Diresmikan Bupati, RSB Pesawaran Siapkan Sejumlah Layanan Kesehatan Gratis

 

Pesawaran - Bupati Pesawaran, Lampung, Dendi Ramadhona menghadiri peresmian Rumah Sehat Baznas (RSB) yang berlokasi di Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedong Tataan Kamis, (30/1/2025).

Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita serta dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting. Beberapa diantaranya yaitu Ketua Baznas RI Prof. Noor Ahmad, Pimpinan Baznas RI Pembina Wilayah Lampung Prof. Nadratuzzaman Hosen, Ketua Baznas Provinsi Lampung Iskandar Zulkarnain, Ketua Baznas Pesawaran Abdul Hamid, Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Achmad Rico Julian, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Rumah Sehat Baznas merupakan program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu (mustahik) melalui sistem kepesertaan.

RSB Kabupaten Pesawaran sendiri berdiri di atas lahan seluas 1.924 m² yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah. RSB Pesawaran menjadi yang kedua di Provinsi Lampung setelah RSB Lampung Tengah, dan secara nasional merupakan bagian dari 38 unit RSB yang telah dibangun di Indonesia.

Dendi Ramadhona mengapresiasi upaya Baznas RI dalam menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Bupati Dendi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mendukung penuh program ini dengan menyediakan lahan serta mengirim tenaga medis seperti dokter dan perawat guna meningkatkan kualitas layanan.

"Ke depan, mungkin akan ada upaya kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BPJS dan Dinas Kesehatan setempat, untuk meningkatkan pelayanan RSB. Saat ini, layanan yang diberikan masih bersifat rawat jalan, namun diharapkan nantinya fasilitas dapat ditingkatkan menjadi layanan rawat inap dengan tambahan gedung, ruang, serta tenaga medis," ujar Dendi.

Ketua Baznas RI Prof. Noor Ahmad, menjelaskan bahwa pembangunan RSB ini merupakan hasil kerja sama antara Baznas pusat, daerah, dan pemerintah kabupaten. Ketua Baznas RI menyebut bahwa seluruh biaya operasional tenaga medis dan staf akan ditanggung oleh Baznas pusat selama dua tahun pertama.

"RSB adalah rumah sehat tanpa kasir, artinya semua layanan diberikan secara gratis kepada mustahik. Ini merupakan bukti nyata kepedulian Baznas dan Pemerintah Daerah dalam membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses kesehatan yang layak," ungkap Prof. Noor Ahmad.

Sementara itu, Ketua Baznas Pesawaran Abdul Hamid, juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan RSB ini. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya.

"Peletakan batu pertama RSB ini telah dilakukan pada 31 Juli 2024, yang menjadi tonggak sejarah kerja sama antara Baznas RI dan Pemkab Pesawaran dalam memberikan layanan kesehatan gratis bagi fakir miskin," ujarnya.

Setelah diresmikan hari ini, RSB Kabupaten Pesawaran akan mulai beroperasi dan menyediakan berbagai layanan kesehatan gratis, di antaranya poli gigi, poli umum, poli KIA, layanan laktasi, IGD, apotek, serta ambulans gratis. Layanan kesehatan ini beroperasi dari Senin hingga Sabtu, pukul 08.00–17.00 WIB.

Pada kesempatan peresmian ini, Baznas juga menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk triwulan pertama. Bantuan tersebut antara lain Beras Sedekah (Berkah) sebanyak 3.500 paket, program Bedah Rumah Layak Sehat (Berkat) untuk 30 rumah, serta program Benah Rumah (Benar) bagi 10 unit rumah dengan bantuan senilai Rp5–7 juta per unit.(klis)

Mentri Kordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Kunjungi Warga Korban Banjir di Palas

Lampung Selatan - Mentri Kordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, tinjau lahan persawahan yang terdampak banjir akibat meluapnya sungai Way Sekampung di Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Selain meninjau banjir Menteri Kordinator bidang pangan H. Zulkifli Hasan, juga memberikan bantuan bibit padi kepada para petani yang sawahnya terendam banjir, Rabu (29/1/2024) 

Dalam kunjungannya Menko bidang pangan H. Zulkifli Hasan, didampingi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih Radityo Egi Pratama, dan M. Syaiful Anwar, Dandrem 043/ Gatam Brijend Rikas Hidayatulloh SE MM, Dandim 421/ LS Letkol Inf Esnan Riyadi, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin, Kejati Lampung Selatan, Anggota DPRD Provinsi Lampung H. Azizi Hasan, Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Lampung Selatan, Korfopincam Kecamatan Palas serta masyarakat yang terdampak banjir. 

Menteri Kodinator bidang Pangan H. Zulkifli Hasan, menjelaskan bawah banjir ini di sebabkan meluapnya sungai Way Sekampung masuk ke areal persawahan, sehingga merendam ribuan hektar lahan persawahan milik petani yang telah di tanami padi dengan umur tanam 1-3 minggu, untuk itu saya sangat prihatin dengan kondisi lahan persawahan yang terendam banjir. 

"Bagi para petani yang lahan persawahnya terendam banjir kita telah menyiapkan bantuan bibit padi agar para petani bisa menanam kembali sawah milik mereka apa bila air banjir yang merendam sawah telah surut, selain bantuan bibit padi kita juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang lahan sawahnya terendam banjir." Ucap Menko bidang Pangan H. Zulkifli Hasan. 

Selain memberikan bantuan bibit dan sembako. Menko bidang pangan H. Zulkifli Hasan, di dampingi oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih beserta Danrem / Gatam Dandim/ LS dan Kapolres  / LS, juga meninjau irigasi tersier yang telah limpas dan masuk ke pemukiman masyarakat RT 7 dan RT 8 di Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Lampung Selatan. 

Setelah Menko bidang pangan H. Zulkipli Hasan, bersama Rombongan meninjau lokasi irigasi tersier yang ada di Desa Bandan Hurip, Menko mengatakan bahwa, irigasi tersier ini perlu dilakukan normalisasi kembali agar air sungai Way Sekampung yang masuk ke irigasi tersier ini tidak semapat limpas seperti sekarang ini, irigasi tersier ini telah mengalami pendangkalan sehingga air tidak lancar dan cepat limpas apa bila sungai Way Sekampung banjir." Ucap beliau

Maman (43) salah satu masyarakat Rt 07 yang rumahnya mulai kemaren sore terendam banjir akibat limapasnya irigasi tersier di samping rumahnya mengatakan, limpasnya irigasi tersier ini akibat airnya menggenang dan tidak bisa keluar kembali ke sungai Way Sekampung, sehingga airnya irigasi tersier limpas masuk ke pemukiman dan merendam rumah kami. 

"Selain rumah, sawah saya yang luasnya 1,5 hektar juga terendam banjir akibat meluapnya sungai Way Sekampung. Umur tanaman padi milik saya sudah berumur 3 minggu sudah terendam selama 12 hari ini, maka padi tanaman saya sudah pasti membusuk dan masa panen akan mengalami kemunduran untuk menanam kembali, sehingga saya pun harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah, kemana saya harus mencari modal untuk tanam kembali." Ucapnya dengan nada sendu. (Red)

Andika Wibawa Sosialisasikan PIP dan WK di Sukadanaham

 

Bandarlampung - Menjaga dan merawat Pancasila merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia, bukan hanya tugas aparat pemerintah. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, saat melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Sukadanaham, Tanjung Karang Barat, pada Sabtu (25/1).

Dalam acara tersebut, Andika yang juga anggota Fraksi Gerindra Lampung menekankan pentingnya masyarakat untuk selalu menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meski dalam keberagaman suku, ras, agama, dan budaya.

“Nilai-nilai Pancasila harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus menjaga nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan kerukunan,” ujar Andika.

Anggota Komisi V DPRD Lampung ini juga mengingatkan agar masyarakat menjaga kerukunan antar suku, budaya, dan agama serta menghindari paham yang bertentangan dengan Pancasila, seperti radikalisme dan terorisme. Menurutnya, radikalisme dan terorisme bukan hanya musuh negara, tetapi juga musuh agama, karena tidak ada agama yang membenarkan paham tersebut.

Pancasila, lanjut Andika, merupakan dasar negara yang menjadi patokan untuk keberlangsungan hidup berbangsa di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila juga penting sebagai pemersatu bangsa Indonesia dan membentuk karakter generasi penerus bangsa.

“Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila serta empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

PAD Tahun 2024 Gagal Capai, DPRD Lampung Minta Bapenda Optimalkan Pendapatan

 

Bandar Lampung – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung pada tahun 2024 gagal mencapai target. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), target PAD telah ditetapkan sebesar Rp 5,1 triliun. Namun, data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan bahwa realisasi PAD hanya mencapai Rp 3,3 triliun.

Anggota Komisi III DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menyayangkan pencapaian ini yang jauh dari target. Menurutnya, rendahnya realisasi PAD menyebabkan defisit anggaran dan tunda bayar, yang membebani kinerja pemerintahan daerah.

“PAD Lampung sangat kecil, sementara belanja daerah terus meningkat. Kondisi ini dapat menyebabkan stagnasi pembangunan dan menghambat roda pemerintahan,” ujar Munir dalam wawancara pada jum'at (23/01/2025).

Munir menyoroti lemahnya pengelolaan dan penagihan pajak sebagai penyebab utama gagalnya pencapaian target PAD.

“Objek pajak utama seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), retribusi, hingga dividen dari Bank Lampung dan bagi hasil tambang migas South East Sumatra (WK SES) atau PI 10%, masih belum mencapai potensi maksimal,” tegasnya.

Lampung Tertinggal dari Provinsi Tetangga

Munir juga membandingkan kinerja PAD Lampung dengan provinsi tetangga seperti Banten dan Sumatera Selatan. Ia menilai, dengan potensi ekonomi yang hampir setara, pencapaian Lampung jauh tertinggal.

“Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri. Namun, target PAD 2024 hanya tercapai Rp 3,3 triliun, sedangkan Banten mampu meraih Rp 8,6 triliun,” jelas Munir.

Ia juga mencermati perbandingan APBD ketiga provinsi tersebut. APBD Banten mencapai Rp 11,6 triliun, Sumatera Selatan Rp 11,2 triliun, sementara Lampung hanya Rp 8,6 triliun.

“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Lampung harus segera berbenah agar tidak semakin tertinggal,” tambahnya.

Munir menyoroti bahwa Pemprov Lampung telah menurunkan target PAD tahun 2025 menjadi Rp 4,1 triliun setelah kegagalan tahun 2024. Namun, ia mengingatkan agar langkah efisiensi anggaran tetap diimbangi dengan optimalisasi pendapatan untuk menopang APBD dan menghindari defisit.

Kolaborasi untuk Meningkatkan Pendapatan

Sebagai solusi, Munir mendorong pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, khususnya dari sektor pajak.

“Komisi III siap menjadi mitra strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah. Kita perlu memastikan objek pajak yang selama ini macet atau terindikasi bocor dapat dimaksimalkan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa rendahnya pendapatan daerah akan berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Lampung.

“Jika masalah ini terus dibiarkan, pembangunan di Lampung hanya akan bersifat tambal sulam. Apalagi, pemerintah pusat berencana memangkas dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun,” ungkap Munir.

Munir berharap Pemprov Lampung segera meningkatkan kinerjanya agar fondasi ekonomi dan pembangunan daerah menjadi lebih kuat di masa mendatang.(Bust)

HUT Ke-44 PPM, Slamet Riadi Jalin Kekompakan Bersama Element Demi Menyongsong Generasi Indonesia Emas

BANDAR  LAMPUNG -  Dalam rangka memperingati HUT Ke - 44 tahun PPM (Pemuda Panca Marga) PD Provinsi Lampung  mengadakan kegiatan bentuk nyata yang salah satu menyentuh hati masyarakat dengan melaksanakan Bhakti Sosial, Donor Darah bertempat di Gedung  Juang DHD 45, Rabu (22/01/2025).

Sebagai wujud penerus cita-cita pejuang kemerdekaan Indonesia, juga sebagai penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan  yang terdahulu penerus jiwa patriotisme terhadap negara dan kepedulian kepada warga masyarakat Provinsi Lampung, khususnya warga masyarakat Kota Bandar Lampung.

Dalam  sambutannya Ketua  Pimpinan Daerah Pemuda Panca Marga Provinsi Lampung, Slamet Riadi, S. Sos,   MM., mengatakan, di usia PPM Ke-44 ini mudah-mudahan dengan jiwa dan semangat nilai juang 45, "Saya mengajak kepada seluruh PPM bersama komponen bangsa lainnya, siap mengawal kepemimpinan nasional menuju Indonesia Emas 2045," ujar Bung Yadi sapaan akrabnya.

Lebih lanjut dikatakannya dengan moment HUT PPM ini, kegiatan yang bermula dari Ziarah Makam para pejuang di Makam Pahlawan, lalu Upacara  Peringatan HUT PPM  yang dilanjut dengan Potong Tumpeng. Ini saya lakukan demi menunjukkan bahwa, "Saya diberi mandat sementara memimpin PPM Provinsi Lampung telah mampu memberikan contoh yang baik serta benar-benar berada di tengah masyarakat sebagai  penerus pejuang orang tua saya terdahulu," katanya.

"Mudah-mudahan PPM selama dimandatkan kepada saya selama ini, ada manfaatnya untuk kita bersama.

Disisi lain Ketua FKPPI, Toni Eka Chandra yang turut menghadiri kegiatan tersebut, sangat bangga terhadap Ketua Slamet Riadi, mampu mempertahankan nilai para pejuang terdahulu dan terbukti mampu dengan hadirnya seluruh PC-PC Se- Provinsi Lampung untuk datang ke Bandar Lampung dalam suatu kekompakan yang erat, tentunya ini seorang pemimpin jadi cerminan yang baik bagi para anggotanya," jelas Ketua FKPPI.

Sementara saat dikorfirmasi  Sekretaris mendampingi  Ketua Panitia Kegiatan  Hk.Darmalis, Hadie Reyandi Chandra mengucap syukur kegiatan HUT PPM Ke-44 dapat  berjalan lancar dan meriah.

"Alhamdulillah berkat  kekompakan dan dibawah satu Komando Ketua PD Slamet Riadi, kami bisa melaksanakan Bhakti Sosial Donor Darah, " Karena setetes darah sangat berharga bagi yang membutuhkan, artinya para pendonor telah turut menyambung nyawa bagi yang membutuhkan," ujar  Hadie.

Semoga kepemimpinan  dibawah Ketua PD PPM Provinsi Lampung, Slamet Riadi dapat terus berlanjut mengingat telah memasuki usia Musda untuk Provinsi Lampung," tegasnya.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Pj Gubernur yang diwakili Kesbangpol Provinsi Lampung, Korem 043/Gatam, perwakilan Brigif 4 Marinir Lampung, perwakilan dari Kodim 0410 Bandar Lampung, Lsm serta para awak media dan seluruh para tamu undangan lainnya.

9.120 Kendaraan dari 90 Perusahan tak Bayar Pajak!

BANDARLAMPUNG-Luar biasa. Ribuan kendaraan dari tidak kurang dari 90 perusahaan tak setor pajak kendaraan bermotor (PKB) ke pemerintah daerah alias negara. 

Tak setor pajak  PKB massal ini terjadi hingga 2024. Informasi yang diperoleh, pemerintah telah melakukan pemberitahuan  ke masing-masing perusahaan. Namun belum banyak yang memberikan jawaban atas surat yang dilayangkan.

Jumlah terbanyak berasal dari dua perusahaan. Pertama PT Mitra Bisnis Madani dan kedua PT Great Giant Pineapple.  Mitra Bisnis Madani memiliki 1.037  unit kendaraan sementara Great Giant Pineapple berjumlah 1.031 unit a.

Kabid Pajak Bapenda Lampung Intania Purnama seperti dilansir dari Harian Momentum mengaku, sudah melayangkan surat kepada seluruh perusahaan yang menunggak. Intan berharap, perusahaan tersebut bisa menindaklanjutinya dengan membayar PKB.

"Kita sudah berkirim surat, semoga ada tindaklanjutnya dalam waktu dekat," kata Intan.

Menurut dia, data tersebut berdasarkan tahun terakhir perusahaan membayar pajak kendaraan. Meski demikian, ada satu perusahaan yang telah menjawab surat dari Bapenda.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Lampung Slamet Riadi berharap, perusahaan-perusahaan yang memiliki kendaraan bisa membayarkan pajaknya.

 “Dengan diberitakannya ini, diharapkan perusahaan-perusahaan bisa membayar pajaknya," kata Slamet.

Sayangnya, dia belum dapat menjelaskan, berapa potensi dari kendaraan yang menunggak pajak tersebut. “Potensinya belum kita hitung. Kita baru hitung perusahaan dan jumlah kendaraannya saja," sebutnya. 

Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Ingatkan Pemda tentang Pentingnya Peringatan Dini Bencana

 

Bandar Lampung - Dalam tiga hari terakhir, bencana banjir telah berdampak pada 14.160 rumah warga yang tersebar di 19 titik di 10 kecamatan di Bandar Lampung dan beberapa titik seantero Lampung.

Kondisi ini mengungkapkan tentang perlunya langkah nyata dalam mengatasi kelemahan infrastruktur perkotaan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir melalui teknologi dan digitalisasi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi, menegaskan bahwa kurang baiknya sistem drainase perkotaan menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayah perkotaan, seperti di Way Halim dan sekitarnya. “Drainase yang tidak memadai dan kurangnya perawatan rutin telah menyebabkan genangan dan banjir setiap kali hujan deras.

Kami di Komisi IV berkomitmen untuk mendorong modernisasi dan rehabilitasi sistem drainase dengan teknologi berbasis lingkungan, menggunakan anggaran yang tepat sasaran,” ujar Yusnadi.

Selain itu, Yusnadi menyoroti pentingnya digitalisasi sistem peringatan dini (early warning system) untuk kawasan-kawasan yang rentan banjir. “Kami mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengintegrasikan teknologi berbasis data curah hujan, volume air sungai, dan pasang surut laut ke dalam sistem peringatan dini. Dengan ini, masyarakat dapat lebih cepat mempersiapkan diri menghadapi potensi banjir, sehingga mengurangi risiko kerugian,” tambahnya.

Terkait dengan perubahan fungsi lahan di wilayah hulu yang memperparah banjir di kawasan seperti Sumur Putri dan Rajabasa, Yusnadi menekankan perlunya penegakan kebijakan tata ruang yang lebih ketat. “Alih fungsi lahan harus dikendalikan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Reboisasi dan pengelolaan ruang hijau di wilayah hulu menjadi prioritas kami untuk mengurangi risiko banjir di wilayah hilir,” jelasnya.

Budi : Pansus LHP DPRD 2024 Akan Koordinasi Ke BPK Perwakilan Lampung

 Bandar Lampung — 'Guna pendalaman tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (LHP-BPK) RI Perwakilan Lampung tahun 2024, semester pertama. Tim Panita Khusus LHP-BPK DPRD Lampung, akan sambangi kantor BPK Senin besok, 20 Januari 2025', demikian disampaikan Anggota Pansus LHP-BPK, Budi Yuhanda. Jum'at (17/01/2025). 

Anggota Komisi IV DPRD Lampung itu menuturkan bahwa koordinasi yang akan dilakukan oleh tim Pansus merupakan langkah pendalaman terhadap sejumlah laporan yang diserahkan beberapa hari lalu saat rapat paripurna. 

“Senin besok, kami tim pansus akan mendatangi kantor BPK RI Perwakilan Lampung, untuk pendalaman tentang sejumlah temuan dari kinerja pemerintah Provinsi Lampung ditahun 2024. Ini sudah disepakati oleh teman-teman tadi saat rapat,” kata Budi Yuhanda. 

Tentu, Politisi NasDem Lampung itu mengaku bahwa koordinasi tentang pendalaman Laporan yang diserahkan oleh BPK, menjadi penting. Agar, dalam membuat rekomendasi hasil Pansus dapat sesuai dengan harapan. Sehingga, dimasa mendatang tidak terjadi hal serupa. 

“Tim pansus ini kan diberi waktu yang singkat, yaitu 20 hari kerja. Artinya, kita harus bergerak cepat untuk menyelesaikannya, dengan hasil rekomendasi Pansus yang dapat diterima oleh semua pihak," tegasnya seperti dilansir wartapost. 

Kostiana Sambangi Warga Terdampak Banjir di Bandar Lampung

 

Bandarlampung – Banjir hebat yang melanda Kota Bandar Lampung pada Jumat (17/1/2025) mengundang perhatian serius dari berbagai pihak. 

Sebagian besar wilayah kota terendam air, mengakibatkan ratusan rumah warga terdampak dan akses jalan raya terputus. 

Dalam menghadapi bencana ini, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk mengambil langkah cepat dan serius dalam menanggulangi permasalahan banjir.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung, Kostiana, menegaskan bahwa Pemkot Bandar Lampung belum memberikan respons yang memadai terhadap bencana yang meluas ini. 

"Sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang serius dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Harapan kami, ketika sudah terjadi bencana yang meluas seperti ini, diharapkan lebih serius dan harus ada solusi," ujar Kostiana, Sabtu (18/1/2025).

Kostiana juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, banjir di Kota Bandar Lampung tidak hanya melanda wilayah pesisir, tetapi sudah merambah ke pusat kota. 

Salah satu bukti nyata adalah genangan air yang menggenangi jalan-jalan protokol serta pemukiman warga di Jalan Teuku Umar dan Jalan Sultan Agung.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan banjir tidak lagi bisa dilakukan secara sesaat. Kita butuh solusi jangka panjang yang menyeluruh. Bandar Lampung adalah jantung Provinsi Lampung, jadi tidak boleh ada lagi masyarakat yang terdampak bencana ini," tegas legislator Dapil I Bandar Lampung tersebut.

Dalam merespons bencana ini, Kostiana memastikan bahwa DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung akan segera turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga sekaligus memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak banjir, terutama di Kecamatan Way Lunik yang dilaporkan sebagai salah satu titik terparah.

"Kami dari PDIP akan bergerak hari ini. Salah satu lokasi yang akan kami bantu adalah di Way Lunik dan beberapa daerah di pesisir. Kami ingin memastikan saudara-saudara kita yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan," tandas Bendahara Umum DPD PDIP Lampung ini. (Bal)

DPRD Lampung Minta Perusahaan Prioritaskan Petani Lokal

 Lampung Timur : Anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Budhi Condrowati, mendesak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Lampung Timur untuk memprioritaskan penerimaan hasil singkong dari petani lokal. Hal ini diungkapkan Budhi dalam pertemuan dengan petani, pengusaha singkong, dan anggota DPRD Lampung Timur pada Jumat (17/1).

Menurut Budhi, berdasarkan informasi yang diterimanya, perusahaan yang berlokasi di Lampung Timur lebih memilih menerima hasil singkong dari Lampung Tengah, meskipun armada pengiriman berada di Lampung Timur. Ia menjelaskan bahwa pengiriman singkong dari Lampung Timur sering kali harus menunggu pengiriman dari Lampung Tengah, yang memiliki produksi lebih banyak.

“Singkong ini banyak kiriman dari Lampung Tengah. Saya dapat info bahwa armada dari Lampung Timur tapi pakai nama orang lain. Jadi, masyarakat Lampung Timur kalau kirim singkong harus menunggu dari Lampung Tengah,” ungkap Budhi yang juga merupakan Anggota Fraksi PDI Perjuangan Lampung ini.

Budhi menegaskan, jika informasi tersebut terbukti benar, perusahaan di Lampung Timur harus lebih mengutamakan petani lokal. “Jangan mentang-mentang kita punya armada, laju diutamakan Lampung Tengah. Jadi, prioritaskan dulu masyarakat Lampung Timur baru yang lainnya. Ini akan saya pantau terus,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, salah satu pihak pengelola singkong di Lampung Timur mengakui adanya kesalahan dalam sistem prioritas pengiriman dan berjanji untuk melakukan perbaikan. Seorang perwakilan perusahaan mengungkapkan, “Kami menyadari ada kesalahan dalam sistem ini. Mulai minggu-minggu ini, kami akan perbaiki. Mobil-mobil kecil bisa langsung masuk tanpa antre, sehingga petani Lampung Timur diutamakan. Namun, jika stok kurang, pabrik harus tetap hidup, sehingga kami akan mengambil dari daerah lain.”

Pihak perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk memberi perhatian lebih kepada petani Lampung Timur. “Kami yakin mulai hari ini, petani Lampung Timur menjadi prioritas. Silakan dipantau dan diperiksa. Kami siap menerima masukan demi memastikan keadilan bagi masyarakat Lampung Timur,” ujar perwakilan perusahaan tersebut.

Anggota DPRD Lampung Fahrorrozi dedikasikan dirinya untuk pembangunan Lampung

 

Bandarlampung - Fahrorrozi, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Komisi IV yang fokus pada pembangunan, dikenal sangat berkomitmen terhadap kemajuan daerahnya.

Ia lahir di Batu Kuning, Baturaja Barat, pada 13 Juni 1969, dan memiliki banyak pengalaman hidup yang membentuk karakternya.

Dalam wawancara, ia menyatakan bahwa kakeknya, Hasan Unus, selalu menekankan pentingnya tanggung jawab.

“Kakek saya, Hasan Unus, selalu menekankan pentingnya tanggung jawab. Beliau pernah berkata ‘Hidup jadi laki-laki harus bertanggung jawab.’ Pesan itu terus saya pegang hingga kini,” ujar dia lagi.

Pendidikan Fahrorrozi dimulai dari SDN 1 Batu Kuning, dilanjutkan ke SMP Negeri 2 Baturaja dan SMA Negeri 1 Baturaja, sebelum meraih gelar S1 Teknik Sipil di Universitas Tridinanti Palembang pada tahun 1993.

Kariernya dimulai sebagai konsultan teknik di PT Rezeki Bakti Bina Mas. Pada tahun 2000, setelah diminta orangtuanya, ia pindah ke Lampung untuk mengelola rumah makan.

“Tahun 2000, saya diminta orangtua pergi ke Lampung  untuk mengelola usaha rumah makan di wilayah Gayam, Lampung Selatan,” kata dia lagi.

Pengalaman ini membawanya ke dunia usaha konstruksi sebagai kontraktor. Perusahaannya berkembang pesat. Dari dunia usaha inilah, Fahrorrozi kemudian berkenalan dengan dunia politik.

Fahrorrozi memasuki politik pada tahun 2010 sebagai Ketua DPC Gerindra Lampung Selatan dan berhasil meningkatkan jumlah kursi partainya di DPRD dari nol menjadi tujuh.

“Awalnya, saya bertemu Kyay Gunadi melalui perantara Wakil Bupati Lampung Selatan, Eki Setyanto,” kata dia pula.

Ia belajar bahwa tugas politisi adalah melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

“Dari situ, saya belajar bahwa tugas politisi adalah bersama-sama eksekutif melaksanakan pembangunan. Tentunya program pembangunan itu wajib berpihak kepada orang banyak,” ujarnya.

Sebagai Ketua DPC Gerindra, ia percaya bahwa keberhasilan terletak pada rekrutmen pengurus berkualitas dan pelatihan kader.

“Kunci keberhasilan adalah rekrutmen pengurus berkualitas dan penggemblengan kader di Hambalang, sehingga tertanam jiwa patriot yang mencetak kader militan,” ujar dia lagi.

Setelah sukses di bidang konstruksi, Fahrorrozi kini menjadi politisi aktif dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, serta Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Lampung.

Masyarakat berharap, ia terus memperjuangkan kepentingan mereka.

Komitmennya membangun Lampung terlihat saat menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Lampung, ia mengungkapkan bahwa dari lebih 17 ribu km jalan provinsi di Lampung, sekitar 1.700 km dalam kondisi rusak.

Ia menegaskan perlunya inovasi dalam pendapatan daerah agar perbaikan infrastruktur tidak terhambat oleh anggaran pemerintah yang terbatas.

Namun, Fahrorrozi yakin di bawah kepemimpinan Calon Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, pembangunan akan meningkat.

“Lampung akan mampu meningkatkan APBD, menyinergikan program pemerintah pusat dengan mendapatkan dukungan dari APBN, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Karena dengan jalan itulah persoalan pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung dapat diatasi,” ujar dia lagi. (Sumber antara)