DPRD Lampung Minta Pemprov Maksimalkan PAD 2025

Bandarlampung - Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengkritisi sejumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur Lampung terkait masalah tunda bayar dan defisit anggaran. Menurutnya, masalah ini dapat beresiko serius bagi kelangsungan pemerintahan di masa depan.

Dalam pembahasan Pansus, Munir mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Dalam APBD Perubahan, target PAD 2024 dipatok sebesar Rp5,1 triliun, namun realisasi yang tercatat hanya sekitar Rp3,3 triliun menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Jika angka ini benar, ada penurunan sekitar Rp466 miliar dibandingkan tahun 2023, di mana PAD tercatat mencapai Rp3,7 triliun. Ini berarti target PAD kita tidak tercapai,” ujar Munir usai rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (3/2).

Munir juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang semakin memburuk dengan adanya tunda bayar dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan, hingga mencapai Rp1,4 triliun. Selain itu, target PAD untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4 triliun.

“Ini masalah yang sangat serius. PAD adalah jantung keuangan Pemprov Lampung. Jika tidak dikelola dengan baik, jalannya pemerintahan ke depan bisa terganggu. Bagaimana bisa membangun infrastruktur? Bagaimana mendukung petani dan mempercepat pertumbuhan ekonomi jika keuangan daerah dalam keadaan seperti ini?” tegasnya seperti dilansir lampung way. 

Pansus DPRD Lampung pun mendesak pemerintah daerah agar lebih teliti dan cermat dalam pengelolaan keuangan, demi memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan tidak menghambat kesejahteraan masyarakat. (*)

Komisi V DPRD Lampung Siap Perjuangkan Nasib Guru Honorer

Bandarlampung : Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan eksekutif, termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Pendidikan untuk membahas masalah honor Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini diambil menyusul tuntutan yang diajukan oleh perwakilan guru pada Aksi Damai di DPRD Lampung, Senin (3/2).

Tuntutan tersebut berasal dari 190 guru honorer yang tidak lulus seleksi PPPK, yang merasa dimasukkan dalam kategori tenaga paruh waktu. Setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan, Elly menyampaikan bahwa jumlah tersebut sesuai dengan data yang ada.

“Mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, ada yang hingga 20 tahun, namun kalah bersaing dengan peserta yang lebih muda. Masalahnya, soal tes lebih banyak berkaitan dengan pengetahuan umum, sementara mereka adalah guru agama Islam yang materi ujian tersebut tidak relevan bagi mereka,” ujar Elly.

Elly juga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap guru honorer, yang menurutnya merupakan ujung tombak pendidikan di Indonesia karena banyak yang mengajar di sekolah-sekolah.

Dalam pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), ditemukan bahwa kebutuhan guru di Lampung tidak sebanding dengan jumlah formasi yang tersedia. Oleh karena itu, Elly berencana untuk meneliti lebih lanjut formasi yang tidak terisi dan meminta data dari seluruh kabupaten/kota di Lampung.

“Contohnya, untuk formasi guru agama Islam, meski tersedia 50 kuota, hanya ada 10 peserta yang ikut seleksi, sehingga masih banyak formasi yang kosong,” kata Elly.

Sebagai solusi, Elly meminta agar guru honorer tetap tenang karena anggaran untuk seleksi ulang telah disiapkan. Ia juga menambahkan bahwa informasi tersebut belum sepenuhnya diterima oleh para guru honorer.

“Anggarannya sudah disiapkan, mereka nanti bisa mengikuti tes ulang,” tegas Elly seperti dilansir lampung way. 

Munir Abdul Sarankan Gubernur Terpilih Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan

 

Bandarlampung – Gubernur Lampung Terpilih, Rahmat Mirzani Djausal, disarankan untuk segera menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor setelah resmi dilantik. Saran ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, yang menilai kebijakan tersebut penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Munir, pemutihan pajak kendaraan perlu dilakukan di awal tahun agar pemerintah dapat lebih mudah mengukur capaian pendapatan dari sektor tersebut. Dengan demikian, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya bisa lebih akurat.

"Jika pemutihan pajak dilakukan di akhir tahun, maka Gubernur akan kesulitan memprediksi jumlah kendaraan yang membayar pajak. Namun, jika dilakukan sejak awal tahun, potensi pendapatan daerah bisa lebih jelas terpetakan," ujar Munir, Senin (3/2/2025).

Ia menekankan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan kontributor terbesar PAD Lampung. Berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah kendaraan di Lampung mencapai 3,9 juta unit, termasuk mobil, truk, dan sepeda motor.

Selain pemutihan pajak kendaraan, Munir juga menyoroti pentingnya pendataan ulang sumur-sumur yang menghasilkan pajak air permukaan. Ia mengusulkan agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Komisi III DPRD turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi potensi pajak tersebut.

"Pendapatan dari pajak air permukaan pada akhir 2024 tercatat sekitar Rp8 miliar. Jika dilakukan verifikasi ulang, bisa saja jumlahnya meningkat. Oleh karena itu, kami mendorong agar Gubernur nantinya mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) terbaru terkait pajak air permukaan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Munir menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Lampung. Ia berharap, di bawah kepemimpinan Gubernur baru, potensi pendapatan daerah bisa dimaksimalkan tanpa hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

"Dengan langkah-langkah ini, kami optimis PAD Lampung bisa meningkat dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah," pungkasnya. (Lis)

Ketua DPRD Lampung Jadi Inspektur Upacara Bulanan

Bandar Lampung --- Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar menjadi Inspektur Upacara Bulanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, bertempat di Lapangan Korpri, Senin (03/02/2025). 

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi peran strategis Forkopimda dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Kerjasama dan koordinasi yang baik antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan kunci kesuksesan dalam mewujudkan visi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. 

"Sinergi di antara lembaga-lembaga ini akan memperkuat kapasitas kita dalam menanggapi berbagai dinamika dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh Provinsi Lampung," ujar Ketua DPRD.

Anggota Forkopimda memiliki tugas besar dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugas tersebut, peran DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat adalah mendukung dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan mendukung kepentingan masyarakat. 

Dalam pelaksanaan pembangunan, DPRD juga ikut mengawasi dan memberikan masukan-masukan konstruktif agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien 

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pilkada serentak beberapa waktu yang lalu. 

Keberhasilan Pemilu adalah buah dari semangat bersama dalam menjaga integritas, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, Ketua DPRD sangat mengapresiasi semua pihak yang telah turut serta dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses Pilkada, sehingga masyarakat dapat merasa nyaman dalam menggunakan hak pilihnya.(lis) 

DPRD Lampung Paripurna Bahas LHP BPK

Bandar Lampung --- Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (03/02/2025). 

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung membahas Laporan Panitia Khusus terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) atas kinerja dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023–Semester I 2024, serta kepatuhan belanja daerah 2024. 

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung dalam laporannya menyampaikan 16 rekomendasi terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024. (Lis) 

Di depan Yusnadi PKS, Warga Terdampak Banjir Lamtim, Harapkan Tanggul Sawah Atasi Musibah

 

Guna ikut bersama merasakan penderitaan (kesedihan) 400 kepala keluarga yang terdampak banjir di Lampung Timur, Yusnadi, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung berkunjung ke Desa Mekar Jaya, Jabung, Lampung Timur, Rabu (29/1/2024).  Disamping itu, Aleg Dapil Lampung Timur ini berbagi bantuan sembako bagi warga terdampak, sebagai wujud kepeduliannya terhadap kondisi tersebut. 

Selain berdampak pada 400 KK, banjir yang merendam sekitar 1.200 hektare sawah itu ditengarai akibat ketiadaan tanggul, sehingga membuat Sungai Sekampung meluap ke area persawahan.

Menanggapi kondisi tersebut, Yusnadi menekankan pentingnya segera pembangunan tanggul sepanjang 800 meter guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

"Ini bukan kejadian pertama. Masyarakat butuh solusi nyata agar sawah mereka tidak terus menerus terendam setiap musim hujan. Kami berkomitmen untuk mengusulkan pembangunan tanggul ini pada dinas terkait mitra Komisi IV agar segera direalisasikan," tegasnya.

Selain infrastruktur, Yusnadi juga menyoroti kebutuhan petani akan bantuan benih dari pemerintah kabupaten. Bantuan ini diperlukan agar petani bisa segera menanam kembali setelah banjir surut dan tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

Darno, salah satu warga yang terdampak banjir, mengungkapkan rasa haru dan harapannya.

"Setiap tahun kami selalu khawatir kalau hujan deras turun. Sawah kami habis, rumah terendam, belum lagi penyakit yang muncul. Kami butuh tanggul ini. Kalau dibiarkan begini terus, bagaimana nasib kami kedepan?" ujar Darno berkaca-kaca penuh harap. 

Di akhir kunjungan, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap risiko penyakit akibat banjir, serta berhati-hati terhadap kemungkinan munculnya hewan berbahaya di sekitar pemukiman.

"Keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap yang utama. Oleh karena itu, mari bersama tetap waspada dan terus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit sebagai dampak lain dari musibah banjir," pungkasnya.

Ketua Komisi II DPRD Lampung Apresiasi Kementan Soal Polemik Singkong

 

BANDAR LAMPUNG – Langkah Kementerian Pertanian (Kementan) mengundang beberapa pihak terkait guna mengurai permasalahan harga ubi kayu (singkong) pada hari Jum’at (31/1/2025) lusa, mendapat apresiasi Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki.

“Kami sangat mengapresiasi sikap tanggap dan terbuka pemerintah pusat dalam permasalahan harga singkong di Lampung belakangan ini. Harapan kita, akan ditemukan solusi-solusi terbaik untuk langkah kedepan yaitu petani sejahtera dan pabrikan juga terus berkembang,” tutur Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, Rabu (29/1/2025) pagi, melalui pesan WhatsApp.

Politisi PKB ini mengaku telah mengkoordinasikan undangan Kementan melalui Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Dr. Yudi Sastro, itu dengan Ketua Pansus Tata Niaga Ubi Kayu DPRD Lampung, Mikdar Ilyas.

Sebagaimana diketahui, melalui surat bernomor: B-0235/TU.020/C/01/2025, tertanggal 24 Januari 2025, Kementan mengundang beberapa pihak terkait dalam rapat koordinasi ubi kayu yang akan dilaksanakan pada hari Jum’at (31/12025) pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai di Ruang Pola Gedung A Lt 2 Kementan, Jln Harsono RM Dalam No 3, Ragunan, Jakarta Selatan.

Dengan fokus membahas harga ubi kayu (singkong), rapat koordinasi tersebut akan langsung dipimpin Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Sementara, yang diundang dalam rakor terdiri dari: Wakil Menteri Pertanian RI, Ketua Pansus Tata Niaga Ubi Kayu DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Lampung Timur, Masyarakat Singkong Indonesia, Petani ubi kayu Gunung Balak, Lampung Timur, dan kelompok petani ubi kayu dari Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, dan Mesuji. Masing-masing kelompok petani diwakili dua orang. Ditambah satu orang penyuluh pertanian dari Lampung Tengah.

Sedangkan perusahaan tapioka yang diundang terdiri dari: PT Budi Starch & Sweetener, PT Sinar Pematang Mulia, PT Umas Jaya Agrotama, PT Sinar Laut Group, PT Tedo, dan PT Kapal Api Group.

Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, menambahkan, dengan dibahasnya permasalahan harga singkong ke tingkat kementerian, membuktikan besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat petani daerah ini.

“Di satu sisi, hal itu juga merupakan bukti bahwa Lampung merupakan sumber pakan dan pangan nasional, karenanya ironis bila petaninya tidak sejahtera,” ucap mantan Wakil Ketua DPRD Lampung Timur ini.

Menurut Abas –panggilan akrab Ahmad Basuki- posisi Lampung sebagai salah satu wilayah sumber pangan dan pakan nasional tersebut didukung oleh lahan pertanian dan perkebunan yang luas dan subur, SDM petani yang melimpah dan produktif, dimana mayoritas masyarakat menggantungkan hidup dan kehidupan ekonominya di sektor pertanian.

“Dan banyaknya industri pakan ternak selama ini mengindikasikan bahwa Lampung mempunyai sumber bahan baku yang melimpah. Perusahaan mau mendirikan pabrik di Lampung pasti salah satu kajiannya itu. Juga smelter pengolahan komoditas pertanian cukup banyak, mulai dari pabrik singkong menjadi tapioka, pabrik penggilingan padi menjadi beras, pabrik jagung menjadi pelet serta pakan ternak, dan lain-lain,” urainya.

Diresmikan Bupati, RSB Pesawaran Siapkan Sejumlah Layanan Kesehatan Gratis

 

Pesawaran - Bupati Pesawaran, Lampung, Dendi Ramadhona menghadiri peresmian Rumah Sehat Baznas (RSB) yang berlokasi di Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedong Tataan Kamis, (30/1/2025).

Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita serta dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh penting. Beberapa diantaranya yaitu Ketua Baznas RI Prof. Noor Ahmad, Pimpinan Baznas RI Pembina Wilayah Lampung Prof. Nadratuzzaman Hosen, Ketua Baznas Provinsi Lampung Iskandar Zulkarnain, Ketua Baznas Pesawaran Abdul Hamid, Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Achmad Rico Julian, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Rumah Sehat Baznas merupakan program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu (mustahik) melalui sistem kepesertaan.

RSB Kabupaten Pesawaran sendiri berdiri di atas lahan seluas 1.924 m² yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah. RSB Pesawaran menjadi yang kedua di Provinsi Lampung setelah RSB Lampung Tengah, dan secara nasional merupakan bagian dari 38 unit RSB yang telah dibangun di Indonesia.

Dendi Ramadhona mengapresiasi upaya Baznas RI dalam menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Bupati Dendi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mendukung penuh program ini dengan menyediakan lahan serta mengirim tenaga medis seperti dokter dan perawat guna meningkatkan kualitas layanan.

"Ke depan, mungkin akan ada upaya kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BPJS dan Dinas Kesehatan setempat, untuk meningkatkan pelayanan RSB. Saat ini, layanan yang diberikan masih bersifat rawat jalan, namun diharapkan nantinya fasilitas dapat ditingkatkan menjadi layanan rawat inap dengan tambahan gedung, ruang, serta tenaga medis," ujar Dendi.

Ketua Baznas RI Prof. Noor Ahmad, menjelaskan bahwa pembangunan RSB ini merupakan hasil kerja sama antara Baznas pusat, daerah, dan pemerintah kabupaten. Ketua Baznas RI menyebut bahwa seluruh biaya operasional tenaga medis dan staf akan ditanggung oleh Baznas pusat selama dua tahun pertama.

"RSB adalah rumah sehat tanpa kasir, artinya semua layanan diberikan secara gratis kepada mustahik. Ini merupakan bukti nyata kepedulian Baznas dan Pemerintah Daerah dalam membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses kesehatan yang layak," ungkap Prof. Noor Ahmad.

Sementara itu, Ketua Baznas Pesawaran Abdul Hamid, juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan RSB ini. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya.

"Peletakan batu pertama RSB ini telah dilakukan pada 31 Juli 2024, yang menjadi tonggak sejarah kerja sama antara Baznas RI dan Pemkab Pesawaran dalam memberikan layanan kesehatan gratis bagi fakir miskin," ujarnya.

Setelah diresmikan hari ini, RSB Kabupaten Pesawaran akan mulai beroperasi dan menyediakan berbagai layanan kesehatan gratis, di antaranya poli gigi, poli umum, poli KIA, layanan laktasi, IGD, apotek, serta ambulans gratis. Layanan kesehatan ini beroperasi dari Senin hingga Sabtu, pukul 08.00–17.00 WIB.

Pada kesempatan peresmian ini, Baznas juga menyalurkan berbagai bantuan sosial untuk triwulan pertama. Bantuan tersebut antara lain Beras Sedekah (Berkah) sebanyak 3.500 paket, program Bedah Rumah Layak Sehat (Berkat) untuk 30 rumah, serta program Benah Rumah (Benar) bagi 10 unit rumah dengan bantuan senilai Rp5–7 juta per unit.(klis)

Mentri Kordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Kunjungi Warga Korban Banjir di Palas

Lampung Selatan - Mentri Kordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, tinjau lahan persawahan yang terdampak banjir akibat meluapnya sungai Way Sekampung di Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Selain meninjau banjir Menteri Kordinator bidang pangan H. Zulkifli Hasan, juga memberikan bantuan bibit padi kepada para petani yang sawahnya terendam banjir, Rabu (29/1/2024) 

Dalam kunjungannya Menko bidang pangan H. Zulkifli Hasan, didampingi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih Radityo Egi Pratama, dan M. Syaiful Anwar, Dandrem 043/ Gatam Brijend Rikas Hidayatulloh SE MM, Dandim 421/ LS Letkol Inf Esnan Riyadi, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin, Kejati Lampung Selatan, Anggota DPRD Provinsi Lampung H. Azizi Hasan, Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Lampung Selatan, Korfopincam Kecamatan Palas serta masyarakat yang terdampak banjir. 

Menteri Kodinator bidang Pangan H. Zulkifli Hasan, menjelaskan bawah banjir ini di sebabkan meluapnya sungai Way Sekampung masuk ke areal persawahan, sehingga merendam ribuan hektar lahan persawahan milik petani yang telah di tanami padi dengan umur tanam 1-3 minggu, untuk itu saya sangat prihatin dengan kondisi lahan persawahan yang terendam banjir. 

"Bagi para petani yang lahan persawahnya terendam banjir kita telah menyiapkan bantuan bibit padi agar para petani bisa menanam kembali sawah milik mereka apa bila air banjir yang merendam sawah telah surut, selain bantuan bibit padi kita juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang lahan sawahnya terendam banjir." Ucap Menko bidang Pangan H. Zulkifli Hasan. 

Selain memberikan bantuan bibit dan sembako. Menko bidang pangan H. Zulkifli Hasan, di dampingi oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih beserta Danrem / Gatam Dandim/ LS dan Kapolres  / LS, juga meninjau irigasi tersier yang telah limpas dan masuk ke pemukiman masyarakat RT 7 dan RT 8 di Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Lampung Selatan. 

Setelah Menko bidang pangan H. Zulkipli Hasan, bersama Rombongan meninjau lokasi irigasi tersier yang ada di Desa Bandan Hurip, Menko mengatakan bahwa, irigasi tersier ini perlu dilakukan normalisasi kembali agar air sungai Way Sekampung yang masuk ke irigasi tersier ini tidak semapat limpas seperti sekarang ini, irigasi tersier ini telah mengalami pendangkalan sehingga air tidak lancar dan cepat limpas apa bila sungai Way Sekampung banjir." Ucap beliau

Maman (43) salah satu masyarakat Rt 07 yang rumahnya mulai kemaren sore terendam banjir akibat limapasnya irigasi tersier di samping rumahnya mengatakan, limpasnya irigasi tersier ini akibat airnya menggenang dan tidak bisa keluar kembali ke sungai Way Sekampung, sehingga airnya irigasi tersier limpas masuk ke pemukiman dan merendam rumah kami. 

"Selain rumah, sawah saya yang luasnya 1,5 hektar juga terendam banjir akibat meluapnya sungai Way Sekampung. Umur tanaman padi milik saya sudah berumur 3 minggu sudah terendam selama 12 hari ini, maka padi tanaman saya sudah pasti membusuk dan masa panen akan mengalami kemunduran untuk menanam kembali, sehingga saya pun harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah, kemana saya harus mencari modal untuk tanam kembali." Ucapnya dengan nada sendu. (Red)

Andika Wibawa Sosialisasikan PIP dan WK di Sukadanaham

 

Bandarlampung - Menjaga dan merawat Pancasila merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia, bukan hanya tugas aparat pemerintah. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa, saat melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Sukadanaham, Tanjung Karang Barat, pada Sabtu (25/1).

Dalam acara tersebut, Andika yang juga anggota Fraksi Gerindra Lampung menekankan pentingnya masyarakat untuk selalu menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meski dalam keberagaman suku, ras, agama, dan budaya.

“Nilai-nilai Pancasila harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, kapanpun dan dimanapun kita berada, kita harus menjaga nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan kerukunan,” ujar Andika.

Anggota Komisi V DPRD Lampung ini juga mengingatkan agar masyarakat menjaga kerukunan antar suku, budaya, dan agama serta menghindari paham yang bertentangan dengan Pancasila, seperti radikalisme dan terorisme. Menurutnya, radikalisme dan terorisme bukan hanya musuh negara, tetapi juga musuh agama, karena tidak ada agama yang membenarkan paham tersebut.

Pancasila, lanjut Andika, merupakan dasar negara yang menjadi patokan untuk keberlangsungan hidup berbangsa di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila juga penting sebagai pemersatu bangsa Indonesia dan membentuk karakter generasi penerus bangsa.

“Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila serta empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

PAD Tahun 2024 Gagal Capai, DPRD Lampung Minta Bapenda Optimalkan Pendapatan

 

Bandar Lampung – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung pada tahun 2024 gagal mencapai target. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), target PAD telah ditetapkan sebesar Rp 5,1 triliun. Namun, data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan bahwa realisasi PAD hanya mencapai Rp 3,3 triliun.

Anggota Komisi III DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menyayangkan pencapaian ini yang jauh dari target. Menurutnya, rendahnya realisasi PAD menyebabkan defisit anggaran dan tunda bayar, yang membebani kinerja pemerintahan daerah.

“PAD Lampung sangat kecil, sementara belanja daerah terus meningkat. Kondisi ini dapat menyebabkan stagnasi pembangunan dan menghambat roda pemerintahan,” ujar Munir dalam wawancara pada jum'at (23/01/2025).

Munir menyoroti lemahnya pengelolaan dan penagihan pajak sebagai penyebab utama gagalnya pencapaian target PAD.

“Objek pajak utama seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), retribusi, hingga dividen dari Bank Lampung dan bagi hasil tambang migas South East Sumatra (WK SES) atau PI 10%, masih belum mencapai potensi maksimal,” tegasnya.

Lampung Tertinggal dari Provinsi Tetangga

Munir juga membandingkan kinerja PAD Lampung dengan provinsi tetangga seperti Banten dan Sumatera Selatan. Ia menilai, dengan potensi ekonomi yang hampir setara, pencapaian Lampung jauh tertinggal.

“Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri. Namun, target PAD 2024 hanya tercapai Rp 3,3 triliun, sedangkan Banten mampu meraih Rp 8,6 triliun,” jelas Munir.

Ia juga mencermati perbandingan APBD ketiga provinsi tersebut. APBD Banten mencapai Rp 11,6 triliun, Sumatera Selatan Rp 11,2 triliun, sementara Lampung hanya Rp 8,6 triliun.

“Ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Lampung harus segera berbenah agar tidak semakin tertinggal,” tambahnya.

Munir menyoroti bahwa Pemprov Lampung telah menurunkan target PAD tahun 2025 menjadi Rp 4,1 triliun setelah kegagalan tahun 2024. Namun, ia mengingatkan agar langkah efisiensi anggaran tetap diimbangi dengan optimalisasi pendapatan untuk menopang APBD dan menghindari defisit.

Kolaborasi untuk Meningkatkan Pendapatan

Sebagai solusi, Munir mendorong pentingnya kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, khususnya dari sektor pajak.

“Komisi III siap menjadi mitra strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah. Kita perlu memastikan objek pajak yang selama ini macet atau terindikasi bocor dapat dimaksimalkan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa rendahnya pendapatan daerah akan berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Lampung.

“Jika masalah ini terus dibiarkan, pembangunan di Lampung hanya akan bersifat tambal sulam. Apalagi, pemerintah pusat berencana memangkas dana transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun,” ungkap Munir.

Munir berharap Pemprov Lampung segera meningkatkan kinerjanya agar fondasi ekonomi dan pembangunan daerah menjadi lebih kuat di masa mendatang.(Bust)