Budi : Pansus LHP DPRD 2024 Akan Koordinasi Ke BPK Perwakilan Lampung

 Bandar Lampung — 'Guna pendalaman tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (LHP-BPK) RI Perwakilan Lampung tahun 2024, semester pertama. Tim Panita Khusus LHP-BPK DPRD Lampung, akan sambangi kantor BPK Senin besok, 20 Januari 2025', demikian disampaikan Anggota Pansus LHP-BPK, Budi Yuhanda. Jum'at (17/01/2025). 

Anggota Komisi IV DPRD Lampung itu menuturkan bahwa koordinasi yang akan dilakukan oleh tim Pansus merupakan langkah pendalaman terhadap sejumlah laporan yang diserahkan beberapa hari lalu saat rapat paripurna. 

“Senin besok, kami tim pansus akan mendatangi kantor BPK RI Perwakilan Lampung, untuk pendalaman tentang sejumlah temuan dari kinerja pemerintah Provinsi Lampung ditahun 2024. Ini sudah disepakati oleh teman-teman tadi saat rapat,” kata Budi Yuhanda. 

Tentu, Politisi NasDem Lampung itu mengaku bahwa koordinasi tentang pendalaman Laporan yang diserahkan oleh BPK, menjadi penting. Agar, dalam membuat rekomendasi hasil Pansus dapat sesuai dengan harapan. Sehingga, dimasa mendatang tidak terjadi hal serupa. 

“Tim pansus ini kan diberi waktu yang singkat, yaitu 20 hari kerja. Artinya, kita harus bergerak cepat untuk menyelesaikannya, dengan hasil rekomendasi Pansus yang dapat diterima oleh semua pihak," tegasnya seperti dilansir wartapost. 

Kostiana Sambangi Warga Terdampak Banjir di Bandar Lampung

 

Bandarlampung – Banjir hebat yang melanda Kota Bandar Lampung pada Jumat (17/1/2025) mengundang perhatian serius dari berbagai pihak. 

Sebagian besar wilayah kota terendam air, mengakibatkan ratusan rumah warga terdampak dan akses jalan raya terputus. 

Dalam menghadapi bencana ini, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk mengambil langkah cepat dan serius dalam menanggulangi permasalahan banjir.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, menegaskan bahwa Pemkot Bandar Lampung belum memberikan respons yang memadai terhadap bencana yang meluas ini. 

"Sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang serius dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Harapan kami, ketika sudah terjadi bencana yang meluas seperti ini, diharapkan lebih serius dan harus ada solusi," ujar Kostiana, Sabtu (18/1/2025).

Kostiana juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, banjir di Kota Bandar Lampung tidak hanya melanda wilayah pesisir, tetapi sudah merambah ke pusat kota. 

Salah satu bukti nyata adalah genangan air yang menggenangi jalan-jalan protokol serta pemukiman warga di Jalan Teuku Umar dan Jalan Sultan Agung.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan banjir tidak lagi bisa dilakukan secara sesaat. Kita butuh solusi jangka panjang yang menyeluruh. Bandar Lampung adalah jantung Provinsi Lampung, jadi tidak boleh ada lagi masyarakat yang terdampak bencana ini," tegas legislator Dapil I Bandar Lampung tersebut.

Dalam merespons bencana ini, Kostiana memastikan bahwa DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung akan segera turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga sekaligus memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak banjir, terutama di Kecamatan Way Lunik yang dilaporkan sebagai salah satu titik terparah.

"Kami dari PDIP akan bergerak hari ini. Salah satu lokasi yang akan kami bantu adalah di Way Lunik dan beberapa daerah di pesisir. Kami ingin memastikan saudara-saudara kita yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan," tandas Bendahara Umum DPD PDIP Lampung ini. (Bal)

DPRD Lampung Minta Perusahaan Prioritaskan Petani Lokal

 Lampung Timur : Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Budhi Condrowati, mendesak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Lampung Timur untuk memprioritaskan penerimaan hasil singkong dari petani lokal. Hal ini diungkapkan Budhi dalam pertemuan dengan petani, pengusaha singkong, dan anggota DPRD Lampung Timur pada Jumat (17/1).

Menurut Budhi, berdasarkan informasi yang diterimanya, perusahaan yang berlokasi di Lampung Timur lebih memilih menerima hasil singkong dari Lampung Tengah, meskipun armada pengiriman berada di Lampung Timur. Ia menjelaskan bahwa pengiriman singkong dari Lampung Timur sering kali harus menunggu pengiriman dari Lampung Tengah, yang memiliki produksi lebih banyak.

“Singkong ini banyak kiriman dari Lampung Tengah. Saya dapat info bahwa armada dari Lampung Timur tapi pakai nama orang lain. Jadi, masyarakat Lampung Timur kalau kirim singkong harus menunggu dari Lampung Tengah,” ungkap Budhi yang juga merupakan Anggota Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini.

Budhi menegaskan, jika informasi tersebut terbukti benar, perusahaan di Lampung Timur harus lebih mengutamakan petani lokal. “Jangan mentang-mentang kita punya armada, laju diutamakan Lampung Tengah. Jadi, prioritaskan dulu masyarakat Lampung Timur baru yang lainnya. Ini akan saya pantau terus,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, salah satu pihak pengelola singkong di Lampung Timur mengakui adanya kesalahan dalam sistem prioritas pengiriman dan berjanji untuk melakukan perbaikan. Seorang perwakilan perusahaan mengungkapkan, “Kami menyadari ada kesalahan dalam sistem ini. Mulai minggu-minggu ini, kami akan perbaiki. Mobil-mobil kecil bisa langsung masuk tanpa antre, sehingga petani Lampung Timur diutamakan. Namun, jika stok kurang, pabrik harus tetap hidup, sehingga kami akan mengambil dari daerah lain.”

Pihak perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk memberi perhatian lebih kepada petani Lampung Timur. “Kami yakin mulai hari ini, petani Lampung Timur menjadi prioritas. Silakan dipantau dan diperiksa. Kami siap menerima masukan demi memastikan keadilan bagi masyarakat Lampung Timur,” ujar perwakilan perusahaan tersebut.

Anggota DPRD Lampung Fahrorrozi dedikasikan dirinya untuk pembangunan Lampung

 

Bandarlampung - Fahrorrozi, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Komisi IV yang fokus pada pembangunan, dikenal sangat berkomitmen terhadap kemajuan daerahnya.

Ia lahir di Batu Kuning, Baturaja Barat, pada 13 Juni 1969, dan memiliki banyak pengalaman hidup yang membentuk karakternya.

Dalam wawancara, ia menyatakan bahwa kakeknya, Hasan Unus, selalu menekankan pentingnya tanggung jawab.

“Kakek saya, Hasan Unus, selalu menekankan pentingnya tanggung jawab. Beliau pernah berkata ‘Hidup jadi laki-laki harus bertanggung jawab.’ Pesan itu terus saya pegang hingga kini,” ujar dia lagi.

Pendidikan Fahrorrozi dimulai dari SDN 1 Batu Kuning, dilanjutkan ke SMP Negeri 2 Baturaja dan SMA Negeri 1 Baturaja, sebelum meraih gelar S1 Teknik Sipil di Universitas Tridinanti Palembang pada tahun 1993.

Kariernya dimulai sebagai konsultan teknik di PT Rezeki Bakti Bina Mas. Pada tahun 2000, setelah diminta orangtuanya, ia pindah ke Lampung untuk mengelola rumah makan.

“Tahun 2000, saya diminta orangtua pergi ke Lampung  untuk mengelola usaha rumah makan di wilayah Gayam, Lampung Selatan,” kata dia lagi.

Pengalaman ini membawanya ke dunia usaha konstruksi sebagai kontraktor. Perusahaannya berkembang pesat. Dari dunia usaha inilah, Fahrorrozi kemudian berkenalan dengan dunia politik.

Fahrorrozi memasuki politik pada tahun 2010 sebagai Ketua DPC Gerindra Lampung Selatan dan berhasil meningkatkan jumlah kursi partainya di DPRD dari nol menjadi tujuh.

“Awalnya, saya bertemu Kyay Gunadi melalui perantara Wakil Bupati Lampung Selatan, Eki Setyanto,” kata dia pula.

Ia belajar bahwa tugas politisi adalah melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

“Dari situ, saya belajar bahwa tugas politisi adalah bersama-sama eksekutif melaksanakan pembangunan. Tentunya program pembangunan itu wajib berpihak kepada orang banyak,” ujarnya.

Sebagai Ketua DPC Gerindra, ia percaya bahwa keberhasilan terletak pada rekrutmen pengurus berkualitas dan pelatihan kader.

“Kunci keberhasilan adalah rekrutmen pengurus berkualitas dan penggemblengan kader di Hambalang, sehingga tertanam jiwa patriot yang mencetak kader militan,” ujar dia lagi.

Setelah sukses di bidang konstruksi, Fahrorrozi kini menjadi politisi aktif dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, serta Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Lampung.

Masyarakat berharap, ia terus memperjuangkan kepentingan mereka.

Komitmennya membangun Lampung terlihat saat menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Lampung, ia mengungkapkan bahwa dari lebih 17 ribu km jalan provinsi di Lampung, sekitar 1.700 km dalam kondisi rusak.

Ia menegaskan perlunya inovasi dalam pendapatan daerah agar perbaikan infrastruktur tidak terhambat oleh anggaran pemerintah yang terbatas.

Namun, Fahrorrozi yakin di bawah kepemimpinan Calon Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, pembangunan akan meningkat.

“Lampung akan mampu meningkatkan APBD, menyinergikan program pemerintah pusat dengan mendapatkan dukungan dari APBN, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Karena dengan jalan itulah persoalan pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung dapat diatasi,” ujar dia lagi. (Sumber antara) 

DPRD Lampung Komitmen Dongkrak Harga Singkong

 Bandar Lampung — 'Alhamdulillah, hari ini, 16 Januari 2025. PT. Umas Jaya Agrotama Terbanggi Besar (UJA-TB) Kabupaten Lampung Tengah, tetapkan harga singkong 1.400/kg, potongan 1596, kadar Pati minimum 246. Kunjungan kami kemaren membuahkan hasil yang positif bagi masyarakat Lampung, khususnya petani singkong', demikian disampaikan Wakil Ketua Panita Khusus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Aribun Sayunis. Kamis (16/01/2025). 

Menurutnya, upaya dari tim Pansus Tata Niaga Singkong merupakan wujud keperdulian terhadap petani singkong di Provinsi Lampung, dengan target menjaga stabilitas nasional. Sehingga, produksi singkong dapat berkelanjutan secara baik. 

“Lampung ini merupakan penghasil singkong terbesar di indonesia. Nah, kalau ini tidak diperhatikan secara khusus. Maka, lambat laun, petani singkong akan hilang," tegasnya. 

Selain itu, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung tersebut melanjutkan. Pihaknya, akan terus mendorong pihak perusahaan untuk melakukan pendampingan kemitraan secara baik. Agar, persoalan tentang singkong tidak terjadi lagi di kemudian hari. 

“Kami mengharapkan, ada pendampingan secara baik tentang kemitraan. Mulai dari pemberian pupuk, bibit, dan kebutuhan lainnya. Sehingga, rasa keadilan itu dapat benar-benar dirasakan oleh semua pihak, khususnya petani singkong," tegasnya seperti dilansir wartapost. 

RDP Pansus LHP BPK DPRD Lampung dengan TAPD Seru

 

Kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) antara Pansus LHP BPK DPRD Lampung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Lampung, Rabu (15/1/2025) kemarin di Gedung Dewan, berlangsung “hangat”. Karena para wakil rakyat yang ada di pansus tidak tampak memiliki beban untuk bicara lugas.

Tak pelak, jajaran pejabat yang masuk dalam TAPD Pemprov Lampung; terdiri dari petinggi Bappeda, BPKAD, Bapenda, Biro Organisasi, dan Biro Hukum pun “dikuliti” atas kinerjanya selama ini.

Adalah anggota Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Mirzalie, yang terang-terangan “menguliti” TAPD yang diketuai Pj Sekdaprov, Fredy SM. Legislator asal Partai Gerindra itu menegaskan agar TAPD betul-betul realistis didalam menyusun target pendapatan.

Contohnya? “Misalnya, aset yang memang tidak punya potensi PAD, ya tidak perlu ditulis menjadi target. Yang real-real sajalah,” ujar Mirzalie.

Tidak hanya soal pendapatan yang selama ini memang sangat krusial bagi Pemprov Lampung. Pembelian alat tulis kantor alias ATK pun “diceletuki” oleh anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat, tersebut.

“ATK dicantumkan maksimal 16%. Kenapa harus segitu, kalau bisa dibawahnya, mengapa tidak. Untuk pembelian ATK itu ya secukupnya sajalah,” tutur Mirzalie sebagaimana dikutip dari rmollampung.id.

Mantan anggota DPRD Lampung dari Partai Golkar itu juga menyoroti mengenai banyaknya kegiatan perjalanan dinas (perjas). Yang terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran.

Sementara anggota Pansus LHP BPK DPRD Lampung lainnya, Diah Dharma Yanti dari PAN, menilai, temuan-temuan BPK terhadap TAPD menyangkut tiga hal. Yakni tata kelola anggaran, kinerja yang kurang baik, dan kurangnya kapasitas ASN akibat sedikitnya pelatihan sesuai tupoksi.

Pernyataan Mirzalie agar TAPD bersikap realistis dalam menyusun pendapatan daerah, sangatlah wajar. Pasalnya, bila mengacu pada Laporan Keuangan Pemprov Lampung TA 2023 yang ditandatangani Arinal Djunaidi selaku Gubernur pada Mei 2024, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada angka Rp 3.766.194.060.633,03 atau 78,32% dari target Rp 4.808.699.109.382,17. Memang, ada kenaikan dibanding tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.678.302.294.680,71. Namun, tetap tidak mencapai target.

Bupati Pesawaran Lantik Tiga Pj Kades

PESAWARAN- Bupati Pesawaran, Lampung, Dendi Ramadhona melantik Penjabat (Pj) Kepala Desa Grujugan Baru, Pujodadi dan Purworejo Kecamatan Negeri Katon pada Rabu, (15/1/2025) di GSG Lamban Agung, Komplek Rumah Dinas Bupati Pesawaran. 

Pelantikan ketiga Pj Kades tersebut berdasarkan SK Bupati Pesawaran masing-masing dengan Nomor: 487/IV.11/HK/2024, Nomor: 488/IV.11/HK/2024, dan Nomor: 29/IV.11/HK/2025, tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Grujugan Baru, Pujodadi dan Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Adapun nama-nama Pj. Kepala Desa yang dilantik yakni Sutopo yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kasi Pemerintahan Kecamatan Negeri Katon menggantikan Ehwan Muslim sebagai Pj. Kepala Desa Grujugan Baru. 

Kemudian Pj. Kepala Desa Pujodadi diamanahkan kepada Sawi Efendi yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Kecamatan Negeri Katon menggantikan Penjabat Kepala Desa sebelumnya Junaedi Samsul.

Serta Pj. Kepala Desa Purworejo diisi oleh Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pesawaran Dean Adi Nugroho menggantikan Penjabat sebelumnya Ardiansyah.

Acara pelantikan tersebut berlangsung khidmat dengan beberapa rangkaian acara mulai dari pembacaan SK Bupati, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan SK, hingga pemasangan tanda jabatan secara simbolik oleh Bupati.

Bupati Dendi Ramadhona menegaskan pergantian masa kepemimpinan dan jabatan merupakan hal biasa, bukan hanya di lingkup desa tapi juga berbagai unsur lembaga dan instansi pemerintah. Hal ini menurutnya merupakan bukti berjalannya roda organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

Dengan dilantiknya tiga Penjabat Kepala Desa hari ini, Bupati Dendi mengajak kepada semua perangkat desa yang terlibat agar menjadikan penyegaran ini sebagai ajang untuk mengakselerasi pembangunan, administrasi desa, serta tercapainya program dan tujuan desa.

 

Pada kesempatan itu, Dendi juga mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk saling merangkul dan melupakan segala bentuk persinggungan dan pilihan politik. Bupati menyebut bahwa perencanaan dan program ke depan jauh lebih penting untuk mewujudkan pemberdayaan desa yang sistematis, terarah, dan terpadu.

"Mari kita bergerak bersama kokohkan lagi dan songsong pembangunan masyarakat desa ke depan. Mana yang belum selesai tolong dikomunikasikan dengan baik agar dapat berjalan sebagaimana mestinya," kata dia.

Selain itu, berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan di Desa, Bupati Dendi juga turut menekankan kepada para penjabat Kepala Desa untuk segera melanjutkan tugas-tugas Kepala Desa sebelumnya serta ciptakan suasana yang aman dan kondusif sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif.

"Maka dari itu kepada aparat dan perangkat desa yang lain, bila ada pergantian harus tetap jaga kekompakan agar keberhasilan dalam memimpin desa ini dapat tercapai berkat dukungan semua," pungkas Dendi.(klis) 

DPRD Lampung Kritik Penanganan DBD

 

Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Demokrat, Deni Ribowo, meminta Puskesmas di seluruh kabupaten/kota di Lampung untuk lebih aktif mengantisipasi penyebaran demam berdarah dengue (DBD) di tengah musim penghujan.

Menurutnya, langkah pencegahan dan penanganan yang cepat sangat penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit ini.

“Memasuki musim penghujan, Puskesmas harus lebih intensif dalam melakukan fogging, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan pelayanan,” ujar Deni saat diwawancarai, Senin (14/1/2025).

Deni menegaskan bahwa tindakan preventif menjadi kunci utama dalam memerangi DBD.

Ia mendorong Puskesmas untuk lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat dan pentingnya menjaga lingkungan dari genangan air, yang kerap menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti.

“Kita tidak hanya bicara soal penanganan setelah ada kasus, tetapi lebih kepada bagaimana mencegah agar kasus itu tidak muncul. Puskesmas harus aktif memberikan sosialisasi, bukan sekadar menunggu laporan dari masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Deni menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas. Ia berharap pada 2025, seluruh Puskesmas di Lampung mampu memenuhi standar akreditasi yang lebih baik untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Puskesmas adalah akses pertama masyarakat dalam layanan kesehatan. Maka, akreditasi dan kelayakan fasilitasnya harus ditingkatkan. Bahkan, setiap kabupaten/kota harus memiliki rumah sakit dengan akreditasi A, sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah pusat,” tegas Deni seperti dikutip Berandalappung.com

Ia juga menyoroti kurangnya koordinasi dalam penanganan kasus kesehatan di Bandar Lampung.

DPRD Lampung Setujui Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

 

Bandar Lampung --- Penjabat Gubernur Lampung diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka Pengumuman dan Usulan Persetujuan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan Tahun 2025-2030 bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (14/01/2025).

Dari hasil Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, disampaikan bahwa DPRD Provinsi Lampung menyetujui Usulan Persetujuan Pengesahan Pengangkatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Provinsi Lampung akan mengajukan usulan pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dalam waktu lima hari kerja sejak penetapan oleh KPU Provinsi.

Adapun berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2025, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut dua atas nama Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Lampung untuk periode 2025-2030.

Terkait pelantikan, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa saat ini regulasi terkait pelantikan masih mengacu pada regulasi yang lama.

"Sejauh ini masih dengan Perpres yang lama dan selagi belum ada Perpres (baru) yang keluar kami masih mengacu persiapannya kepada 07 februari tapi kami juga siap kalau memang ternyata nanti pada akhirnya Perpresnya berubah soal tanggal dan lain-lain," ucapnya.

Lebih lanjut, Ahmad Giri Akbar juga mengungkapkan bahwa pelantikan Gubernur direncanakan akan dilaksanakan di pusat yang kemudian Gubernur terpilih kemudian akan melantik Bupati dan Walikota terpilih di Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Warga Dua Desa di Lampung Selatan Bersihkan Gorong-gorong Pesisir Yang Jebol

Kalianda, - Puluhan warga dua desa Tengkujuh dan desa Jondong bersama sama melakukan gotong royong pembersihan sampah yang menutupi saluran gorong gorong penghubung kedua desa yang jebol akibat tidak mampu mengaliri air secara maksimal karena terkadang oleh sebatang kayu juga tersumbat oleh tumpukan sampah plastik, Selasa (14/01/2025).

Hal itu di lakukan setelah pengecekan langsung oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi, di dampingi Forkopimcam Kalianda serta KUPT PU Kalianda Rajabasa dan kedua Kepala desa Tengkujuh dan desa Jondong. pada senin 13 Januari 2025.

Dari informasi yang di peroleh Tiga Pena Indonesia dari warga yang berada di lokasi. Gorong gorong tersebut akan segera di lakukan pembangunan baru, pengajuan kepihak PUPRA propinsi Lampung untuk perbaikan kondisi gorong gorong yang sudah terperosok tersebut telah di lakukan di akhir tahun lalu.

"Pengajuan itu sudah kami layangkan pada tanggal 02 Desember 2024 tahun kemarin dan itu sudah masuk perencanaan dan sementara ini kita melakukan pengkondisian seperti pembersihan sekaligus mengangkutan sampah terlebih dahulu, yang penting aliran air ini lancar dulu," terangnya.

Senada yang di sampaikan oleh salah satu utusan PUPR Propinsi Lampung, Idqhom Syah. Dirinya menyebut sebagai menteri jalan.

"Rencana nantinya saat di lakukan pembangunan akan di upayakan lalu lintas tidak terputus, ya artinya akan kita buatkan alternatif apakah nantinya kita buatkan jembatan dari pohon kelapa atau dari bahan lain, yang pasti saat pembangunan gorong gorong berlangsung tidak ada pemutusan lalu lintas bagi kendaraan pengguna jalan ini," ungkapnya.

Sementara itu kepada desa Jondong, Zakaria.RP. saat di temui di lokasi mengatakan. Kondisi tanah di bawah gorong gorong penghubung dua desa tersebut telah lama mengalami pengikisan.

"Sebetulnya kondisi tanah di bawah gorong gorong ini sudah lama terkikis, di tambah pipa besi milik PDAM Lampung Selatan yang membentang di posisi lobang itu menambah kendala juga tersangkutnya sampah karena lobang aliran air ini mulai menyempit, kami sudah menyurati pihak PDAM terkait itu namun hingga kini tidak ada tindakan dari mereka," ucap Jakaria.

"Untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat di lakukannya pembangunan gorong gorong ini nantinya, saya dan kepala desa Tengkujuh sudah berkoordinasi dan bersepakat untuk melibatkan pemuda kedua desa guna mengatur dan memperlancar lajunya kendaraan yang akan melintas nantinya," tambahnya.(San)

Komisi ll DPRD Lampung Apresiasi Pemerintah Soal Bantuan Vaksin

 

Bandar Lampung - Kementerian Pertanian (Kementan) bakal mendistribusikan 4 juta dosis vaksin untuk pencegahan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak termasuk ke Lampung.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan koordinasi ini diantaranya terkait dengan pengobatan dan pemberian vaksin untuk pencegahan PMK di Lampung.

Mendengar informasi itu, anggota Komisi ll DPRD Lampung, Mikdar Ilyas menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah pusat untuk menangani persoalan PMK di sejumlah wilayah termasuk Lampung.

Rencananya sebanyak 4 juta dosis vaksin pun disiapkan untuk 7 provinsi termasuk Lampung dengan jumlah PMK yang tinggi.

Adapun 7 provinsi yang bakal diberi vaksin terbagi 6 di Pulau Jawa dan 1 di Sumatera khusus untuk Provinsi Lampung.

Vaksin itu rencananya, bakal dikontribusikan pada pertengahan atau akhir Januari 2025.

Anggota Komisi ll DPRD Lampung, Mikdar Ilyas menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah pusat untuk menangani persoalan PMK di sejumlah wilayah termasuk Lampung.