Ketua Komisi IV DPRD Lampung Sikapi Tunda Bayar Proyek

 

Bandar Lampung - Komisi IV DPRD Provinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan atau tunda bayar pekerjaan tahun 2024-2025.

Sehingga target pada APBD 2026 tidak adalagi tunda bayar yang belum terselesaikan, terutama pada tiga Satuan Kerja (Satker) yaitu Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Perkim) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Kamis 9 Januari 2025.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri mengatakan hearing Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, bersama minta kerja tiga satker PUPR, PSDA, dan Perkim, adalah dalam rangka menindak — lanjuti — banyaknya — laporan masyarakat tentang tunda bayar pekerjaan, sekaligus mensingkronkan program percepatan insprastruktur tahun 2025.

“Kami menemukan banyak tunda bayar pekerjaan ditahun 2024. Terlebih pada APBD 2025 tiga satker itu akan melakukan relokasi tunda bayar. Karena itu, komisi IV akan mempertahankan semua kegiatan yang masuk tahun 2025 harus dilaksnakana. Soal skema pembayaran disesuaikan dengan APBD murni, dan perubahan," kata Muklis Basri didampingi sekertaris dan aggota Komisi IV, usai RDP

Menurut Muklis, pihak Pemda Provinsi Lampung juga sudah memastikan, jika tunda bayar tahun 2024, akan segera diselesaikan baik melalui APBD murni 2025, dengan targek akhirnya APBD perubahan 2025, dengan berbagai skema efesiensi anggaran.

"Kita sudah dapat gambaran, bahwa tunda bayar akan segera diselesaikan dengan APBD murni tahun 2025, maksimal di APBD Perubahan tahun 2025. Tahun 20205 clear, sehingga APBD tahun 2026 tidak ada lagi.

Komisi IV DPRD Lampung Hearing dengan OPD

 Bandar Lampung - Komisi IV DPRD Provinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan atau tunda bayar pekerjaan tahun 2024-2025.

Sehingga target pada APBD 2026 tidak adalagi tunda bayar yang belum terselesaikan, terutama pada tiga Satuan Kerja (Satker) yaitu Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Perkim) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Kamis 9 Januari 2025.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri mengatakan hearing Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, bersama minta kerja tiga satker PUPR, PSDA, dan Perkim, adalah dalam rangka menindak lanjuti banyaknya laporan
masyarakat tentang tunda bayar pekerjaan, sekaligus mensingkronkan program percepatan insprastruktur tahun 2025.

"Kami menemukan banyak tunda bayar pekerjaan ditahun 2024. Terlebih pada APBD 2025 tiga satker itu akan melakukan relokasi tunda bayar. Karena itu, komisi IV akan mempertahankan semua kegiatan yang masuk tahun 2025 harus dilaksnakana. Soal skema pembayaran disesuaikan dengan APBD murni, dan perubahan," kata Muklis Basri didampingi sekertaris dan aggota Komisi IV, usai RDP

Menurut Muklis, pihak Pemda Provinsi Lampung juga sudah memastikan, jika tunda bayar tahun 2024, akan segera diselesaikan baik melalui APBD murni 2025, dengan targek akhirnya APBD perubahan 2025, dengan berbagai skema efesiensi anggaran.

DPRD Lampung Terima Berita Acara Penetapan Gubernur dan Wagub Terpilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung telah resmi menetapkan Rahmat Mirzani Djausal (RMD) dan Jihan Nurlela sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025-2030. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Hotel Emersia, Bandarlampung, Kamis (9/1/2025).

“Berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 510 Tahun 2024, menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 2 atas nama Rahmat Mirzani Djausal, ST., MM., dan dr. Jihan Nurlela, MM., sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan perolehan suara sebanyak 3.300.681,” ujar Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami.

Erwan menambahkan, penetapan tersebut tercatat dalam Berita Acara Nomor 21/PL.02.7-BA/18/2025. Berita acara ini akan segera disampaikan kepada DPRD Lampung untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

“Besok pukul 10.00 WIB, KPU Lampung akan menyerahkan berita acara penetapan kepada DPRD Lampung. Selanjutnya, DPRD memiliki waktu lima hari kerja untuk menyerahkan berita acara tersebut kepada Presiden melalui Kemendagri,” jelasnya.

Partai Pengusung dan Dukungan

RMD-Jihan diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari Partai Gerindra, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PSI, PPP, Partai Ummat, dan Partai Buruh.

Kadiv Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, turut hadir dalam rapat pleno penetapan tersebut. Hadir pula Pj Gubernur Lampung Samsudin, Forkopimda, perwakilan partai pengusul, Bawaslu, dan tamu undangan lainnya. Namun, pasangan calon nomor urut 1, Arinal Djunaidi dan Sutono, beserta timnya tidak menghadiri acara tersebut.

Sambutan Gubernur Terpilih

Dalam sambutannya, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada serentak 2024. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan Arinal-Sutono beserta para pendukungnya karena turut menjaga kondusivitas selama tahapan Pilkada.

“Ini menunjukkan kedewasaan berpolitik dan menjaga kerukunan antarpendukung,” kata Mirza.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersinergi demi kemajuan Lampung. “Harus ada kerja sama antara semua pihak untuk membawa Lampung lebih baik ke depan,” tutupnya.

DPRD Sebut Jalan Rusak Penghambat Distribusi Makan Bergizi Gratis di Lampung

 Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menemukan bahwa jalan rusak menjadi salah satu penghambat distribusi makan bergizi gratis (MBG).

Hal ini ditemukan saat Komisi IV DPRD Lampung mengecek kondisi jalan Provinsi antara Bangunrejo-Kalirejo Lampung Tengah. Rombongan menemukan masih banyak jalan yang belum diperbaiki.

"Distribusi MBG di kecamatan Kalirejo dan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah jadi terhambat. Ini jadi keluhan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Ahmad Iswan H Caya, dikutip RMOLLampung, Rabu 8 Januari 2025.

Iswan mengatakan, saat melakukan sidak pada Selasa 7 Januari 2025, pihaknya sempat berdialog dengan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalirejo untuk menanyakan kendala pengantaran MBG ke sekolah-sekolah.

"Keluhan itu disampaikan Pak Camat soal pendistribusian MBG, seharusnya makanan sudah sampai pukul 10.00 WIB, karena jalan ini jadi tertunda," jelasnya.

Iswan melanjutkan, Komisi IV mengajak dinas terkait agar perbaikan jalan di wilayah tersebut diprioritaskan.

"Kemungkinan dalam waktu dekat kami bakal bahas ini bersama dinas terkait dan akan berupaya menyampaikan ke kementerian terkait agar jalan segera diperbaiki," pungkasnya seperti dilansir rmol 

DPRD Lampung Dorong Pengendalian Inflasi di Awal Tahun 2025

 

Bandar Lampung - Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Yusnadi, menyampaikan pandangan strategis terkait problematika infrastruktur dan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung pada awal tahun 2025. Ia menyoroti perlunya percepatan alokasi belanja infrastruktur sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, yang saat ini masih berada pada angka 22 persen.

“Kita harus segera menyesuaikan kebijakan sehingga target realisasi belanja infrastruktur mencapai 40 persen pada 2025. Infrastruktur yang memadai akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi langsung pada stabilisasi inflasi,” ujar Yusnadi.

Yusnadi juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung agenda pembangunan nasional seperti  Asta cita. Ia mendorong Pemerintah Daerah Lampung untuk melakukan terobosan nyata, baik dalam aspek kemudahan investasi maupun penguatan pengawasan terhadap insentif dan program strategis lainnya.

Rekomendasi Strategis

Untuk mengatasi permasalahan ini, Yusnadi menyampaikan sejumlah rekomendasi:

1. Percepatan Realisasi Anggaran Infrastruktur:

Pemerintah Provinsi Lampung perlu memastikan alokasi belanja infrastruktur mencapai target 40 persen di tahun 2025, dengan prioritas pada proyek strategis yang mendukung distribusi hasil bumi, aksesibilitas ekonomi, dan pengendalian inflasi.

2. Peningkatan Pengawasan dan Transparansi:

Pemda harus meningkatkan pengawasan terhadap program-program yang diberikan insentif, memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran, serta menyampaikan laporan secara transparan kepada DPRD.

3. Sinkronisasi Kebijakan Nasional-Daerah:

Kebijakan di tingkat daerah harus sejalan dengan program nasional untuk memastikan dukungan penuh dari pusat. Ini mencakup optimalisasi agenda Astacita dalam pembangunan daerah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

4. Pengendalian Inflasi:

Pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih terarah, seperti stabilisasi harga bahan pokok dan optimalisasi distribusi barang melalui perbaikan infrastruktur jalan, guna menurunkan angka inflasi ke tingkat yang lebih ideal.

"Sebagai Anggota DPRD, khususunya di Komisi IV, saya siap berkolaborasi efektif bersama Pemerintah Daerah, karena kita adalah Pemerintahan Daerah, guna memastikan rekomendasi ini dapat diimplementasikan secara efektif. Infrastruktur yang kokoh dan inflasi yang terkendali adalah fondasi menuju Lampung yang lebih maju dan sejahtera," pungkas Yusnadi.

Pansus DPRD Lampung Upaya Stabilkan Harga Singkong

Bandarlampung--Panitia khusus (Pansus) tataniaga singkong telah resmi dibentuk DPRD Lampung, untuk menyetabilkan harga pembelian singkong di Lampung.

Rasa optimisme untuk membela petani semakin menguat dari berbagai pihak. Termasuk dari Komisi II DPRD Lampung yang terus mengawal asa para petani.

"Insyallah kami diPansus tata niaga singkong akan bekerja maksimal, mewujudkan harapan petani singkong," kata Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, Selasa (7-1-2025).

Ia menyebut, dengan dibentuknya Pansus tersebut tidak akan lagi menimbulkan persoalan klasik yang berulang terkait harga singkong.

"Tidak boleh ada lagi persoalan klasik yang berulang tiap tahun terkait dengan anjloknya harga singkong. Awal tahun baru, gas semangat baru wujudkan harga singkong berkeadilan untuk petani," tegasnya.

"Membela petani sama dengan membela kehidupan," timpalnya.

Dia menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan Pansus ialah mengumpulkan data termasuk menyerap data lapangan.

"Langkah awal kita mengumpulkan data-data, termasuk data lapangan dan konsultasi dengan para pakar yang berkompeten," ujarnya.

Dia menerangkan, anggota Pansus yang berjumlah dua puluh orang diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mayoritas anggota Komisi II.

Tak hanya soal harga, Ahmad Basuki mengatakan pansus juga akan memperjuangkan pupuk subsidi teruntuk petani singkong.

"Termasuk kita upayakan perjuangan alokasi kuota pupuk bersubsidi untuk petani singkong di Lampung," terangnya seperti dilansir harian momentum.

Anggota DPRD Lampung Dorong Pemda Tingkatkan PAD

 

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung mulai menerapkan skema baru untuk pajak kendaraan bermotor yakni opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang berlaku mulai Senin (6/1/2025).

Adapun Opsen Pajak ini untuk menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota.

Terkait kebijakan ini, Anggota Komisi III DPRD Lampung, Diah Dharma Yanti mendorong agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bekerja maksimal untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif.

Diah mengatakan, kebijakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penertiban dan pengawasan pajak. 

"Kebijakan ini akan menjadi efektif jika pemda Lampung aktif menertibkan wajib pajak sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran dan penundaan pembayaran," ujar Diah kepada Tribun Lampung, Jumat (10/1/2025).

"Pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan yang ketat sehingga wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak," imbuhnya

Meski begitu, Diah mengatakan jika kebijakan ini memiliki sejumlah potensi kendala untuk mencapai target sehingga opsen bisa jadi tidak efektif

"Sehingga, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan dana opsen tersebut untuk pengembangan ekonomi lokal dan program kabupaten/kota," tambahnya.

Lebih lanjut, Diah mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga dapat menambah PAD.

"Pemerintah bisa melakukan kampanye kesadaran pajak melalui media sosial, pemberitaan, atau serta memberikan edukasi langsung kepada masyarakat," seperti dilansir tribun lampung. 

Selain itu, dia menilai bahwa pelayanan prima yang diberikan kepada wajib pajak juga akan membuat proses pembayaran pajak lebih mudah dan cepat.

Komisi IV DPRD Lampung Sidak Sejumlah Ruas Jalan Di Lampung Tengah

 Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Lampung, sidak kondisi jalan provinsi dalam kategori rusak parah di kabupaten Lampung Tengah.

Adapun sidak yang dilakukan anggota Komisi IV DPRD Lampung tersebut menyasar sejumlah titik ruas jalan pada Selasa (07/01/2024).

Muklis Basri Ketua Komisi lV DPRD Lampung bersama sejumlah anggotanya turut langsung meninjau lokasi yakni, Lesti Putri Utami, Ahmad Iswan Caya, Yusnadi, Ni Ketut Dewi Nadi, Elsan Tomi Sagita, Budi Hadi Yunanto, Angga Satria, M Hazizi dan Muhammad Gofur.

Adapun titik ruas jalan provinsi yang telah puluhan tahun tidak dilakukan perbaikan itu, di antarnya, ruas jalan Bangunrejo-Kalirejo, Kalirejo-Padang Ratu, di Kabupaten Lampung Tengah.

Tak hanya memantau kondisi jalan, anggota Komisi IV DPRD Lampung juga menyetop sejumlah pengendara muatan berat yang melintas. Banyak ditemukan pengendara muatan yang melanggar tonase muatan.

Mukhlis Basri Ketua Komisi IV DPRD Lampung beserta sejumlah anggota menyidak sejumlah ruas jalan di lampung tengah. (Foto : istimewa)

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri, menyampaikan, pihaknya sengaja mengecek kondisi jalan yang menjadi keluhan masyarakat saat anggota DPRD melakukan reses.

Menurut dia, berdasarkan data yang diterima, Provinsi Lampung menjadi urutan ketiga tingkat kerusakan jalan se-Indonesia di bawah Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Lampung ini berdasarkan data yang kami terima menjadi wilayah ketiga kondisi jalan rusak se-Indonesia dengan panjang, 7.500 Kilometer jalan yang masuk kategori rusak berat,” terang ketua DPC Partai Gerindra Tanggamus tersebut.

“Oleh karena itu kami turun langsung untuk mencari penyebabnya dan ternyata jalan disini sudah puluhan tahun tidak dibangun ditambah kendaraan yang melintas over muatan,” katanya.

Mukhlis Basri yang juga merupakan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten tanggamus menyampaikan keprihatinannya atas kerusakan jalan ini.

“Kita sangat perihatin ya setiap reses, masyarakat selalu mengeluhkan jalan karena infrastruktur menjadi satu-satunya kunci perputaran ekonomi, jika jalan rusak parah seperti ini selain membahayakan pengendara tentu juga menghambat perekonomian jalan,” tuturnya.

Setelah melihat langsung dan menanyakan ke masyarakat atas kondisi kerusakan jalan provinsi, Muklis mengaku akan segera melakukan langkah-langkah mendorong pembangunan.

“Kami akan panggil dinas terkait dan kami akan sampaikan ke kementerian terkait supaya jalan ini jadi prioritas. Mudah-mudahan diera Gubernur baru realisasi pembangunan segera dijalankan,” tutup Mukhlis Basri yang merupakan Komandan Wilayah Pemenangan Terpadu Mirza-Jihan Kabupaten Tanggamus pada pilkada lalu. 

Angga Satria Bersama Komisi IV Tinjau Jalan Rusak di Lampung Tengah

 

Lampung Tengah: Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung sidak infrastruktur jalan di Lampung Tengah.

Sidak yang dibalut kunjungan kerja (kunker) ini, sebagai salah satu respon cepat atas keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan di wilayah tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Angga Satria mengatakan, bahwa pihaknya meninjau jalan di wilayah Bangunrejo hingga Kalirejo.

“Saya bersama anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke Kampung Sidorejo, Kecamatan Bangunrejo, untuk meninjau kondisi jalan Bangunrejo-Kalirejo,” kata Angga, Selasa (07/01).

Kata Angga, masyarakat mengeluhkan kerusakan jalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Jalan tersebut diketahui mengalami kerusakan parah, terutama karena struktur tanah yang labil serta tonase kendaraan yang melebihi kapasitas jalan,” ucapnya.

Sehingga, sambung Politisi Demokrat ini, jalan rusak yang dikunjungi itu, menurutnya sering dilalui kendaraan berat sehingga memperburuk kerusakan jalan.

“Penggunaan jalan oleh perusahaan dengan kendaraan berat turut memperburuk kondisi, menyebabkan masyarakat sekitar harus menghadapi masalah debu dan kerusakan jalan yang terus berlanjut,” ungkapnya

Ia menambahkan, Dalam kunjungan ini, para anggota dewan mengkaji apakah perbaikan jalan menggunakan standar beton yang lebih kuat dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini.

“Selain itu, kami juga mempertimbangkan penegakan aturan tonase kendaraan agar tidak melebihi kapasitas jalan, demi mencegah kerusakan lebih lanjut,” jelasnya.

Ia juga mengaku siap menjadi garda terdepan memperjuangkan bantuan percepatan infrastruktur, dimana Menteri PU (Dody Hanggodo) dan Kemenko infrastruktur (AHY) merupakan salah satu kader terbaik dan Ketua Umum Partai Demokrat. “Insyaallah kita akan memperjuangkan ini,” tandasnya.

Diketahui, jalan Bangunrejo-Kalirejo memiliki panjang sekitar 20 kilometer, dengan 7 kilometer di antaranya mengalami kerusakan parah. DPRD Lampung berkomitmen untuk terus memperjuangkan alokasi anggaran agar jalan tersebut segera diperbaiki demi kenyamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Provinsi Lampung menempati urutan ke-11 dalam jumlah jalan rusak, dengan 239,4 km jalan rusak ringan dan 166,2 km jalan rusak berat. Upaya perbaikan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan kenyamanan masyarakat di wilayah tersebut. (*/LW)

Respon Keluh Kesah Para Petani, DPRD Lampung Bentuk Pansus Tata Kelola Singkong

 

Bandarlampung -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi tata kelola singkong di Bumi Ruwa Jurai.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap anjloknya harga komoditi singkong di Provinsi Lampung yang menjadi keluhan para petani.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Kostiana mengatakan, hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih berpihak terhadap petani singkong dari sisi harga.

“Lampung dikenal sebagai salah satu penghasil singkong terbesar di Indonesia, namun hal ini tidak diimbangi dengan kesejahteraan para petaninya. Pansus ini diharapkan dapat memperbaiki itu,” ujar Kostiana, usai rapat paripurna, Senin (6/1).

Selain mendorong kebijakan harga, Pansus juga berfokus pada pengembangan produk turunan singkong seperti tepung tapioka, keripik singkong, dan bioenergi.

“Kami berharap hasil dari pembahasan ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ekonomi lokal Lampung, sekaligus menjadikan singkong sebagai komoditas yang lebih bernilai di pasar domestik maupun internasional,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

Diketahui, dalam paripurna tersebut, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Fraksi Gerindra, Mikdar Ilyas ditunjuk sebagai Ketua Pansus. (LW)

Kostiana DPRD Lampung Sikapi Kasus Kekerasan Seksual pada Anak

Bandarlampung - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Kostiana menyoroti angka kenaikan kekerasan seksual pada Anak sepanjang tahun 2024.

Pasalnya, Berdasarkan data dari Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan anak Kota Bandar Lampung Sepanjang tahun 2024 telah terjadi 77 kasus laporan dibandingkan 2023 yang hanya 50 kasus.

Kostiana mengatakan, bahwa peran orang tua sangat penting dalam mengedukasi tentang bahayanya kekerasan seksual kepada anak dari dini.

“Persoalan ini butuh perhatian khusus, baik pemerintah, orang tua maupun stakeholder terkait bagaimana memberikan pemahaman tentang bahayanya kekerasan seksual pada anak, karena kasus ini terjadi kemungkinan dari lingkungan atau orang dekat,” kata Kostiana, Senin (06/01).

Untuk itu, kata Bendahara PDI Perjuangan Lampung ini, perlu peran seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga anak. Ia mengungkapkan, selama ini ia sebagai wakil rakyat di DPRD Lampung pun terus memberikan sosialisasi tentang pemahaman kekerasan seksual kepada anak.

“Kami sebagai wakil rakyat pun, saat turun ke dapil terus memberikan sosialisasi akan bahayanya kekerasan kepada anak, karena bagi kami anak – anak itu adalah aset bangsa yang harus di jaga,” ungkapnya

Sehingga, sambung Kostiana, peran orang yang paling dekat dengan anak, diharapkan dapat mendidiknya dimulai dari ilmu agamanya, untuk menekan atau meminalisir terjadinya kasus tersebut.

“Pendidikan agama sangat penting bagi anak, karena akan merubah karakter anak lebih baik,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. (LW)