HUT Ke-44 PPM, Slamet Riadi Jalin Kekompakan Bersama Element Demi Menyongsong Generasi Indonesia Emas

BANDAR  LAMPUNG -  Dalam rangka memperingati HUT Ke - 44 tahun PPM (Pemuda Panca Marga) PD Provinsi Lampung  mengadakan kegiatan bentuk nyata yang salah satu menyentuh hati masyarakat dengan melaksanakan Bhakti Sosial, Donor Darah bertempat di Gedung  Juang DHD 45, Rabu (22/01/2025).

Sebagai wujud penerus cita-cita pejuang kemerdekaan Indonesia, juga sebagai penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan  yang terdahulu penerus jiwa patriotisme terhadap negara dan kepedulian kepada warga masyarakat Provinsi Lampung, khususnya warga masyarakat Kota Bandar Lampung.

Dalam  sambutannya Ketua  Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga Provinsi Lampung, Slamet Riadi, S. Sos,   MM., mengatakan, di usia PPM Ke-44 ini mudah-mudahan dengan jiwa dan semangat nilai juang 45, "Saya mengajak kepada seluruh PPM bersama komponen bangsa lainnya, siap mengawal kepemimpinan nasional menuju Indonesia Emas 2045," ujar Bung Yadi sapaan akrabnya.

Lebih lanjut dikatakannya dengan moment HUT PPM ini, kegiatan yang bermula dari Ziarah Makam para pejuang di Makam Pahlawan, lalu Upacara  Peringatan HUT PPM  yang dilanjut dengan Potong Tumpeng. Ini saya lakukan demi menunjukkan bahwa, "Saya diberi mandat sementara memimpin PPM Provinsi Lampung telah mampu memberikan contoh yang baik serta benar-benar berada di tengah masyarakat sebagai  penerus pejuang orang tua saya terdahulu," katanya.

"Mudah-mudahan PPM selama dimandatkan kepada saya selama ini, ada manfaatnya untuk kita bersama.

Disisi lain Ketua FKPPI, Toni Eka Chandra yang turut menghadiri kegiatan tersebut, sangat bangga terhadap Ketua Slamet Riadi, mampu mempertahankan nilai para pejuang terdahulu dan terbukti mampu dengan hadirnya seluruh PC-PC Se- Provinsi Lampung untuk datang ke Bandar Lampung dalam suatu kekompakan yang erat, tentunya ini seorang pemimpin jadi cerminan yang baik bagi para anggotanya," jelas Ketua FKPPI.

Sementara saat dikorfirmasi  Sekretaris mendampingi  Ketua Panitia Kegiatan  Hk.Darmalis, Hadie Reyandi Chandra mengucap syukur kegiatan HUT PPM Ke-44 dapat  berjalan lancar dan meriah.

"Alhamdulillah berkat  kekompakan dan dibawah satu Komando Ketua PD Slamet Riadi, kami bisa melaksanakan Bhakti Sosial Donor Darah, " Karena setetes darah sangat berharga bagi yang membutuhkan, artinya para pendonor telah turut menyambung nyawa bagi yang membutuhkan," ujar  Hadie.

Semoga kepemimpinan  dibawah Ketua PD PPM Provinsi Lampung, Slamet Riadi dapat terus berlanjut mengingat telah memasuki usia Musda untuk Provinsi Lampung," tegasnya.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Pj Gubernur yang diwakili Kesbangpol Provinsi Lampung, Korem 043/Gatam, perwakilan Brigif 4 Marinir Lampung, perwakilan dari Kodim 0410 Bandar Lampung, Lsm serta para awak media dan seluruh para tamu undangan lainnya.

9.120 Kendaraan dari 90 Perusahan tak Bayar Pajak!

BANDARLAMPUNG-Luar biasa. Ribuan kendaraan dari tidak kurang dari 90 perusahaan tak setor pajak kendaraan bermotor (PKB) ke pemerintah daerah alias negara. 

Tak setor pajak  PKB massal ini terjadi hingga 2024. Informasi yang diperoleh, pemerintah telah melakukan pemberitahuan  ke masing-masing perusahaan. Namun belum banyak yang memberikan jawaban atas surat yang dilayangkan.

Jumlah terbanyak berasal dari dua perusahaan. Pertama PT Mitra Bisnis Madani dan kedua PT Great Giant Pineapple.  Mitra Bisnis Madani memiliki 1.037  unit kendaraan sementara Great Giant Pineapple berjumlah 1.031 unit a.

Kabid Pajak Bapenda Lampung Intania Purnama seperti dilansir dari Harian Momentum mengaku, sudah melayangkan surat kepada seluruh perusahaan yang menunggak. Intan berharap, perusahaan tersebut bisa menindaklanjutinya dengan membayar PKB.

"Kita sudah berkirim surat, semoga ada tindaklanjutnya dalam waktu dekat," kata Intan.

Menurut dia, data tersebut berdasarkan tahun terakhir perusahaan membayar pajak kendaraan. Meski demikian, ada satu perusahaan yang telah menjawab surat dari Bapenda.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Lampung Slamet Riadi berharap, perusahaan-perusahaan yang memiliki kendaraan bisa membayarkan pajaknya.

 “Dengan diberitakannya ini, diharapkan perusahaan-perusahaan bisa membayar pajaknya," kata Slamet.

Sayangnya, dia belum dapat menjelaskan, berapa potensi dari kendaraan yang menunggak pajak tersebut. “Potensinya belum kita hitung. Kita baru hitung perusahaan dan jumlah kendaraannya saja," sebutnya. 

Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Ingatkan Pemda tentang Pentingnya Peringatan Dini Bencana

 

Bandar Lampung - Dalam tiga hari terakhir, bencana banjir telah berdampak pada 14.160 rumah warga yang tersebar di 19 titik di 10 kecamatan di Bandar Lampung dan beberapa titik seantero Lampung.

Kondisi ini mengungkapkan tentang perlunya langkah nyata dalam mengatasi kelemahan infrastruktur perkotaan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir melalui teknologi dan digitalisasi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi, menegaskan bahwa kurang baiknya sistem drainase perkotaan menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayah perkotaan, seperti di Way Halim dan sekitarnya. “Drainase yang tidak memadai dan kurangnya perawatan rutin telah menyebabkan genangan dan banjir setiap kali hujan deras.

Kami di Komisi IV berkomitmen untuk mendorong modernisasi dan rehabilitasi sistem drainase dengan teknologi berbasis lingkungan, menggunakan anggaran yang tepat sasaran,” ujar Yusnadi.

Selain itu, Yusnadi menyoroti pentingnya digitalisasi sistem peringatan dini (early warning system) untuk kawasan-kawasan yang rentan banjir. “Kami mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengintegrasikan teknologi berbasis data curah hujan, volume air sungai, dan pasang surut laut ke dalam sistem peringatan dini. Dengan ini, masyarakat dapat lebih cepat mempersiapkan diri menghadapi potensi banjir, sehingga mengurangi risiko kerugian,” tambahnya.

Terkait dengan perubahan fungsi lahan di wilayah hulu yang memperparah banjir di kawasan seperti Sumur Putri dan Rajabasa, Yusnadi menekankan perlunya penegakan kebijakan tata ruang yang lebih ketat. “Alih fungsi lahan harus dikendalikan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Reboisasi dan pengelolaan ruang hijau di wilayah hulu menjadi prioritas kami untuk mengurangi risiko banjir di wilayah hilir,” jelasnya.

Budi : Pansus LHP DPRD 2024 Akan Koordinasi Ke BPK Perwakilan Lampung

 Bandar Lampung — 'Guna pendalaman tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (LHP-BPK) RI Perwakilan Lampung tahun 2024, semester pertama. Tim Panita Khusus LHP-BPK DPRD Lampung, akan sambangi kantor BPK Senin besok, 20 Januari 2025', demikian disampaikan Anggota Pansus LHP-BPK, Budi Yuhanda. Jum'at (17/01/2025). 

Anggota Komisi IV DPRD Lampung itu menuturkan bahwa koordinasi yang akan dilakukan oleh tim Pansus merupakan langkah pendalaman terhadap sejumlah laporan yang diserahkan beberapa hari lalu saat rapat paripurna. 

“Senin besok, kami tim pansus akan mendatangi kantor BPK RI Perwakilan Lampung, untuk pendalaman tentang sejumlah temuan dari kinerja pemerintah Provinsi Lampung ditahun 2024. Ini sudah disepakati oleh teman-teman tadi saat rapat,” kata Budi Yuhanda. 

Tentu, Politisi NasDem Lampung itu mengaku bahwa koordinasi tentang pendalaman Laporan yang diserahkan oleh BPK, menjadi penting. Agar, dalam membuat rekomendasi hasil Pansus dapat sesuai dengan harapan. Sehingga, dimasa mendatang tidak terjadi hal serupa. 

“Tim pansus ini kan diberi waktu yang singkat, yaitu 20 hari kerja. Artinya, kita harus bergerak cepat untuk menyelesaikannya, dengan hasil rekomendasi Pansus yang dapat diterima oleh semua pihak," tegasnya seperti dilansir wartapost. 

Kostiana Sambangi Warga Terdampak Banjir di Bandar Lampung

 

Bandarlampung – Banjir hebat yang melanda Kota Bandar Lampung pada Jumat (17/1/2025) mengundang perhatian serius dari berbagai pihak. 

Sebagian besar wilayah kota terendam air, mengakibatkan ratusan rumah warga terdampak dan akses jalan raya terputus. 

Dalam menghadapi bencana ini, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk mengambil langkah cepat dan serius dalam menanggulangi permasalahan banjir.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, menegaskan bahwa Pemkot Bandar Lampung belum memberikan respons yang memadai terhadap bencana yang meluas ini. 

"Sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang serius dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Harapan kami, ketika sudah terjadi bencana yang meluas seperti ini, diharapkan lebih serius dan harus ada solusi," ujar Kostiana, Sabtu (18/1/2025).

Kostiana juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, banjir di Kota Bandar Lampung tidak hanya melanda wilayah pesisir, tetapi sudah merambah ke pusat kota. 

Salah satu bukti nyata adalah genangan air yang menggenangi jalan-jalan protokol serta pemukiman warga di Jalan Teuku Umar dan Jalan Sultan Agung.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan banjir tidak lagi bisa dilakukan secara sesaat. Kita butuh solusi jangka panjang yang menyeluruh. Bandar Lampung adalah jantung Provinsi Lampung, jadi tidak boleh ada lagi masyarakat yang terdampak bencana ini," tegas legislator Dapil I Bandar Lampung tersebut.

Dalam merespons bencana ini, Kostiana memastikan bahwa DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung akan segera turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga sekaligus memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak banjir, terutama di Kecamatan Way Lunik yang dilaporkan sebagai salah satu titik terparah.

"Kami dari PDIP akan bergerak hari ini. Salah satu lokasi yang akan kami bantu adalah di Way Lunik dan beberapa daerah di pesisir. Kami ingin memastikan saudara-saudara kita yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan," tandas Bendahara Umum DPD PDIP Lampung ini. (Bal)

DPRD Lampung Minta Perusahaan Prioritaskan Petani Lokal

 Lampung Timur : Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Budhi Condrowati, mendesak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Lampung Timur untuk memprioritaskan penerimaan hasil singkong dari petani lokal. Hal ini diungkapkan Budhi dalam pertemuan dengan petani, pengusaha singkong, dan anggota DPRD Lampung Timur pada Jumat (17/1).

Menurut Budhi, berdasarkan informasi yang diterimanya, perusahaan yang berlokasi di Lampung Timur lebih memilih menerima hasil singkong dari Lampung Tengah, meskipun armada pengiriman berada di Lampung Timur. Ia menjelaskan bahwa pengiriman singkong dari Lampung Timur sering kali harus menunggu pengiriman dari Lampung Tengah, yang memiliki produksi lebih banyak.

“Singkong ini banyak kiriman dari Lampung Tengah. Saya dapat info bahwa armada dari Lampung Timur tapi pakai nama orang lain. Jadi, masyarakat Lampung Timur kalau kirim singkong harus menunggu dari Lampung Tengah,” ungkap Budhi yang juga merupakan Anggota Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini.

Budhi menegaskan, jika informasi tersebut terbukti benar, perusahaan di Lampung Timur harus lebih mengutamakan petani lokal. “Jangan mentang-mentang kita punya armada, laju diutamakan Lampung Tengah. Jadi, prioritaskan dulu masyarakat Lampung Timur baru yang lainnya. Ini akan saya pantau terus,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, salah satu pihak pengelola singkong di Lampung Timur mengakui adanya kesalahan dalam sistem prioritas pengiriman dan berjanji untuk melakukan perbaikan. Seorang perwakilan perusahaan mengungkapkan, “Kami menyadari ada kesalahan dalam sistem ini. Mulai minggu-minggu ini, kami akan perbaiki. Mobil-mobil kecil bisa langsung masuk tanpa antre, sehingga petani Lampung Timur diutamakan. Namun, jika stok kurang, pabrik harus tetap hidup, sehingga kami akan mengambil dari daerah lain.”

Pihak perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk memberi perhatian lebih kepada petani Lampung Timur. “Kami yakin mulai hari ini, petani Lampung Timur menjadi prioritas. Silakan dipantau dan diperiksa. Kami siap menerima masukan demi memastikan keadilan bagi masyarakat Lampung Timur,” ujar perwakilan perusahaan tersebut.

Anggota DPRD Lampung Fahrorrozi dedikasikan dirinya untuk pembangunan Lampung

 

Bandarlampung - Fahrorrozi, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Komisi IV yang fokus pada pembangunan, dikenal sangat berkomitmen terhadap kemajuan daerahnya.

Ia lahir di Batu Kuning, Baturaja Barat, pada 13 Juni 1969, dan memiliki banyak pengalaman hidup yang membentuk karakternya.

Dalam wawancara, ia menyatakan bahwa kakeknya, Hasan Unus, selalu menekankan pentingnya tanggung jawab.

“Kakek saya, Hasan Unus, selalu menekankan pentingnya tanggung jawab. Beliau pernah berkata ‘Hidup jadi laki-laki harus bertanggung jawab.’ Pesan itu terus saya pegang hingga kini,” ujar dia lagi.

Pendidikan Fahrorrozi dimulai dari SDN 1 Batu Kuning, dilanjutkan ke SMP Negeri 2 Baturaja dan SMA Negeri 1 Baturaja, sebelum meraih gelar S1 Teknik Sipil di Universitas Tridinanti Palembang pada tahun 1993.

Kariernya dimulai sebagai konsultan teknik di PT Rezeki Bakti Bina Mas. Pada tahun 2000, setelah diminta orangtuanya, ia pindah ke Lampung untuk mengelola rumah makan.

“Tahun 2000, saya diminta orangtua pergi ke Lampung  untuk mengelola usaha rumah makan di wilayah Gayam, Lampung Selatan,” kata dia lagi.

Pengalaman ini membawanya ke dunia usaha konstruksi sebagai kontraktor. Perusahaannya berkembang pesat. Dari dunia usaha inilah, Fahrorrozi kemudian berkenalan dengan dunia politik.

Fahrorrozi memasuki politik pada tahun 2010 sebagai Ketua DPC Gerindra Lampung Selatan dan berhasil meningkatkan jumlah kursi partainya di DPRD dari nol menjadi tujuh.

“Awalnya, saya bertemu Kyay Gunadi melalui perantara Wakil Bupati Lampung Selatan, Eki Setyanto,” kata dia pula.

Ia belajar bahwa tugas politisi adalah melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

“Dari situ, saya belajar bahwa tugas politisi adalah bersama-sama eksekutif melaksanakan pembangunan. Tentunya program pembangunan itu wajib berpihak kepada orang banyak,” ujarnya.

Sebagai Ketua DPC Gerindra, ia percaya bahwa keberhasilan terletak pada rekrutmen pengurus berkualitas dan pelatihan kader.

“Kunci keberhasilan adalah rekrutmen pengurus berkualitas dan penggemblengan kader di Hambalang, sehingga tertanam jiwa patriot yang mencetak kader militan,” ujar dia lagi.

Setelah sukses di bidang konstruksi, Fahrorrozi kini menjadi politisi aktif dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, serta Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Lampung.

Masyarakat berharap, ia terus memperjuangkan kepentingan mereka.

Komitmennya membangun Lampung terlihat saat menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Lampung, ia mengungkapkan bahwa dari lebih 17 ribu km jalan provinsi di Lampung, sekitar 1.700 km dalam kondisi rusak.

Ia menegaskan perlunya inovasi dalam pendapatan daerah agar perbaikan infrastruktur tidak terhambat oleh anggaran pemerintah yang terbatas.

Namun, Fahrorrozi yakin di bawah kepemimpinan Calon Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, pembangunan akan meningkat.

“Lampung akan mampu meningkatkan APBD, menyinergikan program pemerintah pusat dengan mendapatkan dukungan dari APBN, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Karena dengan jalan itulah persoalan pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung dapat diatasi,” ujar dia lagi. (Sumber antara) 

DPRD Lampung Komitmen Dongkrak Harga Singkong

 Bandar Lampung — 'Alhamdulillah, hari ini, 16 Januari 2025. PT. Umas Jaya Agrotama Terbanggi Besar (UJA-TB) Kabupaten Lampung Tengah, tetapkan harga singkong 1.400/kg, potongan 1596, kadar Pati minimum 246. Kunjungan kami kemaren membuahkan hasil yang positif bagi masyarakat Lampung, khususnya petani singkong', demikian disampaikan Wakil Ketua Panita Khusus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Aribun Sayunis. Kamis (16/01/2025). 

Menurutnya, upaya dari tim Pansus Tata Niaga Singkong merupakan wujud keperdulian terhadap petani singkong di Provinsi Lampung, dengan target menjaga stabilitas nasional. Sehingga, produksi singkong dapat berkelanjutan secara baik. 

“Lampung ini merupakan penghasil singkong terbesar di indonesia. Nah, kalau ini tidak diperhatikan secara khusus. Maka, lambat laun, petani singkong akan hilang," tegasnya. 

Selain itu, Sekretaris Komisi II DPRD Lampung tersebut melanjutkan. Pihaknya, akan terus mendorong pihak perusahaan untuk melakukan pendampingan kemitraan secara baik. Agar, persoalan tentang singkong tidak terjadi lagi di kemudian hari. 

“Kami mengharapkan, ada pendampingan secara baik tentang kemitraan. Mulai dari pemberian pupuk, bibit, dan kebutuhan lainnya. Sehingga, rasa keadilan itu dapat benar-benar dirasakan oleh semua pihak, khususnya petani singkong," tegasnya seperti dilansir wartapost. 

RDP Pansus LHP BPK DPRD Lampung dengan TAPD Seru

 

Kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) antara Pansus LHP BPK DPRD Lampung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Lampung, Rabu (15/1/2025) kemarin di Gedung Dewan, berlangsung “hangat”. Karena para wakil rakyat yang ada di pansus tidak tampak memiliki beban untuk bicara lugas.

Tak pelak, jajaran pejabat yang masuk dalam TAPD Pemprov Lampung; terdiri dari petinggi Bappeda, BPKAD, Bapenda, Biro Organisasi, dan Biro Hukum pun “dikuliti” atas kinerjanya selama ini.

Adalah anggota Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Mirzalie, yang terang-terangan “menguliti” TAPD yang diketuai Pj Sekdaprov, Fredy SM. Legislator asal Partai Gerindra itu menegaskan agar TAPD betul-betul realistis didalam menyusun target pendapatan.

Contohnya? “Misalnya, aset yang memang tidak punya potensi PAD, ya tidak perlu ditulis menjadi target. Yang real-real sajalah,” ujar Mirzalie.

Tidak hanya soal pendapatan yang selama ini memang sangat krusial bagi Pemprov Lampung. Pembelian alat tulis kantor alias ATK pun “diceletuki” oleh anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat, tersebut.

“ATK dicantumkan maksimal 16%. Kenapa harus segitu, kalau bisa dibawahnya, mengapa tidak. Untuk pembelian ATK itu ya secukupnya sajalah,” tutur Mirzalie sebagaimana dikutip dari rmollampung.id.

Mantan anggota DPRD Lampung dari Partai Golkar itu juga menyoroti mengenai banyaknya kegiatan perjalanan dinas (perjas). Yang terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran.

Sementara anggota Pansus LHP BPK DPRD Lampung lainnya, Diah Dharma Yanti dari PAN, menilai, temuan-temuan BPK terhadap TAPD menyangkut tiga hal. Yakni tata kelola anggaran, kinerja yang kurang baik, dan kurangnya kapasitas ASN akibat sedikitnya pelatihan sesuai tupoksi.

Pernyataan Mirzalie agar TAPD bersikap realistis dalam menyusun pendapatan daerah, sangatlah wajar. Pasalnya, bila mengacu pada Laporan Keuangan Pemprov Lampung TA 2023 yang ditandatangani Arinal Djunaidi selaku Gubernur pada Mei 2024, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada angka Rp 3.766.194.060.633,03 atau 78,32% dari target Rp 4.808.699.109.382,17. Memang, ada kenaikan dibanding tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.678.302.294.680,71. Namun, tetap tidak mencapai target.

Bupati Pesawaran Lantik Tiga Pj Kades

PESAWARAN- Bupati Pesawaran, Lampung, Dendi Ramadhona melantik Penjabat (Pj) Kepala Desa Grujugan Baru, Pujodadi dan Purworejo Kecamatan Negeri Katon pada Rabu, (15/1/2025) di GSG Lamban Agung, Komplek Rumah Dinas Bupati Pesawaran. 

Pelantikan ketiga Pj Kades tersebut berdasarkan SK Bupati Pesawaran masing-masing dengan Nomor: 487/IV.11/HK/2024, Nomor: 488/IV.11/HK/2024, dan Nomor: 29/IV.11/HK/2025, tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Grujugan Baru, Pujodadi dan Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

Adapun nama-nama Pj. Kepala Desa yang dilantik yakni Sutopo yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Kasi Pemerintahan Kecamatan Negeri Katon menggantikan Ehwan Muslim sebagai Pj. Kepala Desa Grujugan Baru. 

Kemudian Pj. Kepala Desa Pujodadi diamanahkan kepada Sawi Efendi yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Kecamatan Negeri Katon menggantikan Penjabat Kepala Desa sebelumnya Junaedi Samsul.

Serta Pj. Kepala Desa Purworejo diisi oleh Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pesawaran Dean Adi Nugroho menggantikan Penjabat sebelumnya Ardiansyah.

Acara pelantikan tersebut berlangsung khidmat dengan beberapa rangkaian acara mulai dari pembacaan SK Bupati, pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan SK, hingga pemasangan tanda jabatan secara simbolik oleh Bupati.

Bupati Dendi Ramadhona menegaskan pergantian masa kepemimpinan dan jabatan merupakan hal biasa, bukan hanya di lingkup desa tapi juga berbagai unsur lembaga dan instansi pemerintah. Hal ini menurutnya merupakan bukti berjalannya roda organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

Dengan dilantiknya tiga Penjabat Kepala Desa hari ini, Bupati Dendi mengajak kepada semua perangkat desa yang terlibat agar menjadikan penyegaran ini sebagai ajang untuk mengakselerasi pembangunan, administrasi desa, serta tercapainya program dan tujuan desa.

 

Pada kesempatan itu, Dendi juga mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk saling merangkul dan melupakan segala bentuk persinggungan dan pilihan politik. Bupati menyebut bahwa perencanaan dan program ke depan jauh lebih penting untuk mewujudkan pemberdayaan desa yang sistematis, terarah, dan terpadu.

"Mari kita bergerak bersama kokohkan lagi dan songsong pembangunan masyarakat desa ke depan. Mana yang belum selesai tolong dikomunikasikan dengan baik agar dapat berjalan sebagaimana mestinya," kata dia.

Selain itu, berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan di Desa, Bupati Dendi juga turut menekankan kepada para penjabat Kepala Desa untuk segera melanjutkan tugas-tugas Kepala Desa sebelumnya serta ciptakan suasana yang aman dan kondusif sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif.

"Maka dari itu kepada aparat dan perangkat desa yang lain, bila ada pergantian harus tetap jaga kekompakan agar keberhasilan dalam memimpin desa ini dapat tercapai berkat dukungan semua," pungkas Dendi.(klis) 

DPRD Lampung Kritik Penanganan DBD

 

Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Demokrat, Deni Ribowo, meminta Puskesmas di seluruh kabupaten/kota di Lampung untuk lebih aktif mengantisipasi penyebaran demam berdarah dengue (DBD) di tengah musim penghujan.

Menurutnya, langkah pencegahan dan penanganan yang cepat sangat penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit ini.

“Memasuki musim penghujan, Puskesmas harus lebih intensif dalam melakukan fogging, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan pelayanan,” ujar Deni saat diwawancarai, Senin (14/1/2025).

Deni menegaskan bahwa tindakan preventif menjadi kunci utama dalam memerangi DBD.

Ia mendorong Puskesmas untuk lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat dan pentingnya menjaga lingkungan dari genangan air, yang kerap menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti.

“Kita tidak hanya bicara soal penanganan setelah ada kasus, tetapi lebih kepada bagaimana mencegah agar kasus itu tidak muncul. Puskesmas harus aktif memberikan sosialisasi, bukan sekadar menunggu laporan dari masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Deni menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas. Ia berharap pada 2025, seluruh Puskesmas di Lampung mampu memenuhi standar akreditasi yang lebih baik untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Puskesmas adalah akses pertama masyarakat dalam layanan kesehatan. Maka, akreditasi dan kelayakan fasilitasnya harus ditingkatkan. Bahkan, setiap kabupaten/kota harus memiliki rumah sakit dengan akreditasi A, sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah pusat,” tegas Deni seperti dikutip Berandalappung.com

Ia juga menyoroti kurangnya koordinasi dalam penanganan kasus kesehatan di Bandar Lampung.