Ismet Roni Berkurban di Kampung Halaman Gedung Aji Tulangbawang

Tulangbawang : Bakal calon Bupati Tulangbawang H Ismet Roni, SH, MH, berkurban di Kampung halaman di Desa Gedung Aji dan Kecubung Raya Kabupaten Tulangbawang, Selasa (18/6) pada hari Raya Idul Adha 1445 H.

Dalam kurban kali ini, Ismet Roni yang akrab disapa Batin Ismet, menyerahkan tiga ekor sapi untuk masyarakat di dua Desa tersebut.

Ismet Roni mengucapkan syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga pada Idul Adha tahun ini berkurban di kampung halaman. “Ini bentuk syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kami. Semoga hewan kurban dipotong dapat membantu masyarakat,” ujar Batin Ismet yang juga Ketua Komisi IV DPRD Lampung ini.

Kehadiran Batin Ismet, disambut antusias oleh keluarga besar dan masyarakat yang sudah menanti. Dalam suasana yang bahagia ini masyarakat sangat mendukung Batin Ismet dalam Pencalonannya sebagai Bupati Tulangbawang di periode 2024 2029 mendatang.

Masyarakat mendoakan agar Batin Ismet dapat menjadi Bupati Tulangbawang dan bisa membangun Tulangbawang agar dapat sejajar dengan kabupaten yang lain.

Menurut juru bicara keluarga

H Diki Roni, sampai saat ini Batin Ismet Insya Allah didukung oleh beberapa partai yang memiliki visi dan misi yang sama untuk memajukan Tulangbawang. (*)

Salat Idul Adha di Lapangan Saburai, Mingrum Gumay: Mari Kita Tingkatkan Rasa Kepedulian

Bandarlampung,- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, melaksanakan Sholat Idul Adha bersama masyarakat di Lapangan Saburai, Bandar Lampung, pada hari Minggu (17/6).

Ketua DPRD Lampung dalam kesempatan tersebut mengungkapkan rasa syukurnya bisa bersama-sama dengan masyarakat Lampung melaksanakan Sholat Idul Adha di lapangan yang memiliki nilai historis bagi warga Lampung.

“Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Semoga kita semua dapat meneladani nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari,” ujar beliau.

Hari Raya Idul Adha atau yang dikenal juga dengan Hari Raya Kurban ini merupakan momentum yang sangat dinanti oleh umat Muslim di seluruh dunia.

“Perayaan ini tidak hanya memperingati kisah Nabi Ibrahim AS yang rela mengorbankan putranya, Nabi Ismail AS, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi ajang untuk meningkatkan kepedulian sosial dan solidaritas antar sesama,” ujarnya.

Mingrum Gumay juga mengatakan bahwa semangat berkurban yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS mengingatkan kita untuk senantiasa ikhlas dan rela berkorban demi kebaikan bersama.

“Dalam momen yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama, berbagi dengan yang membutuhkan, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga nilai-nilai kebersamaan dan pengorbanan ini terus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera,” pungkasnya. (***)

Plh Gubernur dan Ketua DPRD Lampung Salat Idul Adha di Lapangan Saburai

Pelaksana harian (Plh) Gubernur Lampung Fahrizal Darminto melaksanakan salat Idul Adha 1445 Hijriah di Lapangan Saburai, Enggal, Bandar Lampung, Senin (17/6/2024).

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay dan beberapa anggota Forkopimda turut melaksanakan salat Idul Adha bersama Plh Gubernur Fahrizal Darminto.

Imam salat Idul Adha kali ini adalah Mansur Mubarok dari Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Lampung. Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung Puji Raharjo sebagai khatib.

Pada kesempatan itu, Fahrizal mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H kepada seluruh masyarakat Lampung.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445 H, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari segala kesalahan," ucapnya.

Fahrizal mengatakan Idul Adha menjadi momen penting sekaligus mengingatkan semua atas kesetiaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim AS dalam memenuhi perintah Allah SWT.

Menurutnya, Idul Adha bukan hanya tentang berkurban secara fisik, melainkan juga mengajarkan untuk berkurban dari hati, mengorbankan ego dan kesombongan, serta meningkatkan kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan.

"Saling berbagi, memberikan bantuan, dan menyebarkan kebaikan adalah bagian dari nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh agama islam. Semoga hikmah keikhlasan dan pengorbanan Idul Adha senantiasa kita aktualisasikan dalam setiap aspek kehidupan," katanya seperti dilansir rilis Lampung.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung Geram dengan Kinerja PLN

 

andar Lampung — Beragam respon dari fraksi DPRD Provinsi Lampung atas terbitnya Surat Keputusan (SK) Kemendagri tertanggal 12 Juni 2024, tentang Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Lampung, yang menunjuk Sekdaprov Lampung, Fahrizal Darminto. 

“Saya kira itu adalah kewenangan pemerintah pusat, dan saya tidak tahu kenapa ditunjuk Plh Gubernur Lampung. Yang pasti, agar pemerintahan tetap berjalan, harus ada Plh, dan untuk Pj kita tunggu saja apa keputusan pemerintah pusat," kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni. Rabu (12/06/2024). 

Menurut senior Golkar Lampung itu, Plh hanya bersifat sementara, untuk mengisi kekosongan dalam pemerintahan. Terlebih dalam waktu dekat akan digelar Pilkada, tentu harapannya dapat berjalan dengan baik. 

“Harapan saya, dengan adanya Plh, pemerintahan harus berjalan dengan baik, jadi tidak ada stag dalam pemerintahan. Sambil menunggu Pj yang ditunjuk oleh pemerintah pusat,” ungkapnya seperti dilansir warta post. 

Saat dikonfirmasi mengapa Provinsi Lampung di tunjuk Plh Gubernur bukan PJ Gubernur, Ismet mengaku mungkin masih dalam pertimbangan Presiden. Dan siapapun yang ditunjuk, kita harus taati. Karena, semua keputusan ada di pemerintah pusat. 

“Saya juga sedikit heran dan aneh. Tapi, kita tidak boleh Su'uzon. Inilah istimewanya Lampung, kita jadi sorotan pemerintah pusat. Yang penting siapa pun itu, bisa berjalan dengan baik dan membuat Pilkda dengan Baik dan netral,” kata Ismet. 

Sementara, Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Hanifah mengaku soal Plh Gubernur dirinya belum mengetahui secara pasti. Terlebih, saat ini sedang berada di luar daerah. 

“Saya belum tahu mas, saya juga masih di luar daerah. Nanti, saya cari tahu kepastiannya dulu," kata Hanifah. 

Soal PJ Gubernur Lampung, Ketua DPRD: Kami Belum ada Petunjuk Pusat

Masa jabatan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi akan berakhir besok, 12 Juni 2024. 

Namun DPRD dan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) masih belum mengetahui Pj Gubernur pengganti Arinal. 

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay, saat dimintai tanggapan, ia menyebut untuk menunggu waktu pengumuman dan penetapan pada Kamis (12/06/2024) besok. 

“Kita tunggu besok saja, besok juga akan tau,” kata Mingrum, Selasa (11/6/2024). Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang diketahui diusulkan DPRD sebagai Pj Gubernur Lampung pengganti Arinal mengaku belum mendapat petunjuk dari Kemendagri. 

“Kami belum ada petunjuk dan aba-aba dari Jakarta,” ujar Fahrizal Darminto.

 Namun, Menurut Fahrizal Kemendagri pasti akan menunjuk Pj Gubernur sesuai aturan yang berlaku dan tidak akan mungkin membiarkan kekosongan jabatan Gubernur Lampung

 “Kemendagri pasti menunjuk Pj Gubernur Lampung sesuai aturan dan tidak akan membiarkan kekosongan jabatan Gubernur,” ujarnya. 

Ia pun lantas meminta, untuk menunggu pengumuman calon orang nomor satu Lampung pengganti Arinal tersebut. “Kita tunggu aja, siapa tau satu jam lagi ada keputusan,” pungkasnya seperti dilansir pembaruan.

Soal Pj Gubernur Lampung, Ini Kata Fraksi Demokrat

andarlampung - Nama Lucky Agung Binarto muncul sebagai Calon Pj Gubernur Lampung di luar usulan DPRD Lampung. Di mana, sebelumnya DPRD telah mengusulkan tiga nama yakni, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto, Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi, dan Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Samsudin.

Adapun nama Lucky Agung Binarto sendiri muncul di detik-detik terakhir menjelang berakhirnya masa jabatan Arinal Djunaidi yang akan selesai pada Rabu 12 Juni 2024 besok.

Menyikapi munculnya nama Lucky, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Lampung Hanifal menyebut usulan Pj Gubernur memiliki mekanisme tersendiri.

“Sebagai fraksi ya kami hanya bisa menerima,” ujar Hanifal saat diwawancara di kantor DPRD Lampung, Senin (10/6).

Pasalnya kata Hanifal, selain DPRD, pihak kementerian juga berhak mengusulkan nama Pj Gubernur.

“Jadi perkiraan saya, pak Lucky ini diusulkan oleh pihak kementerian yang menaungi dia, yakni Kemenkumham,” kata Hanifal.

“Seperti pak Samsudin, selain diusulkan DPRD juga yang bersangkutan diusulkan Kemenpora, karena dia berasal dari sana,” tambahnya.

Namun, kata Hanifal, sejauj ini masih simpang siur terkait kebenaran apakah Lucky atau Samsudin yang akan menjadi Pj Gubernur Lampung.

“Kemarin saya sempat dengar informasi menyebut pak samsudin yang akan jadi PJ, tapi ternyata dua hati kemudian muncul nama Pak Lucky,” kata Hanifal.

Meski begitu, Hanifal berharap nama-nama yang diusulkan DPRD, itulah yang diprioritaskan menjadi Pj Gubernur Lampung yang akan dilantik.

“Tapi siapapun tidak masalah, asal sesuai dengan jabatannya atau eselonnya memenuhi syarat atau tidak, dan pak lucky menurut saya sudah memenuhi syarat,” pungkasnya seperti dilansir Lampungway.

, 

Anggota DPRD Lampung: Rapat dengan PLN Akan Dilanjutkan dengan Pemprov

 

Bandar Lampung — Tegas dan lugas, Komisi IV DPRD Provinsi Lampung tidak tidur, dan bersama rakyat. Mengawal persoalan Pemadaman listrik minggu lalu', demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, saat rapat dengar pendapat bersama PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung. Di ruang rapat komisi. Selasa (11/06/2024). 

Menurutnya, pemanggilan pihak PLN oleh Komisi IV sebagai Mitra kerja, untuk mempertanyakan, menyelesaikan, persoalan pemadaman listrik pada minggu lalu. “Rapat ini, tidak selesai disini. Akan kita lanjutkan minggu depan dengan melibatkan pihak eksekutif, akan dilanjutkan bersama Pemprov, dan akan dibahas lebih mendalam," tegasnya seperti dilansir warta post. 

Ditempat yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Abdullah Surajaya mengaku geram terkait pemadaman listrik beberapa lalu. Sebab, saat disinggung soal kompensasi, tidak dijawab secara pasti. 

“Kami sudah bertanya, soal kompensasi pemadaman. Tani. tidak diiawab secara pasti," ucapnya. 

Seleksi Mahasiswa, DPRD Lampung Bakal Panggil Pihak Poltekkes Tanjungkarang

Bandarlampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Lampung memanggil pihak Kampus Poli Teknik Kesehatan atau Poltekkes Tanjungkarang.

Pemanggilan dalam rangka Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut diagendakan berlangsung pada Selasa (11/6/2024) di ruang rapat Komisi V DPRD Lampung.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas menyebut, pemanggilan Rektor Poltekkes Tanjungkarang dalam rangka menindaklanjuti aduan warga di daerah pemilihannya, Kabupaten Lampung Utara.

Aduan terkait adanya calon mahasiswa Poltekkes yang telah mengikuti Seleksi Mahasiswa Baru Bersama (Simama) yang dinyatakan lolos. Namun seleng beberapa jam namanya mendadak dinyatakan tidak lolos seleksi.

“Saya mendapatkan laporan dari masyarakat atas nama Pak Hartomi, puteri beliau salah satu calon mahasiswi poltekkes,” kata Mikdar saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (10/6/2024).

Siswi asal Kotabumi, Lampung Utara bernama Alifia Rahmadani Pratiwi itu, mengambil jurusan D-3 Keperawatan di Poltekkes Tanjungkarang.

“Berdasarkan informasi yang disampaikan dan datanya ada, kemarin malam pengumumannya anak itu diterima. Namun pas paginya ada lagi pengumuman, anaknya ini tidak lulus. Kan kasihan anaknya ini,” sambung Mikdar, bakal calon Bupati Kabupaten Lampung Utara itu.

Sebagai anggota dewan, menurut Mikdar, apapun persoalan yang disampaikan masyarakat pihaknya akan coba menengahi, dengan harapan ada penyelesaian terbaik.

“Kenapa diumumkan awal diterima ujungnya tidak, ini ada apa? Jangan sampai isu nya berkembang macem-macem, ini ada permainan lah, ini lah, itulah. Harapannya tidak ada. Untuk itulah kami undang Rektor Poltekkes untuk ke sini,” paparnya seperti dilansir kinni.id.

Hingga berita ini diturunkan, kami masih berupaya mengkonfirmasi pemberitaan tersebut pada Poltekkes Tanjungkarang. 

Rapat Dengar pendapat Komisi IV DPRD Lampung dan PLN Bahas Listrik Padam

Bandarlampung--Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Lampung dan PLN masih terus berlanjut, Selasa (11-6-2024).

Berdasarkan pantauan, RDP tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Lalu pukul 12.00 WIB, RDP sempat dijeda dan dilanjutkan kembali sekitar pukul 13.00 WIB.

Awalnya, RDP itu juga diikuti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tetapi, sekitar pukul 10.30, YLKI ke luar dari ruangan.

Sehingga hanya menyisakan manajemem PLN dan anggota Komisi IV. Anehnya, RDP tersebut berlangsung tertutup.

Menurut keterangan dari staf di Komisi IV, RDP tersebut tidak diperkenankan untuk diliput.

Awak media hanya diperbolegkan untuk mengambil foto, sebelum RDP dimulai. Padahal, RDP itu terkait dengan terjadinya pemadaman listrik total di Lampung beberapa waktu lalu. (Sumber harianmomentum.com) 

Anggota DPRD Lampung Rekomendasikan OPD Pemprov

ansus LHP BPK DPRD Provinsi Lampung mengungkap temuan BPK terkait kasus kelebihan bayar di sejumlah OPD Pemprov Lampung di tahun 2023. Nilainya tak tanggung-tanggung, mencapai Rp4,7 miliar.

Dana yang diduga jadi bancakan pejabat dan ASN Pemprov Lampung ini berasal dari belanja pegawai, perjalanan dinas, hingga penggunaan DAK non fisik.

Sementara nilai kelebihan bayar ini juga berbeda-beda di tiap OPD. Ada yang nilainya ratusan ribu hingga mencapai ratusan juta

Untuk itu, Pansus DPRD Lampung menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Gubernur Lampung untuk mengatasi kejadian kelebihan bayar ini yang diduga sebagai modus korupsi.

Sekretaris Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Jauharoh mengatakan temuan BPK atas kelebihan bayar pada pekerjaan fisik sudah sering terjadi. Maka DPRD merekomendasikan beberapa hal berikut.

"Karena temuan ini terus berulang, sementara setiap pekerjaan fisik selalu ada mekanisme pengawasan, maka harus ada tindakan tegas kepada penanggungjawab pekerjaan," kata Jauharoh dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Lampung, Selasa (12/6/2024).

Kemudian Pengawasan Internal sebaiknya dilakukan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektorat secara berkala dan berjenjang mula. Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga penyerahan pekerjaan, sehingga penyimpangan pekerjaan secara dini dapat diatasi.

Ketiga, OPD memberikan penilaian atas pihak pelaksana kegiatan atas temuan hasil pemeriksaan BPK, untuk dilakukan penilaian kembali (review) apakah masih layak untuk dilibatkan dalam kegiatan dimasa yang akan datang.

Karena kesalahan dalam pencatatan kegiatan sudah berulang, artinya, tidak dapat hanya dengan pengarahan. Dalam hal ini DPRD merekomendasikan:

"Harus ada mekanisme yang menjamin bahwa proses penyusunan perencanaan dan anggaran dilakukan secara benar, menepati jadwal tahapan penyusunan perencanaan dan penganggaran," tegasnya seperti dilansir rilis lampung.

Kedua, harus ada pengendalian bahwa proses perencanaan dilakukan sesuai mekanisme/Standar Operasional Prosedur oleh TAPD agar dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

Jauharoh juga menyebut kelebihan bayar pada ASN dan perjalanan dinas di masing-masing OPD sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK karena kesalahan dalam administrasi keuangan.

“Mengingat kesalahan ini sering berulang maka DPRD merekomendasikan segera mengembalikan kelebihan bayar tersebut ke Kas Daerah dalam batas waktu yang ditentukan,” tegas Jauharoh.

Pemprov juga diminta segera melakukan peningkatan pemahaman ASN pengelola keuangan terutama yang berbasis aktual melalui program yang terstruktur dan terencana.

“Sesuai dengan fungsinya Inspektorat sebagai lembaga pengawas agar lebih akurat dalam melakukan pengawasannya. Sehingga kesalahan ini dapat diselesaikan secara internal dan kesalahan tidak berulang sepanjang tahun,” tandasnya. (*)

DPRD Lampung Sikapi Target PAD Pemprov

DPRD Provinsi Lampung menilai kinerja pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 buruk. Hal itu dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung masih jauh dari target, yakni kurang Rp1,1 Triliun.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Pansus DPRD Lampung Jauharoh Haddad dalam menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Lampung tahun 2023 di Rapat Paripurna, Selasa (11/6).

Target Pendapatan Lampung tahun 2023 Rp8,093 triliun tetapi terealisasi Rp6,987 triliun (86,33 persen). Dari jumlah tersebut, PAD ditargetkan mencapai Rp4,808 triliun tetapi hanya terealisasi Rp3,766 triliun (78,32 persen).

Kemudian, khusus poin pos transfer Rp3,271 triliun terealisasi Rp3,210 triliun (98 persen) mendapatkan catatan baik dari Pansus DPRD Lampung.

Terakhir, pos lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan Rp14,07 miliar terealisasi 10,91 miliar (77,55 persen) juga dinilai buruk.

"Kinerja baik berarti target pendapatan dapat direalisasikan dengan baik. Sementara kinerja buruk karena target pendapatan tidak dapat direalisasikan dengan baik," ujar Jauharoh.

Jauharoh Haddad menyampaikan, kinerja pengelolaan pendapatan daerah tahun 2023 buruk bisa diliat dari target pendapatan dibuat tidak sesuai dengan potensi pendapatan dan tidak mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, ada target pendapatan yang dibuat jauh dari realisasi tahun sebelumnya seperti Pelepasan Aset Tanah Way Dadi yang dijadikan Potensi Pendapatan Tahun 2023 dengan tanpa memperhatikan tingginya nilai jual obyek dari Tim Apraisal tanpa menggunakan pendekatan klasterisasi tingkat strategis obyek.

"Serta belum terselesaikannya persoalan hukum yang dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum dalam pelepasan asset tersebut, tanpa diberikan penjelasan apa dasar penetapan target pendapatan seperti itu," sambungnya seperti dilansir rmol lampung. 

Selanjutnya, target dan realisasi atas pos pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dinilai tidak maksimal yakni hanya 10,30 persen atau realisasi pendapatan sebesar Rp51,1 Miliar dari target pendapatan sebesar Rp496,1 Miliar serta pos lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 47,67 persen atau realisasi pendapatan sebesar Rp 475,1 Miliar dari Target Pendapatan sebesar Rp996,8 Miliar. 

Selain itu, Pansus juga menyoroti dasar penghitungan penetapan target penerimaan dana bagi hasil (DBH) bukan pajak yang dinilai buruk, karena dibuat tanpa mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu dan potensi pendapatan yang ada.

Di mana, DBH SDA minyak bumi targetkan Rp76,5 miliar dan tercapai Rp54,9 miliar (71,74 persen). DBH SDA Pengusahaan panas bumi ditargetkan Rp25,4 miliar dan tercapai Rp15,8 miliar (62,35 persen).

Selanjutnya, DBH SDA mineral dan batubara - landrent ditargetkan Rp142,6 juta dan tercapai Rp289,8 juta (203,2 persen). DBH mineral dan batubara - royalty ditargetkan Rp316,9 juta tercapai Rp549 juta (173,2 persen).

Terakhir, DBH SDA kehutanan ditargetkan Rp1,1 miliar tercapai 20,8 miliar (1.805 persen). Total target DBH tahun 2023 Rp103,5 miliar dan terealisasi Rp92,4 miliar (89,28 persen). Jumlah realisasi ini masih jauh dari realisasi tahun 2022 Rp102,3 miliar.