Di Sungkai Selatan Anggota DPRD Lampung Sosialisasikan Pembinaan Ideologi

 LAMPUNG UTARA – Ideologi Pancasila merupakan pandangan hidup bagi seluruh warga negara Indonesia yang juga sebagai landasan filosofis yang mengatur nilai dasar kehidupan berbangsa.

Hal ini disampaikan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mardiana, S.T., M.T., dalam Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila, bertempat di aula Desa Karangrejo, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, pada Jumat, 2 Februari 2024.

“Pancasila adalah tonggak penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Mardiana dihadapan konstituennya.

Selain itu, ia juga menyampaikan jika selama ini dirinya merasa memiliki hubungan yang erat dengan warga setempat.

“Kedekatan saya dengan warga Desa Karangrejo ini salah satunya melalui berbagai Program Aspirasi yang telah direalisasikan di sini dan juga tidak terlepas dari keterwakilan Bapak Hi. Tamanuri sebagai wakil kita di DPR-RI,” tutur Mardiana, legislator DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024 ini.

Diterangkan, program-program aspirasi tersebut merupakan hasil sinergisitas dan komunikasi intens yang selama ini terjalin.

“Tentu, berbagai program aspirasi yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ini juga merupakan cerminan dari penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila,” ungkapnya.

Mingrum Gumay Serap Aspirasi Pemuda Karang Taruna Kecamatan Kalirejo

etua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, menyerap aspirasi yang disampaikan oleh pemuda karang taruna Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah terkait kondisi jalan di wilayah tersebut.

“Kami tengah mengevaluasi prioritas proyek infrastruktur, dan perbaikan jalan ini akan menjadi salah satu fokus utama,” kata Mingrum Gumay, Jum’at (9/2/2024)

Mingrum Gumay juga mengatakan bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan pemuda se kecematan kalirejo tersebut.

“Mohon doanya saja, segera kirimkan usulannya nanti akan di bahas intensif,” pungkasnya.

Diketahui, Ketua DPRD Lampung didesak oleh pemuda se- kecamatan Kalirejo untuk lakukan perbaikan infrastruktur jalan ruas padang ratu – kalirejo, kalirejo – bangun rejo, mereka meminta untuk segera di perbaiki dalam waktu dekat. 

Salah satu pemuda Karang Taruna dari kampung srimulyo yang hadir dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah saat itu, Heriyanto menyebutkan bahwa semua karang taruna kecamatan Kalirejo sepakat untuk mengusulkan perbaikan infrastruktur.

“Khususnya 17 kampung sepakat untuk mengusulkan jalur Provinsi dari kecamatan Padang Ratu sampai kecamatan Kalirejo,” ujar Heriyanto menyampaikan langsung kepada Mingrum Gumay.

Dalam pernyataan tersebut, Heriyanto menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak telah merugikan masyarakat setempat secara signifikan. Mereka meminta Ketua DPRD Lampung untuk segera mengatasi permasalahan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap infrastruktur dasar yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Budiman AS Paparkan Perkembangan Teknologi

andarlampung -  Perkembangan teknologi semakin pesat dan canggih. Begitu banyak kegunaan yang ditawarkan dalam teknologi, terutama pada gadget. 

Dari awal kemunculannya yang hanya sebatas alat komunikasi untuk telepon, kini gadget berubah menjadi kebutuhan primer bagi setiap manusia.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman AS saat melangsungkan giat Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Gang Afdhol, Kecamatan Sukarame, Bandarlampung, Senin.

Menurut Budiman, kehidupan sosial kita khususnya anak-anak kini lebih terpengaruh oleh gadget. Kebanyakan dari penggunaan gadget tersebut lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan meskipun masyarakat memanfaatkan gadget untuk komunikasi ataupun hiburan.

“Tanpa sadar saat ini kita memiliki ideologi Android. Dimana hampir setiap warga memiliki gadget. Tak dipungkiri, meski memiliki dampak positif, gadget juga tak jarang digunakan untuk melakukan hal negatif, seperti menyebar kabar kebohongan, atau hoax,” ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung ini.

Budiman juga mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan sumber tertinggi dari segala sumber hukum di Indonesia, sudah sepatutnya harus dijaga, dilestarikan, dan diamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam alam setiap butir-butirnya, terutama di tengah para generasi muda.

“Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, harus diamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pondasi hidup kita,” ucap Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung ini.

Budiman juga mengatakan betapa pentingnya mensosialisasikan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan ke tengah masyarakat khususnya kepada pemuda-pemudi bangsa, agar para pemuda dan pemudi tidak goyah dengan gangguan-gangguan yang berasal dari luar maupun dalam, seperti radikalisme, kemajuan teknologi, terorisme, ujaran kebencian maupun Hoax.

“Di tengah era globalisasi dengan pemakaian gadget jangan sampai membuat bangsa Indonesia goyah, karna pemuda-pemudinya tidak mengenal akan ideologi Pancasila sebagai dasar negaranya,” tambahnya.

Budiman AS berharap dengan sosialisasi yang dilakukan pada hari ini dapat membentuk dan mencetak karakter diri pemuda-pemudi agar lebih paham akan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Komisi IV DPRD Lampung Apresiasi Pemprov Soal DBH

andar Lampung – DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyaluran dana bagi hasil (DBH) kabupaten/kota untuk empat triwulan pada tahun 2023. 

Hal ini bentuk keseriusan pemerataan pembangunan di 15 kabupaten/kota se Lampung.” Harus diapresiasi. Sejak awal menjabat gubernur akan menyelesaikan DBH. Beliau tidak pernah mau menahan dan itu memang hak kabupaten/kota,” kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Ismet Roni belum lama ini.

Ismet mengatakan, sudah seharusnya pemerintah kabupaten/kota memberi apresiasi kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang berpegang teguh dengan komitmen dalam rangka pemerataan pembangunan.

“Saya sudah tiga periode jadi anggota DPRD. Saya tahu bagaimana komitmen periode sebelumnya. Beliau (Gubernur) bagus komitmennya,” tegasnya.

IIsmet Roni juga mengapresiasi kinerja DPRD Lampung terkait penyaluran DBH kabupaten/kota. Walaupun menurutnya sempat terjadi perdebatan dalam prosesnya.

Namun sebagaimana komitmen Gubernur, eksekutif dan legislatif sepakat menyalurkan DBH ke kabupaten/kota dalam rangka percepatan pembangunan. “Mungkin ada proses yang terlambat itu kan teknis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ismet Roni menyarankan pemerintah kabupaten/kota tak hanya mengandalkan DBH, melainkan dapat berinovadi memacu peningkatan pendapatan daerah masing-masing.

Bakal Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Pada Mahasiswa

Bandarlampung- Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Syarif Hidayat siap melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila kepada kalangan mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di provinsi Lampung.

Menurutnya, hal ini penting dilaksanakan di tengah arus informasi dan teknologi yang kian pesat,. Banyak celah dan ruang yang bisa disalahgunakan orang untuk merusak keutuhan dan persatuan bangsa.

,”Dengan penanaman nilai-nilai empat pilar kebangsaan kepada mahasiswa, perlu terus disosialisasikan agar generasi penerus bangsa memiliki karakter dalam berbangsa dan bernegara,” kata Syarif Hidayat, Selasa.

Syarif juga mengatakan nilai-nilai luhur pancasila juga harus dipahami generasi muda, karena dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme, “Apalagi jika dilaksanakan sepenuh hati, akan semakin mencintai dan bersemangat untuk membangun negeri ini,” ujarnya.

Syarif menjelaskan rencana ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari akan datang. Agenda, kata Syarif, akan mengumpulkan pribadi-pribadi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan ekstrakulikuler.

”Akan kita gabungkan mereka di luar kampus supaya ada lebih keakraban dan lebih mudah sosialisasinya. Saya dulu juga tergabung dalam organisasi mahasiswa fakultas teknilk, jadi ini rerncananya,” katanya.(IK)

Anggota DPRD Lampung: PIP dan Wawasan Kebangsaan Penting

 

andar Lampung- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung fraksi PDI Perjuangan AR. Suparno menganggap penting agenda rutin Sosialisasi Pembinaan Idologi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung di daerah pemilihannya (Dapil) akhir januari 2024 ini.

Menurutnya, sosialisasi Idoologi Pancasila sangatlah penting terutama untuk generasi muda,. dia mengatakan pada saat ini nilai luhur pancasila mulai terlupakan. Oleh karena itu pentingnya untuk mensosialisasikan idologi Pancasila .”Harapannya masyarakat bisa mengimplementasikan dalam kesehariannya,” jelasnya.

AR. Suparno menjelaskan, kegiatan sosialisasi Pembinaan Idelogi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini merupakan kegiatan rutin wakil rakyat DPRD Provinsi Lampung yang digelar setiap satu bulan sekali untuk membumikan Pancasila sebagai Ideologi negara.

“Nilai luhur Pancasila sebenarnya sudah ada sejak abad ke-7, dari zaman Sriwijaya, dan ada di zaman kerajaan Majapahit di abad ke-12, nilai pancasila dapat dilihat dari buku buku sepert Sutasoma, buku negara kartagama dan sebagainya,” ujarnya. (Advetorial)

Anggota DPRD Lampung: Pancasila Filosofi Pandangan Hidup

Bandar Lampung- Anggota DPRD Provinsi Lampung Joko Santoso menilai, masyarakat harus mampu memahami dan menerapkan nilai pancasila sehingga tidak mudah termakan informasi yang memecah belah. Karena, pancasila tidak hanya pada saat di bangku sekolah saja, namun perlu terus dipelajari dan diterapkan di kehidupan sehari-hari.

”Masyarakat harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya, dengan begitu tidak ada penyebaran paham radikal,” ujar politisi Partai Amanat Nasional ini terkait agenda rutin pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung tentang sosialisasi Pembinaan Idelogi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan. 

Menurut Jolo Santoso sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini juga merupakan tanggung jawab wakil rakyat mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi hingga DPR RI. Masyarakat, terusnya, juga agar dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Karena ideologi Pancasila merupakan filosofi yang menjadi pandangan hidup masyarakat dalam melaksanakan hubungan kemasyarakatan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,”pungkasnya. (Advetorial)

Anggota DPRD Lampung Sosialisasikan Pembinaan Ideologi Pancasila

andar Lampung- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Aprilliati  mensosialisasikan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di Kelurahan Sukadanaham Bandar Lampung. 

Aprilliati berencana mengajak masyarakat luas untuk berpegang teguh terhadap norma dan nilai-nilai luhur Pancasila.

“Melalui sosialisasi ini, kita menguatkan kesadaran masyarakat akan berbangsa dan bernegara,” kata politikus PDI Perjuangan ini, Selasa.

Dalam sosialisasi ini dia juga akan melibatkan kalangan pemuda dan pelajar. Hal ini untuk meminimalisirkan terjadinya tawuran antar pelajar dan terlibatnya mereka dalam aksi geng motor.

“Pancasila merupakan unsur terkuat dalam persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelasnya.

Dia menyebutkan bahwa sosialisasi PIP ini merupakan kegiatan penting yang terus digaungkan seluruh elemen bangsa, termasuk DPRD Lampung.

“Karena fungsinya sebagai penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi masyarakat,” ucapnya.

Aprilliati berpesan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pemahaman tentang Pancasila.

Mohon kepada masyarakat yang hadir, agar bisa menyebarluaskan ilmu yang didapat ini kepada masyarakat luas. Misalnya, seperti keluarga, anak, tetangga dan lainnya,” kata dia. (IK).

Budi Codrowati Ajak Buruh dan Pengusaha Ciptakan Situasi Kondusif

andar Lampung- Anggota DPRD Lampung Budi Codrowati mengatakan dalam penyelenggaraan tenaga antara pengusaha dan buruh harus tercipta kondisi yang kondusif. Penyelenggaraan ketenagakerjaan tersebut harus diatur yang merupakan salah satu upaya perlindungan terkait hak dan kewajiban para tenaga kerja. 

Budi Codrowati menyampaikan itu pada Rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka laporan Panitia Khusus (Pansus) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Provinsi Lampung dan Penyampaian Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2024. Di gelar di ruang sidang paripurna DPRD Lampung, Selasa.

"Raperda ini merupakan usul dari Komisi V DPRD Provinsi Lampung terdiri dari 15 Bab dan 75 pasal,” kata Budi Condrowati selaku juru bicara Bapemperda DPRD Lampung.

Budi Condrowati mengatakan Raperda yang akan disetujui menjadi peraturan daerah (perda) yaitu Raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan. "Pekerja atau buruh dan pengusaha serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha khususnya di Provinsi Lampung ,” jelasnya.(IK)

Watoni Edukasi Hukum Kaum Perempuan Pesawaran

Bandarlampung - Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin mengatakan, ada fakta menarik di lingkungan masyarakat sekitar. Yaitu, para perempuan lebih mengedepankan perasaan ketika proses ranah hukum sedang berjalan ketika terjadi tindakan kekerasan. Yaitu, meminta menghentikan proses hukum untuk suami tidak ditahan dan dikeluarkan, dengan dalih anak.

“Nah, ini sebenernya tidak boleh Bu. Padahal, ketika terjadi tindakan kekerasan, dan diproses hukum biarkan saja berjalan. Agar, ada efek jera dari sang suami. Minimal, di hukum 2-3 hari,” tegas Watoni.

Di hadapan masyarakat Desa Bernung kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan Perda Nomor 2 tahun 2021 lahir, didasari banyaknya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 3-4 tahun lalu. Sehingga, para aktivis perempuan berdiskusi bersama sejumlah unsur dan pihak, dengan harapan agar Lampung dapat meminimalisir, dan tidak terjadi lagi persoalan tindakan kekerasan.

“Kita sangat bersyukur, di hadapan kita semua ada penggagas dan merangkai lahirnya Perda Nomor 2 tahun 2021. Yaitu, Ibu Handi Mulyaningsih. Kami berterimakasih atas inisiatif yang digagas. Sehingga, lahirnya Perda ini,” kata Watoni, kemarin.

Dosen Universitas Lampung, Handi Mulyaningsih mengatakan banyak hal tindakan kekerasan yang terjadi di provinsi lampung, terhadap perempuan dan anak. Diantaranya, kekerasan, fisik, seksual, ekonomi dan mental/mental.

“Nah, tindakan kekerasan itu sangat berkaitan pendidikan. Ketika, tingkat pendidikan masyarakat tinggi maka, pemahaman akan lebih berkualitas. Dan terhindar dari perilaku tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.

Watoni Edukasi Hukum Kaum Perempuan

Bandarlampung - Anggota DPRD Lampung, Watoni Noerdin mengatakan, ada fakta menarik di lingkungan masyarakat sekitar. Yaitu, para perempuan lebih mengedepankan perasaan ketika proses ranah hukum sedang berjalan ketika terjadi tindakan kekerasan. Yaitu, meminta menghentikan proses hukum untuk suami tidak ditahan dan dikeluarkan, dengan dalih anak.

“Nah, ini sebenernya tidak boleh Bu. Padahal, ketika terjadi tindakan kekerasan, dan diproses hukum biarkan saja berjalan. Agar, ada efek jera dari sang suami. Minimal, di hukum 2-3 hari,” tegas Watoni.

Di hadapan masyarakat Desa Bernung kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan Perda Nomor 2 tahun 2021 lahir, didasari banyaknya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 3-4 tahun lalu. Sehingga, para aktivis perempuan berdiskusi bersama sejumlah unsur dan pihak, dengan harapan agar Lampung dapat meminimalisir, dan tidak terjadi lagi persoalan tindakan kekerasan.

“Kita sangat bersyukur, di hadapan kita semua ada penggagas dan merangkai lahirnya Perda Nomor 2 tahun 2021. Yaitu, Ibu Handi Mulyaningsih. Kami berterimakasih atas inisiatif yang digagas. Sehingga, lahirnya Perda ini,” kata Watoni, kemarin.

Dosen Universitas Lampung, Handi Mulyaningsih mengatakan banyak hal tindakan kekerasan yang terjadi di provinsi lampung, terhadap perempuan dan anak. Diantaranya, kekerasan, fisik, seksual, ekonomi dan mental/mental.

“Nah, tindakan kekerasan itu sangat berkaitan pendidikan. Ketika, tingkat pendidikan masyarakat tinggi maka, pemahaman akan lebih berkualitas. Dan terhindar dari perilaku tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.