Bapemperda DPRD Lampung Paparkan Raperda Inisiatif DPRD tentang JDIH

Lampung — 'Insya Allah, Provinsi Lampung akan menjadi yang pertama memiliki Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum”'. Hal tersebut ditegaskan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad. Senin (10/06/2024). 

Lebih lanjut, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung tersebut mengatakan beberapa hari yang lalu, tim Bapemperda DPRD Lampung melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah. Khususnya, Kabupaten Banyuwangi. Dengan harapan menyempurnakan Raperda Inisiatif DPRD tentang JDIH, dan yang terpenting Perda JDIH dapat menjadi rujukan serta contoh lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. 

“Banyuwangi menjadi satu-satunya daerah yang sudah menerbitkan Perda tentang JDIH. Dengan demikian, Banyuwangi menjadi rujukan secara nasional. Dan kita kemaren hadir kesana untuk menyempurnakan rancangan Perda Usulan Inisiatif DPRD Lampung,” ungkapnya. 

Selain Banyuwangi, kata Politisi Senior PKB Lampung itu. Tim Bapemperda berkonsultasi ke Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) Jakarta. 

"Perda Usul Inisiatif DPRD Lampung ini, akan segera kita rampungkan. InsyaAllah, dengan kerjasama dari tim, akan segera kita selesaikan," tegasnya. 

Pada prinsipnya, Jauharoh menambahkan Bapemperda DPRD Lampung akan menyempurnakan sejumlah Raperda yang menjadi tanggung jawab tim. Terlebih dimasamasa akhir jabatan anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024. 

“Saya pastikan, semua yang menjadi tanggung jawab Bapemperda periode 2019-2024 akan terselesaikan,” tegasnya seperti dilansir warta post.

Wakil Ketua DPRD Lampung Benarkan Nama Baru Pj Gubernur

akil ketua DPRD Lampung Yozi Rizal membenarkan adanya nama baru Pj Gubernur Lampung di luar yang diusulkan DPRD Lampung.

Nama Lucky Agung Binarto muncul sebagai Calon Pj Gubernur Lampung di luar usulan DPRD Lampung. Di mana, sebelumnya DPRD telah mengusulkan tiga nama yakni, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto, Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi, dan Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Samsudin.

Padahal, sebelumnya pada tanggal 31 Mei 2024 lalu, DPRD Lampung terakhir telah mengusulkan 3 nama calon Pj Gubernur Lampung yang akan menggantikan Arinal Djunaidi.

“Iya, ada nama (baru) Lucky sama Samsudin,” ujar Yozi Rizal saat diwawancara di DPRD Lampung, Senin (10/6).

“Saya tidak tau informasi itu dari mana, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak,” kata Yozi lagi.

Terlebih, Yozi mengatakan bahwa di balik info tersebut ada info tambahan. “Ada yang bilang ini di antara dua persimpangan, presiden lagi bingung yang mana yang mau dipilih,” ucap Yozi.

Namun, Yozi enggan membeberkan siapa yang mengutarakan hal tersebut. Dia pun mengatakan bahwa pihaknya belum ada komunikasi lanjutan sejak bertemu Sekjend Kemendagri, Tomsi Tohir pada 31 Mei 2024 lalu.

“Kalau dari kemendagri belum ada (informasi), terakhir kita ke sana tanggal 31 Mei, setelah itu belum ada komunikasi lagi,” kata Yozi.

“Saat itu pak Tomsi belum bisa kasih bocoran karena baru akan dibahas dan disampaikan ke presiden, setelah itu kami tidak ada komunikasi lagi,” jelasnya.

Disinggung terkait sosok Lucky dan Samsudi, Yozi Enggan menyebut lebih lanjut.

“Kayaknya enggak Lucky. Nah, saya enggak mau jawab, yang jelas kita berharap sesuai dengan usulan kita,” pungkas Yozi seperti dilansir Lampungway.

Anggota DPRD Lampung Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila

ampung Tengah - Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa wajib diamalkan nilai-nilainya oleh setiap warga negara Indonesia. Sebab, Pancasila merupakan pemersatu bangsa di tengah perbedaan suku, ras, budaya, maupun agama.

Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Tengah Ni Ketut Dewi Nadi dalam giat Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang digelar di Kampung Rama Dewa, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah, Minggu (9/6).

“Sudah kewajiban kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti bergotong royong, saling menghormati dan menghargai, maupun bertoleransi antar umat beragama,” jelas Dewi Nadi.

Selain itu menurutnya, masyarakat harus berpedoman pada empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Empat pilar kebangsaan yang dimaksud yakni Pancasila, UUD 1946, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

“Pancasila itu pedoman hidup bermasyarakat. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa yang memiliki makna bahwa segala kegiatan kehidupan bangsa Indonesia sehari-harinya harus sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila,” jelas Anggota Komisi I DPRD Lampung ini seperti dilansir Lampungway.

Dewi Nadi juga menegaskan, saat ini banyak pihak yang ingin merubah Pancasila sebagai Ideologi Negara. Gerakan yang dikenal dengan radikalisme ini terus merongrong Pancasila, membenturkan Ideologi Negara dengan agama.

“Kita sebagai anak bangsa dan khususnya generasi muda harus pandai menilai agar tidak mudah terjerumus ke dalam doktrin – doktrin radikal,” tambah Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung ini.

Terlebih di tahun politik seperti sekarang ini, kata dia, setiap individu harus menghormati dan menghargai pilihan untuk calon pemimpin ke depan. Jangan sampai menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Diketahui, sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut dihadiri peserta dari masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok tani (Gapoktan), tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kedua narasumber yakni Anggota DPR RI I Komang Koheri dan Anggota DPRD Lampung Tengah Ni Made Winarti. 

Sosperda DPRD Lampung Bahas Bahaya HP

Pringsewu — 'Banyak pengaruh yang dapat merongrong ideologi Bangsa Indonesia, salah satunya adalah pengaruh HP. Tentu harus menjadi perhatian kita bersama sebagai anak bangsa', demikian disampaikan Dosen Institut Bhakti Nusantara, Andreas Andoyo (Narasumber), Sosperda DPRD Lampung di hadapan warga Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu. Minggu (09/06/2024). 

Dalam paparannya, Andoyo mengatakan nilai-nilai Pancasila harus tetap ditegakkan oleh seluruh anak bangsa, khususnya Pringsewu Lampung. Sehingga, ideologi bangsa tetap utuh dan tidak mudah terkontaminasi oleh pengaruh luar. 

“Perhatikan HP, yang ada pada anak-anak kita. Karena, tidak bisa dipungkiri bahwa HP menjadi alat merusak mental generasi penerus bangsa,” tegasnya. 

Ditempat yang sama, Dosen Institut Bhakti Nusantara, Sudewi (Narasumber) mengatakan agenda Sosial Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) oleh DPRD Provinsi Lampung, merupakan wujud peduli dari wakil rakyat, yang ingin mengembalikan budaya bangsa. Agar, Pancasila sebagai ideologi bangsa terpengaruh oleh budaya asing. 

"Yok, kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Minimal, budayakan kembali gotong royong yang merupakan ciri khas bangsa kita," kata Sudewi. 

Namun, kata Sudewi. Untuk wilayah Pringsewu khususnya, telah teruji dan terbukti pada Pemilu serentak Februari 2024 kemarin. Dengan hasil yang bagus, tidak terjadi keributan, dan berjalan aman, damai. 

"Nah, mari konsep gotong royong, dan kebersamaan tetap di budayakan. Terlebih, dalam waktu dekat kita akan kembali menggelar pesta demokrasi Pilkada serentak," tegasnya seperti dilansir warta post. 

Anggota DPRD Lampung: Kegiatan Sosialisasi Pancasila Dilakukan Oleh Kami

Pesawaran — Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan merupakan wujud keperdulian dari DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024, atas pergeseran nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar. Hal tersebut, perlu diantisipasi secara bersama-sama. 

“Kegiatan sosialisasi Pancasila dilakukan oleh kami, karena saat ini nilai-nilai dan norma - norma pancasila tidak seperti aahulu, kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin. Di hadapan masyarakat Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan. Pesawaran. Sabtu (08/06/2024). 

Terlebih, kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung tersebut mengungkapkan bahwa ada sejumlah perubahan mata pelajaran di satuan Pendidikan. Yaitu, di pendidikan jaman dahulu, terdapat mata pelajaran yang dikenal dengan PMP. Namun, Seiring berjalannya waktu pembelajaran dirubah. 

“Sehingga, implementasi dari nilai-nilai pancasila secara hakiki semakin terkikis. Dan dibutuhkan penguatan kembali nilai-nilai pancasila itu sendiri, melalui kegiatan ini,” tegasnya. 

Bahkan, Watoni mencotohkan. Pergeseran nilainilai Pancasila itu sendiri diantaranya. Mulai terdapat isu sara, kurangnya gotong royong antar masyarakat dan lain sebagainya. 

“Tugas kita sebagai generasi penerus bangsa, untuk bersama-sama memperhatikan, membina anak-anak kita, agar tidak mudah terpengaruh dengan paham-paham diluar pancasila. Salah satunya, lebih intens mengawasi penggunaan Hp," tegasnya seperti dilansir warta post. 

PIP-WK di Pesawaran, Anggota DPRD Lampung: Nilai-nilai Pancasila Sudah Mulai Terkikis

Pesawaran — Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK), menjadi indikator penting untuk memberikan pemahaman tentang Pancasila secara utuh terhadap masyarakat, Pesawaran, dan Lampung pada umumnya. Hal tersebut ditegaskan, Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, di hadapan masyarakat Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin Pesawaran. Sabtu (08/06/2024). 

“Akhir-akhir ini, jelas dan nyata. Bahwa, nilai-nilai Pancasila sudah mulai terkikis. Sudah tidak nampak lagi kebersamaan antar warga dan lingkungan. Contohnya, gotong-royong yang sudah jarang kita lihat,” kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Hanifah. Disela kegiatan. 

Atas dasar itu, inisiasi dari 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024, untuk mensosialisasikan Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat dalam setiap bulan. 

“Ini tugas tugas wajib kami, hadir di sini menyampaikan kepada masyarakat secara langsung. Karena, sudah disetujui Kementrian dan Pemerintah. Tujuannya satu, yaitu menginginkan masyarakat Pesawaran khususnya menjadi Pancasilais,” tegasnya seperti dilansir warta post. 

Ditempat yang sama, Nawawi (Narasumber) mengatakan pergeseran nilai-nilai pancasila sangat nampak dan nyata. Khususnya dilingkungan keluarga, dengan pengaruh kuat yaitu HP. 

“Jadi, kita sebagai orang tua harus berhati-hati, dan cermat mengawasi putra-putri kita," imbuhnya

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Sikapi SK Kemendagri Plh Gubernur

Bandar Lampung — Beragam respon dari fraksi DPRD Provinsi Lampung atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Kemendagri tertanggal 12 Juni 2024, tentang Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Lampung, yang menunjuk Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto. 

“Saya kira itu adalah kewenangan pemerintah pusat, dan saya tidak tahu kenapa ditunjuk Plh Gubernur Lampung. Yang pasti, agar pemerintahan tetap berjalan, harus ada Plh, dan untuk Pj kita tunggu saja apa keputusan pemerintah pusat," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni. Rabu (12/06/2024). 

Menurut senior Golkar Lampung itu, Plh hanya bersifat sementara, untuk mengisi kekosongan dalam pemerintahan. Terlebih dalam waktu dekat akan digelar Pilkada, tentu harapannya dapat berjalan dengan baik. 

“Harapan saya, dengan adanya Plh, pemerintahan harus berjalan dengan baik, jadi tidak ada stag dalam pemerintahan. Sambil menunggu Pj yang ditunjuk oleh pemerintah pusat,” ungkapnya seperti dilansir warta post. 

Saat dikonfirmasi mengapa Provinsi Lampung di tunjuk Plh Gubernur bukan PJ Gubernur, Ismet mengaku mungkin masih dalam pertimbangan Presiden. Dan siapapun yang ditunjuk, kita harus taati. Karena, semua keputusan ada di pemerintah pusat. 

“Saya juga sedikit heran dan aneh. Tapi, kita tidak boleh Su'uzon. Inilah istimewanya Lampung, kita jadi sorotan pemerintah pusat. Yang penting siapa pun itu, bisa berjalan dengan baik dan membuat Pilkda dengan Baik dan netral,” kata Ismet. 

Sementara, Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Hanifah mengaku soal Plh Gubernur dirinya belum mengetahui secara pasti. Terlebih, saat ini sedang berada di luar daerah. 

“Saya belum tahu mas, saya juga masih di luar daerah. Nanti, saya cari tahu kepastiannya dulu," kata Hanifah. 

Anggota DPRD Lampung Bicara Soal Pilkada Bandar Lampung

 

ANDARLAMPUNG - Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung Ismet Roni mendukung Iqbal Ardiansyah maju Pilkada Bandar Lampung. 

Hal itu ditegaskannya saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPD KNPI Lampung itu di posko Rawalaut, Enggal, Bandar Lampung, Kamis, 6 Juni 2024.

"DPP memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin. Ketum (Golkar) selalu bicara milenial dan Gen Z. Ada banyak kepala daerah Golkar dari pemuda. Saya mendukung adinda untuk berkontestasi," ujar Batin Ismet, sapaan akrab politisi senior yang juga ketua Komisi IV DPRD Lampung itu.

Menurutnya, politik adalah pengabdian. Ia pun memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Bung Iqbal Ardiansyah sebagai pedoman dalam memasuki kancah politik. Utamanya strategi dalam berkontestasi Pilkada. 

"Silahkan turun ke masyarakat. Perbanyak silaturahmi mendengar keluhan dan masukan masyarakat. Saya yakin adinda sebagai ketua KNPI memiliki modal sosial yang dapat digerakan turun ke akar rumput," ungkap Anggota DPRD Lampung terpilih Pileg 2024 itu.

Bakal calon walikota Bandar Lampung Iqbal Ardiansyah berterimakasih atas dukungan yang diberikan kepadanya. Ia pun menegaskan kesiapannya untuk maju sebagai orang nomor satu di ibukota Provinsi Lampung. 

"Insya Allah, saya maju nomor satu, calon walikota. Saya berterimakasih atas dukungan yang diberikan Batin Ismet," ungkapnya.

Bung Iqbal memaparkan sejumlah upaya yang dilakukan di masyarakat. Ia menjelaskan kedatangannya dalam rangka meminta masukan kepada tokoh Golkar terkait pencalonannya. 

"Sebagai pemuda tentu harus banyak mendengar masukan dan saran para senior. Apalagi kita tau Batin Ismet sudah amat berpengalaman di panggung politik dan terbukti selalu menang dalam kontestasi. Saya harus belajar dari Batin dan semoga bisa berjalan bersama Golkar di Pilkada 2024," kata dia.

Iqbal juga menegaskan kesiapannya untuk menggerakan jajaran dalam rangka membantu pemenangan Ismet Roni yang juga akan berkontestasi sebagai calon Bupati Tulangbawang. (Naz)

Hanifal Siap Majukan Daerah Asal

Bandarlampung : Anggota DPRD Provinsi Lampung Hanifal siap bertarung di Pilkada Kabupaten Tulangbawang November mendatang.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Lampung ini mengaku sedang menjalin komunikasi dengan berbagai parpol, termasuk siap mengikuti penjaringan yang telah dan akan dibuka beberapa parpol, seperti PAN, PDIP maupun Partai Demokrat sendiri.

“Saya mendapat surat tugas dari DPP sejak November 2023 untuk maju di Pilkada Tulangbawang. Tetapi surat tugas itu sudah tidak berlaku lagi per 29 April 2024,” ucap Hanifal, Selasa (30/4).

Niatan pencalonan Hanifal sendiri bukan tanpa alasan, karena sebagai putra daerah, ia ingin mengembalikan kejayaan Tulangbawang.

Menurutnya, masyarakat sudah lupa bahwa dulu Tulangbawang adalah pusat perekonomian dan pendidikan. Alasan itulah yang membuatnya ingin mengembalikan kejayaan Tulangbawang.

“Demokrat di Tulangbawang punya 3 kursi. Saya juga siap bangun komunikasi dengan partai politik lainnya untuk maju,” kata Hanifal seperti dilansir Lampung way. 

“Jika memang takdir Allah SWT, saya siap mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Lampung terpilih 2024-2029,” tegasnya. 

Kepala DIH Pusat Apresiasi Sekretariat DPRD Lampung

Apresiasi disampaikan Kepala Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (DIH) Pusat, Jonny P. Simamora terhadap Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang secara berturut-turut meraih predikat juara satu nasional hingga 2023 kemarin', demikian disampaikan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Tina Melinda. Usai menerima kunjungan Ketua JDIH pusat di kantor DPRD setempat. Kamis (06/06/2024). 

Bunda tina sapaan akrabnya menuturkan, bahwa kehadiran dari Kepala JDIH Pusat ke Sekretariat DPRD Lampung merupakan kali pertama, sekaligus bentuk support dan dukungan atas predikat juara yang diterima hingga 2023 kemarin. “Kehadiran beliau dalam rangka kegiatan JDIH itu sendiri yang digelar oleh Sekretariat DPRD Lampung. Dan juga merupakan bentuk support JDIH Pusat terhadap Sekretariat DPRD Lampung, untuk dapat mempertahankan predikat juara nasional," kata Tina. 

Bahkan, kata Bunda Tina melanjutkan. Kunjungan JDIH Pusat menjadikan motivasi bagi Sekretariat DPRD Lampung, untuk terus melengkapi, memperbaiki sejumlah kekurangan yang dianggap belum sempurna. “Dalam kunjungan, JDIH pusat memberikan sejumlah masukan kepada kita. Agar, terus memperbaiki apa saja yang dianggap belum bagus," ujarnya seperti dilansir warta post. 

Karena, kata Bunda Tina. Disela kunjungan. Beliau menyampaikan bahwa tidak bisa dipungkiri, daerah-daerah lain akan memantau dan mengawasi Sekretariat DPRD Lampung, sekaligus mencari sisi lemah. 

Komisi 1 DPRD Lampung Apresiasi Keberhasilan APH Cegah Korupsi Bendungan Margatiga

Lampung – Atas upaya keras Polda Lampung yang telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengerjaan proyek nasional Bendungan Margatiga, Lampung. Mardani Umar, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Lampung mengapresiasi kerja aparat penegak hukum (aph) tersebut.

Dia mengatakan bahwa ketegasan aparat hukum dalam menangani setiap tindakan yang merugikan negara, seperti korupsi, begitu diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Tindakan tegas ini, patut kami apresiasi, sebab nampak nyata upaya Kepolisian dalam hal mengurai kasus yang melibatkan beberapa pihak ini,” kata Mardani dalam siaran persnya, Sabtu pagi (1/06/24).

Aleg PKS Lampung ini menambahkan bahwa 4 pihak yang kini jadi tersangka tersebut berasal dari berbagai layar belakang. “Kami berharap empat orang tersangka dari berbagai latar belakang tersebut dapat diusut hingga tuntas secara adil dan transparan,” tandasnya.

Tentu saja, Menurut Aleg Dapil Lampung Utara dan Way Kanan ini, keberhasilan pihak Kepolisian Daerah Lampung dalam mengurai kasus korupsi pengerjaan proyek nasional Bendungan Margatiga, Lamtim tersebut sedikit banyak meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

“Patut disyukuri, jika pihak Kepolisian berhasil mengurai kasus korupsi pengerjaan Bendungan Margatiga bakal menguatkan kepercayaan masyarakat atau _public trust_ pada aparat hukum secara umum, khususnya pada Kepolisian Republik Indonesia. Syaratnya ada tiga: tuntas, transparan dan adil,” pungkas Mardani Umar yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung.