Ketua DPRD Lampung Terima Berita Acara Penetapan Gubernur Terpilih Dari KPU

 

Bandar Lampung - Ketua dan Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar SE., M.B.A. dan Maulidah Zauroh, MA.Pd. menerima Kunjungan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung ke DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Penyampaian Berita Acara dan keputusan tentang penetapan dan pengangkatan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan serentak tahun 2024.

Untuk memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) peraturan KPU Nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. bertempat di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Jum'at (10/01/2025).

Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan, setelah menyerahkan hasil Pilkada kepada DPRD, untuk tahapan dan proses berikutnya bukan lagi menjadi ranah KPU. Pelantikan sepenuhnya menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri RI.

Penyerahan surat putusan ke DPRD ini, lanjut Erwan, sesuai dengan amanat PKPU paling lambat sehari setelah penetapan KPU harus mengajukan usulan pengesahan ke DPRD.
“Sehingga hari ini secara resmi KPU Lampung telah memberikan SK kepada DPRD Lampung,” ujar Erwan Bustami.

Sementara itu , Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar mengucapkan terima kasih kepada KPU Lampung dan jajaran telah melaksanakan tugas Pilkada serentak 2024 di Provinsi Lampung dengan baik.

“Khusus untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, telah selesai melaksanakan tugasnya sehingga SK penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih diterima DPRD dan selanjutnya akan diproses,” terang Giri.

Sebelumnya, dalam pleno KPU Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela secara resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilkada 2024 mengalahkan petahana Arinal-Sutono.

Teguh Santosa: Menlu Sugiono Membangkitkan Harapan di Tengah Konflik Berkepanjangan

CARACAS -- Kebijakan luar negeri Indonesia seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi semacam oasis, mata air yang membangkitkan harapan di tengah gurun yang gersang.

Banyak hal menyentak yang disampaikan Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) di Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari.

Walau menyentak, namun pandangan-pandangan itu disampaikan secara jujur dan apa adanya, serta disertai dengan tawaran solusi jangka panjang. Sikap Indonesia dalam pernyataan itu sangat jelas dan tegas, bahwa interaksi yang mengedepankan kepentingan bersama adalah variabel penting untuk menopang perdamaian dunia yang abadi.

Demikian penilaian pengamat hubungan luar negeri dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, dalam keterangan yang diterima redaksi.

"Penilaian Menlu Sugiono tentang situasi polycrisis, di mana ketegangan yang terjadi di berbagai kawasan memiliki keterkaitan satu sama lain, saya kira akan membuat banyak negara yang terlibat dalam konflik memikirkan kembali strategi umum mereka dalam memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing dan menyadari bahwa konflik dan perang bukanlah solusi terbaik," ujar Teguh yang sedang berada di Caracas, Venezuela.

"Begitu juga penilaian akan melemahnya solidaritas dan komitmen multilateralisme, saya kira akan dipahami sebagai ajakan dari Indonesia untuk bersama menjaga tata kelola politik global," kata Teguh yang juga anggota Lembaga Kerjasama dan Hubungan Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah itu.

*Kedaulatan Pangan dan Tetangga yang Baik*

Hal lain yang diapresiasi Teguh adalah upaya menyambungkan kebijakan dalam negeri membangun kedaulatan pangan untuk menghadirkan SDM berkualitas baik dengan kebijakan menjadi tetangga yang baik di kawasan.

Teguh mengatakan, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang dipimpinnya sejak awal telah membaca dua kata kunci kebijakan pemerintahan Prabowo itu.

JMSI misalnya di bulan November 2024 menggelar seminar internasional yang mengaitkan kebijakan membangun kedaulatan pangan dengan upaya menjadi tetangga yang baik yang mengedepankan solusi di arena internasional.

Lalu dalam Rakernas di bulan Desember 2024, JMSI melahirkan sejumlah rekomendasi yang antara lain mengajak masyarakat pers nasional memberikan perhatian ekstra serius pada kebijakan-kebijakan itu.

"Ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan kehadiran dan peranan di arena internasional. Seperti yang dikutip Menlu Sugiono dari pernyatan Presiden Prabowo bahwa kesejahteraan hanya datang dari perdamaian. Perdamaian datang dari saling memahami. Dan saling memahami datang dari pergaulan dan negosiasi," demikian Teguh Santosa. []

Hasil Kunker DPRD Lampung, Jalan Di Lampung Tengah Segera Diperbaiki

 

Bandarlampung – Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung siap memperbaiki jalan Bangunrejo – Kalirejo yang terletak di Lampung Tengah, sesuai dengan hasil kunjungan kerja (Kunker) Komisi IV DPRD Lampung.

Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah, mengungkapkan bahwa perbaikan jalan tersebut telah dimasukkan dalam anggaran untuk tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

“Hasil kunker Komisi IV mengenai jalan Bangunrejo – Kalirejo sudah masuk dalam rencana untuk tahun 2025, tinggal nanti berproses dalam pengerjaannya,” ujar Taufiqullah usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Kamis (09/01).

Taufiqullah menambahkan, jalan yang memiliki panjang sekitar 15 kilometer itu akan diperbaiki secara bertahap. Anggaran pada APBD murni akan dibagi untuk perbaikan berbagai jalan yang membutuhkan perhatian.

“Untuk tahun ini, sekitar 2 kilometer akan diperbaiki dengan anggaran sekitar Rp 10 miliar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Taufiqullah mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi titik-titik yang menjadi prioritas untuk perbaikan. Setelah pelantikan Gubernur baru, perbaikan jalan ini akan segera dimulai.

“InsyaAllah, setelah pelantikan Gubernur baru, pekerjaan akan dimulai, karena kami sudah melihat jalan-jalan yang menjadi prioritas, seperti yang berada di kawasan padat penduduk, pariwisata, dan pertanian, yang akan mendukung kemajuan Lampung,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. (LW)

Yusnadi Kunjungi Kemendagri Balai Pemerintahan Desa

 

Bandar Lampung– Silaturahmi Anggota DPRD Lampung Dapil Lampung Timur, Yusnadi dengan Kemendagri Balai Pemerintahan Desa di Lampung, Kamis (9/1/2024) berbuah manis dengan terbukanya peluang peningkatan kapasitas perangkat desa di wilayah Lampung, khususnya di Lampung Timur.

Dalam silaturahmi tersebut, Kepala Balai Pemdes Wilayah Lampung, Irsan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai program pelatihan yang sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian dari Anggaran APBN.

“Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkat desa se-Sumatra agar desa tertinggal dapat naik kelas menjadi desa mandiri,” ujar Aleg Provinsi dari PKS, (10/1/2024). 

Program pelatihan ini akan memberikan keterampilan dan pengetahuan baru bagi perangkat desa, termasuk tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, pengelolaan dana desa yang efektif, serta strategi pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Yusnadi juga melihat potensi besar bagi desa-desa di Lampung Timur untuk memanfaatkan program ini. “Sebagai Kabupaten dengan jumlah desa sebanyak 264, Lampung Timur punya peluang besar untuk meningkatkan status desa-desa tertinggalnya. Saya akan mengupayakan agar program ini dapat segera diakses oleh desa-desa di wilayah kita,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Yusnadi berencana melakukan sosialisasi langsung ke desa-desa di Lampung Timur untuk menjelaskan program ini sekaligus membantu perangkat desa dalam proses pendaftaran. “Kita ingin memastikan bahwa setiap desa yang membutuhkan pelatihan ini tidak ketinggalan kesempatan,” tegasnya.

Yusnadi berharap kolaborasi ini dapat menjadi salah satu langkah nyata untuk mewujudkan desa-desa mandiri yang mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(Keyna/rls).

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Sikapi Tunda Bayar Proyek

 

Bandar Lampung - Komisi IV DPRD Provinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan atau tunda bayar pekerjaan tahun 2024-2025.

Sehingga target pada APBD 2026 tidak adalagi tunda bayar yang belum terselesaikan, terutama pada tiga Satuan Kerja (Satker) yaitu Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Perkim) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Kamis 9 Januari 2025.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri mengatakan hearing Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, bersama minta kerja tiga satker PUPR, PSDA, dan Perkim, adalah dalam rangka menindak — lanjuti — banyaknya — laporan masyarakat tentang tunda bayar pekerjaan, sekaligus mensingkronkan program percepatan insprastruktur tahun 2025.

“Kami menemukan banyak tunda bayar pekerjaan ditahun 2024. Terlebih pada APBD 2025 tiga satker itu akan melakukan relokasi tunda bayar. Karena itu, komisi IV akan mempertahankan semua kegiatan yang masuk tahun 2025 harus dilaksnakana. Soal skema pembayaran disesuaikan dengan APBD murni, dan perubahan," kata Muklis Basri didampingi sekertaris dan aggota Komisi IV, usai RDP

Menurut Muklis, pihak Pemda Provinsi Lampung juga sudah memastikan, jika tunda bayar tahun 2024, akan segera diselesaikan baik melalui APBD murni 2025, dengan targek akhirnya APBD perubahan 2025, dengan berbagai skema efesiensi anggaran.

"Kita sudah dapat gambaran, bahwa tunda bayar akan segera diselesaikan dengan APBD murni tahun 2025, maksimal di APBD Perubahan tahun 2025. Tahun 20205 clear, sehingga APBD tahun 2026 tidak ada lagi.

Komisi IV DPRD Lampung Hearing dengan OPD

 Bandar Lampung - Komisi IV DPRD Provinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan atau tunda bayar pekerjaan tahun 2024-2025.

Sehingga target pada APBD 2026 tidak adalagi tunda bayar yang belum terselesaikan, terutama pada tiga Satuan Kerja (Satker) yaitu Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Perkim) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Kamis 9 Januari 2025.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri mengatakan hearing Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, bersama minta kerja tiga satker PUPR, PSDA, dan Perkim, adalah dalam rangka menindak lanjuti banyaknya laporan
masyarakat tentang tunda bayar pekerjaan, sekaligus mensingkronkan program percepatan insprastruktur tahun 2025.

"Kami menemukan banyak tunda bayar pekerjaan ditahun 2024. Terlebih pada APBD 2025 tiga satker itu akan melakukan relokasi tunda bayar. Karena itu, komisi IV akan mempertahankan semua kegiatan yang masuk tahun 2025 harus dilaksnakana. Soal skema pembayaran disesuaikan dengan APBD murni, dan perubahan," kata Muklis Basri didampingi sekertaris dan aggota Komisi IV, usai RDP

Menurut Muklis, pihak Pemda Provinsi Lampung juga sudah memastikan, jika tunda bayar tahun 2024, akan segera diselesaikan baik melalui APBD murni 2025, dengan targek akhirnya APBD perubahan 2025, dengan berbagai skema efesiensi anggaran.

DPRD Lampung Terima Berita Acara Penetapan Gubernur dan Wagub Terpilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung telah resmi menetapkan Rahmat Mirzani Djausal (RMD) dan Jihan Nurlela sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025-2030. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Hotel Emersia, Bandarlampung, Kamis (9/1/2025).

“Berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 510 Tahun 2024, menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 2 atas nama Rahmat Mirzani Djausal, ST., MM., dan dr. Jihan Nurlela, MM., sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan perolehan suara sebanyak 3.300.681,” ujar Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami.

Erwan menambahkan, penetapan tersebut tercatat dalam Berita Acara Nomor 21/PL.02.7-BA/18/2025. Berita acara ini akan segera disampaikan kepada DPRD Lampung untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

“Besok pukul 10.00 WIB, KPU Lampung akan menyerahkan berita acara penetapan kepada DPRD Lampung. Selanjutnya, DPRD memiliki waktu lima hari kerja untuk menyerahkan berita acara tersebut kepada Presiden melalui Kemendagri,” jelasnya.

Partai Pengusung dan Dukungan

RMD-Jihan diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari Partai Gerindra, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PSI, PPP, Partai Ummat, dan Partai Buruh.

Kadiv Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, turut hadir dalam rapat pleno penetapan tersebut. Hadir pula Pj Gubernur Lampung Samsudin, Forkopimda, perwakilan partai pengusul, Bawaslu, dan tamu undangan lainnya. Namun, pasangan calon nomor urut 1, Arinal Djunaidi dan Sutono, beserta timnya tidak menghadiri acara tersebut.

Sambutan Gubernur Terpilih

Dalam sambutannya, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada serentak 2024. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan Arinal-Sutono beserta para pendukungnya karena turut menjaga kondusivitas selama tahapan Pilkada.

“Ini menunjukkan kedewasaan berpolitik dan menjaga kerukunan antarpendukung,” kata Mirza.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersinergi demi kemajuan Lampung. “Harus ada kerja sama antara semua pihak untuk membawa Lampung lebih baik ke depan,” tutupnya.

DPRD Sebut Jalan Rusak Penghambat Distribusi Makan Bergizi Gratis di Lampung

 Komisi IV DPRD Provinsi Lampung menemukan bahwa jalan rusak menjadi salah satu penghambat distribusi makan bergizi gratis (MBG).

Hal ini ditemukan saat Komisi IV DPRD Lampung mengecek kondisi jalan Provinsi antara Bangunrejo-Kalirejo Lampung Tengah. Rombongan menemukan masih banyak jalan yang belum diperbaiki.

"Distribusi MBG di kecamatan Kalirejo dan Bangunrejo kabupaten Lampung Tengah jadi terhambat. Ini jadi keluhan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Ahmad Iswan H Caya, dikutip RMOLLampung, Rabu 8 Januari 2025.

Iswan mengatakan, saat melakukan sidak pada Selasa 7 Januari 2025, pihaknya sempat berdialog dengan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalirejo untuk menanyakan kendala pengantaran MBG ke sekolah-sekolah.

"Keluhan itu disampaikan Pak Camat soal pendistribusian MBG, seharusnya makanan sudah sampai pukul 10.00 WIB, karena jalan ini jadi tertunda," jelasnya.

Iswan melanjutkan, Komisi IV mengajak dinas terkait agar perbaikan jalan di wilayah tersebut diprioritaskan.

"Kemungkinan dalam waktu dekat kami bakal bahas ini bersama dinas terkait dan akan berupaya menyampaikan ke kementerian terkait agar jalan segera diperbaiki," pungkasnya seperti dilansir rmol 

DPRD Lampung Dorong Pengendalian Inflasi di Awal Tahun 2025

 

Bandar Lampung - Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Yusnadi, menyampaikan pandangan strategis terkait problematika infrastruktur dan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung pada awal tahun 2025. Ia menyoroti perlunya percepatan alokasi belanja infrastruktur sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, yang saat ini masih berada pada angka 22 persen.

“Kita harus segera menyesuaikan kebijakan sehingga target realisasi belanja infrastruktur mencapai 40 persen pada 2025. Infrastruktur yang memadai akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi langsung pada stabilisasi inflasi,” ujar Yusnadi.

Yusnadi juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung agenda pembangunan nasional seperti  Asta cita. Ia mendorong Pemerintah Daerah Lampung untuk melakukan terobosan nyata, baik dalam aspek kemudahan investasi maupun penguatan pengawasan terhadap insentif dan program strategis lainnya.

Rekomendasi Strategis

Untuk mengatasi permasalahan ini, Yusnadi menyampaikan sejumlah rekomendasi:

1. Percepatan Realisasi Anggaran Infrastruktur:

Pemerintah Provinsi Lampung perlu memastikan alokasi belanja infrastruktur mencapai target 40 persen di tahun 2025, dengan prioritas pada proyek strategis yang mendukung distribusi hasil bumi, aksesibilitas ekonomi, dan pengendalian inflasi.

2. Peningkatan Pengawasan dan Transparansi:

Pemda harus meningkatkan pengawasan terhadap program-program yang diberikan insentif, memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran, serta menyampaikan laporan secara transparan kepada DPRD.

3. Sinkronisasi Kebijakan Nasional-Daerah:

Kebijakan di tingkat daerah harus sejalan dengan program nasional untuk memastikan dukungan penuh dari pusat. Ini mencakup optimalisasi agenda Astacita dalam pembangunan daerah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

4. Pengendalian Inflasi:

Pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih terarah, seperti stabilisasi harga bahan pokok dan optimalisasi distribusi barang melalui perbaikan infrastruktur jalan, guna menurunkan angka inflasi ke tingkat yang lebih ideal.

"Sebagai Anggota DPRD, khususunya di Komisi IV, saya siap berkolaborasi efektif bersama Pemerintah Daerah, karena kita adalah Pemerintahan Daerah, guna memastikan rekomendasi ini dapat diimplementasikan secara efektif. Infrastruktur yang kokoh dan inflasi yang terkendali adalah fondasi menuju Lampung yang lebih maju dan sejahtera," pungkas Yusnadi.

Pansus DPRD Lampung Upaya Stabilkan Harga Singkong

Bandarlampung--Panitia khusus (Pansus) tataniaga singkong telah resmi dibentuk DPRD Lampung, untuk menyetabilkan harga pembelian singkong di Lampung.

Rasa optimisme untuk membela petani semakin menguat dari berbagai pihak. Termasuk dari Komisi II DPRD Lampung yang terus mengawal asa para petani.

"Insyallah kami diPansus tata niaga singkong akan bekerja maksimal, mewujudkan harapan petani singkong," kata Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, Selasa (7-1-2025).

Ia menyebut, dengan dibentuknya Pansus tersebut tidak akan lagi menimbulkan persoalan klasik yang berulang terkait harga singkong.

"Tidak boleh ada lagi persoalan klasik yang berulang tiap tahun terkait dengan anjloknya harga singkong. Awal tahun baru, gas semangat baru wujudkan harga singkong berkeadilan untuk petani," tegasnya.

"Membela petani sama dengan membela kehidupan," timpalnya.

Dia menjelaskan, langkah awal yang akan dilakukan Pansus ialah mengumpulkan data termasuk menyerap data lapangan.

"Langkah awal kita mengumpulkan data-data, termasuk data lapangan dan konsultasi dengan para pakar yang berkompeten," ujarnya.

Dia menerangkan, anggota Pansus yang berjumlah dua puluh orang diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mayoritas anggota Komisi II.

Tak hanya soal harga, Ahmad Basuki mengatakan pansus juga akan memperjuangkan pupuk subsidi teruntuk petani singkong.

"Termasuk kita upayakan perjuangan alokasi kuota pupuk bersubsidi untuk petani singkong di Lampung," terangnya seperti dilansir harian momentum.

Anggota DPRD Lampung Dorong Pemda Tingkatkan PAD

 

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung mulai menerapkan skema baru untuk pajak kendaraan bermotor yakni opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang berlaku mulai Senin (6/1/2025).

Adapun Opsen Pajak ini untuk menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi (PKB dan BBNKB) kepada kabupaten/kota.

Terkait kebijakan ini, Anggota Komisi III DPRD Lampung, Diah Dharma Yanti mendorong agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bekerja maksimal untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif.

Diah mengatakan, kebijakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penertiban dan pengawasan pajak. 

"Kebijakan ini akan menjadi efektif jika pemda Lampung aktif menertibkan wajib pajak sehingga mengurangi terjadinya pelanggaran dan penundaan pembayaran," ujar Diah kepada Tribun Lampung, Jumat (10/1/2025).

"Pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan yang ketat sehingga wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak," imbuhnya

Meski begitu, Diah mengatakan jika kebijakan ini memiliki sejumlah potensi kendala untuk mencapai target sehingga opsen bisa jadi tidak efektif

"Sehingga, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan dana opsen tersebut untuk pengembangan ekonomi lokal dan program kabupaten/kota," tambahnya.

Lebih lanjut, Diah mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga dapat menambah PAD.

"Pemerintah bisa melakukan kampanye kesadaran pajak melalui media sosial, pemberitaan, atau serta memberikan edukasi langsung kepada masyarakat," seperti dilansir tribun lampung. 

Selain itu, dia menilai bahwa pelayanan prima yang diberikan kepada wajib pajak juga akan membuat proses pembayaran pajak lebih mudah dan cepat.