Kostiana: Pancasila Harus Selalu Kita Bumikan

Bandarlampung - Merawat Pancasila merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, bukan aparat pemerintah saja. Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Lampung Kostiana saat melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kedaton, Senin (29/1).

Dalam arahannya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga dan merawat Pancasila di tengah perbedaan suku, ras, agama maupun budaya.

“Pancasila harus selalu kita bumikan. Artinya, dimana pun dan kapanpun kita sudah sewajibnya menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti hidup bergotong royong, toleransi dan saling menjaga kerukunan,” ucap Kostiana.

Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung ini juga menjelaskan pentingnya menjaga kerukunan baik antar suku, budaya maupun agama, maupun pilihan calon pemimpin terlebih jelang Pemilu bulan depan.

Sementara itu, Salah satu narasumber AKP Basri Dina menegaskan, sejatinya, radikalisme dan terorisme adalah musuh agama dan musuh negara, karena tidak ada agama satupun yang membenarkan radikalisme dan terorisme.

“Saat ini kita butuh regulasi yang melarang semua paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila agar Indonesia aman dan damai,” ujarnya.

Ancaman terhadap keutuhan NKRI yang berasal dari dalam negeri, menurutnya, bisa diibaratkan musuh dalam selimut. Ini karena ancaman-ancaman tersebut diciptakan oleh sekelompok orang tertentu yang kemudian membuat keonaran dengan harapan ingin menciptakan chaos hingga mencapai kepentingannya.

Menurut Basri kepentingan tersebut dapat berupa pergantian ideologi bangsa, menggulingkan salah satu tokoh bangsa, hingga menciptakan perang di NKRI.

“Contoh Ancaman tersebut ya ng harus segera diatasi adalah KKN, Narkoba dan Penggantian Ideologi Bangsa. Ini jelas ancaman dari dalam negeri sendiri,” tegasnya.

Selain itu menurut Basri Dina, Pancasila merupakan dasar yang menjadi patokan hidup untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di tengah arus

globalisasi. Nilai-nilai Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia dan menjadikan generasi anak bangsa memiliki karakter yang baik.

“Untuk itu, sudah sewajibnya kita sebagai warga negara Indonesia untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila maupun empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

Diketahui, sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang digelar Anggota DPRD Provinsi Lampung Kostiana, turut menghadirkan A Basri Dina dan Siti Maryamah sebagai narasumber, dan juga tokoh masyarakat, serta caleg muda PDI Perjuangan DPRD Kota Bandarlampung M Yoriko Alfarizi. (LW)

Anggota DPRD Lampung Sosialisasi Pembinaan Idiologi

Bandarlampung - AKP Basri Dina menegaskan, sejatinya, radikalisme dan terorisme adalah musuh agama dan musuh negara, karena tidak ada agama satupun yang membenarkan radikalisme dan terorisme.

“Saat ini kita butuh regulasi yang melarang semua paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila agar Indonesia aman dan damai,” ujarnya.

Ancaman terhadap keutuhan NKRI yang berasal dari dalam negeri, menurutnya, bisa diibaratkan musuh dalam selimut. Ini karena ancaman-ancaman tersebut diciptakan oleh sekelompok orang tertentu yang kemudian membuat keonaran dengan harapan ingin menciptakan chaos hingga mencapai kepentingannya.

Menurut Basri kepentingan tersebut dapat berupa pergantian ideologi bangsa, menggulingkan salah satu tokoh bangsa, hingga menciptakan perang di NKRI.

“Contoh Ancaman tersebut ya ng harus segera diatasi adalah KKN, Narkoba dan Penggantian Ideologi Bangsa. Ini jelas ancaman dari dalam negeri sendiri,” tegasnya.

Anggota DPRD Provinsi Lampung Kostiana Merawat Pancasila merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia, bukan aparat pemerintah saja. 

Dalam arahannya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini berpesan kepada masyarakat untuk selalu menjaga dan merawat Pancasila di tengah perbedaan suku, ras, agama maupun budaya.

“Pancasila harus selalu kita bumikan. Artinya, dimana pun dan kapanpun kita sudah sewajibnya menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti hidup bergotong royong, toleransi dan saling menjaga kerukunan,” ucap Kostiana.

Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung ini juga menjelaskan pentingnya menjaga kerukunan baik antar suku, budaya maupun agama, maupun pilihan calon pemimpin terlebih jelang Pemilu bulan depan.

Anggota DPRD Lampung Sosperda Rembug Desa

Bandarlampung - Anggota DPRD Provinsi Lampung Kostiana menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Kostiana yang juga ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung ini mengajak masyarakat untuk mengedepankan musyawarah mufakat sehingga terhindar dari konflik yang tidak diinginkan.

“Saya mengajak masyarakat untuk dapat menyikapi setiap masalah dengan lebih mengedepankan musyawarah, agar setiap persoalan yang terjadi di lingkungan kita dapat disikapi dengan baik,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung ini, Rabu (31/1).

Dalam Sosper yang digelar di Wayhalim tersebut, Kostiana menyampaikan, regulasi ini perlu diimplementasikan dengan memberikan pemahaman mendalam tentang Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat secara luas, sehingga potensi terjadinya gesekan dapat dihindari.

Hal ini juga sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik antar masyarakat jelang pemilu 2024.

Anggota DPRD Lampung Ajak Warga Way Halim Jaga Kerukunan

Bandarlampung - Ustadz Suparman Abdul Karim mengatakan, keberadaan Perda ini sebagai salah satu upaya meminimalisir terjadinya konflik antar masyarakat jelang pemilu 2024.

Suparman mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan tersulut dengan masalah atau isu negatif yang berkembang di masyarakat.

“Kita harus pandai menyikapi masalah, jangan mudah terprovokasi supaya hubungan bermasyarakat dapat terjalin dengan baik, jangan tinggalkan budaya gotong royong di lingkungan sekitar,” ucapnya saat menjadi pembicara Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa Dan Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung.

 Kostiana yang juga ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung ini mengajak masyarakat untuk mengedepankan musyawarah mufakat sehingga terhindar dari konflik yang tidak diinginkan.

“Saya mengajak masyarakat untuk dapat menyikapi setiap masalah dengan lebih mengedepankan musyawarah, agar setiap persoalan yang terjadi di lingkungan kita dapat disikapi dengan baik,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung ini, Rabu (31/1).

Budiman AS dan Sigit Ajak Warga Bandarlampung Terapkan Nilai Pancasila

Bandarlampung - Akademisi FISIP Universitas Lampung (Unila) R Sigit Krisbintoro mengajak masyarakat Sukarame untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, Pancasila merupakan dasar yang menjadi patokan untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia dan menjadikan generasi anak bangsa memiliki karakter yang baik.

“Untuk itu, sudah sewajibnya kita sebagai warga negara Indonesia untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila maupun empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Budiman AS siap Jembatani Aspirasi Warga Bandarlampung

Bandarlampung -  Anggota DPRD Kota Bandarlampung Rezki Wirmandi bersama Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung Provinsi Lampung yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung Budiman AS menggelar silaturahmi sekaligus kampanye tatap muka dengan ratusan warga Gunung Sulah, Sabtu.

Dalam kampanye tersebut, Budiman AS dan Rezki yang merupakan caleg nomor urut 1 Partai Demokrat di masing-masing dapil tersebut dikeluhkan berbagai persoalan, mulai dari BPJS, uang komite, hingga gaji guru honorer yang sangat memprihatinkan.

“Hari ini kami, saya dan Eky (sapaan akrab Rezki Wirmandi, red) menggelar silaturahmi sekaligus kampanye tatap muka dengan masyarakat Jagabaya II. Banyak keluhan yang masuk ke kami untuk menjadi perhatian kami sebagai wakil rakyat saat ini maupun ke depannya jika terpilih kembali,” ucap Budiman AS.

Persoalan BPJS misalnya. Banyak warga yang tidak puas dengan fasilitas BPJS yang hanya memiliki kuota tiga hari rawat inap. “Kita tidak tahu berapa hari kita sembuh ketika dirawat. Menurut saya, pembatasan hari rawat inap harusnya dihapuskan,” ucap Budiman AS.

Ketua Komisi I DPRD Lampung ini juga mengaku prihatin dengan gaji guru honorer yang terbilang sangat sedikit dan tentunya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. “Saya sangat miris karena guru merupakan tugas mulia. Kita bisa seperti ini karena jasa para guru kita terdahulu. Sangat disayangkan jika para guru honorer masih menerima gaji yang sangat sedikit dan saya pastikan tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari,” tegas Budiman AS.

Watoni Noerdin Sosperda di Padang Cermin

Pesawaran — ‘Waktu masa pacaran MANIS, dan ketika sudah menikah PAHIT seperti Potrowali. Jadi, masa pacaran harus tetap dibudayakan hingga rumah tangga’, demikian disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin, saat Sosialisi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, Nomor 02 Tahun 2021, tentang Penghapusan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. Dihadapan, warga Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Selasa, (30/01/2024).

Senior PDI Perjuangan Lampung itu menegaskan bahwa sosialisasi digelar agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Padang Cermin untuk meminimalisir tindak kekerasan di rumah tangga dan lingkungan sekitar.

“Jadi, saya minta. Jadikan, masa pacaran itu penjajakan. Sehingga, ketika rumah tangga bisa saling tahu. Dan wajib menutupi kekurangan masing-masing, agar terhindar dari kekerasan terhadap rumah tangga,” kata Watoni.

Bahkan, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung itu menuturkan bahwa hal mendasar terselenggaranya Sosperda. Pertama, kegiatan Sosperda digagas oleh DPRD, yang selama ini diberikan kepada Dinas terkait. Tetapi, pada perjalanannya tidak tersampaikan ke akar rumput. Sehingga, DPRD Lampung menawarkan ke Kementrian agar bisa ikut andil menyampaikan secara langsung. Karena, DPRD punya fungsi pembuatan PERDA. Terlebih, dalam pembuatan PERDA sendiri dibuat dari APBD.

“Saya yakin adanya Perda ini, bapak-bapak sadar. Karena, ketika masa pacaran sangat manis. Namun, pada saat sudah menikah sering terjadi enteng tangan,” ungkapnya.

Kedua, pembuatan Perda tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai fakta. Dengan hasil kajian, dan masukan sejumlah kalangan. Diantaranya, LSM, akademisi, jumlah kasus yang terjadi, tokoh masyarakat dan lainnya.

“Gagasan kepada DPR untuk membuat Perda ini. Hasilnya, sangat positif, dan antusias masyarakat khususnya sangat positif,” kata Watoni.

Watoni Noerdin Sosperda di Padang Cermin

Pesawaran — ‘Waktu masa pacaran MANIS, dan ketika sudah menikah PAHIT seperti Potrowali. Jadi, masa pacaran harus tetap dibudayakan hingga rumah tangga’, demikian disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin, saat Sosialisi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, Nomor 02 Tahun 2021, tentang Penghapusan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. Dihadapan, warga Desa Banjaran, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Selasa, (30/01/2024).

Senior PDI Perjuangan Lampung itu menegaskan bahwa sosialisasi digelar agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Padang Cermin untuk meminimalisir tindak kekerasan di rumah tangga dan lingkungan sekitar.

“Jadi, saya minta. Jadikan, masa pacaran itu penjajakan. Sehingga, ketika rumah tangga bisa saling tahu. Dan wajib menutupi kekurangan masing-masing, agar terhindar dari kekerasan terhadap rumah tangga,” kata Watoni.

Bahkan, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung itu menuturkan bahwa hal mendasar terselenggaranya Sosperda. Pertama, kegiatan Sosperda digagas oleh DPRD, yang selama ini diberikan kepada Dinas terkait. Tetapi, pada perjalanannya tidak tersampaikan ke akar rumput. Sehingga, DPRD Lampung menawarkan ke Kementrian agar bisa ikut andil menyampaikan secara langsung. Karena, DPRD punya fungsi pembuatan PERDA. Terlebih, dalam pembuatan PERDA sendiri dibuat dari APBD.

“Saya yakin adanya Perda ini, bapak-bapak sadar. Karena, ketika masa pacaran sangat manis. Namun, pada saat sudah menikah sering terjadi enteng tangan,” ungkapnya.

Kedua, pembuatan Perda tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai fakta. Dengan hasil kajian, dan masukan sejumlah kalangan. Diantaranya, LSM, akademisi, jumlah kasus yang terjadi, tokoh masyarakat dan lainnya.

“Gagasan kepada DPR untuk membuat Perda ini. Hasilnya, sangat positif, dan antusias masyarakat khususnya sangat positif,” kata Watoni.

Anggota DPRD Lampung PIP-WK di Pringsewu

Pringsewu — Giat rutin perdana menyapa masyarakat diawal tahun 2024, mulai digelar oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024. Salah satunya, mensosialisasikan Ideologi Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK), secara serentak di masing-masing Dapil.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan kegiatan sosialisasi Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang digelar, menjadi agenda rutin bagi seluruh anggota DPRD Provinsi periode 2024. Dengan tujuan, memantapkan dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar, tidak ada keraguan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini merupakan tugas wajib kami, untuk menyampaikan dan mensosialisasikan Pancasila ke masyarakat secara langsung,” kata Watoni Noerdin, disela kegiatan. Sosialisasi Ideologi Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, di Pekon Waluyojati, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Jum’at (26/01/2024).

Karena, Senior PDI Perjuangan Lampung tersebut menegaskan bahwa upaya dari legislatif tersebut, wujud keperdulian akan Pancasila yang kian hari, semakin terkikis oleh perkembangan zaman, yang di salah artikan dalam penerapannya. Misalnya, penggunaan android di dalam keseharian, oleh semua kalangan khususnya pemuda dan anak-anak.

“Jadi, saya berharap. Dengan digelarnya Sosialisasi Pancasila ini. Kita sebagai orang tua, harus cermat akan perkembangan anak. Sehingga, dalam memfasilitasi buah hati tidak berdampak negatif kedepannya. Kita mulai menerapkan Pancasila dari rumah masing-masing,” tegas Watoni.

Ketua DPRD Lampung Komitmen Perjuangan Nasib PPPK

Bandar Lampung - Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay penuhi janji perjuangkan aspirasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang pernah disampaikan beberapa waktu lalu di gedung DPRD Lampung. 

Diketahui, surat yang berkop DPRD Lampung yang ditandatangani Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay tersebut ditujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Mingrum Gumay membenarkan perihal surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi.

“Ya benar, sering saya katakan saya tidak pernah berbicara janji tetapi program dan saya sebutkan pula saya akan pastikan meneruskan aspirasi ini sesuai dengan fungsi dan kewenangan," ujarnya baru-baru ini. 

Politisi PDI Perjuangan daerah pemilihan Lampung Tengah ini juga menyebutkan, sejak dirinya dilantik menjadi Ketua DPRD, ia sangat konsen dengan dunia pendidikan.

“Setiap kegiatan kelembagaan DPRD selalu saya lakukan itu di sekolah, hampir semua sekolah di Lampung Tengah sudah saya jajaki, beberapa catatan menjadi tugas saya dan sebagian besar sudah selesai, ini pentingnya bagaimana kita mendengar langsung dari bawah, kemurniaan dan ketulusan baik tenaga pendidik maupun siswanya yang mempunyai harapan banyak terhadap pemerintah perlu untuk di perjuangkan,“ lanjutnya. 

Mingrum yang juga diketahui menjabat sebagai anggota DPRD lebih dari 3 periode ini juga menyinggung bahwa selama ia melihat, mendengar dan merasakan apa yang menjadi aspirasi dan masukan rakyat, dipastikan akan ditindaklanjuti karena baginya amanah yang diberikan rakyat kepada dirinya akan dipertanggungjawabkan baik secara penilaian kerja masyarakat maupun kepada bangsa dan agamanya.

“Jangan sakiti dan bohongi rakyat bahkan menjadi penghianat rakyat, jangan umbar janji bahkan yang melebihi batas kewenangannya, mereka itu menunggu dengan harapan yang besar, tidak ada wakil rakyat yang tidak dipilih dari rakyat dan cepat atau lambat akan kembali kepada rakyat, semua akan menjadi catatan sejarah nantinya," tutupnya. 

Mendengar kabar tersebut, Kordinator Forum  PPPK Provinsi Lampung Heru menyambut baik dan berterimakasih kepada Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay atas keseriusan dan kesungguhan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan.

”Saya ucapkan banyak terimakasih atas komitmen dari bapak yang mendukung forum kami, dan mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan bisa terwujud," imbuhnya.

Elly Latih Ratusan Saksi TPS di Pesawaran

Pesawaran – Hari ke-4 Bendahara DPD Partai Gerindra Lampung, Elly Wahyuni sisir sejumlah wilayah di Provinsi Lampung untuk melatih dan memberikan pembekalan untuk saksi TPS.

Setelah Kabupaten Pringsewu, kini wanita akrab disapa Bunda Elly melatih ratusan saksi TPS Gerindra di Pesawaran.

“Alhamdulillah, pelatihan dan pembekalan saksi TPS Gerindra di Kabupaten Pesawaran berjalan dengan lancar, dan saksi dapat menyimak materi yang diberikan,” ujarnya, saat pelatihan saksi di Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Kamis (25/1/24).

Diketahui, pelatihan itu dihadiri Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pesawaran, Rico Julian, pemateri pelatihan saksi Rahmatul Umah (Mantan Komisioner KPU Kota Metro), dan sejumlah caleg setempat.

“Secara survey saat ini kita sudah unggul, untuk mengawal itu kita siapkan saksi kecamatan dan koordinator desa/kelurahan agar Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Pesawaran dapat terkawal dengan baik, khususnya suara Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Probowo-Gibran maupun suara Partai Gerindra,” katanya.

Dirinya berharap dengan pelatihan ini, maka saksi yang nanti ditugaskan baik saksi kecamatan, koordinator desa/kelurahan maupun saksi yang ada di TPS dapat tervalidasi dengan baik sehingga suara Capres Probowo-Gibran maupun suara Partai Gerindra dapat terkawal dengan baik. (*)