Pilkada Lampung Selatan, Cabup Radityo Egi Pratama Blusukan ke Pasar Kalianda

Lampung Selatan - Calon Bupati Lampung Selatan nomor urut 2, Radityo Egi Pratama disambut hangat oleh para pedagang ketika blusukan sekaligus belanja masalah di Pasar Inpres Kalianda. Selasa, (12/11/2024).

Terlihat, sangkin antusiasnya momen kedatangan Radityo Egi Pratama disambut para pedagang dan masyarakat dengan berswafoto.

Radityo Egi Pratama mengungkapkan, sebagian pedagang menghendaki adanya penertipan para pedagang yang berada dipinggir jalan. Egi pun berjanji untuk mewujudkan keinginan para pedagang jika dirinya dipercaya masyarakat untuk menjadi Bupati Lampung Selatan.

“Tadi ada ibu-ibu pedagang pasar yang curhat sama saya, mereka bilang untuk bantu menertipkan para pedagang yang diluar kios, insyaallah kalau saya diberikan amanah untuk menjabat sebagai Bupati saya akan bantu,” tutur Egi. 

Salah seorang pedagang sembako di Pasar Kalianda, mengungkapkan dirinya menginginkan sosok bupati yang perhatian terhadap pedagang pasar.

“Pinginnya bupati seperti Pak Egi yang peduli dan perhatian dengan masyarakatnya. Karena banyak pedagang yang berharap terhadap Egi, karena bisa memajukan perekonomian melalui pasar tradisional," tukasnya.  (Red)

Teguh Santosa: Pernyataan Bersama RI dan China, Indonesia Tawarkan Solusi untuk Akhiri Konflik

JAKARTA — Pernyataan bersama yang diterbitkan usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping di Beijing, Republik Rakyat China (RRC), tidak membahayakan kedaulatan Indonesia atas laut teritorial Indonesia di utara perairan Pulau Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan.

Sebaliknya, pernyataan bersama itu justru menguatkan kedaulatan Indonesia atas laut teritorial Indonesia.  

Demikian dikatakan pengamat hubungan internasional DR. Teguh Santosa dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (13/11/2024).

Teguh mengatakan, batas laut teritorial Indonesia di perairan tersebut yang telah disepakati antara Indonesia dengan dua negara tetangga, Vietnam dan Malaysia, dan telah digambarkan dalam peta baru Indonesia yang dirilis tahun 2017 dengan garis utuh berwarna biru.  

“Penyelesaian batas laut teritorial Indonesia dengan Vietnam dan Malaysia adalah puncak dari perjuangan laut nusantara yang telah dimulai sejak era Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja (Deklarasi Djuanda 1957) dan diadopsi dunia internasional dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UN Convention on the Law of Sea (UNCLOS) 1982,” ujar dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu.

Mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu menambahkan, di luar batas laut teritorial, Indonesia dan dua negara tetangga, Vietnam dan Malaysia, masih memiliki perbedaan pandangan mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masing-masing negara. Dalam peta baru Indonesia 2017 batas ini digambarkan dengan garis putus berwarna merah muda. 

Sejak lama, sambung Teguh yang juga anggota Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah, perairan Laut China Selatan menjadi salah satu masalah yang pelik dan kompleks di kalangan negara-negara ASEAN yang memiliki pulau-pulau di perairan itu.  

“Tahun 2009 RRC ikut mengklaim perairan tersebut sebagai miliknya. Klaim RRC yang menggunakan sembilan garis putus atau nine dashed-lines (9DL) itu berada di luar laut teritorial Indonesia. Namun, 9DL beririsan dengan laut teritorial Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam, serta sebagian ZEE Indonesia,” ujar Wakil Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini.  

Mantan Ketua Bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah itu mencontohkan sikap Filipina dalam sengketa di Laut China Selatan. Filipina yang merasa keberatan karena laut teritorialnya diserobot RRC pernah mengajukan gugatan ke Permanent Court of Arbitration (PCA) di Belanda pada tahun 2013. Di tahun 2016, PCA memenangkan gugatan Filipina. Namun RRC tidak mengakui kasus yang diajukan itu, sehingga dengan sendirinya tidak mengakui keputusan PCA.

“Dengan demikian dapat dipahami bahwa istilah “areas of overlapping claims” yang digunakan pada point ke-9 pernyataan bersama RI dan RRC tersebut merujuk pada perairan di luar laut teritorial Indonesia yang faktanya memang diklaim oleh berbagai negara di kawasan,” ujar Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ini. 

Menurut mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini, point ke-9 pernyataan bersama RI dan RRC ini sesungguhnya menawarkan pendekatan baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dan memulai babak kerjasama regional di perairan, tanpa mengabaikan apalagi menegasikan UNCLOS 1982 dan Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South China Sea. 

Penyelesaian dengan menggunakan model ini, sambungnya, telah diterapkan di sejumlah sengketa perairan yang pelik, seperti di Laut Kaspia antara Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Rusia, dan Turkmenistan, pada tahun 2018. 

Di sisi lain, Teguh yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), juga mengatakan, pernyataan bersama RI dan RRC tersebut merupakan wujud dari kebijakan good neighbour yang diperkenalkan pemerintahan Prabowo Subianto. 

“Sebagai tetangga yang baik, Indonesia merasa berkewajiban untuk menawarkan solusi penyelesaian konflik dan mengubah ketegangan menjadi kerja sama yang saling menguntungkan,” demikian Teguh Santosa. []

Peringkat Bawah, Lampung Urutan 28 dari 34 Provinsi dalam Kualitas Pelayanan Publik

 

Bandar Lampung – Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-28 dari 34 provinsi dalam hasil pengawasan pelayanan publik tingkat provinsi tahun 2023 yang dirilis oleh Ombudsman RI. Berdasarkan data tersebut, Lampung termasuk dalam kategori “Kualitas Sedang” dengan skor 65,58, masuk dalam Zona Kuning. Hasil ini mengindikasikan masih adanya tantangan besar dalam mencapai standar pelayanan publik yang optimal.

Dalam penilaian tahun 2023, Pemerintah Provinsi Lampung belum berhasil masuk dalam kategori “Kualitas Tinggi.” Laporan masyarakat yang diterima Ombudsman menunjukkan bahwa sektor pendidikan menjadi substansi pengaduan terbanyak, diikuti oleh sektor infrastruktur dan agraria. Hal ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk perbaikan di sektor-sektor utama yang sangat penting bagi masyarakat Lampung.

Data juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat dalam lima tahun terakhir. Dengan total 521 laporan, pemerintah daerah menjadi sorotan utama dalam pengaduan pelayanan publik, termasuk lembaga pendidikan dan Badan Pertanahan Nasional.

Pada acara Mimbar Pelayanan Publik yang diadakan oleh Ombudsman Perwakilan Lampung di Hotel Emersia, Senin malam (11/11/2024), Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rokhman Yusuf, menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas pelayanan publik di Lampung.

“Isu pelayanan publik kerap menjadi perhatian dalam kampanye para calon kepala daerah. Kami akan berinteraksi lebih intens dengan para calon, siapa pun yang nantinya terpilih. Kami ingin mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam memperbaiki pelayanan publik di Lampung, dan ini bukan tugas yang ringan,” ujar Nur Rokhman.

Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang terencana, dengan roadmap pelayanan publik yang diperbarui setiap lima tahun. Fokus utamanya adalah menghapus praktik KKN dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

Nur Rokhman menegaskan bahwa peringkat Lampung ini harus menjadi dorongan untuk memperbaiki pelayanan publik. “Kualitas pelayanan publik di Lampung perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih responsif dan berkualitas. Kami berharap Pemprov Lampung dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki situasi ini,” tambahnya.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak masyarakat dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkannya. Dalam menghadapi Pilkada 2024, Ombudsman RI Perwakilan Lampung memandang penting untuk memberikan ruang bagi para calon gubernur dan wakil gubernur Lampung dalam memaparkan visi, misi, serta strategi mereka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di provinsi ini. Untuk itu, Ombudsman RI Lampung menggelar kegiatan bertema Mimbar Pelayanan Publik: Gagasan Pelayanan Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada Pilkada 2024.

Pada kesempatan tersebut, para calon gubernur dan wakil gubernur turut menandatangani Pakta Integritas “Siap Melayani dan Anti Maladministrasi” sebagai bentuk komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik di Provinsi Lampung apabila terpilih.

Calon Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menanggapi kondisi ini dengan komitmen untuk mereformasi pelayanan publik di Lampung. Ia menekankan perlunya pendekatan yang proaktif dan inovatif agar layanan publik di Lampung dapat diakses secara lebih luas dan cepat. “Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Untuk itu, kami telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Lampung,” ujar Mirza.

Mirza juga menyoroti potensi besar Lampung dalam sejumlah komoditas unggulan nasional. Namun, tantangannya adalah mengoptimalkan nilai tambah dari komoditas tersebut. “Kami ingin agar lebih banyak uang yang berputar di Lampung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di provinsi ini,” ucap Mirza. (*)

Mendekati Hari Pencoblosan, Sedulur Mirza Gencarkan Bimtek Relawan

Bandarlampung - Semakin mendekati hari pencoblosan Pilkada serentak 27 November 2024, Rumah Besar Organ Relawan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan dr. Jihan Nurlela, yaitu Sedulur Mirza, menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi relawan di Lampung Tengah dan Lampung Selatan.

Bimtek ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh relawan dalam menyosialisasikan program serta mengajak pemilih untuk mendukung pasangan Mirza-Jihan di Pilgub Lampung mendatang. Selain itu, bimtek juga mengedukasi relawan mengenai tata cara mencoblos surat suara.

Ketua Umum Sedulur Mirza sekaligus Komandan Relawan Tim Pemenangan Terpadu (TPT) Mirza-Jihan, Ary Meizari Alfian, menjelaskan bahwa bimtek tahap pertama sudah dilaksanakan di 21 titik di Lampung Tengah dan Lampung Selatan. “Setiap titik melibatkan 150 relawan dari desa-desa di kecamatan tempat bimtek berlangsung,” ungkapnya.

Ary melanjutkan, Sedulur Mirza kini memasuki tahap kedua dengan total 28 titik di lokasi yang berbeda. “Bimtek ini terus kita lakukan secara bertahap di kecamatan-kecamatan dengan peserta dari desa-desa. Harapannya, para relawan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyampaikan alasan-alasan kenapa masyarakat harus memilih Mirza-Jihan,” ujarnya.

Selain itu, bimtek juga menekankan pentingnya partisipasi pemilih, dengan sosialisasi tata cara penggunaan hak suara pada tanggal 27 November nanti. “Kami juga mendorong para relawan untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, menolak politik uang, dan menghindari tindakan yang melanggar aturan,” jelas Ary.

Ary menyampaikan bahwa kegiatan ini telah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, dan pihaknya mengajak seluruh relawan Mirza-Jihan untuk terus berjuang demi kemenangan pasangan Mirza-Jihan di Pilgub 27 November. “Memenangkan Mirza-Jihan berarti memenangkan harapan masyarakat yang ingin Lampung maju dan sejahtera,” tutupnya.

—-

Komisi IV DPRD Bandar Lampung Kawal Tuntas Kasus TPPO Anak di Bawah Umur

BANDAR LAMPUNG – Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa seorang anak di bawah umur di Bandar Lampung menjadi perhatian publik. Keluarga korban langsung melaporkan kasus ini kepada anggota DPRD Bandar Lampung dari Fraksi Gerindra, Dewi Mayang Suri Djausal. Mayang yang mewakili Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.

“Kasus ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan yang merenggut masa depan anak-anak. Tindak pidana perdagangan orang harus dihapus dari masyarakat kita,” ujar Mayang pada Senin (11/11/2024). Ia juga meminta perhatian dari pemerintah dan organisasi masyarakat untuk membantu pencegahan, serta memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis selama proses hukum berlangsung.

Kasus ini telah memasuki tahap persidangan dengan sejumlah pelaku berhasil ditangkap. Mayang berharap Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan DPRD Provinsi Lampung memberikan perhatian serius agar pelaku mendapatkan hukuman setimpal. “Ini persoalan masa depan anak bangsa. Kita berharap kasus ini ditangani dengan tegas,” tambahnya.

Sementara itu, Muhammad Rifki Gandhi, pendamping hukum korban dari kantor Hukum WFS, mengungkapkan bahwa intimidasi terhadap korban masih berlangsung. “Kami mendampingi korban agar mendapatkan perlindungan maksimal dari ancaman intimidasi,” kata Rifki.

Dalam persidangan, terungkap bahwa terdakwa menggunakan aplikasi MIChat untuk menawarkan layanan tidak senonoh dengan memanfaatkan korban. Hasil transaksi tersebut digunakan untuk pembelian barang-barang seperti handphone yang melibatkan terdakwa dan saksi lainnya.

Dengan adanya pengawalan dari DPRD Bandar Lampung dan dukungan hukum, diharapkan korban mendapatkan keadilan, dan pelaku diberikan hukuman yang setimpal. Komitmen dari semua pihak, terutama aparat penegak hukum dan lembaga legislatif, sangat penting untuk memastikan perlindungan bagi korban dan mencegah kasus serupa di masa depan. (***)

Silaturahmi Kebangsaan di Lampung Utara, Rahmat Mirzani Djausal Ajak Jaga Persatuan

 Lampung Utara, – Dalam acara “Silaturahmi Kebangsaan” yang berlangsung di Lapangan Semuli Jaya, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara, Calon Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan pentingnya persatuan dan gotong-royong dalam membangun Lampung yang lebih maju dan sejahtera. Dihadiri oleh tokoh nasional seperti KH. Miftah Maulana Habiburrohman (Gus Miftah) dan Pakdhe Baz, acara ini juga diramaikan oleh konser kebangsaan yang menghibur warga, Minggu 10 November 2024

Dalam sambutannya, Mirza—sapaan Rahmat Mirzani Djausal —mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Lampung Utara atas dukungannya.“Terima kasih kepada warga Lampung Utara atas dukungan dan kepercayaannya. Saya dan tim siap bekerja keras untuk membawa program-program pembangunan yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat Lampung,” ujar Mirza.

Lebih lanjut, Mirza juga menyampaikan komitmen untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperbaiki infrastruktur dan menstabilkan harga kebutuhan pokok di Lampung. “Pak Prabowo telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung, khususnya di bidang infrastruktur dan ketahanan pangan. Kami akan bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan asupan gizi yang baik, termasuk menyediakan susu dan makanan bergizi bagi pelajar dan santri di seluruh Lampung,” tambahnya.

Mirza juga mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk menjaga kedamaian dan persatuan menjelang Pilkada 27 November mendatang. “Mari kita doakan agar Pilkada ini berlangsung damai dan rukun, serta membawa kebaikan bagi semua warga Lampung,” tutupnya. (*)

Berlangsung Sukses, Jalan Sehat Pemuda Pancasila Lampung Ajak Warga Jaga Persatuan

Bandar Lampung - Dalam rangka Hari Pahlawan dan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65, Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Lampung sukses menggelar acara Jalan Sehat, Minggu 10 November 2024.

Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan yang berlangsung meriah itu, juga sebagai bentuk komitmen Pemuda Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Acara yang digelar di Pusat Kesenian dan Olahraga (PKOR) Way Halim dan dihadiri ribuan warga Bandar Lampung itu,  menawarkan beragam hadiah menarik, mulai dari sepeda motor, sepeda listrik, hingga ratusan doorprize lainnya.

Selain itu, diramaikan juga dengan bazar UMKM dan senam zumba bersama.

Ketua MPW Pemuda Pancasila Lampung, Rycko Menoza SZP, menyampaikan bahwa acara Jalan Sehat tersebut memiliki makna yang mendalam.

“Pemuda Pancasila memiliki anggota dari beragam profesi, suku, agama, politisi dan dari beragam partai politik. Acara ini dimaksudkan juga sebagai momentum strategis untuk mendukung pelaksanaan pemilu damai dan sejuk di tahun 2024,” ujar Rycko yang juga Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar.

Lebih lanjut Rycko menambahkan, bahwa ideologi Pancasila harus menjadi perekat bagi seluruh elemen bangsa.

“Agenda Jalan Sehat ini membawa misi ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu dan perekat bangsa dan keutuhan NKRI,” imbuh Rycko.

Sementara Ketua Pelaksana, Ir. H. Aryodhia Febriansya SZP SH, menyampaikan jalan sehat HUT Pemuda Pancasila ke-65 berjalan lancar.

"Dengan rasa syukur dan bangga saya ucapkan terima kasih bagi semua panitia yang terlibat, dari jajaran MPW serta dukungan DPC-DPC Pemuda Pancasila, acara jalan sehat hari ini berjalan sukses tanpa ada halangan yang berarti," tutur Aryodhia. (rci/red)

Rahmat Mirzani Djausal: Pemuda Pancasila Menjadi Garda Terdepan Menuju Indonesia Emas

Bandar Lampung, 10 November 2024 – Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Ketua MPO Pemuda Pancasila Provinsi Lampung, menyampaikan harapan dan pesan kepada kader Pemuda Pancasila dalam rangka HUT ke-65 organisasi tersebut. Mirza—sapaan akrabnya—menggarisbawahi pentingnya peran Pemuda Pancasila dalam pembangunan nasional.

“Masa depan negara ini ada di tangan kaum muda, dan masa depan Lampung ada di tangan kita semua,” ujar Mirza melalui rilis, Minggu (10/11/2024).

Mirza mengajak seluruh kader Pemuda Pancasila untuk mempersiapkan diri menyongsong Indonesia Emas 2045, yang menjadi cita-cita besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh, mandiri, dan inklusif. Ia juga menekankan pentingnya Pemuda Pancasila dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

“Pemuda Pancasila telah berdiri sejak 28 Oktober 1959 dengan semangat perjuangan untuk menjaga Pancasila dan UUD 1945. Slogan kita, ‘Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang,’ adalah bukti bahwa tekad kita untuk berjuang bersama telah terpatri sejak awal,” lanjutnya.

Dalam pernyataan tersebut, Mirza mengenang jasa Indra ZP, mantan Ketua MPW Pemuda Pancasila Lampung, sebagai sosok yang berjasa besar dalam membesarkan Pemuda Pancasila di Lampung. Ia juga mengapresiasi Rycko Menoza yang terus membimbing Pemuda Pancasila hingga saat ini, menciptakan lingkungan yang mendukung pemikiran kritis dan kebijaksanaan.

Mirza melihat pemuda sebagai ujung tombak pembangunan Provinsi Lampung, dengan Pemuda Pancasila yang aktif berperan dalam program pembangunan nasional. “Kami berharap banyak kepada pemuda. Bersama pemuda dan srikandi, kita akan berjuang membangun pondasi Indonesia Emas. Walau berat, kaki harus tetap melangkah,” tegas cagub Lampung nomor urut 2 ini.

Sebagai penutup, Mirza menyatakan harapannya untuk kader-kader Pemuda Pancasila yang terus menjaga perdamaian dan pelaksanaan Pancasila di setiap daerah. “Dukungan keluarga besar Pemuda Pancasila adalah kekuatan besar bagi kami yang sedang berjuang untuk masa depan Provinsi Lampung. Bismillah, bersama kita wujudkan Lampung Maju, menuju Indonesia Emas.” (*)

Partai Prima Ajak Masyarakat Pilih Mirza-Jihan, Tolak Golput dan Lawan Politik Uang

LAMPUNG TENGAH - Sebagai bentuk dukungan dari partai koalisi, DPW Partai Prima Provinsi Lampung melakukan roadshow ke Kabupaten Lampung Tengah dengan mengunjungi dua titik, Sabtu (9/11/2024). Kunjungan yaitu ke Kecamatan Bangun Rejo dan Padang Ratu. Roadshow ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024, sekaligus mendukung pasangan Mirza-Jihan (Rahmat Mirzani Djausal-dr Jihan Nurlela) sebagai Cagub dan Cawagub Lampung.

Pada titik pertama di Kecamatan Bangun Rejo, DPW Partai Prima beserta jajaran mengikuti kegiatan mancing gratis yang diadakan oleh Tim Pemenangan Terpadu Mirza-Jihan. Acara ini dihadiri sekitar 200 pemancing dari berbagai kalangan di Kecamatan Bangun Rejo.

Di sela-sela obrolan santai, Ketua DPW Partai Prima Provinsi Lampung, Badri, mengajak masyarakat Bangun Rejo dan Lampung Tengah pada umumnya untuk mendukung pasangan nomor 01 untuk Bupati dan nomor 02 untuk Gubernur. “Mari bersama-sama menuju Lampung yang lebih maju dan berkontribusi pada Indonesia emas,” ucapnya.

Setelah dari Bangun Rejo, acara dilanjutkan di Kecamatan Padang Ratu dengan menggelar “Rembuk Tani Prima” untuk berdialog bersama para petani binaan Partai Prima. Kegiatan ini dihadiri sekitar 220 perwakilan petani dari Kecamatan Padang Ratu dan sekitarnya.

Nasir, warga Padang Ratu, menyampaikan harapannya kepada pasangan Cagub-Cawagub nomor 02, Mirza-Jihan, agar bisa menyelesaikan masalah sengketa tanah yang diambil alih oleh perusahaan dan menjadikan perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas.

Menutup acara “Rembuk Tani,” Ketua DPW Partai Prima menegaskan pentingnya dukungan masyarakat untuk pasangan calon gubernur nomor 02, Mirza-Jihan. “Mari kita bersama-sama memilih Mirza-Jihan, jangan sampai golput, dan mari kita lawan politik uang,” tegasnya. (*)

Polsek Tanjung Bintang Bekuk Bandar Sabu Berikut Puluhan BB

Lampung Selatan - Tim Unit Reskrim Polsek Tanjung Bintang, Polres Lampung Selatan (Lamsel), berhasil menangkap bandar narkoba jenis sabu, SYD (32), dalam sebuah penggerebekan pada Kamis (7/11/2024) malam. 

Kapolsek Tanjung Bintang, Kompol M Samsari, mengonfirmasi bahwa tersangka dibekuk sekitar pukul 20.45 WIB di sebuah rumah di Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang.

Penangkapan SYD berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan dugaan adanya aktivitas pesta narkoba di lokasi tersebut. 

"Kami menerima laporan dari warga mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah. Tim kami segera bergerak dan masuk ke dalam rumah sesuai dengan informasi yang diberikan," ungkap Kapolsek Samsari, Jumat (8/11/2024).

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan SYD sedang menimbang kristal putih yang diduga sabu dan memasukkannya ke dalam plastik klip kecil sebagai barang bukti (BB) .

"Di lokasi, petugas mendapati 31 paket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga sabu, satu timbangan digital, dan satu handphone," jelas Kapolsek Samsari.

Saat diintrogasi, pelaku mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya. Ia juga mengungkapkan bahwa barang haram itu diperoleh melalui transaksi cash-on-delivery (COD) yang diatur lewat media sosial Instagram. 

"Pelaku memesan sabu melalui media sosial dan melakukan transaksi COD untuk mendapatkan barang tersebut," tambah Kapolsek.

Setelah menangkap pelaku, petugas langsung membawanya beserta barang bukti ke Mapolsek Tanjung Bintang untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Tersangka kami jerat dengan Pasal 112 jo Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," tegas Kapolsek Samsari.

barang bukti yang diamankan dari pelaku 1 (satu) Unit HP, 1 (satu) buah timbangan digital dan 31 bungkus klip plastik bening yang berisi kristal putih diduga sabu.

Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Lampung Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. (Red)

Warga Ketapang Curhat Soal KPM pada Cabup Lampung Selatan Radityo Egi Pratama

Lampung Selatan - Masyarakat Desa Ruguk Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan meminta pemerintah revisi penerima bantuan.

Hal itu disampaikan oleh salah satu warga ketika ditemui media ini disela sela kegiatan kampanye tatap muka calon Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, Kamis, (7/11/2024).

Menurutnya, bantuan dari pemerintah selama ini sangatlah membantu dan bermanfaat untuk masyarakat apabila bantuan tersebut tepat dengan sasaran.

Fakta yang terjadi, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial seperti BLT, PKH dan bantuan pangan yang berupa beras tidak semua penerima memenuhi unsur kriteria dari pemerintah pusat.

"Ketika Pak Egi terpilih, penerima bantuan tolong diperbaiki. karena yang dapat orang yang mampu, sedangkan  yang tidak mampu malah tidak dapat bantuan," ucap Made Suastane. 

Sementara, Subur warga lain membenarkan bahwa situasi itu memang bener terjadi di bawah.

"Akibat tidak tepat sasaran itu, menimbulkan cemburu sosial di masyarakat," ungkapnya. 

Menyikapi hal itu, calon Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi tersebut.

Tentunya, jika dirinya dipercaya masyarakat untuk memimpin lampung selatan akan mengkroscek data penerima bantuan apakah tepat sasaran ataupun tidak.

"Jika penerima tidak tepat sasaran, akan kita revisi sesuai dengan keinginan masyarakat," tukasnya.  (Red)