PIP-WK di Pesawaran, Anggota DPRD Lampung: Nilai-nilai Pancasila Sudah Mulai Terkikis

Pesawaran — Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK), menjadi indikator penting untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila secara utuh terhadap masyarakat, Pesawaran, dan Lampung pada umumnya. Hal tersebut ditegaskan, Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, di hadapan masyarakat Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin Pesawaran. Sabtu (08/06/2024). 

“Akhir-akhir ini, jelas dan nyata. Bahwa, nilai-nilai Pancasila sudah mulai terkikis. Sudah tidak nampak lagi kebersamaan antar warga dan lingkungan. Contohnya, gotong-royong yang sudah jarang kita lihat,” kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Hanifah. Disela kegiatan. 

Atas dasar itu, inisiasi dari 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024, untuk mensosialisasikan Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat dalam setiap bulan. 

“Ini tugas tugas wajib kami, hadir di sini menyampaikan kepada masyarakat secara langsung. Karena, sudah disetujui Kementrian dan Pemerintah. Tujuannya satu, yaitu menginginkan masyarakat Pesawaran khususnya menjadi Pancasilais,” tegasnya seperti dilansir warta post. 

Ditempat yang sama, Nawawi (Narasumber) mengatakan pergeseran nilai-nilai pancasila sangat nampak dan nyata. Khususnya dilingkungan keluarga, dengan pengaruh kuat yaitu HP. 

“Jadi, kita sebagai orang tua harus berhati-hati, dan cermat mengawasi putra-putri kita," imbuhnya

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Sikapi SK Kemendagri Plh Gubernur

Bandar Lampung — Beragam respon dari fraksi DPRD Provinsi Lampung atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Kemendagri tertanggal 12 Juni 2024, tentang Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Lampung, yang menunjuk Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto. 

“Saya kira itu adalah kewenangan pemerintah pusat, dan saya tidak tahu kenapa ditunjuk Plh Gubernur Lampung. Yang pasti, agar pemerintahan tetap berjalan, harus ada Plh, dan untuk Pj kita tunggu saja apa keputusan pemerintah pusat," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni. Rabu (12/06/2024). 

Menurut senior Golkar Lampung itu, Plh hanya bersifat sementara, untuk mengisi kekosongan dalam pemerintahan. Terlebih dalam waktu dekat akan digelar Pilkada, tentu harapannya dapat berjalan dengan baik. 

“Harapan saya, dengan adanya Plh, pemerintahan harus berjalan dengan baik, jadi tidak ada stag dalam pemerintahan. Sambil menunggu Pj yang ditunjuk oleh pemerintah pusat,” ungkapnya seperti dilansir warta post. 

Saat dikonfirmasi mengapa Provinsi Lampung di tunjuk Plh Gubernur bukan PJ Gubernur, Ismet mengaku mungkin masih dalam pertimbangan Presiden. Dan siapapun yang ditunjuk, kita harus taati. Karena, semua keputusan ada di pemerintah pusat. 

“Saya juga sedikit heran dan aneh. Tapi, kita tidak boleh Su'uzon. Inilah istimewanya Lampung, kita jadi sorotan pemerintah pusat. Yang penting siapa pun itu, bisa berjalan dengan baik dan membuat Pilkda dengan Baik dan netral,” kata Ismet. 

Sementara, Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Hanifah mengaku soal Plh Gubernur dirinya belum mengetahui secara pasti. Terlebih, saat ini sedang berada di luar daerah. 

“Saya belum tahu mas, saya juga masih di luar daerah. Nanti, saya cari tahu kepastiannya dulu," kata Hanifah. 

Anggota DPRD Lampung Bicara Soal Pilkada Bandar Lampung

 

ANDARLAMPUNG - Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung Ismet Roni mendukung Iqbal Ardiansyah maju Pilkada Bandar Lampung. 

Hal itu ditegaskannya saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPD KNPI Lampung itu di posko Rawalaut, Enggal, Bandar Lampung, Kamis, 6 Juni 2024.

"DPP memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin. Ketum (Golkar) selalu bicara milenial dan Gen Z. Ada banyak kepala daerah Golkar dari pemuda. Saya mendukung adinda untuk berkontestasi," ujar Batin Ismet, sapaan akrab politisi senior yang juga ketua Komisi IV DPRD Lampung itu.

Menurutnya, politik adalah pengabdian. Ia pun memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Bung Iqbal Ardiansyah sebagai pedoman dalam memasuki kancah politik. Utamanya strategi dalam berkontestasi Pilkada. 

"Silahkan turun ke masyarakat. Perbanyak silaturahmi mendengar keluhan dan masukan masyarakat. Saya yakin adinda sebagai ketua KNPI memiliki modal sosial yang dapat digerakan turun ke akar rumput," ungkap Anggota DPRD Lampung terpilih Pileg 2024 itu.

Bakal calon walikota Bandar Lampung Iqbal Ardiansyah berterimakasih atas dukungan yang diberikan kepadanya. Ia pun menegaskan kesiapannya untuk maju sebagai orang nomor satu di ibukota Provinsi Lampung. 

"Insya Allah, saya maju nomor satu, calon walikota. Saya berterimakasih atas dukungan yang diberikan Batin Ismet," ungkapnya.

Bung Iqbal memaparkan sejumlah upaya yang dilakukan di masyarakat. Ia menjelaskan kedatangannya dalam rangka meminta masukan kepada tokoh Golkar terkait pencalonannya. 

"Sebagai pemuda tentu harus banyak mendengar masukan dan saran para senior. Apalagi kita tau Batin Ismet sudah amat berpengalaman di panggung politik dan terbukti selalu menang dalam kontestasi. Saya harus belajar dari Batin dan semoga bisa berjalan bersama Golkar di Pilkada 2024," kata dia.

Iqbal juga menegaskan kesiapannya untuk menggerakan jajaran dalam rangka membantu pemenangan Ismet Roni yang juga akan berkontestasi sebagai calon Bupati Tulangbawang. (Naz)

Hanifal Siap Majukan Daerah Asal

Bandarlampung : Anggota DPRD Provinsi Lampung Hanifal siap bertarung di Pilkada Kabupaten Tulangbawang November mendatang.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Lampung ini mengaku sedang menjalin komunikasi dengan berbagai parpol, termasuk siap mengikuti penjaringan yang telah dan akan dibuka beberapa parpol, seperti PAN, PDIP maupun Partai Demokrat sendiri.

“Saya mendapat surat tugas dari DPP sejak November 2023 untuk maju di Pilkada Tulangbawang. Tetapi surat tugas itu sudah tidak berlaku lagi per 29 April 2024,” ucap Hanifal, Selasa (30/4).

Niatan pencalonan Hanifal sendiri bukan tanpa alasan, karena sebagai putra daerah, ia ingin mengembalikan kejayaan Tulangbawang.

Menurutnya, masyarakat sudah lupa bahwa dulu Tulangbawang adalah pusat perekonomian dan pendidikan. Alasan itulah yang membuatnya ingin mengembalikan kejayaan Tulangbawang.

“Demokrat di Tulangbawang punya 3 kursi. Saya juga siap bangun komunikasi dengan partai politik lainnya untuk maju,” kata Hanifal seperti dilansir Lampung way. 

“Jika memang takdir Allah SWT, saya siap mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Lampung terpilih 2024-2029,” tegasnya. 

Kepala DIH Pusat Apresiasi Sekretariat DPRD Lampung

Apresiasi disampaikan Kepala Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (DIH) Pusat, Jonny P. Simamora terhadap Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang secara berturut-turut meraih predikat juara satu nasional hingga 2023 kemarin', demikian disampaikan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Tina Melinda. Usai menerima kunjungan Ketua JDIH pusat di kantor DPRD setempat. Kamis (06/06/2024). 

Bunda tina sapaan akrabnya menuturkan, bahwa kehadiran dari Kepala JDIH Pusat ke Sekretariat DPRD Lampung merupakan kali pertama, sekaligus bentuk support dan dukungan atas predikat juara yang diterima hingga 2023 kemarin. “Kehadiran beliau dalam rangka kegiatan JDIH itu sendiri yang digelar oleh Sekretariat DPRD Lampung. Dan juga merupakan bentuk support JDIH Pusat terhadap Sekretariat DPRD Lampung, untuk dapat mempertahankan predikat juara nasional," kata Tina. 

Bahkan, kata Bunda Tina melanjutkan. Kunjungan JDIH Pusat menjadikan motivasi bagi Sekretariat DPRD Lampung, untuk terus melengkapi, memperbaiki sejumlah kekurangan yang dianggap belum sempurna. “Dalam kunjungan, JDIH pusat memberikan sejumlah masukan kepada kita. Agar, terus memperbaiki apa saja yang dianggap belum bagus," ujarnya seperti dilansir warta post. 

Karena, kata Bunda Tina. Disela kunjungan. Beliau menyampaikan bahwa tidak bisa dipungkiri, daerah-daerah lain akan memantau dan mengawasi Sekretariat DPRD Lampung, sekaligus mencari sisi lemah. 

Komisi 1 DPRD Lampung Apresiasi Keberhasilan APH Cegah Korupsi Bendungan Margatiga

Lampung – Atas upaya keras Polda Lampung yang telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengerjaan proyek nasional Bendungan Margatiga, Lampung. Mardani Umar, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Lampung mengapresiasi kerja aparat penegak hukum (aph) tersebut.

Dia mengatakan bahwa ketegasan aparat hukum dalam menangani setiap tindakan yang merugikan negara, seperti korupsi, begitu diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Tindakan tegas ini, patut kami apresiasi, sebab nampak nyata upaya Kepolisian dalam hal mengurai kasus yang melibatkan beberapa pihak ini,” kata Mardani dalam siaran persnya, Sabtu pagi (1/06/24).

Aleg PKS Lampung ini menambahkan bahwa 4 pihak yang kini jadi tersangka tersebut berasal dari berbagai layar belakang. “Kami berharap empat orang tersangka dari berbagai latar belakang tersebut dapat diusut hingga tuntas secara adil dan transparan,” tandasnya.

Tentu saja, Menurut Aleg Dapil Lampung Utara dan Way Kanan ini, keberhasilan pihak Kepolisian Daerah Lampung dalam mengurai kasus korupsi pengerjaan proyek nasional Bendungan Margatiga, Lamtim tersebut sedikit banyak meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

“Patut disyukuri, jika pihak Kepolisian berhasil mengurai kasus korupsi pengerjaan Bendungan Margatiga bakal menguatkan kepercayaan masyarakat atau _public trust_ pada aparat hukum secara umum, khususnya pada Kepolisian Republik Indonesia. Syaratnya ada tiga: tuntas, transparan dan adil,” pungkas Mardani Umar yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung. 

Rekomendasi BPK Direspon DPRD Lampung

 Bandar Lampung — Gelar rapat Perdana Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023, soroti tiga poin penting. Diantaranya, DBH, PAD, Devisit. 

“Baru saja kita selesai rapat perdana bersama Ketua Tim TAPD beserta jajarannya. Hasilnya, yang kami soroti dan sangat krusial tentang rekomendasi BPK ada tiga. Yaitu, persoalan DBH 1 triliun lebih, PAD, dan Devisit,” kata Ketua Pansus LHP BPK, Budiman AS, usai memimpin rapat. Selasa (21/05/2024). 

Besok, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung itu mengatakan Pansus akan melakukan pendalaman, dengan memanggil masing-masing OPD. Untuk mempertanyakan lebih dalam soal sejumlah persoalan yang terjadi. 

“Khusus untuk DBH, saya tegaskan Pansus akan memanggil Pemda dalam hal ini masing-masing Kepala Daerah dalam waktu dekat. Kita akan pertanyakan secara langsung ada apa ini," ungkapnya. 

Tujuannya, kata Ketua DPC Demokrat Kota Bandar Lampung itu mengaku pemanggilan Kepala Daerah tersebut untuk mensinkronisasi persoalan yang ada. Sesuai data yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi. 

“Kita akan panggil masing-masing Kepala Daerah pada 28 Mei," tegas Budiman. 

Ditempat yang sama, Anggota Pansus, Mirzali menegaskan pemanggilan Pemerintah Kabupaten/kota dalam rangka mengkonfirmasi dan dalami tentang DBH. Sebab, ada perbedaan pandangan yang sangat prinsip antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/kota. 

“Pemerintah Provinsi menganggap menyerahkan uang ke Kabupaten/kota itu sebagai kebaikan hati. Itu bahasa mereka (Provinsi),” kata Mirzali. 

Padahal, lanjut anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung itu. Menurut pandangan Pansus LHP BPK adalah salah. Karena, DBH merupakan Dana Bagi Hasil, yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/kota. 

“Inikan sangat prinsip, jadi. Untuk mengatasi perbedaan pandangan tersebut akan memanggil Pemerintah Kabupaten/kota secara langsung," imbuhnya. 

FX Siman Sosperda Rembug Pekon

Pringsewu — Apresiasi disampaikan Kepala Pekon Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu atas terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2016, tentang Pedoman Rembug Desa/Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung. Yang dilakukan Anggota Provinsi Lampung, Fx. Siman. Disela kegiatan, yang digelar di Lembah Akasia, Sukoharjo Pringsewu Lampung. Minggu (19/05/2024). 

“Pak Kakon minta Maaf, atas ketidak hadiran dalam kegiatan ini. Dan berterimakasih kepada pak Siman dan Narsum sudah berkenan hadir di tengah-tengah masyarakat Sukoharjo 1," kata Sekretaris Pekon Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Rimba Persada. 

Tentu, Rimba melanjutkan. Apa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung, sangat perlu digelarnya sosialisasi. Terlebih Perda yang disampaikan adalah Rembug Pekon. 

“Karena, Rembug Pekon dapat melibatkan semua unsur. TNI/Polri, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh Agama dan yang lainnya. Tentu, tujuannya adalah menyelesaikan persoalan di tingkat Pekon, dengan mengutamakan musyawarah," kata dia. 

Oleh karena itu, kata Rimba. Kepada masyarakat yang berkenan hadir dalam kegiatan, mewakili pemerintahan Pekon Sukoharjo berharap apa yang disampaikan Narsum bisa dicermati secara baik 

“Dan sepulang dari sini bisa ditularkan ke keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar. Sehingga, yang lainnya bisa tau tentang Perda Pekon," tegasnya seperti dilansir wartapost. 

Ditempat yang sama, Dosen Institut Bhakti Nusantara Pringsewu Lampung, Andreas Andoyo (Narsum) mengatakan kehadiran Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fx. Siman dihadapan masyarakat Sukoharjo I, merupakan silaturahmi sekaligus pamitan kepada masyarakat. 

“Pak Siman sudah gak nyalon lagi, kemudian selama menjabat sebagai Wakil rakyat banyak hilaf, dan salah. Dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, hadir saat ini sekaligus silaturahmi dengan warga Sukoharjo,” kata Andoyo. 

Sosperda DPRD Lampung di Pringsewu, Dosen Unila Paparkan Arti Solidaritas

Pringsewu — 'Dulu, solidaritas dan keperdulian antar anak, dan keluarga sangat tinggi. Meskipun, jarak rumah berjauhan. Antar saudara saling mengenal. Sering tegur sapa. Itu jaman dulu. Namun, di zaman sekarang sebaliknya', demikian disampaikan, Dosen Universitas Lampung, Handi Mulyaningsih (Narasumber). Dihadapan Warga Klaten, Kecamatan Gadingrejo Pringsewu. Minggu (19/05/2024). 

Tentu, kata Mantan Komisioner KPU Provinsi Lampung itu mengatakan pergeseran solidaritas dan keperdulian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya, adalah Hp dan pengaruh lingkungan yang sudah berbeda. 

“Jika, zaman dulu antar rumah jarang-jarang, penduduknya masih dikit. Rasanya, para ibu tidak pernah mengeluh. Sementara, sekarang banyak anak di lampu merah, ngamen. Zaman dulu, tidak ada anak terlantar,” kata Handi, saat memaparkan materi Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2021, tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. 

Bahkan, Handi melanjutkan. Zaman dulu, tidak pernah mendengar pemerkosaan antara anak 

dengan kakak, orang tua, kakak Ipar dan sebagainya. Tentu, hal tersebut terjadi akibat dari ketidaknyamanan anak-anak berada di rumah. 

“Karena pelaku kekerasan atau pelecehan dan sebagainya banyak terdapat di sekitar nya. Bahkan, proses peniruan tentang hubungan orang dewasa akibat sering melihat dari lingkungan keluarga, dan HP,” ujarnya seperti dilansir wartapost. 

Untuk itu, kata Handi. Para orang tua dibutuhkan manajemen pengelolaan pendidikan keluarga, khususnya tentang HP dengan baik. “Agar proses peniruan sebelum waktunya, tentang kekerasan terhadap anak akibat dari melihat lingkungan keluarga dapat dihindari,” tegasnya. 

DPRD Lampung Sudah Usulkan Nama Pj Gubernur

Jelang akhir masa jabatan Gubernur Lampung periode 2019-2024, Arinal Djunaidi yang akan habis pada 12 Juni 2024 mendatang, jabatan Gubernur selanjutnya akan diisi sementara oleh Penjabat (Pj) Gubernur.

Pengisian Pj Gubernur sendiri dilakukan karena Provinsi Lampung baru akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang juga dilakukan serentak se-Indonesia pada November 2024 mendatang.

Terkait jabatan Pj tersebut, DPRD Provinsi Lampung dapat mengusulkan nama Pj pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay mengaku tak akan mengirimkan usulan kembali.

Menurut Mingrum, DPRD Provinsi Lampung sudah mengusulkan tiga nama sebelumnya. "(Soal) Pj kan sudah pernah kita usulkan yang terdahulu dan tidak kita usulkan lagi cukup yang terdahulu saja," ungkap Mingrum.

Namun untuk penetapan, Mingrum mengatakan menyerahkan hal tersebut kepada Presiden. Karena penetapan Pj dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Ditanyai soal nama, Mingrum menyebut diantara usulan tersebut terdapat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto.

"Waktu itu kan ada lima terus tiga nama ada pak sekda, sekretaris dpd RI ada staf ahli. Tapi ya terserah pak presiden saja," jelasnya seperti dilansir rilis Lampung.

Sementara itu, pada 2023 lalu DPRD Provinsi Lampung memang telah mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur Lampung. Usulan tersebut diantaranya Sekjen DPD RI Rahman Hadi yang diusulkan tujuh fraksi.

Soal Layanan, DPRD Lampung Panggil Management RS Urip Sumoharjo

BANDAR LAMPUNG – DPRD Lampung akan memanggil Direktur Rumah Sakit Urip Sumoharjo pada Senin 13 Mei 2024, dalam rangka rapat dengar pendapat. RDP tersebut menindak lanjuti laporan masyarakat terkait buruknya pelayanan Rs Urip Sumoharjo belum lama ini.

Saat dikonfirmasi terkait undangan RDP oleh DPRD Lampung, Direktur Rs Urip Sumoharjo dr. Rimbo tidak merespon pesan WhatsApp dan juga telepon yang dikirimkan.

Dilansir harian kandidat, dietahui belum lama ini, masyarakat menyampaikan laporan kepada DPRD Lampung terkait adanya dugaan perbedaan perlakuan kepada pasien BPJS oleh rumah sakit Urib Sumoharjo.

Mulai dari pelayanan hingga respon tenaga kesehatan yang terkesan melihat sebelah mata,dan bersikap tidak humanis. (*