Deni Ribowo Dukung Arinal Maju Jadi Ketua KONI Lampung

Bandar Lampung – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung bakal menggelar Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) pada 20 Februari 2023 mendatang. Keputusan itu diambil secara aklamasi saat rapat kerja provinsi (Rakerprov) KONI Lampung di ruang rapat KONI Lampung, pada Rabu (25/1/2023) lalu.

Dalam Musorprov tersebut nantinya akan ada pemilihan untuk Ketua KONI Lampung periode 2023-2027.

Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo mengatakan, Ketua KONI Lampung yang baru nantinya harus orang baru, agar KONI lebih fresh dan ada inovasi baru. Jadi perkembangan pembinaan atlet di Lampung tidak monoton dalam hal pembinaan.

Ketua yang baru harus bisa meningkatkan kinerja dan hal pembinaan atlet di KONI dan harus memiliki semangat baru,” kata Deni, saat dihubungi , Selasa (31/1/2023).

Mantan ketua KONI Way Kanan itu menilai, jika yang menjadi Ketua KONI Lampung adalah orang baru, maka juga harus bisa melihat potret pembinaan KONI sebelumnya.

Mantan ketua KONI Way Kanan itu menilai, jika yang menjadi Ketua KONI Lampung adalah orang baru, maka juga harus bisa melihat potret pembinaan KONI sebelumnya.

Dimana pada pengurusan sebelumnya, KONI berhasil masuk ke 10 besar pada PON Papua. Maka hal itu menjadi tolak ukur pengurus KONI yang berikutnya, supaya nantinya bisa melahirkan atlet-atlet yang tangguh dan bisa masuk ke 5 besar.

“Artinya orang-orang baru yang bakal masuk dan yang akan menjadi pengurus KONI tersebut sudah pasti punya ukuran sendiri, dan sudah jelas beban dan tanggung jawab sebagai pengurus KONI mendatang akan lebih besar,” lanjutnya.

Menurut Deni, syarat untuk menjadi ketua umum KONI, selain memilki power dalam hal kepemimpinan, juga punya pengalaman leadership.

Ia juga menyebut, syarat menjadi pemimpin KONI harus bisa bekerjasama dengan Pemerintahan provinsi Lampung.

“Ini kan kaitannya anggaran KONI adalah hibah, berarti pemberiannya dari pimpinan daerah. Jika dia berseberangan misalnya dengan pimpinan daerah, maka yang akan menjadi korban adalah anak-anak pembinaan yang ada di Provinsi Lampung,” terangnya.

Baca Juga: Status Kalim Meninggal Dunia Polis AJB Bumiputra Mak Jelas

Ia juga mendukung jika Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi maju menjadi ketua KONI Lampung periode 2023-2027. “Kalau Pak Gubernur boleh menjadi Ketua KONI lebih bagus lagi menurut saya,” pungkasnya.

Sementara Ketua KONI Lampung saat ini, Prof. M. Yusuf Barusman mengaku kalau dirinya tidak akan lagi menjadi ketua KONI Lampung untuk periode berikutnya.

“Tidak,” ucapnya singkat melalui pesan Whatsapp.

Ia beralasan keinginannya untuk tidak lagi maju menjadi ketua KONI Lampung adalah agar fokus di kampus. Prof. M. Yusuf Barusman sendiri merupakan rektor dari Universitas Bandar Lampung. (*)

Politisi Golkar Ajak Warga Pringsewu Budayakan Rembug Pekon

Pringsewu — Masih banyak konflik dan permasalahan terjadi disejumlah daerah, khususnya Kabupaten Pringsewu dan Lampung pada umumnya. Hal tersebut harus menjadi perhatian secara bersama – sama, baik masyarakat, aparatur pemerintah dari Kelurahan/Desa, Kabupaten, Provinsi, penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama dan yang lainnya.

Atas dasar itu, 85 anggota DPRD Provinsi Lampung secara estapet dan berkelanjutan melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) dimasing – masing daerah pemilihan. Dengan tujuan, memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat agar lebih mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah.

“Sosperda ini disampaikan Agar Tidak Terjadi Konflik dan Utamakan Musyawarah dalam penyelesaian masalah,” kata Anggota Komisi III DPRD Lampung, FX. Siman, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, di hadapan masyarakat Pekon Sukorejo, Kecamatan Pardasuka, Pringsewu. Sabtu (28/01/2023).

Harapannya, kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Lampung itu. Kedepan masyarakat Pekon Sukorejo bisa bahu membahu, guyup rukun, kompak dan bersatu bersama dengan aparatur Pekon atau Desa. Dengan berlandaskan Perda yang disampaikan dalam kesempatan ini.

“Saya berharap kepada aparat, dan warga, agar Sosperda ini bisa diambil hikmah dan ilmu. Sehingga, kedepan dapat menjadi solusi dalam pemecahan masalah,” tegasnya.

Selain itu, Pakde Siman sapaan akrabnya mengaku. Kehadirannya di Pekon Sukorejo tidaklah asing. Karena, disini ada saudara dan keluarga. Artinya, kegiatan sosperda digelar juga menjadi wadah silaturahmi, yang sudah lama terputus.

“Disukorejo ini, saya tidak asing. Karena, saudara tua saya ada disni. Tentunya, saya ucapkan terimaksih kepada pak lurah yang sudah memberikan ijin keluarga saya dan warga nya untuk berkumpul disini. Untup pemahaman materi lebih jauh soal Perda, akan disampaikan oleh dua narasumber saya, yaitu Mas Handoyo dan Ibu Sudewi,” tegasnya.

WARTAPOST. CO. ID, 

Anggota DPRD Lampung Sikapi Biaya Haji

Bandar Lampung — Wacana kenaikan biaya ibadah haji tahun 2023, menjadi perbincangan dan perhatian bagi seluruh masyarakat calon jamaah haji indonesia, dan lampung pada umumnya. Tidak terkecuali Anggota DPRD Provinsi Lampung, Aprilliati. Hal tersebut disampaikanya, Rabu (25/01/2023).

“Wacana ini menjadi perhatian kita semua, khususnya masyarakat calon jamaah haji yang akan berangkat. Termasuk saya, yang insya allah akan berangkat menunaikan ibadah haji ditahun ini, yang sempat tertunda dengan adanya wabah covid-19. Namun, sesuai informasi dari Kemenag Kota masuk kuota ditahun 2023,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung, Apriliati

Tentu, kata Srikandi PDIP Lampung itu. Wacana yang sedang hangat tersebut akan sangat berdampak bagi calon jamaah ditahun 2023, baik bagi yang sudah dan belum menyelesaikan persyaratan, serta administrasi. Apalagi, wacana kenaikan sangat signifikan, semula Rp 39.886.009 naik menjadi Rp 69.193.733.

“Kalau ini bernar terjadi, tentu memberatkan bagi colon jamaah. Tapi, saya sangat yakin pemerintah melalui Kementrian Agama akan bijak menentukan biaya ibadah haji ditahun 2023 ini. Sehingga, ada rasa keadilan bagi seluruh calon jamaah haji. Karena, ini urusan Ibadah,” kata dia.

Disamping itu, lanjut April. Persoalan ibadah haji menjadi ranah Komisi V DPRD Lampung yang merupakan mitra kerja akses Vertikal, untuk terus memantau, berkoordinasi dengan DPR RI. Sehingga, update perkembangan dapat diterima. Karena, sebagai wakil rakyat akan terus ditanya oleh masyarakat, khususnya wilayah dapil masing – masing.

“Saya selaku wakil rakyat akan terus pantau perkembangan wacana ini, koordinasi dengan teman – teman di DPR RI agar hasilnya bisa diterima oleh semua pihak,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID

Anggota DPRD Lampung Digadang Maju Musorprov Koni

Bandar Lampung — Jelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) pemilihan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) lampung, yang dijadwalkan pada 20 Februari 2023 mendatang, nama kandidat Bakal Calon (Balon) terus bergulir. Salah satunya, Ketua DPD Gerindra Lampung  Rahmat Mirzani Djausal.

Sosoknya yang muda, semangat dan visi – misi prestasi menjadi harapan dari semua cabor – cabor yang tergabung di KONI Lampung. Tentunya, kualitas dan visi tersebut selaras dengan komitmen Gubernur Lampung yang menargetkan olahraga lampung berjaya diberbagai level.

Saat dikonfirmasi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lampung itu mengaku bahwa dirinya masih fokus terhadap prestasi cabang olahraga yang saat ini dipercaya sebagai Ketua Umum Persatuan Golf Indonesia (Pengprov – PGI) Lampung.

“Saya rasa, saya akan fokus di cabor saja. Dan memang basic nya dari cabor. Karena, dalam mengurus olahraga ini butuh konsentrasi yang sangat kuat. Agar target prestasi bisa tercapai. Jadi, saya lebih baik bantu KONI lewat Cabor,” kata Mirza.

Kalau pun adanya dorongan dari Cabor dan KONI Kabupaten/Kota sebagai pemilik suara pada Musorprov Februari mendatang. Dirinya kembali mengatakan, sampai saat ini akan fokus membantu presrasi lewat cabor.

“Kita fokus dulu di cabor dah, Cabor kita ini harus dapet emas dulu,” ujarnya.

Menurutnya, lewat cabor akan mendukung dan mensport KONI Lampung, agar bisa meraih prestasi dilevel nasional, sesuai harapan Gubernur Lampung menjadikan olahraga lampung berjaya.

“Saya kira kita suport saja, ada tokoh – tokoh dan figur yang lebih mapan dan kuat memimpin KONI. Dan komitmen memajukan KONI Lampung,” kata Mirza, saat didampingi Plt Kadispora Lampung.

Saat dikonfirmasi apakah akan mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum, Mirza kembali mengelak dan membantah. “Insya allah, akan mendaftar. Tapi, daftarin orang lain,” ujarnya, seraya tertawa.

WARTAPOST.CO.ID

Ade Utami Angkat Bicara Soal Pilpres

Bandar Lampung — Dorongan masyarakat lampung, untuk mendukung dan memenangkan Anies sebagai Capres di Pemilu 2024 mendatang kian bergulir. Bahkan, salah satu warga Bandar Lampung antusias dan menyambut penuh semangat PKS mengusung Anies di Pilpres mendatang.

“Saya sangat yakin, PKS dan partai koalisi lainnya, bisa bersatu, kompak memenangkan Anies sebagai Presiden,” kata Wahyu, saat ditemui kegiatan PIP salah anggota Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibu.

Menurutnya, secara kualitas Anies layak untuk memimpin NKRI lima tahun kedepan. Dengan, rekam jejak yang tidak bisa diragukan lagi, dipastikan Indonesia akan lebaik lagi dimasa mendatang.

“Pak Anies punya kualitas, dia punya pengalaman yang tidak diragukan. Jadi, saya sangat berterima kasih dan mendukung PKS  mencalonkan Pak Anies di Pilpres mendatang,” tegasnya.

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Lampung Ade Utami mengatakan bahwa pernyataan dukungan dan apresiasi yang disampaikan memberikan semangat bagi PKS Lampung khususnya untuk terus bergerak mensosialisasikan dan kampaye Capres yang kita usung di Pilpres 2024 mendatang.

“Iya. Tadi, mereka menyampaikan ke saya dengan penuh semangat dan bahagia. Antusias ini menunjukan Anies sebagai sosok Capres bisa diterimaoleh masyarakat lampung,” Kata Ade, disela kegiatan.

Tentu, kata Ade. Antusias yang disampaikan sangat realistis. Karena, sosok Anies layak dan pantas memimpin Indonesia kedepan, baik dari kualitas dan rekam jejak.

“Semangat ini, menjadi modal kita sebagai petugas partai agar terus bekerja keras Capres yang kita usung bisa memenangkan Pilpres 2024 mendatang, ” Tegasnya.

WARTAPOST. CO. ID,

Anggota DPRD Lampung Sikapi Geng Motor

Bandar Lampung – Maraknya geng motor yang saat ini muncul menjadi salah satu faktor yang mendorong Syarif Hidayat anggota DPRD Provinsi Lampung untuk melakukan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila di SMK Negeri 2 Bandarlampung.

Syarif menyampaikan dirinya prihatin terhadap masa depan generasi muda bangsa, dikarenakan saat ini kenakalan remaja seperti geng motor mulai merajalela.

“Saat ini, geng motor itu untuk melakukan aksinya mengundang anak remaja atau sekolah untuk ikut, seperti undangan yang dilakukan lewat media sosial,”

“Jika ini terus terjadi, maka hal tersebut sangat berdampak buruk untuk generasi muda kita,” ujarnya, Selasa (31/01/23).

Anggota fraksi PKS ini meminta kepada pemerintah khususnya Kominfo untuk dapat menghapus secara langsung grop undangan ajakan tawuran geng motor.

“Kita berharap Kominfo dapat memblok out konten dan secara otomatis menghapus undangan yang bersifat ajakan tawuran geng motor,” tambahnya.

Diketahui, sebelum dilakukannya sosialisasi pembinaan ideologi pancasila oleh Syarif Hidayat. SMK Negeri 2 Bandarlampung telah melakukan penandatanganan fakta integritas.

Didi Purwana salah satu tenaga pengajar teknik motorik sepeda motor di sekolah tersebut mengapresiasi kegiatan yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Lampung guna memotivasi kepada pelajar untuk bijak dalam bertindak.

“Kegiatan ini sangat positif sekali untuk siswa-siswi kelas X ditengah maraknya geng motor, semoga dengan kegiatan pembinaan ideologi pancasila ini dapat memberikan sudut pandang dan pemahaman kepada siswa-siswi kami,” tutupnya. (KN)

Kinni.id

Politisi PDIP Lampung Sosperda Rembug Pekon

Pesawaran — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan bahwa lahirnya Peraturan Daerah Rembug Desa dan Kelurahan, atas inisiatif dari Polda Lampung. Dengan dasar, banyaknya konflik dan keributan yang terjadi, baik dilingkungan, keluarga, masyarakat, tetangga dan lingkungan sekitar.

“Lahirnya Perda Rembug Desa, atas gagasan dari Polda Lampung diera itu. Dengan dasar, banyaknya konflik dan keributan, baik lingkungan keluarga, antar tetangga, lingkungan dan lainnya. Sehingga, di lampung dianggap rawan konflik. Dan lahirnya, perda Rembug Desa ini,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung, Watoni Noerdin. Dihadapan masyarakat Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Jumat (10/02/2023).

Tentu, kata Wakil Ketua DPD PDIP Lampung itu. Kehadirannya dihadapan Negara Saka merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap wakil rakyat, khususnya Dapil 3 meliputi, Kabupaten Pesawaran, Pringsewu dan Metro. Sehingga, Perda yang dibuat oleh legislatif bisa tersampaikan oleh masyarakat lampung.

“Hadir disni untuk memberikan Sosialisasi Perda, yang merupakan gagasan DPRD untuk ikut menyampaikan ke masyarakat, yang tadinya dilakukan oleh pemerintah melalui Satker terkait. Namun, sosialisasi itu terbatas jangkauanya. Karena, banyak sosialisasi yang dibuat tapi tidak tersampaikan ke masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, melalui kegiatan yang dilakukan diharapkan seluruh masyarakat Lampung dan Pesawaran khususnya, agar bisa memahami aturan – aturan yang berkenaan tentang tata cara penyelesaian konflik, serta persoalan yang terjadi dilingkungan sekitar. Dengan harapan, ketika terjadinya selalu mengutamakan musyawarah melalui rembug desa dan kelurahan.

“Bagaimana, ketika ada konflik harus di kedepankan musyawarah. Dengan asas, masalah besar kita kecilkan dan masalah kecil kita hilangkan,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID

Politisi PKS Lampung Sosperda Rembug Pekon di Pringsewu

Pringsewu — Rentan gesekan dan konflik, baik ditingkat keluarga, tetangga, lingkungan masyarakat hingga, antar suku, ras, agama dan golongan. Menjadikan, pentingnya masyarakat memahami sejumlah aturan. Sehingga, konflik tersebut bisa diminimalisir.

“Kedepankan musyawarah melalui rembug desa/pekon, menjadi langkah tepat menyelesaikan persoalan dilingkungan sekitar,” Kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Zunianto saat menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, dihadapan masyarakat Pekon Suberejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Sabtu (11/02/2023).

Lebih lanjut, anggota Fraksi PKS DPRD Lampung itu mengaku langkah yang diambil oleh legislatif menyampaikan perda rembug desa/pekon dihadapan masyarakat Lampung dan Pringsewu khususnya, merupakan bentuk keperdulian yang nyata, agar Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai terhindar dari konflik berkepanjangan yang mengakibatkan perpecahan antar masyarakat yang ada.

“Banyak Perda yang sudah disahkan oleh DPRD, dan pada saat ini kami menyampaikan Perda Rembug Desa untuk mencegah terjadinya konflik berkepanjangan. Jadi, menyelesaikan persoalan tidak mesti langsung ke ranah hukum, ” Ujarnya.

Selanjutnya, kata anggota Komisi II DPRD Lampung itu. Dalam waktu dekat akan digelar pesta demokrasi, yaitu Pemilu serentak di 2024 mendatang. Artinya, potensi terjadinya gesekan sangat nyata.

“Nah, sekecil apapun perbedaan kita upayakan selesai melalui musyawarah. Dan sebesar apapun persoalan, diupayakan harus kita kecilkan dan bahkan hilangkan,” Tegasnya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pihaknya menghadirkan narasumber yang akan menjelaskan secara detail kepada masyarakat Pagelaran tentang tehnis, cara, dan solusi Perda Rembug Pekon/Desa.

“Pahami penjelasan dari Narsumber Pak Suprayetno. Ikuti dengan baik, dan sampaikan ilmu yang didapat kepada saudara, tetangga, saudara yang sekiranya belum bisa hadir di kegiatan ini,” Tegasnya.
WARTAPOST.CO.ID

Anggota DPRD Lampung PIP di Tanjung Senang

Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Aprilliati menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), di Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Senin (30/1/2023).

Dalam sambutannya, ada kesempatan tersebut, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Provinsi Lampung, Aprilliati pada umumnya dan masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya, untuk bijak dalam menggunakan Media Sosial (Medsos).

“Media Sosial mempunyai dampak positif dan juga negatif bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat, seperti baru-baru ini kita disuguhkan kabar hoax yang dilakukan oleh seorang ibu-ibu di Mesuji yang menyebarkan berita dengan narasi ujaran kebencian terhadap Partai PDI-P, terkhusus Ibu Ketua Umum. Nah ini salah satu contoh dampak negatif dari penggunaan media sosial yang salah,” Kata April, disela kegiatan

Hal itu, kata Anggota Komisi V DPRD Lampung tersebut. Kurang ditanamkannya nilai-nilai Pancasila dalam diri seseorang.

“Makanya saya selalu tegaskan, jangan hapal lima silanya saja, namun pahami dan implementasikan juga nilai-nilai yang terkandung didalamnya,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Bamusi PDI Perjuangan Lampung, Ustadz Suparman Abdul Karim yang menjadi narasumber dalam sosialisasi tersebut mengingatkan kepada masyarakat untuk membentengi diri dari hal-hal yang merusak Pancasila di tengah masyarakat, seperti halnya Paham Radikalisme.

“Akhir-akhir ini kita disuguhkan pemberitaan mengenai Khilafatul Muslimin yang notabenenya tidak percaya terhadap pemerintah dan kerap melakukan ujaran kebencian terhadap pemerintah. Ini harus kita hindari. Caranya dengan memahami nilai-nilai dalam Pancasila,” Suparman.

Sebab menurutnya, radikalisme bisa menyusup ke tengah masyarakat karena ideologi kita mulai terkikis. “Usia remaja juga merupakan fase yang paling rawan dalam membentuk pola berpikir. Masa tersebut merupakan saat pikiran seorang individu sedang mencari jati diri,” Ujarnya.

Suparman mengungkapkan, kenapa bisa muncul paham radikalisme dan terorisme di masyarakat dengan dalih Agama. Menurutnya, agama yang berasal dari Tuhan itu Suci tapi menjadi tercemar ketika sudah sampai ke Manusia.

“Ketika agama diturunkan kepada nabi dan utusan ini masih suci, dan ketika ditransfer ke penyampai agama mulai tercemar apalagi ini sudah beribu tahun jaraknya. Jadi tidak semua penceramah atau penceramah itu maunya Allah seperti itu, sehingga bisa ada malpraktik agama,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, “Radikalisme dan terorisme adalah virus, sedangkan vaksinnya yang paling efektif adalah menggunakan bahasa agama. Pemikiran tersebut harus dilawan dengan pemikiran kepancasilaan dan disosialisasikan langsung ke masyarakat.” Pungkasnya.

WARTAPOST. CO. ID, 

Anggota DPRD Lampung Apresiasi Peserta PIP Metro

Metro — Apresiasi disampaikan anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin atas keberagaman masyarakat Giri Mulyo, Metro Timur, yang hadir sebagai peserta pada kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Bahkan, mencapai 150 orang. Selasa (31/01/2023).

“Alhamdulillah, kegiatan kali ini pesertanya beragam dan seimbang. Karena, terkadang kalau ada kegiatan seperti ini, peserta nya bisa banyak perempuan, atau sebaliknya. Namun, yang sangat saya apresiasi lagi antusias warga sangat kuat. Sehingga, mencapai 150 orang,” kata Anggota Komisi I DPRD Lampung, Watoni Noerdin. Saat membuka kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), dihadapan masayarakat Giri Mulyo, Metro Timur.

Tentu, kata Wakil Ketua DPD PDIP Lampung itu. Antusias dan beragam suku ras dan agama dari warga Metro, menjadi tolak ukur bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, agar terus membumikan pancasila di Provinsi Lampung dan Indonesia pada umumnya.



“Karena, dasar kegiatan ini digelar, yaitu merujuk hasil survei, yang dilakukan oleh Lembaga Survei nasional dan internasional per – 2022, nilai – nilai pancasila sudah turun ke angka 67,6 persen. Ini prihatin. Padahal bangsa luar sangat takut dengan adanya kebhinekaan yang ada di indonesia,” kata Watoni.

Artinya, warga Metro dan Lampung sebagai bagian dari NKRI harus ambil bagian dari membumikan pancasila secara utuh. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dilakukannya kegiatan sosialisasi oleh anggota DPRD Lampung.

“Hati – hati Bu, Pak… jangan terlena dengan faham – faham luar yang berupaya masuk ke Indonesia. Kalau ini tergerus habis, maka akan bahaya. Karena, saat ini sudah ada lampu kuning. Sehingga, kami di DPRD Lampung cepat bergerak, salah satunya melalui kegiatan seperti ini, dan komitmen kami harus juga diikuti oleh seluruh masyarakat Lampung dan Metro khususnya,” tegas Watoni.
WARTAPOST.CO.ID

Anggota DPRD Lampung Sosperda Rembug Pekon di Pesawaran

Pesawaran — Beragamnya suku, adat, ras, dan agama yang ada di Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran khususnya, menjadi rentan terjadinya gesekan dan konflik antar warga. Sehingga, dibutuhkan edukasi dan pemahaman yang mendasar bagi seluruh masyarakat, agar terciptanya lingkungan yang aman dan damai.

“Kita sebagai warga negara Indonesia patut bersyukur, kita kaya akan Ras, Suku, Adat dan agama. Tapi, jika masyarakatnya tidak diberi edukasi dan pemahaman akan aturan, bisa jadi dengan keberagaman yang ada, akan terdapat celah gesekan antar warga,” kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Hanifah saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, di hadapan masyarakat Desa Pampangan, Kecamatan Gedong Tataan. Sabtu (27/01/2023).

Atas dasar itu, kata Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung tersebut, memandang perlu dan penting Perda Rembug Desa/Kelurahan disampaikan kepada masyakat Pampangan. Karena, tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini masih terjadi gesekan antar warga yang sebenarnya persoalan tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah.

“Banyak sekali persoalan dan gesekan yang ada di Kabupaten Pesawaran, dan lampung pada umumnya ini. Oleh karena itu, Rembug Pekon menjadi solusi atasi sejumlah persoalan. Jadi, saya minta kalo ada persoalan tidak usah gontok – gontokan antar tetangga dan saudara, mari bersatu,” tegasnya.

Narasumber yang hadir, kata Ketua Muslimat NU Kabupaten Pesawaran itu.  Akan mengupas dan menjelaskan materi, dan panduan soal perda rembug pekon yang disampaikan hari ini.

“Jadi, saya minta ikuti, dan pahami materi yang disampaikan pemateri. Dan sepulang dari sini, sebarkan ke tetangga, saudara dan kerabat yang belum bisa hadir,” tegas Hanifah.

WARTAPOST.CO.ID