Anggota DPRD Lampung Apresiasi Peserta PIP Metro

Metro — Apresiasi disampaikan anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin atas keberagaman masyarakat Giri Mulyo, Metro Timur, yang hadir sebagai peserta pada kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Bahkan, mencapai 150 orang. Selasa (31/01/2023).

“Alhamdulillah, kegiatan kali ini pesertanya beragam dan seimbang. Karena, terkadang kalau ada kegiatan seperti ini, peserta nya bisa banyak perempuan, atau sebaliknya. Namun, yang sangat saya apresiasi lagi antusias warga sangat kuat. Sehingga, mencapai 150 orang,” kata Anggota Komisi I DPRD Lampung, Watoni Noerdin. Saat membuka kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), dihadapan masayarakat Giri Mulyo, Metro Timur.

Tentu, kata Wakil Ketua DPD PDIP Lampung itu. Antusias dan beragam suku ras dan agama dari warga Metro, menjadi tolak ukur bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, agar terus membumikan pancasila di Provinsi Lampung dan Indonesia pada umumnya.



“Karena, dasar kegiatan ini digelar, yaitu merujuk hasil survei, yang dilakukan oleh Lembaga Survei nasional dan internasional per – 2022, nilai – nilai pancasila sudah turun ke angka 67,6 persen. Ini prihatin. Padahal bangsa luar sangat takut dengan adanya kebhinekaan yang ada di indonesia,” kata Watoni.

Artinya, warga Metro dan Lampung sebagai bagian dari NKRI harus ambil bagian dari membumikan pancasila secara utuh. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dilakukannya kegiatan sosialisasi oleh anggota DPRD Lampung.

“Hati – hati Bu, Pak… jangan terlena dengan faham – faham luar yang berupaya masuk ke Indonesia. Kalau ini tergerus habis, maka akan bahaya. Karena, saat ini sudah ada lampu kuning. Sehingga, kami di DPRD Lampung cepat bergerak, salah satunya melalui kegiatan seperti ini, dan komitmen kami harus juga diikuti oleh seluruh masyarakat Lampung dan Metro khususnya,” tegas Watoni.
WARTAPOST.CO.ID

Anggota DPRD Lampung Sosperda Rembug Pekon di Pesawaran

Pesawaran — Beragamnya suku, adat, ras, dan agama yang ada di Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran khususnya, menjadi rentan terjadinya gesekan dan konflik antar warga. Sehingga, dibutuhkan edukasi dan pemahaman yang mendasar bagi seluruh masyarakat, agar terciptanya lingkungan yang aman dan damai.

“Kita sebagai warga negara Indonesia patut bersyukur, kita kaya akan Ras, Suku, Adat dan agama. Tapi, jika masyarakatnya tidak diberi edukasi dan pemahaman akan aturan, bisa jadi dengan keberagaman yang ada, akan terdapat celah gesekan antar warga,” kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Hanifah saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, di hadapan masyarakat Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan. Sabtu (27/01/2023).

Atas dasar itu, kata Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung tersebut, memandang perlu dan penting Perda Rembug Desa/Kelurahan disampaikan kepada masyakat Pampangan. Karena, tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini masih terjadi gesekan antar warga yang sebenarnya persoalan tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah.

“Banyak sekali persoalan dan gesekan yang ada di Kabupaten Pesawaran, dan lampung pada umumnya ini. Oleh karena itu, Rembug Pekon menjadi solusi atasi sejumlah persoalan. Jadi, saya minta kalo ada persoalan tidak usah gontok – gontokan antar tetangga dan saudara, mari bersatu,” tegasnya.

Narasumber yang hadir, kata Ketua Muslimat NU Kabupaten Pesawaran itu.  Akan mengupas dan menjelaskan materi, dan panduan soal perda rembug pekon yang disampaikan hari ini.

“Jadi, saya minta ikuti, dan pahami materi yang disampaikan pemateri. Dan sepulang dari sini, sebarkan ke tetangga, saudara dan kerabat yang belum bisa hadir,” tegas Hanifah.

WARTAPOST.CO.ID

Mingrum Gumay Hadiri Gerakan Penghijauan dan Bersih-bersih Daerah Aliran Sungai

Tanggamus — Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay hadiri gerakan penghijauan dan bersih-bersih daerah aliran sungai (DAS) yang dilaksanakan di Komplek Bendungan Batutegi Tanggamus, Sabtu, (28/01/2023).

Dalam kesempatan itu, Mingrum Gumay mengungkapkan penghijauan ini merupakan tindak lanjut dari intruksi DPP PDI Perjuangan, dalam rangka meningkatkan serta terus menggalangkan perduli lingkungan sebagai salah satu cara menjaga keindahan alam dan keasriaan lingkungan.

“Berpolitik tidak hanya harus menguasai bagaimana melakukan strategi bertempur jelang pilkada saja, tetapi juga berfikir bagaimana menjaga dan memelihara keberlanjutan lingkungan untuk generasi kedepannya karena ini tanggung jawab bersama,” Kata Mingrum. Disela kegiatan.

Lebih dari itu, Mingrum juga mengaku bahwa dirinya memang sejak dahulu perduli terhadap lingkungan dan menyukai bercocok tanam. Karena, hal tersebut merupakan bagian dari olah pikir yang secara alamiah akan memberikan tuntunan dan penyegaran cara berfikir dalam mengambil langkah strategis dalam setiap keputusan.

“Setiap keputusan tidak harus dilakukan dalam kondisi formal, terkadang harus dilakukan dengan cara yang dapat melahirkan pikiran yang segar yaitu sambil bercocok tanam, kebetulan di area rumah dinas sengaja dibentuk dan dibuat lahan untuk bercocok tanam, disitulah tempat yang paling nyaman menurut saya melahirkan ide, gagasan dan keputusan,” Ujarnya.

Bahkan, tambah Mingrum yang memiliki hobi tanaman bonsai ini menyebutkan bahwa mensana in corpore sano itu benar adanya.

“Didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat,tidak hanya olah raga tetapi juga bisa dilakukan dengan olah pikir dengan media tanaman,” Tegasnya.

WARTAPOST. CO. ID

Politisi PDIP Lampung Ajak Warga Cinta NKRI

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Kostiana SE.,MH menggelar kegiatan pembinaan ideologi pancasila bersama masyarakat kelurahan Kedaton, Bandarlampung.

“Kegiatan sosialisasi ini kita lakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tentang pembinaan ideologi pancasila dalam upaya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya, Minggu (29/01/23).

Kostiana juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung berharap kegiatan ini dapat memotivasi masyarakat khususnya pemuda-pemudi dalam mengamalkan empat pilar kebangsaan.

“Semoga kegiatan ini dapat memotivasi supaya pemuda-pemudi masyarakat disini dapat mengamalkan empat pilar kebangsaan mulai dari UUD 1945, Pancasila, Bhinneka tunggal Ika, dan keutuhan NKRI,” tambahnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan juga masyarakat sekitar berjalan lancar.

Selanjutnya, KH Lukman Hakim salah satu pimpinan ponpes di Bandarlampung yang menjadi narasumber di acara sosialisasi tersebut mengatakan, selama ini banyak gerakan yang merongrong Pancasila sebagai Ideologi Negara yang lebih dikenal dengan Radikalisme. Berbagai cara dilakukan untuk memecah belah masyarakat, salah satunya dengan membenturkan Pancasila dengan Agama.

”Kita sebagai anak bangsa wajib untuk terus menjaga Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pancasila terbukti dapat menyatukan seluruh warga negara Indonesia yang memiliki perbedaan mulai dari suku, ras dan agama,” tegasnya.

Senada, Lurah Kedaton Rachmat Syah mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Kostiana sebagai anggota DPRD Lampung.

Kinni.id

Anggota DPRD Lampung Ajak Warga Pahami Makna Pancasila

Lampung Timur – Pancasila sebagai ideologi bangsa harus terus dipertahankan dan dilestarikan oleh setiap warga negara ditengah-tengah arus globalisasi guna mewujudkan persatuan dan kesatuan.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR D Lampung H. Noverisman Subing SH MM saat memberikan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila bagi tokoh masyarakat di Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Selasa (31/01/23).

Lebih lanjut dikatakan Nover, mempertahankan Ideologi Pancasila selain untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan juga demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kita yang terbukti sudah beberapa kali ada yang ingin merongrong dan mengganti ideologi Pancasila ke ideologi lain selalu tersingkirkan dari bumi nusantara ini.

Oleh karena itu pemahaman akan ideologi Pancasila ini harus terus di tanamkan ke setiap sanubari masyarakat Indonesia sejak dini agar masyarakat kita bisa paham bahwa ideologi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup itu bukan semata-mata satu suku kata saja tapi Pancasila itu merupakan sari dari pada kehidupan masyarkat kita yang sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu.

“Pancasila yang berisi lima sila harua kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita mulai dari taman kanak-kanak hingga dewasa, agar mereka mengerti betapa mulianya para pendiri bangsa ini yang telah merumuskan dasar dan ideologi Pancasila,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung itu.

Pancasila sebagai pandangan dan pegangan hidup yang berisikan lima sila itu merupakan cerminan hidup bangsa yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita, makanya Pancasila harus tetap dipertahankan dan dilestarikan.

Kinni.id

Politisi PKS Lampung Sosperda Perlindungan UMKM

Bandar Lampung – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Syarif Hidayat menggelar sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

“Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang sudah tiga tahun ini dilakukan untuk mengenalkan produk-produk hukum atau perda yang dimiliki DPRD Lampung,” ujarnya, di Aula mess Balpelkes, Pahoman, Bandarlampung, Sabtu (28/01/23).

Syarif juga berharap sosialisasi ini dapat menjadi motivasi untuk masyarakat melakukan kegiatan ekonomi seperti pengusaha atau enterpreneur.

“Kita mengajak masyarakat untuk mempunyai keinginan atau motivasi menjadi pengusaha, karena dalam berdagang diperlukan mental yang kuat dalam melakukannya,” tambahnya.

Selanjutnya, kegiatan tersebut dihadiri oleh dua narasumber. Yang pertama Tommyda Pangestu Jati, S.P merupakan pengusaha HNI dan juga Subian Saidi, S.Si,. M.Si (dosen Unila).

Tari salah satu peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut menyampaikan menilai kegiatan sosialisasi ini penting untuk memberikan semangat kepada masyarakat luas.

“Dengan adanya sosialisasi yang kami ikuti, menambah semangat dalam berusaha dan memberikan motivasi supaya tetap konsisten dalam berusaha,” tuturnya. (KN)

Kinni.id,

DPRD Lampung Sikapi Ulah Oknum Pol PP

Bandar Lampung – Kasat Pol PP Provinsi Lampung, Zulkarnain menyampaikan bahwa tidak membenarkan adanya petugas yang melakukan kekerasan di dalam menjalankan tugasnya.

“Sebagai aparat tentunya sudah ditentukan dalam aturan untuk tidak melakukan kekerasan saat bertugas, namun aparat juga manusia yang dapat khilaf,” ujarnya, Sabtu (28/01/23) dini hari.

Zulkarnain juga berharap aparat satpol pp se-Provinsi Lampung khususnya Bandarlampung untuk dapat bersikap humanis dalam penegakkan hukum

“Mudah-mudahan kedepannya lebih humanis dan persuasif dalam menegakkan hukum Trantibum,” harapnya.

Selanjutnya, A. Giri Akbar anggota DPRD Provinsi Lampung juga menyampaikan hal tersebut bukan hanya kali ini saja terjadi di kota Bandarlampung.

“Saya berharap kejadian ini menjadi sorotan oleh pemerintah kota Bandarlampung dan sekitarnya untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada satpol pp sehingga aparat nyaman dalam menjalankan tugasnya dan tidak mudah terprovokasi,” tegasnya.

Sekretaris DPD Gerindra Lampung ini juga mengatakan untuk dapat melihat dari segala sisi dalam memberikan perlindungan HAM.

“Masyarakat yang berkendaraan juga harus dilindungi HAM nya dari kehadiran manusia silver yang terkadang mengganggu kenyamanan,” tuturnya.

Giri sapaan akrabnya yang juga Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung mengkhawatirkan resiko yang akan terjadi mengingat manusia silver berada di pemberhentian lalu lintas.

“Kita juga khawatir terhadap resiko lalu lintas yang dapat terjadi seperti kecelakaan yang akan membahayakan manusia silver dan juga pengguna jalan lainnya,” tegasnya.

Selanjutnya, anggota komisi III DPRD Lampung mengatakan penertiban ini menjadi salah satu upaya untuk menciptakan kota Bandarlampung yang bahagia warganya.

“Bandarlampung harus menjadi kota yang maju, modern dan bahagia warganya,” tutupnya. (KN)

Kinni.id

Anggota DPRD Lampung Sosperda Pencegahan Konflik

Bandar Lampung – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Kostiana, SE., MH melangsungkan kegiatan sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung.

Kegiatan yang dilakukan di Aula Pertemuan warga RT 9 dan RT 10 Pulau Pasaran, Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandarlampung. Dihadiri oleh Lurah kota karang, Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT, ketua lingkungan, dan masyarakat sekitar.

Kostiana menyampaikan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat tentang produk hukum DPRD Lampung.

“Sosialisasi ini dilakukan untuk menyampaikan kepada ibu bapak tentang produk hukum yabg telah di sahkan oleh DPRD Lampung, supaya masyarakat memahami dan dapat menggunakannya di kehidupan sehari-hari,” ujar Ketua Fraksi PDI-P DPRD Lampung, Jum’at (27/01/23).

Sekretaris komisi VI DPRD Lampung ini juga mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah dengan rembug desa.

“Permasalah dalam lingkungan pasti ada ya Bu, tapi alangkah lebih baiknya dapat diselesaikan dengan musyawarah yang menghasilkan mufakat. Jadi perda yang di sosialisasikan ini dapat digunakan di masyarakat,” tambahnya.

Sosialisasi yang dihadiri oleh dua narasumber yaitu Lettu Suyatno PLH Danramil 410/03/TBU dan juga AKP Basri Dina (Pur) anggota Ditbinmad Polda Lampung.

Lettu Suyatno menyampaikan mendukung kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD Lampung.

Kinni.id

Watoni Sosperda Pencegahan Konflik

Pringsewu — Ketua DPC PDIP Kabupaten Pringsewu, Palgunadi mengatakan bahwa ibu – ibu bisa menjadi peredam dan penyebab konflik. Hal tersebut disampaikan, saat menghadiri Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, yang digelar Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin. Di Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Jumat (27/01/2023).

“Ini penting, Ibu – ibu bisa menjadi peredam dan penyebab konflik. Jadi, ibu – ibu harus mengambil peran penting penyelesaian konflik,” kata Palgunadi, disela kegiatan.

Oleh karena itu, kata Mantan Anggota DPRD Provinsi Lampung tersebut. Pentingnya ibu – ibu memahami aturan – aturan yang ada, pada Perda yang nanti akan disampaikan dua narasumber pada Sosperda kali ini. Sehingga, dalam penerapan penyelesaian konflik harus mengedepankan rembug desa.

“Jadi, saya minta kepada ibu – ibu yang hadir di Sosperda ini. Untuk mengikuti, memahami pemaparan materi dari dua narasumber. Agar, tidak ada lagi konflik dilingkungan kita semua,” tegasnya.

Selain itu, Palgunadi juga berharap ilmu dan pengetahuan yang didapat dari dua narasumber untuk disampaikan ke keluarga, lingkungan dan masyarakat sekitar.

“Sepulang dari sini, Ibu – ibu aktiv menyampaikan dan berbagi ilmu yang didapat. Agar, semua masyarakat bisa mengerti tentang Perda Rembug Pekon yang ada,” tegas Palgunadi.
WARTAPOST.CO.ID

Anggota DPRD Lampung Sosperda Pencegahan Konflik di Pringsewu

 

Pringsewu — Di hadapan peserta ibu – ibu yang tergabung dalam Kelompok Senam Jantung Siger (KSJ-Siger), Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Jumat (27/01/2023). Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin tegas mengatakan bahwa kegiatan Sosperda pada hari ini selaras dengan arahan Ibu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yaitu ‘peran perempuan adalah yang utama’.

“Ibu Ketua Umum Megawati pada HUT PDIP ke-50 mengatakan, peran perempuan adalah yang utama. Nah, hari ini menjadi pemecah rekor selama kegiatan berlangsung, yang mayoritas peserta Ibu – ibu,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung, Watoni Noerdin, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung.

Tentu, dirinya sebagai wakil rakyat yang membawahi Dapil 3, meliputi Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Kota Metro sangat berterimaksih kepada para Ibu – ibu yang kompak hadir. Dengan harapan, ilmu yang didapat dari dua narasumber bisa diikuti dengan baik, dan diterapkan dilingkungan sekitar.

“Sebenarnya, banyak sekali Kakon – Lurah meminta agar lokasinya digelar Sosperda. Tapi, kami harus mengedapankan azas prioritas kebutuhan, mana yang dianggap lebih layak terlebih dahulu untuk didatangi. Dan alhamdulillah, saat ini bisa bertatap muka dengan warga Tambah Rejo,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua DPD PDIP Lampung itu sangat berharap apa yang disampaikan dua narasumber bisa diikuti dengan baik. Agar semua paham dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam kehidupan sehari – hari.

“Perlu saya sampaikan bahwa, kegiatan ini, merupakan bagian dari proses politik di DPRD. Yang awalnya tidak ada sosperda dilingkungan masyarakat. Tapi, hanya ada di tatanan Kadis, Camat dan perangkat daerah. Namun, DPRD berinisiatif agar fungsi legislasi sejalan yaitu pembuat aturan – atauran, dengan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat secara langsung,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID,

Jauharoh: Jumlah Kursi DPRD Lampung Tetap 85

Bandar Lampung — Apresiasi disampaikan Fraksi PKB DPRD Lampung, atas keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 06 tahun 2023, tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dalam Pemilu 2024 mendatang. Tertanggal, 6 Februari 2023, yang ditanda tangani langsung oleh Ketua KPU Pusat.

“Alhamdulillah, baru saya baca PKPU itu. Dan saya semeringah. Karena, keputusan itu menetapkan dan memutuskan jumlah kursi DPRD Lampung tetap 85, dan 8 Dapil,” kata Anggota DPRD Lampung, Jauharoh Hadad, Selasa (07/02/2023).

Menurutnya, keputusan yang ditetapkan sesuai dengan harapan dari teman – teman fraksi yang ada di DPRD Lampung, dan tentunya seluruh partai Politik yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2024 memdatang.

“Sebelumnya, pertemuan lintas partai melalui fraksi melakukan pertemuan. Dan sepakat mengusulkan untuk tidak ada perubahan dapil dan kursi. Alhamdulillah, PKPU nya sudah keluar,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Ketua BAPEMPERDA DPRD Lampung itu mengatakan, pasca putusan yang ditetapkan melalui PKPU. Tentu, PKB Lampung Tengah akan terus bergerak sesuai dengan kewenangannya, untuk meraih simpatis masyarakat pada Pemilu mendatang, dengan target mempertahankan dua kursi di DPRD Lampung, dan bahkan berusaha menambah menjadi 3 kursi.

“Kalau untuk Kabupaten Lampung Tengah, target kita 10 kursi. Dan DPRD Lampung saat ini ada 2 kursi, mudah – mudahan bisa 3 kursi, dan kami optimis bisa bertambah,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID