Mingrum Sosperda di Poncowati

LAMPUNG TENGAH -  Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, S.H., M.H., menggelar sosialisasi peraturan daerah (sosperda) di SMA Muhammadiyah Boarding School (MBS) Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu (8/4/2023).

Mingrum Gumay mengatakan, latar belakang marak beredar narkoba terjadi karena tinggi permintaan. Permintaan ini sumbernya adalah pengguna barang tersebut.

“Bayangkan saja, kalau barang banyak, tak ada yang gunakan, laku atau tidak barang tersebut, tidak laku juga. Akhirnya dengan sendirinya akan hilang karena tak ada peminatnya,“ ujarnya.

Ia juga menekankan, narkotika bisa berdampak terhadap timbul potensi tindakan kriminal. Sejumlah obat dapat mempengaruhi tindakan dan pikiran tanpa pertimbangan matang.

“Mencuri, berkelahi, judi dan lainnya itu sumbernya juga bisa kita katakan efek dari penggunaan narkotika. Karena itu, tak ada efek positif ditimbulkan saat mengonsumsi narkotika itu sendiri,“ ungkapnya.

Mingrum meminta seluruh pelajar berperan aktif melaporkan jika ada kerabat, tetangga, bahkan keluarga merupakan pengguna aktif narkotika.  Ajak berdialog dan arahkan mengikuti rehabilitasi. Tak dipidana, bahkan data pribadi akan dijamin BNN.

“Sudah ada beberapa mau lapor dan ikut rehabilitasi ini, kita lakukan upaya penuh secara preventif. Tak lagi terhadap penegakan hukum tapi mengedepankan humanis dan edukasi untuk memutus mata rantai pengguna narkotika itu sendiri,“ ujarnya. (*)

Ketua DPRD Lampung Hadiri Pisah Sambut Kapolda

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay hadiri Pisah Sambut Kapolda Lampung yang dilaksanakan di Mapolda Lampung, Senin (10/04)

Mingrum Gumay mengucapkan terimakasih atas dedikasi,kontribusi dan kolaborasi yang telah di bangun Irjen Pol. Akhmad Wiyagus selama bertugas di Provinsi Lampung.

”Secara pribadi dan institusi DPRD Lampung mengucapkan terimakasih atas terciptanya stabilisasi dan kondusifitas yang terjaga ditengah situasi yang dinamis selama menjadi Bhayangkara 1 di Provinsi Lampung," ujar Mingrum

.

Ia juga meminta untuk terus bertukar informasi dan menjaga silaturahmi tidak hanya terputus karena perbedaan teritorial.

”Pak Wiyagus mengemban tugas baru di Jawa Barat, masih sangat dekat dengan Lampung, silaturahmi jangan terputus karena kita harus banyak menerima masukan-masukan yang prinsipnya untuk mengisi pembangunan di Provinsi Lampung," ungkapnya

.

Mingrum juga mengucapkan selamat datang kembali kepada Irjen. Pol. Helmy Santika yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolres Lampung Utara sehingga tidak perlu waktu banyak dalam memahami situasional dan kearifan lokal yang ada di Lampung.

”Alhamdulilllah Insitusi Polri sangat mendukung menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Provinsi Lampung,ini terbukti sejumlah Kapolda yang pernah menjabat di Polda Lampung semuanya memiliki prestasi spesifik di bidangnya dan prestasi yang menonjol sehingga ini berdampak terhadap kinerja jajaran Polda yang terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," tutupnya. (*)

Mikdar Ilyas Apresiasi Pemerintah Pusat

Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, Mikdar Ilyas mengapresiasi Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog yang mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan dalam bentuk beras ke seluruh masyarakat di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Mikdar Ilyas menilai pemberian bantuan beras tersebut sangat tepat disalurkan pada saat momen ramadan ini.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Pusat yang memberikan bantuan beras dan sembako kepada seluruh masyarakat Lampung dan Bandar Lampung," kata Mikdar, dalam keterangannya, Minggu (9/4/2023).

"Karena disaat ini (bantuan beras) sangat dibutuhkan masyarakat. Program Presiden Jokowi dan Bulog ini juga sangat tepat diturunkan di ramadan ini," lanjutnya.

Ia berharap adanya bantuan tersebut dapat bermanfaat dan meringankan beban masyarakat di saat ramadan dan jelang Idul Fitri 2023.

Untuk diketahui, pemerintah pusat secara resmi mulai menyalurkan Program Bantuan Pangan 2023 secara serentak untuk masyarakat yang dikategorikan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonsesia, Kamis 6 april 2023.

Penyaluran bantuan beras ini dilakukan Bapanas bersama Perum Bulog. Program bansos beras ini akan berlangsung pada Maret hingga Mei 2023.

Adapun jumlah beras yang diberikan yakni sebanyak 10 kilogram setiap KPM yang akan diberikan selama tiga bulan. Total, pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan beras tersebut sebanyak 640 ribu ton.

Aprilliati Sosperda Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Aprilliati, tak henti untuk terus berjuang, menekan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi setempat.

Dia pun terus membangun komitmen warga, melalui banyak cara. Diantaranya lewat Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2021 tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Juga dengan cara membuka posko pengaduan warga, untuk membantu jika ada yang menjadi korban kekerasan (perempuan dan anak).

“Kegiatan ini rutin dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung, dalam mensosialisasikan perda yang ada. Hari ini bersama masyarakat Labuhan Ratu Raya, kita mengajak untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” kata Legislator PDI Perjuangan Lampung, Sabtu (08/04/23).

Anggota komisi V DPRD Lampung juga berharap adanya kesamaan misi baik di kabupaten/kota atau provinsi untuk dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Lampung.

“Saya selalu melakukan koordinasi kepada kabupaten/kota di Provinsi Lampung supaya ada satu tarikan nafas yang sama untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Lampung,” tambahnya seperti dilansir nuansalampung. 

Tak hanya itu, Aprilliati yang juga anggota Komisi V DPRD Lampung membuka posko pengaduan sebagai bentuk implementasi memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak kekerasan perempuan dan anak.

“Kita ada poskonya di Jalan Sukadanaham samping Lembah hijau, ruko warna coklat yang dijadikan posko laporan dan advokasi perempuan dan anak yang untuk saat ini masih dalam bentuk ofline, yang kita lakukan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” tuturnya.

Aprilliati juga menyampaikan sampai saat ini sudah ada tiga kasus yang diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Kegiatan yang berjalan lancar bersama masyarakat kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Kedaton. Dihadiri oleh dua narasumber, salah satunya Direktur Eksekutif LAdA Damar Lampung, Selly Fitriani.

Selanjutnya, Wulan salah satu warga yang mengikuti sosialisasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung.

Berbagi Ramadhan, Ketua PIRA Lampung Bagikan 1000 Takjil

Pengurus hingga sayap partai Gerindra Lampung membagikan, ribuan paket takjil di sejumlah ruas jalan di tiga kabupaten/kota, kemarin.

Ketua Pira Partai Gerindra Lampung, Elly Wahyuni tegas, menyebut kegiatan ini merupakan bentuk implementasi pesan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Untuk terus bergerak bersama rakyat, dan dekat dengan masyarakat. Terlebih Partai Gerindra merupakan alat untuk menyuarakan suara rakyat.

“Alhamdulillah, hari ini kita menyambangi saudara – saudara kita di Bandar Lampung, dengan tiga titik yang berbeda. Yaitu, Teluk Betung, Enggal, dan Sultan Agung, membagikan 1000 takjil, yang berisi Kurma dan Teh Botol,” ujar Ketua PIRA Lampung, Elly Wahyuni.

Terlebih, kegiatan positif yang dilakukan pengurus dan organsiasi sayap partai Gerindra Lampung ini, bertepatan dengan bulan suci Ramadhan.

"Ketua Umum kami pak Prabowo tegas, yaitu meminta kepada kami untuk terus bergerak, dan berada di tengah – tengah masyarakat, dekat dengan masyarakat. Dan ini yang kami lakukan sekarang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Lampung itu mengaku. Agenda selanjutnya, yaitu pada Sabtu (8/4) besok, DPD Gerindra bersama PIRA Lampung akan menggelar Baksos di Kabupaten Lampung Tengah.

“Sabtu besok, kita Baksos ke Kabupaten Lampung Tengah, dengan memberikan bantuan kepada 150 keluarga yang terkena musibah puting beliung beberapa waktu lalu,” urai Elly.

Untuk diketahui, pembagian takjil juga dilakukan oleh PC PIRA Kabupaten Pesawaran yang diketuai Evi Susina, selaku Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Pesawaran. Dan kegiatan yang sama juga dilakukan oleh PC PIRA Kota Bandar Lampung yang diketuai oleh Dewi. (rls)

Anggota DPRD Lampung Rembug Pekon di Kemiling

Bandar Lampung — Giat rutin terus dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, menyapa masyarakat melalui Sosialisasi Peraturan Daerah. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat Lampung dan Bandar Lampung khususnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung, Kostiana mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini penting. Agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui Perda yang sudah disahkan oleh DPRD Lampung bersama eksekutif. Oleh karena itu, dirinya mengajak masyarakat, untuk dapat menjaga kerukunan dan juga menciptakan kedamaian dalam bertetangga dengan mengedapankan Perda Rembug Desa dan Kelurahan dalam penyelesaian konflik.

“Melalui perda Rembug desa ini masyarakat dapat menyelesaikan permasalah yang ada dengan musyawarah mufakat, supaya kerukunan dalam bertetangga dan kedamaian tercipta,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Kostiana dihadapan masyarakat Kedaung, Kemiling, Bandar Lampung. Saat Sosialisasi Peraturuan Daerah Nomor 1 tahun 2016, tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung. Sabtu (08/04/2023).

Ditempat yang sama, Lurah Kemiling Raya, Buchori sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Lampung.

“Dengan adanya perda Rembug desa ini, kita yang bekerja di lapangan memiliki dan rujukan untuk menyelesaikan sejumlah permasalah hukum yang terjadi ditengah masyarakat. Untuk itu kami mengapresiasi kegiatan sosialisasi peraturan daerah yang digelar oleh Bu Kostiana,” Tegasnya.

Untuk diketahui, kegiatan yang digelar dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh Agama, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan juga elemen masyarakat di Kedaung.

FX Siman Sosperda di Pringsewu

 Pringsewu — Silaturahmi yang dikemas dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda), terus dilakukan Anggota DPRD Provinsi Lampung setiap bulan. Hal tersebut, bertujuan untuk memberikan pemahaman akan aturan – aturan yang sudah dibuat dan disahkan oleh DPRD bersama Eksekutif.

Atas dasar itu, Anggota DPRD Provinsi Lampung, FX Siman menggandeng dua narasumber yang mumpuni untuk mengupas secara utuh, tentang Perda Rembug Desa/kelurahan. Sehingga, masyarakat Lampung dan Pringsewu khusus nya, lebih mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian sebuah persoalan di lingkungan sekitar.

“Sosperda ini sudah tugas pokok dari anggota DPRD periode ini. Oleh karena itu, saya kesini tidak sendiri. Tetapi, didampingi tim, khususnya dua Narasumber yaitu Mas Andoyo dan Ibu Sudewi,” kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung, FX. Siman, di hadapan masyarakat Sukoharjo IV, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu. Sabtu (08/04/2023).

Menurutnya, dua narasumber yang dihadirkan memiliki kemampuan dan kualitas terbaik. Terlebih, mereka merupakan Dosen dari Kampus ternama di Kabupaten Pringsewu. Yaitu, Institut Bhakti Nusantara. Artinya, kemampuan mereka berdua tidak diragukan lagi.

“Bahkan, Mas Andoyo ini mantan Ketua KPU Kabupaten Pringsewu dan Ibu Sudewi pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Tentu, pengalaman mereka sangat mumpuni untuk membedah Perda Rembug Desa/Pekon pada kesempatan inj,” Tegasnya.

Selanjutnya, kata Pakde sapaan akrabnya meminta kepada masyarakat Sukoharjo untuk menjadi contoh dalam penyelesaian sebuah persoalan dilingkungan sekitar.

“Jadi, pahami apa yang disampaikan dua narasumber saya. Sampaikan ilmu yang didapat, ke tetangga dan saudara yang belum bisa hadir. Buku panduan Perda yang dibagikan, dibaca dan ditaro di meja tamu. Sehingga, kalau ada tetangga dateng bisa ikut membacanya,” tegasnya.

Anggota DPRD Lampung Tinjau Titik Banjir di Pesawaran

esawaran — Guna memastikan keadaan, dan penyebab banjir, yang terjadi di Desa Padang Manis, Padang Ratu, yang dilintasi oleh aliran sungai Way Lima di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin secara langsung meninjau titik – titik lokasi pinggiran sungai.

Dalam kunjungannya, Wakil Ketua DPD PDIP Lampung tersebut mengaku hadirnya pada kesempatan ini merupakan bentuk keperdulian dari anggota legislatif, yang memiliki tanggung jawab moral atas musibah yang terjadi beberapa pekan lalu. Untuk kemudian, sesegera mungkin mencarikan solusi. Sehingga, banjir tidak terjadi kembali dimasa mendatang.

“Ya, secara pribadi saya merasa prihatin atas musibah banjir yang menimpa saudara – saudara kita di kecamatan Way lima. Nah, hadirnya saya disini untuk melihat secara langsung keadaan sebenarnya di bantaran sungai ini,” kata Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin. Di sela kegiatan, Kamis (06/04/2023).

Sementara, kata Politisi Senior Lampung itu. Banjir yang terjadi beberapa pekan lalu, disebabkan numpuknya sedimentasi disepanjang aliran sungai. Sehingga, ketika musim hujan datang dengan debit air yang berlebih. Maka, sungai Way Lima akan meluap.

“Nah, ini harus menjadi konsen kita bersama. Agar bajir tidak terjadi lagi., dan saya pastikan normalisasi sungai akan segera dilakukan,” ujarnya.

Namun, lanjut Watoni. Apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan DPRD harus disertai dukungan dari masyarakat sekitar, dengan memperhatikan kelestarian sungai secara baik. Minimal, untuk tidak membuang sampah sembarangan.

“Keperdulian kita terhadap lingkungan sangat penting, karena apapun upaya kami dan pemerintah, tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan bersama dari masyarakat dan semua pihak,” tegasnya seperti dilansir wartapost.

Watoni Baksos di Pesawaran

Pesawaran — Komitmen dekat dan peduli dengan masyarakat, terus dilakukan secara intens oleh Pengurus, Kader PDIP, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif, melalui sejumlah kegiatan, di antaranya Bantuan Sosial (Bansos). Kamis (06/04/2023)

Hal tersebut merupakan bentuk keperdulian, terhadap seluruh lapisan masyarakat yang memang membutuhkan, terkhusus korban bencana alam.

“Ya, tadi. PDIP Lampung menyalurkan bantuan beras sebanyak 2 ton kepada saudara – saudara kita masyarakat Way lima Kabupaten Pesawaran terdampak Banjir pada 21 Maret 2023 lalu,” kata Wakil Ketua DPD PDIP Lampung, Watoni Noerdin. 

Mudah – mudahan, kata Anggota Komisi I DPRD Lampung itu. Bantuan yang diberikan, dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak banjir.

“Di bulan penuh berkah ini, kita wajib peduli kepada sesama. Apalagi, mereka baru saja tertimpa musibah banjir. Dan hal terpenting adalah, kami sebagai petugas partai wajib hadir disetiap kesulitan masyarakat Lampung pada umumnya,” ujarnya.

Selain itu, anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung itu mengaku, musibah banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, memiliki pesan khusus yang wajib menjadi pembelajaran bagi kita semua. Pertama, banjir yang terjadi wajib menjadi instropeksi diri, agar bisa lebih peduli terhadap lingkungan dengan menanam tumbuhan yang mampu menahan abrasi.

Kedua, menjaga kebersihan bantaran sungai. Dan yang ketiga, menghimbau kepada pemerintah baik kabupaten/kota atau pun Provinsi untuk melakukan normalisasi sungai.

“Upaya ini semua wajib kita lakukan bersama – sama. Sehingga, musibah banjir kemaren dapat menjadi pembelajaran. Dan kedepan bisa terhindarkan, saya yakin kita bisa,” tegasnya seperti dilansir wartapost. 

Lesty Berikan Bantuan Pada Kader Posyandu Lampung Selatan

 Lampung Selatan — Dalam rangka membantu program penanganan stunting, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, memberikan bantuan  kepada kader Posyandu di desa Karang sari, Kecamatan Jati agung, kabupaten Lampung Selatan. Kamis, (06/04/2023).

Sekertaris Komis II DPRD Provinsi Lampung tersebut, hadir bersama tim, memberikan 1 unit meja dan 65 dus Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) untuk balita dan Biskuit untuk ibu Hamil sebanyak 120 dus, yang langsung diterima oleh kader posyandu setempat.

Disela kegiatan, Lesty Putri Utami mengatakan pentingnya pemberian makanan pendamping ASI kepada ibu menyusui dan balita karena apabila tidak tepat dalam mengkonsumsi makanan dapat mengakibatkan anak menderita kurang gizi dan menghambat pertumbuhan bayi.

“Agar anak tidak menderita stunting, untuk itu perlu dilakukan pemantauan pertumbuhan sejak lahir secara rutin dan berkesinambungan. Setiap keluarga yang mempunyai bayi dan anak usia 6-24 bulan hendaknya mempunyai pengetahuan tentang Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), agar mampu memberikan ASI eksklusif dan menyiapkan Makanan Pendamping Asi yang sesuai di masing-masing keluarga,” Kata Lesty.

Lebih lanjut, Srikandi Banteng Lampung yang terpilih dari dapil Lampung selatan tersebut berharap, peran pendampingan oleh orang yang terdekat dalam hal ini termasuk kader posyandu sangat dibutuhkan. Untuk itu, kader posyandu perlu dilatih agar mempunyai pengetahuan tentang ASI eksklusif dan MP-ASI serta memiliki ketrampilan pemantauan pertumbuhan dan ketrampilan memberikan konseling.

“Peranan tenaga kader posyandu sangat besar terhadap keberhasilan Pemberian makan bayi dan Anak (PMBA), peningkatan pemberdayaan ibu, peningkatan dukungan anggota keluarga serta peningkatan kualitas makanan bayi dan anak yang akan meningkatkan status gizi balita,” Kata putri pertama politisi senior Muhklis Basri.

Gaji Guru P3K Dibahas DPRD Lampung

Di hadapan Sekda, Kepala BPKAD, Disdik, Dan BKD Provinsi Lampung, Komisi V DPRD Provinsi Lampung, pertanyakan tentang real Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022, yang di dalamnya dialokasikan peruntukan gaji guru P3K di Provinsi Lampung, sebesar 100 miliar dengan jumlah 5 ribu orang.

“Perlu saya sampaikan bahwa, Kemenkeu sudah menganggarkan untuk Lampung sebanyak 100 miliar dengan jumlah 5 ribu guru honorer yang anggarannya masuk ke DAU,” ungkap Anggota Komisi V DPRD Lampung, Syarif Hidayat, saat rapat dengar pendapat, Diruang rapat besar DPRD Lampung, Senin (3/4/2023).

Sementara, dari data yang diterima oleh Komisi V, ditahun 2022 dinyatakan lulus Passing grade sebanyak 1429 dan baru akan ditempatkan 422 orang. Artinya, masih terdapat permasalahan 1007 orang.

“Kita semua sudah punya hutang dengan para guru yang telat medapatkan hak nya. Yaitu, mengeluarkan SK penempatan. Hutang kita kepada mereka kurang lebih 2 tahun,” tegasnya.

Sementara, dari kuota anggaran DAU, tertera anggaran dan jumlah guru yang dialokasikan. Namun, faktanya masih punya hutang 1007 orang yang sudah lulus PG, kalo pun memungkinkan memasukan di anggaran perubahan 2023 ini.

“Di sisi kita hadir semua, jadi haruslah menjadi pemikiran kita bersama. Apakah DAU 100 Miliar itu, kemana. Kalau direalisasikan sesuai peruntukan, saya rasa tidak ada masalah soal Honor ini,” Tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung, Budi Yuhanda mengatakan kendala yang dihadapi pemprov lampung menyikapi tenaga Honor adalah anggaran. Artinya, butuh kesamaan data yang perlu kita bedah.

“Kendalanya kita membahas honorer di Lampung anggaran. Jadi, saya minta penjelasan benar gak DAU kita itu 100 miliar yang didalamnya ada untuk tenaga honorer PPPK? Makanya kita undang pak Sekda, dan BPKAD. Tolong jelaskan,” tegas Budi.

Karena, lanjut Politisi NasDem Lampung itu. Mengaku, ketika dialokasikan jumlah 1007 guru selama 1 tahun, sebesar 68 miliar. Artinya, jika memungkinkan masuk dalam anggaran di perubahan.

“Nah, kalau tidak mampu dengan jumlah total keseluruhan. Kita bertahap berapa mampunya, dan sisanya kita buat komitmen. Kapan bisa nya,” tandasnya.(*)