FX. Siman Sosperda di Pringsewu

Pringsewu — Sejumlah persoalan dilingkungan menjadi hal yang wajib disikapi dengan bijak, oleh semua pihak. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Yaitu Rembug Pekon/Desa. Hal tersebut disampaikan, Andrea Andoyo (pemateri) Sosialisasi Peraturan Daerah Anggota DPRD Provinsi Lampung, di Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Pringsewu. Minggu.

Dalam pemaparan nya, Dosen Institut Bhakti Nusantara tersebut mengatakan, sesuai dengan Perda yang sudah disahkan oleh pemerintah Provinsi Lampung, Rembug Pekon harus menjadi solusi terbaik menyikapi beragam persoalan yang terjadi dilingkungan sekitar.

“Pak De Siman (FX.Siman), tadi bilang. Masyarakat Pringsewu wajib mengedepankan rembug Pekon untuk selesaikan persoalan dilingkungan sekitar kita. Jadi, apapun persoalan yang terjadi, jangan langsung dibawa ke ranah hukum. Musyawarah dulu,” kata Andreas.

Hal itu, Andreas melanjutkan. Dapat menjadikan pembelajaran terbaik baik masyarakat Pringsewu dalam hal penyelesaian konflik. Sehingga, kabupaten seribu bambu, dapat menjadi contoh wilayah lain.

“Pemerintah menerbitkan Perda ini, agar kita taat hukum, paham aturan dan masyarakat pintar. Dan yang terpenting, agar Kabupaten Pringsewu menjadi contoh wilayah lain,” tegasnya.

Lesty Putri Utami Kunjungi Korban Banjir

Lampung Selatan — Anggota DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami mengunjungi warga yang terkena musibah banjir di Perumahan Gatam Permai Bawah Dusun Sidorejo, Desa Hajimena Kecamatan Natar Lampung Selatan. Minggu.

Disela kegiatan, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung tersebut mengaku sangat perihatin dengan kejadian yang menimpa warga. Menurutnya, harus adanya normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah setempat dan dirinya mengajak warga untuk tidak membuang sampah di aliran sungai.

“Harus ada normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah setempat dan saya mengajak warga untuk tidak membuang sampah di aliran sungai sehingga tidak terjadi penumpukan yang mengakibatkan banjir di daerah ini.” kata lesty.

Di tempat yang sama, salah satu warga setempat, Emir (35) mengucapkan terimakasih atas kehadiran anggota DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami. Tentu, kehadiran wakil rakyat ditengah-tengah musibah banjir menjadi pelipur lara bagi warga.

“Kami sebagai warga Gatam permai bawah, sangat mengapresiasi kecepatan mba Lesty saat merespon sebagai wakil rakyat. Alhamdulilah bantuan yang kami terima sangat membantu warga yang membutuhkan apalagi di kondisi banjir seperti ini.” kata Emir.

Sebab, Emir melanjutkan sampai saat ini belum ada perwakilan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. “Kami berharap agar pemerintah Provinsi melalui DPRD Lampung bisa memikirkan warga untuk menambah ketinggian talut atau normalisasi sungai agar tidak terjadi lagi banjir yang seperti ini.” tegasnya

Kostiana Sosperda Rembug desa dan Kelurahan Pencegahan Konflik

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung memiliki beberapa program yang menyentuh langsung ke masyarakat, salah satunya sosialisasi tentang peraturan daerah.

Untuk itu, Kostiana menggelar sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung.

Kostiana menyampaikan peran pemerintah juga penting untuk dapat menjaga keamanan masyarakat, dengan edukasi yang memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam mencegah konflik.

“Sosialisasi ini kita lakukan supaya dapat menjaga keamanan masyarakat untuk menyelesaikan masalah memakai jalur musyawarah mufakat, supaya konflik-konflik kecil yang terjadi di masyarakat tidak perlu menempuh jalur hukum,” ungkap Ketua Fraksi PDI-P DPRD Lampung, Sabtu.

Kegiatan yang dihadiri oleh babinsa, bhabinkamtibmas, aparat desa yang meliputi rt, ketua lingkungan dan masyarakat sekitar. Bertempat di Keluarga Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung.

Bersama Suyatno (Pur) Danramil dan juga AKP Basri Dina (Pur) anggota Ditbinmad Polda Lampung yang menjadi narasumber di kegiatan tersebut.

Hendra salah satu masyarakat yang menjadi peserta sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Dengan adanya sosialisasi ini, kami sebagai masyarakat mengetahui tentang adanya payung hukum yang mengatur pencegahan konflik di tingkat desa dan kelurahan. Meskipun, sebelum perda tersebut disosialisasikan kami sudah menerapkannya dalam menjaga hubungan di antara masyarakat,” tutupnya. (Kn)

Soal Banjir, Warga Natar Lampung Selatan Apresiasi Anggota DPRD Lampung

ampung Selatan — Warga Natar, Lampung Selatan, Emir (35) mengucapkan terimakasih atas kehadiran anggota DPRD Provinsi Lampung Lesty Putri Utami yang mengunjungi warga pasca banjir. 

Tentu, kehadiran wakil rakyat ditengah-tengah musibah banjir menjadi pelipur lara bagi warga.

“Kami sebagai warga Gatam permai bawah, sangat mengapresiasi kecepatan mba Lesty saat merespon sebagai wakil rakyat. Alhamdulilah bantuan yang kami terima sangat membantu warga yang membutuhkan apalagi di kondisi banjir seperti ini.” kata Emir.

Sebab, Emir melanjutkan sampai saat ini belum ada perwakilan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. “Kami berharap agar pemerintah Provinsi melalui DPRD Lampung bisa memikirkan warga untuk menambah ketinggian talut atau normalisasi sungai agar tidak terjadi lagi banjir yang seperti ini.” tegasnya

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami mengunjungi warga yang terkena musibah banjir di Perumahan Gatam Permai Bawah Dusun Sidorejo, Desa Hajimena Kecamatan Natar Lampung Selatan. Minggu.

Disela kegiatan, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung tersebut mengaku sangat perihatin dengan kejadian yang menimpa warga. Menurutnya, harus adanya normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah setempat dan dirinya mengajak warga untuk tidak membuang sampah di aliran sungai.

“Harus ada normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah setempat dan saya mengajak warga untuk tidak membuang sampah di aliran sungai sehingga tidak terjadi penumpukan yang mengakibatkan banjir di daerah ini.” kata lesty.

Sosperda DPRD Lampung: Payung Hukum Cegah Konflik

Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung memiliki beberapa program yang menyentuh langsung ke masyarakat, salah satunya sosialisasi tentang peraturan daerah.

Hendra salah satu warga yang menjadi peserta sosialisasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang pedoman rembug desa dan kelurahan dalam pencegahan konflik di Provinsi Lampung mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Dengan adanya sosialisasi ini, kami sebagai masyarakat mengetahui tentang adanya payung hukum yang mengatur pencegahan konflik di tingkat desa dan kelurahan. Meskipun, sebelum perda tersebut disosialisasikan kami sudah menerapkannya dalam menjaga hubungan di antara masyarakat,” tutupnya. 

Anggota DPRD Lampung, Kostiana  menyampaikan peran pemerintah juga penting untuk dapat menjaga keamanan masyarakat, dengan edukasi yang memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam mencegah konflik.

“Sosialisasi ini kita lakukan supaya dapat menjaga keamanan masyarakat untuk menyelesaikan masalah memakai jalur musyawarah mufakat, supaya konflik-konflik kecil yang terjadi di masyarakat tidak perlu menempuh jalur hukum,” ungkap Ketua Fraksi PDI-P DPRD Lampung, Sabtu.

Kegiatan yang dihadiri oleh babinsa, bhabinkamtibmas, aparat desa yang meliputi rt, ketua lingkungan dan masyarakat sekitar. Bertempat di Keluarga Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung.

Bersama Suyatno (Pur) Danramil dan juga AKP Basri Dina (Pur) anggota Ditbinmad Polda Lampung yang menjadi narasumber di kegiatan tersebut.

Soal Banjir, Ini Kata Elly Wahyuni

Bandar Lampung — “Soal Banjir di sejumlah Kecamatan, di Kota Bandar Lampung, Harus ada pelajaran dan normalisasi sungai”, demikian disampaikan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni.

“Saya berharap Pemkot Bandarlampung dapat melakukan pelebaran dan normalisasi sungai yang berada di Bandarlampung,” Kata Bendahara DPD Gerindra Lampung, Elly Wahyuni, Senin.

Selain itu, perlu juga adanya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah kealiran sungai. Alasanya, tentu hal tersebut dapat memicu luapan.

“Tidak bisa jika hanya Pemkot saja yang melakukan upaya penanganan, perlu adanya kesadaran untuk menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah di sungai,” ungkapnya.

Kendati begitu, Ketua PIRA Lampung itu menekankan, bahwa perlu adanya langkah kongkrit pencegahan bencana banjir.

“Semua pihak, baik Pemkot dan masyarakat harus bersama-sama melakukan upaya pencegahan agar bencana banjir ini tidak terulang kembali,” tegasnya.

Anggota DPRD Lampung: Antisipasi Sigap Tangani Banjir

ulang Bawang – Anggota DPRD Provinsi Lampung, Veri Agusli HTB mengimbau seluruh warga, dan pemerintah khususnya Kabupaten Tulang Bawang untuk waspada akan cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini, yang menyebabkan beberapa wilayah di Provinsi Lampung terjadi banjir.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Veri Agusli HTB meminta kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, agar sigap menyiapkan segala sesuatu sebagai antisipasi dampak banjir. Pasalnya cuaca dalam situasi hujan yang terus-menerus dengan intensitas yang cukup tinggi.

“Untuk itu perlu dilakukan antisipasi, khususnya dari BPBD Tulang bawang, dan harus sigap menyiapkan segala sesuatunya apalagi untuk wilayah Kampung Menggala, Cakat, dan Kampung Bugis,” kata Veri Agusli HTB anggota Komisi V DPRD Lampung, Senin (26/02/2024).

Veri juga menjelaskan pemerintah harus sigap untuk mengantisipasi bencana banjir yang terus terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Tulang Bawang, dengan adanya wilayah yang dibanjiri seperti ini harus menjadi atensi, semua pihak bergerak cepat, agar membantu saudara-saudara yang membutuhkan baik itu secara moril maupun materil.

“Kami terus menyampaikan kepada pemerintah untuk siap, dan sigap dalam mengantisipasi bencana banjir yang melanda daerah kita,” jelasnya.

Menurutnya, jangan sampai datang bencana banjir, akan menambah penderitaan bagi masyarakat, dan harapannya semua pihak berkerjasama untuk membantu masyarakat yang sedang terdampak banjir.

“Kepada perangkat-perangkat desa, dan camat, selain itu menghimbau kepada pihak perusahaan yang terdekat, agar membantu masyarakat yang terdampak banjir,” tutupnya. (Kn)

Latih Kesabaran, Anggota DPRD Lampung ini Hoby Memancing

Muhammad Junaidi (Bung Adi), Ketua Partai Demokrat Lampung Selatan, mengisi waktu dengan memancing ikan. Memancing untuk menghabiskan waktu, Bung Adi membawa pancing dan umpannya sendiri. 

Arena pleno rekapitulasi suara tingkat KPU Lampung Selatan berlokasi di Taman Wisata Negeri Baru Resort (NBR), Kalianda, Lampung Selatan. Resort ini tidak hanya menyediakan cottage, tetapi juga memiliki kolam ikan. 

Pleno Rekapitulasi suara dimulai sejak Kamis 29 Februari 2024 dan masih berlangsung hingga hari ini, Sabtu 2 Maret 2024, bahkan hingga dini hari. Mas Jun menyatakan tujuannya datang adalah untuk memantau jalannya pleno rekapitulasi suara, sambil tetap mempercayai KPU, Bawaslu, dan saksi di dalam aula gedung NBR. 

Anggota DPRD Lampung ini menyatakan kepercayaannya kepada KPU dan Bawaslu, serta yakin bahwa suara rakyat dapat dikawal tanpa adanya pergeseran suara. Karena itu, Junaidi memilih untuk memancing sambil menunggu proses pleno di Aula NBR, Kalianda. Dia menyebut bahwa meskipun belum mendapat ikan, namun tadi banyak ikan yang muncul dan besar-besar. Junaidi juga menambahkan bahwa hobi memancing adalah sarana yang bagus untuk melatih kesabaran, sehingga pleno ini juga menjadi kesempatan untuk menyalurkan hobi tersebut.

Giri Akbar: Banjir Berdampak besar bagi Pelaku UMKM

ali Kota Eva Dwiana melanjutkan pemantauan dampak banjir di Kota Bandarlampung, Minggu.

Dia mengungkapkan langkah darurat dan panjangnya untuk mengatasinya.

Untuk jangka pendeknya, Wali Kota Eva Dwiana yang didampingi para petinggi stakeholdernya mengatakan akan segera memperbaiki tanggul permukiman warga, membagikan beras, dan nasi kotak siang ini.

“Semua warga yang terdampak, ada ratusan KK, kita bantu, termasuk rusaknya lima sampai enak rumah,” ujarnya dikawal BPBD, Damkar, Dinas Perhubungan, Pol PP, lurah, dan camat di Gang Damai Jalan Pagar Alam PU Tanjungkarang Barat.

Sementara Anggota Komisi III DPRD Lampung Giri Akbar, mengatakan bahwa Bangunan rumah, mesin produksi, dan mini pabrik menjadi korban utama banjir, terutama yang berlokasi di area produksi UMKM. Selain itu, kendaraan yang terendam banjir, usaha hewan ternak seperti ikan, barang elektronik, dan alat rumah tangga juga mengalami kerugian yang signifikan.

Yang lebih mengkhawatirkan menurutnya adalah dampaknya terhadap laju ekonomi. Terhambatnya perputaran uang selama musibah banjir berlangsung menyebabkan kerugian ekonomi hingga 30 persen.

“Hal ini akan berdampak besar bagi pelaku UMKM yang memerlukan waktu untuk merevitalisasi usahanya,” tegasnya, Senin (26/2/2024).

HIPMI berkomitmen untuk melakukan inventarisasi secara detail terkait kerugian akibat banjir, khususnya kepada para pelaku usaha. Namun, penanganan masalah ini memerlukan kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat.

“Pemkot perlu mengambil langkah yang lebih besar untuk mencegah terulangnya kejadian serupa jika terjadi hujan yang melanda Bandarlampung,” pintanya.

Kerugian akibat banjir ini, Giri menegaskan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan bencana secara komprehensif, demi melindungi masyarakat dan keberlangsungan usaha di wilayah terdampak.(red)

Banjir, Giri Akbar: UMKM Memerlukan Waktu Untuk Merevitalisasi Usahanya

 

anjir melanda Kota Bandarlampung pada Sabtu (24/2/2024) menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan pelaku usaha di provinsi Lampung.

Menurut catatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung, kerugian akibat banjir ini mencapai Rp197 miliar.

Ketua HIPMI Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menjelaskan bahwa kerugian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kerugian fisik hingga dampak terhadap laju ekonomi.

Menurut Anggota Komisi III DPRD Lampung itu, bahwa Bangunan rumah, mesin produksi, dan mini pabrik menjadi korban utama banjir, terutama yang berlokasi di area produksi UMKM. Selain itu, kendaraan yang terendam banjir, usaha hewan ternak seperti ikan, barang elektronik, dan alat rumah tangga juga mengalami kerugian yang signifikan.

Yang lebih mengkhawatirkan menurutnya adalah dampaknya terhadap laju ekonomi. Terhambatnya perputaran uang selama musibah banjir berlangsung menyebabkan kerugian ekonomi hingga 30 persen.

“Hal ini akan berdampak besar bagi pelaku UMKM yang memerlukan waktu untuk merevitalisasi usahanya,” tegasnya, Senin (26/2/2024).

HIPMI berkomitmen untuk melakukan inventarisasi secara detail terkait kerugian akibat banjir, khususnya kepada para pelaku usaha. Namun, penanganan masalah ini memerlukan kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat.

“Pemkot perlu mengambil langkah yang lebih besar untuk mencegah terulangnya kejadian serupa jika terjadi hujan yang melanda Bandarlampung,” pintanya.

Kerugian akibat banjir ini, Giri menegaskan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan bencana secara komprehensif, demi melindungi masyarakat dan keberlangsungan usaha di wilayah terdampak.(red)

Anggota DPRD Lampung Paparkan Dampak Banjir dari Sisi Ekonomi

anjir melanda Kota Bandarlampung pada Sabtu (24/2/2024) menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan pelaku usaha di provinsi Lampung.

Menurut catatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Lampung, kerugian akibat banjir ini mencapai Rp197 miliar.

Ketua HIPMI Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menjelaskan bahwa kerugian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kerugian fisik hingga dampak terhadap laju ekonomi.

Menurut Anggota Komisi III DPRD Lampung itu, bahwa Bangunan rumah, mesin produksi, dan mini pabrik menjadi korban utama banjir, terutama yang berlokasi di area produksi UMKM. Selain itu, kendaraan yang terendam banjir, usaha hewan ternak seperti ikan, barang elektronik, dan alat rumah tangga juga mengalami kerugian yang signifikan.

Yang lebih mengkhawatirkan menurutnya adalah dampaknya terhadap laju ekonomi. Terhambatnya perputaran uang selama musibah banjir berlangsung menyebabkan kerugian ekonomi hingga 30 persen.

“Hal ini akan berdampak besar bagi pelaku UMKM yang memerlukan waktu untuk merevitalisasi usahanya,” tegasnya, Senin (26/2/2024).

HIPMI berkomitmen untuk melakukan inventarisasi secara detail terkait kerugian akibat banjir, khususnya kepada para pelaku usaha. Namun, penanganan masalah ini memerlukan kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat.

“Pemkot perlu mengambil langkah yang lebih besar untuk mencegah terulangnya kejadian serupa jika terjadi hujan yang melanda Bandarlampung,” pintanya.

Kerugian akibat banjir ini, Giri menegaskan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan bencana secara komprehensif, demi melindungi masyarakat dan keberlangsungan usaha di wilayah terdampak.(red)