Ketua DPRD dan Pj Sekda Temui Petani Singkong

 

Bandar Lampung, – Setelah melalui proses yang sempat memanas, akhirnya pihak perwakilan petani singkong Provinsi Lampung diterima langsung oleh ketua DPRD Provinsi Lampung, pada Senin (13/01).

Aksi unjuk rasa yang dihadiri ribuan petani singkong telah mendatangkan angin segar kembali, setelah Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri yang didampingi Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy menemui para demonstran.

Giri menjelaskan beberapa poin yang telah disepakati bersama oleh perwakilan petani dan Pansus Niaga Singkong.

Poin awal yakni terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diterbitkan tanggal 24 Deswmber 2024 lalu, akan diperkuat dengan adanya surat edaran yang akan dikeluarkan oleh Pemprov Lampung.

Kedua, Giri memastikan petani akan menerima harga jual yang telah ditetapkan Rp 1.400/Kilo, potongan rafaksi sebesar 15 persen dengan masa tanam 9 bulan.

Selanjutnya, akan dilakukan pembinaan petani, pemantauan harga, dan tera ulang timbangan di setiap kios, serta pengembangan hilirisasi.

Giri menambahkan bahwa poin-poin tersebut menekankan konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi keputusan bersama tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, terjadi kericuhan dalam pertemuan ketika salah satu perwakilan petani menunjukkan reaksi emosional dengan memukul meja di Ruang Rapat Komisi DPRD Lampung.

Kemudian, massa aksi berupaya memasuki Gedung DPRD Lampung dengan menerobos barikade kawat berduri yang dijaga aparat kepolisian.

Di sisi lain, Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin, merespon pernyataan ketua DPRD Provinsi Lampung untuk meminta kepada Pemerintah Provinsi Lampung agar segera mendistribusikan SKB tersebut kepada seluruh perusahaan tapioka.

“Kita minta keputusan ini mulai berlaku besok. Kalau Pemprov nggak sanggup ngurus, biar kita aja yang sampaikan, kan kita mitranya mereka,” pungkasnya.

Setelah mendengarkan pernyataan dan keputusan tersebut, para anggota perkumpulan petani membubarkan diri secara tertib dan kembali ke wilayah masing-masing.

(PortalNasional)

Jihan Nurlela Hadiri Rapat Paripurna DPRD Lampung

 

Bandarlampung - Wakil Gubernur Lampung terpilih periode 2025-2030, dr. Jihan Nurlela, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar di Ruang Sidang lantai III, Selasa (14/01/2025). Kehadiran dr. Jihan Nurlela menjadi sorotan sebagai salah satu momen penting dalam proses transisi kepemimpinan di Provinsi Lampung.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, ini mengusulkan persetujuan pengesahan pengangkatan Rahmat Mirzani Djausal dan dr. Jihan Nurlela sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung masa jabatan 2025-2030. Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda Lampung, Anggota DPRD Lampung, perwakilan KPU dan Bawaslu Lampung, pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Lampung, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam wawancara seusai rapat paripurna dr. Jihan Nurlela menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk bekerja keras bersama Rahmat Mirzani Djausal demi memajukan Lampung. “Ini adalah amanah besar. Kami siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung,” ujar dr. Jihan.

Rapat Paripurna ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2025, yang menetapkan pasangan calon nomor urut dua tersebut sebagai pemenang Pilkada Lampung. Berdasarkan aturan yang berlaku, pengesahan pengangkatan ini akan diajukan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam waktu lima hari kerja.

Sebagai sosok yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, dr. Jihan Nurlela diharapkan dapat membawa pendekatan yang lebih humanis dalam kepemimpinannya. Kehadirannya dalam Rapat Paripurna ini menegaskan kesiapan pasangan terpilih untuk memulai masa jabatan mereka dengan visi yang inklusif dan progresif.

Dengan keputusan ini, dr. Jihan bersama Rahmat Mirzani Djausal akan segera mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin Provinsi Lampung. “Kami memohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Lampung agar amanah ini dapat kami emban dengan baik,” pungkas dr. Jihan. (Lis)

Yonif 7 Marinir Dukung Penuh Program Makan Bergizi Gratis

Pesawaran - Kormar, Brigif 4 Mar/BS mendukung Program Pemerintah Yonif 7 Marinir berpartisipasi menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa di sekitar Yonif 7 Marinir. Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung, Senin (13/01/2025).

Program ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk memastikan generasi muda mendapatkan gizi yang cukup sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Yonif 7 Marinir bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan kelancaran distribusi makanan bergizi, terkusus di wilayah Teluk Pandan, Yonif 7 Marinir menyediakan dapur modern yang mampu melayani ribuan porsi setiap harinya. Selain itu, program ini turut memberdayakan masyarakat lokal sebagai pekerja, sehingga memberikan dampak ekonomi positif. Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memiliki karakter yang kuat, pemerintah optimis dapat mencetak generasi yang unggul, berdaya saing, dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

Komandan Yonif 7 Marinir  Letkol Mar Irwan Abidin, M.Tr.Opsla., CBEI., Program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat bagi siswa sekolah diharapkan dengan adanya program ini dapat menciptakan generasi yang kuat,unggul, pintar dan berguna bagi bangsa dan negara, ungkapnya.(lis/San)

Mahasiswa KKN Unila Sosialisasi Bahaya Bullying di Bumi Nabung

 

Lamteng - Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung (KKN Unila) Periode 1 Tahun 2025 Kampung Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, sosialisasi bahaya bullying (perundungan) di sekolah. 

Bullying dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik korban, serta dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan anak.

Muhammad Afif Muyassar, salah satu perwakilan mahasiswa Unila mengatakan dirinya dan kawan-kawan telah berpartisipasi dalam bersosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Bumi Nabung. 

"Mengingat banyaknya kasus perundungan yang terjadi, maka perlu dilakukan penelitian dan pengembangan strategi pencegahan untuk kasus bullying tahun 2025 menyimpulkan bahwa insiden perundungan dapat diatasi dengan beberapa cara, antara lain dengan menerapkan kebijakan anti bullying yang kuat, mengedukasi dan memberikan pendidikan kepada siswa tentang bullying, mendukung siswa dalam pencegahan bullying, dan menyediakan sistem pencegahan pelaporan yang aman," katanya, Senin (13/01/2025). 

Selain itu mahasiswa KKN Unila juga menerapkan beragam aktivitas masyarakat Bumi Nabung Timur seperti gotong royong dan menanam pohon. 

"Banyak kegiatan yang dilakukan di kampung ini, seperti gotong royong, menanam pohon, kemudian akan membuat dodol dari singkong, kemungkinan akan ada tambahan berbagai macam makanan nantinya," ucapnya. 

"Selama 40 hari KKN kami akan terus belajar, berinovasi dan aktif membantu kegiatan masyarakat Kampung Bumi Nabung Timur," ujarnya.

Solikin selaku Kepala Kampung Bumi Nabung Timur mengucapkan terimakasih atas kehadiran para mahasiswa KKN Unila di kampungnya. 

"Saya selaku kepala kampung tentunya berterimakasih atas kehadiran para adik adik KKN Unila di kampung ini, waktu yang terbatas semoga nantinya akan menjadi momen bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang baik, belajar bersama dalam bermasyarakat, bekerja sama saling gotong royong dan saling kompak tetunya," kata Solikin.  (Haidar)

Ketua DPRD Lampung Terima Berita Acara Penetapan Gubernur Terpilih Dari KPU

 

Bandar Lampung - Ketua dan Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar SE., M.B.A. dan Maulidah Zauroh, MA.Pd. menerima Kunjungan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung ke DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Penyampaian Berita Acara dan keputusan tentang penetapan dan pengangkatan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada pemilihan serentak tahun 2024.

Untuk memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) peraturan KPU Nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. bertempat di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Jum'at (10/01/2025).

Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan, setelah menyerahkan hasil Pilkada kepada DPRD, untuk tahapan dan proses berikutnya bukan lagi menjadi ranah KPU. Pelantikan sepenuhnya menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri RI.

Penyerahan surat putusan ke DPRD ini, lanjut Erwan, sesuai dengan amanat PKPU paling lambat sehari setelah penetapan KPU harus mengajukan usulan pengesahan ke DPRD.
“Sehingga hari ini secara resmi KPU Lampung telah memberikan SK kepada DPRD Lampung,” ujar Erwan Bustami.

Sementara itu , Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar mengucapkan terima kasih kepada KPU Lampung dan jajaran telah melaksanakan tugas Pilkada serentak 2024 di Provinsi Lampung dengan baik.

“Khusus untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, telah selesai melaksanakan tugasnya sehingga SK penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih diterima DPRD dan selanjutnya akan diproses,” terang Giri.

Sebelumnya, dalam pleno KPU Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela secara resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilkada 2024 mengalahkan petahana Arinal-Sutono.

Teguh Santosa: Menlu Sugiono Membangkitkan Harapan di Tengah Konflik Berkepanjangan

CARACAS -- Kebijakan luar negeri Indonesia seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi semacam oasis, mata air yang membangkitkan harapan di tengah gurun yang gersang.

Banyak hal menyentak yang disampaikan Menlu Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) di Pejambon, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari.

Walau menyentak, namun pandangan-pandangan itu disampaikan secara jujur dan apa adanya, serta disertai dengan tawaran solusi jangka panjang. Sikap Indonesia dalam pernyataan itu sangat jelas dan tegas, bahwa interaksi yang mengedepankan kepentingan bersama adalah variabel penting untuk menopang perdamaian dunia yang abadi.

Demikian penilaian pengamat hubungan luar negeri dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, dalam keterangan yang diterima redaksi.

"Penilaian Menlu Sugiono tentang situasi polycrisis, di mana ketegangan yang terjadi di berbagai kawasan memiliki keterkaitan satu sama lain, saya kira akan membuat banyak negara yang terlibat dalam konflik memikirkan kembali strategi umum mereka dalam memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing dan menyadari bahwa konflik dan perang bukanlah solusi terbaik," ujar Teguh yang sedang berada di Caracas, Venezuela.

"Begitu juga penilaian akan melemahnya solidaritas dan komitmen multilateralisme, saya kira akan dipahami sebagai ajakan dari Indonesia untuk bersama menjaga tata kelola politik global," kata Teguh yang juga anggota Lembaga Kerjasama dan Hubungan Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah itu.

*Kedaulatan Pangan dan Tetangga yang Baik*

Hal lain yang diapresiasi Teguh adalah upaya menyambungkan kebijakan dalam negeri membangun kedaulatan pangan untuk menghadirkan SDM berkualitas baik dengan kebijakan menjadi tetangga yang baik di kawasan.

Teguh mengatakan, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) yang dipimpinnya sejak awal telah membaca dua kata kunci kebijakan pemerintahan Prabowo itu.

JMSI misalnya di bulan November 2024 menggelar seminar internasional yang mengaitkan kebijakan membangun kedaulatan pangan dengan upaya menjadi tetangga yang baik yang mengedepankan solusi di arena internasional.

Lalu dalam Rakernas di bulan Desember 2024, JMSI melahirkan sejumlah rekomendasi yang antara lain mengajak masyarakat pers nasional memberikan perhatian ekstra serius pada kebijakan-kebijakan itu.

"Ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan kehadiran dan peranan di arena internasional. Seperti yang dikutip Menlu Sugiono dari pernyatan Presiden Prabowo bahwa kesejahteraan hanya datang dari perdamaian. Perdamaian datang dari saling memahami. Dan saling memahami datang dari pergaulan dan negosiasi," demikian Teguh Santosa. []

Hasil Kunker DPRD Lampung, Jalan Di Lampung Tengah Segera Diperbaiki

 

Bandarlampung – Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung siap memperbaiki jalan Bangunrejo – Kalirejo yang terletak di Lampung Tengah, sesuai dengan hasil kunjungan kerja (Kunker) Komisi IV DPRD Lampung.

Kepala Dinas BMBK Lampung, M. Taufiqullah, mengungkapkan bahwa perbaikan jalan tersebut telah dimasukkan dalam anggaran untuk tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

“Hasil kunker Komisi IV mengenai jalan Bangunrejo – Kalirejo sudah masuk dalam rencana untuk tahun 2025, tinggal nanti berproses dalam pengerjaannya,” ujar Taufiqullah usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Kamis (09/01).

Taufiqullah menambahkan, jalan yang memiliki panjang sekitar 15 kilometer itu akan diperbaiki secara bertahap. Anggaran pada APBD murni akan dibagi untuk perbaikan berbagai jalan yang membutuhkan perhatian.

“Untuk tahun ini, sekitar 2 kilometer akan diperbaiki dengan anggaran sekitar Rp 10 miliar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Taufiqullah mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi titik-titik yang menjadi prioritas untuk perbaikan. Setelah pelantikan Gubernur baru, perbaikan jalan ini akan segera dimulai.

“InsyaAllah, setelah pelantikan Gubernur baru, pekerjaan akan dimulai, karena kami sudah melihat jalan-jalan yang menjadi prioritas, seperti yang berada di kawasan padat penduduk, pariwisata, dan pertanian, yang akan mendukung kemajuan Lampung,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. (LW)

Yusnadi Kunjungi Kemendagri Balai Pemerintahan Desa

 

Bandar Lampung– Silaturahmi Anggota DPRD Lampung Dapil Lampung Timur, Yusnadi dengan Kemendagri Balai Pemerintahan Desa di Lampung, Kamis (9/1/2024) berbuah manis dengan terbukanya peluang peningkatan kapasitas perangkat desa di wilayah Lampung, khususnya di Lampung Timur.

Dalam silaturahmi tersebut, Kepala Balai Pemdes Wilayah Lampung, Irsan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai program pelatihan yang sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian dari Anggaran APBN.

“Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkat desa se-Sumatra agar desa tertinggal dapat naik kelas menjadi desa mandiri,” ujar Aleg Provinsi dari PKS, (10/1/2024). 

Program pelatihan ini akan memberikan keterampilan dan pengetahuan baru bagi perangkat desa, termasuk tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, pengelolaan dana desa yang efektif, serta strategi pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Yusnadi juga melihat potensi besar bagi desa-desa di Lampung Timur untuk memanfaatkan program ini. “Sebagai Kabupaten dengan jumlah desa sebanyak 264, Lampung Timur punya peluang besar untuk meningkatkan status desa-desa tertinggalnya. Saya akan mengupayakan agar program ini dapat segera diakses oleh desa-desa di wilayah kita,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Yusnadi berencana melakukan sosialisasi langsung ke desa-desa di Lampung Timur untuk menjelaskan program ini sekaligus membantu perangkat desa dalam proses pendaftaran. “Kita ingin memastikan bahwa setiap desa yang membutuhkan pelatihan ini tidak ketinggalan kesempatan,” tegasnya.

Yusnadi berharap kolaborasi ini dapat menjadi salah satu langkah nyata untuk mewujudkan desa-desa mandiri yang mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(Keyna/rls).

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Sikapi Tunda Bayar Proyek

 

Bandar Lampung - Komisi IV DPRD Provinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan atau tunda bayar pekerjaan tahun 2024-2025.

Sehingga target pada APBD 2026 tidak adalagi tunda bayar yang belum terselesaikan, terutama pada tiga Satuan Kerja (Satker) yaitu Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Perkim) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Kamis 9 Januari 2025.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri mengatakan hearing Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, bersama minta kerja tiga satker PUPR, PSDA, dan Perkim, adalah dalam rangka menindak — lanjuti — banyaknya — laporan masyarakat tentang tunda bayar pekerjaan, sekaligus mensingkronkan program percepatan insprastruktur tahun 2025.

“Kami menemukan banyak tunda bayar pekerjaan ditahun 2024. Terlebih pada APBD 2025 tiga satker itu akan melakukan relokasi tunda bayar. Karena itu, komisi IV akan mempertahankan semua kegiatan yang masuk tahun 2025 harus dilaksnakana. Soal skema pembayaran disesuaikan dengan APBD murni, dan perubahan," kata Muklis Basri didampingi sekertaris dan aggota Komisi IV, usai RDP

Menurut Muklis, pihak Pemda Provinsi Lampung juga sudah memastikan, jika tunda bayar tahun 2024, akan segera diselesaikan baik melalui APBD murni 2025, dengan targek akhirnya APBD perubahan 2025, dengan berbagai skema efesiensi anggaran.

"Kita sudah dapat gambaran, bahwa tunda bayar akan segera diselesaikan dengan APBD murni tahun 2025, maksimal di APBD Perubahan tahun 2025. Tahun 20205 clear, sehingga APBD tahun 2026 tidak ada lagi.

Komisi IV DPRD Lampung Hearing dengan OPD

 Bandar Lampung - Komisi IV DPRD Provinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan tunggakan atau tunda bayar pekerjaan tahun 2024-2025.

Sehingga target pada APBD 2026 tidak adalagi tunda bayar yang belum terselesaikan, terutama pada tiga Satuan Kerja (Satker) yaitu Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Perkim) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Kamis 9 Januari 2025.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Mukhlis Basri mengatakan hearing Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, bersama minta kerja tiga satker PUPR, PSDA, dan Perkim, adalah dalam rangka menindak lanjuti banyaknya laporan
masyarakat tentang tunda bayar pekerjaan, sekaligus mensingkronkan program percepatan insprastruktur tahun 2025.

"Kami menemukan banyak tunda bayar pekerjaan ditahun 2024. Terlebih pada APBD 2025 tiga satker itu akan melakukan relokasi tunda bayar. Karena itu, komisi IV akan mempertahankan semua kegiatan yang masuk tahun 2025 harus dilaksnakana. Soal skema pembayaran disesuaikan dengan APBD murni, dan perubahan," kata Muklis Basri didampingi sekertaris dan aggota Komisi IV, usai RDP

Menurut Muklis, pihak Pemda Provinsi Lampung juga sudah memastikan, jika tunda bayar tahun 2024, akan segera diselesaikan baik melalui APBD murni 2025, dengan targek akhirnya APBD perubahan 2025, dengan berbagai skema efesiensi anggaran.

DPRD Lampung Terima Berita Acara Penetapan Gubernur dan Wagub Terpilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung telah resmi menetapkan Rahmat Mirzani Djausal (RMD) dan Jihan Nurlela sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2025-2030. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Hotel Emersia, Bandarlampung, Kamis (9/1/2025).

“Berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 510 Tahun 2024, menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 2 atas nama Rahmat Mirzani Djausal, ST., MM., dan dr. Jihan Nurlela, MM., sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan perolehan suara sebanyak 3.300.681,” ujar Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami.

Erwan menambahkan, penetapan tersebut tercatat dalam Berita Acara Nomor 21/PL.02.7-BA/18/2025. Berita acara ini akan segera disampaikan kepada DPRD Lampung untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

“Besok pukul 10.00 WIB, KPU Lampung akan menyerahkan berita acara penetapan kepada DPRD Lampung. Selanjutnya, DPRD memiliki waktu lima hari kerja untuk menyerahkan berita acara tersebut kepada Presiden melalui Kemendagri,” jelasnya.

Partai Pengusung dan Dukungan

RMD-Jihan diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari Partai Gerindra, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PSI, PPP, Partai Ummat, dan Partai Buruh.

Kadiv Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, turut hadir dalam rapat pleno penetapan tersebut. Hadir pula Pj Gubernur Lampung Samsudin, Forkopimda, perwakilan partai pengusul, Bawaslu, dan tamu undangan lainnya. Namun, pasangan calon nomor urut 1, Arinal Djunaidi dan Sutono, beserta timnya tidak menghadiri acara tersebut.

Sambutan Gubernur Terpilih

Dalam sambutannya, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada serentak 2024. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan Arinal-Sutono beserta para pendukungnya karena turut menjaga kondusivitas selama tahapan Pilkada.

“Ini menunjukkan kedewasaan berpolitik dan menjaga kerukunan antarpendukung,” kata Mirza.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersinergi demi kemajuan Lampung. “Harus ada kerja sama antara semua pihak untuk membawa Lampung lebih baik ke depan,” tutupnya.