Anggota DPRD Lampung Sikapi Polemik Warga dan GKKD

Bandar Lampung — Kejadian aksi intoleran berupa pelarangan ibadah di Gereja Kristen KemH Daud (GKKD), pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 di Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung. Budhi Condrowati dengan tegas mengatakan hal tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

“Saya sangat prihatin, apa yang terjadi minggu kemarin terhadap teman – teman GKKD. Tentu, cara – cara itu tidak mencerminkan dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi hal itu dilakukan oleh aparat pemerintahan tingkat RT,” kata Condrowati, Rabu (22/02/23). 

Karena itu, pihaknya meminta kepada pihak terkait, untuk segera mencarikan solusi antar kedua belah pihak. Sehingga, apa yang terjadi kemarin tidak terulang kembali.

“Utamakan musyawarah, semua pihak harus turun tangan, libatkan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Agar, tidak terulang lagi,” Tegasnya.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Mesuji itu meminta kepada Pemerintah dan pemuka agama bergandeng tangan secara bersama – sama untuk melakukan pembinaan secara menyeluruh kepada RT dan sejenisnya, tentang pentingnya toleransi beragama dilingkungan sekitar.

"Jelas, jika hal-hal kecil ini terjadi dan menyebar. Sementara, pemerintah kota tidak tanggap merespon. Maka, akan berdampak buruk terhadap keamanan, kedamaian dalam hidup beragama dan berbangsa,. Dan bahkan, bisa saja terjadi keributan antar suku dan agama. Nah, ini jangan sampai terjadi,” Tegas Condrowati.

Karena, tambah Anggota Komisi V DPRD Lampung itu. Dalam beragama dan beribadah, menurut ajaran agama adalah hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi. Menghalangi orang lain beribadah merupakan pelanggaran terhadap HAM dan konstitusi. Sementara, persekusi terhadap kegiatan ibadah adalah perbuatan pidana.

“Setiap warga negara dilindungi haknya untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing oleh konstitusi. Nah, komunikasi dan musyawarah harus dikedepankan,” Tegas nya.

Untuk diketahui, sebelumnya, viral di media sosial video aksi pembubaran kegiatan ibadah Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pukul 09.30, di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung.

Lokasi GKKD berada di Jl. Soekarno hatta Gang Anggrek RT.12 Kelurahan Rajabasa jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung oleh pria berinisial W yang diketahui merupakan Ketua RT setempat. (KN/)

Puluhan Pedagang Sekitar RSUAM Diterima DPRD Lampung

Bandar Lampung - Puluhan Pedagang di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Muluk (RSUDAM) ngadu ke Komisi I DPRD Lampung, Selasa (28/2/2023).

Mereka mengadu karena tidak bisa berdagang di tempat yang biasa mereka berjualan. Pun meminta agar DPRD Lampung memfasilitasi keluhan tersebut dan mengakomodir kembali berdagang di RSUDAM.

Anggota Komisi I DPRD Lampung Budiman AS, mengaku siap membantu selesaikan persoalan ini agar mereka bisa berdagang, karena mereka untuk mencari makan untuk anak istrinya. Sebentar lagi juga akan puasa kebutuhan akan meningkat. Kalau mereka tidak punya mata pencaharian mereka bisa berbuat yang lain.

“Saya akan adukan ini ke rumah sakit agar mereka diakomodir. Karena dengan adanya pedagang disitu juga sebenarnya terbantu juga bagi keluarga yang sakit mereka bisa membantu,” kata dia.

Pertama ada pedagang asongan yang berkeliling, yang kedua adalah pedagang lapak, agar tidak diisi oleh pihak pihak yang baru dan juga sewanya jangan terlalu mahal.

“Kurang lebih pedagang asongan ini sekitar 50 An orang. Dan ini yang datang perwakilannya saja sekitar puluhan orang,” kata Budiman.

Salah satu perwakilan pedagang asongan RSUDAM Esa mengungkapkan pihaknya setahun yang lalu dijanjikan untuk disediakan tempat dan diakomodir kembali berdagang di sekitar Abdoel Muluk.

“Kita minta supaya kami pedagang asongan masih dikasih waktu, masih diberikan tempat untuk berdagang di Abdoel Muluk,” kata Esa di ruang Komisi I DPRD Lampung, saat mengadukan keluhan pedagang di Komisi I,

"Pertama kita dulu sudah ada tempat, tahunya digusur, kami tunggu sudah setahun katanya nanti mau dikasih solusi. Dan sekarang justru itu di isi oleh pihak luar,” kata Esa.

Harapannya agar pihak RSUDAM itu kembali mengakomodir para pedagang berjualan di sekitaran Abdoel Muluk.

“Kita diminta bayar sewa tempat bagi yang lapak itu Rp1 juta dan tiap hari itu Rp25 ribu harus memberi kepada petugas pengamanan,” kata Esa.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Yose Rizal mengaku pihaknya juga sudah mengkomunikasikan dengan Komisi V DPRD Lampung.

“Agar pedagang itu bisa beraktivitas kembali. Soal ada pertimbangan kerapihan dan estetika dan lain lain moggo dibicarakan dengan pedagang ini,” kata Yose Rizal.

Harapannya, kata Yose Rizal supaya Pedang tersebut diakomodir oleh RSUDAM Lampung.

Badri Ketua DPW SRMI Lampung, ada persoalan pungli, dan ada persoalan lapak yang tidak ditempatkan pedagang.

“Pedagang ini ada dua ada, yakni pedagang asongan dan pedagang lapak. Tadinya kami yang ngawal ini. Dan sekarang ini kami mendampingi pedagang. Apalagi sebentar lagi ini Bulan puasa. Otomatis ini jualan pasti akan meningkat,” ujar Badri.

Pihaknya mendampingi pedagang RSUDAM itu karena hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Direktur RS Abdoel Muluk.

“Setiap pergantian Direktur ini selalu meninggalkan persoalan semacam ini.Ini juga ada pungli, yang didepan Korem sampai pangkalan ojek itu ada pungli 25 ribu oleh oknum dan seakan itu dilegalkan oleh pihak RS Abdoel Muluk. Jangan sampai ini persoalan terulang lagi,” tegas Badri saat mengadu ke Komisi I DPRD Lampung, Selasa (28/2/2023).

Badri mengatakan, Para pedagang lapak dan asongan itu meminta agar dikembalikan mereka untuk berdagang di RS Abdoel Muluk.(ndi)

Hanifah Sosialisasi Ideologi Pancasila di Pesawaran

Pesawaran — Guna memupuk persaudaraan antar umat beragama, masyarakat dan keluarga, edukasi tentang Pancasila harus terus di tingkatkan disemua lapisan masyarakat khususnya Pesawaran. Sehingga, kebhinekaan yang ada benar – benar terwujud bagi semua warga negara indonesia. Hal tersebut, menjadi konsep dasar dari kegiatan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), oleh anggota DPRD provinsi lampung periode 2019 – 2024.

“Pancasila merupakan Ideologi bangsa, sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai, yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Hanifah, saat menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), dihadapan masyarakat Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran. Sabtu (18/02/2023).

Tentu, besar harapan dari semua anggota legislatif periode ini, kepada masyarakat Lampung, untuk bahu membahu membumikan Pancasila diseluruh lapisan, melalui berbagai cara sesuai kultur wilayah masing – masing.
"Melalui kegiatan ini, saya minta ikuti, pahami apa yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian, tularkan ke anak, keluarga, saudara, tetangga, dan lingkungan sekitar,” Ujarnya.

Selain itu, Ketua muslimat NU Kabupaten Pesawaran itu meminta kepada masyarakat Padang Cermin untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu, dan paham – paham diluar Pancasila.

“Ini perlu perhatian kita semua, bahwa diluar sana, ada yang berupaya mengubah Pancasila menjadi paham – paham Radikal. Masuk dan caranya pun beragam, jadi kita patut waspada. Sehingga, sosialisasi ini saya anggap penting, ” tegasnya.(*)

Soal Pedagang, DPRD Lampung Sambangi RSUDAM

Bandar Lampung – Setelah kemarin puluhan pedagang yang berada di sekitaran Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) mengadukan nasibnya pada Komisi I DPRD Provinsi Lampung, yang diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal dan juga anggota Komisi I DPRD Lampung dapil Kota Bandarlampung Budiman AS.

Aspirasi yang disampaikan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Budiman AS selaku anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Kota Bandarlampung.

Budiman AS menyampaikan aspirasi tersebut kepada Direktur Utama RSUDAM, Lukman Pura dan disambut baik.

“Tentunya kedatangan ini untuk menyampaikan aspirasi yang diterima oleh Komisi I DPRD Provinsi Lampung terkait puluhan pedagang yang meminta tempat untuk dapat kembali berdagang, dan RSUDAM dapat memfasilitasi para pedagang,” ujar Budiman, Rabu (01/03/23).

Ketua DPC Demokrat Bandarlampung juga mengatakan bahwa pedagang bersedia untuk mengikuti aturan yang diberlakukan oleh RSUDAM dengan menjaga kenyamanan.

"Mereka juga menyampaikan akan mengikuti aturan yang berlaku di rumah sakit dengan menjaga kenyamanan saat berdagang, sehingga mereka di perbolehkan untuk berjualan mencari nafkah,” tegasnya.

Kemudian, Direktur Utama RSUDAM Lukman Pura juga menyampaikan terkait masalah tersebut pihaknya tengah menyiapkan lokasi supaya dapat memberikan kenyamanan pada pedagang dan juga pasien di RSUDAM.

Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Reses di Natar

Lampung Selatan — Anggota DPRD Propinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan asal daerah pemilihan Lampung II (Kabupaten Lampung Selatan), Lesty Putri Utami menggelar reses ke I Tahun 2023 di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Dihadapan masayarakat, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung itu mengatakan, kegiatan reses merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan. Sehingga, diharapkan masyarakat benar-benar memanfaatkan agenda anggota dewan tersebut untuk menyampaikan aspirasi pembangunan wilayahnya

“Ada tiga jalur yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengusulkan pembangunan di wilayahnya yakni melalui musrenbang, langsung mengusulkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta melalui reses jaring aspirasi anggota DPRD,” Kata Lesty.

Menurutnya, saat reses berlangsung persoalan infrastruktur masih mendominasi usulan masyarakat. “Infrastruktur masih menjadi persoalan, jadi. Hasil yang didapat ini, akan menjadi pembahasan kami di DPRD untuk segera dicarikan solusinya, ” Tegasnya.

Selain itu, Lesty juga mengatakan siap mendorong dan membantu kelompok Ibu-Ibu dan pemuda untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang mampu membangkitkan perekonomian masyarakat, seperti halnya pembentukan UMKM.

“Kami berharap melalui reses ini ada masukan dari masyarakat, utamanya kaum perempuan dan Pemuda yang dapat kami perjuangkan sehingga dapat menjadi program yang bermanfaat dan bisa membuka lapangan pekerjaan,“ pungkasnya seperti dilansir WARTAPOST.CO.ID,

Anggota DPRD Lampung Ajak Warga Jalan Sehat HUT Gerindra Ke-15 Berhadiah Rumah

Bandar Lampung - Memperingati hari jadinya yang ke-15, Partai Gerindra mengajak masyarakat Lampung jalan sehat pada Minggu, 5 Maret 2023 pagi.

Diperkirakan belasan ribu massa akan tumpah ruah ke acara ini yang akan mengambil sentral di Stadion Pahoman Kota Bandar Lampung itu.

Fahrurozi, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Gerindra  menegaskan bahwa Gebyar HUT Gerindra ke-15 ini tujuannya sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Prabowo Subianto siap dalam kontestasi Presiden 2024 dan terus mendorong hal tersebut ditengah masyarakat.

“Pak Prabowo kemungkinan besar hadir di kegiatan ini. Dan tekad kami Prabowo Presiden 2024 itu juga sudah bulat. Prabowo Presiden 2024, Rakyat Indonesia Sehat !!," kata dia, Selasa (28/2).

Dia mengatakan bahwa Gerindra menyiapkan hadiah fantastis yakni satu Unit Rumah sebagai hadiah utama, ada Sapi 5 ekor dan 400-an hadiah lainnya dari berbagai barang.

“Kami berharap masyarakat terus mencintai olahraga, termasuk jalan sehat. Ini bukti bahwa jalan sehat adalah olahraga yang sangat murah namun sangat sehat. Maka dari itu dipilihlah salah satu tangkai kegiatan HUT Gerindra adalah jalan sehat, paparnya.

Berikut 7 lokasi tempat pengambilan kupon Jalan Sehat HUT ke-15 Partai Gerindra :

1. Kantor DPD Provinsi Lampung, Jalan Sekampung No. 08, Kelurahan Sumur Batu, Kota Bandar Lampung.

2.  Kantor DPC Kota Bandar Lampung, Jalan Putri Balau No. 109, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung.

3. Posko Dapil 1, Jalan Pattimura No. 25, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung.

4. Toko Malik (di bawah Fly Over), Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.

5. Warung Nongkrong, Jalan Z.A Pagar Alam, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.

6. LBH Pijar Harapan, Jalan Yos Sudarso No. 167, Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung.

7.Jalan Pulau Sari Raya No. 222 Perumahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung.

Rute yang akan ditempuh, direncanakan start dari Stadion Pahoman kearah Jl. Jendral Sudirman kearah kiri menuju Tugu Adipura, kemudian berbelok ke kiri di Jl Diponegoro terus kemudian berbelok ke kiri lagi di Tugu Pengantin ke arah Stadion Pahoman dan finish.

Diingatkan bagi peserta diharapkan membawa fotokopi E-KTP. Pengambilan Kupon dibuka mulai pukul 10.00 sampai pukul 17.00 di setiap lokasi tersebut diatas.

“Jalan Sehat ini sebagai puncak dari seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-15 Gerindra tahun ini. Kenapa harus dengan KTP, karena ini untuk validasi pemenang untuk seluruh hadiahnya,” katanya.

Untuk hadiah jalan sehat ini di antaranya 1 unit rumah, 5 motor, 5 sapi, 10 sepeda, 15 kulkas dan masih banyak lagi. (Lis/ndi)

Pasal SMK Unggul Terpadu, Ketua DPRD Lampung Panggil OPD

BANDARLAMPUNG - Ketua DPRD Lampung menggelar rapat koordinasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka menindaklanjuti peninjauan lapangan di SMK Unggul Terpadu, Rabu (22/02/2023)

Diketahui sebelumnya, Ketua DPRD Lampung saat melakukan Peninjauan Lapangan dalam masa reses tahap 1 di SMK Unggul terpadu, pihak sekolah mengeluhkan bahwa keberadaaan atas tanah pekarangan di sekolah sering kali digunakan oleh pihak luar tanpa ada koordinasi sehingga menggangu kenyamanan dalam proses belajar-mengajar bagi para siswa.

Tidak butuh waktu lama, sehari kemudian Ketua DPRD Lampung meminta keterangan dan konfirmasi kepada BPKAD Provinsi Lampung serta Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut.

Mingrum Gumay menjelaskan sejumlah bangunan yang berada dalam pekarangan tersebut terkesan tidak dirawat dan diabaikan, ini menunjukan ketidakseriusan dan lemahnya koordinasi lintas sektoral sebagai upaya membangun peradaban pendidikan yang layak dan berkualitas di Provinsi Lampung.

“Bagaimana mungkin kita akan menciptakan generasi penerus yang memiliki kompetensi bersaing, sarana dan prasarana penunjang pun saat ini sangat memprihatinkan,ini menjadi perhatian dan evaluasi kita bersama apalagi sekolah ini milik negara, kita harus hadir jangan terkesan kurang kepedulian," ujar Mingrum. 

Ia juga meminta ketegasan dan juga keseriusan OPD untuk menindaklanjuti keabsahan dan legalitas yang diatasnya dibangun fasilitas pendidikan sehingga tenaga pendidik dan pelajar mempunyai keyakinan, kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar-mengajar.

“Saya minta dibentuk team khusus lintas sektoral dalam rangka menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, ada 100 H tanah hibah yang diberikan sebelumnya dari BPPT sekarang dilebur menjadi BRIN,20 hektar sudah selesai pengalihannya untuk pemkab lampung tengah, sisa 80 Hektar yang saat ini berdiri diatasnya SMK Unggul Terpadu, jika ada kendala teknis segera komunikasikan, DPRD Lampung akan mengawal dan mendorong proses percepatan ini jika diperlukan," lanjutnya. (Lis/ndi)

Nurhasanah Pimpin Pengda TP Sriwijaya Lampung

BANDARLAMPUNG - Hj. Nurhasanah, SH., MH., terpilih menjadi Ketua Pengurus Daerah Tenaga Pembangunan (Pengda TP) Sriwijaya Provinsi Lampung periode 2023 - 2028. Ia terpilih secara aklamasi dalam Silaturahmi dan Musyawarah Daerah (Musda) II TP Sriwijaya Lampung yang digelar di Santara Resto Bandarlampung, Minggu (19/2).

sidang Musda II Pengda TP Sriwijaya Lampung dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PP TP Sriwijaya Ahmad Fauzan selaku ketua sidang didampingi Ketua SC Oking Ganda Miharja selaku Sekretaris sidang serta Ketua OC Nopyansyah selaku anggota sidang.

Dalam Musda itu juga ditetapkan Drs. H. Mukhlis Basri sebagai Sekretaris Pengda TP Sriwijaya Lampung dan Drs. H. Zainal Abidin, M.M., sebagai Bendahara Pengda TP Sriwijaya Lampung.

Usai terpilih, Nurhasanah yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung ini langsung tancap gas dengan membentuk pengurus cabang (Pengcab) TP Sriwijaya Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

"Alhamdulillah, kita juga sudah menetapkan Ketua Sekretaris Bendahara (KSB) Pengcab Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Dan SK juga sudah kita serahkan kepada KSB untuk selanjutnya membentuk kepengurusan lengkap," ujarnya.

Srikandi PDI Perjuangan ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung.

"Saya ucapkan terimakasih atas amanah yang diberikan kepada saya untuk mimpin TP Sriwijaya Lampung. Saya harap kerja samanya semua pengurus dan kader untuk membangun TP Sriwijaya Lampung ke depan yang lebih baik," ujarnya.

Dewan Pakar Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) ini mengatakan, pihaknya juga telah menyusun struktur kepengurusan Pengda TP Sriwijaya Provinsi Lampung periode 2023 - 2028.

Dimana, kata dia, dalam kepengurusannya ini merangkul dan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik dari kalangan milenial hingga tokoh senior.

"Jadi kepengurusan TP Sriwijaya Lampung ini lengkap. Dari milenial hingga yang senior ada. Dari pengusaha, advokat, tokoh politik, hingga anggota legislatif juga ada. Jadi kepengurusan TP Sriwijaya Lampung ini sangat beragam dan berwarna," kata dia.

Meskipun dari latar belakang yang berbeda, Nurhasanah berharap, TP Sriwijaya Lampung tetap solid dan kompak. Selian itu, dirinya juga berharap kepada pengurus untuk saling bergotong royong untuk membesarkan TP Sriwijaya Lampung.

"Karena disini saya inginnya yang bergabung di TP Sriwijaya Lampung ini adalah keluarga. Saya juga ingin TP Sriwijaya Lampung ini bukan punya KSB saja, tapi milik semua pengurus. Jadi semua merasa memiliki," jelasnya.

Selain itu, dirinya juga berharap Pengurus TP Sriwijaya Lampung dapat mensosialisasikan organisasi kemasyarakatan ini ke seluruh Lampung.

"Saya ingin TP Sriwijaya ini dikenal ke masyarakat Lampung. Karena TP Sriwijaya ini merupakan tonggak keinginan cita-cita merdeka bangsa. Makanya kita harus membesarkan TP Sriwijaya Lampung," tukasnya.

Wakil Ketua PP TP Sriwijaya, Syopiansyah Jaya Putra berharap, kepengurusan TP Sriwijaya Lampung terkonsolidasi dan tekolaborasi hingga kepengurusan cabang di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

"Saya juga berharap TP Sriwijaya Lampung juga dapat berkolaborasi dan mendukung apa yang menjadi program Pemprov Lampung dibberbagai bidang guna mensejahterakan masyarakat Lampung," tukansnya.

Hadir dalam acara Perwakilan PP TP Sriwijaya, calon Pengda TP Sriwijaya Lampung, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar TP Sriwijaya Lampung, Srikandi TP Sriwijaya Provinsi Lampung, serta Ketua Sekretaris Bendahara (KSB) TP Sriwijaya Kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. (*)

FX. Siman Sosperda di Pesawaran Bahas Kemandirian Ketahanan Pangan

Pringsewu — Kami butuh solusi atas kelangkaan dan sulitnya mendapat ‘Pupuk’ sebagai modal utama untuk bercocok tanam. Hal tersebut disampaikan perwakilan warga, Rahayu Wiyono, dihadapan Anggota DPRD Lampung, FX. Siman, saat menggelar sosialisasi Peraturan Dearah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2017, Tentang Kemandirian Pangan. Di hadapan masyarakat Pekon Tanjung Dalam, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pesawaran. Sabtu (11/02/2023).

“Kami ini masuk dalam kategori lumbung padi, dan beras. Luas lahan pertanian sangat pasti. Tapi, kami ini sekarang terkendala dengan langkanya pupuk,” kata Rahayu Wiyono (50). Disela kegiatan.

Tentu, kegiatan Sosialisasi yang digelar. Kata Wiyono, menjadi momen yang ditunggu – tunggu oleh masyarakat Tanjung Dalam. Jangan sampai, predikat lumbung padi, dengan luasnya lahan pertanian tidak dapat berproduksi dengan baik.

“Nah, dengan adanya Pak Siman dan Pak Fauji di hadapan kami. Mudah – mudahan bisa kami solusi. Agar, kami bisa kesulitan mendapatkan pupuk,” tegasnya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Doni (35), bahwa kendala yang dihadapi dan dirasakan warga Tanjung Dalam bukan hanya pupuk. Tetapi, persoalan Hama dan Transportasi. Kemudian, pengelolaan limbah ternak.

“Nah, Hama ini sering terjadi di lahan pertanian kami. Bagaimana, mengatasinya jika sarananya tidak ada. Tolong, pak Siman dan Pak Fauji kasih solusi,” tegasnya.
WARTAPOST.CO.ID

Anggota DPRD Lampung Sosperda Perlindungan UMKM

Bandar Lampung – Memastikan usaha mikro kecil menengah masyarakat mendapatkan perlindungan, bentuk program pemerintah eksekutif maupun legislatif untuk memberikan perhatian kepada pelaku UMKM.

Dari itu, DPRD Provinsi Lampung rutin mensosialisasikan program sosialisasi peraturan daerah yang langsung turun pada masyarakat.

Syarif Hidayat salah satu anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Kota Bandarlampung melangsungkan sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Politikus usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan masyarakat harus tumbuh untuk bangkit dan mandiri dalam keuangan.

“Dengan sosialisasi ini kita lakukan, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, supaya masyarakat dapat mandiri dalam keuangannya. Memastikan mereka mempunyai perlindungan dalam usahanya,” ujarnya, Sabtu (11/02/23).

Kegiatan yang dilakukan bersama kelompok usaha ibu-ibu, berlangsung di Aula Taman Kuliner GS, Jl. Batukalam, Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandarlampung.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini berharap masyarakat pelaku UMKM dapat berkembang.

“Saya berharap nantinya dengan pelatihan pembekalan usaha, maka pelaku UMKM dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan ekonominya,” tuturnya.

Sri salah satu ibu-ibu pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 menyampaikan apresiasi terhadap program yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung.

“Semoga sosialisasi ini dapat memberikan manfaat untuk kami pelaku UMKM, apalagi dengan adanya bantuan dan pembekalan dapat membantu kami untuk meningkatkan kualitas usaha kami,” tutupnya. (KN)

Kinni.id

Watoni Sosperda di Negeri Katon Bahas Rembug Pekon

Pesawaran — Silaturahmi Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin, yang dikemas melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, mendapat curhatan pembangunan jalan dari masyarakat Desa Negara Saka, Kecamatan Negeri Katon Pesawaran. Jumat (10/02/2023).

Perwakilan warga Negara Saka Negeri Katon, Mad Sen mengatakan bahwa dihadapan rumah kebetulan pembangunan jalan provinsi sepajang 300 meter tepanya di Dusun Negeri Ulangan sudah diperbaiki dengan sistem Cor. Tapi, pembangunan itu sendiri tidak disertai pengadaan dranaise dan bahu jalan. Sehingga, dampak dari itu semua dapat menyebabkan kecelakaan kendaraan yang melintas.

“Sebagai penyambung lidah, bagaimana tentang pembangunan jalan yang ada depan rumah. Jalannya sudah di Cor, tapi gak ada Drainase dan bahu jalannya. Khawatir, kendaraan lewat nyemplung. Karena, bahu jalannya rendah dari jalan yang di Cor,” tegasnya.

Atas dasar itu, tentu dihadapan Anggota DPRD Lampung. Masyarakat Negara Saka berharap segera dicarikan solusinya, untuk membangun drainase nya. Agar, antara bahu jalan dan jalan bisa sejajar.

“Mudah – mudahan Pak Watoni bisa memberikan solusi. Kami sangat berharap sekali sama bapak,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin mengaku pertanyaan sekaligus permintaan dari warga Negara Saka Negeri Katon sangat bagus dan patut diapresiasi. Sebab, kritisi dan masukan dari masyarakat menjadi wadah kami di legislatif memperbaiki sejumlah persoalan yang terjadi di Masyarakat.

“Ini catatan kami di legislatif, kita tunggu anggaran perubahan 2023, atau gak di anggaran Murni 2024. Mudah – mudahan, periode mendatang bisa dianggarakan,” tegasnya.

WARTAPOST.CO.ID