Pada prinsipnya kami mendapat kesan positif bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat diterima dengan baik serta disetujui untuk dapat dilanjutkan pembahasannya pada tingkat pembicaraan selanjutnya. saya ucapkan terima kasih atas perhatian, saran dan masukan yang disampaikan oleh beberapa fraksi dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal daerah," tutup Wakil Gubernur Chusnunia. (Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Lampung)

Sahdana Sikapi Kenaikan BBM

Bandarlampung – Anggota DRRD Lampung dari Fraksi PDIP, Sahdana, meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan sinkronisasi dengan menghitung ulang dengan matang dampak kenaikan harga BBM yang sebentar lagi diumumkan oleh pemerintah.

“Harga BBM niscaya akan naik. Itu tak terelakkan lagi. Lalu bagaimana dengan inflasi, kan pasti naik pula. Bagaimana dengan petani kita dan bagaimana dengan harga komoditas perkebunan unggulan kita, apa masih sama dalam situasi harga yang terus tertekan. Apa bantal yang telah disiapkan untuk menahan semua dampak kenaikan BBM itu. Semuanya harus disiapkan sebelum terjadi gejolak di masyarakat,” tegas Sahdana kepada Gantanews, Rabu (31/08/22).

Sahdana mengaku mencemaskan hal itu lantaran banyak masyarakat yang menghubungi dirinya mempertanyakan langkah-langkah pemerintah untuk melindungi petani di pedesaan.

Ia mengaku, sejak kemarin ramai petani di daerah pemilihan asalnya, Waykanan, datang menemuinya menanyakan soal harga komoditi singkong, jagung, sawit dan karet yang harganya sampai sekarang masih belum menggembirakan.

“Silakan disurvey, cek dong. Apakah petani kita sudah memperoleh harga jual yang pantas dan sebanding dengan jerih payahnya,” ketusnya.

Maka, sebelum terlambat, ia meminta Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemkab/kota dan seluruh kantor/lembaga/dinas terkait mengambil langkah cepat untuk menjawab semua kekhawatiran petani di pedesaan.

Ia meminta pemerintah menyiapkan bantal agar petani tidak sampai ‘berdarah-darah’ akibat hempasan keras kenaikan harga BBM.

Bantal itu, jelasnya, bisa berupa penyesuaian harga semua komoditi di tingkat petani dan pabrikan. Ia juga meminta pemerintah berusaha untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi petani kecil yang tidak berdaya atau bermodal pas-pasan, bahkan minus, dalam usaha taninya.

“Saya sering mendapati petani yang terpaksa harus berutang hanya untuk membeli pupuk, lalu akhirnya terpaksa pula menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak dengan harga tertentu yang pasti rendah,” tegasnya.

Dengan kenaikan BBM dan keniscayaan naiknya inflasi, Sahdana mendesak pemerintah turun tangan untuk mendorong membaiknya harga singkong, jagung, karet dan sawit yang masih sempoyongan.

“Bagaimana caranya, ya bagaimana pemerintah saja. Pemerintah kan bisa mengajak kalangan industri atau pabrikan bicara, buat kesepakatan baru agar petani singkong, sawit dan karet bisa tetap memperoleh margin dan tetap bergairah. Yang pasti, petani kita berhak memperoleh bantal untuk menyelamatkan perekonomian di pedesaan,” jelasnya.

Ia berharap kesepakatan harga baru itu minimal sebanding dengan persentase kenaikan harga BBM dan segala macam efek dominonya.

“Bahaya, kalau setelah harga BBM naik, harga komoditi singkong, karet dan sawit masih sempoyangan seperti sekarang ini. Kasihan petani kita,” ujarnya lagi.

Sekedar info, harga jagung di Gudang Tanjung Bintang saat ini Rp4.650/kg dan harga rata-rata di tingkat petani Rp4.200/kg.

Gantanews.co

Puluhan Siswa SD Kunjungi Fraksi PKS DPRD Lampung

Bandar Lampung - Dalam kunjungan pembelajaran, puluhan siswa-siswi dari SD IT Unggul Gemilang Bandar Lampung bersama para guru, dengan tema Peran Tokoh Kepemimpinan Bangsa, ke Kantor DPRD Lampung, Senin (29/8) dan diterima oleh Pimpinan serta Anggota Fraksi PKS, siswa-siswi tersebut didaulat oleh Sekretaris Fraksi, Vittorio Dwison sebagai parlemen cilik.

Menurut Vittorio, selain Anggota Dewan disebut sebagai Anggota Legislatif karena membuat aturan perundang-undangan, juga disebut juga sebagai Anggota Parlemen. “Parlemen berasal dari kosakata bahasa Prancis, yakni Parle artinya berbicara. Tugas Anggota Dewan adalah berbicara. Sehingga ketika anak-anak yang hadir disini di kantor DPRD Lampung dan menyampaikan pendapat, maka ananda sekalian adalah Parlemen Cilik,” kata Vittorio.

Selain Vittorio Dwison, hadir pula Bendahara dan Anggota Fraksi PKS yaitu Semin dan Syarif Hidayat. Semin, Bendahara Fraksi PKS menyampaikan bahwa tugas bicara sebagai Anggota DPRD Lampung dalam kaitan melakukan pengawasan atau controlling, penganggaran atau budgeting dan pembuatan aturan perundang-undangan/ perda atau legislasi “Inilah tiga tugas utama Anggota Dewan yaitu pengawasan , penganggaran dan pembuatan aturan perundang-undangan,” tandas Semin.

Heni Nurmaini, Kepala Sekolah SD Unggul Gemilang mengungkapkan jika kunjungan yang dilakukan dalam rangka proses pembelajaran di SD yang dipimpinnya sesuai dengan tema pembelajaran yang relevan. “Hari ini kami bersama siswa-siswi kami di kelas 4 dan kelas 6, berkunjung sekaligus belajar secara langsung dengan para pemimpin daerah, terutama di legislatif,” ungkapnya. Oleh karena itu, kata Heni bahwa tema kunjungan pembelajaran hari ini adalah kepemimpinan. “Sehingga tepat rasanya, jika kami mengetuk pintu kepada DPRD Lampung, khususnya Fraksi PKS agar siswa-siswi kami diterima di gedung wakil rakyat ini,” kata Heni. (*)

Konkrit news

Ketua DPRD Lampung Paparkan Bahaya Narkotika

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH MH menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) No. 1 Tahun 2018 Tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zak adiktif lainnya di SMK 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah, Jumat (26/8/2022)

Mingrum Gumay mengatakan bahwa semua leading sektor hingga hari ini tidak henti-hentinya melakukan imbauan mengenai pencegahan dan sosialisasi bahayanya penggunaan narkotika. Ini menjadi permasalahan kita bersama, yang mana penggunaannya sebagian besar generasi penerus bangsa.

“Berdasarkan hasil penelitian Badan Nakotika Nasional (BNN) sekitar 5 juta yang menggunakan narkoba. Jenis narkoba yang dikonsumsi pecandu di negara kita adalah sabu, ekstasi, ganja, kokain, dan lain-lain. Dan tingkat penggunaannya lebih didominasi anak muda, ini yang perlu kita gotong-royong, mulai dari rumah hingga sekolah untuk mengambil peran aktif dalam pencegahan hal tersebut,” ujar Mingrum.

Ia juga mengungkapkan pendapatan negara ini tergerus secara cuma-cuma hanya untuk memberikan layanan, baik fasilitas, bantuan rehabilitasi dan lainnya bagi para pengguna narkotika.
"Kalau pengguna narkotika ini turun, serta penanganan kasusnya semakin sedikit, maka alokasi ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya, contohnya membangun infrastruktur sektor pendidikan maupun memberikan subsidi berupa beasiswa, kan jauh lebih bermanfaat,” ungkapnya.

Ia juga meminta kepada para pelajar untuk tidak boleh mengenal narkotika dalam kondisi yang tidak stabil yakni belum dapat melakukan kontrol diri sepenuhnya serta memahami akan bahaya jika ikut terlibat dan mengkonsumsi narkotika.

“Kenal saja tidak boleh apalagi digunakan, masa depan kalian akan seketika hilang jika ikut terlibat mengkonsumsi narkotika,” pungkas Mingrum.

BERITAANDA

Mingrum Kunjungi Taman Purbakala

 

BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menikmati hari liburnya dengan mengunjungi tempat bersejarah Taman Purbakala yang berada di Pugungraharjo, Lampung Timur, Sabtu (27/8/2022).

Dalam kunjungannya, Mingrum didampingi sejumlah petani setempat serta penggerak pariwisata Kabupaten Lampung Timur.

Beliau terlihat menikmati setiap monumen peninggalan sejarah yang berada di Taman Purbakala sembari menerima cerita sejarah yang dijelaskan oleh penggerak wisata setempat.

Ia mengatakan bangga akan kearifan lokal yang dimiliki Desa Pugung Raharjo serta mendorong tempat tersebut menjadi icon utama wisata Lampung.
"Taman Purbakala ini harus kita dukung dan kita kemas sedemikian rupa untuk menjadi iconic utama wisata di Lampung. Kita gunakan kearifan lokal menjadi salah satu destinasi menarik agar berdampak terhadap peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Mingrum.

Dirinya juga meminta pengelolaan dilakukan dengan baik, agar kualitas, kenyamanan, pelayanan terhadap setiap wisatawan menjadi bernilai sehingga dengan semangat gotong-royong dan kemajuan teknologi saat ini bisa menopang wisata ini menjadi go internasional.

“Dengan rahmat Tuhan, kita diberikan kelimpahan potensi alam yang sangat luar biasa, rawat dan maksimalkan agar kita bisa rasakan langsung manfaatnya, kearifan lokal harus di dukung dengan SDM yang mumpuni agar kesan dan pesan yang disampaikan kepada wisatawan semuanya positif, ” pungkas Mingrum.

Saat kunjungan tersebut, penggerak wisata dan petani setempat memberikan bibit alpukat siger secara simbolis kepada Ketua DPRD Lampung dalam rangka wujud apresiasi kecintaan dan kepeduliannya terhadap lingkungan. 

BERITAANDA