DPRD Lampung Mikdar Ilyas Sebut Dana Bosda Kecil

Bandar Lampung - Besaran Bosda Rp10 miliar menurut Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas masih terlalu minim. 

Maka Pemprov Lampung harus menambah anggaran karena jumlah siswa penerimanya sangat sedikit.

"Anggaran Bosda itu kan sangat kecil, maka rekomendasi Komisi V kita minta supaya dana Bosda ditingkatkan. Karena itu sangat membantu siswa SMA SMK yang tidak mampu,” kata Mikdar.

Politisi Gerindra Lampung ini mengatakan, di Kota Bandarlampung saja penerima Bosda tidak sampai 300 siswa. Sementara di beberapa daerah lain, jumlah penerima bantuan ini kisarannya hanya 30 sampai 40 siswa.

" sudah ditetapkan. Maka Komisi V DPRD Lampung meminta agar penambahan Bosda dilakukan mulai tahun 2024.

“Sekarang tidak memungkinkan lagi tapi kita minta tahun depan harus jadi perhatian Pemprov Lampung. Kita berharap semaksimal mungkin agar membantu masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. 

Diketahui, Provinsi Lampung tahun ini menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebesar Rp10,11 miliar.

Bosda ini terdiri dari anggaran untuk SMA sebesar Rp4,32 miliar dan SMK Rp5,79 miliar.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Tommy Efra Hendarta mengatakan dana Bosda dari APBD Lampung untuk menambah dana BOS dari APBN.

“Dana Bosda ini memang sudah dianggarkan oleh Pemprov Lampung untuk tahun 2023 ini. Tapi penyalurannya masih menunggu juknis,” katanya usai menghadiri hearing di Komisi V DPRD Lampung Rabu (13/9/2023).(ndi) 

DPRD Lampung Bahas 3 Poin Penting saat RDP Bersama Disdik

Bandar Lampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, membahas 3 poin penting dalam rapat dengar pendapat, yang digelar di ruang rapat komisi, Rabu (13/09/2023).

“Tadi, kita RDP dengan Disdik. Dan dalam pembahasan tadi, kita melakukan pendalaman tentang tiga poin penting. Yang menurut kami, harus segera di carikan solusinya,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, usai memimpin rapat.

Ketiga poin penting tersebut, yaitu. Pertama, membahas tentang Bantuan siswa miskin yang berasal dari anggaran BOS. Dengan, fokus menambah jumlah penerima di masing-masing sekolah. Sebab, dari hasil temuan turun kemasyarakat bahwa jumlah penerima yang berada di daerah, hanya kisaran 30-40 siswa, dan untuk Bandar Lampung kisaran kurang lebih 200 siswa. Dengan besaran bantuan, sebesar 600-700 ribu/siswa.

“Ini sangat tidak relevan dengan kenyataan yang ada. Karena, setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan, yang jelas dijamin oleh negara sesuai peraturan yang ada. Sehingga, kami mendorong Dinas terkait menambah volume jumlah siswa penerima,” kata Mikdar seperti dilansir Kinni.id.

Kemudian yang kedua, Komisi V mendorong penambahan atau pembangunan sarana prasarana sekolah (gedung), di seluruh daerah. Sebab, berdasarkan hasil temuan teman-teman anggota DPRD, jumlah sekolah di Daerah khususnya tingkat SMA/SMK sederajat belum merata.

“Tadi, kita sampaikan, agar Dinas aktif mengecek di masing-masing daerah. Agar, pemerataan sekolah tingkat SLTA bisa terasa hingga daerah. Walaupun, Dinas tadi bilang bukan ranah mereka, dan ramah kementerian. Tapi, setidaknya carikan solusinya, dengan konsultasi ke pihak terkait,” ujarnya.

Selanjutnya, yang ketiga. Komisi V mendesak kepada Disdik untuk segera menindak lanjuti soal P3K ke Kementerian, agar menerbitkan SK. Karena, DPRD sudah menganggarkan dengan peruntukan 1007 tenaga pendidik.

“Kami mendesak Disdik untuk aktif, tentang penerimaan P3K. Karena, alhamdulillah, DPRD sudah menganggarkan. Kami minta dalam waktu dekat ada ketegasan,” ungkapnya. (Kn)

DPRD Lampung Sikapi Nasib Ribuan PPPK Guru

Bandar Lampung - Sebanyak 1.007 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Pemprov Lampung telah lulus tes tahun 2022. Namun sampai saat ini belum dilantik.

Hal ini pun mendapat perhatian dari Komisi V DPRD Lampung, dan mendorong agar Pemprov secepatnya melantik dan menyerahkan SK para PPPK yang sudah lulus.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas mengatakan ada 1.425 guru PPPK Pemprov Lampung, namun yang menerima SK baru 418 orang.

"Jadi 1.007 orang PPPK sampai saat ini belum dilantik dan belum mendapat SK. Ini yang kita minta agar segera di-SK-kan, karena ternyata anggaran untuk gajinya sudah tersedia,” kata Mikdar usai hearing dengan Disdikbud Lampung, Rabu (13/9/2023).

Menurut Mikdar, dana untuk gaji PPPK sudah disiapkan di APBD Perubahan 2023 ini sekitar Rp 69,2 miliar. Dana itu untuk gaji selama 3 bulan di tahun 2023.
"Artinya dana itu kan untuk gaji bulan Oktober, November dan Desember. Maka kita minta agar dilantik pada September atau Oktober mendatang,” ujarnya seperti dilansir rilis.id.

Terkait rencana penerimaan PPPK tahun ini, menurut Mikdar kuotanya tidak termasuk dengan 1.007 PPPK yang telah lulus. Tetapi untuk formasi baru.

“Bahwa yang akan ada tes lagi tahun ini bukan termasuk 1.007 yang sudah lulus tes lalu, tapi untuk yang baru. Jadi itu penambahan, karena kalau yang 1.007 itu disuruh tes lagi ya sia-sia dong, mereka itu sudah clear tinggal SK-nya saja,” jelas dia.

Kostiana Serap Aspirasi Masyarakat Bandar Lampung

Bandarlampung – Mengisi reses tahap kedua, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan Kostiana, melaksanakan kegiatan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandarlampung, Kamis ( 14/9/2023 ).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung, Kostiana mengatakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat diperuntukkan untuk mendengar apa yang menjadi keluhan dan apa yang diinginkan masyarakat.

”Silahkan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan aspirasinya. semua usulan yang sudah disampaikan saya akan catat selanjutnya akan saya sampaikan pada Pemerintah untuk ditindaklanjuti, ” katanya seperti dilansir Kinni.id.

Berbagai aspirasi disampaikan oleh masyarakat dalam reses tersebut, mulai infrastruktur hingga lapangan.

Menanggapi aspirasi dari para konstituennya, Kostiana mengungkapkan, dirinya akan berusaha untuk memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat setempat.

Sementara, Agung salah satu warga yang menyampaikan aspirasi dan ucapan terimakasih karena Kostiana Anggota DPRD sudah hadir di daerahnya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat kelurahan Kelapa Tiga permai.

” Semoga dengan hadirnya ibu Kostiana dapat merealisasikan apa saja yang menjadi aspirasi dari kami warga masyarakat Kelurahan Kelapa Tiga Permai.

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Perangkat Desa dan juga Masyarakat sekitar.

Anggota DPRD Lampung Watoni: Pemerintah Harus Tegas Hentikan Proyek Reklamasi PT.SJIM

Bandarlampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta agar Dinas Kelautan dan Perikanan menyetop pengerjaan proyek reklamasi PT. Sinar Jaya Inti Mulya (SJIM) yang berada di bibir pantai, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandarlampung.

Pasalnya, reklamasi tersebut diduga belum kantongi izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) maupun Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Anggota Komisi 1 DPRD Lampung Watoni Noerdin mengatakan jika perusahaan tersebut tidak memiliki izin maka sudah pantas kegiatan mereka dihentikan, tidak ada yang boleh beroperasi.

“Kita ini negara hukum, harus taat hukum, segala sesuatu yang dilakukan harus memiliki izin dalam hal ini Kementerian Kelautan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung,” ujarnya, Rabu (13/9/2023).

Menurutnya pihak perusahaan PT. SJIM jangan main kucing-kucingan dengan pemerintah. Mereka harus taat dengan aturan yang berlaku. Sebab proyek Reklamasi harus mendapat persetujuan Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan Perikanan (DKP).

“Jangan perusahaan jalan dulu reklamasi, atau reklamasi kalau tidak ketahuan labas, tidak boleh seperti ini kita harus ikuti aturan mainnya,” katanya seperti dilansir Kinni.id

Ia melanjutkan, reklamasi yang diperkirakan lebih dari sepuluh hektare ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Dampak ke depan yang akan ditimbulkan karena reklamasi PT. SJIM cukup beresiko.

Terutama merusak biota laut, seperti trumbu karang, mata pencarian nelayan ikan menurun drastis dan lainnya.”Sertifikat amdalnya mana, UKL, UPL, amdal lalinnya mana, karena dampak lalu lintas alat berat yang menghasilkan polisi itu juga perlu dipertimbangkan,” katanya.

Kemudian, kata Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan limbah yang dihasilkan dikhawatirkan nanti akan mencemari bibir pantai pesisir Lampung. Oleh sebab itu perlunya tim yang mengevaluasi kegiatan reklamasi ini.

“Nanti tim dari Kementerian Kelautan yang akan melakukan evaluasi apakah diperbolehkan atau tidak, “katanya.

Menurutnya dalam waktu dekat Komisi 1 DPRD Lampung akan melakukan pemanggilan terhadap Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Tak hanya itu pihaknya juga akan turun ke lapangan melakukan pengecekan proyek reklamasi yang sedang bermasalah ini.

“Untuk membahas permasalahan reklamasi ini, setelah itu kita panggil pihak perusahaan dan baru terjun langsung ke lapangan,”katanya.

Sebelumnya warga yang tinggal di sekitar Pesisir Panjang, tepatnya di Kelurahan Karang Maritim, Kota Bandar Lampung mengeluhkan adanya aktivitas reklamasi pantai yang diduga dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta di sekitar lokasi. Reklamasi itu menyebabkan tangkapan ikan nelayan berkurang.

Berdasarkan pantauan di sekitar lokasi, ada beberapa alat berat yang sedang mengeruk pasir pantai di pesisir Panjang. Tak hanya itu, terlihat juga mobil-mobil besar hilir mudik mengangkut tanah untuk menimbun sekita bibir pantai itu.(kn)

Mikdar Ilyas Sikapi Dana Bosda

Bandar Lampung - Provinsi Lampung tahun ini menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebesar Rp10,11 miliar.

Bosda ini terdiri dari anggaran untuk SMA sebesar Rp4,32 miliar dan SMK Rp5,79 miliar.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Tommy Efra Hendarta mengatakan dana Bosda dari APBD Lampung untuk menambah dana BOS dari APBN.

“Dana Bosda ini memang sudah dianggarkan oleh Pemprov Lampung untuk tahun 2023 ini. Tapi penyalurannya masih menunggu juknis,” katanya usai menghadiri hearing di Komisi V DPRD Lampung Rabu (13/9/2023).

Tommy menjelaskan untuk dana Bosda 2022, seluruh sekolah mendapatkan anggaran, baik sekolah swasta maupun negeri.

Namun untuk tahun ini dipastikan tidak semua sekolah menerima Bosda karena anggarannya yang berkurang.

Diperkirakan hanya sekitar 3 sampai 5 persen sekolah yang mendapatnya. Selain itu, kebanyakan sekolah swasta juga menolak untuk menerima Bosda.

“Jadi kami mengajukan surat ke sekolah-sekolah kalau dana Bosda akan disalurkan. Ada yang menerima dan menolak, karena memang hanya beberapa persen dari anggaran. Negeri semua menerima, yang menolak khususnya sekolah swasta," ucapnya seperti dilansir rilis.id.

Adapun pencairan Bosda tahun ini direncanakan bulan Oktober atau Desember. Sementara peruntukannya hanya untuk kebutuhan siswa, tidak diperbolehkan untuk pegawai.

Namun besaran Bosda Rp10 miliar ini menurut Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas masih terlalu minim. 

Maka Pemprov Lampung harus menambah anggaran karena jumlah siswa penerimanya sangat sedikit.

"Anggaran Bosda itu kan sangat kecil, maka rekomendasi Komisi V kita minta supaya dana Bosda ditingkatkan. Karena itu sangat membantu siswa SMA SMK yang tidak mampu,” kata Mikdar.

Ia mencontohkan, di Kota Bandarlampung saja penerima Bosda tidak sampai 300 siswa. Sementara di beberapa daerah lain, jumlah penerima bantuan ini kisarannya hanya 30 sampai 40 siswa.

" sudah ditetapkan. Maka Komisi V DPRD Lampung meminta agar penambahan Bosda dilakukan mulai tahun 2024.

“Sekarang tidak memungkinkan lagi tapi kita minta tahun depan harus jadi perhatian Pemprov Lampung. Kita berharap semaksimal mungkin agar membantu masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. (*)

Komisi V DPRD Lampung Minta Pemprov Secepatnya Isi Jabatan Kadis Kesehatan

Komisi V DPRD Provinsi Lampung meminta Pemprov secepatnya mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Kesehatan.

Setelah ditinggal Reihana pada 1 September lalu karena pensiun, jabatan Kadiskes Lampung belum diisi pejabat definitif.

Posisinya masih diisi Pelaksana harian (Plh) yaitu Efendi Suhaimi yang sebelumnya adalah Sekretaris Diskes Lampung.

“Dinas Kesehatan ini mitra kerjanya Komisi V. Tentu kita sangat berharap kepada Gubernur supaya secepatnya mendapatkan pengganti dari Kepala Dinas Kesehatan yang sudah masuk masa pensiun,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, Selasa (12/9/2023).

Mikdar menyebut kekosongan jabatan kadis akan sangat berpengaruh pada kinerja OPD tersebut. Terlebih banyak kebijakan penting terkait kesehatan masyarakat yang harus dijalankan.

“Kalau kadisnya kosong OPDnya seperti ayam kehilangan induk. Jadi harus ada yang membimbing, membina dan bertanggungjawab pada dinas terkait. Apalagi sekarang kita sedang pendalaman anggaran di dinas masing-masing,” kata Mikdar.
"Kalau tidak ada kepala dinas, siapa nanti yang bertanggungjawab pada anggaraan? Maka kita berharap supaya secepatnya kadis kesehatan ini dapat terwujud untuk memaksimalkan fungsinya ke depan,” ucapnya seperti dilansir rilis.id.

Ia pun berharap agar pejabat yang mengisi posisi Kadiskes adalah definitif, bukan Plt ataupun Plh.

“Kalau kita berharap langsung diisi definitif, tentunya dengan prosedur seleksi yang benar. Kalau sudah definitif bisa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya semaksimal mungkin,” tutupnya.(red)

Reses Jauharoh Warga Curhat soal Pendidikan dan BPJS Warga Lamteng

Bandarlampung – Aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, menjadi catatan anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, usai menggelar reses tahap III tahun 2023.

“Ya, kita baru saja menyelesaikan agenda reses. Yang mana masa istirahat, kami maksimalkan untuk bertemu, dan bersilaturahmi dengan masyarakat sesuai Dapil,” kata Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, Senin (11/9/2023).

Menurutnya, silaturahmi yang dikemas dalam kegiatan reses kemaren. Tercatat, ada dua hal sangat penting dan mayoritas dikeluhkan warga Lampung Tengah. Yaitu, BPJS Kesehatan dan tidak adanya SMAN di sejumlah kecamatan.

“Sudah kita catat, dan harus kita tidak lanjuti. Untuk diperjuangkan, apalagi soal Kesehatan dan Pendidikan sangat mendasar yang harus diutamakan,” ungkapnya seperti dilansir Kinni.id.

Lebih lanjut, Muslimat NU Kabupaten Lampung Tengah tersebut mengaku disektor pendidikan, terkendala sistem zonasi yang digunakan pada PPDB. Sementara, warga yang berada di perbatasan kecamatan, tidak dapat kuota zonasi.

“Maka, solusinya adalah ini diusulkan setiap kecamatan harus ada sekolahan SMA. Ini nanti kita komunikasikan ke dinas pendidikan,” ungkapnya.

Sebagai contoh, di Kecamatan Bekri Lampung Tengah, hingga saat ini belum ada SMAN, yang seyogyanya harus ada.

“Ini makanya diusulkan supaya adanya SMA di daerah tersebut,” kata Jauharoh.

Sementara, tambah Jauharoh. Untuk BPJS kesehatan yang dari pemerintah. Mayoritas, warga susah menggunakan untuk pengobatan. Hal tersebut, disebabkan tidak aktif dan tidak bisa digunakan.

“Kalau soal ini, solusinya ada di warganya sendiri. Karena, 2 bulan saja tidak digunakan di Puskesmas atau Rumah Sakit. Maka, akan non-aktif. Nah, namanya gratis pasti untuk kembali dipakai itu harus mendaftarkan kembali di mana dia dicantumkan di BPJS kesehatan tersebut. Kami, sudah kasih solusi, bisa lewat saya atau mengurus sendiri,” ujarnya.(red)

Angga Satria Pratama Kunjungi Dapil

Pringsewu -- Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Demokrat Angga Satria Pratama berkunjung ke daerah pemilihan (dapil)-nya untuk melakukan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Sosialisasi berlangsung di Sekretariat Kwarcab Pramuka Kabupaten Pringsewu, Sabtu (9-9-2023). Dihadiri sekitar pengurus dan anggota pramuka setempat.

Selain menyampaikan materi sosialisasi, Angga juga berdialog dan menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan peserta yang mayoritas generasi muda.

Menurut Angga yang juga Wakil Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung, kegiatan ini untuk untuk lebih meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Dikatakan, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, agama dan kepercayaan yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.

"Maka kita wajib mempertahankan ideologi Pancasila guna menjaga bangsa dan Negara Indonesia dari pengaruh yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Apalagi sebagai generasi muda dalam wadah Pramuka,"ujarnya.

Menurutnya, pemberian materi tersebut merupakan salah satu upaya pihaknya juga pemerintah dalam menjaga dan memberikan pemahaman yang benar terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila kususnya kepada generasi muda.

"Pramuka sebagai kawula muda memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan nilai Pancasila. Sebab nasib sebuah bangsa tergantung generasi penerusnya yakni para generasi muda," ungkapnya seperti dilansir harian momentum. 

Angga juga meminta kepada anggota dan jajaran Pramuka di Kabupaten Pringsewu terus berkiprah dan berinovasi serta berkreasi positif demi menghasilkan karya nyata guna mendukung pembangunan disegala aspek dan bidang.

"Kepada jajaran Pramuka di Pringsewu tetap menjalin kebersamaan, kekeluargaan dan selalu menjaga kekompakan, jangan sampai terjadi perpecahan karena hanya masalah informasi hoax yang tidak bisa dipertanggung jawabkan,"pinta Angga Satria Pratama.

Pada kesempatan itu, Angga juga memberikan bantuan guna melanjutkan pembangunan Gedung Kwarcab Pramuka Kabupaten Pringsewu yang berlokasi di Pekon Podomoro, Kecamatan Pringsewu.

"Jangan dilihat nilainya, sebab saya juga anggota Pramuka, merasa peduli dan wajib membantunya agar gedung tersebut cepat selesai dan dapat dipergunakan," imbuhnya.

Budiman AS Hadiri Syukuran HUT ke-22 Demokrat

Bandarlampung - DPC Partai Demokrat Bandarlampung potong tumpeng dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Partai berlambang bintang mercy tersebut yang diikuti seratusan kader DPC setempat.

Ketua DPC Demokrat Bandarlampung Budiman AS mengatakan HUT ke-22 Partai Demokrat jatuh pada hari ini Sabtu (9/9) dan diperingati serentak oleh seluruh kader di Indonesia.

“Kami berharap di HUT 22 tahun ini, Partai Demokrat semakin solid dan dicintai oleh rakyatnya, terutama jelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang semakin dekat,” ujar Budiman AS yang juga Anggota DPRD Provinsi Lampung ini.

Budiman menjelaskan, pihaknya tidak mau berlarut-larut atas dinamika politik beberapa waktu lalu terkait manuver politik Anies Baswedan.

“Kemarin ada pembelajaran berharga bagi langkah Partai Demokrat berikutnya, kami tidak ingin berlarut-larut dengan kejadian kemarin karena pelaksanaan Pemilu 2024 sudah semakin dekat,” katanya.

Untuk itu, dirinya percaya dan akan loyal serta patuh dan taat kepada perintah partai terkait arah politik partainya di Pilpres ke depan. “Apapun keputusan partai itu yang terbaik dan sebagai kader yang loyal dan taat, kita siap jalankan,” ucap Budiman.

“Tidak lupa saya ucapkan juga selamat hari lahir untuk Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY yang ke-74 tahun, semoga selalu diberikan kesehatan,” ucap Budiman. (LW)

Anggota DPRD Lampung Reses di Jati Agung

Lampung Selatan - Roadshow kunjungan dapil (Reses) anggota Komisi III DPRD Lampung M. Junaidi, masih berlanjut.

Anggota Fraksi Demokrat itu, Rabu (06/09/2023) kembali mengunjungi konstituennya di tiga titik se-Kecamatan Jati Agung, yakni di Desa Sidodadi Asri, Margo Mulyo dan Desa Margo Rejo.

Ketua DPC Partai Demokrat Lampung Selatan itu tidak datang sendiri, selain didampingi vokalis Andika Kangen Band, dia juga membawa beberapa artis lain.

Di antaranya Syahriadi Barabai penyanyi dangdut jebolan Dangdut Academi Indosiar serta penyanyi sekaligus musisi beken Tegar Panggabean.

Menariknya turut hadir dan jadi pembicara mantan anggota DPRD Lampung Haidir Bujung yang diketahui berencana maju sebagai anggota DPD RI.
Mengenakan kemeja biru dan kopiah khas Lampung Wakil Ketua PWNU Priode 2018-2023 itu terlihat membaur serta turut memberikan sambutan.

Di tiga lokasi kunjungan dapil kali ini, Bung Adi menjelaskan fungsi-fungsi dari DPRD. Dijelaskannya, fungsi DPRD adalah legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD).

“Dan ketiga fungsinya adalah pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah,” urainya.

Dijelaskannya dirinya baru dilantik menjadi anggota DPRD Lampung pada 24 Agustus lalu, sebagai anggota dewan hasil pergantian waktu (PAW).
“Jadi belum ada sebulan saya jadi anggota dewan. Masih sangat baru dan masih menyesuaikan diri. Ibarat gigi saya masih gigi susu. Tapi kendati baru saya bulatkan tekad, untuk berkomitmen memperjuangkan aspirasi warga Lampung Selatan, khususnya Jati Agung ini,” ungkapnya.

Sementara itu Andika Kangen Band yang diketahui berencana maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dengan no urut 5, pada sambutannya memohon agar diberikan kesempatan berjuang bersama Partai Demokrat untuk menjadi anggota DPR.

“Saya sebagai warga Lampung terpanggil untuk memajukan daerah sendiri. Berikan kesempatan ke saya untuk mewujudkan itu. Jika ada Caleg yang berasal dari daerah sendiri mengapa harus pilih yang dari luar provinsi sana,” ujarnya seperti dilansir PEMBARUAN.ID.