Mingrum Kunjungi SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo



Ketua DPRD Lampung menggelar penyerapan aspirasi dalam masa reses tahap 1 di SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo, Lampung Tengah. Selasa (28/02/2023)


Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya menerima aspirasi saja,melainkan sebagai forum diskusi yang melahirkan saran,kritik dan masukan kepada lembaga DPRD lampung untuk melakukan evaluasi kedepan.


”Reses atau penyerapan aspirasi ini wajib dilakukan baik unsur pimpinan maupun anggota dengan tujuan melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat,jadi setelah dari kegiatan ini nanti akan diakomodir mana yang menjadi skala prioritas untuk ditindaklanjuti sebagaiamana mestinya," kata Mingrum. 


Ia juga menjelaskan bahwa Sekolah merupakan salah satu organisasi yang sangat penting dalam rangka menjaga dan memastikan keberlangsungan proses pendidkan menjadi salah satu pijakan untuk menopang dan melahirkan generasi penerus bangsa kedepan berbasis kreativitas dan kompetensi.


” Dalam masa reses tahap 1 ini, kita pilih di sektor pendidikan,karena dalam beberapa kurun waktu terakhir issue yang berkembang hingga hari ini maraknya pelajar turut serta dalam kelompok geng motor sehingga kita akan cek lapangan dan mencari akar permasalahannya, apakah disekolah tidak memfasilitasi kegiatan pelajar atau memang infrastruktur,sarana dan prasarananya tidak menunjang sehingga tidak ada wadah untuk berekpresi bagi pelajar untuk mengembangkan potensi yang ada," ujar Mingrum. 


Dalam kesempatan tersebut,Mingrum juga melakukan pengecekan infrastruktur dan melihat sarana, prasarana yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Kalirejo.

Anggota Komisi V DPRD Lampung Reses di Kemiling


Bandar Lampung : Dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat Anggota Komisi V DPRD Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan AR. Suparno, SE menggelar reses masa sidang ke I tahun 2023, Jum’at (24/2/2025).


Kegiatan yang dilaksanakan di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling itu dihadiri oleh Ketua Ranting Sumber Agung, Ketua Sekretaris Bendahara PAC PDI Perjuangan Kemiling serta masyarakat sekitarnya RT 03/06 yang didominasi Ibu-ibu.


Dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Lampung AR Suparno, SE menyampaikan bahwa reses merupakan kegiatan rutin DPRD.


”Sejak tanggal 21 hingga 28 Februari setiap Anggota DPRD Lampung melaksanakan reses ke Daerah Pemilihan (Dapil). Reses atau turun ke bawah untuk menyerap aspirasi masyarakat,” kata politisi PDI Perjuangan mengawali sambutannya.


“Silahkan bapak Ibu mengusulkan, apa yang dibutuhkan. Silahkan sampaikan. Saya akan bantu jika memang harus segera dibantu,” tegasnya didepan hadirin yang hadir.


Saat sesi tanya jawab, warga RT 03 yang menjabat ustadz menyampaikan permintaan bantuan kursi untuk rukun kematian


Menanggapi aspirasi masyarakat itu, Anggota DPRD Lampung AR Suparno, SE pun merespon dengan segera.


Reses di Labuhan Dalam, Aprilliati Sikapi Sahabat Difabel Lampung


Bandar Lampung – Menjalankan fungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Aprilliati menggelar agenda reses bersama masyarakat kelurahan Labuhan Dalam, kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandarlampung.


Reses yang digelar oleh Aprilliati anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Bandarlampung ini juga dihadiri oleh masyarakat dan komunitas Sadila (Sahabat Difabel Lampung) yang ada di Kelurahan Labuhan Dalam.


Etik Mutmainah yang merupakan Ketua Sahabat Difabel Lampung menyampaikan aspirasi mereka untuk adanya perhatian pemerintah terhadap kaum difabel.


“Kita berharap kaum difabel tidak lagi ada diskriminasi, mendapatkan hak-hak yang sama mulai dari hak pendidikan, sosial, kesehatan dan lainnya dapat menjadi perhatian oleh pemerintah,” ucap Etik, Minggu (26/02/23).


Kemudian Etik juga memotivasi untuk masyarakat yang memiliki anak atau keturunan disabilitas untuk tetap semangat.


“Sampai saat ini kita memiliki enam puluh disabilitas yang menjadi binaan kita, untuk orang tua yang memiliki anak disabilitas tetap semangat, jangan menyerah kalau lelah boleh gabung ke komunitas Sadila banyak ayah-ayah dan ibu-ibu hebat,” tambahnya.


Menyikapi hal tersebut, Aprilliati anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung juga menyampaikan melalui perda yang sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Lampung terkait disabilitas akan mendorong dinas terkait agar lebih memperhatikan kaum difabel.


“Nanti saat rapat dengar pendapat bersama dinas sosial kita akan menanyakan sejauh mana implementasi dari perda disabilitas supaya anak-anak difabel ini juga mendapatkan hak-haknya,” ucapnya.


Aprilliati juga mendukung adanya Sabila (Sahabat Difabel Lampung) dimana yang anggotanya merupakan anak-anak remaja yang merelakan waktu, tenaga dan kesabarannya untuk membina kaum difabel.


“Saya sangat mendukung komunitas Sabila ini, anak-anak remaja yang dengan ikhlas untuk menjadi pengasuh, pendamping, dan motivator bagi anak-anak disabilitas. Supaya dapat diperkerjakan di cafe, kemudian bisa membuat kerajinan-kerajinan tangan,” tegasnya.


Anggota DPRD Lampung Reses di Metro



Metro – Anggota DPRD Lampung Dapil III, meliputi, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Kota Metro lakukan reses bersama ke Kota Metro, Selasa (28/02/2023).

Koordinator Tim 3 sebelas, Watoni Noerdin mengatakan reses bersama ini merupakan koordinasi dan komunikasi yang mesti dibangun secara intens antara pemerintah kabupaten dengan provinsi, guna menyelaraskan pembangunan secara adil dan merata.

“Hadirnya kami di Kota Metro ini merupakan langkah koordinasi yang perlu dilakukan bersama. Dengan harapan, memberikan perubahan dalam segala lini, untuk lebih baik lagi. Sehingga, pemerataan pembangunan yang kita harapkan bersama bisa terwujud,” Kata Anggota Komisi I DPRD Lampung itu.

Tentunya, lanjut Wakil Ketua DPD PDIP Lampung itu, hasil reses yang dilakukan, dapat menjadi bahan temen – teman anggota Dapil 3 untuk dibahas sekaligus berjuang di DPRD dan Musrenbang Provinsi. Tujuannya, agar pembangunan Kota Metro bisa dirasakan ke seluruh lapisan masyarakat.

“Dari hasil reses ini, kami berusaha semaksimal mungkin untuk diperjuangkan di Musrenbang provinsi. Dengan komitmen semaksimal mungkin, memajukan daerah yang menjadi wilayah kami,” tegasnya.
Wakil Walikota Metro, H. Qomaru Zaman, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan reses tersebut guna menerima berbagai keluhan, saran dan masukan, usulan serta aspirasi dari masyarakat.

Qomaru juga menyampaikan bahwa Kota Metro terdiri dari banyak ragam suku bangsa, adat istiadat dan agama. Beberapa hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dan perlu dibantu oleh provinsi, diantaranya masalah irigasi, sumur bor, sekolah, bantuan tempat ibadah, bantuan guru ngaji, hafidz dan lainnya.

“Kami berharap kehadiran anggota DPRD Provinsi Lampung, selain bisa mempererat silaturahmi, juga dapat meningkatkan daya saing serta meningkatkan laju pembagunan di Kota Metro dalam rangka menyejahterakan masyarakat, menuju Metro Bersahaja dan Lampung Berjaya,” tegasnya.


Nurhasanah Reses di Metro Sikapi Infrastruktur


Metro — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Dapil 3, meliputi Kabupaten Pesawaran, Pringsewu dan Kota Metro gelar reses bersama di Kota Metro, yang digelar di Aula Kantor setempat. Selasa (28/02/2023).


Dalam diskusi, Anggota Komisi III DPRD Lampung, Nurhasanah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp11,9 Miliar untuk perbaikan lima ruas jalan di Kota Metro pada tahun 2023.


“Realisasi anggaran perbaikan jalan terssebut, berkat dorongan dari anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) III, Provinsi Lampung,” Kata Nurhasanah.


Lebih lanjut, anggota Fraksi PDIP DPRD Lampung itu menuturkan bahwa anggaran tersebut diperuntukan untuk. Jalan Budi Utomo kemudian Jalan Soekarno Hatta, Jalan veteran, Jalan Pattimura, dan juga Jalan Brigjen Katamso.


“Tentu, anggaran ini jauh lebih besar dari pada kabupaten Pringsewu. Supaya dalam forum yang terhormat ini menjadi catatan bagi kita semua, kita dari 11 orang anggota DPRD Provinsi lampung yang mewakili Kota Metro ini memprioritaskan,” tegasnya


Selain itu, dirinya minta kepada seluruh masyarakat Bumi Sai Wawai untuk dapat mengawasi pembangunan lima ruas jalan di Metro agar berkualitas baik.


“Karena kami datang ke sini jalan rusak juga banyak yang nge-WA. Ini untuk tahun 2023 mohon dikawal ya, anggarannya cukup besar Rp11,9 Miliar,” tegas Nurhasanah.


Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro, Robby Kurniawan Saputra menjelaskan bahwa anggaran belasan Miliar yang digelontorkan itu khusus untuk perbaikan ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Lampung.


“Tahun ini di tahun 2023 ada anggaran Rp11,9 Miliar untuk perbaikan ruas jalan provinsi yang ada di kota Metro. Saya akan sampaikan kondisi jalan yang ada di kota, jadi ruas panjang jalan yang ada di Kota Metro itu 567,8 kilometer. Jumlah ruasnya ada 1.363 ruas,” ujarnya.


Selain itu, Robby juga mengungkapkan bahwa terdapat 389,87 kilometer atau setara dengan 86,49 persen kondisi infrastruktur jalan di Kota Metro mengalami kerusakan.


“Nah kondisi jalan yang ada di kota Metro pada saat ini, kondisi yang baik itu 31,3 persen. Terus kondisi rusak ringan 22,59 persen atau 128,2 kilometer. Kondisi rusak sedang itu 203,87 kilometer atau 35,9 persen. Kondisi rusak berat itu ada 57,8 kilometer atau 10,18 persen. Seperti itulah keadaan jalan di kota Metro pada hari ini,” tegasnya.



Kostiana Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Bumi Waras



Bandar Lampung – Menjaga nilai-nilai ideologi pancasila menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat bersama. Agar teknologi informasi yang maju saat ini tidak mempengaruhi pilar kebangsaan yang dimiliki oleh Indonesia selama ini.

Untuk itu, Kostiana anggota DPRD Provinsi Lampung menggelar sosialisasi pembinaan ideologi pancasila bersama masyarakat untuk menguatkan kembali empat pilar kebangsaan.

Empat pilar yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ini harus kita kuatkan supaya tidak terkikis dengan kemajuan teknologi informasi. Sehingga kita bijak dalam menyikapi sesuatu ditengah masyarakat,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Senin (21/02/23).

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Lampung ini juga berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat luas khususnya generasi muda agar dapat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dengan menjaga nilai-nilai ideologi pancasila maka bangsa Indonesia akan tetap berdiri kokoh, tidak akan terpecah belah dengan paham-paham radikalisme yang masuk,” tambahnya.

Kegiatan yang bertempat di Jl. Ikan Julung, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras. Bersama dua narasumber yaitu AKBP Basri Dina, SH.MH dan H. Suparman Abdul Karim. Dihadiri oleh Perangkat desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Selanjutnya, Basri Dina menyampaikan pentingnya kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila ini dilakukan untuk mengingatkan langsung kepada masyarakat supaya tidak lupa adanya Pancasila.

“Kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila ini sangat baik, supaya masyarakat dapat mengingat kita punya Pancasila yang artinya meski berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu yang harus kita tanamkan kepada masyarakat agar terciptanya kedamaian,” tutupnya. (KN)


Anggota DPRD Lampung Sikapi Polemik Warga dan GKKD



Bandar Lampung — Kejadian aksi intoleran berupa pelarangan ibadah di Gereja Kristen KemH Daud (GKKD), pada Minggu tanggal 19 Februari 2023 di Kecamatan Rajabasa, Bandarlampung. Budhi Condrowati dengan tegas mengatakan hal tersebut bertentangan dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.


“Saya sangat prihatin, apa yang terjadi minggu kemarin terhadap teman – teman GKKD. Tentu, cara – cara itu tidak mencerminkan dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi hal itu dilakukan oleh aparat pemerintahan tingkat RT,” kata Condrowati, Rabu (22/02/23). 


Karena itu, pihaknya meminta kepada pihak terkait, untuk segera mencarikan solusi antar kedua belah pihak. Sehingga, apa yang terjadi kemarin tidak terulang kembali.


“Utamakan musyawarah, semua pihak harus turun tangan, libatkan semua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini. Agar, tidak terulang lagi,” Tegasnya.


Ketua DPC PDIP Kabupaten Mesuji itu meminta kepada Pemerintah dan pemuka agama bergandeng tangan secara bersama – sama untuk melakukan pembinaan secara menyeluruh kepada RT dan sejenisnya, tentang pentingnya toleransi beragama dilingkungan sekitar.

"Jelas, jika hal-hal kecil ini terjadi dan menyebar. Sementara, pemerintah kota tidak tanggap merespon. Maka, akan berdampak buruk terhadap keamanan, kedamaian dalam hidup beragama dan berbangsa,. Dan bahkan, bisa saja terjadi keributan antar suku dan agama. Nah, ini jangan sampai terjadi,” Tegas Condrowati.


Karena, tambah Anggota Komisi V DPRD Lampung itu. Dalam beragama dan beribadah, menurut ajaran agama adalah hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi. Menghalangi orang lain beribadah merupakan pelanggaran terhadap HAM dan konstitusi. Sementara, persekusi terhadap kegiatan ibadah adalah perbuatan pidana.


“Setiap warga negara dilindungi haknya untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing oleh konstitusi. Nah, komunikasi dan musyawarah harus dikedepankan,” Tegas nya.


Untuk diketahui, sebelumnya, viral di media sosial video aksi pembubaran kegiatan ibadah Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pukul 09.30, di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung.


Lokasi GKKD berada di Jl. Soekarno hatta Gang Anggrek RT.12 Kelurahan Rajabasa jaya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung oleh pria berinisial W yang diketahui merupakan Ketua RT setempat. (KN/)




Puluhan Pedagang Sekitar RSUAM Diterima DPRD Lampung


Bandar Lampung - Puluhan Pedagang di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Muluk (RSUDAM) ngadu ke Komisi I DPRD Lampung, Selasa (28/2/2023).

Mereka mengadu karena tidak bisa berdagang di tempat yang biasa mereka berjualan. Pun meminta agar DPRD Lampung memfasilitasi keluhan tersebut dan mengakomodir kembali berdagang di RSUDAM.

Anggota Komisi I DPRD Lampung Budiman AS, mengaku siap membantu selesaikan persoalan ini agar mereka bisa berdagang, karena mereka untuk mencari makan untuk anak istrinya. Sebentar lagi juga akan puasa kebutuhan akan meningkat. Kalau mereka tidak punya mata pencaharian mereka bisa berbuat yang lain.

“Saya akan adukan ini ke rumah sakit agar mereka diakomodir. Karena dengan adanya pedagang disitu juga sebenarnya terbantu juga bagi keluarga yang sakit mereka bisa membantu,” kata dia.

Pertama ada pedagang asongan yang berkeliling, yang kedua adalah pedagang lapak, agar tidak diisi oleh pihak pihak yang baru dan juga sewanya jangan terlalu mahal.

“Kurang lebih pedagang asongan ini sekitar 50 An orang. Dan ini yang datang perwakilannya saja sekitar puluhan orang,” kata Budiman.

Salah satu perwakilan pedagang asongan RSUDAM Esa mengungkapkan pihaknya setahun yang lalu dijanjikan untuk disediakan tempat dan diakomodir kembali berdagang di sekitar Abdoel Muluk.

“Kita minta supaya kami pedagang asongan masih dikasih waktu, masih diberikan tempat untuk berdagang di Abdoel Muluk,” kata Esa di ruang Komisi I DPRD Lampung, saat mengadukan keluhan pedagang di Komisi I,

"Pertama kita dulu sudah ada tempat, tahunya digusur, kami tunggu sudah setahun katanya nanti mau dikasih solusi. Dan sekarang justru itu di isi oleh pihak luar,” kata Esa.

Harapannya agar pihak RSUDAM itu kembali mengakomodir para pedagang berjualan di sekitaran Abdoel Muluk.

“Kita diminta bayar sewa tempat bagi yang lapak itu Rp1 juta dan tiap hari itu Rp25 ribu harus memberi kepada petugas pengamanan,” kata Esa.

Ketua Komisi I DPRD Lampung Yose Rizal mengaku pihaknya juga sudah mengkomunikasikan dengan Komisi V DPRD Lampung.

“Agar pedagang itu bisa beraktivitas kembali. Soal ada pertimbangan kerapihan dan estetika dan lain lain moggo dibicarakan dengan pedagang ini,” kata Yose Rizal.

Harapannya, kata Yose Rizal supaya Pedang tersebut diakomodir oleh RSUDAM Lampung.

Badri Ketua DPW SRMI Lampung, ada persoalan pungli, dan ada persoalan lapak yang tidak ditempatkan pedagang.

“Pedagang ini ada dua ada, yakni pedagang asongan dan pedagang lapak. Tadinya kami yang ngawal ini. Dan sekarang ini kami mendampingi pedagang. Apalagi sebentar lagi ini Bulan puasa. Otomatis ini jualan pasti akan meningkat,” ujar Badri.

Pihaknya mendampingi pedagang RSUDAM itu karena hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Direktur RS Abdoel Muluk.

“Setiap pergantian Direktur ini selalu meninggalkan persoalan semacam ini.Ini juga ada pungli, yang didepan Korem sampai pangkalan ojek itu ada pungli 25 ribu oleh oknum dan seakan itu dilegalkan oleh pihak RS Abdoel Muluk. Jangan sampai ini persoalan terulang lagi,” tegas Badri saat mengadu ke Komisi I DPRD Lampung, Selasa (28/2/2023).

Badri mengatakan, Para pedagang lapak dan asongan itu meminta agar dikembalikan mereka untuk berdagang di RS Abdoel Muluk.(ndi)


Hanifah Sosialisasi Ideologi Pancasila di Pesawaran


Pesawaran — Guna memupuk persaudaraan antar umat beragama, masyarakat dan keluarga, edukasi tentang Pancasila harus terus di tingkatkan disemua lapisan masyarakat khususnya Pesawaran. Sehingga, kebhinekaan yang ada benar – benar terwujud bagi semua warga negara indonesia. Hal tersebut, menjadi konsep dasar dari kegiatan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), oleh anggota DPRD provinsi lampung periode 2019 – 2024.

“Pancasila merupakan Ideologi bangsa, sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai, yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Hanifah, saat menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP), dihadapan masyarakat Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran. Sabtu (18/02/2023).

Tentu, besar harapan dari semua anggota legislatif periode ini, kepada masyarakat Lampung, untuk bahu membahu membumikan Pancasila diseluruh lapisan, melalui berbagai cara sesuai kultur wilayah masing – masing.
"Melalui kegiatan ini, saya minta ikuti, pahami apa yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian, tularkan ke anak, keluarga, saudara, tetangga, dan lingkungan sekitar,” Ujarnya.

Selain itu, Ketua muslimat NU Kabupaten Pesawaran itu meminta kepada masyarakat Padang Cermin untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu, dan paham – paham diluar Pancasila.

“Ini perlu perhatian kita semua, bahwa diluar sana, ada yang berupaya mengubah Pancasila menjadi paham – paham Radikal. Masuk dan caranya pun beragam, jadi kita patut waspada. Sehingga, sosialisasi ini saya anggap penting, ” tegasnya.(*)


Soal Pedagang, DPRD Lampung Sambangi RSUDAM


Bandar Lampung – Setelah kemarin puluhan pedagang yang berada di sekitaran Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) mengadukan nasibnya pada Komisi I DPRD Provinsi Lampung, yang diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal dan juga anggota Komisi I DPRD Lampung dapil Kota Bandarlampung Budiman AS.


Aspirasi yang disampaikan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Budiman AS selaku anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Kota Bandarlampung.


Budiman AS menyampaikan aspirasi tersebut kepada Direktur Utama RSUDAM, Lukman Pura dan disambut baik.


“Tentunya kedatangan ini untuk menyampaikan aspirasi yang diterima oleh Komisi I DPRD Provinsi Lampung terkait puluhan pedagang yang meminta tempat untuk dapat kembali berdagang, dan RSUDAM dapat memfasilitasi para pedagang,” ujar Budiman, Rabu (01/03/23).


Ketua DPC Demokrat Bandarlampung juga mengatakan bahwa pedagang bersedia untuk mengikuti aturan yang diberlakukan oleh RSUDAM dengan menjaga kenyamanan.


"Mereka juga menyampaikan akan mengikuti aturan yang berlaku di rumah sakit dengan menjaga kenyamanan saat berdagang, sehingga mereka di perbolehkan untuk berjualan mencari nafkah,” tegasnya.


Kemudian, Direktur Utama RSUDAM Lukman Pura juga menyampaikan terkait masalah tersebut pihaknya tengah menyiapkan lokasi supaya dapat memberikan kenyamanan pada pedagang dan juga pasien di RSUDAM.



Sekretaris Komisi II DPRD Lampung Reses di Natar


Lampung Selatan — Anggota DPRD Propinsi Lampung dari fraksi PDI Perjuangan asal daerah pemilihan Lampung II (Kabupaten Lampung Selatan), Lesty Putri Utami menggelar reses ke I Tahun 2023 di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Dihadapan masayarakat, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung itu mengatakan, kegiatan reses merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan. Sehingga, diharapkan masyarakat benar-benar memanfaatkan agenda anggota dewan tersebut untuk menyampaikan aspirasi pembangunan wilayahnya

“Ada tiga jalur yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengusulkan pembangunan di wilayahnya yakni melalui musrenbang, langsung mengusulkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta melalui reses jaring aspirasi anggota DPRD,” Kata Lesty.

Menurutnya, saat reses berlangsung persoalan infrastruktur masih mendominasi usulan masyarakat. “Infrastruktur masih menjadi persoalan, jadi. Hasil yang didapat ini, akan menjadi pembahasan kami di DPRD untuk segera dicarikan solusinya, ” Tegasnya.

Selain itu, Lesty juga mengatakan siap mendorong dan membantu kelompok Ibu-Ibu dan pemuda untuk melakukan aktivitas atau kegiatan yang mampu membangkitkan perekonomian masyarakat, seperti halnya pembentukan UMKM.

“Kami berharap melalui reses ini ada masukan dari masyarakat, utamanya kaum perempuan dan Pemuda yang dapat kami perjuangkan sehingga dapat menjadi program yang bermanfaat dan bisa membuka lapangan pekerjaan,“ pungkasnya seperti dilansir WARTAPOST.CO.ID,