Elly Wahyuni: Selesaikan Konflik dengan Musyawarah

Minimalisir potensi terjadinya gesekan Konflik, menjadi topik pembahasan Wakil I Ketua DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Sabtu (16/9/23).

"Alhamdulillah, hari ini (Sabtu 16/9/23). Saya telah menggelar Sosperda di Kota Metro," ujarnya.

Politisi partai besutan Prabowo Subianto ini memilih, Peraturan Daerah (Perda) Rembug Desa dan Kelurahan untuk disiarkan di Kota Metro.

Alasanya, agar potensi terjadinya gesekan konflik ditengah masyarakat dapat diminimalisir dengan, pengetahuan regulasi terkait hal tersebut.

"Di dalam Perda ini mendorong masyarakat agar dapat menyelesaikan konflik dengan mengedepankan musyawarah," kata dia.

Dengan melibatkan pamong dan balai desa setempat, masyarakat diharap dapat menyelesaikan gesekan konflik yang terjadi, agar permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat tidak meluas.

"Kalau konflik sudah meluas, tentu hal tersebut sulit untuk dikendalikan, maka kehadiran perda ini masyarakat diminta untuk melibatkan pamong dan pihak desa," ungkapnya.

Sementara, Bendahara DPD Partai Gerindra Lampung ini mendorong agar masyarakat dapat mencegah terjadinya konflik.

Dengan cara, mengimplementasikan nilai-nilai butir Pancasila seperti menerima perbedaan, dan saling gotong royong.

"Saya berharap agar masyarakat dapat mencegah potensi terjadinya konflik, dan dapat menyelesaikan konflik secara bijak," pungkasnya. (*)

Anggota DPRD Lampung Mardiana Reses di Lampura dan Way Kanan

Bandar Lampung — Serap aspirasi menjadi tugas pokok Anggota DPRD Provinsi Lampung tahap III tahun 2023, dengan tujuan mengetahui secara langsung sejumlah keluhan warga, untuk menyelaraskan pembangunan di seluruh daerah.

Saat ditemui di kantor, Anggota Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Lampung, Mardiana mengatakan selama delapan hari turun menyapa masyarakat sesuai Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Waykanan.

“Alhamdulillah, pekan kemarin saya turun bersilaturahmi dengan masyarakat. Banyak, keluhan warga yang disampaikan,” kata Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mardiana. Selasa (12/09/2023).

Tercatat, kata Kakak Mardiana sapaan akrabnya mengungkapkan, aspirasi yang diutarakan ta) warga, Kecamatan Tanjung Raja, Kecamat () Abung Tengah, dan Kecamatan Abung Barat. diantaranya. Perbaikan jalan desa, pengadaan sanitasi Desa (MCK), bedah Rumah, P3A, dan jaringan irigasi.

Yang pasti, tambah Garnita NasDem Lampung tersebut melanjutkan. Ketika bisa diupayakan masuk dalam anggaran perubahan, akan menjadi prioritas untuk direalisasikan. Tetapi, kalau pun tidak bisa. Diusahakan masuk dalam anggara murni 2024.

“Kita akan koordinasikan dengan masing-masing dinas terkait, kalau bisa masuk di perubahan. Tapi, minimal sudah masuk dalam perencanaan," ujarnya seperti dilansir WARTAPOST.CO.ID,

Anggota DPRD Lampung Elly Wahyuni: Warga Resah Sembako Naik

Bandar Lampung- Harga sembako merangkak naik pasca fenomena El Nino, menjadi topik pembahasan Wakil I Ketua DPRD Lampung, Elly Wahyuni saat menggelar reses di Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro.

"Alhamdulillah, banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat salah satunya soal harga sembako yang naik," ujarnya kemarin.

Dia menjelaskan, kenaikan harga sembako tentu hal tersebut diresahkan para masyarakat, terlebih pasca fenomena El Nino.

"Tentunya masyarakat resah dengan adanya kenaikan harga sembako ini," kata dia.

Sementara, selain harga kebutuhan pokok naik, politisi Partai Gerindra ini menyebut pelaku usaha mempertanyakan bantuan UMKM.

"Pelaku usaha UMKM banyak yang mempertanyakan adanya bantuan UMKM," ungkapnya.

Kader partai besutan Prabowo Subianto ini meminta agar, pemerintah dapat menyalurkan bantuan untuk UMKM secara merata. Agar masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat merakan kehadiran pemerintah. (Lis/ndi)

Antisipasi El Nino, Budhi Condrowati Dorong Pemprov Alokasikan Anggaran

Bandarlampung ): Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPD PDI Perjuangan Lampung Budhi Condrowati meminta Pemerintah Provinsi Lampung memperhatikan anggaran untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak dari bencana El Nino atau kekeringan.

Hal tersebut disampaikan Budhi Condrowati usai melaksanakan rapat rutin DPD PDI Perjuangan Lampung, di Kantor DPD Partai setempat, Jl. Pangeran Emir Moh. Noer Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Jumat (15/9).

Condro mengatakan, dampak dari bencana El Nino sangat memprihatinkan seperti kekeringan yang menyebabkan menurunnya produktivitas pangan hingga kebakaran. Dan ini tentu lebih berdampak kepada petani khususnya di Provinsi Lampung.

“Karena memang dampak dari El Nino ini kaitannya dengan persoalan pangan dan air, artinya dalam produksi pertanian terganggu kemudian produktivitasnya menurun, dan karena musimnya sangat panas seperti ini jelas menjadi potensi gagal panen karena sawah yang kekeringan, tentu ini merugikan para petani kita” kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini.

Hal tersebut juga, menurutnya, akan berdampak pada harga jual karena ketersediaan pangan menipis sehingga terjadi kelangkaan.

“Kemudian jelas namanya hukum dagang, apabila barang langka tentu harga juga akan naik, seperti yang saat ini terjadi pada beras dari yang harga sebelumnya sekitar 10 ribuan saat ini naik hingga Rp12 ribu sampai Rp13 ribu per kilogram,” tambahnya.

Maka dari itu, Budhi Condrowati meminta Pemprov Lampung agar lebih memperhatikan dalam mengalokasikan anggaran untuk menangani El Nino dan beri solusi dengan terobosan baru dalam permasalahan pertanian dan persediaan air.

DPRD Lampung Mikdar Ilyas Sebut Dana Bosda Kecil

Bandar Lampung - Besaran Bosda Rp10 miliar menurut Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas masih terlalu minim. 

Maka Pemprov Lampung harus menambah anggaran karena jumlah siswa penerimanya sangat sedikit.

"Anggaran Bosda itu kan sangat kecil, maka rekomendasi Komisi V kita minta supaya dana Bosda ditingkatkan. Karena itu sangat membantu siswa SMA SMK yang tidak mampu,” kata Mikdar.

Politisi Gerindra Lampung ini mengatakan, di Kota Bandarlampung saja penerima Bosda tidak sampai 300 siswa. Sementara di beberapa daerah lain, jumlah penerima bantuan ini kisarannya hanya 30 sampai 40 siswa.

" sudah ditetapkan. Maka Komisi V DPRD Lampung meminta agar penambahan Bosda dilakukan mulai tahun 2024.

“Sekarang tidak memungkinkan lagi tapi kita minta tahun depan harus jadi perhatian Pemprov Lampung. Kita berharap semaksimal mungkin agar membantu masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. 

Diketahui, Provinsi Lampung tahun ini menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebesar Rp10,11 miliar.

Bosda ini terdiri dari anggaran untuk SMA sebesar Rp4,32 miliar dan SMK Rp5,79 miliar.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Tommy Efra Hendarta mengatakan dana Bosda dari APBD Lampung untuk menambah dana BOS dari APBN.

“Dana Bosda ini memang sudah dianggarkan oleh Pemprov Lampung untuk tahun 2023 ini. Tapi penyalurannya masih menunggu juknis,” katanya usai menghadiri hearing di Komisi V DPRD Lampung Rabu (13/9/2023).(ndi) 

DPRD Lampung Bahas 3 Poin Penting saat RDP Bersama Disdik

Bandar Lampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, membahas 3 poin penting dalam rapat dengar pendapat, yang digelar di ruang rapat komisi, Rabu (13/09/2023).

“Tadi, kita RDP dengan Disdik. Dan dalam pembahasan tadi, kita melakukan pendalaman tentang tiga poin penting. Yang menurut kami, harus segera di carikan solusinya,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, usai memimpin rapat.

Ketiga poin penting tersebut, yaitu. Pertama, membahas tentang Bantuan siswa miskin yang berasal dari anggaran BOS. Dengan, fokus menambah jumlah penerima di masing-masing sekolah. Sebab, dari hasil temuan turun kemasyarakat bahwa jumlah penerima yang berada di daerah, hanya kisaran 30-40 siswa, dan untuk Bandar Lampung kisaran kurang lebih 200 siswa. Dengan besaran bantuan, sebesar 600-700 ribu/siswa.

“Ini sangat tidak relevan dengan kenyataan yang ada. Karena, setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan, yang jelas dijamin oleh negara sesuai peraturan yang ada. Sehingga, kami mendorong Dinas terkait menambah volume jumlah siswa penerima,” kata Mikdar seperti dilansir Kinni.id.

Kemudian yang kedua, Komisi V mendorong penambahan atau pembangunan sarana prasarana sekolah (gedung), di seluruh daerah. Sebab, berdasarkan hasil temuan teman-teman anggota DPRD, jumlah sekolah di Daerah khususnya tingkat SMA/SMK sederajat belum merata.

“Tadi, kita sampaikan, agar Dinas aktif mengecek di masing-masing daerah. Agar, pemerataan sekolah tingkat SLTA bisa terasa hingga daerah. Walaupun, Dinas tadi bilang bukan ranah mereka, dan ramah kementerian. Tapi, setidaknya carikan solusinya, dengan konsultasi ke pihak terkait,” ujarnya.

Selanjutnya, yang ketiga. Komisi V mendesak kepada Disdik untuk segera menindak lanjuti soal P3K ke Kementerian, agar menerbitkan SK. Karena, DPRD sudah menganggarkan dengan peruntukan 1007 tenaga pendidik.

“Kami mendesak Disdik untuk aktif, tentang penerimaan P3K. Karena, alhamdulillah, DPRD sudah menganggarkan. Kami minta dalam waktu dekat ada ketegasan,” ungkapnya. (Kn)

DPRD Lampung Sikapi Nasib Ribuan PPPK Guru

Bandar Lampung - Sebanyak 1.007 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Pemprov Lampung telah lulus tes tahun 2022. Namun sampai saat ini belum dilantik.

Hal ini pun mendapat perhatian dari Komisi V DPRD Lampung, dan mendorong agar Pemprov secepatnya melantik dan menyerahkan SK para PPPK yang sudah lulus.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas mengatakan ada 1.425 guru PPPK Pemprov Lampung, namun yang menerima SK baru 418 orang.

"Jadi 1.007 orang PPPK sampai saat ini belum dilantik dan belum mendapat SK. Ini yang kita minta agar segera di-SK-kan, karena ternyata anggaran untuk gajinya sudah tersedia,” kata Mikdar usai hearing dengan Disdikbud Lampung, Rabu (13/9/2023).

Menurut Mikdar, dana untuk gaji PPPK sudah disiapkan di APBD Perubahan 2023 ini sekitar Rp 69,2 miliar. Dana itu untuk gaji selama 3 bulan di tahun 2023.
"Artinya dana itu kan untuk gaji bulan Oktober, November dan Desember. Maka kita minta agar dilantik pada September atau Oktober mendatang,” ujarnya seperti dilansir rilis.id.

Terkait rencana penerimaan PPPK tahun ini, menurut Mikdar kuotanya tidak termasuk dengan 1.007 PPPK yang telah lulus. Tetapi untuk formasi baru.

“Bahwa yang akan ada tes lagi tahun ini bukan termasuk 1.007 yang sudah lulus tes lalu, tapi untuk yang baru. Jadi itu penambahan, karena kalau yang 1.007 itu disuruh tes lagi ya sia-sia dong, mereka itu sudah clear tinggal SK-nya saja,” jelas dia.

Kostiana Serap Aspirasi Masyarakat Bandar Lampung

Bandarlampung – Mengisi reses tahap kedua, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan Kostiana, melaksanakan kegiatan reses dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandarlampung, Kamis ( 14/9/2023 ).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung, Kostiana mengatakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat diperuntukkan untuk mendengar apa yang menjadi keluhan dan apa yang diinginkan masyarakat.

”Silahkan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan aspirasinya. semua usulan yang sudah disampaikan saya akan catat selanjutnya akan saya sampaikan pada Pemerintah untuk ditindaklanjuti, ” katanya seperti dilansir Kinni.id.

Berbagai aspirasi disampaikan oleh masyarakat dalam reses tersebut, mulai infrastruktur hingga lapangan.

Menanggapi aspirasi dari para konstituennya, Kostiana mengungkapkan, dirinya akan berusaha untuk memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat setempat.

Sementara, Agung salah satu warga yang menyampaikan aspirasi dan ucapan terimakasih karena Kostiana Anggota DPRD sudah hadir di daerahnya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat kelurahan Kelapa Tiga permai.

” Semoga dengan hadirnya ibu Kostiana dapat merealisasikan apa saja yang menjadi aspirasi dari kami warga masyarakat Kelurahan Kelapa Tiga Permai.

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Perangkat Desa dan juga Masyarakat sekitar.

Anggota DPRD Lampung Watoni: Pemerintah Harus Tegas Hentikan Proyek Reklamasi PT.SJIM

Bandarlampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta agar Dinas Kelautan dan Perikanan menyetop pengerjaan proyek reklamasi PT. Sinar Jaya Inti Mulya (SJIM) yang berada di bibir pantai, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandarlampung.

Pasalnya, reklamasi tersebut diduga belum kantongi izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) maupun Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Anggota Komisi 1 DPRD Lampung Watoni Noerdin mengatakan jika perusahaan tersebut tidak memiliki izin maka sudah pantas kegiatan mereka dihentikan, tidak ada yang boleh beroperasi.

“Kita ini negara hukum, harus taat hukum, segala sesuatu yang dilakukan harus memiliki izin dalam hal ini Kementerian Kelautan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung,” ujarnya, Rabu (13/9/2023).

Menurutnya pihak perusahaan PT. SJIM jangan main kucing-kucingan dengan pemerintah. Mereka harus taat dengan aturan yang berlaku. Sebab proyek Reklamasi harus mendapat persetujuan Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan Perikanan (DKP).

“Jangan perusahaan jalan dulu reklamasi, atau reklamasi kalau tidak ketahuan labas, tidak boleh seperti ini kita harus ikuti aturan mainnya,” katanya seperti dilansir Kinni.id

Ia melanjutkan, reklamasi yang diperkirakan lebih dari sepuluh hektare ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Dampak ke depan yang akan ditimbulkan karena reklamasi PT. SJIM cukup beresiko.

Terutama merusak biota laut, seperti trumbu karang, mata pencarian nelayan ikan menurun drastis dan lainnya.”Sertifikat amdalnya mana, UKL, UPL, amdal lalinnya mana, karena dampak lalu lintas alat berat yang menghasilkan polisi itu juga perlu dipertimbangkan,” katanya.

Kemudian, kata Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan limbah yang dihasilkan dikhawatirkan nanti akan mencemari bibir pantai pesisir Lampung. Oleh sebab itu perlunya tim yang mengevaluasi kegiatan reklamasi ini.

“Nanti tim dari Kementerian Kelautan yang akan melakukan evaluasi apakah diperbolehkan atau tidak, “katanya.

Menurutnya dalam waktu dekat Komisi 1 DPRD Lampung akan melakukan pemanggilan terhadap Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Tak hanya itu pihaknya juga akan turun ke lapangan melakukan pengecekan proyek reklamasi yang sedang bermasalah ini.

“Untuk membahas permasalahan reklamasi ini, setelah itu kita panggil pihak perusahaan dan baru terjun langsung ke lapangan,”katanya.

Sebelumnya warga yang tinggal di sekitar Pesisir Panjang, tepatnya di Kelurahan Karang Maritim, Kota Bandar Lampung mengeluhkan adanya aktivitas reklamasi pantai yang diduga dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta di sekitar lokasi. Reklamasi itu menyebabkan tangkapan ikan nelayan berkurang.

Berdasarkan pantauan di sekitar lokasi, ada beberapa alat berat yang sedang mengeruk pasir pantai di pesisir Panjang. Tak hanya itu, terlihat juga mobil-mobil besar hilir mudik mengangkut tanah untuk menimbun sekita bibir pantai itu.(kn)

Mikdar Ilyas Sikapi Dana Bosda

Bandar Lampung - Provinsi Lampung tahun ini menganggarkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebesar Rp10,11 miliar.

Bosda ini terdiri dari anggaran untuk SMA sebesar Rp4,32 miliar dan SMK Rp5,79 miliar.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Tommy Efra Hendarta mengatakan dana Bosda dari APBD Lampung untuk menambah dana BOS dari APBN.

“Dana Bosda ini memang sudah dianggarkan oleh Pemprov Lampung untuk tahun 2023 ini. Tapi penyalurannya masih menunggu juknis,” katanya usai menghadiri hearing di Komisi V DPRD Lampung Rabu (13/9/2023).

Tommy menjelaskan untuk dana Bosda 2022, seluruh sekolah mendapatkan anggaran, baik sekolah swasta maupun negeri.

Namun untuk tahun ini dipastikan tidak semua sekolah menerima Bosda karena anggarannya yang berkurang.

Diperkirakan hanya sekitar 3 sampai 5 persen sekolah yang mendapatnya. Selain itu, kebanyakan sekolah swasta juga menolak untuk menerima Bosda.

“Jadi kami mengajukan surat ke sekolah-sekolah kalau dana Bosda akan disalurkan. Ada yang menerima dan menolak, karena memang hanya beberapa persen dari anggaran. Negeri semua menerima, yang menolak khususnya sekolah swasta," ucapnya seperti dilansir rilis.id.

Adapun pencairan Bosda tahun ini direncanakan bulan Oktober atau Desember. Sementara peruntukannya hanya untuk kebutuhan siswa, tidak diperbolehkan untuk pegawai.

Namun besaran Bosda Rp10 miliar ini menurut Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas masih terlalu minim. 

Maka Pemprov Lampung harus menambah anggaran karena jumlah siswa penerimanya sangat sedikit.

"Anggaran Bosda itu kan sangat kecil, maka rekomendasi Komisi V kita minta supaya dana Bosda ditingkatkan. Karena itu sangat membantu siswa SMA SMK yang tidak mampu,” kata Mikdar.

Ia mencontohkan, di Kota Bandarlampung saja penerima Bosda tidak sampai 300 siswa. Sementara di beberapa daerah lain, jumlah penerima bantuan ini kisarannya hanya 30 sampai 40 siswa.

" sudah ditetapkan. Maka Komisi V DPRD Lampung meminta agar penambahan Bosda dilakukan mulai tahun 2024.

“Sekarang tidak memungkinkan lagi tapi kita minta tahun depan harus jadi perhatian Pemprov Lampung. Kita berharap semaksimal mungkin agar membantu masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya. (*)

Komisi V DPRD Lampung Minta Pemprov Secepatnya Isi Jabatan Kadis Kesehatan

Komisi V DPRD Provinsi Lampung meminta Pemprov secepatnya mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Kesehatan.

Setelah ditinggal Reihana pada 1 September lalu karena pensiun, jabatan Kadiskes Lampung belum diisi pejabat definitif.

Posisinya masih diisi Pelaksana harian (Plh) yaitu Efendi Suhaimi yang sebelumnya adalah Sekretaris Diskes Lampung.

“Dinas Kesehatan ini mitra kerjanya Komisi V. Tentu kita sangat berharap kepada Gubernur supaya secepatnya mendapatkan pengganti dari Kepala Dinas Kesehatan yang sudah masuk masa pensiun,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, Selasa (12/9/2023).

Mikdar menyebut kekosongan jabatan kadis akan sangat berpengaruh pada kinerja OPD tersebut. Terlebih banyak kebijakan penting terkait kesehatan masyarakat yang harus dijalankan.

“Kalau kadisnya kosong OPDnya seperti ayam kehilangan induk. Jadi harus ada yang membimbing, membina dan bertanggungjawab pada dinas terkait. Apalagi sekarang kita sedang pendalaman anggaran di dinas masing-masing,” kata Mikdar.
"Kalau tidak ada kepala dinas, siapa nanti yang bertanggungjawab pada anggaraan? Maka kita berharap supaya secepatnya kadis kesehatan ini dapat terwujud untuk memaksimalkan fungsinya ke depan,” ucapnya seperti dilansir rilis.id.

Ia pun berharap agar pejabat yang mengisi posisi Kadiskes adalah definitif, bukan Plt ataupun Plh.

“Kalau kita berharap langsung diisi definitif, tentunya dengan prosedur seleksi yang benar. Kalau sudah definitif bisa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya semaksimal mungkin,” tutupnya.(red)