DPRD Dukung Pembahasan Pemekaran Tiga Kabupaten

Bandarlampung : DPRD Lampung merespon wacana pemekaran tiga kabupaten di Lampung. 

Pemekaran kabupaten itu meliputi, Kabupaten Natar Agung dari induk Lampung Selatan, Bunga Mayang dari induk Lampung Utara dan Kabupaten Seputih dari Kabupaten Lampung Tengah. 

Anggota Fraksi Gerindra Lampung Mikdar Ilyas mendorong pembahasan membahas pemekaran tiga kabupaten di Lampung. Pasalnya, pada 28 Maret 2024 DPR RI sudah mengagendakan pembahasan pemekaran kabupaten kota di Indonesia, termasuk Lampung.

Hal ini disampaikan Mikdar Ilyas di sela Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Lampung Fraksi Golkar sisa masa jabatan 2019-2024, Senin (1/4).

“Di provinsi Lampung ada pemekaran di Lampung Utara, Lampung Selatan dan Lampung Tengah,” kata Mikdar Ilyas.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil 5 yang meliputi wilayah Lampung Utara dan Way Kanan, Mikdar menggaris bawahi pemekaran di Kabupaten Lampung Utara yakni kabupaten Sungkai Bunga Mayang. (*)

Mingrum Lantik Dani Mulyawati Sebagai PAW Anggota DPRD Lampung

Bandarlampung,- Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay, S.H., M.H secara resmi melantik Dani Mulyawati sebagai anggota DPRD Lampung Pengganti Antar Waktu (PAW), menggantikan I Gede Jelantik.

Mingrum Gumay mengatakan bahwa pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan kelancaran tugas dan fungsi legislatif di DPRD Lampung.

“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas kerja lembaga legislatif dalam mewakili dan melayani masyarakat Lampung secara optimal,” ujarnya.

Ketua DPRD Lampung juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Dani Mulyawati, dengan latar belakang dan pengalaman yang dimilikinya, akan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan daerah Lampung.

“Dengan ini, kami resmi melantik Dani Mulyawati sebagai anggota DPRD Lampung pengganti I Gede Jelantik. Kami yakin beliau akan melaksanakan tugasnya dengan integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi demi kepentingan masyarakat Lampung,” ujar Ketua DPRD Lampung.

Dilantiknya Hj Dani Mulyawati sebagai anggota DPRD Lampung menggantikan I Gede Jelantik yang meninggal dunia pada 17 Desember 2023 silam.

“Saya akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota DPRD Lampung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Dani Mulyawati saat membacakan sumpah jabatan dipandu Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay.

Politisi wanita asal Partai Golkar ini juga berjanji akan menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Lampung dengan baik, khususnya sebagai anggota Komisi 5.

“Setelah ini, saya akan mempercepat apa yang sudah dijadwalkan oleh komisi, mulai dari sosper dan PIP yang dimulai 6 April 2024,” ucap Dani Mulyawati.

Sebagaimaa diketahui, almarhum I Gede Jelantik merupakan anggota DPRD Lampung dari dapil 2 Lampung Selatan. Dia dilantik sebagai anggota DPRD Lampung pada Januari 2021 melalui proses PAW menggantikan Toni Eka Candra. (*)

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Lampung Dorong Pembahasan Pemekaran Tiga Kabupaten

Bandarlampung : Anggota Fraksi Gerindra Lampung Mikdar Ilyas mendorong pembahasan membahas pemekaran tiga kabupaten di Lampung. Pasalnya, pada 28 Maret 2024 DPR RI sudah mengagendakan pembahasan pemekaran kabupaten kota di Indonesia, termasuk Lampung.

Hal ini disampaikan Mikdar Ilyas di sela Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Lampung Fraksi Golkar sisa masa jabatan 2019-2024, Senin (1/4).

“Di provinsi Lampung ada pemekaran di Lampung Utara, Lampung Selatan dan Lampung Tengah,” kata Mikdar Ilyas.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil 5 yang meliputi wilayah Lampung Utara dan Way Kanan, Mikdar menggaris bawahi pemekaran di Kabupaten Lampung Utara yakni kabupaten Sungkai Bunga Mayang.

Mikdar melanjutkan bahwa pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang yang paling lama yakni sudah 10 tahun diusulkan. Berkasnya sudah diserahkan panitia ke pemerintah provinsi Lampung tetapi sampai hari ini belum dibahas.

“Kami harap alangkah bagusnya jika di tingkat provinsi bisa menindaklanjuti, pusat aja sudah membahas, kok provinsinya belum membahas,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Lampung ini.

Dia menjelaskan bahwa pemekaran wilayah itu merupakan usulan masyarakat yang diajukan ke pemerintah kabupaten. Setelah itu dikaji dan diparipurnakan di DPRD kabupaten.

“Jika disetujui kemudian diserahkan ke provinsi. Nantinya dikaji lagi di tingkat DPRD provinsi bersama pemda. Ketika memenuhi syarat, nanti baru ada rekomendasi gubernur untuk diteruskan ke Kementerian,” jelasnya.

Menurutnya, pemekaran wilayah ini harus segera ditindaklanjuti karena tujuannya untuk kemajuan daerah dan memaksimalkan pembangunan.

Dilansir dari Rmol Lampung, pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang dengan induk di Lampung Utara meliputi Kecamatan Bunga Mayang (ibukota), Sungkai Selatan, Sungkai Tengah, Sungkai Barat, Sungkai Jaya, Muara Sungkai, Sungkai Utara dan Hulu Sungkai.

Kemudian, Kabupaten Natar Agung merupakan pemekaran dari Lampung Selatan dengan nama alternatif Kabupaten Bandar Lampung. Meliputi Kecamatan Jati Agung (ibukota), Natar, Tanjung Bintang, Merbau Mataram dan Tanjung Sari.

Selanjutnya, Kabupaten Seputih Timur dan Seputih Barat yang berinduk di Kabupaten Lampung Tengah diusulkan sejak tahun 2015.

Kabupaten Seputih Timur meliputi Kecamatan Bumi Nabung (ibukota), Seputih Banyak, Way Seputih, Rumbia, Putra Rumbia, Bandar Mataram, Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya.

Kemudian, Kabupaten Seputih Barat meliputi Kecamatan Padang Ratu (ibukota), Anak Tuha, Anak Ratu Aji, Bangun Rejo, Kalirejo, Pubian, Sendang Agung dan Selagai Lingga. (*)

Paripurna DPRD Lampung, Dani Mulyawati Gantikan I Gede Jalantik

Bandarlampung--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Senin, (1-4-2024), menggelar rapat paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah Dani Mulyawati, sebagai anggota pergantian antarwaktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2019-2024.

Dani Mulyawati menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung untuk mengisi kursi Fraksi Golkar yang sebelumnya dijabat I Gede Jalantik. Kursi tersebut kosong sejak Gede meninggal dunia pada Desember 2023.

Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan, sumpah jabatan harus menjadi komitmen menjalankan tugas.

"Sumpah ini disaksikan oleh Tuhan, sehingga harus berkomitmen menjalankan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkomitmen membawa dan meneruskan konstituen. Semoga dapat amanah dalam mengemban tugas-tugasnya," kata Mingrum.

Dani Mulyawati saat diwawancara mengatakan, akan melanjutkan program yang telah tersusun ditubuh DPRD Provinsi Lampung khusunya di Komisi V.

"Saya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan almarhum pak Jelantik, karena waktu ini hanya tinggal beberapa bulan lagi," ujarnya.

"Program sudah tersusun sebagaimana mestinya, saya hanya tinggal melanjutkan seperti sosialisasi perda (Sosper) yang dilaksanakan mulai 6 April nanti," tutupnya. (Sumber harian momentum*)

DPRD Lampung Segera Rapat Persiapan Pilkada Serentak

Bandar Lampung — Komisi I DPRD Provinsi Lampung segera menggelar rapat gelar pendapat dengan KPU Provinsi Lampung dan Bawaslu Provinsi Lampung. Pemanggilan tersebut terkait persiapan Pilkada Serentak 2024 baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
.
Hal tersebut merupakan tindaklanjut setelah KPU RI yang telah melaunching tahapan Pilkada Serentak 2024, pada Candi Prambanan, Yogyakarta, Minggu, 31 Maret 2024 kemarin.
.
“Kami segera tindaklanjuti itu. Akan ada rapat dengar pendapat lagi,” ujar Ketua Komisi I DPRD Lampung, Budiman AS, Senin, 1 April 2024.
.
Rapat dengar pendapat nantinya akan membahas beberapa poin. Mulai dari besaran anggaran dari APBD Provinsi Lampung maupun APBD kabupaten/kota.
.
Kemudian terkait kesiapan pelaksanaan pilkada. Hal itu dengan mengevaluasi proses tahapan Pemilu Serentak 2024 kemarin, serta kebijakan lainnya. “Habis lebaran ini, Insya Allah hearing,” katanya.
.
Selain itu Budiman juga menyebut Komisi I akan menelaah beberapa kebijakan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Misalnya, soal Kemendagri yang meminta Penjabat Kepala Daerah, harus mundur dari jabatannya apabila ingin maju pilkada. Wajib mundur tersebut sejak 5 bulan sebelum hari pemilihan 27 November 2024.
Kemudian terkait adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 12/PUU-XXI/2024 yang menyebutkan calon anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu 2024, wajib mengundurkan diri setelah pelantikan sebagai anggota parlemen. Apabila yang bersangkutan ingin maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2024.
“Soal Pj. kalau memang harus mundur ya harus mundur. Kemudian Putusan MK juga sifatnya final dan mengikat. Terkait caleg terpilih, kita lakukan RDP nanti,” katanya.
Sebelumnya, penandatangan naskah hibah perjanjian daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2024 wilayah Lampung sudah terlaksana. Penandatanganan tersebut oleh Gubernur Lampung, Bupati dan Walikota 15 Kabupaten/Kota, Jumat Malam, 10 November 2023 kemarin.
Total anggaran KPU Provinsi Lampung untuk pilkada mencapai Rp295.956.908.000, dan anggaran Bawaslu Provinsi Lampung mencapai
Rp68.064.646.000. (Sumber: lampost.co)

Desy Ratnasari Kunjungi Sekretariat DPRD Lampung

Bandarlampung--Desy Ratnasari, Ketua Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jawa Barat, mengunjungi kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (1-4-2024).

Kunjungan artis asal Sukabumi, Jawa Barat, yang kini menjadi politisi itu untuk melakukan penelitian disertainya tentang perempuan politissi di Indonesia.

Di DPRD Provinsi Lampung, Desy melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota dewan perempuan. Antara lain, Lesty Putri Utami, Ririn Kuswantari, Budhi Condrowati, Apriliati, Jauharoh Haddad, Kostiana, dan Dani Mulyawati 

Dalam pertemuan itu, Desy yang kini menjabat Anggota Komisi X DPR RI, membagikan kuisioner kepada para anggota DPRD Provinsi Lampung.

Kepada wartawan, Desy menjelaskan, ada dua puluh provinsi di Indonesia yang akan didatanginya untuk mencari responden penelitiannya.

"Saya pilih Lampung, Riau, Jambi, Bengkulu kemudian seluruh Jawa, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Ini dipilih karena merepresentasikan perempuan. Lampung juga dipilih karena akses mudah," kata pelantun tembang Tenda Biru itu.

Ia mengatakan, total ia membutuhkan enam belas politisi perempuan di Lampung, namun yang hadir pada hari ini sebanyak sembilan politisi perempuan.

"Menurut saya, sembilan dari enam belas responden yang hadir itu sudah cukup baik bisa hadir, saya mengapresiasi," tukasnya.

"Jadi respondenya itu sukal rela, saya tidak bisa memaksa yang tidak bisa hadir," imbuhnya.

Alasan ia memilih tema perempuan politisi dalam diseretasinya, karena ingin memberikan gambaran pemikiran tentang perempuan Indonesia seperti apa.

"Dalam ilmu psikologi tidak terlalu banyak yang bersumber dari pemikiran perempuan Indonesia, dan kenapa tentang politik, karena saya kebetulan politisi," jelasnya. (Sumber harian momentum) 

Program Lampung Berjaya Untuk Rakyat, Begini Kata DPRD Lampung

Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung I Made Bagiase yang juga Waki Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Provinsi Lampung menegaskan program Lampung Berjaya adalah untuk rakyat.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya pemberitaan yang mengatakan program Lampung Berjaya hanya untuk penguasa.

I Made Bagiase mengatakan, program Lampung Berjaya Gubernur Arinal murni diadakan untuk masyarakat Lampung, bukan untuk penguasa.

Sebab, kata I Made Bagiase, di dalam program Lampung Berjaya terdapat bermacam-macam program yang tersebar di organisasi perangkat daerah (OPD) di Lampung.

Program Lampung Berjaya, disampaikan I Made Bagiase merupakan pengejawantahan dari 33 janji Gubernur Arinal saat kampanye 2018 lalu yang tersebar dan dilaksanakan oleh OPD di Pemprov Lampung.

"Sejak menjabat pada Juni 2019 hingga saat ini Gubernur Lampung telah merealisasikan janji 33 kampanyenya untuk masyarakat Lampung," ujar Made Bagiase melalui keterangan tertulis Senin 1 April 2024.

Lanjut I Made Bagiase, program dari Lampung Berjaya yang telah direalisasikan seperti program petani berjaya, pupuk murah, kesehatan gratis dan terjangkau.

Kemudian, jalan-jalan dan jembatan dibangun, irigasi dibangun, peningkatan mutu bidang pendidikan, menjaga kestabilan harga pupuk, gabah, bibit termasuk harga kebutuhan pokok dan pangan serta dunia pertambangan, migas dan penerbangan, dan lain-lain.

"Itu merupakan contoh-contoh dari program Lampung Berjaya yang telah dilaksanakan oleh Gubernur melalui dinas instansi dalam rangka memenuhi 33 janjinya," ungkapnya.

Terkait kemiskinan di Lampung, I Made Bagiase menjelaskan banyak indikator penyebabnya. Mulai dari gubernur harus menyelesaikan utang pemprov sebelumnya.

Mikdar Ilyas Sampaikan Interupsi Saat Rapat Paripurna Istimewa PAW Aleg

Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra Mikdar Ilyas menyampaikan interupsi saat Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) Anggota DPRD Lampung Fraksi Golkar sisa masa jabatan 2019-2024, Senin (1/4).

Mikdar Ilyas meminta kepada Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay untuk segera membahas pemekaran tiga kabupaten di Lampung. Pasalnya, pada 28 Maret 2024 DPR RI sudah mengagendakan pembahasan pemekaran kabupaten kota di Indonesia, termasuk Lampung.

"Di provinsi Lampung ada pemekaran di Lampung Utara, Lampung Selatan dan Lampung Tengah," kata Mikdar Ilyas.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil 5 yang meliputi wilayah Lampung Utara dan Way Kanan, Mikdar menggaris bawahi pemekaran di Kabupaten Lampung Utara yakni kabupaten Sungkai Bunga Mayang.

Mikdar melanjutkan bahwa pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang yang paling lama yakni sudah 10 tahun diusulkan. Berkasnya sudah diserahkan panitia ke pemerintah provinsi Lampung tetapi sampai hari ini belum dibahas.

"Kami harap alangkah bagusnya jika di tingkat provinsi bisa menindaklanjuti, pusat aja sudah membahas, kok provinsinya belum membahas," kata Sekretaris Komisi V DPRD Lampung ini.

Dia menjelaskan bahwa pemekaran wilayah itu merupakan usulan masyarakat yang diajukan ke pemerintah kabupaten. Setelah itu dikaji dan diparipurnakan di DPRD kabupaten.

"Jika disetujui kemudian diserahkan ke provinsi. Nantinya dikaji lagi di tingkat DPRD provinsi bersama pemda. Ketika memenuhi syarat, nanti baru ada rekomendasi gubernur untuk diteruskan ke Kementerian," jelasnya.

Menurutnya, pemekaran wilayah ini harus segera ditindaklanjuti karena tujuannya untuk kemajuan daerah dan memaksimalkan pembangunan.

Mendengar interupsi tersebut, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengatakan menerima aspirasi tersebut dan akan membahasnya di kemudian hari.

Diketahui, pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang dengan induk di Lampung Utara. Meliputi Kecamatan Bunga Mayang (ibukota), Sungkai Selatan, Sungkai Tengah, Sungkai Barat, Sungkai Jaya, Muara Sungkai, Sungkai Utara dan Hulu Sungkai.

Kemudian, Kabupaten Natar Agung merupakan pemekaran dari Lampung Selatan dengan nama alternatif Kabupaten Bandar Lampung. Meliputi Kecamatan Jati Agung (ibukota), Natar, Tanjung Bintang, Merbau Mataram dan Tanjung Sari.

Selanjutnya, Kabupaten Seputih Timur dan Seputih Barat yang berinduk di Kabupaten Lampung Tengah diusulkan sejak tahun 2015.

Kabupaten Seputih Timur meliputi Kecamatan Bumi Nabung (ibukota), Seputih Banyak, Way Seputih, Rumbia, Putra Rumbia, Bandar Mataram, Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya.

Kemudian, Kabupaten Seputih Barat meliputi Kecamatan Padang Ratu (ibukota), Anak Tuha, Anak Ratu Aji, Bangun Rejo, Kalirejo, Pubian, Sendang Agung dan Selagai Lingga. 

Wajah 85 Anggota DPRD Lampung Periode 2024-2029

Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Peovinsi Lampung usai dalam menentukan jatah kursi untu DPRD Provinsi Lampung.

Jika tak ada aral melintang, 85 nama yang tercantum dibawah ini akan menjadi legislator periode 2024-2029.

Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan rekapitulasi tingkat provinsi telah usai. Selanjutnya akan diserahkan pada KPU RI. Selanjutnya akan diberi surat keputusan. Jika, masing-masing nama yang diputuskan KPU Lampung tidak ada masalah atau perselisihan.

Berikut daftar 85 Anggota DPRD Lampung berdasarkan dapilnya

Dapil 1 Kota Bandar Lampung

1. Fauzan Sibron (NasDem) 40.818 suara

2. Rahmat Mirzani Djausal (Gerindra) 40.469 suara

3. Kostiana (PDI P) 17.785 suara

4. Naldi Rinara (NasDem) 17.152 suara

5. Taufik Rahman (PKB) 16.615 suara

6. Ade Utami Ibnu (PKS) 13.669 suara

7. Yusirwan (PAN)13.355 suara

8. Naijulah Syarif (PKB)13.486 suara

9. Andika Wibawa (Gerindra) 13.280 suara

10. Budiman As (Demokrat) 10.477 suara

11. Handitya Narapati (Golkar) 9.575 suara

Dapil 2 Lampung Selatan

1. Gerindra – Wahrul Fauzi Silalahi (43.457 suara)

2. Gerindra – Fahror Rozi (30.657 suara)

3. PDIP – Lesty Putri Utami (23.736 suara) 

4. PDIP – Aribun Sayunis (11.063 suara) 

5. Golkar – Agus Sutanto (15.330 suara) 

6. PKB – Ahmad Basuki (17.738 suara) 

7. PAN – M. Hazizi (19.920 suara) 

8. PKS – Puji Sartono (19.125 suara)

7. NasDem – Jasroni (9.335 suara)

8. Demokrat – Muhammad Junaidi (10.276 suara).

Dapil 3 Pesawaran, Pringsewu dan Metro

1. PDIP – Nanda Indira Basian 45168

2. Golkar Ririn Kuswantari 22397

3. Gerindra – Elly Wahyuni 22999

4. PAN – Akhmad Iswan H Caya 14144

5. PKS – Syukron Muhtar 12348

6. PKB – Hanifah 15697

7. Nasdem – Yudha Al Hadjid 16095

8. PDIP – Sholihin 15087

9. Demokrat – Angga Satria Pratama 12613

10. Golkar Tondi Muaamar Gaddafi Nasution 17981

11. Gerindra – Mohammad Reza 20166

Dapil 4 Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung Barat 

1. PDIP – Parosil Mabsus 58527

2. Gerindra – Mukhlis Basri 57072

3. PAN – Tedi Kurniawan 34280

4. PDIP – Yanuar Irawan 20181

5. PKB – Seh Ajeman 11624

6. Mirzalie 22124

7. Nasdem – Nuril Anwar 21042

8. Golkar – Supriyadi Hamzah 8517

9. Demokrat – Amaluddin 12443

10. PKS – Heni Susilo 14345

Dapil 5 Waykanan dan Lampung Utara 

1. Gerindra – M Galang Putra Rahman 41075

2. Nasdem – Yusee 36450

3. Demokrat – Yozi Rizal 31612

4. Golkar – Arnol 21358

5. PDIP – Sahdana 14604

6. PKS – Amrullah 12504

7. PKB – Fatikhatul Khoiriyah 17770

8. Gerindra – Mikdar Ilyas 19635

9. PAN – Adriano Dwiki Agusta 19019

10. Nasdem – Mardiana 32520

11. Demokrat – Deni Ribowo 20805

Dapil 6 Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Mesuji

1. PDIP – Winarti 23813

2. Golkar – Ismet Roni 28150

3. Gerindra – Veri Agusli 23901

4. PAN – Morisman 19556

5. Demokrat – Hanifal 15351

6. PKB – Maulidah Zauroh 20940

7. Nasdem – Budi Yuhanda 17965

8. PDIP – Budhi Condrowati 15411

9. Golkar – Putra Jaya Umar 14450

10. Gerindra – Intan Rehana 18324

Dapil 7 Lampung Tengah

1. PKB – Budi Hari Yunanto 23.848

2. Gerindra – Ikhwan Fadil Ibrahim 36.691

3. PDIP – Edward Rasyid 33.488 

4. Golkar – Marsya Dita Pytaloka 58.596

5. Nasdem – Miswan Rody 19.018 

6. PKB – Munir Abdul Haris 23.474

7. PKS – Muhamad Ghofur 13.362 

8. PAN – Abdullah Sura Jaya 34.354

9. Demokrat – Singa Ersa Awangga 13.466 

10. Gerindra – I Made Suarjaya 16.029

11. PDIP – Ni Ketut Dewi Nadi 14.905

12. Golkar Elsan Tomi Sagita 20.144

Dapil 8 Lampung Timur

1. PKB – Sasa Chalim 30.070 suara

2. Gerindra – Ahmad Giri Akbar 38.056 suara

3. PDIP – Ferliska Ramadita Johan 16.681 suara

4. Golkar – Adhitya Pratama 20.579 suara

5. PKS – Yusnadi 13.548 suara

6. Demokrat – M Khadafi Azwar 22.735 suara

7. PKB – Yus Bariah 18.641 suara

8. Nasdem – Garinca Reza Fahlevi 15.376 suara

9. PAN – Diah Dharmayanti 6.577 suara

10. Gerindra – Rahmat Visa Ridi Arifin 7.888 suara.

Pesan Anggota DPRD Lampung Saat Deklarasi AMSI

Bandar Lampung - Anggota DPRD Lampung terpilih, Wahrul Fauzi Silalahi mengaku siap mendukung penuh keberadaan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung ini mengatakan, AMSI adalah produksi untuk perusahaan di luar dari karya jurnalistik. Pun mengajak AMSI bisa memerangi berita palsu (hoaks) meresahkan masyarakat.

"Kita siap suport AMSI. Suara karya jurnalistik akan baik jika dapur perusahaan baik," kata dia saat Diskusi Publik, Deklarasi dan Konferwil AMSI Provinsi Lampung di Hotel Novotel, Kamis 7 Maret 2024.

Kata dia, pencegahan informasi hoaks di Lampung baik, artinya tidak ada satu kasus di Lampung yang terseret media hoaks, masyarakat Lampung sudah bijak memilih informasi yang sejuk, kondusif damai.
"Secara saat ini belum ada media hoaks. Kita sepakat menjaga dan pertahankan, ujaran kebencian harus kita cegah, janji politik yang berlebihan harus kita edukasi. Politisi kalo enggak janji enggak terpilih. Semua partai dan masyarakat sepakat menciptakan Damai, memberikan penyadaran yang baik, untuk membangun Lampung lebih baik, peran strategis kita jalankan," kata dia.

"Dengan visi berdebat dengan program itu penting sebagai tolak ukur kemajuan, evaluasi juga penting, mari jaga kondisi sejuk, proses lain kita diskusikan, agar sesuai karakter Lampung yang luar biasa. Menjaga budaya wibawa Lampung," tambahnya.

Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan berharap, AMSI mampu bersinergi dengan semua pihak untuk menciptakan perusahaan media online yang sehat dan mencerdaskan masyarakat lewat pemberitaan.
Pun mampu menangkal informasi yang saat dan membingungkan masyarakat. Terlebih saat ini era digitalisasi banyaknya informasi yang sangat mudah didapatkan oleh masyarakat.

"Suatu kebohongan jika disebarkan luaskan berulang akan menjadi sebuah pembenaran," kata Yanuar.

Acara tersebut dihadiri Ketua JMSI Provinsi Lampung H. Ahmad Novriwan bersama pengurus JMSI Lampung Junaidi Ismail (Mediafaktanews.com), Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Saefullah, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah, Kasi Penkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan, Pemkot Bandarlampung Seraden Nihan, Mantan PJ Bupati Pringsewu Adi Erliansyah, Anggota DPRD Lampung Yanuar Irawan dan tamu undangan lainnya. (JMSI)

Anggota DPRD Lampung: Media Efektif Sebarluaskan Informasi

Bandar Lampung - Anggota DPRD Lampung, Yanuar Irawan menghadiri Diskusi Publik, Deklarasi dan Konferwil Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Provinsi Lampung di Hotel Novotel, Kamis 7 Maret 2024.

Ketua Komisi V DPRD Lampung ini berharap AMSI mampu bersinergi dengan semua pihak untuk menciptakan perusahaan media online yang sehat dan mencerdaskan masyarakat lewat pemberitaan.
Pun mampu menangkal informasi yang saat dan membingungkan masyarakat. Terlebih saat ini era digitalisasi banyaknya informasi yang sangat mudah didapatkan oleh masyarakat.

"Media sangat efektif dalam memberikan informasi, terlebih sebagai politisi tingkat provinsi yang miliki konstituen di tiga kabupaten, sangat tidak memungkinkan untuk turun langsung menyambangi semua wilayah. Untuk itu dengan adanya media dinilai sangat efektif dalam memberikan edukasi dan informasi pada masyarakat," kata Ketua Komisi V DPRD Lampung ini.

Acara tersebut dihadiri Ketua JMSI Provinsi Lampung H. Ahmad Novriwan bersama pengurus JMSI Lampung Junaidi Ismail (Mediafaktanews.com), Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Saefullah, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah, Kasi Penkum Kejati Lampung Ricky Ramadhan, Pemkot Bandarlampung Seraden Nihan, Mantan PJ Bupati Pringsewu Adi Erliansyah, Anggota DPRD Lampung Yanuar Irawan dan tamu undangan lainnya. (JMSI)