Bupati Terpilih Lampung Selatan Dampingi Menko Bidang Pangan Kunjungi Warga Korban Banjir

Lampung Selatan - Mentri Kordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, tinjau lahan persawahan yang terdampak banjir akibat meluapnya sungai Way Sekampung di Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Selain meninjau banjir Menteri Kordinator bidang pangan H. Zulkifli Hasan, juga memberikan bantuan bibit padi kepada para petani yang sawahnya terendam banjir, Rabu (29/1/2024) 

Dalam kunjungannya Menko bidang pangan H. Zulkifli Hasan, didampingi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih Radityo Egi Pratama, dan M. Syaiful Anwar, Dandrem 043/ Gatam Brijend Rikas Hidayatulloh SE MM, Dandim 421/ LS Letkol Inf Esnan Riyadi, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin, Kejati Lampung Selatan, Anggota DPRD Provinsi Lampung H. Azizi Hasan, Ketua DPRD dan beberapa anggota DPRD Lampung Selatan, Korfopincam Kecamatan Palas serta masyarakat yang terdampak banjir. 

Menteri Kodinator bidang Pangan H. Zulkifli Hasan, menjelaskan bawah banjir ini di sebabkan meluapnya sungai Way Sekampung masuk ke areal persawahan, sehingga merendam ribuan hektar lahan persawahan milik petani yang telah di tanami padi dengan umur tanam 1-3 minggu, untuk itu saya sangat prihatin dengan kondisi lahan persawahan yang terendam banjir. 

"Bagi para petani yang lahan persawahnya terendam banjir kita telah menyiapkan bantuan bibit padi agar para petani bisa menanam kembali sawah milik mereka apa bila air banjir yang merendam sawah telah surut, selain bantuan bibit padi kita juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang lahan sawahnya terendam banjir." Ucap Menko bidang Pangan H. Zulkifli Hasan. 

Selain memberikan bantuan bibit dan sembako. Menko bidang pangan H. Zulkifli Hasan, di dampingi oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih beserta Danrem / Gatam Dandim/ LS dan Kapolres / LS, juga meninjau irigasi tersier yang telah limpas dan masuk ke pemukiman masyarakat RT 7 dan RT 8 di Desa Bandan Hurip Kecamatan Palas Lampung Selatan. 

Setelah Menko bidang pangan H. Zulkipli Hasan, bersama Rombongan meninjau lokasi irigasi tersier yang ada di Desa Bandan Hurip, Menko mengatakan bahwa, irigasi tersier ini perlu dilakukan normalisasi kembali agar air sungai Way Sekampung yang masuk ke irigasi tersier ini tidak semapat limpas seperti sekarang ini, irigasi tersier ini telah mengalami pendangkalan sehingga air tidak lancar dan cepat limpas apa bila sungai Way Sekampung banjir." Ucap bebelia

Maman (43) salah satu masyarakat Rt 07 yang rumahnya mulai kemaren sore terendam banjir akibat limapasnya irigasi tersier di samping rumahnya mengatakan, limpasnya irigasi tersier ini akibat airnya menggenang dan tidak bisa keluar kembali ke sungai Way Sekampung, sehingga airnya irigasi tersier limpas masuk ke pemukiman dan merendam rumah kami. 

"Selain rumah, sawah saya yang luasnya 1,5 hektar juga terendam banjir akibat meluapnya sungai Way Sekampung. Umur tanaman padi milik saya sudah berumur 3 minggu sudah terendam selama 12 hari ini, maka padi tanaman saya sudah pasti membusuk dan masa panen akan mengalami kemunduran untuk menanam kembali, sehingga saya pun harus mengeluarkan biaya jutaan rupiah, kemana saya harus mencari modal untuk tanam kembali." Ucapnya dengan nada sendu. (Red)

Komisi V DPRD Lampung Terima Perwakilan Puluhan Guru

 Puluhan guru honorer di Lampung yang tergabung dalam Forum Guru R3 Provinsi Lampung demo di Kantor DPRD Provinsi Lampung.

Mereka adalah guru R3 yang merupakan peserta Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang terdata menurut keputusan MenPAN-RB nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

Kehadiran merekapun diterima Komisi V DPRD Provinsi Lampung untuk menyampaikan keluhan mereka terkait penetapan status guru yang belum diterima PPPK Pemprov Lampung.

Ketua koordinator lapangan, Rudy Hendra mengungkapkan tuntutan mereka untuk menjadi jadi PPPK Penuh Waktu.

Kami datang kesini untuk menuntut status kami menjadi PPPK Penuh Waktu, karena kami sudah mengabdi sebagai guru cukup lama," kata Rudy, Senin 3 Februari 2025.

Setidaknya ada lebih dari 190 guru R3 yang belum diangkat menjadi PPPK. Kebanyakan berlatar belakang sebagai guru Pendidikan Agama IsIam, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab. 

"Kami berharap 190 guru ini dapat terakomodir, sehingga kami mengajar ini tidak dapat gaji dibawah Rp1 juta per bulan," katanya.

Apalagi jabatannya mengajar disekolah masing-masing dapat terancam dengan adanya guru PPPK yang baru saja diterima.

Menyikapi hal ini Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan mengatakan akan menindaklanjuti persoalan ini.

"Kita akan bicara kemampuan keuangan kita. Sehingga nantinya yang menjadi tanggungjawab kami untuk memperjuangkan karena teman-teman guru ini layak diperjuangkan," katanya seperti dilansir rilis lampung. 

Soal Gas Elpiji 3 Kg, Anggota Komisi V DPRD Lampung Sambut Baik Keputusan Presiden

 Anggota Komisi V DPRD Lampung, Andika Wibawa SR, menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali mengizinkan pengecer menjual LPG 3 kg (Gas Melon) seperti sebelumnya.

Kebijakan ini diambil setelah pembatasan yang diberlakukan sejak 1 Februari 2025 menyebabkan antrean panjang dan kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh gas bersubsidi.

“Kami mendukung langkah pemerintah dalam mengatur kembali distribusi LPG 3 kg agar lebih mudah diakses masyarakat. Namun, pengawasan tetap diperlukan agar harga di tingkat pengecer tidak jauh berbeda dari harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Andika, Selasa (4/2/2025).

Meski mendukung kebijakan ini, Andika menekankan pentingnya perbaikan tata kelola distribusi LPG 3 kg agar subsidi benar-benar tepat sasaran. Ia juga mendorong koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan agen LPG untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan merata.

Ia mengingatkan bahwa insiden di Pamulang, Banten—di mana seorang warga meninggal akibat desakan saat antre gas—harus menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terjadi di Lampung.

Selain itu, Andika meminta agar distribusi LPG 3 kg dilakukan secara adil untuk mencegah kelangkaan akibat panic buying atau penimbunan oleh oknum tak bertanggung jawab.

“Jika regulasi ini diterapkan dengan baik, masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan gas, dan harga di tingkat pengecer tetap terkendali,” pungkasnya seperti dilansir pembaruan. 

Veri Agusli HTB Minta APH Tindak Tegas Kriminalitas

BANDARLAMPUNG – Kasus kejahatan yang terjadi di Provinsi Lampung menjadi perhatian khusus bagi Legislator Veri Agusli HTB anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung. 

Veri menjelaskan kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat seperti kasus percobaan pencurian disertai penganiayaan yang terjadi pada driver taksi online di kota Bandarlampung. 

“Aparat Penegak Hukum (APH) harus tindak tegas masalah ini, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di Provinsi Lampung,” ungkap Legislator Fraksi Gerindra  DPRD Lampung, Selasa (4/2/25). 

Dia pun menyampaikan apalagi beberapa kasus yang telah terjadi di Bandarlampung, para pelaku kriminalitas bahkan melakukan tindak kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. 

“Seperti beberapa kasus yang terjadi di Kota Bandarlampung mulai dari Pelaku curanmor yang terlibat adu tembak dengan petugas kepolisian di daerah Kedamaian dan juga driver taksi online yang mengalami luka lecet di bagian dada, belakang kuping dan lengan tangan akibat tusukan dari pelaku kejahatan yang tidak segan-segan untuk  menggunakan senjata tajam dalam aksinya, ”tambah Veri. 

Veri berharap tindak tegas kepolisian ini dapat menekan angka kriminalitas yang terjadi di provinsi Lampung. 

“Kita harapkan kepolisian dapat bertindak tegas untuk meminimalisir kriminalitas yang terjadi di Provinsi Lampung demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Lampung,” tutupnya.

Budhi Condrowati Minta Langkah Konkrit Pemerintah Pusat Terkait Harga Singkong

Jakarta -Anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong, Budhi Condrowati, menekankan pentingnya langkah konkrit dari pemerintah pusat untuk segera menetapkan regulasi terkait kebijakan harga singkong di Lampung. Menurutnya, kebijakan yang jelas akan berdampak positif bagi kesejahteraan petani dan perusahaan singkong di wilayah tersebut, terutama menjelang Lebaran.

“Petani dan perusahaan singkong di Lampung sangat membutuhkan kebijakan yang jelas, apalagi menjelang Lebaran, banyak buruh, petani, sopir, karyawan, tukang cabut singkong dan tukang bongkar singkong yang terpaksa dirumahkan. Mereka memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, jadi jangan sampai mereka tidak dapat mencapainya,” ujar Budhi Condrowati bersama tim pansus tata niaga singkong saat melakukan kunjungan kerja ke DPR RI pada Rabu (5/2).

Selain itu, Condro juga mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan impor tapioka, guna memberi ruang bagi petani lokal untuk berkembang dan lebih sejahtera. “Impor tapioka harus dihentikan agar petani kita tidak terhimpit persaingan dengan produk impor, yang justru merugikan mereka,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Condro juga mengusulkan agar selain regulasi harga, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap subsidi pupuk yang sudah ada untuk singkong. Ia mengusulkan pembentukan kelompok-kelompok tani singkong dan program penyuluhan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk memberikan pelatihan terkait pengolahan singkong yang baik serta teknik pemupukan yang tepat.

“Hal ini bertujuan agar hasil pertanian singkong di Lampung dapat meningkat dan petani serta perusahaan bisa lebih sejahtera,” ujar Condrowati.

Pansus Tata Niaga Singkong berharap pemerintah segera bertindak untuk menjaga keseimbangan antara harga yang wajar dan kepentingan petani di daerah penghasil singkong utama, seperti Lampung.

Condro juga menekankan, kebijakan yang tepat di sektor pertanian singkong di Lampung akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani. “Jika petani sejahtera, maka ketersediaan pangan kita juga akan terjamin,” pungkasnya seperti dilansir lampung way. 

DPRD Lampung Minta Pemprov Maksimalkan PAD 2025

Bandarlampung - Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengkritisi sejumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur Lampung terkait masalah tunda bayar dan defisit anggaran. Menurutnya, masalah ini dapat beresiko serius bagi kelangsungan pemerintahan di masa depan.

Dalam pembahasan Pansus, Munir mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Dalam APBD Perubahan, target PAD 2024 dipatok sebesar Rp5,1 triliun, namun realisasi yang tercatat hanya sekitar Rp3,3 triliun menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Jika angka ini benar, ada penurunan sekitar Rp466 miliar dibandingkan tahun 2023, di mana PAD tercatat mencapai Rp3,7 triliun. Ini berarti target PAD kita tidak tercapai,” ujar Munir usai rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (3/2).

Munir juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang semakin memburuk dengan adanya tunda bayar dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan, hingga mencapai Rp1,4 triliun. Selain itu, target PAD untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp4 triliun.

“Ini masalah yang sangat serius. PAD adalah jantung keuangan Pemprov Lampung. Jika tidak dikelola dengan baik, jalannya pemerintahan ke depan bisa terganggu. Bagaimana bisa membangun infrastruktur? Bagaimana mendukung petani dan mempercepat pertumbuhan ekonomi jika keuangan daerah dalam keadaan seperti ini?” tegasnya seperti dilansir lampung way. 

Pansus DPRD Lampung pun mendesak pemerintah daerah agar lebih teliti dan cermat dalam pengelolaan keuangan, demi memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan tidak menghambat kesejahteraan masyarakat. (*)

Komisi V DPRD Lampung Siap Perjuangkan Nasib Guru Honorer

Bandarlampung : Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan eksekutif, termasuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Pendidikan untuk membahas masalah honor Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini diambil menyusul tuntutan yang diajukan oleh perwakilan guru pada Aksi Damai di DPRD Lampung, Senin (3/2).

Tuntutan tersebut berasal dari 190 guru honorer yang tidak lulus seleksi PPPK, yang merasa dimasukkan dalam kategori tenaga paruh waktu. Setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan, Elly menyampaikan bahwa jumlah tersebut sesuai dengan data yang ada.

“Mereka sudah mengabdi bertahun-tahun, ada yang hingga 20 tahun, namun kalah bersaing dengan peserta yang lebih muda. Masalahnya, soal tes lebih banyak berkaitan dengan pengetahuan umum, sementara mereka adalah guru agama Islam yang materi ujian tersebut tidak relevan bagi mereka,” ujar Elly.

Elly juga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap guru honorer, yang menurutnya merupakan ujung tombak pendidikan di Indonesia karena banyak yang mengajar di sekolah-sekolah.

Dalam pertemuan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), ditemukan bahwa kebutuhan guru di Lampung tidak sebanding dengan jumlah formasi yang tersedia. Oleh karena itu, Elly berencana untuk meneliti lebih lanjut formasi yang tidak terisi dan meminta data dari seluruh kabupaten/kota di Lampung.

“Contohnya, untuk formasi guru agama Islam, meski tersedia 50 kuota, hanya ada 10 peserta yang ikut seleksi, sehingga masih banyak formasi yang kosong,” kata Elly.

Sebagai solusi, Elly meminta agar guru honorer tetap tenang karena anggaran untuk seleksi ulang telah disiapkan. Ia juga menambahkan bahwa informasi tersebut belum sepenuhnya diterima oleh para guru honorer.

“Anggarannya sudah disiapkan, mereka nanti bisa mengikuti tes ulang,” tegas Elly seperti dilansir lampung way. 

Munir Abdul Sarankan Gubernur Terpilih Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan

 

Bandarlampung – Gubernur Lampung Terpilih, Rahmat Mirzani Djausal, disarankan untuk segera menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor setelah resmi dilantik. Saran ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, yang menilai kebijakan tersebut penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Munir, pemutihan pajak kendaraan perlu dilakukan di awal tahun agar pemerintah dapat lebih mudah mengukur capaian pendapatan dari sektor tersebut. Dengan demikian, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya bisa lebih akurat.

"Jika pemutihan pajak dilakukan di akhir tahun, maka Gubernur akan kesulitan memprediksi jumlah kendaraan yang membayar pajak. Namun, jika dilakukan sejak awal tahun, potensi pendapatan daerah bisa lebih jelas terpetakan," ujar Munir, Senin (3/2/2025).

Ia menekankan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan kontributor terbesar PAD Lampung. Berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah kendaraan di Lampung mencapai 3,9 juta unit, termasuk mobil, truk, dan sepeda motor.

Selain pemutihan pajak kendaraan, Munir juga menyoroti pentingnya pendataan ulang sumur-sumur yang menghasilkan pajak air permukaan. Ia mengusulkan agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Komisi III DPRD turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi potensi pajak tersebut.

"Pendapatan dari pajak air permukaan pada akhir 2024 tercatat sekitar Rp8 miliar. Jika dilakukan verifikasi ulang, bisa saja jumlahnya meningkat. Oleh karena itu, kami mendorong agar Gubernur nantinya mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) terbaru terkait pajak air permukaan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Munir menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Lampung. Ia berharap, di bawah kepemimpinan Gubernur baru, potensi pendapatan daerah bisa dimaksimalkan tanpa hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

"Dengan langkah-langkah ini, kami optimis PAD Lampung bisa meningkat dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah," pungkasnya. (Lis)

Ketua DPRD Lampung Jadi Inspektur Upacara Bulanan

Bandar Lampung --- Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar menjadi Inspektur Upacara Bulanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, bertempat di Lapangan Korpri, Senin (03/02/2025). 

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi peran strategis Forkopimda dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Kerjasama dan koordinasi yang baik antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan kunci kesuksesan dalam mewujudkan visi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. 

"Sinergi di antara lembaga-lembaga ini akan memperkuat kapasitas kita dalam menanggapi berbagai dinamika dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh Provinsi Lampung," ujar Ketua DPRD.

Anggota Forkopimda memiliki tugas besar dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugas tersebut, peran DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat adalah mendukung dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan mendukung kepentingan masyarakat. 

Dalam pelaksanaan pembangunan, DPRD juga ikut mengawasi dan memberikan masukan-masukan konstruktif agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien 

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pilkada serentak beberapa waktu yang lalu. 

Keberhasilan Pemilu adalah buah dari semangat bersama dalam menjaga integritas, keamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, Ketua DPRD sangat mengapresiasi semua pihak yang telah turut serta dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses Pilkada, sehingga masyarakat dapat merasa nyaman dalam menggunakan hak pilihnya.(lis) 

DPRD Lampung Paripurna Bahas LHP BPK

Bandar Lampung --- Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin (03/02/2025). 

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung membahas Laporan Panitia Khusus terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) atas kinerja dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023–Semester I 2024, serta kepatuhan belanja daerah 2024. 

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung dalam laporannya menyampaikan 16 rekomendasi terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024. (Lis) 

Di depan Yusnadi PKS, Warga Terdampak Banjir Lamtim, Harapkan Tanggul Sawah Atasi Musibah

 

Guna ikut bersama merasakan penderitaan (kesedihan) 400 kepala keluarga yang terdampak banjir di Lampung Timur, Yusnadi, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung berkunjung ke Desa Mekar Jaya, Jabung, Lampung Timur, Rabu (29/1/2024).  Disamping itu, Aleg Dapil Lampung Timur ini berbagi bantuan sembako bagi warga terdampak, sebagai wujud kepeduliannya terhadap kondisi tersebut. 

Selain berdampak pada 400 KK, banjir yang merendam sekitar 1.200 hektare sawah itu ditengarai akibat ketiadaan tanggul, sehingga membuat Sungai Sekampung meluap ke area persawahan.

Menanggapi kondisi tersebut, Yusnadi menekankan pentingnya segera pembangunan tanggul sepanjang 800 meter guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

"Ini bukan kejadian pertama. Masyarakat butuh solusi nyata agar sawah mereka tidak terus menerus terendam setiap musim hujan. Kami berkomitmen untuk mengusulkan pembangunan tanggul ini pada dinas terkait mitra Komisi IV agar segera direalisasikan," tegasnya.

Selain infrastruktur, Yusnadi juga menyoroti kebutuhan petani akan bantuan benih dari pemerintah kabupaten. Bantuan ini diperlukan agar petani bisa segera menanam kembali setelah banjir surut dan tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

Darno, salah satu warga yang terdampak banjir, mengungkapkan rasa haru dan harapannya.

"Setiap tahun kami selalu khawatir kalau hujan deras turun. Sawah kami habis, rumah terendam, belum lagi penyakit yang muncul. Kami butuh tanggul ini. Kalau dibiarkan begini terus, bagaimana nasib kami kedepan?" ujar Darno berkaca-kaca penuh harap. 

Di akhir kunjungan, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap risiko penyakit akibat banjir, serta berhati-hati terhadap kemungkinan munculnya hewan berbahaya di sekitar pemukiman.

"Keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap yang utama. Oleh karena itu, mari bersama tetap waspada dan terus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit sebagai dampak lain dari musibah banjir," pungkasnya.