Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay terlihat menghadiri proses penyambutan kedatangan Presiden RI di bandara Raden Intan II, Natar Lampung Selatan, Jum’at (05/05/2023).
Mingrum Gumay Hadiri Penyambutan Presiden Jokowi
Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay terlihat menghadiri proses penyambutan kedatangan Presiden RI di bandara Raden Intan II, Natar Lampung Selatan, Jum’at (05/05/2023).
Anggota DPRD Lampung Sosperda di Pringsewu Watoni Noerdin Sosperda di Pringsewu
Pringsewu — Dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan hak permpuan dan anak, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat kemanusiaan dan anak. Sehingga, DPRD Provinsi Lampung menganggap penting dan sangat dibutuhkan penataan, perbaikan mekanisme kebijakan dalam penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hal tersebut, menjadi komitmen dari 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019 – 2024. Dengan menyiapkan, merancang dan membuat sejumlah kebijakan yaitu, Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Kekerasan kepada Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.
“Ya, produk Perda yang kami sosialisasikan merujuk pada data nasional dan Lampung khususnya. Karena, hingga saat ini kekerasan pada perempuan dan anak sampai saat ini masih tinggi,” kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah di hadapan masyarakat Pekon Sinar Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Sabtu (06/05/2023).
Untuk itu, Wakil Ketua DPD PDIP Lampung tersebut melanjutkan bahwa berdasarkan data nasional, sebanyak 21.241 anak menjadi korban kekerasan di 2022. Dengan rincian, 9.588 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 4.162 anak, menjadi korban kekerasan psikis. 3.746 anak, menjadi korban kekerasan fisik.
Kemudian, 1.269 anak, menjadi korban penelantaran. Anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 219 orang. “Data ini menjadi catatan dan perhatian kita bersama, semua harus terlibat. Agar, angka itu sendiri bisa terminimalisir dan bahkan hilang,” ujarnya.
Sementara, jika merujuk Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simponi PPA), tercatat 499 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung selama 2022. “Nah, tentunya angka ini sangat tinggi. Sehingga, sosialisasi Perda yang kami lakukan sangat penting. Agar, masyarakat Lampung mampu mengedukasi pengetahuan tentang aturan, sanksi dan lainnya,” kata Watoni.
Sumber wartapost
Mardiana Kunjungi Kecamatan Sungkai Utara
Usai melakukan peninjauan (monitoring) pekerjaan Program Aspirasi di Kecamatan Hulusungkai, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai NasDem, Mardiana,
melanjutkan kunjungannya ke Kecamatan Sungkai Utara, Kamis, 4 Mei 2023.
Kunjungan legislator yang digadang-gadang paling aspiratif ini terpusat di lokasi pekerjaan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) berupa pembangunan jalan rabat beton di Desa Negarabatin menuju Desa Gedungbatin, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.
“Kehadiran saya di sini untuk meninjau langsung pekerjaan program aspirasi,” tutur Mardiana.
Dirinya juga menyampaikan masyarakat diminta untuk berperan aktif serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan program aspirasi dimaksud dapat berjalan dengan optimal.
“Sebab, Program Aspirasi PISEW merupakan program yang berbasis padatkarya atau pemberdayaan masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, Kades Gedungbatin, Wahyu, menyampaikan apresiasi atas direalisasikannya berbagai program aspirasi.
“Kami telah merasakan bagaimana program aspirasi mampu memberikan manfaat yang nyata seperti yang diinginkan masyarakat,” kata Wahyu.
Sumber restorasi media siber
Anggota DPRD Lampung Monitoring PISEW
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai NasDem, Mardiana, melangsungkan peninjauan (monitoring) pekerjaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang berada di Kecamatan Hulusungkai, Kabupaten Lampung Utara.
Kegiatan monitoring ini terpusat di Desa Tanjungharapan, Kecamatan Hulusungkai, pada Kamis, 4 Mei 2023.
Kesempatan itu, dirinya menyampaikan, program PISEW merupakan salah satu program aspirasi yang dibawa melalui keterwakilan Anggota Komisi V DPR-RI, Drs. Hi. Tamanuri, M.M.
“Program Aspirasi yang dibawa Bapak Hi. Tamanuri merupakan hasil dari sinergisitas berbagai pihak. Termasuk usulan langsung yang disampaikan kepala desa kepada kami,” tutur Mardiana, yang kerap disapa dengan ‘Ibu Bedah Rumah’ ini.
Untuk itu, lanjutnya, program infrastruktur PISEW serta program aspirasi lainnya untuk dijaga dan dirawat hasil akhir pekerjaannya.
“Dalam hal pelaksanaan pekerjaan PISEW, tim pelaksana kegiatan agar menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan,” imbau legislator handal Partai NasDem besutan Surya Paloh ini.
Dengan demikian, tambahnya, esensi dari adanya Program Aspirasi PISEW dapat benar-benar terlaksana dengan baik, terhindar dari persoalan-persoalan yang tidak diinginkan, serta manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dengan optimal.
Dirinya juga meminta agar masyarakat, melalui kepala desa, terus menjaga komitmen dan kekompakan untuk terus memperjuangkan serta mewujudkan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Tanjungharapan, Riza Fitria, menyatakan, atas nama warga desa setempat, dirinya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih.
“Kami sangat merasakan atas direalisasikannya aspirasi warga kami sehingga manfaat program aspirasi berupa program PISEW,” terangnya.
Sumber restorasi media siber
Reuni IKA UBL 87 Dihadiri Dosen dan Alumni 4 Fakultas, Noverisman Subing: Semakin Erat
Reuni dan halal bil halal Ikatan Keluarga Alumni Universitas Bandar Lampung (IKA UBL) angkatan 87 berjalan lancar dan meriah di RM Kepayang Rajabasa Bandarlampung, Selasa (25/04/2023).
Selain dihadiri puluhan alumni dari empat fakultas (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Faktultas Teknik) sejumlah dosen pun hadir dalam agenda tersebut.
Bahkan, panitia sempat membagikan doorprize untuk alumni dan bingkisan kepada dosen yang hadir.
Acara semakin meriah, manakala beberapa alumni tampil menyumbangkan suara emasnya. Sejumlah lagu pun didendangkan, mulai lagu pop, jazz hingga dangdut secara bergantian. Tak ayal, para alumni pun berjoget bersama.
Ketua Alumni IKA UBL 87, Noverisman Subing dalam sambutannya mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh alumni yang telah mendaulatnya untuk menjadi ketua, meskipun ia menyadari masih banyak alumni yang lebih pas dan pantas untuk menduduki posisi itu.
"Terbentuknya IKA UBL 87 ini terjadi beberapa hari sebelum memasuki bulan suci Ramadhan, dilanjutkan buka puasa bersama yang dihadiri 15 orang perwakilan dari berbagai fakultas, sekaligus pembentukan panitia reuni dan halal bil halal di Rumah Makan Sate Maranggi Enggal Bandarlampung," tuturnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung dari Fraksi PKB itu menuturkan, reuni dan halal bil halal ini dilaksanakan untuk menyambung kembali tali silaturahmi yang sudah puluhan tahun terputus.
"Semoga dengan terbentuknya wadah alumni ini ikatan tali silaturahmi di antara kami bisa semakin erat sebagaimana ketika kami masih kuliah di UBL sejak tahun 1987 hingga kami selesai mulai tahun 1991, 1992, 1993, 1994 bahkan yang lulus di tahun 1995," kata dia.
Pada bagian lain Nover juga melaporkan, alumni UBL angkatan 1987 tersebar tidak saja di Lampung, tapi juga di Sumsel, DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan berbagai profesi yang digeluti, mulai dari wiraswasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), Politisi termasuk Drs H Harnojoyo yang saat ini menjabat sebagai Walikota Palembang.
Sementara itu Dekan FT UBL Juniardi dalam sambutanya mewakili Rektor UBL Prof DR M Yusuf R Barusman MBA, menyambut baik kehadiran wadah alumni UBL 87 ini, agar supaya bisa terus menjalin silaturahmi tidak saja sesama alumni tapi juga dengan pihak kampus.
"Saya juga menyampaikan permohonan maaf Bapak Rektor yang tak bisa hadir secara fisik karena sedang ada acara di luar kota. Sekaligus saya menyampailan salam hangat dari beliau untuk seluruh para alumni," tukas Juniardi.(rls)
Mirza Siap Menangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024
Bandarlampung - Nama Ganjar Pranowo keluar sebagai Capres yang diusung PDIP untuk Pilpres 2024. Namun ada saja oknum penebar hoax yang merugikan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Dalam potongan video doorstop Presiden Jokowi pasca shalat Ied (Senin, 24/04/2023) berdurasi 40 detik dikesankan bahwa Presiden Jokowi memberikan pernyataan memposisikan Prabowo Subianto sebagai salah satu kandidat Cawapres Ganjar Pranowo.
Ketua DPD Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal angkat bicara menanggapi secuplik video yang terpenggal dan meresahkan itu.
Menurutnya, isi video itu tentulah tak demikian. Sebab, dalam banyak kesempatan dukungan dari Jokowi kepada Prabowo Subianto kerap kali ditunjukan di depan khalayak ramai.
“Enggak begitu, kalau Presiden kan sudah sering menunjukan dukungan untuk Prabowo. Jadi sudah pasti Prabowo Capres, bukan Cawapres ya, sehingga jangan gagal paham,” jelasnya, SelasaSelasa (25/4/23) melalui siaran pers.
Lebih lanjut Mirza menilai, video bermuatan hoax itu sengaja disebarluaskan untuk menganggu fokus dan konsentrasi kader Gerindra dalam menggalang dukungan bagi Prabowo Subianto. Mengingat Ketua Umum DPP Gerindra tersebut berdasarkan hasil survey terus mengalami peningkatan elektabilitas dan popularitas.
Masih Menurut Mirza, dirinya bahkan meyakini Prabowo kian optimis dan percaya diri dalam menyongsong pemilu 2024 mendatang. Mengutip pernyataan Prabowo, bahwa Gerindra adalah partai besar dan kuat, sehingga tak akan gentar dengan isu-isu miring semacam ini.
“Prabowo sudah bilang, Gerindra sekarang ini partai kuat, jadi khusunya kami di Lampung tak terpengaruh dan juga tidak ada keraguan untuk terus bekerja memenangkan Bapak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang,” pungkasnya. (Rls)
Hari Kartini, Anggota DPRD Lampung Ni Ketut Dewi Nadi
Anggota DPRD Provinsi Lampung Fraksi PDI Perjuangan Ni Ketut Dewi Nadi St memberikan pesan bagi kaum perempuan di Provinsi Lampung umumnya dan di Kabupaten Lampung Tengah khususnya, agar menjadikan peringatan Hari Kartini ini sebagai momentum kebangkitan perempuan yang ada di Lampung tengah.
Pesan tersebut disampaikan Ni Ketut Dewi Nadi (KDN) seperti dilansir L86news.com Jum'at (21/4/2023).
Dia mengajak kepada kalangan perempuan di Lampung Tengah untuk menjadikan Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April sebagai momentum kebangkitan semangat dan karya perempuan Negeri ini.
“Mari jadikan peringatan Hari Kartini sebagai momentum kebangkitan perempuan di Kabupaten Lampung tengah, dan sebagai tantangan perempuan agar mampu meneruskan perjuangan Raden Ajeng Kartini, salah satunya dengan mempersembahkan karya-karya terbaik perempuan Lampung Tengah untuk mengharumkan nama bangsa, tidak hanya di dalam negeri tapi juga harus menjangkau ke tingkat Internasional,” kata Dewi Nadi.
Dewi Nadi juga berharap Hari Kartini dijadikan momentum kebangkitan bagi perempuan Lampung Tengah khususnya untuk berkarya, sehingga mampu menghasilkan karya-karya terbaik yang dapat membantu perekonomian keluarga maupun daerah.
“Perempuan-perempuan Kabupaten Lampung tengah harus mampu menjadi penerus Kartini, untuk memajukan daerah serta berperan aktif dalam mensukseskan program kami mewujudkan Lampung Tengah yang lebih baik lagi,” pungkasnya.
DPRD Lampung Minta Pemprov Percepatan Perbaikan Infrastruktur
DPRD Provinsi Lampung terus mendorong Pemerintah Provinsi terkait pembangunan infrastruktur jalan.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Lampung Bidang Pembangunan dari Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu. Ia mengatakan sebagai wakil rakyat DPRD terus mendorong, terkait pembangunan di Provinsi Lampung.
"Kalau saya sebagai anggota dewan selalu mendorong itu, ayo jalan segera perbaik," kata Ade Utami Ibnu, Kamis (20/4).
Dia menjelaskan, bahwa jalan di Provinsi Lampung banyak dan tidak semua bisa dibangun atau diperbaiki semua dalam satu tahun, tetapi disesuaikan dengan anggaran yang ada dan disahkan oleh Gubernur Lampung.
"Masyarakat juga harus tahu dan jangan berekspektasi tinggi, bahwa semua jalan diperbaiki karena masih banyak jalan yang belum ditangani, jadi disesuaikan dengan alokasi dana yang sudah Dewan dan Gubernur," jelasnya seperti dilansir RMOLlampung.
Dia menambahkan bahwa sebagai wakil rakyat di DPRD dia dan anggota dewan lainnya terus berupaya dan mendorong di setiap kesempatan agar perbaikan infrastrukrur di Provinsi Lampung bisa dimaksimalkan perbaikannya.
"Kita di Dewan rutin mengingatkan agar pemerintah menganggarkan dana yang memadai untuk perbaikan infrastruktur terutama perbaikan jalan di Provinsi Lampung," ujarnya.
Berdasarkan data dari Dinas BMBK pada tahun 2023, untuk pemeliharaan jalan, Rehabilitasi jalan dan Rekontruksi jalan Pemprov Lampung menganggarkan dana Rp 706.330.924.820.
Dengan rincian, pemeliharaan rutin jalan Rp 40.509.372.820,oo dengan panjang 431,55 Km.
Rehabilitasi jalan (kondisi jalan rusak ringan) Rp 133.528.828.410,00 dengan panjang 26,03 Km.
Rekonstruksi (kondisi jalan rusak berat) Rp 532.292.723.590,00 dengan panjang 49,94 Km.
Anggota DPRD Lampung Bagi-bagi Sembako di Gedung Aer
Bandarlampung — Anggota DPRD Lampung, Syarif Hidayat dan Suhada bagi-bagi sembako di Kelurahan Gedung Air, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Selasa (17/04/2023).
Syarif mengatakan ada sekitar 500 keluarga dari 7 RT dari sekitar sekretariat DPD PKS Bandar Lampung. Pembagian sembako sebagai tanda terima kasih mereka atas kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap PKS mudah-mudahan masyarakat dapat meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadhan dan Menggapai kemenangan serta kembali kepada fitrahnya di bulan Syawal.
Di lain pihak ia mengharapkan dukungan masyarakat untuk pencalonannya sebagai bakal calon legislatif DPRD Lampung Daerah Pemilihan Bandar lampung dan Suhada sebagai Bakal Calon legislatif PKS daerah pemilihan (dapil) 2 (Tanjungkarang Timur, Pusat, Barat, Enggal) Tahun 2024.(korel)
Anggota Fraksi PKS Sikapi Video Tiktokers Bima
Anggota Komisi IV DPRD Lampung dari Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu angkat bicara terkait viralnya video tiktokers Bima Yudho Saputro yang sedang ramai diperbincangkan di jagat maya atau warganet.
Menurut dia, yang disampaikan oleh tiktokers Bima Yudho Saputro merupakan hal yang wajar sebagai warga. Jadi mestinya tidak ditanggapi berlebihan karena itu fakta dan harapan dari semua masyarakat di Provinsi Lampung.
"Menurut saya itu,adalah hal yang wajar dan fakta,sebelum sebelumnya juga sudah ada video serupa tentang kerusakan jalan dan seharusnya slow gayung bersambut saja, tidak ada diskriminasi sampai pada laporan polisi," kata Ade Utama, Senin (17/4).
Dia menjelaskan, bahwa kritikan yang disampaikan oleh tiktokers Bima Yudho Saputro mesti jadi masukan bagi Pemerintah melakukan perbaikan, sejumlah objek jalan tanggung jawab dari Provinsi Lampung.
Di akhir bulan suci Ramadan ini seharusnya suasana tenang dan tidak saling menghujat dan sebagainya. Masyarakat juga harus tahu, bahwa tidak semua jalan jadi tanggungjawab Provinsi. Di medsos juga ada masyarakat yang foto jalan di depan rumahnya dan jalan lingkungan diunggah di medsos.
"Sekarang ini mari bersama Pemerintah sampaikan secara proporsional terkait rencana pembangunan jalan di Provinsi Lampung, target tahun 2023. Yang belum selesai tendernya agar segera dan yang sudah berjalan agar dikontrol supaya tidak dikurang speknya agar kualitas jalannya bagus," ujarnya seperti dilansir RMOL.
Pansus DPRD Tuba Silaturahmi dengan DPRD Lampung
Bandar Lampung — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, menerima silaturahmi Pansus DPRD Tulang Bawang (Tuba) dalam rangka berdiskusi mengenai teknis pelaksaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan diselenggarakan di Kabupaten Tulang Bawang mendatang. Selasa, (18/04/2023).
Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan, saat ini yang perlu dilakukan adalah melihat RPJMD Kabupaten Tulang Bawang sudah liniear dengan Provinsi Lampung atau belum.
“Atau juga dia satu tarikan napas (linear) juga, ada garisan RPJN nasional, jadi ada rencana pembangunan nasional kemudian provinsi, kemudian kabupaten,” kata Mingrum.
Menurutnya, berdasarkan RPJMD, program atau kegiatan pembangunan di Kabupagen Tulang Bawang dapat dikonsultasikan dengan TAPD dan Mitra terkait.
“Dari sini kita bisa melihat program kegiatan yang notabene itu di konsultasikan tidak hanya di TAPD tapi mitra terkait yang dalam hal ini adalah komisi, oleh dari badan atau kelembagaan terkait serta pihak lain,” ungkapnya.
Senior Politik PDI Perjuangan Lampung ini juga menjelaskan sepanjang belum adanya kepada daerah yang baru berdasarkan ketetapan pemilu, tugas dari Bupati PJ Kabupaten Tulang Bawang adalah meneruskan RPJMD yang sudah ada.
“Tapi dia tetap berlaku sebelum ada penggantinya kepala daerah, berarti Kepala daerah yang sekarang (pj) tugasnya hanya meneruskan karena yang dimiliki gubernur, bupati atau walikota itu visi misi. Kalau RPJMD itu punya DPRD juga karena yang mengesahkan juga DPRD, jadi punya kalian juga, pertanyaannya gimana tugas pj bupati saat ini, nah dia harus meneruskan, kalau dia ada targetan-targetan itu nanti dibedah melalui OPD,“ pungkasnya.
Ia juga mendorong DPRD Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan program penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan melakukan Diklat bagi DPRD Tulang Bawang bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI.
“Ini penting dan harus segera dilaksanakan mengingat tantangan ideologi kita kedepan sangat dipengaruhi bagaimana generasi penerus melihat sudut pandang Tulang Bawang sebagai bagian dari indonesia yang memiliki banyak ragam suku,budaya, ras, agama sehingga lahir kesadaran serta meningkatkan makna toleransi dalam bermasyarakat dan bernegara," imbuhnya.