PPP Lampung Sikapi Kabar Bergabungnya Sandiaga Uno


Bandar Lampung — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Lampung, sambut hangat bergabungnya Sandiaga Salahuddin Uno. Hal tersebut diungkapkan, Ketua DPW PPP Supriyanto saat diwawancarai di Kantor DPRD Lampung, Selasa (10/01/2023).


“Dengan bergabungnya Pak Sandiaga bisa menggaet kaum-kaum milenial dan kaum pengusaha, yang ada di Provinsi Lampung. Sehingga PPP ini bisa berangkat lebih tinggi lagi,” kata Supriyanto.


Apalagi, kata Anggota Komisi IV DPRD Lampung itu, Sandiaga pernah berkunjung ke Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai, dengan kapasitas sebagai menteri. Artinya, ada kedekatan emosional yang terbangun dengan masyarakat pribumi.


“Mudah-mudahan kedekatan ini bisa membawa kebesaran PPP kedepannya lebih baik. Setelah bergabungnya Sandiaga Uno,” ujarnya.


Untuk jabatan yang diberikan kepada Sandiaga Uno di DPP PPP. Supriyanto mengaku dirinya enggan berandai – andai, dan berspekulasi. Karena, hal itu sudah ranah DPP.


“Kita belum tahu posisinya dimana

Tapi kita tidak bisa mendahului kehendak DPP, dengan bergabungnya Sandiaga Uno. Kita melihat saja nanti arahannya seperti apa,” Kata dia.


Berkaitan dengan tiket Sandiaga Uno di Pilpres 2024, Supriyanto menuturkan hal tersebut bisa saja terjadi, dengan melihat situasi politik nasional. Terlebih, berdasarkan rapat pimpinan DPW PPP Provinsi Lampung di Hotel Horison Bandarlampung, Sabtu (29/10/2022), PPP telah mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024


“Nah, soal kedekatan Sandiaga Uno ini untuk tiket Pilpres 2024 bakal dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Kami PPP Lampung akan tunduk dan patuh dengan pusat. Jadi, kita liat saja nanti, apa yang diperintahkan oleh DPP. PPP Lampung akan ikut intruksi tersebut,” tegasnya.


DPD Partai Golkar Lampung Sikapi Pileg


Bandar Lampung — Kemenangan 20 persen pada Pileg 2024 mendatang, menjadi konsentrasi DPD Partai Golkar Lampung. Hal tersebut, ditegaskan Sekretaris DPD Golkar Lampung, Ismet Roni. Di kantornya, Senin (09/01/2023).


“Pada prinsipnya Golkar Lampung siap, dengan target kemenangan sebesar 20 persen pada pileg 2024 mendatang,” kata Ismet.


Maksud kemenangan 20 persen tersebut, kata Ketua Komisi IV DPRD Lampung itu. Ketika saat ini di legislatif golkar mendapat 10 kursi, maka di Pileg 2024 menjadi 20 kursi. Oleh karena itu, Golkar lampung telah menugaskan 200 persen fungsionaris di masing – masing dapil, untuk nantinya setelah di evalusi menjadi 100% dari jumlah kursi di masing – masing dapil


“Ini sudah kita tugaskan dan tekankan kepada seluruh pungsionaris Golkar se-Provinsi Lampung. Dan tentunya, penugasan itu akan kita evaluasi pada saat Daftar Calon Sementara,” tegasnya.


Evaluasi sangat penting, lanjut Politisi senior Golkar Lampung itu. DPD Golkar akan melihat kader dan fungsionaris yang benar – benar bekerja atau tidak ketika mendapat penugasan tersebut.


“Dari hasil evaluasi itu, baru kita akan kerucutkan atau sesuaikan dengan jumlah kursi legislatif di masing – masing tingkatan,” ujarnya.


Namun, hal terpenting yang perlu mereka pahami adalah, masing – masing kader dan fungsionaris untuk terjun langsung kemasyarakat, melalui berbagai program kerja Golkar.


“Mereka para kader harus langsung turun ke masyarakat, dekat dekat masyarakat, cari simpati masyarakat, untuk bersama – sama partai Golkar membangun daerah,” kata dia.


Mengenai munculnya partai – partai pendatang baru, Ismet mengaku kehadiran mereka bukan hanya di pemilu 2024 saja, melainkan dari pemilu sebelumnya pun, sudah ada partai baru. Artinya, tidak ada masalah. Karena, dalam berkompetisi sangatlah wajar.


“Partai Golkar gaka da masalah, walau banyak partai baru bermunculan. Karena, kader – kader kita sudah militan dan berpengalaman. Dan saya yakin juga bahwa masyarakat lebih dekat dengan partai Golkar,” tegasnya.


Ada Wacana Kursi DPRD Provinsi Lampung Akan Turun Jadi 75


Bandar Lampung - 
Jumlah kursi DPRD Provinsi Lampung untuk pemilu 2024 diprediksi akan mengalami penurunan dari periode 2019 sebanyak 85 kursi menjadi 75 kursi.

Hal tersebut disebabkan karena jumlah Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Provinsi Lampung tahun 2022 hanya mencapai 8.901.156.

Berdasarkan pasal 188 ayat (2) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, untuk jumlah penduduk 7-9 juta maka alokasi kursi DPRD Provinsi mencapai 75 kursi, sedangkan jika jumlah penduduk 9-11 juta maka alokasi kursi mencapai 85 kursi.

Komisioner KPU Lampung, Bidang Teknis Penyelenggara, Ismanto mengatakan saat ini KPU Provinsi masih menunggu Juknis.

"Juknis belum ada, yang digunakan adalah DAK 2," katanya saat dihubungi, Senin (2/1).

Menanggapi potensi turunnya alokasi jumlah kursi di DPRD Lampung, Wakil Ketua DPW Nasdem Lampung, Rakhmat Husein mengatakan DPW Nasdem Lampung sama sekali tidak terpengaruh dengan hal tersebut.

"Nasdesm sejak daftar ke KPU dan dapat nomor urut 5 sangat siap ikuti pemilu 2024," katanya.

Terkait potensi pengurangan jumlah kursi, Nasdem Lampung siap menghadapi pileg 2024 dengan demand kursi yang makin menurun. 

Ia menyampaikan, asalkan memang penurunan kursi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami siap mengikuti dan menjalankannya, (keputusan KPU RI)," katanya. 

Jika memang kursi turun, NasDem Lampung telah menyiapkan strategi dalam penjaringan bacaleg. 

"Hingga penempatan caleg-caleg potensi di tiap dapil. Namun, strategi tersebut bersifat internal partai," ujarnya.

Ia menyampaikan kalau pihaknya sedikitpun tidak takut dan gentar untuk menghadapi pemilu 2024, jika memang ada penurunan kursi.

Sementara itu, Ketua DPW Gelora, Samsani Sudrajat menyampaikan kalau pihaknya memahami apabila ada penurunan kursi.

"Ya kami memahami kondisi terakhir terkait data kependudukan," ucapnya.

Ia menerangkan kalau data tersebut akan menjadi basis penghitungan kursi untuk DPRD I dan DPR RI

"Jadi terkait jumlah kursi dan dapil yang masih dinamis, kita tunggu saja apa keputusan KPU RI sebagai regulator," terangnya.

Ia menyatakan kalau Gelora Lampung akan siap, mengikuti dan mensukseskan Pemilu 2024 apapun hasilnya.

"Kami menyesuaikan, intinya siap," pungkasnya.

Jumlah Kursi DPRD Lampung pada pemilu 2019 mencapai 85 Kursi. Rinciannya PDI-P 19 kursi, Gerindra 11 kursi, Golkar 10 kursi, Demokrat 10 kursi NasDem 9 kursi, PKB 9 kursi, PKS 8 kursi PAN 7 kursi, dan PKS 1 Kursi.

Berikut Rincian Dapilnya :

Lampung 1: Kota Bandar Lampung 11 kursi.

Lampung 2: Kabupaten Lampung Selatan 10 kursi.

Lampung 3: Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kota Metro 11 kursi.

Lampung 4: Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat 10 kursi.

Lampung 5: Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara 11 kursi.
Lampung 6: Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat 10 kursi.

Lampung 7: Kabupaten Lampung Tengah 12 kursi.

Lampung 8: Kabupaten Lampung Timur 10 kursi.

Sumber Kupas tuntas


PAN Lampung Targetkan Kemenangan


Bandar Lampung — Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung, menargetkan setiap dapil terisi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Hal itu ditegaskan Sekretaris DPW PAN Lampung, A. Fitoni Hasan saat ditemui, di kantor DPRD Lampung, Senin (09/01/2023).


“Pada intinya, kita PAN Lampung targetkan kemenangan, dengan terisi semua di dapil masing-masing pada pemilu legislatif 2024 mendatang. Karena pada pileg 2019 kemarin dapil Lampung Timur kosong gak terisi,” kata Fitoni Hasan.


Lebih lanjut A. Fitoni Hasan menuturkan, PAN saat ini tengah menyiapkan daftar calon legislatif untuk didaftarkan ke KPU. “Karena kita di deadline daftar caleg itu harus sudah terisi semuanya sampai 15 Januari mendatang,” ungkapnya.


Sedangkan untuk penugasan kepada incumbent, menurutnya sudah pasti dilakukan agar semua dapil itu bisa terisi maksimal. “Ada cara khusus yang kita lakukan untuk mencapai target itu. Karena kita ditugaskan oleh DPP semua harus maksimal perolehannya,” tegasnya.


Mengenai lolosnya Partai Ummat menjadi peserta Pemilu, Fitoni mengaku tidak akan berdampak pada suara PAN Lampung dari warga Muhammadiyah. “Gak ada masalah itu, kita soalnya Partai terbuka. Semua punya hak suara,” kata dia.


Selain itu, Mantan Ketua DPD PAN Lampung Selatan itu menyebutkan ada hal terpenting yang perlu mereka pahami yaitu, masing – masing kader dan fungsionaris untuk terjun langsung ke masyarakat, melalui berbagai program kerja PAN.


“Mereka para kader harus langsung turun ke masyarakat, dekat dekat masyarakat, cari simpati masyarakat, untuk bersama – sama partai PAN membangun daerah,” pungkasnya.


Kepengurusan PIRA Pesawaran Dikukuhkan, ini Pesan Ketua PIRA Lampung


 Bandarlampung ): Ketua Perempuan Indonesia Raya (Pira) Lampung, Elly Wahyuni, melantik kepengurusan PIRA Kabupaten Pesawaran, Senin (9/1).


Ini dilakukan sebagai upaya memperkuat kepengurusan di Kabupaten/kota, jelang pemilu 2024.


“Alhamdulillah, kita sudah melantik kawan-kawan pengurus PIRA Lampung Pesawaran,” ujarnya.


Dia mengatakan, kekuatan organisasi sayap perempuan Partai Gerindra ini dapat mendorong pemenangan partai pada Pemilu 2024 mendatang.


“Semua bergerak dengan Partai Gerindra dan juga semua sayap dan relawan,” kata dia.


Politisi senior Gerindra ini menilai, pelantikan pengurus PIRA kabupaten/kota se-Peovinsi Lampung merupakan salah satu langkah pemanasan menuju pemilu 2024.


“Karena tanpa kekompakan kita, itu tidak akan bisa apa yang kita cita-citakan tidak akan tercapai,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 


Kendati begitu dia berharap, kepada pengurus yang telah dilantik untuk segera, melakukan konsolidasi dengan wilayah kerja masing-masing guna memantapkan program ke depan, demi memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden.


“Saya berharap, agar pengurus yang baru saja dilantik, dapat melakukan koordinasi dengan wilayahnya masing-masing, agar program kerja para kader dan relawan, demi mewujudkan satu tujuan yakni, Prabowo presiden Gerindra menang,” pungkasnya. (*)


DPRD Lampung Terima Audensi Petani


Bandar Lampung - Perwakilan petani penggarap lahan Kota Baru yang menggelar aksi unjuk rasa akhirnya menggelar audiensi dengan perwakilan anggota DPRD Provinsi Lampung dan juga Pemprov Lampung diruang rapat Komisi I, Rabu (4/1/2023).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal menjelaskan, semua aspirasi yang disampaikan oleh para petani yang merasa keberatan dengan penetapan uang sewa lahan sebesar Rp3 juta per hektare telah diakomodir.

"Apa yang menjadi keluhan para petani sudah kami dengarkan. Mulai dari pencabutan SK penyewaan lahan hingga meniadakan satgas yang dinilai sering melakukan intimidasi kepada petani di lapangan," kata Yozi, saat memberikan keterangan.

Sementara lanjutnya, untuk pencabutan SK penyewaan lahan terlebih dahulu akan dibicarakan dengan instansi terkait mulai dari KPK, BPN, BPK, DPRD hingga Pemprov Lampung.

"Untuk pencabutan SK tidak mungkin bisa diputuskan hari ini, karena ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh Pemprov Lampung, karena ini merupakan rekomendasi dari pihak yang berwajib seperti KPK. Maka nanti kita adakan pertemuan petani dengan para pembuatan kebijakan," terangnya. 

Kabid Aset pada BPKAD Provinsi Lampung, Mediandra mengaku, pihaknya telah bekerjasama dengan Polda Lampung untuk melakukan penindakan terhadap satgas yang dinilai arogan kepada para petani.

"Terkait dengan Satgas yang ilegal atau penyewaan yang ilegal dan melanggar hukum, kita telah bekerjasama dengan Polda Lampung. Jadi nanti akan menjadi ranah Polda Lampung," ungkap Mediandra seperti dilansir kupas tuntas.


Politisi PKS Lampung: Masyarakat Bandar Lampung terdidik


Bandar Lampung 
— Masyarakat Kota Bandar Lampung terdidik, cerdas dan santun. Berikut disampaikan Politisi PKS Lampung, Ade Utami Ibnu. Hal tersebut, dapat dijadikan contoh bagi wilayah dan daerah lain yang ada di Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai. Sehingga, dalam menghadapi pesta demokrasi 2024 mendatang dapat kondusip, dan menghasilkan wakil rakyat, serta pemimpin yang amanah.

Dalam diskusi santainya, Anggota Komisi IV DPRD Lampung itu mengaku pesta demokrasi yang akan dihadapi butuh pemahaman yang luas dan matang dari semua kalangan. Tentunya, kecerdasan masyarakat sebagai pemilih, sangat dibutuhkan untuk melahirkan pemimpin terbaik dimasing – masing tingkatan.

“Alhamdulillah, setelah saya cermati. Masyarakat Bandar Lampung terdidik, mereka memiliki pengetahuan, kecerdasan dalam berfikir, dan keterbukaan informasi, khususnya memilih wakil rakyat dan pemimpinnya,” kata Ade.

Dengan demikian, kata Ade. Siapapun yang berkompetisi di Pemilu 2024, khususnya Kota Bandar Lampung harus mengedapankan nilai jual yang sejalan dengan harapan mereka. Diantaranya, menawarkan sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kemudian berpihak kepada masyarakat, selanjutnya berpihak kepada pembangunan yang terporgram, baik menengah dan jangka panjang.

“Nah, dalam kesempatan ini. Dengan ucapan Bismilah Lillah Hitaala, sejak dilantik sebagai Anggota DPRD, Pendekatan dan sejumlah program sudah saya lakukan diperiode ini. Tentunya, apa yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat Bandar Lampung,” tegasnya.

Baginya, lanjut Ade. Siapapun yang ditugaskan oleh partai baik partai yang lama atau pendatang baru, harus mengedepankan kinerja dan pendekatan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat disuguhkan pilihan yang tepat. Dan yang terpenting menghindari konsep pencitraan, kemudian politik pragmatis.

“Alhamdulillah, sudah saya alami langsung berada di Dapil Bandar Lampung, bahwa masyarakat Bandar Lampung terdidik dan cerdas. Tidak terpengaruh oleh politik – politik pencitraaan, pragmatis dan yang lainnya,” tegas Ade.

Sementara, ditempat yang berbeda. Salah satu warga Kemiling Bandar Lampung, Hadi (40) mengaku hadirnya Ade Utami sebagai wakil rakyat yang berada di Dapil Kota Bandar Lampung sangat bermanfaat.

“Pak Ade itu santun, dekat dengan masyarakat. Gak kenal waktu, baik bagi, siang, sore bahkan sampe tengah malem, selalu berkunjung dan hadir ditengah – masyarakat,” kata dia.

Bukan hanya itu, jiwa sosial dari Ade Utami juga menjadi sorotan warga Bandar Lampung. “Kalo ada kesulitan, diantaranya masyarakat sakit. Pasti, beliau langsung hadir. Ini kelebihan Ade, kami berterimakasih mas,” tegasnya.


Mikdar Ilyas Ikuti Rakerda


Bandar Lampung —
 DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, mengagendakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) perdana, yang dijadwalkan pada 30 Januari 2023, bertempat di Graha Wangsa Bandar Lampung. Dengan jumlah peserta kurang lebih 1700 kader internal partai di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

“Ya, sesuai arahan dari Ketua DPD Gerindra. Bahwa, partai Gerindra Lampung akan menggelar Rakerda perdana. Ini wajib diikuti seluruh kader partai se-Provinsi Lampung,” kata Ketua pelaksana kegiatan Rakerda 2023, Mikdar Ilyas. Usai mengikuti rapat di Kantor DPD Gerindra setempat. Jumat (06/01/2023).

Pada kesempatan ini, kata Mikdar. Selaku ketua Pelaksana ada hal penting yang perlu digaris bawahi pada Rakerda berlangsung nanti, yaitu Rakerda 2023 merupakan upaya penguatan organisasi di masing – masing tingkatan untuk menghantarkan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menjadi presiden, dan Gerindra menang pemilu, khususnya Lampung dan Indonesia umumnya.

“Tolong catat, tujuan utama Rakerda 2023 nanti adalah kader partai Gerindra Lampung ingin menghantarkan Pak Prabowo sebagai Presiden, dan kemenangan partai Gerindra di Pemilu 2024,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Komisi V DPRD Lampung itu menuturkan bahwa dalam Rakerda perdana besok. Tentunya, panitia pelaksana sudah memetakan tenis pelaksanaan, jumlah peserta dan unsur – unsur peserta yang akan mengikuti. Yaitu, terdiri dari pengurus DPD Gerindra, Anggota DPRD, Kabupaten/kota dan Provinsi Lampung, pengurus DPC di 15 kabupaten/kota, pengurus PAC, dan sayap – sayap partai. Diantaranya, PIRA, Satria, GMD, dan Tidar.

“Dan untuk tambahan, sesuai arahan dari Pak Sekjen. Bahwa kita juga akan mengundang Ketua DPD Gerindra Se-Sumatera,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPD Gerindra Lampung. Rahmat Mirzani Djausal mempertegas bahwa tujuan partai Gerindra didirikan adalah menghantarkan Prabowo presiden. Artinya, ketika Rakerda nanti digelar, semua kader Partai Gerindra Lampung solid bergerak

“Jadi, ketika Rakerda ini dibentuk. Maka, menjadi salah satu agenda penting organisasi yang wajib dipatuhi, ditaati, dan dijalankan oleh seluruh kader partai, khususnya DPD Gerindra Lampung,” tegasnya.

Namun, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung itu juga menegaskan bahwa selain fokus pada penguatan kader partai dengan target Prabowo Subianto Persiden, dan Pemilu 2024. DPD juga akan membahas tentang Pemilihan Legislatif.

“Kita akan bahas juga soal Pileg. Karena, ini merupakan agenda partai secara keseluruhan,” tegas Mirza.


DPRD Lampung: Anarkisme Bukanlah Budaya Bangsa Kita


Bandar Lampung - Geng motor mulai meresahkan masyarakat. Baru-baru ini di Bandar Lampung terjadi tawuran antar geng motor yang menyebabkan luka cukup serius akibat senjata tajam.

Perlu adanya campur tangan banyak pihak untuk menyadarkan mereka untuk tidak melakukan tindakan anarkis yang membahayakan dan meresahkan banyak pihak.

Anggota Komisi 1 DPRD Lampung, Watoni Noerdin mengatakan, klub motor atau geng motor sekarang ini mengarah kepada perkumpulan yang lebih mempunyai warna tersendiri. Dengan memberikan syarat tertentu kepada setiap anggota baru yang ingin masuk kekeanggotaannya, mereka diberikan beberapa kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan.

Tindakan mereka kadang di luar nalar, agar terlihat eksistensi serta keberanian di mata anggota lain.
"Tidak segan dari mereka memberikan kewajiban kepada para calon anggota baru untuk membuat keonaran, melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam berlalulintas, bahkan yang lebih parah lagi ada dari mereka yang mengintruksikan kepada calon anggota barunya untuk berani membacok orang yang tidak dikenal, barulah mereka dapat diterima sebagai anggota resmi, pemaparan ini saya dapatkan dari aparat penegak hukum  ketika saya menonton televisi," kata Watoni, Senin (26) 12/22).

Politisi PDIP Lampung ini menegaskan, sekarang klub atau geng motor menjadi sangat meresahkan masyarakat, padahal dulu tidak seperti itu, mereka dulu banyak melakukan safari, bakti sosial, tapi sekarang berubah seolah-olah mencari eksistensi, dengan cara yang dapat merugikan masyarakat umum.
"Contohnya seperti tawuran, penyerangan-penyerangan. Jangan sampai hal seperti ini terjadi lagi di provinsi Lampung," kata mantan pengacara ini.
DPRD kata dia, sepakat dengan langkah kepolisian memberikan tindakan yang tegas dan terukur memberantas geng motor yang mulai meresahkan masyarakat.
"Saya sepakat dengan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian, untuk melakukan kedisiplinan, dan tindak tegas pelaku anarkis dari geng atau klub motor. Karena anarkisme bukanlah budaya bangsa kita. Saya prihatin anak masih muda, masih remaja, yang rata-rata SMP-SMA, kalau generasi kita sudah seperti itu semua, mau dikemanakan nasib bangsa kita," tegasnya.

Watoni berharap agar ada kolaborasi antara aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian, pemerintah daerah, Kesbangpol, dan Dinas Sosial, dalam melakukan pembinaan terhadap geng atau klub motor yang anarkis ini.

"Pembinaan bisa berupa pencerahan pola pikir yang positif kepada klub atau geng motor yang anarkis itu, agar pola pemikirannya berubah menjadi lebih positif karena nantinya mereka akan menjadi generasi penerus bangsa, kemudian bisa diajak ikut bakti sosial, kerja bakti, dan ikut serta sosialisasi cara berkendara yang baik, berlalulintas yang patuh yang sesuai dengan aturan," tutup Watoni.


Kota Baru Mangkrak, DPRD Lampung: Pemda Belajar Sama Pusat


Bandar Lampung - Pembangunan Kota Baru di Jati Agung Lampung Selatan di Provinsi Lampung mangkrak. Beberapa bangunan yang terlihat megah tak terawat. Seyogyanya pembangunan ini harus tetap dilanjutkan oleh Pemerintah yang sekarang menjabat,


Anggota Komisi 1 DPRD Lampung, Watoni Noerdin mengungkapkan, pemerintah daerah harus belajar dari pengalaman pemerintahan Presiden Jokowi, pasalnya, begitu peralihan dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan Jokowi ada beberapa proyek pembangunan yang sinyalir mangkrak pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan dilanjutkan di masa pemerintahan Jokowi.


"Kita ambil contoh tol Becakayu, pembangkit listrik yang sekian banyak, dan banyak lagi pembangunan jalan tol yang  pembangunannya terhenti, akhirnya ketika masa pemerintahan Jokowi berjalan, itu semua dapat diselesaikan. Karena mereka melakukan audit, mencari kenapa pembangunan ini dapat terhenti, setelah ditemukan penyebabnya berdasarkan analisis audit, kalau masih bisa dilanjutkan maka dilanjutkan, kalau tidak maka dibuatkan berita acara dengan alasan yang konkrit, semua itu tergantung kepada keputusan pemerintahan," kata dia.


Politisi PDIP Lampung ini mengatakan, sebagai contoh Tol Becakayu dulu terbengkalai cukup lama, karena memang pengerjaannya hanya berdasarkan kemauan saja, mau atau tidak pemerintahan di saat itu, dan di masa pemerintahan Jokowi itu semua dapat diselesaikan, dan menjadi solusi pengurai kemacetan .


"Di daerah, siapapun pemimpinnya harus melanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. Apalagi kalau sudah ada peraturan daerahnya, harus dilanjutkan tidak boleh diberhentikan. Kalau diberhentikan harus diaudit dengan alasan yang jelas," jelasnya.


Sebenarnya kata Watoni, filosofi pembangunan Kota Baru yaitu sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan di Bandar Lampung, sekitar ,6-7 ribu pegawai negeri sipil akan berpindah tugasnya ke Kota Baru, kemudian bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa tumbuh.


"Maka dari itu peraturan daerah tentang pembangunan Kota Baru ini kenapa dulu bisa disahkan! Karena memang pembangunan Kota Baru membawa manfaat yang cukup besar, terutama dari segi perekonomian," tutupnya.

Pesan Anggota DPRD Lampung pada Rektor Unila Terpilih


Bandarlampung
 -- Terpilihnya Profesor Lusmeilia Afriani sebagai Rektor Universitas Lampung (Unila) periode 2023 – 2027 mendapat sambutan positif dari Anggota DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami.

"Ini merupakan sejarah baru. Untuk pertama kali Unila akan dipimpin seorang perempuan," kata Lesty menyambut gembira terpilihnya Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unila tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Lampung itu pun menaruh harapan besar terhaap Lusmeilia. Antara lain, dapat mengembalikan citra positif Unila yang tercoreng kasus dugaan korupsi rektor sebelumnya.

Bahkan, Lesty menyebut Lusmeilia Afriani sebagai salah satu wujud Kartini pada era sekarang. "Semoga beliau dapat memberikan perhatian terhadap perlindungan hak perempuan dan anak melalui pusat penelitian ibu dan anak di Unila. Dapat memperbaiki citra Unila dan membesarkan nama kampus di mata masyarakat," ujarnya.

Alumni Fakultas Hukum Unila itu berharap, rektor yang terpilih dalam rapat Senat Unila pada Rabu, 28 Desember 2022, dapat menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak. Sehingga gagasan maupun visinya untuk kemajuan Unila dapat terwujud.

"Semoga dengan terpilihnya Prof. Lusmeilia Afriani. sebagai Rektor Unila untuk lima tahun ke depan, akan membawa perubahan lebih baik bagi Unila. Women leadership congratulation Prof," kata Lesty. (*)