Capaian WTP Pemprov, Begini Kata Elly Wahyuni

 Bandar Lampung — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi, dalam hal pengelolaan keuangan. Sehingga, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke – 9 kalinya, secara berturut – turut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

“Saya, selaku Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, mengapresiasi capaian WTP yang diraih Pemprov Lampung,” kata Elly Wahyuni, melalui pesan WA. Senin (08/05/2023).

Bendahara DPD Partai Gerindra Lampung tersebur melanjutkan, pihaknya menilai, capaian yang diraih merupakan bentuk kerja keras seluruh pihak, baik Pemprov, DPRD dan seluruh OPD.

“Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 yang diberikan oleh BPK RI, pada hakekatnya merupakan suatu pencapaian atas kinerja Pengelola Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini kita lakukan,” ucapnya.

Kendati demikian, Ketua PIRA Lampung tersebut berharap agar Pemprov Lampung dapat mempertahankan capaian ini. “Ini sebuah prestasi, tapi saya mengimbau semua pihak, dapat mempertahankan apa yang sudah di raih ini,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Arinal Djunaidi mengungkapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 telah selesai disusun dan telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI sebelum batas waktu maksimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

“Apresiasi terhadap semua pihak yang melaksanakan proses tersebut menjadi lebih cepat, dan tepat waktu. Harapan kami, dimasa yang akan datang, kualitas laporan keuangan juga dapat terus ditingkatkan,” kata Gubernur.

Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Lampung beserta jajaran, yang telah melakukan pemeriksaan (auditing) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi terkait lainnya, sebagai upaya dalam menciptakan good governance khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

“Terimakasih atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut,” ujar Gubernur.

Sumber WARTAPOST.CO.ID,

Komisi I DPRD Lampung: PT. PSM Sudah Melanggar

Bandar Lampung — Komisi I DPRD Lampung, mendorong penegakan hukum untuk menindak tegas terhadap pendirian pabrik kelapa sawit PT Pesona Sawit Makmur (PT PSM) di Desa Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan, yang diduga masih ilegal.

Pasalnya, berdasarkan dari penjelasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Lampung, perusahaan tersebut sudah melakukan land clearing. Namun, diduga belum ada izin lingkungan sebagai bagian dari proses analisa mengenai dampak lingkungan (amdal).

“Sudah jelas keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perizinan (PTSP) bahwa harus dilakukan penegakan hukum. Karena, baik dari DLH, Pol PP, maupun Polda, dari apa yang mereka rumuskan sudah jelas artinya sudah lengkap dan ini sudah melanggar hukum. Mereka (PT. PSM) sudah melanggar baik secara administrasi maupun hukuman badan. Tapi di lapangan masih mbalelo, ini harus dikejar. Maka hukum harus ditegakan,” kata Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal usai hearing dengan DLH dan Dinas PTSP Lampung, Senin (08/05/2023).

Kemudian, Yozi Rizal juga menegaskan jika ini tidak segera ditindak secara aturan, maka akan menjadi preseden buruk.

“Kalau misalnya kita masih menahan terhadap persoalan tersebut. Maka ini akan menjadi preseden buruk. Ini kita mendorong agar dilakukan tindakan tegas,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi bahwa semua sudah terbukti melanggar, dan mereka belum dapatkan amdal. Tapi, masih dilakukan pendirian pabrik. “Maka dalam waktu dekat Pemprov Lampung harus melakukan penertiban dan polda Lampung juga harus melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan itu,” kata Wahrul.

Hal itu dilakukan, Wahrul meminta agar tidak terjadi hal serupa di daerah-daerah lainnya, yang membiarkan sesuatu yang bermasalah dianggap biasa saja.

“Kita mendorong Polda lakukan proses-proses penegakan hukum. Agar ini tidak terjadi di daerah – daerah lain,” tuturnya.

Sumber WARTAPOST.CO.ID

Cabor Berpolemik, Begini Kata Ketua DPRD Lampung

Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay tegas meminta kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, untuk tidak mengintervensi atau pun masuk ranah konflik Cabang Olahraga (Cabor).

“Sampaikan kepada Kadispora mu, jangan masuk ranah konflik Cabang Olahraga. Posisikan kita sebagai penengah, jangan nganar-nganar – nganar-nganar kemana – mana,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay. Dalam diskusi, selasa (09/05/2023).

Bahkan, Mingrum juga menegaskan bahwa Dispora wajib menjalankan tugas sesuai kewenangan yang ada. Karena, ketika Dispora tidak menjalankan tupoksinya, bisa berakibat pada prestasi olahraga

“Ingat ya, Jangan sampai, ketika kalian mengajukan anggaran dan masih ada konflik, bisa saja saya coret atau saya Nol kan. Ingat, Jangan sampe ada kerikil dalam sepatu. Bilang sama Kadisporamu. Tolong tengahi, jembatani,” ucapnya.

Kenapa demikian, Mingrum melanjutkan. Secara moral dan kewenangan, dirinya memiliki tanggung jawab moral. Terlebih, berkaitan dengan dana Hibah.

“Ini pesan bukan hanya untuk Kadispora Lampung saja. Tapi, kepada Kadispora se-lampung dan kepala daerah yang ada. Silahkan, serahkan cabor kepada ahlinya. Ini pesan saya,” ujar Mingrum.

Ditempat yang sama, salah satu Pengurus Kabupaten (Pengkab) FORKI Tanggamus yang enggan di sebut namanya mengatakan tekanan dan intervensi dari pihak – pihak lain, sudah dirasakan sejak Musyawarah Provinsi (Musprov) FORKI tahun lalu.

“Intervensi sudah terasa sejak Musprov Desember 2022. Intervensi ini, mengarah kepada salah satu calon,” ujarnya.

Kemudian, lanjut dia. Dampak dari tekanan dan intervensi tersebut berujung pada non-Job di Dispora Kabupaten Tanggamus.

“Akibat membantah dari Intervensi dan tekanan, saya di Non-Job. Dan perjalanannya, Forki akan Musprov-Lub nanti, intervensi itu juga sudah terasa. Jadi, sudah terkesan diarahkan ke salah satu calon,” ucapnya.

Sumber WARTAPOST.CO.ID

Tourism Fest 2023, Anggota DPRD: 45 Finalis Putri Indonesia Sudah Hadir di Lampung

Bandar Lampung — Promosikan sejumlah potensi alam, yang ada di Provinsi Lampung, khususnya sektor Pariwisata. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Yayasan Putri Indonesia siap berkolaborasi. Hal tersebut, diungkapkan, saat Press Conference Lampung Tourism Fest 2023, di Novotel Lampung, Senin (08/05/2023).

Ketua HIPMI Lampung, Ahmad Giri Akbar mengatakan kerjasama dan kolaborasi yang dibangun oleh pihaknya bersama Yayasan Putri Indonesia dan Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat membawa manfaat bagi pelaku usaha di Provinsi Sai Bumi Ruwa Jurai.

“Ya, 45 finalis Putri Indonesia sudah hadir di Provinsi Lampung. Harapan saya, tentunya kerjasama ini dapat menggali dan mengeksplorasi potensi alam lampung dengan melibatkan pelaku usaha,” kata Giri.

Selain itu, Kolaborasi yang dilakukan. Juga dapat membantu percepatan ekonomi Lampung. Karena, tidak bisa dipungkiri Lampung sebagai Treasure of Sumatera memiliki potensi yang besar untuk dibawa ke tingkat nasional.

“Kolaborasi ini sebagai salah satu upaya dari HIPMI Lampung, untuk membantu mendorong wisata yang ada di Lampung. Sehingga, nantinya bisa membantu pendapatan masyarakat,” ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomis Kreatif Provinsi Lampung, Bobby Irawan, sangat mendukung dan mengapresiasi gebrakan yang dilakukan oleh HIPMI Lampung. Karena, tidak bsa dipungkiri Lampung merupakan daerah yang menjadi pintu gerbang Sumatera, dengan potensi destinasi wisata alam yang sangat strategis.

“Kami daru Dispar Lampung sangat apresiasi terobosan dan kerjasama yang di lakukan oleh HIPMI. Karena, tujuannya satu yaitu, dalam rangka promosi alam, ada kuliner, pegunungan, laut,” ucapnya.

Untuk itu, Kadispar Lampung melanjutkan bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh teman – teman HIPMI dapat berkelanjutan. Agar, potensi alam dan wisata yang ada bisa tereksplor.

“Jadi, saya sangat suport program yang dijalankan oleh teman – teman HIPMI ini. Kami, sangat terbantu,” tuturnya.

Untuk diketahui, bahwa kehadiran 45 finalis puteri Indonesia ini, akan mengunjungi sejumlah daerah. Yaitu, Kota Bandar Lampung, dengan mengunjungi museum lampung, Pulau Pasaran, dan pelaku kuliner. Kemudian Kabupaten Pesawaran, Puteri Indonesia akan mengelilingi pulau Tanjung Putus hingga Pahawang. Dan Kabupaten Tanggamus, Puteri Indonesia akan mempromosikan Bukit Idaman, air terjun Way lalaan, dan berakhir di Pemda Tanggamus.
Sumber WARTAPOST.CO.ID

Sosperda di Batanghari, Noverisman Subing: Perda Ini Guna Mendorong Prakasa

Lamtim – Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 1/2016 tentang Pedoman Rembuk Desa dan Kelurahan, guna pencegahan terjadi konflik di Bumi Ruwa Jurai.

Hal tersebut ditegaskan legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung, H Noverisman Subing saat menggelar Sosper di Balai Desa Nampirejo, Batanghari, Lampung Timur, Minggu (07/05/2023).

Menurut Kanjeng sapaan akrab Nover, dalam Perda tersebut dijelaskan, tujuan Rembuk Desa adalah untuk menampung aspirasi masyarakat desa dan kelurahan, sesuai musyawarah dan mencapai mufakad.

“Perda ini juga guna mendorong prakasa, partisipasi masyarakat untuk mengamati dan menyelesaikan potensi konflik yang ada di desa atau kelurahan guna mencegah terjadinya konflik terbuka,” kata dia.

Selanjutnya, Perda tersebut lahir sebagai stimulan meningkatkan ketanggapan (cepat tanggap) unsur pelaksana pemerintah desa atau kelurahan, terhadap potensi konflik yang ada, guna terciptanya rasa aman dan tentram.

“Selain cepat tanggap, Perda ini dihaeapkan dapat meningkatkan kerjasama dan sinergitas antar unsur pelaksana pemerintah desa atau kelurahan dengan masyarakat,” jelas dia.

Pada bagian lain Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Lampung itu mengatakan, untuk pelaksaan Perda Rembuk Desa itu sendiri, difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah dan diikuti oleh unsur pemerintah desa atau kelurahan dan unsur masyarakat.

“Untuk unsur pemerintah desa terdiri dari kepala Desa atau Lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Rukun Tetangga dan Rukun Warga,” tuturnya.

Unsur pemerintah dalam Perda tersebut, tambah Kanjeng, adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).

“Untuk unsur masyarakat adalah tokoh adat, toloh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, perwakilan kelompok masyarakat dan orang-orang yang memiliki pengaruh di desa atau kelurahan,” pungkasnya.

Sosper yang digelar Kanjeng dihadiri olah unsur pemerintahan dan sejumlah tokoh, diantaranya tokoh wanita, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda.(rls)

Mingrum Gumay Hadiri Penyambutan Presiden Jokowi

 Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay terlihat menghadiri proses penyambutan kedatangan Presiden RI di bandara Raden Intan II, Natar Lampung Selatan, Jum’at (05/05/2023).

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengatakan, bahwa kehadiran RI 1 hari ini dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah titik untuk ditindaklanjuti guna mendukung percepatan pembangunan yang ada di Provinsi Lampung.

“Alhamdulillah Presiden Jokowi akan melihat langsung kondisi pembangunan yang ada di lampung, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Lampung kita diberikan dukungan penuh oleh Pemerintah Pusat untuk percepatan proses pembangunan di Lampung,” ujarnya.

Mingrum mengajak kepada seluruh pihak untuk bergandengan tangan dalam menyelesaikan tantangan dan keterbatasan yang dimiliki Pemerintah Daerah tidak hanya soal anggaran saja,tetapi peruntukan kegunaannya pun harus sama-sama diawasi.

”Jika nanti kedepan ada perbaikan salah satunya di infrastruktur jalan,tolong kapasitas muatannya sesuai peruntukannya,jadi harus saling mengawasi dan menjaga," pungkasnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak karena kepedulian yang disampaikan bagian dari kontribusi positif sesuai dengan versi terbaiknya.

”Beda Zamannya beda caranya,kita terima sebagai salah satu proses perbaikan kedepan," tutup Mingrum. (Lis/ndi)

Anggota DPRD Lampung Sosperda di Pringsewu Watoni Noerdin Sosperda di Pringsewu

Pringsewu — Dalam rangka memberikan jaminan pemenuhan hak permpuan dan anak, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat kemanusiaan dan anak. Sehingga, DPRD Provinsi Lampung menganggap penting dan sangat dibutuhkan penataan, perbaikan mekanisme kebijakan dalam penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal tersebut, menjadi komitmen dari 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019 – 2024. Dengan menyiapkan, merancang dan membuat sejumlah kebijakan yaitu, Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Kekerasan kepada Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung.

“Ya, produk Perda yang kami sosialisasikan merujuk pada data nasional dan Lampung khususnya. Karena, hingga saat ini kekerasan pada perempuan dan anak sampai saat ini masih tinggi,” kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah di hadapan masyarakat Pekon Sinar Baru Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Sabtu (06/05/2023).

Untuk itu, Wakil Ketua DPD PDIP Lampung tersebut melanjutkan bahwa berdasarkan data nasional, sebanyak 21.241 anak menjadi korban kekerasan di 2022. Dengan rincian, 9.588 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. 4.162 anak, menjadi korban kekerasan psikis. 3.746 anak, menjadi korban kekerasan fisik.

Kemudian, 1.269 anak, menjadi korban penelantaran. Anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebanyak 219 orang. “Data ini menjadi catatan dan perhatian kita bersama, semua harus terlibat. Agar, angka itu sendiri bisa terminimalisir dan bahkan hilang,” ujarnya.

Sementara, jika merujuk Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simponi PPA), tercatat 499 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung selama 2022. “Nah, tentunya angka ini sangat tinggi. Sehingga, sosialisasi Perda yang kami lakukan sangat penting. Agar, masyarakat Lampung mampu mengedukasi pengetahuan tentang aturan, sanksi dan lainnya,” kata Watoni.
Sumber wartapost

Mardiana Kunjungi Kecamatan Sungkai Utara

Usai melakukan peninjauan (monitoring) pekerjaan Program Aspirasi di Kecamatan Hulusungkai, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai NasDem, Mardiana,

melanjutkan kunjungannya ke Kecamatan Sungkai Utara, Kamis, 4 Mei 2023.

Kunjungan legislator yang digadang-gadang paling aspiratif ini terpusat di lokasi pekerjaan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) berupa pembangunan jalan rabat beton di Desa Negarabatin menuju Desa Gedungbatin, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.

“Kehadiran saya di sini untuk meninjau langsung pekerjaan program aspirasi,” tutur Mardiana.

Dirinya juga menyampaikan masyarakat diminta untuk berperan aktif serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan program aspirasi dimaksud dapat berjalan dengan optimal.

“Sebab, Program Aspirasi PISEW merupakan program yang berbasis padatkarya atau pemberdayaan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Kades Gedungbatin, Wahyu, menyampaikan apresiasi atas direalisasikannya berbagai program aspirasi.

“Kami telah merasakan bagaimana program aspirasi mampu memberikan manfaat yang nyata seperti yang diinginkan masyarakat,” kata Wahyu.
Sumber restorasi media siber

Anggota DPRD Lampung Monitoring PISEW

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Fraksi Partai NasDem, Mardiana, melangsungkan peninjauan (monitoring) pekerjaan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang berada di Kecamatan Hulusungkai, Kabupaten Lampung Utara.

Kegiatan monitoring ini terpusat di Desa Tanjungharapan, Kecamatan Hulusungkai, pada Kamis, 4 Mei 2023.

Kesempatan itu, dirinya menyampaikan, program PISEW merupakan salah satu program aspirasi yang dibawa melalui keterwakilan Anggota Komisi V DPR-RI, Drs. Hi. Tamanuri, M.M.

“Program Aspirasi yang dibawa Bapak Hi. Tamanuri merupakan hasil dari sinergisitas berbagai pihak. Termasuk usulan langsung yang disampaikan kepala desa kepada kami,” tutur Mardiana, yang kerap disapa dengan ‘Ibu Bedah Rumah’ ini.

Untuk itu, lanjutnya, program infrastruktur PISEW serta program aspirasi lainnya untuk dijaga dan dirawat hasil akhir pekerjaannya.

“Dalam hal pelaksanaan pekerjaan PISEW, tim pelaksana kegiatan agar menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan,” imbau legislator handal Partai NasDem besutan Surya Paloh ini.

Dengan demikian, tambahnya, esensi dari adanya Program Aspirasi PISEW dapat benar-benar terlaksana dengan baik, terhindar dari persoalan-persoalan yang tidak diinginkan, serta manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dengan optimal.

Dirinya juga meminta agar masyarakat, melalui kepala desa, terus menjaga komitmen dan kekompakan untuk terus memperjuangkan serta mewujudkan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Tanjungharapan, Riza Fitria, menyatakan, atas nama warga desa setempat, dirinya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih.

“Kami sangat merasakan atas direalisasikannya aspirasi warga kami sehingga manfaat program aspirasi berupa program PISEW,” terangnya.

Sumber restorasi media siber

Reuni IKA UBL 87 Dihadiri Dosen dan Alumni 4 Fakultas, Noverisman Subing: Semakin Erat

Reuni dan halal bil halal Ikatan Keluarga Alumni Universitas Bandar Lampung (IKA UBL) angkatan 87 berjalan lancar dan meriah di RM Kepayang Rajabasa Bandarlampung, Selasa (25/04/2023).

Selain dihadiri puluhan alumni dari empat fakultas (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Faktultas Teknik) sejumlah dosen pun hadir dalam agenda tersebut.

Bahkan, panitia sempat membagikan doorprize untuk alumni dan bingkisan kepada dosen yang hadir.

Acara semakin meriah, manakala beberapa alumni tampil menyumbangkan suara emasnya. Sejumlah lagu pun didendangkan, mulai lagu pop, jazz hingga dangdut secara bergantian. Tak ayal, para alumni pun berjoget bersama.

Ketua Alumni IKA UBL 87, Noverisman Subing dalam sambutannya mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh alumni yang telah mendaulatnya untuk menjadi ketua, meskipun ia menyadari masih banyak alumni yang lebih pas dan pantas untuk menduduki posisi itu.

"Terbentuknya IKA UBL 87 ini terjadi beberapa hari sebelum memasuki bulan suci Ramadhan,  dilanjutkan buka puasa bersama yang dihadiri 15 orang perwakilan dari berbagai fakultas, sekaligus pembentukan panitia reuni dan halal bil halal di Rumah Makan Sate Maranggi Enggal Bandarlampung," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung dari Fraksi PKB itu menuturkan, reuni dan halal bil halal ini dilaksanakan untuk menyambung kembali tali silaturahmi yang sudah puluhan tahun terputus.

"Semoga dengan terbentuknya wadah alumni ini ikatan tali silaturahmi di antara kami bisa  semakin erat sebagaimana ketika kami masih kuliah di UBL sejak tahun 1987 hingga kami selesai mulai tahun 1991, 1992, 1993, 1994 bahkan yang lulus di tahun 1995," kata dia.

Pada bagian lain Nover juga melaporkan, alumni UBL angkatan 1987 tersebar tidak saja di Lampung, tapi juga di Sumsel, DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan berbagai profesi yang digeluti, mulai dari wiraswasta, Aparatur Sipil Negara (ASN), Politisi termasuk Drs H Harnojoyo yang saat ini menjabat sebagai Walikota Palembang.

Sementara itu Dekan FT UBL Juniardi dalam sambutanya mewakili Rektor UBL Prof DR M Yusuf R Barusman MBA, menyambut baik kehadiran wadah alumni UBL 87 ini, agar supaya bisa terus menjalin silaturahmi tidak saja sesama alumni tapi juga dengan pihak kampus.

"Saya juga menyampaikan permohonan maaf Bapak Rektor yang tak bisa hadir secara fisik karena sedang ada acara di luar kota. Sekaligus saya menyampailan salam hangat dari beliau untuk seluruh para alumni," tukas Juniardi.(rls) 

Mirza Siap Menangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024

 

Bandarlampung - Nama Ganjar Pranowo keluar  sebagai Capres  yang diusung PDIP untuk Pilpres 2024. Namun ada saja oknum penebar hoax yang merugikan Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. 

Dalam potongan video doorstop Presiden Jokowi pasca shalat Ied (Senin, 24/04/2023) berdurasi 40 detik dikesankan bahwa Presiden Jokowi memberikan pernyataan memposisikan Prabowo Subianto sebagai salah satu kandidat Cawapres Ganjar Pranowo.

Ketua DPD Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal angkat bicara menanggapi secuplik video yang terpenggal dan meresahkan itu. 

Menurutnya, isi video itu tentulah tak demikian. Sebab, dalam banyak kesempatan dukungan dari Jokowi kepada Prabowo Subianto kerap kali ditunjukan di depan khalayak ramai.

“Enggak begitu, kalau Presiden kan sudah sering menunjukan dukungan untuk Prabowo. Jadi sudah pasti Prabowo Capres, bukan Cawapres ya, sehingga jangan gagal paham,” jelasnya, SelasaSelasa (25/4/23) melalui siaran pers. 

Lebih lanjut Mirza menilai, video bermuatan hoax itu sengaja disebarluaskan untuk menganggu fokus dan konsentrasi kader Gerindra dalam menggalang dukungan bagi Prabowo Subianto. Mengingat Ketua Umum DPP Gerindra tersebut berdasarkan hasil survey terus mengalami peningkatan elektabilitas dan popularitas.

Masih Menurut Mirza, dirinya bahkan meyakini Prabowo kian optimis dan percaya diri dalam menyongsong pemilu 2024 mendatang. Mengutip pernyataan Prabowo, bahwa Gerindra adalah partai besar dan kuat, sehingga tak akan gentar dengan isu-isu miring semacam ini.

“Prabowo sudah bilang, Gerindra sekarang ini partai kuat, jadi khusunya kami di Lampung tak terpengaruh dan juga tidak ada keraguan untuk terus bekerja memenangkan Bapak Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang,” pungkasnya. (Rls)